Beranda blog Halaman 496

Menag Ingatkan Batas Akhir Produk Farmasi Wajib Sertifikasi Halal 17 Oktober 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen penuh Pemerintah Indonesia dalam melindungi konsumen melalui pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi produk farmasi yang akan berlaku secara penuh pada 17 Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

“Pemerintah Indonesia bergerak cepat menuju pemberlakuan wajib sertifikasi halal, khususnya pada produk farmasi. Ini bagian dari perlindungan hak konsumen,” ujar Menag saat membuka Seminar Internasional di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta, Rabu (28/1/2026).

“Perlu saya sampaikan bahwa tanggal 17 Oktober 2026 merupakan batas waktu pemberlakuan wajib sertifikasi halal sesuai PP Nomor 42 Tahun 2024, yang mencakup produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, serta kemasan,” jelasnya.

Menurut Menag, BPOM berperan dalam tiga kontribusi utama, yakni standardisasi dan pengujian bahan, pendampingan industri agar memenuhi aspek keamanan dan kehalalan, serta digitalisasi sistem perizinan dan pengawasan yang mempermudah proses sertifikasi halal dari hulu.

“Karena itu, sinergi antara BPOM, BPJPH, Kementerian Agama, serta Lembaga Pemeriksa Halal perlu terus diperkuat. Sinergi ini diharapkan semakin optimal dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak aman dan tidak layak konsumsi,” tambahnya.

Menag menegaskan bahwa konsep halal tidak hanya menyangkut status kehalalan semata, tetapi juga mencakup prinsip halalan thayyiban, yakni produk yang aman, bermutu, dan menyehatkan.

“Produk halal bukan sekadar label, melainkan jaminan mutu, kebersihan, dan keamanan. BPOM memiliki pengalaman panjang dan kapasitas ilmiah yang kuat untuk menjadi role model dalam regulasi farmasi yang berorientasi pada kepercayaan publik,” tegasnya.

Sebagai bentuk keberpihakan negara, Menag menyebut, pemerintah terus memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM melalui program Sehati yang dibiayai APBN. Sepanjang 2025, program ini telah menerbitkan lebih dari 1,14 juta sertifikat halal gratis dan melampaui target tahunan. Hingga akhir 2025, total produk bersertifikat halal di Indonesia mencapai sekitar 10,9 juta jenis produk.

Menag menilai kemajuan industri halal tidak hanya meningkatkan kualitas produk nasional, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Manfaat industri halal, kata Menag, bersifat universal dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat lintas agama.

“Sertifikasi halal pada produk farmasi canggih, termasuk vaksin, hendaknya dipandang sebagai nilai tambah dan unique selling point yang meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing global,” ujarnya.

Seminar internasional ini turut dihadiri Kepala BPOM Taruna Ikrar, serta menghadirkan narasumber internasional, antara lain Profesor Joseph Arboleda Velasquez dari Harvard Medical School dan Profesor Li Guanqiao dari Vanke School of Public Health, Tsinghua University. Kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan HUT ke-25 BPOM dengan tema “Komitmen 25 Tahun Mengawal Keamanan dan Kualitas Obat dan Makanan Menuju Indonesia Emas 2045.”

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Pabean Internasional 2026, Bea Cukai Tegaskan Perannya sebagai Pelindung Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperingati Hari Pabean Internasional (HPI) atau International Customs Day 2026 pada Senin, 26 Januari 2026. Tahun ini, peringatan HPI mengusung tema “Customs Protecting Society Through Vigilance and Commitment” yang menegaskan peran strategis Bea Cukai dalam melindungi masyarakat melalui kewaspadaan dan komitmen berkelanjutan di tengah dinamika global.

Tema HPI 2026 dimaknai sebagai penguatan peran Bea Cukai sebagai community protector. Peran tersebut diwujudkan melalui pengawasan lalu lintas barang di perbatasan, penegakan hukum kepabeanan dan cukai, perlindungan keamanan dan keselamatan masyarakat, serta dukungan terhadap stabilitas sosial dan perekonomian nasional.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, menyampaikan bahwa Bea Cukai tidak hanya menjalankan fungsi sebagai unit eselon I di Kementerian Keuangan, tetapi juga merupakan bagian dari komunitas kepabeanan global di bawah World Customs Organization (WCO).

“Sebagai anggota WCO, Bea Cukai Indonesia tidak hanya berperan di tingkat nasional, tetapi juga aktif berkontribusi dalam organisasi kepabeanan internasional,” ujar Djaka.

Peran aktif tersebut diwujudkan melalui berbagai program kerja sama internasional, termasuk pemberian bantuan pembangunan dan penyelenggaraan pelatihan teknis bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sejumlah fasilitas Bea Cukai, seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Balai Laboratorium Bea dan Cukai, serta Unit Anjing Pelacak (K-9), telah diakui oleh WCO sebagai pusat pelatihan regional Asia Pasifik.

“Kontribusi ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan kelancaran rantai pasok global, sejalan dengan semangat tema HPI 2026,” jelasnya.

Lebih lanjut, Djaka mendorong seluruh jajaran Bea Cukai menjadikan peringatan HPI 2026 sebagai momentum refleksi atas peran dan tanggung jawab masing-masing. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan, integritas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Saya mengingatkan seluruh pimpinan dan pegawai Bea Cukai untuk terus meneguhkan komitmen dalam menjaga dan menjunjung tinggi integritas,” tegas Djaka.

Selain sebagai momentum refleksi, peringatan HPI 2026 juga menjadi ajang apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin antara Bea Cukai dengan para pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dinilai berperan penting dalam mendukung upaya perlindungan masyarakat secara efektif.

Bentuk apresiasi tersebut diwujudkan melalui penganugerahan WCO Certificate of Merit kepada pegawai Bea Cukai serta pihak-pihak yang dinilai berkontribusi signifikan dalam mendukung tugas dan fungsi kepabeanan dan cukai. Penghargaan ini diberikan oleh WCO kepada petugas, unit kerja, atau instansi kepabeanan yang menunjukkan dedikasi dan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi, transformasi, dan kualitas pelayanan kepabeanan.

Menutup pernyataannya, Djaka berharap semangat pengabdian jajaran Bea Cukai di tahun 2026 semakin kuat, solid, inovatif, dan waspada dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan.

“Dengan komitmen kinerja yang tinggi serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, Bea Cukai optimistis dapat terus menjaga kepercayaan publik, melindungi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Mendes Yandri Alokasikan Dana Desa untuk Bangun Rumah di Wilayah Terdampak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa dana desa di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bisa difokuskan untuk membangun rumah atau hunian.

Hal tersebut Mendes Yandri katakan saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di ruang rapat komisi V DPR RI, Senayan, Selasa (27/1/26).

Mendes Yandri mengatakan, fokus dana desa tersebut khusus untuk mempercepat agar masyarakat yang terdampak bencana segera mendapatkan hunian. Saat ini, baru terbangun 20.000 hunian dari total kebutuhan mencapai 53.000 lebih hunian.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan peran Kemendes dan PDT dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam berdasarkan Keppres nomor 1 tahun 2026 tentang satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Yang mana Kemendes dan PDT menjadi anggota satuan tugas bidang pemukiman di bawah koordinasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tugas melaksanakan perbaikan dan atau pembangunan hunian terdampak bencana

“Jadi ini semua kami lakukan untuk mempercepat rumah-rumah yang terdampak banjir, baik yang hilang maupun yang rusak ringan dan rusak berat itu bisa dibantu dari alokasi dana desa, alokasi dana banprov dan lain sebagainya,” ungkap Mendes Yandri.

Lebih lanjut Mendes Yandri mengatakan, jumlah desa terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebanyak 4.491 desa, dengan rincian di Aceh 3.139 desa, di Sumatera Utara 893 desa dan di Sumatera Barat 459 desa.

Sementara untuk jumlah desa yang hilang per 12 Januari 2026 sebanyak 29 desa, dengan rincian 21 desa di Provinsi Aceh dan 8 desa di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan di Sumatera Barat tidak ada desa yang hilang.

“Desa ini benar-benar hilang, atau ada yang jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur jadi desanya sudah enggak ada, termasuk bangunannya dan sarana prasarana sudah enggak ada sama sekali,” ungkap Mendes Yandri.

“Jadi desanya benar-benar hilang, tapi penduduknya termasuk Kepala desanya dan perangkatnya yang ada tetap mengungsi. Jadi ini mungkin PR yang terberat di kami,” sambung Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah kongkret dalam melakukan penanganan desa yang wilayahnya hilang akibat bencana. Ia akan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai Keppres Nomor 1 Tahun 2026.

Kemendes PDT juga melakukan pemetaan dan pemutakhiran data desa-desa yang hilang, melakukan penyusunan perencanaan pemulihan desa-desa yang hilang. Kemudian ia juga akan melakukan rekonstruksi sarana dan prasarana dasar, hingga pemulihan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat.

Turut hadir mendampingi Mendes Yandri dalam RDP ini yaitu Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Dirjen PEID Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik serta Kepala BPI Mulyadin Malik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadi Kawasan Agrowisata Favorit Kota Palu, Kebun Anggur Duyu Bangkit Bukti Kerja GTRA

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kebun Anggur di Desa Duyu, yang kini dikenal sebagai Kampung Reforma Agraria Duyu Bangkit, menjadi bukti nyata keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kawasan yang sebelumnya terdampak bencana pada 2018 ini kini bertransformasi menjadi sentra pertanian produktif sekaligus destinasi agrowisata favorit warga Kota Palu.

Program yang berjalan sejak 2021 tersebut mendorong penataan aset dan akses bagi masyarakat, khususnya para penyintas bencana. Melalui pendekatan terpadu, GTRA Kota Palu berhasil mengubah kawasan rawan menjadi zona produktif berbasis pertanian modern, yang tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga setempat.

Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian sekaligus anggota GTRA Kota Palu, Sutikno Teguh Asparianto, mengaku bangga dapat terlibat dalam pengembangan Kampung Reforma Agraria Duyu Bangkit. Ia menilai perubahan yang dirasakan warga cukup signifikan, terutama dari sisi peningkatan pendapatan. “Perkembangan dari segi pendapatan teman-teman di sini menonjol. Karena dari sejarah panjangnya, mereka sebenarnya penyintas bencana,” ujar Sutikno saat ditemui di Kebun Anggur Duyu, Palu, Sulawesi Tengah.

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria, GTRA Kota Palu yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan setiap intervensi pemerintah berjalan tepat sasaran. “Sejak 2021 kami tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Palu. Kebetulan Pak Wali Kota sebagai ketuanya, beliau memerintahkan kami untuk mendukung program ini, dan BPN berperan sebagai koordinator. Jadi semua kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik,” jelas Sutikno.

Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh warga sekitar, termasuk mereka yang tidak tergabung dalam kelompok tani utama. Ibrahim, salah satu warga Desa Duyu, mengungkapkan bahwa menanam anggur menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarganya. “Bersyukur lah, dapat penghasilan tambahan selain dari warung. Berkat terkenal juga kampung Duyu Anggur ini,” ujarnya.

Ia menuturkan, dari 20 pohon anggur yang ditanam sejak tiga tahun lalu, kini ia dapat memanen hingga tiga kali dalam setahun dengan penghasilan sekitar empat juta rupiah setiap kali panen. Menurutnya, budidaya anggur tersebut bermula dari inisiatif pribadi setelah melihat referensi dari YouTube serta arahan Ketua Petani Kampung Anggur Duyu Bangkit. “Kami coba-coba dulu, dan ternyata lumayan. Bibit awalnya juga dikasih oleh pak ketua,” tambahnya.

Keberhasilan Kampung Reforma Agraria Duyu Bangkit menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor melalui GTRA Kota Palu mampu mengubah kawasan terdampak bencana menjadi wilayah produktif dan berdaya saing. Melalui penataan lahan dan pemberdayaan masyarakat, program ini menjadi bukti konkret bahwa Reforma Agraria dapat meningkatkan kesejahteraan serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkum Bertemu YouTube, Bahas Royalti hingga Tata Kelola AI

Penulis
Syifa
-

Kementerian Hukum (Kemenkum) bertemu dengan manajemen YouTube untuk membahas isu royalti, pelindungan hak cipta, serta tata kelola kecerdasan artifisial (AI) dalam upaya memperkuat ekosistem kreatif digital di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa platform digital seperti YouTube merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan kreator dan ekonomi kreatif nasional. Namun demikian, Supratman menyoroti bahwa tantangan utama saat ini terletak pada transparansi dan tata kelola lembaga manajemen kolektif (LMKN) dalam pendistribusian royalti.

“Ke depan, tata kelola royalti harus semakin transparan, adil, dan berpihak kepada para kreator, musisi, serta performer Indonesia. Tantangan utama saat ini bukan pada platform, melainkan pada sistem pengelolaan dan distribusi royalti oleh lembaga manajemen kolektif,” katanya dalam audiensi bersama VP Global Head of Government Affairs & Public Policy YouTube, Leslie Miller, di kantor Kemenkum, Selasa (27/1).

Supratman menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tengah melakukan perbaikan sistem tata kelola royalti melalui penguatan fungsi LMKN dan pembentukan database lagu nasional.

“Kami mendorong agar pemungutan hak mekanikal digital dilakukan melalui satu pintu di LMKN, guna memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan pembagian royalti yang jelas serta adil. Pemerintah juga tengah membangun database lagu nasional untuk memperbaiki sistem distribusi royalti di Indonesia,” ujar Menkum.

Menurut Menkum, platform digital dan AI membawa tantangan tersendiri dalam pelindungan Hak Cipta, yang meliputi aspek tanggung jawab platform, penggunaan wajar (fair use), monetisasi konten, perlindungan hak kreator di era digital, hingga voice cloning dan perlindungan kemiripan identitas (likeness rights).

“Indonesia berkomitmen memperkuat perlindungan hak cipta di era digital, termasuk melalui pembahasan RUU Hak Cipta dan penyusunan regulasi terkait AI, voice cloning, serta perlindungan hak atas kemiripan identitas. Kami ingin memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berkembang tanpa mengorbankan hak ekonomi dan reputasi para kreator,” ucap Supratman.

“Kami mengapresiasi peran YouTube dalam mendukung kreator Indonesia dan berharap kerja sama ini dapat diperluas, termasuk dalam edukasi hak cipta, peningkatan nilai royalti, perlindungan anak di ruang digital, serta penguatan LMKN melalui kolaborasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Leslie Miller, menyatakan komitmen YouTube dalam mendukung kreator di Indonesia dan global untuk menciptakan ekosistem kreatif yang berkelanjutan. Mereka pun menyadari pentingnya tata kelola hak yang efektif.

“Kami memahami pentingnya transparansi, remunerasi yang adil, serta manajemen hak yang efektif. YouTube menantikan kerja sama dengan otoritas Indonesia dan para pemangku kepentingan, termasuk LMKN, untuk membantu memastikan kerangka hak cipta yang seimbang dan bertanggung jawab,” katanya.

Bagi Leslie, Indonesia merupakan pasar yang penting dan dinamis bagi YouTube. Mereka siap berkolaborasi dengan Indonesia terkait isu AI, keamanan digital, dan perlindungan anak.

“Kami juga menyambut baik keterlibatan berkelanjutan dalam isu-isu yang berkembang seperti AI, keamanan daring, dan perlindungan anak, serta siap berkolaborasi dalam mencari solusi yang bermanfaat bagi kreator, pengguna, dan ekosistem digital secara luas,” tutur Leslie.

Audiensi antara Kemenkum dan YouTube ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam membangun ekosistem kreatif digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, platform digital, industri kreatif, dan lembaga internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Tunjukkan Dukungan Pemerintah pada Pelestarian Budaya Mangkunegaran

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri prosesi Tingalan Jumenengan Dalem ke-4 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (K.G.P.A.A.) Mangkoenagoro X yang digelar di Pura Mangkunegaran, Jalan Ronggowarsito, Keprabon, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (27/1).

Kehadiran Wapres pada acara ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan warisan budaya nusantara, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kebudayaan sebagai bagian dari jati diri bangsa.

Wapres pun menilai, tradisi Tingalan Jumenengan Mangkunegaran mencerminkan upaya pelestarian budaya yang adaptif, terbuka, serta mampu menjembatani nilai-nilai tradisi dengan dinamika masyarakat modern.

Tiba di lokasi, Wapres bersama Ibu Selvi Gibran Rakabuming disambut Ketua Panitia Tingalan Jumenengan G.R.Aj. Ancillasura Marina, KRMT. Nugroho Hari Sasongko, serta Wali Kota Surakarta Respati Ardi didampingi Ibu Venessa Winastesia.

Rangkaian prosesi diawali dengan kirab prajurit (Royal Defile), dilanjutkan penampilan tarian sakral Bedhaya Anglir Mendhung yang diiringi klenengan gamelan, serta persembahan artistik dari seniman dan akademisi seni R.Ngt.T. Dr. Peni Candra Rini.

Dalam sabda dalem-nya, K.G.P.A.A. Mangkoenagoro X menyampaikan refleksi mengenai Pura Mangkunegaran sebagai ruang hidup kebudayaan yang tidak hanya bernilai historis, tetapi juga memiliki makna sosial bagi masyarakat.

“Semoga Magkunegaran bukan hanya sekadar wadah fisik, bangunan, dan tembok, namun menjadi tempat kita bisa merasakan apa arti rumah itu sesungguhnya,” ujar Kanjeng Gusti.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak selama empat tahun terakhir.

“Setelah empat tahun ini, Bapak dan Ibu sekalian memberikan doa harapan dan dukungan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya,” tuturnya.

Pelaksanaan Tingalan Jumenengan tahun ini menegaskan posisi Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan yang selaras dengan perkembangan zaman. Semangat inklusivitas tercermin dari keterlibatan sekitar 500 partisipan kirab dan rangkaian acara pendukung yang melibatkan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), komunitas budaya, hingga warga di sekitar Pura Mangkunegaran.

Usai mengikuti seluruh rangkaian acara, Wapres berpamitan untuk melanjutkan agenda kerja berikutnya kembali ke Jakarta.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Duta Besar Belanda untuk RI H.E. Marc Gerritsen, para tokoh masyarakat, budayawan, serta jajaran pemerintah daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Efisiensi Anggaran, Pemkab Temanggung Tetap Prioritaskan Infrastruktur

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung menegaskan komitmennya untuk tetap melaksanakan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dalam kondisi tersebut, sektor infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA) tetap menjadi prioritas utama.

Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Aula Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Senin (26/1).

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Bapperida Temanggung, Ewiek Khavida, menjelaskan, saat ini terdapat pengkhususan dalam pengusulan program pembangunan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.

“Sekarang pengusulan program hanya difokuskan pada bidang infrastruktur dan SDA,” jelas Ewiek.

Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan agar perencanaan pembangunan tetap tepat sasaran dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan fiskal.

Dalam skema kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung menargetkan sekitar 40 persen anggaran daerah dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana.

“Dengan anggaran yang terbatas, pembangunan harus tetap berjalan,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Kedu Subkhan Ashadi menyampaikan, pelaksanaan Musrenbang di wilayahnya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan perempuan dan pemerintah desa.

Ia menambahkan, Kecamatan Kedu tetap memprioritaskan pembenahan infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian, seperti jalan desa dan jembatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bandung Sambut Akses Udara Wings Air, Warga Kian Mudah Bepergian

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Bandung menyambut dibukanya kembali akses penerbangan ke Bandung melalui rute Yogyakarta–Bandung oleh Wings Air yang berdampak langsung pada mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi daerah (26/1).

Maskapai Wings Air membuka kembali rute Yogyakarta Kulonprogo–Bandung sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas udara menuju Kota Bandung.

Pembukaan rute ini memudahkan perjalanan pelaku usaha, wisatawan, mahasiswa, hingga keluarga yang selama ini terdampak keterbatasan penerbangan ke Bandung.

Corporate Communications Strategic Wings Air Danang Mandala Prihantoro menyatakan, rute Yogyakarta–Bandung menjadi bagian dari penguatan konektivitas udara nasional berbasis penerbangan saling terhubung.

“Pembukaan rute ini menghadirkan kembali Bandung dalam peta konektivitas udara nasional,” ujar Danang.

Penerbangan mulai beroperasi pada 11 Februari 2026 dengan frekuensi tujuh kali dalam sepekan.

Rute Bandung–Yogyakarta dilayani penerbangan IW 1812 berangkat pukul 11.05 WIB dan tiba pukul 12.35 WIB.

Rute Yogyakarta–Bandung dilayani penerbangan IW 1811 berangkat pukul 13.00 WIB dan tiba pukul 14.25 WIB.

Danang menjelaskan, rute tersebut membuka akses ke Bandung dari lebih dari 10 kota melalui transit di Bandara Internasional Yogyakarta.

Kota-kota yang terhubung antara lain Bali, Lombok, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Pekanbaru, Batam, Medan Kualanamu, dan Padang.

Skema konektivitas tersebut terintegrasi dengan jaringan Lion Air, Batik Air, dan Super Air Jet sehingga perjalanan lebih efisien.

Danang menilai, rute ini strategis untuk mendorong pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah, industri kreatif, serta jejaring pendidikan dan bisnis antardaerah.

Penerbangan dioperasikan menggunakan pesawat ATR 72 berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi yang sesuai untuk rute jarak pendek dan menengah.

Wings Air juga menyediakan layanan pemesanan terintegrasi melalui aplikasi BookCabin untuk tiket, check-in daring, dan akomodasi perjalanan.

Pembukaan kembali akses udara ke Bandung diharapkan meningkatkan kunjungan, pergerakan ekonomi, dan kemudahan mobilitas masyarakat Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tunggu Evaluasi APBD, Pemko Pekanbaru akan Gerak Cepat Perbaiki Jalan Rusak

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, akan bergerak cepat memperbaiki jalan rusak yang jadi target perbaikan di awal 2026 ini.

Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru H Markarius Anwar ST M.Arch mengatakan, perbaikan segera terhadap ruas jalan yang alami kerusakan merupakan arahan langsung dari Walikota H Agung Nugroho SE MM.

“Pak wali maunya kita cepat laksanakan. Lebih awal lebih bagus,” ungkapnya, Selasa (27/1).

Saat ini, sebut Wawako Markarius, proses perbaikan jalan rusak tersebut masih menunggu evaluasi APBD 2026 senilai Rp3,049 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

“Kita nunggu evaluasi turun dulu, evaluasi APBD kita kan belum turun. Setelah evaluasi turun, tentu kita segera (lakukan perbaikan terhadap jalan rusak),” ucapnya.

Menjelang selesainya evaluasi APBD 2026, lanjut Wawako Markarius, pemerintah kota sudah memerintahkan ke Dinas PUPR setempat untuk segera mempersiapkan administrasi yang diperlukan.

“Kita sudah sampaikan ke dinas (PUPR), jangan nunggu akhir tahun (baru dikerjakan). Begitu evaluasi turun, uangnya ada, kerjakan,” tutupnya.

Seperti diketahui, Pemko Pekanbaru di awal 2026 ini menargetkan memperbaiki sebanyak 17 ruas jalan rusak. Belasan ruas jalan yang jadi target perbaikan ini merupakan jalan-jalan strategis yang ramai dilintasi warga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Plt Gubernur SF Hariyanto Gandeng Forkopimda Riau Perkuat Strategi Antisipasi Karhutla

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Pasalnya, saat ini sudah mulai memasuki masa transisi dari musim hujan kemusim kemarau.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, terkait potensi Karhutla yang mungkin terjadi saat ini. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Forkopimda Riau untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan.

“Untuk antisipasi Karhutla kami sudah membahas bersama dengan Forkopimda Riau. Upaya-upaya pencegahan Karhutla juga langsung dilakukan bersama,” kata Hariyanto, Rabu (28/1).

Kepada masyarakat, pihaknya juga mengimbau untuk dapat menjaga lingkungan bersama-sama. Caranya yakni dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga. Jangan membuka lahan dengan cara membakar,” ajaknya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau mencatat hingga saat ini, sudah ada enam daerah di Riau yang terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Enam daerah tersebut yakni Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kampar, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi dan juga Kota Pekanbaru.

Kepala BPBD Damkar Riau M Edy Afrizal mengatakan, namun Karhutla yang terjadi tersebut sudah berhasil ditangani dan masuk tahap pendinginan.

“Memang ada beberapa titik kebakaran, tapi alhamdulillah sudah padam. Ada yang padam total, namun memang masih ada yang dilakukan pendinginan,” ujar Edy Afrizal.

BPBD Riau terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan tidak terjadi kebakaran lanjutan, terutama di wilayah yang masih menjalani proses pendinginan.

“BPBD Riau terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan tidak terjadi kebakaran lanjutan, terutama di wilayah yang masih dalam tahap pendinginan,” sebutnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...495496497...4,887Halaman 496 dari 4,887