Beranda blog Halaman 497

Longsor Cisarua, Brimob Jabar Terjunkan Tim SAR Hingga Dapur Lapangan di Titik Rawan

Penulis
Syifa
-

Memasuki hari ketiga (H+3) pasca-bencana tanah longsor yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Tim SAR Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat terus berjibaku di lokasi kejadian. Fokus utama operasi pada Selasa (27/1) tetap pada pencarian intensif serta percepatan evakuasi korban yang terdampak.

Sejak fajar menyingsing, personel gabungan telah menyisir sejumlah titik rawan yang diduga masih menimbun korban. Mengingat kondisi struktur tanah yang masih labil dan berpotensi terjadi longsor susulan, Tim SAR bergerak dengan penuh kewaspadaan tinggi dengan mengutamakan prinsip keselamatan kerja (safety first).

Selain kekuatan evakuasi, Satbrimob Polda Jabar juga menghadirkan solusi logistik dengan menerjunkan Tim Dapur Lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan nutrisi bagi para korban di pengungsian serta para petugas kemanusiaan di lapangan tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Dansat Brimob Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Donyar Kusumadji, S.I.K., memberikan apresiasi mendalam atas kegigihan pasukannya di tengah medan yang berat.

“Personel Brimob akan terus hadir di tengah masyarakat sebagai wujud nyata dedikasi dan kepedulian Polri dalam penanganan bencana. Saya sangat mengapresiasi kerja keras seluruh anggota yang tetap profesional dan humanis dalam menjalankan misi kemanusiaan ini,” tegas Kombes Pol. Donyar.

Operasi SAR direncanakan akan terus berlangsung secara berkelanjutan. Personel Batalyon B Pelopor bersama lintas instansi terkait terus melakukan koordinasi ketat untuk mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak dan memastikan penanganan warga yang kehilangan tempat tinggal berjalan secara maksimal.

Polri berkomitmen untuk tidak akan beranjak dari lokasi hingga tugas kemanusiaan ini tuntas, demi memberikan kepastian dan rasa aman bagi warga Desa Pasirlangu yang tengah berduka.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Tingkatkan Layanan dan Inovasi Asrama Haji se-Indonesia

Penulis
Syifa
-

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi berkelanjutan di Asrama Haji seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, dalam pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Asrama Haji se-Indonesia di Jakarta, Rabu (28/1).

Teguh menekankan bahwa Asrama Haji merupakan garda terdepan sekaligus wajah pelayanan Kemenhaj kepada jemaah. Oleh karena itu, seluruh jajaran pengelola Asrama Haji dituntut untuk memastikan pelayanan yang aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

“Pelantikan ini bukan sekadar proses administratif, tetapi amanah strategis. Asrama Haji memiliki peran vital dalam memberikan layanan langsung kepada jemaah haji. Kualitas pelayanan di Asrama Haji akan sangat menentukan pengalaman jemaah sejak awal perjalanan ibadah,” tegas Teguh.

Sejalan dengan berbagai masukan dan catatan dari pemangku kepentingan, Teguh meminta agar sarana dan prasarana Asrama Haji segera dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Setiap kekurangan harus segera diidentifikasi dan dilengkapi, sehingga seluruh fasilitas benar-benar layak fungsi, bersih, aman, dan nyaman. Perhatian khusus juga harus diberikan kepada jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, baik dari sisi aksesibilitas maupun layanan pendukung.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa infrastruktur yang memadai harus diiringi dengan kualitas layanan yang unggul. Aparatur Asrama Haji diharapkan mengedepankan sikap ramah, responsif, dan penuh empati, serta menjadikan kepuasan jemaah sebagai indikator utama keberhasilan layanan.

Dalam kesempatan tersebut, Teguh juga mendorong pengembangan jiwa entrepreneurship birokrasi di lingkungan Asrama Haji. Inovasi, kreativitas, dan keberanian dalam menghadirkan terobosan baru dinilai penting untuk menjawab tantangan pelayanan ke depan.

“Ke depan, bukan tidak mungkin Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum. Hal ini menuntut fleksibilitas pengelolaan yang profesional, inovatif, akuntabel, serta tetap berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.

Selain aspek pelayanan dan inovasi, pengelolaan keuangan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta aset negara harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Seluruh penerimaan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan pemeliharaan sarana prasarana Asrama Haji.
WhatsApp Image 2026-01-28 at 11.31.54 AM.jpeg

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenhaj melantik sejumlah Kepala Asrama Haji, yakni:
Asrama Haji Kelas I
1. Irsyadi, Kepala Asrama Haji Aceh
2. Ramlan Sudarto, Kepala Asrama Haji Medan
3. Afrizen, Kepala Asrama Haji Padang
4. Muhammad Ali Zakiyudin, Kepala Asrama Haji Jakarta
5. Munib Maksum, Kepala Asrama Haji Bekasi
6. Fentin Istifa’iyah, Kepala Asrama Haji Surabaya
7. Haris Fadillah, Kepala Asrama Haji Banjarmasin
8. Habib Sentioko, Kepala Asrama Haji Balikpapan
9. Zulkifly Hijaz, Kepala Asrama Haji Makassar
Asrama Haji Kelas II
1. Ahmad Mukhtaramin, Kepala Asrama Haji Bengkulu
2. Fahri Rizal Turuy, Kepala Asrama Haji Ternate

Kasubag Umum Asrama Haji Kelas I
1. Afrizal, Kasubag Umum Asrama Haji Aceh
2. Zulaiha Hamid Ritonga, Kasubag Umum Asrama Haji Medan
3. Syaiful Hak, Kasubag Umum Asrama Haji Padang
4. Permana Sukma, Kasubag Umum Asrama Haji Jakarta
5. Kania Budhi Utami, Kasubag Umum Asrama Haji Bekasi
6. Abdullah Mawardi, Kasubag Umum Asrama Haji Surabaya
7. Syahriadi, Kasubag Umum Asrama Haji Banjarmasin
8. Ahkmad Yuliansyah, Kasubag Umum Asrama Haji Balikpapan
9. M. Rusdi Busaeri, Kasubag Umum Asrama Haji Makassar
10. Wardatul Jannah, Kasubag Umum Asrama Haji Lombok
11. Hendra Yani, Kasubag Umum Asrama Haji Tangerang
12. Elies Ulwiyah, Kasubag Umum Asrama Haji Semarang
13. Winarsih, Kasubag Umum Asrama Haji Sleman

Menutup sambutannya, Teguh berpesan agar seluruh pejabat yang dilantik menjalankan amanah dengan dedikasi tinggi dan menjunjung teguh nilai integritas.

“Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian dan ibadah dalam melayani jemaah haji dan masyarakat. Dengan pelayanan prima dan inovasi yang berkelanjutan, Asrama Haji diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Lampung Kukuhkan Pengurus PPLIPI, Dorong Perempuan Jadi Penggerak SDM dan Ekonomi Desa

Penulis
Syifa
-
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten/Kota Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Lampung periode 2026-2031 di Mahan Agung, Senin (26/1).
Pengukuhan tersebut dihadiri Ketua Umum DPP PPLIPI Dra. Hj. Indah Suryadharma Ali, MBA, Ketua DPW PPLIPI Lampung Dra. Hj. Ellya Saleh, M.M., serta Purnama Wulan Sari Mirza selaku Dewan Pembina PPLIPI Lampung. Sejumlah pimpinan organisasi perempuan, dan pejabat Pemprov Lampung juga tampak hadir.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan peran strategis perempuan dalam menjawab persoalan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Lampung. la menyebut Lampung masih menghadapi tantangan serius, mulai dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga tingginya angka putus sekolah dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“IPM Lampung masih terendah di Sumatera. Dari sekitar 110.000 lulusan SMA setiap tahun, hanya sekitar 30.000 yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari jumlah yang tidak melanjutkan itu, lebih dari separuh adalah perempuan,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyoroti fenomena perempuan Lampung yang bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Setiap tahun, sekitar 25.000 perempuan Lampung bekerja ke luar negeri, yang menurutnya menimbulkan dampak sosial lanjutan, seperti meningkatnya angka perceraian dan menurunnya kualitas pengasuhan anak.
“Dalam setahun ada sekitar 25.000 kasus perceraian di Lampung. Banyak di antaranya terkait dengan persoalan keluarga TKW. Ini berdampak langsung pada anak-anak, baik dari sisi pendidikan maupun psikologis,” kata Gubernur.
Selain itu, Gubernur menyebutkan pada 2025 tercatat 836 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak perempuan. la mengakui keterbatasan fasilitas penanganan, seperti safe house dan tenaga visum, masih menjadi persoalan serius di daerah.
Gubernur mendorong PPLIPI untuk berperan aktif dalam advokasi dan pemberdayaan perempuan, termasuk mendukung penambahan safe house dan penguatan layanan pendampingan korban. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan organisasi perempuan menjadi kunci karena keterbatasan sumber daya aparatur negara.
“Kami mengurus lebih dari 4,5 juta perempuan di Lampung, sementara ASN perempuan jumlahnya sangat terbatas. Karena itu, peran organisasi seperti PPLIPI sangat penting untuk menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa,” ujarnya.
Dalam konteks kebijakan nasional, Gubernur juga menekankan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang kini memprioritaskan desa sebagai pusat pertumbuhan. la menilai kebijakan tersebut membuka peluang besar bagi perempuan, terutama di sektor pertanian dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Lampung.
Saat ini, sekitar 60 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung berasal dari UMKM, dengan lebih dari 70 persen pelakunya adalah perempuan. Namun, ia mengakui banyak UMKM perempuan belum berkelanjutan akibat lemahnya rantai pasok, akses pasar, dan pola pembiayaan.
“Kita tidak ingin UMKM perempuan saling bertarung dan akhirnya mati di jalan. Perlu desain ulang, termasuk penguatan supply chain dan kolaborasi dengan perbankan. Di sinilah PPLIPI bisa mengambil peran,” ucap Gubernur.
Ketua DPW PPLIPI Lampung Dra. Hj. Ellya Saleh menyatakan komitmennya untuk memperkuat peran organisasi dalam pemberdayaan perempuan lintas profesi. la menegaskan PPLIPI Lampung akan fokus pada peningkatan kualitas SDM perempuan, penguatan ekonomi keluarga, serta sinergi dengan pemerintah daerah.
“PPLIPI hadir sebagai wadah integratif perempuan lintas profesi untuk memberdayakan perempuan agar mandiri, tangguh, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Ellya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PPLIPI Indah Suryadharma Ali menyampaikan bahwa PPLIPI saat ini telah terbentuk di 13 provinsi dan hampir 60 kabupaten/kota di Indonesia. la menjelaskan tiga program utama PPLIPI, yakni dukungan permodalan UMKM perempuan, program pengembangan anak, serta pemberian penghargaan bagi perempuan inspiratif.
“Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi kunci. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi, kesejahteraan keluarga dan kualitas generasi masa depan akan ikut meningkat,” kata Indah.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan PPLIPI dan organisasi perempuan lainnya agar perempuan tidak tertinggal dalam agenda besar pembangunan SDM nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Resmikan Stasiun Jatake, Perkuat Mobilitas Kawasan Perkotaan

Penulis
Syifa
-
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meresmikan Stasiun Kereta Jatake yang berlokasi di Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (28/1). Peresmian ini menandai hadirnya simpul transportasi baru pada lintas Tanah Abang – Rangkasbitung untuk mendukung mobilitas masyarakat kawasan perkotaan.
“Stasiun Jatake dibangun untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh dan meningkatnya kebutuhan transportasi publik seiring pengembangan kawasan Serpong, BSD, dan sekitarnya,” ujar Menhub Dudy.
Kehadiran stasiun ini diharapkan dapat mengurangi beban Stasiun Rawabuntu dan Cisauk yang selama ini mengalami lonjakan penumpang harian. Kapasitas layanan Stasiun Jatake saat ini bisa melayani 20.000 penumpang per harinya.
Pembangunan Stasiun Jatake dilaksanakan melalui skema kolaborasi antara pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, dan badan usaha swasta tanpa menggunakan dana APBN. Proyek ini menggunakan skema pembiayaan kreatif kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia dan PT Bumi Serpong Damai Tbk.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga pembangunan Stasiun Jatake dapat terwujud tanpa menggunakan dana APBN, dengan melalui skema kolaborasi yang sehat dan saling menguatkan,” kata Menhub Dudy.
Peresmian Stasiun Jatake sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat perkeretaapian sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat. Pemerintah terus mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal guna mengurangi kemacetan dan emisi.
“Stasiun ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar pergerakan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya,” sebut Menhub Dudy.
Stasiun Jatake memiliki luas bangunan 3.198 m2 dengan fasilitas peron yang memadai serta area penunjang yang terintegrasi. Stasiun ini memiliki luas peron 300m2 dengan bangunan yang terdiri atas 3 lantai.
Operasional perjalanan kereta di Stasiun Jatake saat ini memiliki headway (selang waktu kedatangan kereta) antara 5-10 menit. Total frekuensi perjalanan harian yang akan melalui Stasiun Jatake sebanyak 192 perjalanan.

Turut hadir dalam acara ini Gubernur Banten Andra Soni, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, dan Direktur Utama PT Sinarmas Land Michael Widjaja.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meresmikan Stasiun Kereta Jatake yang berlokasi di Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (28/1). Peresmian ini menandai hadirnya simpul transportasi baru pada lintas Tanah Abang – Rangkasbitung untuk mendukung mobilitas masyarakat kawasan perkotaan.

“Stasiun Jatake dibangun untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh dan meningkatnya kebutuhan transportasi publik seiring pengembangan kawasan Serpong, BSD, dan sekitarnya,” ujar Menhub Dudy.

Kehadiran stasiun ini diharapkan dapat mengurangi beban Stasiun Rawabuntu dan Cisauk yang selama ini mengalami lonjakan penumpang harian. Kapasitas layanan Stasiun Jatake saat ini bisa melayani 20.000 penumpang per harinya.

Pembangunan Stasiun Jatake dilaksanakan melalui skema kolaborasi antara pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, dan badan usaha swasta tanpa menggunakan dana APBN. Proyek ini menggunakan skema pembiayaan kreatif kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia dan PT Bumi Serpong Damai Tbk.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga pembangunan Stasiun Jatake dapat terwujud tanpa menggunakan dana APBN, dengan melalui skema kolaborasi yang sehat dan saling menguatkan,” kata Menhub Dudy.

Peresmian Stasiun Jatake sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat perkeretaapian sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat. Pemerintah terus mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal guna mengurangi kemacetan dan emisi.

“Stasiun ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar pergerakan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya,” sebut Menhub Dudy.

Stasiun Jatake memiliki luas bangunan 3.198 m2 dengan fasilitas peron yang memadai serta area penunjang yang terintegrasi. Stasiun ini memiliki luas peron 300m2 dengan bangunan yang terdiri atas 3 lantai.

Operasional perjalanan kereta di Stasiun Jatake saat ini memiliki headway (selang waktu kedatangan kereta) antara 5-10 menit. Total frekuensi perjalanan harian yang akan melalui Stasiun Jatake sebanyak 192 perjalanan.

Turut hadir dalam acara ini Gubernur Banten Andra Soni, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, dan Direktur Utama PT Sinarmas Land Michael Widjaja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemulihan Pascabencana Sumatera Berjalan Positif, Listrik Tiga Provinsi Capai 99 Persen

Penulis
Syifa
-

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemulihan layanan kelistrikan di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1).

Seiring dengan pemulihan layanan kelistrikan yang hampir sepenuhnya normal, Tito menyampaikan bahwa berbagai sektor layanan publik lainnya juga menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah memastikan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat secara bertahap telah kembali berjalan sebagai bagian dari upaya pemulihan terpadu pascabencana di wilayah Sumatera.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak-Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. “Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambahnya.

Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Tegaskan Komitmen Percepatan Pemulihan Infrastruktur Transportasi Pascabencana

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait “Penanganan Pasca Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat” di Jakarta, Selasa (27/1).

“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pasca bencana di wilayah Sumatra secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan. Seluruh langkah yang kami lakukan berorientasi pada pemulihan konektivitas, keselamatan transportasi, serta dukungan terhadap distribusi logistik dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Menhub Dudy.

Menhub Dudy menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintah diminta untuk mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra. Dalam konteks ini, lanjut Menhub, Kemenhub berada dalam kategori bidang infrastruktur dengan mandat melaksanakan perbaikan, peningkatan, serta pembangunan kembali prasarana dan sarana transportasi.

“Seluruh langkah yang kami ambil mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Kami sangat berharap dukungan, masukan, dan pengawasan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI agar pelaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdampak,” terang Menhub Dudy.

Menhub Dudy juga menyebutkan, bencana di Provinsi Aceh berdampak pada sejumlah infrastruktur transportasi yang meliputi 3 Terminal Tipe A, 3 Terminal Tipe B, 2 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), serta jalur rel kereta api lintas Muara Satu-Kuta Blang sepanjang 30 kilometer dengan 65 titik lokasi terdampak. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), chevron, lampu peringatan (warning light), dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

“Kondisi ini tentu memengaruhi kelancaran arus barang dan orang di wilayah Aceh. Karena itu, penanganan darurat di daerah ini kami prioritaskan pada pemulihan fungsi konektivitas dasar,” ungkap Menhub.

Di wilayah Sumatra Utara, bencana berdampak pada 1 Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Medan-Binjai dan Binjai-Besitang dengan total 99 kilometer lintasan dan 88 titik lokasi terdampak. Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), guardrail, dan lampu peringatan (warning light), yang berpotensi menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas apabila tidak segera ditangani.

Sementara di Sumatra Barat, bencana berdampak pada 1 Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Padang-Lubuk Alung-Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer dengan 8 titik lokasi terdampak. Kerusakan juga terjadi pada marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), guardrail, dan fasilitas pendukung transportasi lainnya.

“Penanganan di wilayah ini difokuskan pada pemulihan akses transportasi utama yang menunjang aktivitas masyarakat serta logistik antardaerah,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Menhub Dudy juga menerangkan bahwa dalam masa tanggap darurat Kemenhub telah melakukan berbagai langkah, antara lain survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, serta perbaikan fasilitas layanan penumpang. Dukungan lainnya meliputi distribusi logistik melalui transportasi laut, udara, dan kereta api, termasuk Penetapan Tarif Nol Rupiah untuk Tol Laut dan Diskon Jasa Kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan.

“Kami juga mengerahkan taruna transportasi sebanyak 146 orang di Aceh, 143 taruna di Sumatra Utara, dan 177 taruna di Sumatra Barat untuk pembersihan material di fasilitas umum serta pemberian bantuan bahan pokok dan obat-obatan kepada masyarakat terdampak. Semua upaya ini kami lakukan untuk memastikan rantai pasok dan bantuan kemanusiaan tidak terhambat ke wilayah terdampak,” tegasnya.

Kemudian untuk mendukung penanganan di titik rawan bencana, Menhub Dudy menuturkan bahwa Kemenhub telah mengerahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di sejumlah simpul transportasi, baik di sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Salah satu dukungan diberikan dalam bentuk penyediaan 12 pesawat terbang dan 7 helikopter yang disiagakan di 7 lokasi bandara guna menjamin respons cepat terhadap kondisi darurat dan distribusi bantuan.

Ke depan, Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub akan fokus pada Capaian Rencana Aksi 2026-2028 yang meliputi Tanggap Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi. Perkiraan kebutuhan anggaran penanganan pasca bencana transportasi dengan Fokus Tahun 2026 pada Tanggap Darurat adalah sebesar Rp60,58 miliar serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi awal sebesar Rp129,32 miliar.

Adapun rekapitulasi perkiraan kebutuhan anggaran berdasarkan masing-masing sektor transportasi adalah sebagai berikut: Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp103,64 miliar, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp11,76 miliar, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp589,15 miliar, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp702,13 miliar, dan BPSDM Perhubungan sebesar Rp65,79 miliar.

Sementara itu, berdasarkan sebaran wilayah terdampak bencana, kebutuhan anggaran di Provinsi Aceh sebesar Rp814,80 miliar, Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp544,89 miliar, dan Provinsi Sumatra Barat sebesar Rp112,78 miliar.

“Kami akan fokus pada pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandar udara yang berfungsi sebagai simpul tanggap bencana. Dengan dukungan dari Komisi V DPR RI, kami optimistis upaya ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tutup Menhub Dudy.

Turut hadir dalam Rapat Kerja ini Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala BASARNAS Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi’i.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PU Paparkan Progres Penanganan Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI membahas penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (27/1). Penanganan dilakukan secara terpadu meliputi bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis untuk memastikan pemulihan infrastruktur dasar dan keberlangsungan aktivitas masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah telah bergerak cepat dengan mengerahkan sekitar 1.377 personel Kementerian PU, termasuk 402 Generasi Muda PU dan didukung 1.366 personel TNI dan masyarakat, serta memobilisasi sekitar 1.937 alat berat dan 500 unit sarana prasarana pendukung beserta 6.352 bahan material untuk penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Sejak 12 Desember 2025 lalu, kami juga telah meluncurkan program padat karya dengan melibatkan lebih dari 30.100 tenaga kerja lokal, sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat,” kata Menteri Dody.

Berdasarkan rekapitulasi penanganan bencana Sumatera per 27 Januari 2026, penanganan Bidang Bina Marga pada 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional seluruhnya telah mencapai 100% fungsional per 30 Desember 2025 guna memastikan distribusi logistik tidak terputus.

Selanjutnya sektor Sumber Daya Air, tercatat 31 daerah irigasi kewenangan pusat dan 7 daerah irigasi kewenangan daerah terdampak bencana. Hingga saat ini, progres rehabilitasi irigasi mencapai 23%, dengan prioritas pada jaringan irigasi yang mendukung sawah-sawah yang telah memasuki masa tanam, melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian.

Penanganan sungai difokuskan pada normalisasi dan pengamanan alur akibat banjir berulang dan hujan susulan. Dari total 77 sungai nasional terdampak, progres penanganan telah mencapai sekitar 52%, dengan target penyelesaian pada Oktober 2026, termasuk rencana pembangunan sabo dam dan cekdam sebagai pengendali sedimen.

“Kami sudah mengidentifikasikan jika hujan masih sangat lebat di daerah hulu, baik di Aceh, Sumatera Utara atau Sumatera Barat maka sedimennya, bawa pasir maupun kayu masih sangat mungkin turun ke daerah-daerah hilir. Jadi kami mengusulkan pembangunan beberapa sabo dam dan cek dam yang kami targetkan selesai paling lama Oktober 2028,” ujar Menteri Dody.

Di bidang Cipta Karya, penanganan difokuskan pada pemulihan layanan dasar. Dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdampak, sekitar 70% telah berhasil dipulihkan dan ditargetkan seluruhnya fungsional pada 15 Februari 2026. Untuk sektor sanitasi, penanganan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah telah mencapai 83%, dengan target fungsional penuh pada 15 Februari 2026.

Kementerian PU juga menangani pembangunan sumur bor dalam dan dangkal sebagai sumber air bersih pendukung. Progres penyelesaian saat ini mencapai 15 persen untuk sumur bor dalam dan 53 persen untuk sumur bor dangkal, dengan target penyelesaian sebelum bulan Ramadhan guna mendukung operasional SPAM dan kebutuhan air bersih masyarakat.

Pada Bidang Prasarana Strategis, Kementerian PU telah menangani pembersihan lumpur pada 171 lokasi fasilitas umum, dengan 120 lokasi telah kembali fungsional. Selain itu, pembangunan 1.217 unit hunian sementara yang saat ini terus berjalan, serta penyiapan puskesmas darurat yang ditargetkan fungsional sebelum 15 Februari 2026.

Menteri Dody mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga progres penanganan bencana Sumatera tetap sesuai target. “Kami terus mengawal pemulihan ini agar tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan, sehingga infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh dan mampu mendukung pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Menteri Dody.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dari Davos ke Jakarta: Ini Hasil Diplomasi Investasi Indonesia di WEF 2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menuntaskan peran sentralnya dalam partisipasi World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swis pada 23 Januari 2026. Sejak 19 Januari 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memimpin diplomasi investasi Indonesia melalui penyelenggaraan Indonesia Pavilion.

Bekerja sama dengan Danantara Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Indonesia Pavilion menghasilkan berbagai capaian yang terukur dalam rangka meningkatkan minat dan mempromosikan peluang dan potensi investasi di Indonesia.

Serangkaian kegiatan dilakukan membahas isu-isu prioritas nasional, mulai dari energi hijau dan hilirisasi industri, pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan, keuangan, ekonomi digital, hingga sektor kesehatan.

“Kita menampilkan beberapa hal (di Indonesia Pavilion), baik dari pihak pemerintah, dunia usaha, Kadin dan lain-lain. Kita menampilkan rencana Indonesia ke depan, bagaimana kita bisa semakin terbuka, baik dari segi kebijakan dan regulasi. Kita juga menampilkan berbagai peluang prioritas, terutama di bidang energi baru terbarukan, sumber daya manusia, keuangan dan lain-lain,” jelas Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani.

Diplomasi Indonesia di WEF Davos 2026 juga diperkuat dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyampaikan special address bertajuk Indonesia’s Story: Stability and Growth pada forum utama WEF, dilanjutkan dengan dialog bersama President and CEO WEF, Børge Brende.

“Kami mendampingi pak Presiden di forum utama WEF yang menunjukkan gambaran yang sangat komprehensif mengenai apa yang sudah kita lakukan, dan juga nilai-nilai yang akan kita praktikkan ke depannya. Bapak Presiden menyampaikan bahwa stabilitas bisnis merupakan kekuatan kita yang harus selalu kita jaga, dan ini berdampak positif baik dari segi perekonomian, investasi, politik dan lain-lainnya,” papar Rosan.

Presiden juga berkesempatan untuk berkunjung ke Indonesia Pavillion yang semakin menegaskan peran Pavillion sebagai platform utama promosi dan dialog strategis Indonesia di forum global tersebut.

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rudy Salahuddin, menambahkan bahwa partisipasi Indonesia di WEF Davos 2026 menghasilkan berbagai capaian yang konkret. “Selama penyelenggaraan WEF 2026, terdapat total sebanyak 9 seminar/diskusi panel di Indonesia Pavilion; 4 pertemuan pemerintah dengan pemerintah (G-to-G); 9 pertemuan pemerintah dengan pelaku usaha global (G-to-B), serta puluhan pertemuan antar pelaku usaha (B-to-B),” jelasnya.

Hasil dari pertemuan one-on-one tersebut antara lain mencakup penandatanganan framework agreement dengan Pemerintah Yordania, serta pertemuan strategis dengan Pemerintah Swiss dan Pemerintah Bahrain. Selain itu, diskusi intensif juga dilakukan dengan sejumlah perusahaan global seperti Apple, Sumitomo, Bosaq, ACWA, dan Embraer, yang menegaskan minat dan komitmen terhadap peluang investasi berkualitas di Indonesia.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Nurul Ichwan, menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia sangat penting untuk memastikan Indonesia berada dalam radar pengambilan keputusan global. Setiap tahunnya di bulan Januari, WEF Annual Meeting Davos menjadi ruang strategis di mana para kepala negara, pemimpin bisnis dunia, serta pengambil kebijakan global berkumpul untuk menyerap berbagai masukan dari pemerintah, pelaku ekonomi, hingga komunitas internasional, sebelum melakukan analisis dan menentukan arah serta alternatif investasi ke depan.

“Kehadiran Indonesia di WEF merupakan bagian dari orkestrasi nasional untuk menampilkan wajah Indonesia secara utuh, mulai dari kebijakan, stabilitas, hingga peluang investasinya. Apa yang disampaikan Presiden, para Menteri, dan seluruh delegasi Indonesia di forum ini diharapkan dapat terdiseminasi ke dalam jejaring dan grup perusahaan global, sehingga Indonesia dipandang sebagai alternatif tujuan investasi yang strategis,” ujarnya.

Sebagai bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia di WEF Davos 2026, Indonesia juga kembali menyelenggarakan Indonesia Night sebagai ruang diplomasi yang hangat dan strategis. Acara ini dihadiri lebih dari 1.000 undangan, termasuk Interim Co-Chair World Economic Forum, pemimpin perusahaan global, pejabat pemerintah, serta anggota komunitas WEF, dan menjadi penegasan posisi Indonesia sebagai mitra investasi yang kredibel, terbuka, dan berorientasi jangka panjang.

Menutup rangkaian partisipasi Indonesia di WEF Annual Meeting 2026, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menyampaikan bahwa forum global tersebut memberikan tiga pesan utama bagi arah kebijakan dan strategi investasi Indonesia ke depan.

“WEF Annual Meeting 2026 menyampaikan tiga pesan penting, yaitu bahwa persaingan global semakin ketat; teknologi dan energi akan menjadi dua fondasi utama investasi masa depan; serta pentingnya hilirisasi yang ditopang oleh investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Indonesia berada dalam posisi strategis untuk merespons dinamika tersebut, dengan stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga, sumber daya yang kompetitif, serta komitmen kuat Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ke depan, fokus kita adalah memastikan bahwa setiap peluang yang terbangun di forum global seperti WEF dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui kemitraan, realisasi investasi, dan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memfokuskan pengendalian harga komoditas pangan sebagai langkah utama menjaga stabilitas inflasi nasional agar tetap terkendali dan tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/1).

Menurut Mendagri, inflasi sejauh ini masih relatif terkendali karena pemerintah pusat dan daerah secara rutin melakukan koordinasi. Meski demikian, pemerintah tetap menaruh perhatian besar pada arah pergerakan inflasi, khususnya pada komoditas yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Inflasi ini bisa terkendali karena kita merasakan rapat seperti ini tiap minggu. Dan semua daerah bekerja, semua kementerian bekerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, inflasi Desember 2025 secara year on year (y-o-y) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebesar 2,92 persen. Angka tersebut mendekati 3 persen, namun masih berada di bawah ambang batas maksimal 3,5 persen.

Namun, kata Mendagri, jika inflasi melampaui ambang batas maksimal tersebut, maka kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. “Harga beras naik misalnya, harga minyak naik, harga telur naik, daging naik, ikan naik. Itu di kelas yang setiap harinya mendapatkan penghasilan harian, mereka akan sangat terasa sekali kesulitannya,” tegasnya.

Dalam paparannya, Mendagri juga menjelaskan bahwa salah satu penyumbang inflasi terbesar secara y-o-y saat ini berasal dari harga emas perhiasan yang dipengaruhi oleh dinamika global.

Ia menambahkan, lonjakan harga emas tersebut berdampak secara global, termasuk di Indonesia. “Ini kita tahu bahwa per hari ini sudah hampir mendekati 3 juta rupiah per gram,” ucap Mendagri.

Selain emas, komponen inflasi lain yang turut mendorong kenaikan harga berasal dari sektor makanan dan minuman, transportasi, serta perawatan pribadi. Kenaikan permintaan saat momentum Natal dan Tahun Baru juga menjadi faktor pendorong.

Mendagri menegaskan bahwa dalam pengendalian inflasi, pemerintah tidak hanya melihat angka semata, tetapi juga menaruh perhatian pada arah pergerakan atau tren. Dibanding inflasi November 2025 secara y-o-y, tren inflasi nasional pada Desember 2025 tercatat sedikit meningkat dari 2,72 persen menjadi 2,92 persen.

“Artinya tren naik. Nah, … , ini kita harus hati-hati,” ujarnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Mendagri menegaskan pemerintah akan memfokuskan pengendalian pada komoditas yang paling dirasakan masyarakat, khususnya sektor pangan.

“Karena emas perhiasan kita tidak bisa bendung, inilah harga dunia, maka kita harus bermain di faktor yang lain, yang angka nomor 1 sampai nomor 10. Terutama makanan yang terasa oleh masyarakat itu adalah makanan, minuman, itu nomor 1,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mulai Januari 2026, Jalur Thamrin–Sudirman Alami Rekayasa Lalin Akibat Pengecoran MRT

Penulis
Syifa
-

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas terkait pekerjaan pembangunan MRT Jakarta Fase 2 Segmen CP-205. Rekayasa dilakukan untuk mendukung proses pengecoran Thamrin Entrance 4 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Kebijakan pengaturan lalu lintas ini berlaku mulai Januari hingga Oktober 2026, setiap hari pada pukul 22.00–04.00 WIB. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pekerjaan sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan pada malam hingga dini hari.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa rekayasa diterapkan karena adanya aktivitas truk mixer yang keluar-masuk area proyek di sekitar Entrance 4 MRT Fase 2 CP-201 di Jalan MH Thamrin, tepatnya di depan Hotel Sari Pacific.

“Pekerjaan pengecoran ini membutuhkan pengaturan lalu lintas karena adanya aktivitas keluar-masuk truk mixer di sekitar lokasi pekerjaan,” ujarnya, Selasa (27/1).

Sebagai bagian dari pengaturan tersebut, Dishub menyiapkan area tunggu dan antrean truk mixer di kawasan Thamrin 10. Truk tidak diperbolehkan parkir di badan jalan demi menghindari hambatan arus lalu lintas.

Syafrin menambahkan, jadwal pekerjaan pengecoran telah disesuaikan agar tidak mengganggu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang rutin digelar di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman.

“Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti arahan petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan selama melintas di sekitar lokasi pekerjaan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...496497498...4,887Halaman 497 dari 4,887