Beranda blog Halaman 498

Hasil Rapat KSSK, Purbaya: Kondisi Fiskal, Moneter, Sektor Keuangan Terjaga Sepanjang 2025

Penulis
Syifa
-

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia sepanjang 2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Berdasarkan rapat berkala KSSK pertama tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada Jumat (23/1), kondisi tersebut didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan yang kuat antarotoritas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, memasuki Januari 2026, volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat, terutama akibat ketegangan perdagangan dan geopolitik.

“Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK akan terus mencermati dan melakukan assessment forward looking terhadap kondisi perekonomian dan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, sekaligus melakukan usaha mitigasi secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta pada Senin (27/1).

Menkeu menjelaskan, perekonomian global masih menghadapi tantangan pada akhir 2025, dipengaruhi ketegangan perang dagang AS-Tiongkok dan penurunan suku bunga The Fed yang lebih agresif. The Fed memangkas Fed Funds Rate sebesar 50 basis poin pada triwulan IV/2025 ke kisaran 3,50-3,75 persen, seiring perlambatan ekonomi dan pelemahan pasar tenaga kerja AS.

Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook Januari 2026 merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen untuk 2025 dan 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi Oktober 2025.

Di tengah dinamika global tersebut, Menkeu menyampaikan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV/2025 diperkirakan lebih tinggi, ditopang oleh kenaikan permintaan domestik, membaiknya keyakinan pelaku ekonomi, serta dukungan stimulus fiskal dan moneter.

“Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diperkirakan berada di sekitar 5,2 persen. Sementara pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 5,4 persen ditopang kenaikan permintaan domestik, sejalan dengan berbagai sinergi kebijakan dari pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menkeu.

APBN menjalankan peran strategis sebagai shock absorber di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas. Hingga akhir 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.491,4 triliun atau 95,3 persen dari APBN yang digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha, mendorong konsumsi dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara, pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target. Defisit APBN tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). APBN terus dikelola secara kredibel dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Dukungan APBN juga diperkuat dengan sinergi kebijakan bersama BI, OJK, dan LPS,” ujar Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi RI Tumbuh Meski Ketidakpastian Global

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme terhadap prospek perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Volatilitas global diperkirakan rendah dengan potensi peningkatan pertumbuhan masih terbatas.

Menurut Menkeu, faktor global bukanlah penentu utama kinerja ekonomi Indonesia. Ini karena sekitar 90 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh permintaan domestik, sementara kontribusi global hanya berkisar 10–20 persen. Oleh karena itu, perlambatan ekonomi global tidak seharusnya dijadikan alasan atas lemahnya kinerja ekonomi dalam negeri.

“Kalau kita 90 persen domestic demand, 10 persen global atau lebih. Mungkin maksimal 15-20 persen. Kalau kita juga ada domestic demand, harusnya tidak ada masalah,” ungkap Menkeu pada Acara Indonesia Fiscal Forum 2026 di Thamrine Nine Ballroom, Selasa (27/01).

Kondisi domestik Indonesia dinilai cukup solid. Inflasi tercatat rendah di kisaran 2,9 persen, dengan inflasi inti sekitar 2,3 persen. Bahkan, jika komponen harga emas dikeluarkan, inflasi diperkirakan hanya sekitar 1,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan permintaan masih terkendali dan belum memicu overheating ekonomi.

“Jadi sebetulnya demand-nya masih relatif rendah. Belum ada demand core inflation, artinya saya bisa mendorong ekonomi ke tingkat yang lebih cepat lagi tanpa khawatir adanya kenaikan bunga yang terlalu signifikan dari Bank Sentral atau karena inflasi naik dan Bank Sentral ingin memperlambat lagi,” jelas Menkeu.

Pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan tren positif, dengan realisasi di kisaran 5,0–5,4 persen pada beberapa triwulan terakhir. Menkeu melihat masih terdapat ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tanpa memicu kenaikan suku bunga.

Untuk mendorong perekonomian, pemerintah juga mengandalkan strategi debottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi. Melalui forum rutin lintas kementerian, berbagai hambatan usaha yang dihadapi pelaku bisnis diklaim akan diselesaikan secara cepat dan terukur.

Dengan perbaikan kinerja fiskal, optimalisasi penerimaan pajak dan bea cukai, serta pengendalian defisit anggaran, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia akan terus tumbuh secara berkelanjutan.

“Saya optimis untuk ekonomi dan pasar saham tahun ini. Anda semua jangan tunggu-tunggu lagi untuk berinvestasi atau melebarkan ekspansi bisnis Anda,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Pengerukan Kali Cakung Lama Rawa Indah, Gubernur Pramono Pastikan Normalisasi Tuntas 2027

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung pengerukan Kali Cakung Lama Rawa Indah di Jalan Lestari VII, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (27/1). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya normalisasi sungai dan pengendalian banjir di Jakarta.

“Hari ini saya meninjau langsung pengerukan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) di Kali Cakung Lama Rawa Indah, Cilincing, Jakarta Utara. Kami akan melanjutkan normalisasi Kali Cakung Lama ini dan mudah-mudahan dapat selesai hingga akhir tahun 2027,” kata Gubernur Pramono.

Pengerukan dilakukan untuk meminimalkan pengendapan sedimentasi yang menurunkan kapasitas tampung air sungai. Kali Cakung Lama Rawa Indah memiliki panjang sekitar 8,5 kilometer yang terbagi ke dalam 17 segmen. Pekerjaan normalisasi dilakukan secara bertahap sejak Oktober 2024 dan ditargetkan rampung pada November 2027, dengan total target volume sedimentasi yang dikeruk sekitar 45.000 meter kubik. Hingga saat ini, progres pengerukan telah mencapai sekitar 13.000 meter kubik.

Pengerukan Kali Cakung Lama Rawa Indah menggunakan lima unit alat berat dan lima unit dump truck berkapasitas masing-masing lima meter kubik. Pekerjaan dilakukan secara rutin guna memastikan kelancaran aliran air, terutama di tengah potensi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi.

Menurut Gubernur Pramono, normalisasi Kali Cakung Lama Rawa Indah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta karena berdampak signifikan terhadap pengendalian banjir di sejumlah wilayah, seperti Kelapa Gading, Koja, Cilincing, Sukapura, hingga Semper Barat.

“Saya memutuskan pengerjaan ini tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong. Harus diselesaikan hingga tuntas, karena jika selesai, dampaknya akan sangat besar bagi wilayah yang selama ini terdampak banjir,” ujarnya.

Gubernur Pramono juga menyoroti adanya bottleneck atau penyempitan aliran sungai di bagian hilir, termasuk di Sungai Begog, yang akan ditangani melalui pelebaran saluran hingga sekitar 15 meter. Upaya tersebut akan disertai dengan pembangunan jalan inspeksi serta pembebasan lahan apabila diperlukan.

“Lebih baik muara sungai dibuat lebih lebar agar aliran air tidak terhambat. Jika harus ada pembebasan lahan, tentu akan dilakukan sesuai ketentuan,” terangnya.

Gubernur Pramono menegaskan, normalisasi sungai merupakan salah satu solusi jangka menengah yang terus dilakukan, seiring dengan langkah penanganan jangka pendek, seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta program jangka panjang lainnya. Pemprov DKI Jakarta juga siap memperpanjang OMC hingga 1 Februari 2026 untuk mengantisipasi cuaca ekstrem sesuai prediksi BMKG. Bersama DPRD DKI Jakarta, Pemprov telah mengalokasikan anggaran OMC untuk satu bulan penuh.

“Saya sudah memperpanjang OMC sampai dengan 27 Januari per hari ini. Jadi, jika masih diperlukan, kami akan kembali melakukan OMC. Yang terpenting adalah jangan sampai dampak curah hujan tinggi kembali mengakibatkan banjir seperti yang kita rasakan beberapa hari lalu. Penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang harus berjalan beriringan, termasuk normalisasi sungai secara menyeluruh serta penyelesaian Giant Sea Wall, NCICD, dan program lainnya di Jakarta,” urainya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Apresiasi Capaian Kemensos 2025, Dukung Penguatan Program dan Penanganan Bencana 2026

Penulis
Syifa
-

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial sepanjang tahun 2025 serta menyatakan dukungan terhadap rencana dan penguatan program sosial pada tahun anggaran 2026. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang membahas evaluasi pelaksanaan program, alokasi anggaran, serta arah kebijakan perlindungan sosial ke depan.

Gus Ipul menyampaikan bahwa sepanjang 2025, Kementerian Sosial terus memfokuskan anggaran dan program pada perlindungan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan, serta respons cepat terhadap situasi darurat dan bencana. Fokus tersebut dilaksanakan melalui penguatan bantuan sosial, pengembangan Sekolah Rakyat, perbaikan tata kelola data, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana.

“Prinsip kami sederhana, anggaran harus sebanyak mungkin menyentuh masyarakat. Karena itu, belanja Kemensos diarahkan langsung pada program perlindungan sosial dan penanganan kelompok rentan,” ujar Gus Ipul, Selasa (27/1).

Sepanjang tahun anggaran 2025, Kementerian Sosial mencatat realisasi anggaran sebesar 97,33 persen, atau Rp109,77 triliun dari total pagu Rp112,78 triliun. Capaian tersebut mencerminkan kinerja penyerapan anggaran yang tinggi dan terkelola secara akuntabel.

Realisasi tersebut di antaranya adalah:

⁠1. Belanja bantuan sosial realisasinya mencapai 95,95 persen.
2. Belanja pegawai realisasinya 93,17 persen
3. Belanja barang realisasinya sebesar 82,77 persen
4. Belanja modal realisasinya sebesar 89,50 persen.

Gus Ipul menegaskan bahwa tingginya realisasi belanja bantuan sosial menunjukkan fokus Kemensos dalam memastikan dukungan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Belanja bantuan sosial menjadi prioritas utama karena langsung berdampak pada perlindungan masyarakat miskin dan rentan,” tegasnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Kementerian Sosial dalam menjaga amanah pengelolaan anggaran serta kehadiran negara melalui berbagai instrumen sosial.

“Saya mengapresiasi pendekatan dan komunikasi Kementerian Sosial dalam menjaga amanah penyelenggaraan keuangan negara. Kehadiran Kemensos melalui berbagai program sosial nyata dirasakan masyarakat,” ujar Hidayat.

Ia juga menilai berbagai program Kemensos, termasuk Sekolah Rakyat dan bantuan sosial, menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan. Namun demikian, DPR mendorong agar perencanaan ke depan semakin memperhatikan keberlanjutan program dan pemerataan manfaat.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, I Ketut Kariyasa Adnyana, turut mengapresiasi capaian kinerja Kemensos selama tahun anggaran berjalan.

“Kami mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial yang dalam keterbatasan anggaran tetap berupaya menjalankan program-program strategis dan melaksanakan arahan Presiden,” katanya.

Meski demikian, DPR mendorong penguatan anggaran dan perencanaan agar program-program sosial dapat menjangkau lebih luas masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah dengan tingkat kerentanan dan kemiskinan tinggi.

Pada tahun 2026, pagu alokasi anggaran Kementerian Sosial tercatat sebesar Rp84,44 triliun, dengan lebih dari 92 persen dialokasikan untuk belanja non-operasional yang langsung menyasar program perlindungan sosial. Alokasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah agar anggaran negara berdampak langsung bagi masyarakat.

Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos akan terus memperkuat efektivitas bantuan sosial melalui perbaikan data, penguatan program pemberdayaan, serta pengawasan berlapis agar bantuan tepat sasaran.
“Kita ingin bantuan sosial tidak menimbulkan ketergantungan, tetapi menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bangkit dan mandiri,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, perhatian juga diberikan pada meningkatnya kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang awal tahun 2026, tercatat 34 kejadian bencana yang tersebar di 14 provinsi, dengan total bantuan logistik yang telah disalurkan mencapai Rp12,49 miliar.

Kementerian Sosial menegaskan komitmen memperkuat penanganan bencana melalui penyaluran bantuan logistik, santunan ahli waris, bantuan hunian sementara, jaminan hidup, serta penguatan ekonomi bagi warga terdampak.
“Negara memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi, sekaligus mendorong pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana,” ujar Gus Ipul.

Selain respons darurat, Kemensos juga menyiapkan langkah antisipatif melalui penguatan cadangan logistik, kesiapsiagaan sumber daya manusia, serta koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pilar-pilar sosial, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.

DPR RI menyatakan dukungan agar Kementerian Sosial terus memperkuat sinergi lintas sektor serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, sehingga program-program sosial dapat menjawab tantangan kemiskinan, kerentanan sosial, dan kebencanaan secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bangun 2.603 HUNTAP Lewat Dana CSR, Kementerian PKP Targetkan Rampung Mei 2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) bagi masyarakat terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa Kementerian PKP telah bertindak progresif dalam penanganan pascabencana, salah satunya melalui pembangunan HUNTAP yang juga didukung pendanaan non-APBN.

“Kami bergerak cepat dan progresif. Saat ini Kementerian PKP sedang membangun 2.603 unit HUNTAP melalui dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud semangat gotong royong,” ujar Maruarar.

Ia menjelaskan, pembangunan HUNTAP melalui CSR telah dimulai sejak 20 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Mei 2026 agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak dan aman.

Dalam penyediaan HUNTAP, Kementerian PKP bertugas melaksanakan pembangunan melalui skema relokasi terpusat atau satu hamparan. Sementara itu, penyediaan HUNTAP melalui skema relokasi mandiri dan insitu menjadi kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berdasarkan data sementara per 26 Januari 2026, tercatat sebanyak 252.573 unit rumah terdampak bencana, dengan rincian 32.538 unit rumah rusak berat dan 16.653 unit rumah hanyut. Untuk kebutuhan relokasi, telah diidentifikasi 121 titik lahan seluas 443,23 hektare dengan daya tampung sekitar 20.057 unit rumah, dan 68 titik di antaranya telah terverifikasi layak.

Untuk percepatan pembangunan HUNTAP Tahap I, Kementerian PKP menerima usulan sebanyak 7.449 unit dari 19 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total kebutuhan anggaran yang telah dihitung mencapai Rp2,193 triliun.

Pembangunan HUNTAP akan dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan kontraktor BUMN dan swasta, serta memanfaatkan teknologi konstruksi cepat dan berkelanjutan seperti Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan Bata Interlock Presisi (BIP).

Kementerian PKP berharap percepatan pembangunan HUNTAP dapat berjalan efektif dan tepat waktu, sekaligus memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan sebagai wujud kehadiran negara.seluruh kegiatan pemerintahan sudah efektif dilakukan di IKN,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

97,8 Ton Bahan Semai OMC, Tersemai di Langit Jakarta, Banten dan Jawa Barat

Penulis
Syifa
-

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan BMKG, TNI AU dan pemerintah provinsi setempat dalam hal ini BPBD DKI Jakarta dan BPBD Jawa Barat, telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 12 Januari 2026. Hal ini guna meminimalisir potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan terjadi hingga akhir Januari 2026.

Sampai dengan 26 Januari 2026, OMC telah berhasil menyemai 97,8 ton bahan semai yang terdiri dari 57,6 ton Natrium Klorida (NaCl) dan 40,2 ton Kalsium Oksida (CaO).

Penyemaian ini terbagi menjadi 112 kali sortie menggunakan enam armada yang diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan Lanud Husein Sastranegara Bandung, yang beroperasi mengudara di langit Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Enam armada yang digunakan yaitu Cessna Caravan 208B PK-JVH, Cessna Caravan 208B PK-YNA, Cessna Caravan 208B PK-SNG, Cessna Caravan 208B PK-SNK, Casa 212 A-2105 dan Casa 212 A-2107.

OMC dilakukan guna menjatuhkan atau mempercepat proses terjadinya hujan ketika masih berada di lautan, penyemaian juga dilakukan dengan tujuan menghambat pertumbuhan awan hujan baru sehingga meminimalisir intensitas hujan di daerah yang diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas tinggi hingga cuaca ekstrem.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cegah Bencana, KDM Ajak Masyarakat Kembalikan Fungsi Gunung

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk mengembalikan fungsi gunung sebagai “pananggeuhan” atau tempat untuk bersandar. Gunung harus tetap menjadi penjaga ekologis alam dengan hutan di dalamnya yang harus selalu dijaga.

Hal itu disampaikan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, pada acara Pelantikan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat Masa Khidmat 2025-2030 sekaligus peringatan Isra Miraj di Gedung Negara Pakuan, Selasa (27/1).

“Saya sampaikan bahwa saat ini gunung tidak lagi menjadi pananggeuhan karena hilangnya spiritualitas pada gunung dan pada alam, manusia berani merusak bahkan sampai pada tutupan hutan,” tegas KDM.

Menurut KDM, MUI dapat ikut andil memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun akan membenahi tata ruang yang mendukung lingkungan.

Sementara itu, Ketua MUI Jawa Barat Masa Khidmat 2025-2030 Aang Abdullah Zein mengajak pengurus dan anggota MUI untuk berdonasi bagi korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ia mengawali donasi dengan menyumbang Rp5 juta.

27 korban teridentifikasi

Hingga hari keempat pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Selasa (27/1/2026), pukul 17.20 WIB, sebanyak 27 korban meninggal dunia telah teridentifikasi. Masih ada 33 jiwa yang dicari dalam timbunan longsor oleh tim SAR gabungan.

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian mengatakan, proses pencarian korban pada Selasa (27/1/2026), membuah hasil penemuan korban meninggal dunia sebanyak delapan kantong jenazah. Kedelapan kantong jenazah itu telah diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jabar untuk diidentifikasi.

Dengan demikian, sejak hari pertama longsor pada Sabtu (24/1/2026) hingga Selasa (27/1/2026), total 47 kantong jenazah telah diserahkan kepada tim DVI Polda Jabar.

Tim SAR gabungan akan terus melaksanakan pencarian korban di Kecamatan Cisarua selama 14 hari sejak longsor terjadi. Untuk memastikan anggota tim SAR dalam kondisi sehat, tim kesehatan dari pemerintah daerah, kementerian maupun relawan telah memberikan vaksin, vitamin dan obat-obatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Serahkan 17 Hunian Sementara bagi Warga Terdampak Longsor di Cilacap

Penulis
Syifa
-

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Cilacap menyerahkan 17 unit hunian sementara (huntara) kepada warga terdampak bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kabupaten Cilacap, pada Selasa (27/1). Huntara tersebut diperuntukkan bagi 17 kepala keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat dan tertimbun material longsor akibat bencana yang terjadi pada 13 November 2025, sehingga tidak lagi layak huni.

Penyerahan huntara yang berlokasi di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, dilakukan secara simbolis melalui prosesi pemotongan pita oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Cilacap, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Huntara yang dibangun tersebut telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Setiap unit huntara dilengkapi dengan kamar tidur, toilet, dapur, ruang keluarga, serta peralatan penunjang yang dibutuhkan warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Selain 17 unit huntara yang menjadi prioritas bagi warga dengan rumah rusak berat, pemerintah pusat melalui BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap juga membangun huntara dengan total sebanyak 56 unit. Pembangunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, di mana selain 17 rumah yang rusak berat, terdapat 49 rumah lainnya yang berada di zona rawan bencana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi BNPB guna mencegah risiko bencana serupa di masa mendatang.

“Sebanyak 56 huntara telah dibangun, dan Alhamdulillah pada hari ini 17 kunci huntara telah diserahkan kepada 17 kepala keluarga penerima manfaat,” ujar Andi Eviana.

Lebih lanjut, Evi menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pemerintah juga akan membangun hunian tetap (huntap) permanen bagi seluruh 56 kepala keluarga yang berhak. Pembangunan huntara yang akan dilanjutkan dengan huntap ini diharapkan menjadi titik awal pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sempat terhenti akibat bencana.

Evi berharap, setelah nantinya menempati hunian tetap, masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan rumah tersebut dengan baik. BNPB juga menegaskan agar huntap tidak disewakan maupun diperjualbelikan, mengingat hunian tersebut merupakan bantuan pemerintah bagi korban bencana.

Untuk memastikan pemanfaatan hunian sesuai peruntukannya, Andi Eviana meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap segera menyusun regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan huntara dan huntap ke depan.

“Setelah menjadi hunian tetap, kami berharap Bupati bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun aturan terkait pemanfaatan huntap. Jangan sampai ada yang disewakan, karena itu tidak diperbolehkan,” tegasnya.

Rasa syukur juga disampaikan oleh warga penerima manfaat. Tarkim, salah satu warga terdampak, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang telah diberikan pemerintah.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kepala BNPB, Bapak Gubernur Jawa Tengah, dan Bapak Bupati Cilacap. Alhamdulillah, hunian sementara sudah kami terima dengan fasilitas yang lengkap dan sangat mendukung kebutuhan kehidupan sehari-hari,” ujar Tarkim.

Adapun progres pembangunan huntara di Desa Jenang saat ini telah mencapai 36 unit yang siap dihuni. Sementara itu, 18 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan rampung pada 31 Januari 2026. Di lokasi yang sama juga telah dibangun satu unit rumah contoh hunian tetap yang akan segera direalisasikan setelah seluruh pembangunan huntara selesai.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tim SAR Kembali Temukan 9 Kantong Jenazah, 34 Jenazah Teridentifikasi

Penulis
Syifa
-

Memasuki hari keempat operasi pencarian, Tim SAR gabungan berhasil mengangkat 9 body pack atau kantong jenazah. Adapun total pencarian dari hari pertama hingga hari ini (27/1) pukul 18.01 WIB tim SAR gabungan telah menyerahkan 48 kantong jenazah yang diserahkan ke tim DVI untuk selanjutnya proses identifikasi. Diperkirakan masih terdapat 32 jiwa yang masih dalam pencarian.

Lokasi penemuan korban longsor hari ini berada di sektor A1, A2 dan B2. Penguatan alat berat dan anjing pelacak juga terus dikerahkan dalam upaya percepatan pencarian dan pertolongan.

Berdasarkan hasil Tim Disaster Victim Identification (DVI) per Selasa (27/1) pukul 19.30 WIB berhasil mengindentifikasi 34 jenazah korban longsor di Bandung Barat. Jenazah yang sudah teridentifikasi akan diserahkan kepada pihak keluarga korban untuk selanjutnya dimakamkan.

Hingga kini, proses identifikasi terhadap kantong jenazah yang sudah diserahkan ke tim DVI terus berjalan. Proses pencarian kembali dilanjutkan esok pagi dengan menyisir sektor A dan sektor B.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Program Prioritas Pemerintah, Kemensetneg Selesaikan 435 Peraturan Perundangan

Penulis
Syifa
-

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa sejak 20 Oktober 2024 hingga 26 Januari 2026, pihaknya telah menyelesaikan sebanyak 435 peraturan perundang-undangan. Penerbitan peraturan tersebut utamanya untuk mengatasi sumbatan dan mendukung program-program prioritas yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mensesneg dalam rapat kerja dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (26/01/2026).

“Dalam satu tahun kenapa bisa sebanyak ini peraturan yang kami hasilkan, karena pada akhirnya kami diminta untuk menjadi debottlenecking, menjadi leading sector dari sekian banyak peraturan-peraturan yang memang, kalau pakai istilah orang awam ini, banyak ruwet, yang ini menyangkut kementerian-kementerian dan lembaga,” ujar Mensesneg.

Peraturan yang diterbitkan tersebut meliputi undang-undang (UU) sebanyak 109 peraturan, peraturan pemerintah (PP) sebanyak 67, peraturan presiden (perpres) sebanyak 190, keputusan presiden (keppres) sebanyak 51, dan instruksi presiden (inpres) sebanyak 18.

Mensesneg menekankan, tak hanya menjadi kementerian yang secara administratif mencatat atau mengarsipkan peraturan perundangan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) juga harus kuat dari sisi substansi.

“Kami di Setneg sekarang berupaya keras juga untuk meng-upgrade, jadi tidak sekadar legal drafting-nya, tidak sekadar proses penyusunannya secara formil itu sudah memenuhi seluruh peraturan-peraturan yang ada tetapi juga terhadap substansi. Karena ketika kita tidak kuat terhadap substansi, maka jelas tidak akan mungkin kita bisa menjadi debottlenecking untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang itu saling berkaitan di antara kementerian/lembaga,” ujarnya.

Mensesneg mencontohkan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memangkas 145 aturan terkait dengan penyaluran pupuk kepada para petani, yang melibatkan sekitar 15 kementerian/lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung upaya untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

“Kita membutuhkan kecepatan, apalagi dalam hal mengejar swasembada pangan. Jangan karena regulasi, kita tidak bisa mencapai swasembada pangan yang kita harapkan,” ujarnya.

Dengan sejumlah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, imbuh Mensesneg, target swasembada pangan yang sebelumnya ditetapkan selama empat tahun dapat tercapai dalam satu tahun.

Mensesneg menambahkan, ke depan, Kemensetneg bersama dengan Kementerian Hukum akan terus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang ada, dengan difokuskan kepada peraturan yang terkait dengan program-program prioritas pemerintah. Mensesneg juga mengapreasi semua pihak yang telah mendukung penataan regulasi di tanah air.

“Apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara yang dalam satu tahun telah bekerja keras pagi, siang, sore, malam, tidak mengenal libur,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...497498499...4,887Halaman 498 dari 4,887