Beranda blog Halaman 501

Kemenag Percepat Rehabilitasi Madrasah, Pesantren, dan Rumah Ibadah Terdampak Banjir

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) memaparkan progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Sumatra dalam rapat koordinasi nasional yang digelar di Kementerian Dalam Negeri. Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga negara, sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan dampak bencana, Senin (26/01/2026).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Kemenag telah menyalurkan bantuan tanggap darurat sebesar Rp75,82 miliar, yang bersumber dari APBN Rp66,47 miliar serta himpunan dari dana Kemenag Peduli Rp9,35 miliar. Bantuan tersebut disalurkan ke tiga provinsi terdampak utama, yakni Aceh sebesar Rp 42,88 miliar, Sumatera Utara Rp21,39 miliar, dan Sumatera Barat Rp11,56 miliar.

“Dana ini kami fokuskan untuk mendukung pemulihan layanan keagamaan, pendidikan keagamaan, serta kebutuhan sosial-spiritual masyarakat terdampak,” ujar Menag.

Fokus Rehabilitasi Pendidikan Keagamaan
Dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian Agama menetapkan sektor pendidikan keagamaan sebagai prioritas utama. Tercatat 562 madrasah, 1.033 pesantren, dan 17 perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) menjadi sasaran rehabilitasi prioritas akibat kerusakan infrastruktur pasca bencana.

Menag menjelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi fisik madrasah dan pesantren dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, mengingat kewenangan pembangunan fisik berada pada kementerian tersebut. “Dari sisi Kemenag, anggaran dan surat perintah pelaksanaan sudah siap. Saat ini kami menunggu eksekusi teknis lapangan, terutama terkait akses jalan dan jembatan yang masih rusak,” jelasnya.

Rekonstruksi Rumah Ibadah Lintas Agama
Selain sektor pendidikan, Kemenag juga memprioritaskan rekonstruksi sarana peribadatan. Sebanyak 1.593 rumah ibadah lintas agama, termasuk kantor layanan Kementerian Agama di daerah terdampak, masuk dalam program rekonstruksi fisik.

Menag mengakui bahwa anggaran pembangunan rumah ibadah di Kemenag relatif terbatas. Namun melalui gerakan Kemenag Peduli yang melibatkan BAZNAS, BWI, lembaga keuangan syariah, serta jejaring organisasi keagamaan, Kemenag berhasil menghimpun dana tambahan Rp9,35 miliar untuk membantu pembangunan mushala, masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya agar dapat kembali digunakan, terutama menjelang Ramadan.

Pemulihan Sosial, Mental, dan Spiritual
Tidak hanya pembangunan fisik, Kemenag juga menjalankan program pemulihan mental dan spiritual bagi masyarakat terdampak. Program ini meliputi pendampingan sosial-keagamaan, layanan konseling rohani, pengiriman dai, pendeta, pastor, dan tokoh agama lintas iman, hingga distribusi puluhan ribu mushaf Al-Qur’an dan kitab suci agama lain yang rusak akibat bencana.

Kemenag juga menggerakkan jaringan majelis taklim, penyuluh agama, imam masjid, serta pesantren untuk membantu pembersihan lingkungan, pendampingan anak-anak, hingga pembinaan ibadah dan penguatan psikososial warga terdampak.

“Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun gedung. Masyarakat juga membutuhkan ketenangan batin, bimbingan rohani, serta penguatan komunitas. Di sinilah peran Kementerian Agama bekerja sampai tingkat desa dan rumah ibadah,” ungkap Menag.

Dukungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi langkah cepat Kementerian Agama, khususnya dalam penanganan rumah ibadah dan pesantren. Ia menegaskan pentingnya sinergi pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar rehabilitasi dapat dipercepat.

“Kami mendorong agar pembagian tanggung jawab pembangunan rumah ibadah, madrasah, dan pesantren dapat dirapatkan bersama pemerintah daerah. Terlebih pemerintah pusat telah menyiapkan tambahan dana ke daerah untuk penanganan dampak bencana,” ujar Mendagri.

Menag pun menekankan pentingnya kesetaraan perlakuan antara sekolah umum dan madrasah dalam kebijakan daerah. Ia berharap tidak adanya kesenjangan penanganan pendidikan pascabencana.

Percepatan Menjelang Ramadhan
Rapat koordinasi ini juga menegaskan target percepatan penyelesaian rumah ibadah sebelum memasuki bulan Ramadhan. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat koordinasi agar masyarakat terdampak dapat kembali beribadah dengan layak serta aktivitas pendidikan keagamaan dapat berjalan normal.

“Kami optimistis, dengan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pemulihan pasca bencana di Sumatra dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran,” tutup Menag.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris: Pengambilan Keputusan 4 Ranperda Tunjukan Komitmen Pembangunan Jambi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Gubernur Jambi Al Haris menunjukkan dukungan kuat terhadap penyusunan 4 (empat) Ranperda inisiatif DPRD yaitu Ranperda tentang Pengarustamaan Gender, Ranperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. Jambi Indoguna Internasional menjadi PT. Jambi Indoguna Internasional (Perseroda) dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat menjadi Perda Provinsi Jambi yang saat ini telah berada pada tahap Penetapan. Penetapan tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (26/01/26).

Gubernur Al Haris memberikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang telah banyak mencurahkan sumbangsih energi dan pikiran terhadap penyusunan Ranperda yang hingga saat ini telah sampai pada tahap penyesuaian hasil pembinaan/fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Rancangan Peraturan Daerah ini, dalam proses penyusunannya telah melalui beberapa kali tahap pembahasan, dan juga melalui konsultasi maupun studi komparatif dari berbagai pihak maupun kementerian terkait. Untuk itu, tidak berlebihan jika pada rapat paripurna yang terhormat ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam tahap pembahasan hingga pengambilan keputusan hari ini, hal ini menunjukkan tekad yang kuat untuk pembangunan Provinsi Jambi yang kita cintai,” ungkap Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender.

Menurutnya, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sari Yuliati Resmi Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir

Penulis
Jalaludin Rummi
-

DPR secara resmi menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar menggantikan posisi Adies Kadir untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun 2025–2026, Selasa (27/1/2026) di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Ia menjelaskan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari DPP Partai Golkar mengenai pergantian antarwaktu (PAW) anggota Fraksi Golkar. Surat tersebut tertanggal Senin (26/1/2026).

“Dengan telah disetujuinya Saudara Adies Kadir sebagai calon Hakim Konstitusi usulan lembaga DPR, dapat kami informasikan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari DPP Partai Golkar Nomor: B/934/DPP/GOLKAR/2026 tanggal 26 Januari 2026, perihal pergantian antarwaktu pimpinan DPR RI dari Partai Golkar sisa masa jabatan 2024–2029,” ujar Saan.

Setelah agenda rapat paripurna selesai, DPR menggelar pengesahan Sari Yuliati sebagai pimpinan DPR dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipandu Saan Mustopa.

“Sehubungan dengan hal tersebut kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat terhadap Saudari Sari Yuliati dapat ditetapkan sebagai wakil ketua DPR RI, apakah bisa disetujui?” kata Saan.

“Setuju,” sahut para anggota DPR yang hadir.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025–2026, Selasa (27/1/2026) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.

“Apakah dapat disetujui?” tanya Saan saat meminta persetujuan anggota DPR yang hadir, yang kemudian menjawab, “Setuju.”

Selain menyetujui pencalonan Adies Kadir, anggota DPR juga sepakat mencabut Keputusan DPR Nomor 11/DPR/1/2025-2026 yang sebelumnya mencalonkan Inosentius Samsul sebagai hakim MK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Gizi Nasional, Gubernur Khofifah Komitmen Perkuat Gizi Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat pembangunan gizi masyarakat pada peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) Tahun 2026.

Melalui program Jatim dalam Nawa Bhakti Satya, penguatan gizi masuk menjadi program prioritas sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Gubernur Khofifah menyampaikan, gizi merupakan pilar membentuk manusia Jawa Timur yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Karena itu, penguatan gizi tidak dapat dipandang semata sebagai urusan sektor kesehatan, melainkan sebagai investasi pembangunan jangka panjang.

“Melalui Jatim Sehat, kami memastikan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang menjadi prioritas utama. Gizi yang baik adalah investasi jangka panjang bagi generasi masa depan dan penentu terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujar Gubernur Khofifah dalam siaran persnya yang dikutip Senin (26/1).

Lebih lanjut ia menegaskan, dalam membangun generasi emas harus dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga. Pola konsumsi dan kebiasaan makan sehat di rumah menjadi fondasi utama pembentukan perilaku hidup sehat masyarakat.

“Sehat itu tidak harus mahal. Membangun generasi emas bisa dimulai dari piring makan di rumah. Dari sanalah kebiasaan hidup sehat dibentuk, dari piring kita sendiri,” tegasnya.

Upaya penguatan gizi di Jawa Timur dilaksanakan secara komprehensif melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Program tersebut meliputi penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, optimalisasi peran Posyandu, pemantauan asupan gizi balita, pemenuhan gizi remaja, serta edukasi gizi lintas siklus kehidupan.

Seluruh program dijalankan secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam pembangunan gizi.

Gubernur Khofifah juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan gizi, khususnya dalam percepatan penurunan stunting di Jawa Timur.

Tantangan pertama berkaitan dengan daya beli dan akses ekonomi masyarakat. Meskipun inflasi relatif terkendali, harga pangan sumber protein hewani masih dirasakan cukup berat oleh sebagian keluarga prasejahtera. Oleh karena itu, tema “Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal” dinilai sangat relevan dan strategis.

Tidak hanya, Khofifah menguraikan Jawa Timur memiliki kekayaan pangan lokal yang melimpah, mulai dari padi, jagung, umbi-umbian, ikan, telur, sayur, buah, hingga kacang-kacangan. Jika dikelola dan dikonsumsi secara seimbang, pangan lokal tersebut sesungguhnya telah mencukupi kebutuhan gizi keluarga.

Tantangan berikutnya adalah literasi gizi masyarakat. Masih banyak yang memaknai makan cukup sebatas kenyang, tanpa memperhatikan komposisi gizi sesuai konsep Isi Piringku. Selain itu, berbagai mitos pangan juga masih berkembang di masyarakat.

Padahal, pangan seperti ikan merupakan salah satu sumber protein terbaik yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak secara optimal. Edukasi gizi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat.

Tantangan ketiga adalah meningkatnya konsumsi pangan industri dan makanan ultra proses. Kemudahan akses terhadap makanan instan dan jajanan minim nilai gizi menjadi tantangan serius, khususnya bagi anak-anak dan remaja.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, capaian pembangunan gizi Jawa Timur menunjukkan hasil yang sangat positif. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting di Jawa Timur turun signifikan dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen pada 2024.

Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan prevalensi stunting terbaik di Pulau Jawa dan salah satu yang terendah secara nasional. Meski demikian, masih terdapat beberapa kabupaten/kota dengan prevalensi relatif tinggi sehingga memerlukan intervensi yang lebih terfokus dan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, ini prestasi yang membanggakan. Namun ini bukan akhir perjuangan. Pencegahan stunting harus dilakukan secara konsisten sejak masa remaja, kehamilan, hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Stunting bukan hanya soal tinggi badan, tetapi menyangkut kualitas masa depan anak bangsa,” tandasnya.

Pada momentum Hari Gizi Nasional 2026, Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang melalui gerakan “Sehat Dimulai dari Piringku”.

Serta berkomitmen terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam edukasi gizi, penguatan ketahanan pangan lokal, serta percepatan penurunan stunting sebagai investasi jangka panjang menuju Jawa Timur yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Surabaya Bantu Bayar UKT Mahasiswa PTS dari Keluarga Prasejahtera

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, prihatin mendengar banyak mahasiswa berasal dari keluarga prasejahtera yang masuk di perguruan tinggi swasta (PTS) kesulitan biaya dalam menempuh pendidikan. Rasa prihatin itu muncul, setelah ia mendengar curahan hati (curhat) dari para rektor PTS di Surabaya yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur.

Usai menggelar pertemuan bersama ABP-PTSI, Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan, keluarga prasejahtera yang masuk kategori Desil 1-5 banyak berada di PTS. Wali Kota Eri semakin miris ketika mengetahui cerita dari salah satu rektor PTS, bahwa ada mahasiswanya yang hampir drop out (DO) gara-gara telat bayar uang kuliah tunggal (UKT).

Setelah menggelar pertemuan tersebut, Wali Kota Eri menyatakan, pemkot akan memberi bantuan bagi mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga miskin atau Desil 1-5. Tidak hanya itu, Wali Kota Eri mengatakan, dalam waktu dekat pemkot juga akan merevisi ulang Peraturan Wali Kota (Perwali) lama tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.

“Berarti, yang seharusnya saya sentuh sesuai dengan janji sumpah saya sebagai wali kota adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu orang miskin, bukan membantu segelintir orang yang kaya. Maka, saya juga harus membantu yang berada di PTS sehingga anak ini bisa menjadi sarjana dan mengubah nasib keluarganya,” kata Wali Kota Eri, dalam siaran pers humas Pemkot Surabaya, yang dikutip Senin (26/1).

Wali Kota Eri menerangkan, berdasarkan temuan dari para rektor, jumlah mahasiswa yang masuk kategori keluarga miskin di PTS mencapai ratusan. Dirinya mencontohkan, seperti di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), jumlahnya mencapai sekitar 300 orang mahasiswa.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri meminta kepada jajaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya untuk segera melakukan sinkronisasi data, antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan PTS. “Berarti kan banyak. Maka di situlah nanti saya meminta data-data yang dari PTS, mahasiswa-mahasiswanya yang masuk Desil 1-5 tidak mampu, kami cocokkan dengan data kami. Setelah cocok akan diberikan bantuannya,” terangnya.

Wali Kota Eri menyampaikan, setelah sinkronisasi data mahasiswa PTS dari Desil 1-5 selesai dilakukan, Pemkot Surabaya bisa segera memberikan bantuan UKT. Bantuan UKT tidak hanya diberikan kepada mahasiswa PTS yang baru saja, akan tetapi juga diberikan kepada mahasiswa aktif yang tidak mampu.

“Jadi tidak hanya yang baru saja, tapi yang masih kuliah kemudian tidak bisa membayar (uang) kuliah dan masuk Desil 1-5, akan kita tutup UKT-nya. Sehingga ini bisa menggerakkan (program) Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Surabaya,” tuturnya.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menyebutkan, bantuan UKT ini diharapkan bisa memberikan semangat bagi mahasiswa PTS aktif yang masuk ke dalam kategori Desil 1-5. Cak Eri tak ingin ada lagi mahasiswa yang hampir di-DO, hanya karena tidak bisa membayar UKT ke depannya.

“Karena mahasiswa yang masuk Desil 1-5 ada yang mengatakan, ‘nggak mood (kuliah), saya pasti di-DO nih, karena nggak bisa bayar UKT’. Insyaallah nanti akan kita kumpulkan, agar punya semangat dan bisa mengubah ekonomi keluarganya,” sebut Cak Eri.

Cak Eri menambahkan, UKT gratis untuk mahasiswa tidak mampu yang masuk ke dalam Desil 1-5 tidak dibatasi kuota. Selain itu, Pemkot Surabaya juga membebaskan calon mahasiswa baru untuk memilih masuk PTS manapun di Kota Surabaya.

“UKT adalah urusan pemerintah dengan perguruan tinggi, yang pasti nanti anak ini mau masuk manapun terserah. Tapi, saya mengajarkan kejujuran, melalui apa yaitu tes, apakah itu SNBT, SNBP, atau tes yang berada di swasta sehingga mereka punya peluang yang sama. Dan pada akhirnya pemerintah itu memang betul-betul hadir untuk orang yang tidak mampu,” tambahnya.

Di samping itu Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto mengatakan, pemetaan keluarga miskin mulai Desil 1-5 yang dilakukan oleh Wali Kota Eri Cahyadi bagian dari terobosan berani. Karena, lanjut Budi, selama ini di perguruan tinggi swasta banyak ditemukan mahasiswa yang masuk ke dalam kategori keluarga miskin dari Desil 1-5.

“Ini mungkin akan menjadi suatu gerakan yang revolusioner. Dan ternyata (keluarga miskin) melimpah di PTS,” kata Ketua ABP-PTSI sekaligus Rektor Universitas Wijaya Putra tersebut.

Budi berharap, beasiswa atau bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemkot bisa sesuai target Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. “Oleh karena itu, harapan kami dari perguruan tinggi swasta bisa memiliki kontribusi dan mengawal bahwa target capaian meningkatkan kualitas (pendidikan) itu juga ada di perguruan tinggi swasta,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Pangan Bagikan 600 Paket Sembako untuk Ojol di Surabaya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kegiatan Hajatan Hari Jaminan Ketahanan Pangan berupa pembagian paket sembako kepada pengemudi ojek online, yang digelar di Gedung Pertemuan Bulog Jawa Timur, Selasa (27/1).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, secara langsung menyerahkan paket sembako kepada 600 pengemudi ojek online yang tergabung dalam platform Goto dan Grab. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap para pekerja sektor transportasi daring sekaligus bagian dari strategi pengendalian harga pangan.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Presiden RI secara konsisten memberikan arahan agar harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan tidak mengalami kenaikan. Bahkan, pemerintah diharapkan mampu menurunkan harga sejumlah komoditas strategis.

“Presiden selalu menekankan bahwa harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari raya tidak boleh naik, bahkan diupayakan bisa turun. Alhamdulillah, pada momentum Natal, Tahun Baru, dan Lebaran tahun lalu, pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga sekaligus menurunkan harga sejumlah komoditas,” ujar Zulkifli Hasan.

Menjelang Ramadan dan Idulfitri tahun ini, pemerintah kembali memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman dan cukup, serta melakukan pengendalian harga agar tidak terjadi lonjakan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah penyelenggaraan pasar murah di berbagai daerah.

Melalui program pasar murah tersebut, pemerintah memberikan diskon hingga 10 persen untuk sejumlah komoditas pangan utama, seperti beras dan telur. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Zulkifli Hasan menjelaskan, bahwa pelaksanaan pasar murah juga didukung oleh kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan mitra transportasi daring. Kerja sama dengan Grab dan Gojek memungkinkan pemberian potongan harga tambahan tanpa membebani pengemudi ojek online. “Melalui dukungan sponsor, masyarakat bisa mendapatkan diskon hingga 10 persen. Di sisi lain, pengemudi ojek online tidak dibebani biaya tambahan, sehingga semua pihak diuntungkan,” jelasnya.

Kegiatan Hajatan Hari Jaminan Ketahanan Pangan ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Bulog Jawa Timur, serta mitra transportasi daring Grab dan Goto. Sinergi tersebut menjadi contoh kolaborasi pemerintah dan swasta dalam menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan adanya kegiatan ini, pemerintah berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga, terutama menjelang periode meningkatnya kebutuhan masyarakat pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi para pengemudi ojek online sebagai bagian penting dari roda perekonomian.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian Jatim dan Pimwil Bulog Jatim. Adapun paket sembako yang dibagikan berisikan satu liter minyak goreng, satu kilogram tepung terigu, satu kilogram gula pasir dan lima kilogram beras.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bogor Tegaskan Cibinong Jadi Titik Awal Penguatan Pembangunan Daerah

Penulis
Syifa
-

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjadikan Kecamatan Cibinong sebagai titik awal penguatan pembangunan daerah. Fokus pembangunan diarahkan pada penataan lingkungan, pengendalian banjir, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bogor saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Cibinong Tahun 2026 sekaligus Perumusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2027, yang digelar di Kecamatan Cibinong, Senin (26/1).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan bahwa selain sektor pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan perhatian serius terhadap persoalan sanitasi lingkungan, sistem drainase, serta penanganan kebencanaan, khususnya banjir.

“Upaya tersebut telah mulai diwujudkan melalui pembangunan hutan-hutan kota di sejumlah kelurahan di Kecamatan Cibinong sebagai langkah strategis jangka panjang dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” ujar Bupati Bogor.

Lebih lanjut, Bupati Bogor menjelaskan bahwa tahapan Musrenbang kecamatan telah dimulai di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Kecamatan Cibinong menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi mengingat posisinya yang strategis serta kedekatannya dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor.

“Dari hasil Musrenbang tersebut, sebanyak 13 kelurahan di Kecamatan Cibinong telah menyepakati arah kebijakan pembangunan Tahun 2027, dan seluruh usulan dan kesepakatan tersebut selanjutnya akan difokuskan dan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor,” bebernya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bogor juga menginstruksikan para camat dan lurah untuk segera menuntaskan agenda strategis serta program-program prioritas pembangunan, terutama terhadap permasalahan yang selama ini belum terselesaikan, demi mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kecamatan Cibinong.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cegah Tetelo, Kementan Perkuat Vaksinasi untuk Lindungi Peternak Unggas

Penulis
Syifa
-

Penyakit Tetelo atau Newcastle Disease (ND) masih menjadi tantangan nyata bagi peternak unggas di Indonesia. Meski tidak selalu menyebabkan kematian, penyakit ini kerap menurunkan produksi telur dan pertumbuhan ayam secara signifikan. Dampaknya langsung dirasakan peternak karena menekan hasil panen dan pendapatan usaha.

Untuk melindungi peternak dari kerugian tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penguatan vaksinasi dan penerapan biosekuriti secara konsisten melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan peternak. Langkah ini dinilai penting agar produktivitas unggas tetap terjaga dan usaha peternakan rakyat berkelanjutan.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa mengatakan ND masih bersifat endemik dan berpotensi mengganggu produksi unggas nasional jika tidak dikendalikan secara serius. “Newcastle Disease tidak hanya berdampak pada kesehatan unggas, tetapi juga menurunkan produktivitas. Jika tidak dikendalikan dengan baik, ini akan berpengaruh pada ketersediaan pangan asal unggas,” ujar Hendra dalam webinar bertema Satu Abad Newcastle Disease di Indonesia: Refleksi Sejarah, Tantangan Masa Kini, dan Strategi Masa Depan, Senin (26/1/2026).

Bagi peternak, pengendalian ND berarti menjaga ayam tetap produktif dan mencegah penurunan produksi yang sering kali tidak disadari. Ayam yang tampak sehat bisa saja mengalami penurunan performa akibat infeksi ND subklinis, sehingga hasil usaha tidak optimal.

Hendra menegaskan pengendalian ND tidak bisa dibebankan kepada peternak semata. Pemerintah hadir melalui pendekatan kolaboratif yang disebut sebagai segitiga emas, yakni pemerintah sebagai regulator, sektor swasta sebagai penyedia teknologi vaksin dan obat hewan, serta peternak sebagai pelaksana di lapangan. “Vaksinasi, biosekuriti, dan pelaporan penyakit harus berjalan seiring agar pengendalian ND lebih efektif,” tegasnya.

Kepala Balai Veteriner Lampung Suryantana menjelaskan bahwa tantangan ND saat ini justru terletak pada dampak ekonominya yang sering luput dari perhatian. “Saat ini banyak kasus ND yang tidak mematikan ayam, tetapi produktivitasnya turun drastis. Ayam terlihat sehat, namun produksi telur atau pertumbuhan tidak optimal,” kata Suryantana. Kondisi ini membuat peternak mengalami kerugian tanpa disadari penyebabnya.

Ketua Komite Kesehatan Unggas Nasional Prof. I Wayan Teguh Wibawan menekankan bahwa vaksinasi tetap menjadi benteng utama bagi peternak dalam menjaga produksi. “Biosekuriti penting, tetapi tidak cukup. Untuk penyakit yang menular lewat udara seperti ND, vaksinasi adalah benteng utama agar ayam tidak sakit dan produksi tetap terjaga,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kecocokan vaksin dengan virus yang beredar di lapangan. “Jika virus masih menyebar secara diam-diam, produksi akan tetap terganggu meski ayam tidak menunjukkan gejala berat,” ujarnya.

Kementan menilai peningkatan pemahaman peternak terhadap ND, termasuk bentuk subklinisnya, menjadi kunci keberhasilan pengendalian penyakit. Melalui vaksinasi yang tepat, biosekuriti yang disiplin, dan kerja sama semua pihak, pemerintah menegaskan kehadiran negara dalam melindungi peternak dari risiko kerugian, menjaga produktivitas unggas nasional, serta memastikan pangan asal unggas tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN Tegaskan SPPG Dilarang Tolak Produk UMKM dan Petani dalam Program MBG

Penulis
Syifa
-

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang dibawa para petani, peternak dan nelayan kecil ke SPPG dengan semena-mena. Mereka justru harus dirangkul, dibina dan diarahkan untuk menjadi pemasok dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDesa,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang.

Nanik menegaskan hal itu ketika memberikan arahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG, di Kota Bondowoso, Jawa Timur, Senin (26/1).

Pemerintah mewajibkan SPPG untuk menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto benar-benar menekankan hal ini pada saat merancang program MBG ini. “Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,” kata Nanik.

Jika ada SPPG atau mitra yang ketahuan menolak produk UMKM, petani, peternak, maupun nelayan, dan malah mengutamakan supplier besar yang kemudian memonopoli pasokan bahan pangan yang masuk ke SPPG, Nanik pun mengancam akan menindak. “Akan saya suspend. Sebab ini berarti anda melawan Peraturan Presiden,” ujar mantan wartawan senior itu.

Menurut Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan program MBG ini, SPPG justru harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan, agar bisa memasok bahan pangan untuk dapur MBG dengan kualitas yang baik. Mitra pun harus mendukung keterlibatan mereka. “Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar bisnis oriented,” kata Nanik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Titik Terparah Banjir Bandang Pemalang, Taj Yasin Dorong Pemerintah Pusat Perkuat Hutan Lindung

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meninjau langsung lokasi terparah dampak banjir bandang di kawasan Lereng Gunung Slamet, di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Minggu (25/1).

Berdasarkan pantauan, sejumlah rumah di bantaran Kali Penakir tampak rusak akibat terjangan banjir. Selain itu, material berupa kayu yang ikut hanyut, memperparah rumah terdampak.

Di lokasi tersebut Taj Yasin juga melihat adanya pohon-pohon yang tergerus banjir bandang, dalam kondisi akar masih segar. Hal tersebut mengindikasikan pohon tersebut tercabut murni akibat kuatnya arus banjir.

“Kalau melihat akarnya masih segar. Itu karena tergerus derasnya arus,” katanya.

Selain itu, Taj Yasin mengingatkan, pada 2017 kawasan tersebut pernah mengalami kebakaran besar, sehingga material sisa kebakaran yang belum dibersihkan, kemungkinan turut terbawa arus.

Untuk memastikan penyebab secara komprehensif, Pemprov Jateng akan melakukan pemetaan lebih lanjut. Namun, kondisi cuaca yang masih mendung dan gelap, membuat pemantauan menggunakan drone maupun pengawas lapangan belum memungkinkan.

“Dalam waktu dekat ini kita coba nanti kita lihat situasi, karena situasinya masih mendung, masih gelap,” katanya.

Melihat kondisi itu, wagub yang akrab disapa Gus Yasin itu akan mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar kawasan hutan lindung benar-benar diperkuat dan mendapat perhatian serius.

Dia menilai, momentum bencana ini seharusnya dimanfaatkan untuk menyatukan langkah lintas daerah, khususnya lima kabupaten di sekitar kawasan hulu Gunung Slamet, agar bersama-sama mengajukan penguatan status dan pengelolaan hutan lindung.

“Nah, momen ini sebenarnya pas untuk bagaimana menyatukan dari lima kabupaten ini untuk berbicara bersama-sama, mengirim bersama-sama berkasnya, untuk hutan lindung benar-benar harus kita kuatkan,” jelasnya.

Sebagian informasi, bencana banjir melanda wilayah Kabupaten Pemalang, tepatnya di Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Moga, sebagai dampak hujan ekstrem yang mengguyur lereng Gunung Slamet sejak Jumat (13/1) malam.

Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya Sungai Kali Soso, Kali Penakir, dan Sungai Gintung, sehingga air menggenangi permukiman warga serta merusak infrastruktur di sejumlah desa.

Berdasarkan pendataan sementara, 252 kepala keluarga atau 911 jiwa, terdampak langsung oleh bencana ini. Untuk menampung warga yang mengungsi, pemerintah menyiapkan beberapa titik pengungsian, yaitu Kantor Kecamatan Pulosari yang menampung 148 jiwa, gedung PC NU sebanyak 381 jiwa, serta SDN 02 Penakir dengan 30 jiwa pengungsi.

Satu orang dilaporkan meninggal dunia di Desa Penakir, Kecamatan Pulosari. Selain itu, dua orang warga Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul, masih dalam proses pencarian. Lalu, tujuh orang warga Desa Sima, Kecamatan Moga, mengalami luka-luka, dan telah mendapatkan penanganan medis.

Banjir juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur vital. Jembatan Walim dan Jembatan Beser di Desa Gunungsari yang merupakan penghubung Dusun Silegok–Sipendil, dilaporkan terputus.

Jembatan di Dusun Batursari pada Sungai Comal, perbatasan Desa Penakir, juga mengalami kerusakan berat hingga terputus. Selain itu, Jembatan Sungai Reas di Desa Jurangmangu rusak, serta jaringan perpipaan di desa yang sama hanyut terbawa arus.

Kerusakan turut terjadi pada sektor perumahan warga. Sebanyak delapan unit rumah hanyut, 18 unit rumah mengalami rusak berat, dan 24 unit rumah rusak sedang.

Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari, terhitung mulai 24 Januari hingga 6 Februari 2026.

Berbagai upaya penanganan telah dilakukan, di antaranya evakuasi warga ke tempat aman, pendirian posko logistik dan dapur umum, layanan kesehatan keliling, serta penanganan teknis infrastruktur melalui pembersihan material dan asesmen kerusakan. Selain itu, posko layanan kesehatan juga didirikan untuk memastikan kebutuhan medis warga terpenuhi.

Dalam kunjungan tersebut, Wagub Jateng menyalurkan bantuan senilai Rp217.602.326. Bantuan tersebut meliputi bahan makanan dan nonmakanan, beras sebanyak satu ton, kasur, tenda gulung, selimut, family kit, dan kids ware.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...500501502...4,887Halaman 501 dari 4,887