Beranda blog Halaman 502

Bea Cukai Dorong Daya Saing dan Kinerja Ekspor Nasional Lewat Asistensi Ekspor

Penulis
Syifa
-

Bea Cukai tegaskan perannya dalam mendukung kegiatan ekspor nasional melalui asistensi dan sinergi dengan pelaku usaha di berbagai daerah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan, tetapi juga memberikan kepastian layanan, kelancaran proses ekspor, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Di Surabaya, Bea Cukai Tanjung Perak menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ekspor Produk Smelter yang diselenggarakan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada Rabu (14/1). Kegiatan yang digelar di Surabaya tersebut menjadi forum evaluasi bersama atas pelaksanaan ekspor produk smelter emas dan tembaga, termasuk pembahasan berbagai kendala operasional yang dihadapi di lapangan.

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Senior Manager Port & Logistic-Warehouse Advisor PT AMNT, Dody Riandi, yang memaparkan perkembangan ekspor serta tantangan operasional. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT, R. Fajar Donny Tjahjadi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada PT AMNT sebagai eksportir di bidang industri pertambangan sekaligus penyumbang bea keluar. Forum evaluasi ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan Bea Cukai lainnya, seperti Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I Untung Basuki, pejabat dari Direktorat Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Bea Cukai, serta para kepala kantor Bea Cukai terkait.

Melalui koordinasi ini, Bea Cukai memberikan dukungan konkret agar kegiatan ekspor industri pertambangan dapat berlangsung tertib, terkoordinasi, dan sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku. Bagi pelaku usaha, asistensi ini membantu menciptakan kepastian proses dan kelancaran logistik, sementara bagi masyarakat, ekspor yang berjalan optimal berkontribusi pada penerimaan negara dan penguatan ekonomi nasional.

Sementara itu, di wilayah timur Indonesia, Bea Cukai Ternate mengawali tahun 2026 dengan memperkuat asistensi ekspor sektor perikanan. Bertempat di Ternate, Bea Cukai Ternate berkolaborasi dengan Badan Mutu Ternate dalam memberikan asistensi ekspor kepada PT Kelola Mina Samudera dan Koperasi Santo Alvin pada Rabu (22/1). Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan program Sinergi Ekspor Maluku Utara (Semut) untuk mendorong ekspor nontambang dari wilayah kepulauan.

Asistensi difokuskan pada pemenuhan persyaratan teknis ekspor, standardisasi mutu, serta kesiapan dokumen kepabeanan dan karantina. Kepala Bea Cukai Ternate, Jaka Riyadi, menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam mendukung eksportir daerah. “Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendorong ekspor non-tambang Maluku Utara melalui program Semut. Bea Cukai bersama Badan Mutu memastikan agar produk perikanan daerah memenuhi standar mutu dan regulasi sehingga dapat bersaing di pasar global,” ujar Jaka.

Selain asistensi teknis, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha. “Komunikasi dua arah ini penting untuk mengetahui kendala riil di lapangan serta membangun komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan begitu, kebijakan dan layanan yang kami berikan benar-benar menjawab kebutuhan eksportir,” tambah Jaka.

Melalui asistensi ekspor yang berkelanjutan di berbagai daerah, Bea Cukai berharap semakin banyak pelaku usaha, termasuk UMKM, mampu menembus pasar internasional. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekspor nasional, membuka lapangan kerja, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Purbaya Tegaskan Komitmen Penguatan Keadilan Usaha dan Penanganan Hambatan Importasi

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya dalam menciptakan kesetaraan berusaha bagi industri pelayaran nasional dan penanganan terhadap hambatan proses importasi barang di pelabuhan. Hal tersebut ia sampaikan dalam Sidang Kanal Debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) pada Senin (26/1) yang telah diselenggarakan untuk ketiga kalinya.

Sidang ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam mendengarkan aduan pelaku usaha serta mencari solusi atas hambatan regulasi dan operasional di lapangan. Hingga 26 Januari 2026, tercatat sebanyak 63 laporan telah masuk melalui kanal pengaduan, di mana sebagian besar dalam proses penyelesaian dan sisanya dalam tahap monitoring maupun perbaikan data.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah laporan dari Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengenai modus perusahaan pelayaran asing yang selama ini memanfaatkan celah regulasi untuk menghindari kewajiban perpajakan. Menyikapi hal tersebut, Menkeu menekankan pentingnya penerapan perlakuan yang setara (equal treatment) antara perusahaan pelayaran nasional dan asing.

Sebagai langkah nyata, Menkeu Purbaya menginstruksikan penguatan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengintegrasikan bukti kepatuhan pajak sebagai syarat penerbitan izin berlayar. “Kita lakukan equal treatment ke kapal kita yang kapal asing yang di sini sama dengan yang dikenakan negara asing ke kita. Kalau mereka nggak bisa mem-produce bukti-bukti itu, langsung kenakan pajak,” tegas Menkeu.

Selain masalah perpajakan, sidang juga membahas solusi atas perselisihan klasifikasi kode HS (Harmonized System) pada komoditas impor tertentu yang menyebabkan tertahannya barang di pelabuhan. Menkeu menggarisbawahi bahwa perbedaan tafsir teknis tidak boleh menghambat proses produksi industri nasional terlalu lama.

Dalam menghadapi sengketa klasifikasi ini, Satgas P2SP akan melakukan klarifikasi lintas kementerian, termasuk melibatkan hasil verifikasi dari surveyor independen. Keputusan strategis diambil untuk melakukan percepatan proses melalui surat resmi Satgas agar barang dapat segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Menteri Keuangan menutup rangkaian sidang dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan terus dimonitor pelaksanaannya di lapangan. Ia pun berkomitmen untuk terus menyempurnakan prosedur administrasi dan memperkuat sinergi antarlembaga demi terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif dan transparan bagi seluruh pelaku usaha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Tegaskan Percepatan Pembangunan Papua di Hadapan Mahasiswa UKSW

Penulis
Syifa
-
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama talkshow “Arah Baru Pembangunan Nasional” di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Jl. Diponegoro No. 52–60, Kecamatan Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah, Senin (26/1).
Wapres yang belum lama ini kembali mengunjungi tanah Papua, seperti Wamena, Biak, Jayapura, Manokwari, dan Merauke, menekankan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto harus berjalan efektif di wilayah tersebut, khususnya melalui implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta Sekolah Rakyat agar benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan menjadi fokus utama pemerintah.
“Rumah sakit sudah modern dengan alat-alat terbaru seperti CT (Computed Tomography) Scan dan MRI (Magnetic Resonance Imaging), dokter juga sudah kami datangkan. Jangan sampai lagi ada sekolah rusak atau berlantaikan tanah,” tegasnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah memerintahkan percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta optimalisasi dana otonomi khusus agar pembangunan semakin maju dan merata.
Menanggapi aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum UKSW asal Wamena, Darto Melius Sergio Daby, Wapres menyambut positif pentingnya keterlibatan SDM lokal dalam pembangunan.
“Saya minta teman-teman di sini ya, lulus dari UKSW, kembali ke Papua. Bisa kita tempatkan di tempat-tempat yang baru kita bangun tadi,” tutur Wapres.
Acara dihadiri sekitar 1.000 mahasiswa dan civitas akademika UKSW, antara lain Rektor UKSW Prof. Intiyas Utami, dan Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UKSW Prof. Hindriyanto Dwi Purnomo.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Wakil Walikota Salatiga Nina Agustin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Terima Gubernur Bengkulu dan Maluku Utara, Bahas Percepatan Program Perumahan

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos di Wisma Mandiri II Lantai 21, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Eselon I Kementerian PKP, Ketua BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, serta Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo. Dalam kesempatan itu, Menteri PKP menyampaikan sebagai tindak lanjut pertemuan ini, akan dilakukan rencana kunjungan kerja dalam waktu dekat ke Provinsi Bengkulu dan Maluku Utara untuk melihat langsung pelaksanaan program perumahan di daerah.

Agenda pertemuan difokuskan pada percepatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP/rumah subsidi), Kredit Program Perumahan, serta penguatan program pembiayaan mikro perumahan melawan rentenir melalui kolaborasi SMF dan PNM.

Menteri PKP menyampaikan bahwa untuk tahun 2026, kuota BSPS direncanakan meningkat hingga 400 ribu unit dari sebelumnya sekitar 45 ribu unit. Pemerintah juga menargetkan intervensi di 100 kabupaten/kota dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, dengan alokasi minimal 100 unit per daerah pada tahap awal.

Selain itu, Kementerian PKP mendorong pembangunan kawasan hunian strategis yang dekat dengan sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar, kawasan industri, dan pusat aktivitas masyarakat.

“Kami ingin perumahan rakyat itu mudah, cepat, dan murah, sekaligus terintegrasi dengan fasilitas publik dan sumber penghidupan masyarakat,” ujar Menteri PKP.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pelaksanaan BSPS secara transparan melalui Pemilihan Toko Terbuka, yang akan dilakukan sosialisasi di Maluku Utara sebagai proyek percontohan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.

Gubernur Bengkulu menyampaikan bahwa daerahnya telah menjalankan program bedah rumah melalui dukungan Baznas dan melibatkan toko bangunan lokal sehingga mampu menekan biaya sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Melalui sinergi pusat dan daerah, Kementerian PKP berkomitmen mempercepat pembangunan perumahan rakyat yang layak, terjangkau, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bicara Pembangunan Nasional di UKSW, Wapres Gibran Pastikan Progres IKN Sesuai Rencana

Penulis
Syifa
-

Selain menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming juga memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan sesuai rencana dan tidak ada proyek yang mangkrak. Hal tersebut disampaikannya saat talkshow “Arah Baru Pembangunan Nasional” di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Jl. Diponegoro No. 52–60, Kecamatan Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah, Senin (26/1).

Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa proyek strategis nasional tersebut telah menunjukkan kemajuan signifikan dan berjalan sesuai rencana.

“Tidak ada yang mangkrak di IKN ya. Pembangunannya sudah sesuai timeline yang ada,” tegas Wapres.

Ia menambahkan, hasil kunjungannya pada Desember 2025 menunjukkan progres yang signifikan.

“Desember 2025 saya ke sana, dua minggu setelahnya Pak Presiden juga ke sana. Progresnya cukup bagus, sesuai timeline semua. PR-nya sekarang tinggal membangun gedung legislatif dan yudikatif,” ujarnya.

Wapres pun menggambarkan IKN sebagai kota masa depan yang nyaman dan layak huni.

“Ini kota yang sangat hidup, udaranya bersih, bebas macet, dan insyaallah aman dari bencana. Jadi, ini tempat yang sangat ideal untuk anak-anak muda. Kita bukan hanya memindahkan kantor, tapi juga membangun mindset yang baru,” katanya.

Seiring berjalannya waktu, Wapres mengungkapkan, berbagai fasilitas penunjang juga akan terus bertambah.

“Akan muncul bangunan-bangunan komersial seperti supermarket, pusat hiburan, sport center, dan lainnya,” ungkap Wapres.

Saat seorang mahasiswa, Dewangga, menanyakan perkembangan pembangunan di sana, Wapres menjelaskan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan terus menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah fokus menuntaskan pembangunan seluruh fasilitas pemerintahan agar pemindahan dapat dilakukan tepat waktu.

“Sekarang kita kejar pembangunan untuk DPR dan lembaga yudikatif seperti MA, MK, dan lainnya,” ujarnya.

Wapres menambahkan, pemerintah optimistis seluruh infrastruktur utama dapat diselesaikan pada 2028.

“Kita doakan yang terbaik, nanti 2028 selesai semua dan kita bisa pindah ke sana. Mungkin 2029 dan seterusnya, seluruh kegiatan pemerintahan sudah efektif dilakukan di IKN,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rawan Banjir, Pemkab Bekasi Hentikan Izin Pembangunan Perumahan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menghentikan sementara pengembangan perumahan yang masih mengalami banjir, termasuk perumahan yang telah mengantongi izin. Pengembang diwajibkan menuntaskan persoalan banjir terlebih dahulu sebelum diberikan izin melanjutkan pembangunan.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja usai Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2027, Senin (26/1).

“Yang berizin saja, kalau perumahannya masih banjir, tidak boleh ada pengembangan dulu. Rapikan banjirnya dulu, baru izinnya bisa berjalan lagi. Apalagi yang tidak berizin,” tegas Asep.

Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai respons atas maraknya kawasan perumahan yang menjadi langganan banjir, sekaligus untuk mencegah dampak yang lebih luas akibat pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan.

Asep menyebut, persoalan banjir di Kabupaten Bekasi tidak terlepas dari ketidakteraturan tata ruang yang terjadi sejak awal pembangunan kawasan perumahan. Ia mengungkapkan, sekitar 85 persen kawasan perumahan terdampak banjir, dengan 51 desa dan 216 titik tercatat mengalami genangan.

“Kalau kita lihat, banjir ini pasti karena tata ruang. Ketika sungai Citarum dan CBL tinggi, wilayah perumahan langsung banjir. Ini berarti ada kesalahan dalam perencanaan tata ruang yang tidak diantisipasi sejak awal,” ujarnya.

Untuk itu, Pemkab Bekasi saat ini tengah melakukan identifikasi menyeluruh terhadap penyebab banjir, baik yang disebabkan oleh kondisi sungai, alih fungsi lahan, maupun sistem drainase di kawasan perumahan.

Sebagai bentuk penegakan tanggung jawab, Asep menegaskan akan memanggil para pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi untuk dimintai komitmen menyelesaikan persoalan banjir di wilayahnya masing-masing.

“Hari ini saya panggil beberapa pengembang. Saya sampaikan, tuntaskan dulu banjirnya. Tidak boleh mengembangkan rumah lagi sebelum banjir itu diselesaikan,” katanya.

Ia juga menegaskan, perumahan yang belum melakukan serah terima prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengembang, termasuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir.

“Kalau di perumahan dan belum diserahkan ke Pemda, itu tanggung jawab pengembang. Pemerintah tidak bisa menanggung kesalahan pembangunan yang tidak beres sejak awal,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Budi Muhammad Mustofa menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemkab Bekasi dalam menertibkan pengembang perumahan, khususnya yang belum menyelesaikan persoalan banjir dan belum menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).

Menurut Budi, DPRD selama ini aktif turun ke lapangan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait dampak banjir di kawasan permukiman.

“Hampir seluruh anggota DPRD turun langsung ke lapangan. Itu memang tanggung jawab kami. Salah satu yang harus diusulkan ke depan adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkesinambungan, supaya perbaikan di satu titik tidak justru memindahkan banjir ke titik lain,” ujar Budi.

Ia mengungkapkan, masih ditemukan sejumlah perumahan lama yang hingga kini belum menyerahkan fasos-fasum kepada pemerintah daerah, bahkan sebagian pengembangnya sudah tidak lagi beroperasi.

“Kami arahkan RT dan RW untuk membuat surat kepada Bupati, kemudian dicek ke Disperkimtan. Perumahan yang fasos-fasumnya belum diserahkan dan bahkan terlantarkan, itu harus didata agar bisa ditindaklanjuti pembangunannya,” katanya.

Budi menegaskan, penertiban pengembang dan penyerahan fasos-fasum merupakan bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

“Pak Bupati juga sudah menyampaikan harapannya agar pembangunan ini adil dan merata di semua desa. Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal atau timpang,” tambahnya.

Terkait pengawasan ke depan, DPRD membuka kemungkinan adanya kolaborasi lintas komisi, khususnya Komisi I dan Komisi III, untuk memanggil pengembang dan memastikan kepatuhan terhadap aturan tata ruang dan kewajiban pembangunan.

“Kami akan bahas di internal DPRD. Prinsipnya, pengembang harus bertanggung jawab dan pembangunan harus berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkas Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Salurkan Bansos Penanganan Pascabencana dan Bansos Reguler untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial reguler sekaligus bantuan sosial penanganan pascabencana bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyaluran dilakukan bertahap dengan mekanisme satu data serta pengawalan berbagai pihak termasuk pendamping sosial dan Pemda agar bantuan tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana Sumatera yang digelar secara daring, Senin (26/1). Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Gus Ipul mengatakan, bansos penanganan pascabencana yang telah dan sedang disalurkan meliputi santunan ahli waris korban meninggal, santunan korban luka berat, bantuan isian hunian sementara maupun hunian tetap, jaminan hidup untuk kebutuhan lauk pauk, serta bantuan sosial penguatan ekonomi keluarga terdampak.

“Kementerian Sosial menyalurkan bantuan pascabencana sesuai mekanisme yang sudah ada dan terus berjalan,” ujar Gus Ipul.
Untuk santunan ahli waris korban meninggal dunia, Kemensos menyalurkan Rp15 juta per korban. Data sementara penerima santunan mencapai 1.140 jiwa dan Kemensos telah menyalurkan kepada lebih dari 800 ahli waris. Sisanya disalurkan bertahap menunggu proses verifikasi.

Kemensos juga menyalurkan bantuan isian hunian sementara maupun hunian tetap sebesar Rp3 juta per keluarga, menyasar 171 ribu lebih jiwa terdampak di tiga provinsi, seiring proses pendataan yang terus diperbarui.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan, Kemensos menyalurkan jaminan hidup berupa uang lauk pauk sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, dengan sasaran 500 ribu lebih jiwa terdampak. Adapun bantuan penguatan ekonomi diberikan tunai sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak yang kehilangan sumber penghasilan.

Terkait mekanisme penyaluran, Gus Ipul mengatakan seluruh bantuan berbasis satu data nasional bersumber dari BNPB, ditetapkan kepala daerah dalam daftar nominatif by name by address (BNBA), dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Setelah data final, bantuan disalurkan lewat Himbara atau PT Pos. Tentu kemudian nanti akan ada proses laporan penyaluran dan kita akan sama-sama untuk bisa mendampingi agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga penerima manfaat,” kata dia.

Pendampingan dilakukan oleh SDM Kemensos bersama pemerintah daerah, melibatkan pendamping PKH, Tagana, Pordam, Karang Taruna, dan pilar kesejahteraan sosial lainnya untuk memastikan bantuan diterima tepat sasaran sekaligus memperkuat pelaporan dan monitoring.

Gus Ipul menambahkan, kebutuhan bantuan pemulihan pascabencana di Sumatera diperkirakan mencapai Rp2 triliun lebih dan telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan untuk disiapkan bertahap.

“Sebagaimana arahan Presiden, kita harapkan penyalurannya cepat tapi tetap prudent, tetap berhati-hati dan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

Di saat yang sama, Kemensos juga menyalurkan bansos reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako dengan total anggaran Rp1,8 triliun lebih yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik.

Sementara itu, rakor ini turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Longsor Pasirlangu KBB, Tim SAR Terus Optimalkan Proses Evakuasi

Penulis
Syifa
-

Tim SAR gabungan terus menggencarkan pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1).

Mengutip informasi dari Humas Jabar, selain mengerahkan ratusan personel, proses evakuasi juga melibatkan dua belas drone serta beberapa anjing pelacak (K9).

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan memastikan proses evakuasi korban terus dioptimalkan. “Saat ini kami terus bekerja. Semua unsur turun ke lapangan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Insya Allah, dengan cuaca yang mendukung, pencarian bisa dilanjutkan secara maksimal,” ujarnya saat meninjau langsung lokasi terdampak longsor.

Selain penanganan darurat, Wagub menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar untuk menindak tegas pelanggaran alih fungsi lahan yang diduga menjadi salah satu penyebab longsor di Desa Pasirlangu.

Terkait warga terdampak, Wagub menyampaikan, pemerintah akan segera menyiapkan relokasi ke lokasi yang benar-benar aman. Penentuan lokasi relokasi akan dilakukan melalui kajian bersama berbagai pihak.

“Relokasi tidak boleh ke tempat yang berisiko lagi. Kami akan menentukan lokasi yang aman dan tidak terlalu jauh dari lingkungan hidup warga. Keselamatan menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Pemdaprov juga mengapresiasi peran seluruh pihak yang terus memberikan dukungan kepada warga terdampak, termasuk dalam penyediaan layanan pemulihan trauma bagi warga yang mengalami dampak psikologis akibat bencana longsor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Laporkan Kortas Tipikor Pulihkan Rp2,37 Triliun ke Negara

Penulis
Syifa
-

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan capaian kinerja Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Kapolri mengungkapkan, satuan tersebut telah berhasil mengembalikan kerugian negara senilai Rp 2,37 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Jenderal Listyo Sigit saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1). Ia menjelaskan bahwa penguatan dan pengembangan Kortas Tipikor terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas penanganan perkara korupsi.

Kemudian kami juga memiliki Kortas Tipikor yang saat ini terus kami dorong dan kami kembangkan. Beberapa waktu lalu satgas dari Kortas Tipikor mengembalikan aset recovery sebesar Rp 2,37 triliun ke negara, katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung dPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Selain capaian pemulihan aset, Kapolri juga memaparkan sejumlah perkara besar yang tengah ditangani oleh Satgas Kortas Tipikor. Salah satunya adalah kasus pembangunan PLTU Kalimantan Barat yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar dan telah menetapkan empat orang tersangka.

Berikutnya Pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ini ada beberapa, namun salah saatnya adalah yang kami laporkan saat ini nilainya Rp 741,2 Miliar, saat ini sudah ditetapkan 6 tersangka, ujarnya.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit menegaskan komitmen Polri untuk terus mendorong kinerja Kortas Tipikor agar berjalan optimal dan efektif dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Kami tentunya akan terus mendorong agar Kortas Tipikor betul-betul bisa bekerja maksimal dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Berbagi Tugas dengan BNPB dalam Percepatan Bantuan Rumah Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/1/2025).

Dalam rapat lintas kementerian tersebut, dibahas langkah-langkah konkret percepatan bantuan perumahan dan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Sosial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pusat Statistik (BPS), serta para kepala daerah dari wilayah terdampak.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas koordinasi lintas lembaga yang dinilainya berjalan sangat baik dan mendalam. “Saya melihat koordinasinya sangat baik. Rapat dengan Kementerian Sosial, LKPP, BNPB, BPS, dan juga kepala daerah berjalan konstruktif. Saya senang, karena sudah ada timetable yang jelas mulai dari survei, validasi data, hingga percepatan pelaksanaan pembangunan,” ujar Maruarar.

Menurut Maruarar, Kementerian PKP siap mendukung penuh proses survei dan validasi data di lapangan. “Kami sudah siap menurunkan tim untuk membantu survei langsung. Walaupun kewenangannya berada di Pemda dan BNPB, kami tetap bergerak dalam semangat gotong royong. Prinsipnya, kalau bisa cepat, jangan ditunda,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan kesepakatan dengan BNPB, pembagian tanggung jawab pembangunan hunian akan dilakukan secara terstruktur. “Kementerian PKP akan menangani pembangunan rumah di lokasi satu hamparan besar, misalnya 100 hingga 500 unit, sementara rumah-rumah yang berdiri sendiri di desa akan menjadi tanggung jawab BNPB,” jelas Maruarar.

Kementerian PKP juga telah menyampaikan data awal lokasi terdampak yang telah disurvei, yaitu delapan lokasi di Aceh, empat di Sumatera Utara, dan tujuh di Sumatera Barat. “Kami berharap langkah ini bisa mempercepat pemulihan. Prinsipnya gotong royong, walaupun kewenangan utama di BNPB dan Pemda, kami tetap siap membantu,” kata Maruarar.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kecepatan pendataan dan validasi untuk percepatan penyaluran bantuan. Ia menjelaskan bahwa bantuan rumah dibagi berdasarkan tingkat kerusakan: Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.

“Bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang dikoordinasikan oleh BNPB. Untuk rusak berat, termasuk rumah yang hanyut, akan disiapkan hunian sementara atau dana tunggu hunian Rp600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan. Sambil itu, hunian tetap (huntap) akan dibangun. Huntap on-site oleh BNPB, dan huntap satu hamparan oleh Kementerian PKP,” jelas Tito.

Ia juga menekankan pentingnya relokasi untuk daerah-daerah rawan bencana yang masih dihuni masyarakat. “Daerah yang berpotensi rawan, seperti di tepi jurang, juga harus direlokasi. Ini bagian dari langkah pencegahan,” katanya.

Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan percepatan bantuan sangat bergantung pada kecepatan pendataan oleh pemerintah daerah, validasi oleh BPS dan Dukcapil, serta percepatan pengajuan dari BNPB ke Kementerian Keuangan. “Semakin lama masyarakat tinggal di tenda, berarti pemulihan belum selesai. Maka, kecepatan pendataan dan koordinasi menjadi kunci agar anggaran segera tersalurkan,” ujar Tito.

Menutup rapat, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan komitmen untuk memastikan seluruh proses berjalan cepat, tepat, dan sesuai aturan. “Fokusnya jelas, cepat, benar sesuai aturan, dan berkualitas. Kami mendukung penuh langkah Pak Mendagri dan arahan Presiden agar seluruh kekuatan bangsa bergerak bersama. Semangat gotong royong ini adalah kekuatan kita,” tegas Maruarar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...501502503...4,887Halaman 502 dari 4,887