Beranda blog Halaman 503

Gubernur Pramono Tinjau Pengerukan Kali Sepak Kembangan untuk Cegah Banjir

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta masyarakat mewaspadai potensi curah hujan tinggi di Jakarta yang diprakirakan berlangsung Selasa (27/1). Hal ini disampaikan Pramono berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Untuk mengantisipasi dampak curah hujan tinggi, Pramono telah menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk melakukan penanganan pencegahan, salah satunya melalui upaya pengerukan sedimen kali.

“Saya tetap meminta kepada Dinas Sumber Daya Air untuk penanganan preventif dilakukan. Karena dari data BMKG ada kemungkinan besok itu juga curah hujannya tinggi,” ujar Pramono, di Jembatan Jalan Pulau Bira, Kembangan, Jakarta Barat, Senin (26/1).

Pramono menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiagakan 200 unit ekskavator di seluruh wilayah Jakarta untuk mengoptimalkan pengerukan endapan kali. Diharapkan upaya ini dapat menambah kapasitas daya tampung sekaligus memperlancar aliran air.

“Ada 200 ekskavator di lima wilayah (Jakarta). Dan mudah-mudahan tindakan preventif yang kami lakukan tetap bisa mengurangi dampak dari banjir yang ada di Jakarta,” katanya.

Pramono juga menginstruksikan agar dilakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas curah hujan ekstrem.

“Untuk besok saya juga sudah memerintahkan untuk dilakukan modifikasi cuaca supaya tidak berdampak seperti yang tidak kita harap,” kata dia.

Meski pengerukan terus dilakukan, ia mengakui adanya keterbatasan daerah tangkapan air hujan di Jakarta yang saat ini hanya mampu menampung curah hujan hingga 150 mm per hari. Sebagai solusi jangka menengah, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan normalisasi di tiga sungai utama, yakni Sungai Ciliwung, Krukut, dan Kali Cakung Lama.

Sekadar diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta kembali mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di wilayah Jakarta periode 26 Januari hingga 1 Februari 2026.

Berdasarkan informasi BMKG, wilayah Jakarta diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang berpotensi menimbulkan dampak hidrometeorologi.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji pun mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Cek Sebelum Bayar Pajak Kendaraan

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk mempermudah masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), pada Selasa. Informasi mengenai titik layanan tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya.

Layanan Samsat Keliling disebar di sejumlah titik strategis, antara lain:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat (09.00–15.00 WIB) dan depan parkiran TMP Kalibata (09.00–15.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmasphere (09.00–13.00 WIB)

  • Ciledug: Giant Poris Gaga Indah dan Metland Cyber City Cipondoh (09.00–14.00 WIB)

  • Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciputat: Halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Halaman Gtown Square Gading Serpong (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: KFC Zamrud (09.00–12.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Baru (09.00–12.00 WIB)

  • Depok: Halaman parkir Samsat Depok (08.00–14.00 WIB) dan RS Bhayangkara Brimob (08.00–12.00 WIB)

  • Cinere: Halaman kantor Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00 WIB)

Sebelum mengakses layanan Samsat Keliling, wajib pajak perlu menyiapkan dokumen persyaratan berupa KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopi.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk keperluan perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Layanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengurus kewajiban pajak kendaraan dengan lebih cepat dan mudah tanpa harus antre di kantor Samsat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cek Lokasi dan Syarat Perpanjangan SIM Keliling Polda Metro Jaya Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling pada Selasa di lima lokasi berbeda di Jakarta. Fasilitas ini disiapkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus datang ke kantor Satuan Pelaksana Administrasi SIM (Satpas).

Dalam informasi resmi yang diunggah melalui akun X (Twitter) TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling hari ini tersedia di beberapa titik sebagai berikut:

  • Jakarta Timur: Mal Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mal Ciputra

Seluruh gerai SIM Keliling ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini agar menyiapkan berbagai dokumen yang menjadi syarat perpanjangan SIM. Persyaratan tersebut meliputi fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama beserta SIM asli, bukti cek kesehatan, dan bukti tes psikologi.

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C. Sementara itu, pemilik SIM yang masa berlakunya telah habis diminta untuk mengajukan permohonan SIM baru melalui Satpas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perpanjangan SIM ditetapkan sebesar Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

Adapun perpanjangan SIM B tidak tersedia di layanan SIM Keliling. Pemilik SIM B wajib mendatangi Satpas karena dokumen tersebut diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan dengan bobot lebih dari 3,5 ton, sehingga memerlukan proses administrasi yang berbeda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: Berawan dari Pagi, Hujan Ringan Merata pada Malam Hari

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan akan mendominasi wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Selasa (27/1). Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi BMKG sebagai panduan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Pada pagi hari, cuaca berawan tampak menaungi sebagian wilayah ibu kota seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Sementara itu, hujan ringan terpantau turun di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, kondisi cuaca relatif seragam. Seluruh wilayah Jakarta—mulai dari Kepulauan Seribu hingga Jakarta Timur—diprakirakan berada dalam cuaca berawan tanpa potensi hujan signifikan.

Namun, perubahan terjadi pada sore hari. Cuaca berawan bertahan di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, sementara hujan ringan kembali turun di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

BMKG juga memprakirakan hujan ringan akan membasahi hampir seluruh wilayah Jakarta pada malam hari. Mulai dari Kepulauan Seribu hingga seluruh wilayah administrasi lain, masyarakat diimbau untuk tetap menyiapkan perlengkapan hujan ketika beraktivitas.

Adapun suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 23–29 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni 69–96 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Paparkan Kinerja Polri di DPR, Capaian 91,54 Persen Sangat Baik

Penulis
Syifa
-

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan laporan capaian kinerja Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Dalam pemaparannya, Kapolri mengungkapkan bahwa indikator kinerja Polri pada tahun 2025 mencapai angka 91,54 persen.

Pemaparan tersebut disampaikan Jenderal Listyo Sigit saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam kesempatan itu, Kapolri menjelaskan arah dan target kinerja Polri ke depan yang disusun berdasarkan sasaran dan indikator strategis.

Kemudian terkait evaluasi capaian kinerja tahun 2025 indikator keberhasilan, rencana kerja dan target-target capaian 2026 kami tuangkan sebagai berikut capaian kinerja Polri 2026 terbagi dalam 6 strategis dan 17 indikator kinerja, kata Jenderal Sigit.

Kapolri menjelaskan bahwa hasil evaluasi kinerja Polri sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian rata-rata yang tinggi berdasarkan penilaian dari kementerian terkait, dengan kategori penilaian sangat baik.

Yang saat ini mencapai rata-rata 91,54 persen dengan kategori sangat baik dan ini dikeluarkan oleh kementerian terkait, ujarnya.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit memaparkan enam sasaran strategis Polri yang menjadi dasar pengukuran kinerja, mulai dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat hingga tata kelola organisasi yang profesional dan transparan.

6 sasaran strategis tersebut meliputi kamtibmas, harkamtibmas sampai dengan pengawasan yang akuntabel bersih terbuka dan melayani, demikian juga dengan 17 indikator kinerja, ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mitigasi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jabar dan BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca hingga 29 Januari 2026

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta TNI Angkatan Udara, secara resmi memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jawa Barat. Operasi ini akan berlangsung pada 25 hingga 29 Januari 2026 dengan berpusat di Pangkalan TNI AU (Lanud) Husein Sastranegara, Bandung.

Direktur Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) BMKG, Budi Harsoyo, menjelaskan langkah strategis ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda sejumlah titik di Jawa Barat dalam beberapa hari ke depan. Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, dengan cara meredistribusi atau mengurangi curah hujan tinggi sebelum masuk ke wilayah padat penduduk atau area rawan bencana.

“TNI Angkatan Udara mengerahkan satu armada pesawat Cassa 212 dengan nomor registrasi A-2107 dalam operasi hari ini. Tim melaksanakan sorti satu pada pukul 09.50 WIB dengan fokus menyemai awan di wilayah Jatiluhur. Langkah ini secara spesifik membantu proses evakuasi dan distribusi bantuan logistik di daerah terdampak tanah longsor, khususnya di Desa Pasir Langu, Cisarua.” Kata Budi, Senin (26/1).

Sementara itu, saat mengunjungi Posko OMC, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa Gubernur Jawa Barat menginstruksikan langsung operasi ini sebagai langkah proaktif pemerintah untuk melindungi masyarakat. Pemerintah menjalankan operasi ini dengan fokus pada daerah terdampak bencana tanah longsor guna mengendalikan intensitas hujan, sehingga tim di lapangan dapat menjalankan proses evakuasi dan mobilisasi bantuan logistik secara lancar tanpa terkendala faktor cuaca.

“Kami melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca sebagai bentuk antisipasi dan solusi teknis atas arahan Bapak Gubernur. Kami berharap Operasi Modifikasi Cuaca ini mampu mengendalikan intensitas hujan di titik-titik rawan. Kami ingin memastikan tim evakuasi di Desa Pasir Langu bekerja maksimal dan bantuan logistik mencapai warga tanpa hambatan cuaca buruk,” kata Herman.

Pun, dalam kondisi saat ini, baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun BMKG meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi meski operasi modifikasi sedang berjalan. Masyarakat juga bisa memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi InfoBMKG atau saluran komunikasi resmi pemerintah daerah.

Terakhir, masyarakat harus memastikan saluran air di lingkungan sekitar bersih dari sampah untuk meminimalisir risiko banjir lokal. Terpenting tetap tenang namun waspada agar dapat selamat dari potensi cuaca esktrem.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekjen Demokrat Herman Khaeron Serahkan Bantuan Korban Longsor Cisarua Bandung Barat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyerahkan bantuan korban bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu (25/1/26).

Herman Khaeron memaparkan pihaknya menyerahkan sejumlah bantuan yang dibutuhkan para pengungsi, seperti beras dan ada juga uang senilai Rp20 juta.

“Kami serahkan bantuan darurat berupa uang senilai Rp20 juta dan beras sebanyak 500 Kg sebagai bentuk empati dan kepedulian Partai Demokrat. Selain ini kami upayakan bantuan lainnya juga semoga bisa bermanfaat,” kata Herman Khaeron dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Pasirlangu Nur Awaludin disaksikan perangkat daerah setempat. Selain itu Herman Khaeron beserta rombongan juga menyapa para korban dan warga sekitar yang mengungsi di GOR Desa Pasirlangu. Kemudian anggota Komisi VI DPR RI tersebut langsung meninjau lokasi bencana longsor di RT 05, RW 11 Dusun Pasir Kuning.

Herman Khaeron mengatakan, pihaknya telah Berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendatangkan sarana alat berat guna mempercepat proses evaluasi korban. “Kami terus berupaya berikan dukungan moril maupun material sesuai kemampuan Kami guna membantu masa tanggap darurat,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto memerintahkan kepada seluruh kader untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi dan warga sekitar lokasi bencana. Kebutuhan mendesak yang diperlukan menurutnya adalah bahan makanan, obat-obatan, pakaian layak, selimut, dan jamban darurat. Sambil proses evakuasi berlangsung, menurutnya para pengungsi harus dijaga kesehatannya.

“Kami bergerak untuk membantu warga masyarakat yang terdampak bencana longsor. Demokrat Jawa Barat berempati dan terus membersamai dengan sekuat tenaga,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu.

Pada kesempatan itu turut mendampingi para pengurus DPP diantaranya Wakil Ketua Umum Dede Yusuf, Wasekjen Afriansyah Noor (Wakil Menteri Tenaga Kerja), Kepala Badan Saksi Nasional (BSN) Ilham Mendrofa.

Hadir pula Pimpinan Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto (Ketua), Handarujati Kalamullah (Sekretaris), dr. Ratnawati, MKKK (Bendahara/Ketua FPD DPRD Jawa Barat), Saeful Bachri (Sekretaris FPD), M. Hailuki (Kepala Bakomstrada) beserta pengurus lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Izin Dicabut Tapi Tetap Beroperasi, Firman Soebagyo Tegaskan Negara Jangan Kalah oleh Korporasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetio Hadi yang menyebut 28 perusahaan masih bisa beroperasi meski izinnya dicabut menuai sorotan tajam dari DPR. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya posisi negara dalam menegakkan kewenangan hukum terhadap korporasi.

Menurut Firman Soebagyo, pencabutan izin oleh pemerintah sejatinya merupakan keputusan administratif yang memiliki konsekuensi hukum langsung.

Namun faktanya, perusahaan-perusahaan tersebut masih leluasa beroperasi hanya karena keputusan itu belum bersifat final dan masih bisa digugat.

“Ini ironi. Negara sudah mencabut izin, tapi perusahaan tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu di mana wibawa negara?” tegas Firman kepada awak media.

Firman Soebagyo menjelaskan, secara hukum, pencabutan izin memang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau lembaga peradilan lain. Namun hal itu tidak semestinya dijadikan alasan untuk membiarkan aktivitas usaha tetap berlangsung.

“Kalau logikanya setiap keputusan pemerintah harus menunggu gugatan selesai baru bisa berlaku, maka pemerintah akan selalu lumpuh. Korporasi tinggal menggugat, lalu tetap beroperasi. Ini preseden buruk,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pencabutan izin dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Artinya, jika perusahaan terbukti melanggar atau tidak memenuhi persyaratan hukum, maka pencabutan tersebut sah dan seharusnya langsung efektif.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Perusahaan besar seolah kebal hukum, sementara rakyat kecil langsung kena sanksi,” kata Firman Soebagyo dengan nada keras.

Dalam konteks ini, Firman Soebagyo menilai pernyataan Mensesneg justru membuka celah bagi korporasi untuk menghindari sanksi. Negara terkesan ragu terhadap keputusannya sendiri dan tunduk pada potensi gugatan perusahaan.

“Kalau begini terus, yang berdaulat bukan negara, tapi korporasi. Pemerintah seperti takut digugat, sehingga penegakan hukum jadi setengah hati,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nasir Djamil: Kedudukan Polri di Bawah Presiden Sudah Ideal dan Harus Dipertahankan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden merupakan posisi konstitusional yang ideal dan harus terus dipertahankan. Hal ini penting agar Polri dapat menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum secara optimal bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasir Djamil dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan jajaran Kapolda se-Indonesia, yang digelar pada Senin (26/1) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Nasir Djamil mengawali dengan apresiasi atas paparan Kapolri yang dinilainya komprehensif dan relevan dengan dinamika keamanan nasional.

“Kami menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas penjelasan yang disampaikan oleh Kapolri. Bukan hanya isinya yang menjawab isu-isu kekinian, tetapi juga menyejukkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nasir Djamil juga menyampaikan penghormatan atas lima tahun kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Besok 27 Januari 2026, genap lima tahun kepemimpinan Pak Sigit. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap teguh, jangan letih dan jangan penat menghadapi dinamika keamanan nasional dan aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Terkait perdebatan publik mengenai posisi Polri, Nasir Djamil menegaskan bahwa Polri memang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif yang melekat pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

“Fungsi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman adalah fungsi eksekutif yang mengikuti Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Karena itu, Fraksi PKS memandang kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden adalah kondisi yang ideal,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa posisi tersebut sejalan dengan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 dan harus dijaga agar Polri tetap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Nasir Djamil juga memberikan apresiasi tinggi terhadap peran aktif Polri dalam penanganan bencana di berbagai daerah, khususnya di wilayah Sumatera.

Selain itu, Nasir Djamil menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (TPPA) di sejumlah Polda.

“Perdagangan orang adalah kejahatan serius kemanusiaan dan ancaman keamanan nasional. Kehadiran Direktorat TPPA dan TPPO ini diharapkan mampu melindungi warga negara dari sindikat kejahatan perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan dan anak,” kata Nasir Djamil.

Ia menyoroti praktik perbudakan nelayan Indonesia di kapal asing sebagai bukti nyata urgensi penguatan fungsi preventif dan represif Polri.

Menghadapi tantangan tahun 2026, Nasir Djamil menekankan perlunya penguatan anggaran, investasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, serta kesejahteraan personel Polri.

“Aktualisasi transformasi Polri untuk masyarakat perlu diperkuat, salah satunya dengan mengedepankan peran Bhabinkamtibmas sebagai agen penyelesaian masalah di tingkat desa,” ujarnya.

Nasir Djamil juga mendorong agar program Polri Menyapa dijadikan standar operasional nasional serta penguatan fungsi perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat Polsek.

“Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak Polri. Ujung tombak ini harus diruncingkan dan ditajamkan agar bisa masuk ke relung hati masyarakat,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Nasir Djamil berharap penguatan komunikasi publik Polri terus dilakukan, terutama di tengah tantangan era digital.

“Kami berharap keluhan dan pengalaman negatif masyarakat ketika berhadapan dengan aparat ke depan bisa diperbaiki, dan pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara serius,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kaltim Tak Sekadar Penyangga, Siap Jadi Penggerak IKN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Peran Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditegaskan tidak berhenti sebagai daerah penyangga. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Ir. H. Seno Aji, M.Si menyebut Kaltim siap mengambil peran strategis sebagai penggerak ekonomi dan simpul pertumbuhan nasional.

Hal ini disampaikan oleh Wagub Seno saat menjadi keynote speaker dalam Diskusi Panel Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA FISIP) Universitas Mulawarman bertajuk “IKN sebagai Tonggak Kemajuan Indonesia; Format dan Peran Strategis Kaltim sebagai Daerah Mitra IKN”, Senin (26/1/2026), di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Dalam paparannya, Seno Aji menekankan bahwa Kaltim memiliki posisi strategis sebagai superhub ekonomi Nusantara yang terintegrasi dengan pengembangan IKN. Menurutnya, peran Kaltim tidak hanya menopang pembangunan fisik IKN, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam konektivitas logistik, penguatan industri, energi, serta pengembangan kawasan ekonomi baru yang berkelanjutan.

“Pembangunan IKN harus memberikan efek berganda bagi daerah mitra. Kaltim memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi kawasan, bukan sekadar pelengkap,” ujar Seno Aji.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Kaltim memaparkan arah kebijakan daerah mitra IKN yang difokuskan pada penguatan klaster ekonomi, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan IKN sejalan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji turut menampilkan peta kebijakan pembangunan wilayah mitra IKN, mulai dari Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, hingga kota-kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan. Setiap wilayah diarahkan memiliki peran tematik, baik sebagai kawasan industri, logistik, pertanian, hingga jasa dan perdagangan.

Diskusi panel ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur akademisi, legislatif, dan kepala daerah, serta menjadi ruang strategis untuk merumuskan masukan substantif dalam penyusunan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang Daerah Mitra IKN.

Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan IKN berjalan inklusif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur serta kawasan Indonesia Timur secara luas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...502503504...4,887Halaman 503 dari 4,887