Beranda blog Halaman 504

76 Tahun Imigrasi, Menteri Imipas Tegaskan Peran Penjaga Kedaulatan dan Penggerak Pembangunan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Lebih dari sekadar institusi layanan, Imigrasi merupakan wajah negara yang pertama dan terakhir dilihat dunia. Selama 76 tahun pengabdian, Imigrasi Indonesia terus berkomitmen untuk melayani dengan integritas, menjaga kedaulatan, serta berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76 yang digelar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Senin (26/1), sebagai momentum refleksi dan penguatan peran Imigrasi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan bahwa Hari Bakti Imigrasi bukan sekadar peringatan ulang tahun institusi, melainkan momentum refleksi atas pengabdian insan imigrasi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“76 tahun lalu, tepatnya tanggal 26 Januari 1950, Pemerintah Hindia-Belanda menyerahkan kedaulatan keimigrasian seutuhnya kepada Pemerintah Indonesia dengan terbentuknya Djawatan Imigrasi. Kini tanggal 26 Januari, kita peringati sebagai hari imigrasi, untuk merayakan perjuangan dan dedikasi insan imigrasi,” ujar Menteri Imipas.

Pada Hari Bakti Imigrasi ke-76 yang mengusung tema “Imigrasi Berbakti Indonesia Maju”, Menteri Imipas mengajak seluruh jajaran untuk kembali memaknai catur fungsi keimigrasian, yakni pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keimigrasian. Menurutnya, tema tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan yang profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel, sekaligus menegaskan peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan dan motor penggerak ekonomi nasional.

Bertempat di Kampus Politeknik Pengayoman di Tangerang, kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan berita acara serah terima, pencanangan pembangunan Zona Integritas, peresmian 18 Kantor Imigrasi, serta penutupan Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi (Rakorpimti) Imigrasi Tahun 2026.

Menteri Imipas memaparkan kinerja Ditjen Imigrasi sepanjang tahun 2025 sebagai tahun pertama setelah transformasi organisasi. Secara keseluruhan, capaian program melampaui target dengan realisasi 101,67 persen, mencakup penegakan hukum, pelayanan keimigrasian, dan penguatan dukungan manajemen. Dari sisi penerimaan negara, PNBP keimigrasian tercatat sebesar Rp10,45 triliun atau meningkat 16,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya, serta jauh melampaui target pemerintah sebesar Rp6,55 triliun.

Sejumlah terobosan juga telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan. Di antaranya pembentukan 18 Kantor Imigrasi baru, penerapan paspor elektronik secara penuh di seluruh Indonesia, serta integrasi pelaporan kedatangan melalui aplikasi All Indonesia. Ditjen Imigrasi juga mendorong investasi melalui kebijakan Golden Visa dengan nilai mencapai Rp48,29 triliun, menghadirkan layanan Makkah Route dan Imigrasi Seamless Process, serta memperkuat pengawasan lewat Operasi Wira Waspada dan pembentukan satuan tugas patroli imigrasi di wilayah strategis.

Menghadapi tantangan ke depan, Menteri Imipas menekankan bahwa Imigrasi kini dihadapkan pada kejahatan transnasional, ancaman siber, dan modus perdagangan orang yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi harus terus bertransformasi menjadi institusi yang responsif dan selaras dengan kebijakan nasional.

“Kunci keberhasilan bukan pada siapa yang paling hebat, melainkan pada kesadaran untuk bekerja bersama, saling mendukung, dan berkolaborasi. Dengan kewenangan yang diamanahkan, kita harus hadir memberi solusi serta melayani masyarakat dalam setiap persoalan keimigrasian,” ujar Menteri Imipas.

Menutup sambutannya, Menteri Imipas mengajak seluruh jajaran Kemenimipas untuk memberikan kontribusi terbaiknya kepada masyakat. Ia menegaskan bahwa program yang telah dicanangkan harus bermanfaat dan berdampak nyata.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag: Ekonomi Syariah Harus Jadi Instrumen Keadilan Sosial

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama Republik Indonesia (Menag), Nasaruddin Umar menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak boleh lagi diposisikan sebagai sistem ekonomi alternatif, melainkan harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Menag saat membuka Rapat Kerja Pengurus Harian DPP Ikatan Alumni Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia Periode 2025–2030 di Jakarta. Menurut Menag, ekonomi syariah merupakan bagian dari ibadah sosial (muamalah) yang memiliki mandat moral dan konstitusional untuk memperkuat pembangunan nasional.

“Ekonomi syariah bukan sekadar alternatif. Ia adalah instrumen ibadah sosial untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” tegas Menag yang juga merupakan Ketua Umum IAEI Indonesia, Minggu (25/01/2026).

Menag mengungkapkan, Indonesia memiliki modal besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia serta menempati peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator. Total aset keuangan syariah nasional per Oktober 2025 telah mencapai Rp12.561 triliun dengan pertumbuhan lebih dari 23 persen.

Namun demikian, Menag mengingatkan masih ada kesenjangan besar antara potensi dan realisasi. Pangsa pasar keuangan syariah nasional masih berada di bawah 10 persen, sementara tingkat inklusi keuangan syariah baru mencapai sekitar 13 persen.

“Ini menunjukkan masyarakat sudah mulai memahami ekonomi syariah, tetapi belum menggunakannya secara aktif. Di sinilah tanggung jawab kita sebagai komunitas intelektual dan praktisi,” ujarnya.

Menag menekankan pentingnya menjadikan forum rapat kerja ini sebagai call to action, bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia mendorong agar organisasi ekonomi syariah berperan sebagai think tank kebijakan yang mampu menjembatani ulama dan umara, pemikiran keagamaan dan kebijakan negara.

“Kita tidak boleh hanya menjadi pengamat. Kita harus menjadi perumus kebijakan yang solutif dan berdampak nyata bagi umat dan bangsa,” tandasnya.

Menurut Menag, citra positif Indonesia di dunia internasional harus dijadikan modal strategis, bukan sekadar kebanggaan simbolik. Ia menilai ekonomi syariah dapat menjadi pintu masuk kepemimpinan Indonesia dalam menjawab tantangan global, mulai dari ketimpangan ekonomi, krisis iklim, hingga disrupsi teknologi keuangan.

“Popularitas global ini harus kita terjemahkan menjadi pengaruh kebijakan dan kontribusi nyata. Indonesia sangat tepat menjadi jembatan antara dunia Islam dan komunitas global,” ujarnya.

Menag menyoroti dinamika global yang tengah menghadapi berbagai guncangan, termasuk ketidakpastian geopolitik dan transformasi sistem keuangan digital. Dalam konteks ini, ekonomi syariah dinilai mampu menawarkan pendekatan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip maqashid syariah sebagai fondasi kebijakan ekonomi, termasuk perlindungan jiwa, harta, akal, keturunan, agama, serta lingkungan.

“Pertumbuhan ekonomi yang menghalalkan segala cara tidak akan membawa keberkahan. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar harus berani menyuarakan pembangunan yang bermoral dan berkeadilan,” tegasnya.

Menag berharap organisasi dan komunitas ekonomi syariah dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyusun kebijakan nasional yang inklusif, berintegritas, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Bangkitkan Peternak di Tingkat Desa, Kolaborasi dengan Kurma Adzwa Farm

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berkomitmen membangkitkan peternak di desa sehingga roda ekonomi berputar dan bermanfaat untuk masyarakat setempat. Salah satunya dilaksanakan dengan menggandeng berbagai pihak termasuk Kurma Adzwa Farm, peternakan domba yang menggabungkan pengelolaan modern dengan pendekatan ramah lingkungan.

Kolaborasi ini tidak terbatas pada pengelolaan domba namun juga peningkatan kualitas SDM dalam bidang peternakan. Para remaja desa akan dikirim belajar ke Jepang dan pulang ke Indonesia untuk mengamalkan ilmunya berikut dengan pembangunan sistem peternakan yang tepat.

Hal ini sebagaimana kampanye yang disampaikan Mendes Yandri agar para pemuda berkarya di desa. Tentunya untuk membangun desa mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.

“Ini sudah senafas sama kita. Ini sesuai program kita sekarang yaitu pemuda pulang ke desa. Kita akan kembangkan ekosistem peternakan ini dan kita maksimalkan,” katanya saat audiensi dengan Owner Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Kurma Adzwa Farm Ikhsan Davit Wijaya, Senin (26/1/2026).

Gerakan Kurma Adzwa Farm dalam meningkatkan kualitas SDM diapresiasi Mendes Yandri dan didukung dengan kolaborasi yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). Pasalnya Indonesia memiliki peluang besar salah satunya melalui bonus demografi yang tidak membatasi pada pengetahuan dari dalam negeri.

Menurut Mendes Yandri, pendampingan ini harus disertai dengan pemberdayaan untuk memastikan keberlanjutan atas program tersebut. Jika keduanya terlaksana secara maksimal maka dipastikan sukses dan membawa manfaat besar untuk masyarakat desa.

“Jadi ini butuh pendampingan dan pemberdayaan. Kalau didampingi terus tanpa pemberdayaan mereka marah. Kalau kita berdayakan tanpa pendampingan maka hilang itu. Kalau kita kasih model mesti kita kasih pendampingan, kalau kita kasih pendampingan harus ada pemberdayaan,” tutur Mendes Yandri.

Program bersama Kurma Adzwa Farm diharapkan terrealisasi di seluruh Indonesia. Dimulai dari Banten dan Jawa Barat, akan direplikasi ke wilayah lain dengan konsep yang matang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Retribusi Pasar Dinilai Mencekik, Pedagang Madiun Mengadu ke Senator Lia Istifhama

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kebijakan retribusi pasar yang dinilai semakin memberatkan pedagang kembali menuai sorotan. Di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya aktivitas pasar tradisional, para pedagang di Kota Madiun menyuarakan kegelisahan mereka langsung kepada wakil daerah di tingkat nasional.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Kota Madiun bersama anggota DPD RI Jawa Timur, Lia Istifhama, yang digelar di Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Timur.

Pertemuan itu menjadi ruang bagi pedagang untuk menyampaikan keluhan sekaligus kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi riil pasar rakyat.

Ketua DPD APPSI Kota Madiun, Mayang Lili Mawarti, menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi pedagang adalah tingginya retribusi pasar. Ia menyebutkan, kenaikan retribusi yang sempat dikabarkan mencapai ratusan persen dinilai sangat tidak sebanding dengan kondisi pasar yang semakin sepi pengunjung.

“Pedagang sedang berjuang bertahan, bukan sedang menikmati keuntungan besar. Ketika pengunjung turun drastis, justru beban biaya yang naik,” ujar Mayang seperti dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mematikan usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Ia menilai, dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah daerah seharusnya memberikan stimulus, bukan justru menambah tekanan.

Selain persoalan retribusi, APPSI juga menyoroti masalah Surat Izin Penempatan (SIP) kios pasar. Mayang mengungkapkan bahwa penerapan aturan SIP dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai. Bahkan, sejumlah pedagang yang telah menyewa kios dalam jangka waktu tertentu mendapati nama kepemilikan kios berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

“Kami merasa ada kesan pemaksaan. Pedagang lama seolah tidak punya ruang untuk menyampaikan keberatan,” katanya.

Kondisi tersebut dinilai menciptakan ketidakpastian dan mengikis rasa keadilan di lingkungan pasar tradisional. APPSI menilai kebijakan yang menyangkut hajat hidup pedagang seharusnya dibangun melalui dialog dan musyawarah, bukan keputusan sepihak.

Mayang menambahkan, meskipun rencana kenaikan retribusi disebut telah direvisi, dampaknya masih sangat dirasakan oleh pedagang. Ia berharap pemerintah daerah bersedia meninjau ulang kebijakan tersebut, bahkan mempertimbangkan penurunan retribusi, sebagaimana yang telah dilakukan di sejumlah daerah lain.

Dalam audiensi itu, APPSI juga mendesak agar organisasi pedagang dilibatkan sejak awal dalam pembahasan kebijakan terkait pasar rakyat. Menurut mereka, pelibatan pedagang bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan agar kebijakan yang diambil tidak bertabrakan dengan kondisi lapangan.

Menanggapi keluhan tersebut, Lia Istifhama, anggota DPD RI Jawa Timur, menyatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak seharusnya dibebankan kepada kelompok masyarakat produktif, khususnya pedagang kecil.

Ia menilai kebijakan yang menekan pedagang justru berisiko mempersempit ruang usaha dan berdampak langsung pada keberlangsungan ekonomi keluarga.

“Ketika masyarakat menyampaikan keberatan, pemerintah wajib memberi penjelasan yang masuk akal dan terbuka,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Tito Tinjau PLTA Sipansihaporas, Pastikan Pasokan Listrik Sumut Aman Pascabanjir

Penulis
Syifa
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meninjau secara langsung Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipansihaporas di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (24/1).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan daya listrik pascabencana tetap terpenuhi. Ia menyebut banjir yang melanda Provinsi Sumut menyebabkan aliran air yang sangat deras, disertai kayu-kayu gelondongan dan lumpur yang menutupi sejumlah wilayah terdampak. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu operasional infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk PLTA Sipansihaporas yang menjadi salah satu penopang pasokan listrik.

“Kita ada di PLTA Sipansihaporas. PLTA ini fungsinya sebagai back up untuk menambah tenaga PLN ya, jaringan listrik untuk wilayah Sumatera. Utamanya tentu Sumatera Utara,” katanya.

Tito menjelaskan, meski dihadang bencana, struktur PLTA Sipansihaporas mampu bertahan dan tetap dapat membantu masyarakat yang berada di dataran yang lebih rendah. Apabila PLTA jebol, gelondongan kayu berpotensi menerjang wilayah di bawahnya, termasuk Tapanuli Tengah dan kawasan lain seperti Sibolga. Menurutnya, PLTA ini memiliki struktur yang kuat, meskipun tetap diperlukan pengujian untuk memastikan tidak adanya gangguan akibat bencana yang terjadi.

“Kemudian, saya juga sudah koordinasi dengan beliau dari PLN, yang mengawasi PLTA ini, debit air cukup untuk mengeluarkan kapasitas watt yang sama, dan fungsinya adalah back up,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kerja keras berbagai pihak, khususnya jajaran TNI, sehingga kondisi di lokasi secara umum sudah dapat tertangani. Meski demikian, masih terdapat sisa gelondongan kayu dan sedimen yang perlu dibersihkan. Ia menegaskan pentingnya dukungan dari pihak terkait, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, untuk memberikan perhatian lebih terhadap wilayah tersebut.

“Dan tentunya dari Danantara, kita semua bekerja keras. Menteri PU juga mungkin perlu membantu, untuk kayunya ini Menteri Kehutanan, perlu kita clear-kan. Sehingga daerah ini dapat berfungsi penuh, dan strukturnya bisa tetap terjaga. Kalau terjadi apa-apa lagi strukturnya tetap kuat,” ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi sejumlah pemangku kebijakan terkait, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta Assistant Manager Engineering PLTA Sipansihaporas Immanuel Siahaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Novita Wijayanti: Komisi V DPR RI Awasi Kinerja Waduk Jatiluhur agar Tetap Optimal

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bendungan Ir. H. Djuanda atau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi waduk terbesar di Indonesia tersebut tetap berjalan optimal, seiring usia operasionalnya yang telah mencapai 59 tahun.

Novita menegaskan bahwa Waduk Jatiluhur memiliki peran strategis dan multifungsi, mulai dari pengendalian banjir, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan sekitarnya. Di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, kondisi dan keberlanjutan waduk menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI.

“Komisi V ingin memastikan bagaimana fungsi Waduk Jatiluhur yang sudah berumur hampir enam dekade ini tetap terjaga dengan baik, mulai dari dukungan air, pemanfaatan listrik, hingga sinerginya dengan masyarakat,” ujar Novita.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menerapkan kebijakan satu data dan satu peta nasional bendungan. Kebijakan ini dinilai penting sebagai dasar perencanaan pembangunan bendungan besar, menengah, maupun kecil di seluruh Indonesia.

Menurut Novita, ketersediaan data yang terintegrasi sangat krusial agar penetapan prioritas pembangunan bendungan dalam rentang lima hingga sepuluh tahun ke depan dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Selain itu, Komisi V DPR RI menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara rutin, terutama terhadap waduk-waduk yang telah berusia tua. Langkah ini diperlukan untuk mendeteksi secara dini potensi kerusakan struktur, sedimentasi, serta gangguan aliran air yang berisiko membahayakan masyarakat.

“Kami tidak ingin ada waduk yang luput dari pengawasan hingga menimbulkan kerugian atau membahayakan masyarakat. Monitoring harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan waduk,” tegasnya.

Komisi V DPR RI juga menyoroti perlunya peningkatan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar waduk melalui pengelolaan yang profesional, berkelanjutan, dan tidak membebani keuangan negara.

Terkait penyediaan air minum, Novita menyampaikan bahwa masih diperlukan penambahan titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Oleh karena itu, pemetaan kebutuhan SPAM perlu segera dilakukan dan disinergikan antara pemerintah pusat, pengelola waduk, serta pemerintah daerah.

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi V DPR RI terhadap infrastruktur sumber daya air strategis nasional, guna memastikan aspek keselamatan, keberlanjutan, serta manfaat optimal Waduk Jatiluhur bagi masyarakat luas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekolah Terdampak Banjir Terapkan Belajar Online, Wakil Ketua Komisi X: Jaringan Telekomunikasi Harus Kuat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mengapresiasi langkah sejumlah pemerintah daerah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar online bagi sekolah-sekolah di wilayah terdampak banjir. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah tepat untuk memastikan hak pendidikan peserta didik tetap terpenuhi meskipun aktivitas belajar mengajar secara tatap muka terhambat akibat cuaca ekstrem.

Menurut Lalu Hadrian, proses pembelajaran tidak boleh berhenti dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, penerapan PJJ menjadi solusi sementara yang relevan di tengah situasi darurat seperti banjir.

“Walaupun hujan lebat dan banjir melanda, pembelajaran tidak boleh berhenti. Pemerintah daerah yang menerapkan PJJ bagi sekolah terdampak banjir patut diapresiasi karena tetap mengutamakan keberlangsungan pendidikan,” ujar Lalu Hadrian, Senin (26/1/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan PJJ sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana pendukung, khususnya perangkat pembelajaran dan kualitas jaringan telekomunikasi. Menurutnya, pembelajaran daring tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan teknologi yang memadai.

“PJJ tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan sarana pembelajaran yang baik. Perangkat belajar dan jaringan internet harus benar-benar disiapkan agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal,” jelasnya.

Lalu Hadrian meminta dinas pendidikan dan pihak sekolah untuk memastikan seluruh sarana pembelajaran dapat diakses dengan baik oleh guru maupun peserta didik. Ia juga mendorong adanya koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, sekolah, dan pihak terkait agar tidak ada siswa yang tertinggal akibat keterbatasan fasilitas.

“Dinas pendidikan dan sekolah harus aktif memastikan kesiapan sarana pembelajaran, serta melakukan pendampingan agar PJJ dapat berjalan dengan efektif dan merata,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah memberlakukan kebijakan PJJ yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 9/SE/2026, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta terkait kondisi banjir di sejumlah wilayah.

Kebijakan serupa juga diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menginstruksikan kepala sekolah di wilayah terdampak banjir untuk sementara waktu melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, menyebutkan terdapat 37 sekolah yang terdampak dan menjalankan PJJ, terdiri dari 10 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 27 Sekolah Dasar (SD).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Dorong Percepatan Relokasi Warga dan Penguatan Tata Ruang Pascabencana Longsor

Penulis
Syifa
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan relokasi warga serta penguatan tata ruang di daerah rawan bencana sebagai langkah pencegahan jangka panjang, usai meninjau lokasi longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), Minggu (25/1).

Mendagri menyampaikan keprihatinannya atas musibah tersebut yang menimbulkan korban jiwa serta masih adanya warga yang dalam pencarian. “[Saya turut berduka] atas musibah ini, ada yang wafat, kemudian juga ada yang masih hilang dalam pencarian,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selain faktor hujan deras, kondisi struktur tanah di wilayah tersebut menjadi salah satu penyebab utama terjadinya longsor. Menurutnya, tanah di kawasan itu bersifat gembur sehingga kurang kokoh menahan beban.

Mendagri juga menyoroti perubahan fungsi vegetasi di kawasan perbukitan yang dinilai memperparah risiko bencana. Banyak tanaman pelindung berakar kuat yang digantikan dengan tanaman hortikultura.

“Tanaman pelindungnya yang akarnya menancap ke dalam ya, yang bisa memperkuat struktur tanah itu, banyak berganti hortikultura, sayur-sayuran lain-lain ini ya. Nah itu membuat rentan sekali kalau terjadi hujan deras,” katanya.

Terkait penanganan, Mendagri menyampaikan bahwa langkah jangka pendek difokuskan pada pencarian korban yang masih hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Selain itu, ia mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam penanganan darurat, mulai dari pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, relawan, hingga pemerintah pusat.

“Dari Pak Gubernur, kemudian dari Pak Bupati, jajaran, TNI, Polri, relawan, pemerintah pusat, semua bergerak untuk membantu,” ungkapnya.

Untuk jangka panjang, Mendagri menegaskan pentingnya relokasi warga dari kawasan rawan longsor demi keselamatan. Menurutnya, wilayah tersebut tidak lagi layak untuk dihuni. Selain relokasi, ia juga mendorong upaya reboisasi dengan menanam kembali tanaman berakar kuat guna memperkuat struktur tanah.

“Ini harus direboisasi, ditanam. Tanaman-tanaman yang akarnya yang keras, supaya struktur tanahnya bisa menguat kembali. Kalau kembali lagi nanti akan longsor lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia, khususnya dalam memperkuat tata ruang dan pemetaan wilayah rawan bencana. “Ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk daerah-daerah lain, untuk memperkuat tata ruang. Daerah-daerah rawan seperti ini harus kita petakan,” katanya.

Ia menambahkan, pemetaan tersebut perlu dilakukan secara nasional oleh seluruh kepala daerah guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. “Setiap Bupati, Wali Kota, Gubernur harus kita petakan secara nasional. Untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemhan Serahkan Kembali KRI Teluk Kupang-519 ke TNI AL Usai Perbaikan Intensif

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) secara resmi menyerahkan kembali KRI Teluk Kupang-519 (KRI TKP-519) kepada TNI Angkatan Laut usai menjalani perbaikan platform secara intensif. Acara serah terima dipimpin oleh Sekretaris Badan Logistik Pertahanan (Ses Baloghan) Kemhan, Laksamana Muda TNI Mochamad Taufiq Hidayat, yang mewakili Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemhan, Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, di Dermaga Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (23/1).

Dalam sambutan Kabaloghan Kemhan yang dibacakan oleh Ses Baloghan, mengapresiasi sinergi antara Kemhan, TNI AL, industri pertahanan dalam negeri, dan PT Tesco Indomaritim. Perbaikan yang dilakukan mencakup sektor vital, mulai dari sistem bangunan kapal, pendorong, kelistrikan, keselamatan, hingga akomodasi prajurit. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk memastikan alutsista Indonesia selalu dalam kondisi prima.

“Kami berharap hasil perbaikan ini dapat mengembalikan performa KRI TKP-519 ke kondisi optimal, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas strategis TNI AL dan memperkuat postur pertahanan laut Indonesia di berbagai medan penugasan,” ujar Ses Baloghan dalam sambutan Kabaloghan Kemhan.

Lebih lanjut, Kemhan berpesan kepada seluruh Anak Buah Kapal (ABK) KRI TKP-519 untuk senantiasa merawat kapal ini agar memiliki usia pakai yang panjang dan selalu siap tempur menjaga kedaulatan NKRI. Rangkaian acara diakhiri dengan peninjauan langsung (ship tour) oleh jajaran pejabat Kemhan dan TNI AL ke berbagai sektor kapal untuk memverifikasi hasil perbaikan. Dengan kembalinya KRI TKP-519 ke jajaran armada, diharapkan semangat Jalesveva Jayamahe semakin kokoh di lautan Nusantara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Kedua Pencarian Korban Longsor KBB, Total 16 Orang Ditemukan Meninggal Dunia

Penulis
Syifa
-
Tim gabungan dari berbagai unsur, mulai dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI-Polri, hingga relawan, terus mencari korban terdampak longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua dan Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, data sementara per Minggu (25/1) pukul 17.00 WIB, tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue-SAR) gabungan berhasil menemukan 14 korban meninggal dunia di Desa Pasirlangu. Sementara, di Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, jumlah korban meninggal dunia sebanyak dua orang.
Selain korban meninggal dunia, di Pasirlangu dilaporkan masih ada warga yang belum ditemukan sebanyak 76 jiwa. “Angka jumlah korban ini bersifat sementara dan masih akan terus dilaksanakan verifikasi di lapangan,” kata Abdul dalam rilis yang dikeluarkan BNPB, Minggu (25/1).
Terhadap korban yang terindentifikasi, sudah diserahterimakan kepada pihak keluarga. Sementara, korban yang belum teridentifikasi masih berada di Posko Disaster Victim Identification (DVI).
Pengerahan alat berat telah dilakukan untuk mencari korban yang masih tertimbun longsor. Namun, kondisi tanah yang masih labil menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan dalam melakukan operasi pencarian korban.

Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama instansi gabungan masih melakukan pendataan lanjutan dan pemantauan di lokasi terdampak, termasuk pencarian korban serta pendataan rumah terdampak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...503504505...4,887Halaman 504 dari 4,887