Beranda blog Halaman 505

Jakarta Jadi Tuan Rumah APCAT ke-8, Wagub Rano Tekankan Kolaborasi Kesehatan Kota

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menyambut para delegasi dari berbagai kota di Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) ke-8. Forum ini menjadi wadah strategis bagi para pemimpin kota untuk memperkuat kolaborasi dalam perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat.

Wagub Rano menyampaikan, Jakarta telah menjadi anggota aktif APCAT sejak 2012. Seiring pertumbuhan forum ini, APCAT menjadi ruang berbagi praktik baik dan penguatan komitmen kota-kota di kawasan Asia Pasifik dalam pembangunan kesehatan.

“Bagi Jakarta, penyelenggaraan forum ini mencerminkan transformasi yang sedang kami jalani. Sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, kami meyakini bahwa kemajuan kota tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas hidup dan kesehatan warganya,” ujar Wagub Rano di Hotel JW Marriott, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin (26/1).

Lebih lanjut, ia menegaskan pengendalian tembakau merupakan prioritas utama dan strategis dalam pembangunan kesehatan di DKI Jakarta. Setelah lebih dari 15 tahun proses dan perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

“Regulasi tersebut selaras dengan praktik baik global, antara lain mencakup pelarangan merokok dan penggunaan rokok elektrik di ruang publik dan tempat kerja, pembatasan penjualan produk tembakau di titik penjualan tertentu, serta larangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau,” tambahnya.

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan sistem pemantauan yang melibatkan berbagai perangkat daerah terkait serta penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pengendalian tembakau juga diintegrasikan dalam ekosistem digital Jakarta melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran sekaligus mendorong partisipasi aktif warga. Sepanjang 2024, Pemprov DKI Jakarta menerima ratusan laporan setiap bulan melalui aplikasi tersebut.

“Esensi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok bukanlah pelarangan total, melainkan pengaturan ruang bersama secara adil dan berimbang. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mematikan aktivitas ekonomi. Industri tetap dapat berjalan, namun dengan pengaturan yang lebih tegas agar kesehatan publik menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain aspek regulasi, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong upaya pemulihan para perokok melalui penyediaan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) di fasilitas pelayanan kesehatan. Klinik-klinik UBM terus dikembangkan untuk memastikan masyarakat memperoleh dukungan medis dan konseling yang mudah diakses serta berkelanjutan.

Wagub Rano menambahkan, Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian serius terhadap perkembangan rokok elektrik dan produk tembakau alternatif yang semakin masif, terutama di kalangan anak muda. Anggapan produk rokok elektrik lebih aman perlu diluruskan, sehingga peredarannya akan dibatasi dan perlindungan terhadap anak di bawah umur diperkuat.

“Upaya pengendalian tembakau di Jakarta bukan sekadar penetapan aturan, melainkan gerakan kolektif untuk melindungi masa depan warga dari ancaman penyakit katastrofik. Kami meyakini bahwa masyarakat yang sehat merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi kota yang berkelanjutan,” urainya.

Ke depan, Jakarta berkomitmen untuk terus berkolaborasi melalui APCAT dengan berbagi praktik baik serta memperkuat kepemimpinan lokal dalam pengendalian tembakau.

Wagub Rano juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam upaya tersebut. “Mari kita bersinergi untuk mewujudkan kota-kota yang lebih sehat, lebih produktif, dan bebas asap rokok di seluruh kawasan Asia Pasifik demi generasi masa depan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ultrajaya Perkuat Produksi Susu UHT, Kemenperin Pastikan Kesiapan Industri Dukung Program MBG

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memastikan kesiapan industri pengolahan susu nasional dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya melalui peningkatan kapasitas produksi dan penerapan teknologi industri 4.0. Kesiapan tersebut tercermin dari investasi baru PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk senilai Rp 1,14 triliun untuk memperkuat pasokan susu UHT bagi program MBG.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa industri pengolahan susu memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung program prioritas pemerintah.

“Industri pengolahan susu nasional harus mampu menjawab kebutuhan program MBG, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas produk, maupun keberlanjutan pasokan bahan baku. Pemerintah memacu industri untuk terus berinvestasi dan bermitra dengan peternak dalam negeri,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta (24/1).

Salah satu bentuk kesiapan yang dilakukan oleh PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company melalui pengoperasian pabrik barunya di Kawasan Industri MM 2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi, sejak 8 Desember 2025. Pabrik tersebut memiliki tiga lini produksi susu UHT dengan kemasan 125 ml dan 200 ml yang dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan program MBG. Penambahan lini produksi ini baru direncanakan pada bulan Maret 2026.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika turut menyampaikan bahwa pabrik Ultrajaya juga telah menerapkan teknologi industri 4.0. “Penerapan teknologi industri 4.0 terbukti dapat meningkatkan efisiensi, menghemat energi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta menjaga kualitas produk,” ujarnya.

Teknologi yang diterapkan antara lain Automated Guided Vehicle (AGV), autopilot forklift, Manufacturing Execution System (MES), serta sistem manajemen gudang berbasis Automated Storage and Retrieval System (ASRS). Selain itu, pabrik tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah cair melalui Waste Water Treatment Plant (WWTP) dengan sistem ultrafiltration, yang memungkinkan sebagian besar limbah cair didaur ulang dan dimanfaatkan kembali dalam proses produksi.

Sementara dari sisi hulu, untuk memastikan pasokan bahan baku susu segar, PT Ultrajaya tengah mengelola dua peternakan sapi perah di Bandung dan Sumatera Utara dengan total populasi sekitar 7.000 ekor sapi perah, serta berencana menambah investasi untuk 4.000 ekor sapi perah guna memperkuat pasokan susu segar dalam negeri.

Ke depan, Kemenperin akan terus mendorong PT Ultrajaya untuk meningkatkan pemanfaatan susu segar dalam negeri dalam rangka memenuhi target program MBG, sekaligus mengajak perusahaan untuk mengikuti seleksi National Lighthouse Industry 4.0 sebagai percontohan industri pengolahan susu berbasis teknologi dan otomasi

Sebelumnya, Kemenperin telah melaksanakan program digitalisasi di Tempat Penampungan Susu (TPS) untuk menjaga kualitas, kandungan protein, dan kandungan kesegaran susu segar. Melalui penguatan investasi, penerapan teknologi digital, serta sinergi dengan peternak dan koperasi susu, Kemenperin optimistis industri pengolahan susu nasional dapat mendukung ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Hari Ini: Lokasi, Syarat, dan Biaya Perpanjangan

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima lokasi Jakarta pada Senin (26/1), beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Layanan ini disediakan untuk memudahkan warga dalam memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Mengutip informasi dari akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, fasilitas SIM Keliling hari ini tersebar di lima titik sebagai berikut:

  • Jakarta Timur: Lobi depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata

  • Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Lobi Selatan Mall Ciputra

Untuk mengakses layanan tersebut, warga diwajibkan membawa sejumlah dokumen persyaratan, yaitu fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi dan asli SIM lama, bukti cek kesehatan, serta bukti tes psikologi.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM yang masih berlaku, khusus untuk kategori SIM A dan SIM C. Sementara itu, SIM yang telah kedaluwarsa tidak dapat diperpanjang dan pemilik harus mengajukan permohonan SIM baru di kantor Satpas.

Terkait biaya, perpanjangan SIM mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yakni:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Polda Metro Jaya juga mengingatkan bahwa SIM B tidak dapat diperpanjang melalui layanan SIM Keliling, karena perbedaan peruntukan dokumen. SIM B sendiri diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan dengan bobot lebih dari 3,5 ton, sehingga proses perpanjangannya hanya bisa dilakukan di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini, Cek Jadwal Lengkapnya

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin (26/1) untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Informasi ini disampaikan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya.

Layanan Samsat Keliling tersedia di sejumlah titik strategis, mulai dari halaman Samsat, pusat perbelanjaan, hingga alun-alun kota. Di Jakarta Pusat, layanan dibuka di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pada pukul 08.00–14.00 WIB. Untuk Jakarta Utara, masyarakat dapat mengakses layanan di halaman parkir Samsat Jakarta Utara serta Mall Itali Artha Gading pada jam yang sama.

Di Jakarta Barat, layanan Samsat Keliling tersedia di Mal Citraland pukul 08.00–14.00 WIB. Adapun di Jakarta Selatan, masyarakat dapat mendatangi halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00–15.00 WIB dan TMPN Kalibata pukul 09.00–14.00 WIB. Jakarta Timur membuka layanan di halaman parkir Samsat I dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00–14.00 WIB.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, sejumlah lokasi juga menyediakan pelayanan. Kota Tangerang menghadirkan Samsat Keliling di Alun-Alun Cibodas serta area parkir halte busway Foodmosphere pukul 09.00–14.00 WIB. Di Ciledug, layanan tersedia di Kantor Kecamatan Pinang dan Ruko Green Village pukul 09.00–12.00 WIB.

Wilayah Serpong memiliki dua titik layanan, yaitu halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00–15.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00–19.00 WIB. Layanan di Ciputat dibuka di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00–12.00 WIB, sedangkan di Kelapa Dua tersedia di halaman Gtown Square Gading pukul 08.00–14.00 WIB.

Di Kota Bekasi, layanan dibuka di kantor Mono Caffe Pekayon Jaya Bekasi Selatan pukul 08.00–12.00 WIB. Sementara itu, Kabupaten Bekasi menyediakan layanan di Pasar Bersih Cikarang Jababeka pukul 09.00–12.00 WIB.

Masyarakat Depok dapat mengurus PKB di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00–14.00 WIB serta di Kantor Kecamatan Bojong Gede pukul 09.00–12.00 WIB. Adapun wilayah Cinere melayani pembayaran PKB di Kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00–12.00 WIB.

Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa wajib pajak harus membawa dokumen lengkap, yakni KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopi. Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sementara untuk perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta 26 Januari: Hujan Ringan hingga Awan Tebal Menyelimuti Ibu Kota

BMKG memprediksi cuaca berawan hingga hujan ringan akan berlangsung di wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Senin (26/1). Berdasarkan laporan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kondisi tersebut akan merata di enam wilayah administratif Jakarta.

Pada pagi hari, cuaca berawan diperkirakan menaungi seluruh wilayah, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan hingga Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat masih berada dalam kondisi berawan. Sementara itu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan.

Pada sore hari, cuaca kembali berubah. BMKG memperkirakan seluruh wilayah Jakarta akan kembali diselimuti awan, termasuk Kepulauan Seribu.

Kemudian pada malam hari, hujan ringan diprediksi turun di Kepulauan Seribu. Adapun lima wilayah daratan Jakarta lainnya—Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur—masih akan berada dalam kondisi berawan.

Selain prakiraan cuaca, BMKG juga melaporkan bahwa suhu udara hari ini berada di kisaran 23–29 derajat celsius, dengan kelembapan mencapai 67–97 persen. Kondisi ini mencerminkan potensi cuaca lembap dan cenderung sejuk terutama pada pagi hingga malam hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Salurkan Paket Sembako untuk Warga Huntara Batang Anai Padang Pariaman

Anggota DPR RI Hj. Nevi Zuairina kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana dengan menyalurkan 400 paket sembako bagi warga hunian sementara (huntara) di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Bantuan tersebut dalam rangka kunjungan kerja Komisi VI diserahkan secara langsung oleh beberapa Anggota Komisi VI termasuk Nevi kepada warga sebagai bentuk dukungan pemulihan pasca musibah yang melanda wilayah tersebut.

Dalam kegiatan itu, Politisi PKS ini menyapa warga satu per satu sambil menyerahkan paket berisi kebutuhan pokok.

Ia menyampaikan bahwa kehadirannya selain membawa bantuan logistik, juga memastikan negara hadir untuk mendampingi masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari kondisi sulit.

“Ini adalah bentuk kepedulian dan solidaritas kita bersama. Saya berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga yang tinggal di huntara, sambil kita terus mendorong percepatan pemulihan dan penanganan yang lebih permanen,” ujar Nevi di sela kegiatan.

Anggota Komisi VI ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat setempat agar proses rehabilitasi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Menurutnya, kebutuhan warga di huntara tidak hanya soal pangan, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan anak-anak, hingga kepastian tempat tinggal yang lebih layak ke depan.

Warga menyambut bantuan tersebut dengan antusias. Banyak di antara mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang terus diberikan, terutama karena kondisi ekonomi pascabencana masih belum sepenuhnya pulih.

Selain penyaluran sembako, Legislator asal Sumbar II ini juga berdialog dengan warga untuk mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi mereka. Masukan tersebut, katanya, akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan advokasi agar program penanganan pascabencana dapat terus diperkuat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Hj. Nevi Zuairina dalam memperjuangkan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang terdampak bencana.

“Saya berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh, sehingga masyarakat Padang Pariaman dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Legislator PKS Nevi Zuairina, Mendorong Pemerintah Siapkan Peta Jalan Jelas Terkait Rencana Pengurangan Jumlah BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyambut pentingnya rencana pemerintah untuk menata kembali struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pengurangan jumlah entitas agar lebih efisien dan efektif.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, jelas, dan mempertimbangkan dampaknya bagi pelayanan publik dan roda perekonomian nasional.

Menurut Nevi, proses restrukturisasi BUMN perlu dilandasi oleh peta jalan yang komprehensif yang mencakup prinsip transparansi, tahapan yang terukur, serta indikator kinerja yang jelas sehingga setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh publik.

“Roadmap restrukturisasi harus transparan, bertahap, dan berbasis pada kebutuhan negara dan pelayanan publik,” ujarnya.

Politisi PKS ini juga menyoroti kebutuhan untuk menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang kuat dalam setiap fase penataan BUMN sehingga tujuan efisiensi dan peningkatan kinerja bisa terwujud secara nyata.

Hal ini menurutnya penting untuk menghindari kebingungan di internal BUMN maupun instansi terkait, serta memastikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai wakil rakyat dari PKS, Nevi Zuairina menekankan bahwa peta jalan tersebut harus mencakup mitigasi risiko dan strategi pemulihan sosial-ekonomi bagi pekerja dan masyarakat yang mungkin terdampak perubahan struktur BUMN.

“Saya berharap pemerintah segera memformulasikan rencana yang jelas sehingga proses pembenahan BUMN dapat berjalan efektif dan menghasilkan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara,” harap Nevi Zuairina menutup pendapatnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Apresiasi Penyaluran Huntara di Batang Anai, Dorong Percepatan Pemulihan Korban Banjir

Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, menghadiri kegiatan serah terima 40 unit hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Komisi VI DPR RI bersama mitra terkait dalam rangka memastikan percepatan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.

Dalam keterangannya, Nevi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak yang telah bergerak cepat membantu korban bencana. Ia menilai pembangunan dan distribusi huntara menjadi langkah penting agar warga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih layak sambil menunggu proses pembangunan hunian permanen.

“Penyerahan 40 unit huntara di Batang Anai ini merupakan wujud nyata kepedulian negara dan mitra BUMN terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Di Sumatera Barat sendiri, jumlah huntara yang telah dibagikan sudah mencapai ratusan unit, dan akan segera menyusul sekitar 500 unit tambahan,” ujar Politisi PKS ini.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu juga menyinggung komitmen lebih besar dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera. Menurutnya, terdapat rencana penyaluran hingga 15 ribu unit huntara bagi korban banjir bandang yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Kami di Komisi VI DPR RI akan terus mengawal komitmen tersebut agar benar-benar terealisasi tepat waktu dan tepat sasaran. Yang terpenting, masyarakat terdampak bisa segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak,” tegasnya.

Nevi berharap upaya ini dapat diiringi dengan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang, termasuk pembangunan rumah permanen serta pemulihan ekonomi warga. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, sehingga proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan menyeluruh.

“Kita ingin memastikan bahwa bantuan ini bukan hanya bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari solusi berkelanjutan bagi masyarakat agar bisa bangkit dan menata kembali kehidupannya,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Garis Tipis Perdata-Pidana, KPK Ingatkan Batas Aman BJR di Sektor Swasta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para direksi dan komisaris sektor industri keuangan, khususnya bank milik negara bahwa prinsip business judgment rule (BJR) tidak dapat dijadikan tameng guna meloloskan diri dari jerat pidana jika terbukti ada niat jahat (mens rea).

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan meskipun BJR diatur dalam Undang-undang (UU) Perseroan Terbatas (PT) guna melindungi keputusan bisnis yang profesional, prinsip tersebut berada di ranah hukum perdata. Sementara, dalam ranah tindak pidana korupsi, penegakan hukum fokus pada pembuktian niat jahat dan perbuatan nyata (actus reus).

Business judgment rule melindungi direksi dan komisaris secara perdata, bukan pidana,” ujar Agus dalam acara Starting Year Forum 2026: Apakah Kredit Macet di Bank Milik Negara Harus Dipidanakan dan Dianggap Merugikan Negara? di Jakarta, Kamis (22/1).

Adapun di Indonesia, prinsip BJR telah diatur dalam Pasal 97 ayat 5 UU Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa pengambilan keputusan oleh direksi, harus bebas konflik kepentingan. Agus turut menekankan pentingnya pembuktian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Ia menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kerugian negara harus bersifat aktual dan material, bukan sekadar potensi. “Seseorang dapat melawan hukum, namun jika tidak merugikan keuangan negara, maka tidak serta-merta dipidana karena baru terpenuhi saat kerugian benar-benar terjadi,” jelasnya.

Sementara, terkait isu kredit macet pada bank milik negara, ia menegaskan itu tidak otomatis merupakan tipikor. Kredit macet baru masuk ke ranah korupsi, apabila memenuhi tiga unsur krusial yaitu ada kesengajaan menyimpang dari prosedur, memperkaya diri atau orang lain, serta berdampak finansial bagi negara yang pasti dapat dihitung.

Menurut Agus, tindakan melanggar hukum namun tidak menyebabkan kredit macet, belum dikategorikan tipikor. Namun, jika kredit terbukti macet dengan adanya kerugian keuangan negara, maka unsur tipikor dapat terpenuhi.

Lebih jauh, dalam paparannya, Agus menyoroti konflik kepentingan sebagai salah satu indikator paling signifikan dan relatif mudah dibuktikan dalam praktik penegakan hukum.

“Meskipun tidak selalu ditemukan aliran dana, konflik kepentingan yang dapat dibuktikan sudah cukup menjadi dasar pertanggungjawaban pidana,” tegasnya.

Ia menambahkan, pejabat perusahaan harus berani menyatakan tidak independen apabila memiliki hubungan struktural maupun personal dengan pihak yang berkepentingan. Hal itu, sebagaimana telah menjadi prinsip tata kelola dan etika organisasi.

Menutup paparannya, Agus menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai pemisahan ranah perdata dan pidana dalam penanganan perkara bisnis dan keuangan.

“Ruang perdata dan pidana memiliki prinsip, tujuan, dan mekanisme berbeda. Pemahaman ini penting agar penegakan hukum dunia usaha berjalan adil, proporsional, dan berkelanjutan,” pungkas Agus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru dan Ratu Dewa Bahas Sejumlah Program Strategis

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima secara langsung audensi Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Taman Kenten, kediaman resmi Gubernur, Jumat (23/1) malam.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh diskusi, dengan turut dihadiri jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Palembang maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Agenda Pembangunan Kota Palembang

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memaparkan sejumlah rencana pembangunan yang dianggap penting untuk mendorong kemajuan kota. Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:

– Pembangunan Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan inklusif.

– Program Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

– Perluasan wilayah administrasi Kota Palembang guna mendukung tata kelola perkotaan.

– Perencanaan pedestrian di Jalan Kolonel Atmo agar lebih ramah bagi pejalan kaki.

– Pembangunan gedung parkir bertingkat untuk mengatasi masalah parkir di pusat kota.

– Perluasan kolam retensi simpang Polda sebagai solusi banjir.

– Pengelolaan pasar retail Jakabaring agar lebih modern dan tertata.

– Perbaikan jalan provinsi serta penataan baliho yang diarahkan menjadi videotron.

– Pelebaran Jalan Parameswara untuk mengurangi kemacetan.

– Pengelolaan Taman Wisata Punti Kayu sebagai destinasi wisata unggulan.

– Penataan Taman Nusa Indah dan pagar di sekitar Masjid Agung Palembang sebagai bagian dari estetika kota.

Menurut Ratu Dewa, seluruh rencana tersebut membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi agar dapat terealisasi dengan baik.

“Dukungan Pemerintah Provinsi sangat kita butuhkan untuk mendorong kemajuan Kota Palembang,” ujarnya.

Selain itu, Ratu Dewa juga menekankan pentingnya penataan ulang trotoar dan penggantian tiang baliho menjadi videotron sebagai bagian dari modernisasi wajah kota.

“Kita mengajak Pemerintah Provinsi untuk bersama menata jalan, terkhusus tiang baliho yang berada di pinggir trotoar nantinya direncanakan agar beralih fungsi menjadi videotron,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Herman Deru menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program strategis yang diajukan. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumsel siap mengkaji dan bekerja sama dengan Pemkot Palembang.

“Dari koperasi merah putih, pelebaran Jalan Parameswara dan lainnya tentu Pemprov akan mengkaji dan siap bekerja sama dengan Pemkot Palembang untuk menyelesaikannya,” terang Deru.

Dukungan Infrastruktur dan Estetika Kota

Herman Deru juga menambahkan bahwa pihaknya mendukung penuh perbaikan ruas jalan serta penataan baliho menjadi videotron, khususnya di kawasan simpang empat Charitas yang dinilai sebagai titik strategis.

Ia menekankan bahwa penataan pagar di sekitar Masjid Agung Palembang harus segera dilakukan agar fasilitas umum seperti pagar dan bangku dapat dibenahi.

“Saya sangat menyambut baik rencana dari Wali Kota. Kita juga segera akan melakukan peresmian tugu air mancur yang telah terselesaikan,” pungkasnya.

Pertemuan ini mencerminkan sinergi antara Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong pembangunan kota.

Dengan dukungan penuh dari kedua belah pihak, berbagai program yang dirancang diharapkan mampu menjawab tantangan urbanisasi, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Palembang.

Juga akan menjadikan wajah Palembang ke depan kian modern, tertata, dan berdaya saing sebagai salah satu kota besar di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News