Beranda blog Halaman 506

Tinjau Penanganan Longsor di Cisarua, Menteri Dody Pastikan Dukungan Penuh Proses Evakuasi

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1). Longsor terjadi pada Jumat (23/1) pukul 03.00 WIB akibat hujan dengan intensitas tinggi tepatnya di Kampung Pasirkuning RT 05/11 dan Kampung Pasirkuda RT 01/10.

Menteri Dody menginstruksikan seluruh balai di Jawa Barat untuk terus siap siaga di lokasi memberikan dukungan penanganan darurat dan evakuasi korban yang masih berlangsung.

“Fokus utama saat ini adalah membantu penanganan darurat dan evakuasi oleh Basarnas dan tim SAR gabungan dengan menyiagakan alat berat serta sarana pendukung yang dibutuhkan lainnya,” kata Menteri Dody.

Selain itu, setelah tahap tanggap darurat dan evakuasi selesai, Menteri Dody meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk segera melakukan kajian teknis menyeluruh terhadap jalur air dari bagian hulu di Gunung Burangrang hingga ke wilayah hilir agar aliran air dapat dikendalikan dan mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang. “Sedangkan untuk relokasi warga terdampak, kami akan diskusikan dulu dengan pemerintah daerah di mana lokasi terbaik untuk relokasinya,” ujarnya.

Untuk mendukung penanganan darurat, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat telah mengerahkan alat berat antara lain 3 unit excavator PC 75 yang standby di lokasi serta 3 unit excavator PC 75 lainnya dalam proses mobilisasi.

Selain itu, BBWS Citarum menyiagakan 1 unit excavator PC 200 di lokasi serta memobilisasi 1 unit excavator PC 55. Dukungan tambahan juga datang dari BBWS Cimanuk Cisanggarung yang memobilisasi 1 unit excavator PC 55.

“Dari 9 alat berat yang dikerahkan, sebanyak 6 sudah disiagakan di lokasi. Sudah ada yang mulai dioperasikan untuk membantu evakuasi tapi karena tadi ada longsor susulan, sementara ini alatnya diminta untuk standby dulu sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Basarnas,”  kata Kepala BBWS Citarum Marasi Deon Joubert.

Selain dukungan alat berat, Kementerian PU melalui tim Tanggap Darurat Air dan Sanitasi (TARAT) Cipta Karya Jawa Barat juga telah berada di lokasi tenda pengungsian dan melakukan koordinasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana dasar. Untuk mendukung kebutuhan pengungsi, Kementerian PU menyiapkan sarana dan prasarana pendukung berupa 2 unit toilet portabel, 2 unit tangki air berkapasitas 4.000 liter, serta 2 unit hidran umum berkapasitas 2.000 liter yang ditempatkan di sekitar lokasi dan posko terpadu.

Berdasarkan data sementara, sedikitnya 44 rumah warga terdampak material longsoran. Berdasarkan data per Jumat malam, tercatat 112 orang dilaporkan hilang, 23 orang selamat, dan 9 orang meninggal dunia, sementara 80 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii menjelaskan material longsoran berasal dari lereng kaki Gunung Burangrang yang runtuh akibat hujan deras berturut dan terbawa aliran air deras menuju kawasan permukiman. Kondisi tanah di lokasi kejadian saat ini masih labil dan berkadar air tinggi, sehingga proses evakuasi dilakukan secara hati-hati dan bertahap untuk menghindari risiko longsor susulan.

“Untuk proses evakuasi, hari ini kita sudah mulai menggunakan alat berat terpilih di sektor-sektor tertentu. Mudah-mudahan bisa membantu kita mempercepat penemuan korban,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Banjir di Bekasi, Menteri Dody Tekankan Penanganan Terpadu Hulu–Hilir dan Sinergi Pusat–Daerah

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung penanganan banjir di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi pada Sabtu (24/1) yang saat ini masih mengalami genangan dengan ketinggian sekitar 40 cm hingga 1,5 m.

Menteri Dody mengatakan, penanganan banjir di Kabupaten Bekasi ini dilakukan berdasarkan desain teknis yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.

“Penanganan banjir di Bekasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan. Beberapa pekerjaan membutuhkan penyelesaian persoalan lahan serta sinergi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, desain teknis penanganan yang sudah disiapkan oleh Ditjen SDA, selanjutnya perlu dilakukan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, karena terdapat beberapa titik yang memerlukan pembebasan lahan.

“Jika hingga Mei –Juni terdapat perkembangan signifikan, termasuk penambahan akses dan kesiapan daerah, maka kami akan mematangkan langkah lanjutan untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” terang Menteri Dody.

Terkait Sungai CBL (Cikarang Bekasi Laut), Menteri PU menegaskan bahwa penanganannya tidak dapat dilakukan hanya dengan pelebaran sungai semata. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup pengelolaan aliran dari hulu ke hilir, pengendalian sedimentasi, pengamanan bantaran, serta integrasi dengan sistem drainase kawasan.

“Kementerian PU tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan banjir Bekasi. “Diperlukan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, baik Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat” tandas Menteri Dody.

Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai CIliwung Cisadane (BBWS CC) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) juga mengatasi banjir di wilayah Jabodetabek dan telah mengerahkan pompa mobil sejak 22 Januari 2026 untuk mendukung percepatan pengendalian genangan di sejumlah titik terdampak.

Sebaran lokasi pompa mobile tersebut antara lain 1 unit di Mustika Wanasari Cibitung, 1 unit di Pondok Timur Mas Bekasi, 2 unit di Perum Jatibening Permai, 1 unit di Jalan DI Panjaitan Cawang, 1 Unit di Cililitan, 1 unit di Hutan Kemayoran, 1 unit di Perumahan IKIP, 2 unit di Maharta, 1 unit di Pinang Griya, 1 unit di pintu air Mookervart, 1 unit di Jalan Daan Mogot KM 13, dan 1 unit di Kembangan Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Klinik UMKM Bangkit Diluncurkan di Sumbar Bantu Percepat Pemulihan Pascabencana

Penulis
Syifa
-
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meresmikan Klinik UMKM Bangkit bertema “UMKM Minang Bangkit: Mambangkik Batang Tarandam” di Kota Padang sebagai pusat layanan terpadu bagi para pengusaha UMKM di Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
Wakil Menteri (Wamen) UMKM Helvi Moraza mengatakan, Klinik UMKM Bangkit merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM bersama Pemerintah Daerah Sumatera Barat, BUMN, serta mitra swasta untuk memperkuat pemulihan dan pengembangan UMKM pascabencana.
“Kehadiran kami di sini bukan sekadar seremonial, melainkan pernyataan sikap bahwa negara berdiri bersama masyarakat Sumatera Barat. Inisiatif ini bertujuan memulihkan sekaligus mengembangkan UMKM agar kembali tumbuh dan berdaya saing,” ujar Wamen Helvi di Padang, Jumat (23/1).
Menurutnya, penanganan bencana tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi harus berlanjut pada fase pemulihan yang menyentuh hajat hidup orang banyak, khususnya pengusaha UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Untuk itu, Presiden Prabowo mengamanatkan agar kami bekerja sungguh-sungguh dan mengajak semua pihak berkolaborasi. Alhamdulillah, Sumatera Barat menunjukkan kekompakan yang luar biasa,” ujarnya.
Meski saat ini baru terdapat satu titik Klinik UMKM Bangkit di Sumatera Barat, Wamen Helvi menegaskan kehadiran terobosan berupa Mobil Klinik UMKM Bangkit yang akan berkeliling ke berbagai daerah untuk menjangkau pengusaha UMKM terdampak bencana hingga ke pelosok. Layanan yang diberikan meliputi pembiayaan, fasilitasi belanja produk lokal, serta penguatan kapasitas dan produksi.
“Saya mengajak seluruh pengusaha UMKM yang terdampak bencana untuk memanfaatkan layanan ini sebaik-baiknya, tidak ragu berkonsultasi, terbuka terhadap pendampingan, dan berani bertransformasi,” katanya.
Ia menambahkan, peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra yang berjalan bersama pengusaha UMKM dalam proses pemulihan dan pertumbuhan.
“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. UMKM adalah denyut nadi perekonomian daerah, sumber penghidupan keluarga, sekaligus pilar ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Klinik UMKM Bangkit di daerah yang dikenal memiliki tradisi kewirausahaan yang kuat.
“Melalui Klinik UMKM Bangkit, kami ingin memastikan pengusaha UMKM yang terdampak bencana tidak hanya pulih ke kondisi semula, tetapi juga naik kelas. Semangat berdagang, berusaha, dan merantau telah mengakar dalam jati diri masyarakat Minangkabau,” ujarnya.
Usai meresmikan Klinik UMKM Bangkit, Wamen Helvi beserta jajaran Kementerian UMKM dan Pemprov Sumbar mengunjungi kawasan terdampak di Kabupaten Agam untuk memberikan bantuan berupa paket sarana produksi dan bahan baku usaha kuliner, hingga program trauma healing yang merupakan hasil kolaborasi dengan para stakeholder seperti BRI, United Tractors, Grab Indonesia, Eka Tjipta Foundation, Telkom Witel Sumbar-Jambi, PLN Nusantara Power, Goto Gojek Tokopedia, PNM Sumbar, Pegadaian, BSI, Bank Indonesia, Semen Indonesia Group, Semen Padang, Distributor Semen Padang, PIP, dan HIMPSI.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM: Masyarakat di Lokasi Longsor Kabupaten Bandung Barat akan Direlokasi

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan merelokasi masyarakat yang terdampak longsor di Kabupaten Bandung Barat. Keputusan itu diambil saat meninjau lokasi longsor, Sabtu (24/1).

Dari pantauan Dedi Mulyadi, lingkungan sekitar lokasi longsor dipenuhi tanaman sayur. Dengan kontur daerah berupa perbukitan, keberadaan kebun sayur rentan memicu longsor. Oleh karena itu, sangat berbahaya apabila masyarakat masih tinggal di lokasi itu.

“Daerah di sini dihutankan saja. Warga di sini direlokasi karena potensi longsor tinggi,” ucap KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, di Kecamatan Cisarua, Sabtu (24/1/2026).

Untuk sementara, masyarakat yang selamat dari longsor diminta untuk mengontrak rumah selama dua bulan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan Rp10 juta per kepala keluarga untuk biaya kontrak rumah dan kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, keluarga korban meninggal akibat longsor akan mendapatkan santunan sebesar Rp25 juta per kepala keluarga.

Saat ini, lanjut KDM, Pemda Provinsi Jawa Barat fokus mencari korban yang masih tertimbun longsor dan merestorasi lingkungan lokasi longsor. Pencarian korban dilakukan semaksimal mungkin oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bandung Barat, TNI, Basarnas dan relawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Optimis Prospek Perekonomian Indonesia Tetap Tangguh ke Depan

Penulis
Syifa
-

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dan prospek pertumbuhan yang positif. Fundamental ekonomi yang terjaga, stabilitas makroekonomi yang kuat, dan bauran kebijakan yang konsisten menjadi modal utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Menanggapi proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,0% pada tahun 2025 dan 5,1% pada tahun 2026, Pemerintah menyambut baik penilaian tersebut sebagai cerminan ketangguhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Proyeksi tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

“Proyeksi IMF ini menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan terjaga, meskipun tekanan global masih cukup tinggi. Pemerintah terus memastikan kebijakan yang diambil bersifat responsif dan antisipatif guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto di Jakarta, Jumat (23/01).

Dalam satu dekade terakhir, perekonomian Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan di kisaran 5%, mencerminkan daya tahan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan makroekonomi yang ditempuh. Stabilitas inflasi yang terjaga, disiplin fiskal yang konsisten, serta kredibilitas pengelolaan anggaran menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudian, rekam jejak pengelolaan fiskal yang prudent, termasuk komitmen menjaga defisit anggaran dalam batas aman dan pemenuhan kewajiban keuangan negara secara tepat waktu, turut memperkuat kepercayaan pasar. Hal ini menjadi salah satu faktor penopang utama ketahanan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya volatilitas global.

Sejalan dengan hal tersebut, prospek perekonomian Indonesia ke depan dinilai memiliki ruang pertumbuhan yang lebih besar, didukung oleh perbaikan iklim investasi, peningkatan efisiensi alokasi modal, serta peran Indonesia yang semakin strategis dalam perekonomian global. Dalam konteks tersebut, Indonesia semakin dipandang tidak hanya sebagai negara yang stabil, tetapi juga sebagai negara di mana kesempatan investasi jangka panjang sangat terbuka.

Berdasarkan asumsi makro APBN, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 ditargetkan berada di kisaran 5,4% dengan peluang untuk tumbuh lebih tinggi apabila realisasi investasi dan konsumsi domestik berjalan lebih kuat. Sejumlah proyeksi internal juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih optimal seiring berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi.

Meskipun proyeksi IMF berada sedikit di bawah target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4%, Pemerintah tetap optimistis target tersebut dapat dicapai. Optimisme ini didukung oleh sinergi kebijakan fiskal dan moneter, percepatan belanja produktif, perluasan pasar, serta penguatan investasi dan konsumsi domestik.

Lebih lanjut, Pemerintah menyadari bahwa tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, antara lain ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan internasional. Untuk itu, Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan, menjaga stabilitas makroekonomi, serta serta mendorong peningkatan produktivitas nasional guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ke depan, Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya saing nasional agar pertumbuhan ekonomi tetap berada pada jalur yang positif serta mampu menciptakan peluang yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkas Jubir Haryo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Kirim Bantuan Tambahan dan Data Korban Longsor Bandung Barat

Penulis
Syifa
-
Kementerian Sosial mengirim bantuan logistik tambahan serta mendata korban luka dan meninggal akibat bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Ahli waris korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan Rp15 juta dan luka berat Rp5 juta. 
Bencana yang terjadi pada Sabtu (24/1) dini hari tersebut mengakibatkan 8 korban meninggal dunia. Lima di antaranya lima telah berhasil diidentifikasi, yaitu Nurhayati (50), Sunarya alias Nandang (50), Nining, Jajang Taryana (35), dan Dadang Apung.
Selain korban meninggal, tercatat 33 orang mengalami luka berat, 35 orang luka ringan, serta 82 orang masih hilang.
“Pendataan korban dan ahli waris terus dilakukan secara bertahap agar penyaluran santunan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Minggu (25/1).
Berdasarkan laporan sementara hingga Sabtu pukul 22.00 WIB, bencana  berdampak terhadap 34 kepala keluarga atau 113 jiwa. Mereka kini mengungsi di aula Kantor Desa Pasirlangu.
Tanah longsor dipicu hujan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Cisarua sejak sehari sebelumnya. Kondisi tanah yang jenuh air pada kawasan dengan kontur lereng curam menyebabkan pergeseran tanah yang menimpa permukiman warga di Kampung Pasirkuning RT 05 RW 11 serta RT 01 RW 10, Desa Pasirlangu.
Proses pencarian dan pertolongan masih dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas Basarnas, BPBD Kabupaten Bandung Barat, TNI-Polri, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Tagana, serta unsur terkait lainnya. Korban luka maupun korban meninggal dunia telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cisarua.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, Dinas Sosial dan Tagana Kabupaten Bandung Barat mendirikan dapur umum lapangan di SDN 1 Pasirlangu, yang berlokasi di samping Kantor Desa Pasirlangu. Warga yang berada di zona rawan juga diarahkan  mengungsi ke posko pengungsian maupun ke rumah kerabat terdekat.
Seiring berjalannya penanganan darurat, Kementerian Sosial terus melanjutkan penyaluran bantuan logistik melalui Gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
Sebagai bentuk dukungan tanggap darurat, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan logistik yang dikirim melalui Gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada Sabtu (24/1). Bantuan tersebut meliputi kebutuhan hunian sementara, pangan, sandang, serta perlengkapan dasar keluarga dan anak. Bantuan yang telah disalurkan meliputi:
1. Tenda serbaguna: 1 unit
2. ⁠Tenda keluarga: 5 unit
3. ⁠Tenda gulung: 50 lembar
4. ⁠Kasur: 200 lembar
5. ⁠Selimut: 200 lembar
6. ⁠Makanan siap saji: 500 paket
7. ⁠Lauk pauk siap saji: 400 paket
8. ⁠Makanan anak: 100 paket
9. ⁠Sandang dewasa: 50 paket
10. ⁠Sandang anak: 50 paket
11. ⁠Family kit: 200 paket
12. ⁠Kids ware: 200 paket
“Kementerian Sosial hadir untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi serta mendukung penanganan darurat yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan unsur terkait,” ujar Gus Ipul.
Hingga kini, tim gabungan masih melakukan pencarian korban hilang. Di saat bersamaan, petugas dinas sosial dan Tagana juga melakukan asesmen serta pendataan lanjutan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Laksanakan Mutasi 85 Pati dan Pamen pada Januari 2026

Penulis
Syifa
-

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melaksanakan mutasi jabatan terhadap perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) pada Januari 2026. Total terdapat 85 personel yang mengalami mutasi berdasarkan dua Surat Telegram Kapolri.

Mutasi tersebut tertuang dalam ST Nomor ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026 yang mencakup 53 personel, serta ST Nomor ST/143/I/KEP./2026 tanggal 22 Januari 2026 dengan jumlah 32 personel.

Dari total tersebut, sebanyak 69 personel masuk dalam kategori promosi jabatan dan pergeseran setara (flat). Mutasi ini mencakup pengisian jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.

Pada jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, terdapat empat personel yang menempati jabatan strategis, yakni Kalemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Achmad Kartiko, S.I.K., M.H., Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., Kapusjarah Polri Kombes Pol Abas Basuni, S.I.K., M.H., serta Kayanma Polri Kombes Pol Yudi Arkara Oktobera, S.I.K., M.H.

Sementara itu, pada jabatan kewilayahan, Polri juga melakukan rotasi terhadap tiga Kapolda, yakni Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare, S.I.K., serta Kapolda Papua Tengah Kombes Pol Jermias Rontini, S.I.K., M.Si.

Selain pengisian jabatan PJU dan Kapolda, mutasi juga mencakup 8 personel jabatan IB (Irjen Pol), 15 personel jabatan IIA (Brigjen Pol), serta 29 personel jabatan IIB (Kombes Pol) yang terdiri dari 15 personel nivelering IIB1, 9 personel nivelering IIB2, dan 5 personel nivelering IIB3.

Mutasi juga menyasar 1 jabatan Kapolresta, 5 AKBP Mantap, serta 4 Kapolres.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi dan karier personel Polri.

“Mutasi jabatan adalah hal yang rutin dan wajar dalam organisasi Polri. Ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran, penguatan struktur organisasi, serta pembinaan karier guna memastikan pelaksanaan tugas Polri berjalan optimal dan profesional,” ujar Brigjen Trunoyudo, Sabtu (24/1).

Ia menambahkan, melalui mutasi ini diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi terbaik dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Salurkan Santunan Duka di Aceh Utara

Penulis
Syifa
-
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan santunan korban meninggal dunia akibat bencana banjir kepada 270 ahli waris di Aula Kantor Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Sabtu (24/1). 
Bagi ahli waris korban meninggal mendapatkan santunan Rp15 juta dan korban luka mendapatkan santunan Rp5 juta. Total santunan yang kali ini disalurkan yakni sebesar Rp4.050.000.000.
“Sesuai arahan Presiden, semua pihak kementerian dan lembaga membantu salah satunya Kementerian Sosial memberikan santunan bagi keluarga yang meninggal dunia dan luka akibat bencana beberapa waktu yang lalu,” kata Gus Ipul ditemui usai kegiatan.
Hingga saat ini, total 836 jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menerima santunan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris.
Gus Ipul mengatakan dalam penanganan bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dam Sumatera Barat, pemerintah memiliki mekanisme khusus. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk bekerjasama menanggulangi dampak bencana.
Untuk Kemensos,  selain memberikan santunan duka dan santunan untuk korban luka juga akan memberikan beberapa
bantuan di antaranya bantuan perabotan rumah senilai Rp3 juta per keluarga, kemudian bantuan jaminan hidup (jadup) senilai Rp450 ribu per orang per bulan yang akan diberikan selama 3 bulan.
Di samping itu, korban terdampak juga akan menerima bantuan pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi senilai Rp5 juta per keluarga.
Semua bantuan tersebut dilakukan melalui mekanisme pengusulan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati/Wali Kota, kemudian penetapan daftar normatif melalui Muspida, dan validasi Mendagri selaku satgas rehabilitasi.
“Jadi Bapak dan Ibu sekalian, data-datanya kami terima dari Pemerintah Daerah, perlu waktu sedikit untuk verifikasi dan validasi,” ungkapnya.
Sementara itu; Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penanganan bencana banjir khususnya di Aceh Utara.
“Dalam kesempatan ini kami menyampaikan,  kita patut dan harus mengapresiasi dan menghargai semua pihak, yang selama dua bulan musibah ini telah melanda, dari unsur manapun yang sudah bersama-sama membantu dan memasang badan untuk kepentingan penanganan bencana di Aceh Utara,” ujar Tarmizi.
Pada kegiatan ini, turut hadir Anggota DPD RI Azhari Cage, Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi, Wakil Bupati Aceh Utara, Forkopimda Aceh Utara, serta stakeholder terkait lainnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jalankan Arahan Presiden Prabowo, Harga Pangan Terkendali Jelang Ramadan

Penulis
Syifa
-

Menjelang bulan suci Ramadan, sesuai kesepakatan yang telah pemerintah peroleh bersama para pelaku usaha pangan, tidak boleh ada pedagang yang menjual pangan dengan harga yang melebihi ketentuan. Ini pun telah sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto agar kondisi pangan nasional terus dijaga sebaik saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebelumnya.

Salah satunya tercermin di Pasar Anyar Bogor, Sabtu (24/1). Ketersediaan berbagai pangan pokok strategis memadai, sementara pergerakan harga masih berada dalam rentang yang wajar dan masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen.

Salah satu pedagang Ahmad Nasir menyampaikan bahwa stok cabai masih rutin masuk ke pasar. Harga pun masih sesuai HAP tingkat konsumen untuk cabai.

“Cabai rawit sekitar Rp 45.000 per kilogram, cabai merah besar Rp32.000 per kilogram, dan cabai keriting Rp35.000 per kilogram. Pasokan masih lancar,” ujarnya.

Untuk komoditas protein hewani, Eja salah satu pedagang daging sapi, menyebut harga daging merah berada di kisaran Rp 130.000 per kilogram (kg). Sementara itu, Hendar pedagang daging ayam ras, mengatakan harga ayam saat ini sekitar Rp 38.000 per kg. Ia menegaskan ketersediaan stok tetap terjaga dan permintaan dari pembeli masih dalam kondisi normal.

Untuk beras, Toko Beras Budi Daya memastikan beras medium tersedia dengan harga Rp 13.000 per kg. Pedagang menegaskan pasokan beras sama sekali tidak mengalami hambatan dan distribusi berjalan lancar.

Dengan begitu, kondisi harga pangan di Pasar Anyar, seluruh komoditas menunjukkan kondisi harga yang relatif terkendali di tingkat konsumen. Ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan jelang Ramadan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat Menteri Pertanian, menekankan pentingnya menjaga harga pangan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan selama periode Ramadan sampai Idulfitri. Ia katakan ini termasuk arahan Presiden ke dirinya.

“Presiden kemarin senang di Nataru. Aku terima kasih. Ini Presiden kita sangat mengharapkan untuk menjaga harga pangan di bulan suci Ramadan. Ini masih banyak waktu. Kami minta satu minggu, sudah stabil. Berada pada level HAP dan HET,” ungkap Amran.

“Tidak ada boleh pengusaha seluruh Indonesia menjual di atas HET. Kalau ada menjual di atas HET, Satgas Pangan Polri akan bekerja, bila perlu menindaknya. Tidak ada lagi kesempatan, karena sudah lama kita imbau-imbau. (Jadi) tidak boleh menjual di atas HET,” tegas Amran.

Pemerintah ke depannya telah mengkoordinasikan seluruh pihak terkait untuk memastikan harga pangan tetap terkendali dan tidak melampaui batas yang ditetapkan, serta memperkuat pengawasan distribusi guna dapat memberikan harga pangan yang baik untuk masyarakat.

Adapun merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi umum secara bulanan saat momen Nataru berada di angka yang cukup baik di 0,64 persen pada Desember 2025. Untuk diketahui, dalam 5 tahun terakhir inflasi umum secara bulanan di bulan Desember selalu berada di bawah 1 persen.

Sementara, khusus inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau kerap disebut sebagai inflasi pangan, juga belum pernah melampaui limit kewajaran tingkat inflasi di momen Ramadan dan Idulfitri. Dalam 5 tahun terakhir, inflasi pangan secara bulanan selama Ramadan dan Idulfitri senantiasa berada kurang dari 3 persen.

Untuk kondisi menjelang Ramadan dan Idulfitri tahun 2026 saat ini, inflasi pangan yang terakhir tercatat di level 2,74 persen pada Desember 2025. Untuk itu, pemerintah akan mengimplementasi dua jurus yakni menggencarkan berbagai program intervensi pangan dan memperketat pengawasan harga guna menekan tingkat inflasi ke depannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan Harga Daging Sapi Stabil untuk Ramadan sampai Idulfitri

Penulis
Syifa
-

Keterjangkauan akses masyarakat terhadap daging ruminansia (sapi/kerbau), terutama dalam menyambut momen Ramadan dan Idulfitri mendatang, telah dipastikan pemerintah dengan bersepakat pada harga sapi hidup di angka Rp 55.000 per kilogram (kg). Ini diterapkan selama Ramadan sampai Idulfitri agar pedagang daging ruminansia dapat memberikan harga yang baik dan wajar ke masyarakat.

Apabila ada pelaku usaha penggemukan sapi/kerbau (feedlotter) yang melepas ke pelaku usaha potong hewan dengan harga melebihi Rp 55.000 per kg, dipastikan pemerintah akan melakukan tindakan tegas. Melalui kesepakatan harga sapi hidup ini, diharapkan akan berimplikasi positif pada Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen, sehingga daya beli masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri terus terjaga.

Adapun HAP tingkat produsen dan HAP tingkat konsumen untuk daging ruminansia telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024. HAP tingkat produsen sapi hidup ditetapkan di Rp 56.000 sampai Rp 58.000 per kg. Sementara HAP tingkat konsumen untuk daging sapi segar/chilled paha depan Rp 130.000 per kg, segar paha belakang Rp 140.000 per kg, paha depan beku Rp 105.000 per kg, dan daging kerbau beku Rp 80.000 per kg.

“Kami cek, masih di bawah HAP. Rp 55.000 per kilogram. HAP-nya Rp 56.000 per kilogram. Kalau ada aku temukan di antara (pemegang kuota impor sapi/kerbau bakalan) 700 ribu ekor, ini perusahaannya 80 perusahaan, aku temukan (melanggar HAP), aku cabut izinnya,” tegas Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai memimpin Rapat Koordinasi Jelang Ramadan dan Idulfitri di Jakarta pada Kamis (22/1).

“Dan dia, selama kami masih menteri, tidak akan mungkin dia masuk lagi, (untuk) bisa impor. Kita ini sudah berbaik melayani, kami ini pelayan rakyat. Kami melayani semua. Melayani konsumen, melayani produsen, melayani semua. Ini perintah Bapak Presiden. Stabilkan harga. Titik,” ungkap Amran.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi/Kerbau per 6 Januari 2026, proyeksi ketersediaan stok secara nasional sampai Idulfitri di Maret mendatang masih mencukupi. Stok awal tahun 2026 berada di 41,7 ribu ton. Kemudian produksi dalam negeri ditambah hasil potong sapi/kerbau bakalan impor selama 3 bulan nanti dapat mencapai 125,2 ribu ton. Sementara estimasi realisasi impor Januari sampai Maret 18,5 ribu ton.

Dengan itu, total ketersediaan Januari sampai Maret dapat mencapai 185,4 ribu ton, sedangkan proyeksi kebutuhan konsumsi daging sapi/kerbau secara nasional untuk periode yang sama berada di 179 ribu ton. Ini berarti masih ada surplus ketersediaan terhadap konsumsi yang diproyeksikan di angka 6,3 ribu ton.

Terkait kondisi harga daging sapi sampai minggu ketiga Januari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan mulai ada peningkatan jumlah daerah yang mengalami penurunan harga di tingkat konsumen. Pada awal Januari 2026 ada 13 daerah yang mengalami penurunan harga daging sapi, sedangkan sampai minggu ketiga Januari menjadi 14 daerah.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Wahyu Purnama mengaku bersyukur setelah adanya komitmen harga daging sapi hidup Rp 55.000 per kg. Ia mengatakan jika terdapat pelaku usaha feedlotter yang tidak menerapkan itu, agar dapat dilaporkan sesegera mungkin.

“Alhamdulillah (sudah) ketemu angka, di angka timbang hidup, timbang faktur Rp 55.000 sampai ke Lebaran dan Insya Allah sapi itu tidak akan di kuota. Kalau sampai itu terjadi, tolong laporkan kepada saya dan saya akan langsung melaporkan ke pemerintah,” ungkap Wahyu.

Senada, Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi mengungkapkan hal serupa. Ia mendukung langkah pemerintah ini sepenuhnya dan siap melaporkan apabila terjadi anomali di lapangan.

“Saya Asnawi menyampaikan hasil rapat koordinasi sore hari ini, Kamis 22 Januari tahun 2026 bertempat di Kementerian Pertanian, memutuskan dan menetapkan kesepakatan harga timbang hidup sapi di feedlot Rp 55.000 per kilogram. Harga tersebut berlaku mulai feedlot ini, Kamis 22 Januari 2026 hingga menjelang Hari Raya Idulfitri dan tidak ada lagi terjadi kenaikan,” urai dia.

“Jika ada pengusaha feedlot yang memberikan harga timbang hidup di atas Rp 55.000 tersebut, silahkan melaporkan kepada kami dengan bukti dan data yang lengkap untuk kami teruskan kepada Bapak Menteri Pertanian,” tambah dia.

Sebagai informasi, dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Daging Sapi yang dihelat Bapanas (20/1/2026), terungkap bahwa pelaku usaha feedlotter mengalami dampak dari kurs dolar terhadap rupiah. Dikatakan hal tersebut turut mempengaruhi landing cost sapi hidup impor asal Australia.

Proyeksi peningkatan biayanya di Februari nanti dapat meningkat sekitar 8 persen dibandingkan Desember 2025 lalu. Namun demikian, meskipun landing cost sapi impor sedang berfluktuasi, para pelaku usaha feedlotter tetap berkomitmen menjalankan HAP sesuai yang telah ditetapkan pemerintah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...505506507...4,887Halaman 506 dari 4,887