Beranda blog Halaman 509

Pascapembersihan Gedung Pemerintahan oleh Praja IPDN, Aktivitas Pemda Aceh Tamiang Kembali Menggeliat

Penulis
Syifa
-

Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang mulai kembali menggeliat setelah gedung-gedung pemerintahan dibersihkan oleh Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sejak diterjunkan pada 3 Januari 2026. Pembersihan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana agar pelayanan publik dapat segera kembali diberikan kepada masyarakat.

Rektor IPDN Halilul Khairi dalam laporan harian progres capaian kegiatan pemulihan pascabencana Kabupaten Aceh Tamiang melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan pada Kamis, 22 Januari 2026, dari 33 gedung yang dibersihkan, sebanyak 19 gedung telah diserahkan kuncinya, serta 14 gedung masih dalam proses pengerjaan.

“Dengan demikian, proses pemulihan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satgas Kemendagri menunjukkan efektivitas yang baik serta progres yang konsisten, dengan peningkatan hasil dari hari ke hari,” kata Halilul dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).

Selain pembersihan gedung pemerintahan, Satgas Kemendagri juga telah menyiapkan rencana kegiatan lanjutan yang akan dilaksanakan pada Jumat, 23 Januari 2026. Kegiatan tersebut mencakup penugasan personel sesuai Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan, seperti pengangkutan lumpur dan barang rusak, pembersihan lanjutan di dalam gedung, pengecatan, hingga pendataan penduduk terdampak bencana.

“Personil Satgas hari ini (Jumat) agar bertugas pada TO yang telah ditetapkan sesuai pembagian,” ujar Halilul.

Ia menambahkan, pengangkutan lumpur, barang rusak, dan sampah di sekitar tenda pengungsian akan dilakukan dengan pengaturan pergerakan personel agar tidak mengganggu aktivitas pengungsi. Pembersihan lanjutan akan difokuskan pada area dalam gedung pemerintahan yang telah selesai mengeluarkan lumpur dan barang rusak.

“Pada masing masing TO yang sudah selesai mengeluarkan lumpur, kotoran barang barang yang rusak/tidak perlu dari ruangan kantor, kegiatan pembersihan agar dilanjutkan dengan pembersihan dinding, jendela, kaca dan mengepel lantai agar bisa dimaksimalkan kebersihannya,” jelasnya.

Selain itu, Satgas juga merencanakan kegiatan pengecatan gedung pemerintahan guna mendukung pemulihan lingkungan kerja. Mekanisme pengecatan dilakukan untuk memaksimalkan keindahan pada setiap Target Operasi dengan menggunakan kuas dan cat yang telah disediakan.

Di luar aspek fisik, Satgas Kemendagri bersama ASN juga akan mendukung pendataan penduduk terdampak bencana. “Kegiatan akan dilaksanakan bersama ASN Kemendagri dalam membantu BNPB memverifikasi data kerusakan tempat tinggal dan penghuni sementara korban bencana Aceh Tamiang,” terangnya.

Adapun 19 gedung pemerintahan dan layanan publik yang kuncinya telah diserahkan terdiri atas: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; Dinas Pendidikan; Kantor Komisi Independen Pemilihan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang; Dinas Pertanahan Kabupaten; Kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Kantor Majelis Adat Aceh; SDN 1 Karang Baru; Gedung Dharma Wanita; Dinas Sosial; Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan; Gedung Sanggar Pendidikan Nonformal; Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan; Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup; serta TK Adhyaksa.

Satgas juga menambah sasaran tambahan pembersihan yang meliputi: Kantor Bupati; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Kantor ATR/BPN setempat; dan sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SIM Keliling Jakarta Hari Minggu: Jadwal, Lokasi, dan Biaya Perpanjangan

Penulis
Syifa
-

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling pada Minggu dengan menyediakan dua titik lokasi di Jakarta. Layanan ini diperuntukkan bagi warga yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan SIM C.

Melalui informasi resmi yang dibagikan di akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling beroperasi mulai pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB. Dua lokasi yang dapat dikunjungi masyarakat yaitu:

  • Jakarta Timur: Jalan Raden Inten Kalimalang, di samping McDonald’s Duren Sawit

  • Jakarta Barat: Jalan Panjang, di samping Indomaret Kebon Jeruk

Untuk dapat mengakses layanan ini, pemohon diwajibkan membawa KTP dan SIM asli beserta fotokopi, mengisi formulir permohonan, serta mengikuti tes kesehatan yang disediakan di lokasi gerai.

Ditlantas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Sementara itu, pemohon yang masa berlaku SIM-nya telah habis diwajibkan untuk mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Adapun biaya perpanjangan SIM mengikuti ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Suhu 23–29°C, Berawan dan Hujan Ringan

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jakarta akan didominasi kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan sepanjang Minggu (25/1). Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 23–29 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 71–97 persen.

Dalam laporan resmi BMKG, pada pagi hari seluruh wilayah Jakarta—mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur—akan berada dalam cuaca berawan. Kondisi serupa diprediksi berlanjut hingga siang dan sore hari, tanpa adanya perubahan signifikan.

Memasuki malam hari, hujan ringan diperkirakan turun di beberapa wilayah, khususnya Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan masih diselimuti cuaca berawan.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi hujan ringan di sejumlah titik, serta menyiapkan perlengkapan pendukung seperti jas hujan atau payung saat beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Disaksikan Presiden Prabowo, KKP Dapat Dukungan WEF Sukseskan OIS 2026 di Bali

Penulis
Syifa
-

Organisasi Forum Ekonomi Dunia (World Economy Forum/WEF) mendukung penuh pelaksanaan Ocean Impact Summit (OIS) yang akan berlangsung pada 8-9 Juni 2026 di Bali. 

Dukungan diberikan secara resmi oleh WEF melalui penandatangan dokumen Letter of Intent (LoI) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dengan dua Direktur Utama WEF, Sebastian Buckup dan Maroun Kairouz, di sela pertemuan World Economy Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss pada Kamis 22 Januari petang waktu setempat. 

Penandatangan dokumen LoI antara KKP dan WEF yang berlangsung di Congress Center WEF itu, disaksikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. KKP sendiri bertindak sebagai bagian dari penyelenggara OIS 2026.

“Kesepakatan ini bertujuan memperkuat aksi, kemitraan, dan investasi berkelanjutan, serta menyelaraskan peran berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung agenda ekonomi biru dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (23/1).

Dalam dokumen tersebut, kerja sama KKP dan WEF mencakup empat poin penting, yakni memposisikan laut sebagai prioritas strategis ekonomi, lingkungan, dan geopolitik, menyoroti perannya sebagai infrastruktur dasar untuk pertumbuhan global, stabilitas iklim, ketahanan pangan, dan kesejahteraan sosial.

Kemudian mendukung adanya dialog dan kolaborasi tingkat sistem melalui arsitektur OIS 2026. Lalu mengkatalisasi aksi, kemitraan, dan investasi, termasuk dengan mendukung identifikasi, diskusi, dan pengumuman inisiatif kolaboratif, platform, dan jalur investasi yang dapat meluas melampaui OIS 2026 itu sendiri. 

Serta memperkuat keselarasan dan koherensi di antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, industri, organisasi internasional, inovator, lembaga filantropi, dan masyarakat sipil, untuk mendukung prioritas ekonomi biru Indonesia.

Sebelumnya telah diberitakan, Presiden Prabowo ikut mempromosikan pelaksanaan OIS 2026 ke peserta WEF di Davos. Dia mengajak para tokoh ekonomi serta pemimpin dunia di WEF untuk menghadiri OIS 2026 pada pertengahan tahun nanti. OIS 2026 merupakan platform multi-pemangku kepentingan tingkat tinggi yang berorientasi pada hasil, yang dirancang untuk memajukan ekonomi biru yang tangguh dan inklusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penuh Duka & Penghormatan, KKP Lepas Tiga Korban ATR 42-500 ke Peristirahatan Terakhir

Penulis
Syifa
-

Proses pelepasan tiga jenazah korban kecelakaan pesawat air surveillance PK THT di kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu (25/1) pagi, berlangsung khidmat dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan para pegawai KKP, perwakilan Basarnas.

Jenazah ketiganya adalah Ferry Irawan dan Yoga Naufal yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Capt. Andy Dahananto, pilot pesawat ATR 42-500 milik maskapai Indonesia Air Transport.

“Atas nama KKP kami menyampaikan duka yang sangat mendalam atas gugurnya pegawai KKP dan kru pesawat ATR dalam musibah yang terjadi. Hari ini kita memberikan penghormatan terakhir kepada pegawai dan seluruh kru yang gugur. Kita semua menjadi saksi bahwa para korban merupakan syuhada yang sedang bertugas menjaga sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mewakili Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat memimpin upacara pelepasan.

Wamen Didit juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Perhubungan, dan tim SAR Gabungan yang berjibaku di lokasi kejadian melakukan pencarian para korban, barang-barang yang dimiliki, serta bagian penting dalam pesawat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah daerah, serta tim Disaster Victim Identification (DVI) gabungan.

“Kami juga meminta maaf bila selama pelaksaan pencarian, evakuasi sampai acara pelepasan hari ini, memiliki kesalahan dan kekurangan,” ungkapnya.

Ferry Irawan dan Yoga Naufal gugur saat menjalankan misi pengawasan sumber daya perikanan, bersama satu pegawai lainnya atas nama Deden Maulana yang sudah lebih dulu dimakamkan pada 22 Januari lalu. Pesawat ATR jenis 42-500 dengan nomor lambung PK THT yang mereka tumpangi jatuh di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Selain tiga pegawai KKP, tujuh kru pesawat milik Indonesia Air Transport juga gugur dalam peristiwa tersebut.

KKP memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada tiga pegawainya, serta seluruh kru pesawat. KKP mengucapkan terima kasih atas dedikasi selama bekerja, khususnya dalam pengawasan sumber daya kelautan perikanan di seluruh perairan Nusantara.

Ferry Irawan telah 18 tahun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KKP. Sedangkan Yoga Naufal merupakan tenaga profesional yang terlibat dalam kegiatan operasional pendukung sektor penerbangan dan dokumentasi udara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

Wamen Didit memastikan pemberian hak Ferry Irawan dan Yoga Naufal dilakukan sesuai ketentuan berlaku, mulai dari kenaikan pangkat Anumerta, jaminan kecelakaan kerja, asuransi personel on board, hingga santunan untuk keluarga yang ditinggalkan, serta beasiswa pendidikan untuk anak pegawai KKP yang gugur. Sebelumnya, Deden Maulana yang sudah lebih dulu dimakamkan, juga diberikan hak-haknya.

Usai prosesi pelepasan secara kedinasan, jenazah Ferry Irawan dan Yoga Naufal diantar menggunakan ambulans masing-masing ke Pemakaman Pondok Ranggon, Jakarta Timur, dan Pemakaman Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sedangkan Capt. Andy Dahananto akan dimakamkan di TPU Ranca Sadang, Tangerang, Banten.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker: Kecelakaan Kerja Bukan Sekadar Human Error, Perbaikan Sistem K3 jadi Kunci

Penulis
Syifa
-

Kecelakaan kerja bukan hanya soal kelalaian individu (Human Error). Kecelakaan kerja bisa berujung hilangnya nyawa, menurunkan reputasi perusahaan, menghentikan produksi, memicu keterlambatan hingga pembatalan kontrak, bahkan menimbulkan risiko sanksi sampai pencabutan izin operasional. Oleh karena itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan pencegahan kecelakaan kerja harus berangkat dari pembenahan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan, bukan sekadar menyalahkan pekerja.

“Tantangan K3 saat ini bukan hanya kepatuhan terhadap aturan, tetapi masih adanya mindset keliru dalam budaya K3 serta sistem pengaman yang belum efektif,” kata Yassierli dalam Diskusi Penguatan Budaya K3 bertema “Penguatan Budaya K3 dengan Pendekatan People-Centric Safety” di PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Sumbawa Barat, Kamis (22/1).

Ia mengingatkan, angka kecelakaan yang sempat turun tidak otomatis berarti tempat kerja aman. Risiko kecelakaan besar tetap terbuka jika pengendalian bahaya tidak dibangun konsisten dan berkelanjutan.

Yassierli menjelaskan, rangkaian kecelakaan kerap dikaitkan dengan human error sekitar 80% dan kegagalan peralatan dan kondisi lingkungan kerja 20%. Namun, dari porsi human error itu, hanya sekitar 30% yang murni kesalahan individu, sedangkan 70% dipicu kelemahan organisasi dan sistem kerja. “Artinya, menyalahkan pekerja tidak menyelesaikan masalah. Fokus perbaikan harus diarahkan pada penguatan sistem dan organisasi kerja,” tegasnya.

Yang dimaksud pembenahan sistem, menurut Yassierli, adalah memastikan perangkat K3 berjalan nyata antara lain SOP yang jelas, Panitia Pembina K3 (P2K3) aktif, inspeksi rutin, safety briefing sebelum kerja, pelatihan berkala, investigasi insiden yang berujung perbaikan, serta rekayasa teknis dan pengaman kerja yang efektif.

“Kami mendorong seluruh perusahaan melakukan audit dan perbaikan sistem K3 secara berkala, termasuk memastikan temuan risiko ditindaklanjuti sampai tuntas, bukan berhenti di dokumen,” kata Yassieli.

Pendekatan Berbasis People-Centric Safety
Untuk menjawab tantangan tersebut, Menaker mendorong penguatan budaya K3 berbasis people-centric safety yang menempatkan pekerja sebagai bagian dari solusi, bukan sebagai sumber masalah.

“Pendekatan people-centric safety menempatkan pekerja sebagai bagian dari solusi, sehingga budaya keselamatan dibangun melalui kepercayaan, pembelajaran, dan perbaikan sistem secara berkelanjutan,” kata Menaker.

Dalam penerapannya, penguatan budaya K3 dilakukan melalui pendekatan 5E, yaitu education (pendidikan/pelatihan), engagement (pelibatan), engineering (rekayasa teknis), enforcement (penegakan), dan evaluation (evaluasi). Kelima unsur ini saling melengkapi agar keselamatan benar-benar dirasakan pekerja di lapangan.

Dari sisi pekerja, Yassierli mengingatkan agar tidak diam ketika melihat kondisi kerja tidak aman. Pekerja bisa memanfaatkan jalur pelaporan, termasuk kanal pengaduan Kemnaker melalui Lapor Menaker di lapormenaker.kemnaker.go.id atau ke Dinas Tenaga Kerja yang ada di wilayah kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan penguatan layanan K3 berbasis digital, mulai dari penyederhanaan proses sertifikasi, penyempurnaan aplikasi Teman K3 di temank3.kemnaker.go.id, hingga pengembangan basis data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

“K3 bukan sekadar statistik. Ini menyangkut nyawa, kesehatan, dan masa depan pekerja serta keluarganya. Sistem Manajemen K3 yang kuat akan melindungi pekerja sekaligus menjaga produktivitas perusahaan,” pungkas Yassierli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Pangan Apresiasi Peran TNI dalam Akselerasi Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

Penulis
Syifa
-
Pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia. Salah satunya KDMP Kaliori yang berlokasi di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.
Pembangunan fisik gedung KDMP Kaliori telah mencapai sekitar 85 persen dan dimulai sejak November 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung progres pembangunan tersebut pada Sabtu (24/1).
Dalam kunjungan itu, Menko Pangan mengecek sejumlah ruangan yang saat ini memasuki tahap akhir pengerjaan. Ia juga mengapresiasi peran TNI dan Polri dalam percepatan pembangunan KDMP, khususnya kontribusi Kodim 0701 Banyumas.
Gedung KDMP Kaliori ditargetkan mulai bisa dimanfaatkan masyarakat pada awal Februari 2026. Koperasi ini merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di desa.
Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol Inf Edward Deru Saka Samosir, menyampaikan pembangunan berjalan sesuai rencana.

“Kami memulai pembangunan pada November 2025 dan ditargetkan rampung awal Februari sesuai spesifikasi dari Agrinas,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Plt Bupati Bekasi Turun Langsung Evakuasi Warga Terdampak Banjir di Srimukti Tambun Utara

Penulis
Syifa
-

Banjir besar melanda Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, akibat luapan Sungai CBL yang dipicu jebolnya tanggul, pada Jum’at (23/1). Air sungai meluber ke kawasan permukiman hingga membuat wilayah tersebut tampak seperti lautan dan memutus aktivitas warga.

Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja turun langsung ke lokasi banjir untuk memimpin proses evakuasi warga bersama BPBD Kabupaten Bekasi, TNI/Polri dan unsur terkait lainnya. Kehadiran pimpinan daerah di lapangan dilakukan untuk memastikan proses penyelamatan berjalan cepat dan terkoordinasi, terutama bagi warga yang terjebak di rumahnya.

“Ya kita sedang ada di lokasi Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, ini seperti lautan ya karena Sungai CBL yang meluap akibat tanggul jebol, akhirnya air sungai masuk ke perkampungan. Saya bersama BPBD, Kepolisian dan TNI hari ini turun membantu mengevakuasi warga Srimukti yang terjebak banjir, terutama kaum ibu dan anak-anak,” terang Plt. Bupati Bekasi.

Asep Surya Atmaja mengatakan, prioritas utama penanganan difokuskan pada evakuasi kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, serta warga yang memiliki keterbatasan mobilitas. Tim gabungan melakukan penyisiran di titik-titik terdampak untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal, sekaligus mengevakuasi mereka ke lokasi yang lebih aman.

Selain evakuasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga melakukan langkah tanggap darurat, mulai dari pendataan warga terdampak, pemantauan kondisi tanggul Sungai CBL, hingga koordinasi lintas instansi guna mempercepat penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi warga.

Asep menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir di tengah masyarakat hingga kondisi benar-benar terkendali. Ia juga menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan langkah lanjutan, termasuk penanganan tanggul jebol dan upaya mitigasi agar banjir serupa tidak terus berulang.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengimbau masyarakat di wilayah rawan luapan Sungai CBL dan wilayah rawan banjir lainnya untuk tetap waspada, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta segera melaporkan apabila membutuhkan evakuasi atau bantuan darurat.

“Petugas gabungan masih bersiaga penuh untuk mengantisipasi potensi kenaikan debit air dan dampak lanjutan,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Langsung Lokasi Banjir Bandang dan Longsor di Bandung Barat, Wapres Pastikan Penanganan Cepat dan Terpadu

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dalam kunjungannya, Wapres menekankan agar proses pencarian dan pertolongan korban berjalan maksimal serta kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi. Kunjungan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah hadir cepat di tengah masyarakat terdampak bencana, mengutamakan keselamatan warga, serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Usai meninjau lokasi longsor, Wapres melanjutkan kunjungan ke Posko Pengungsian di Balai Desa Pasirlangu untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal serta memberikan dukungan langsung kepada para pengungsi. Pada kesempatan ini, ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi.

“Saya mohon maaf atas kejadian ini. Tim sudah turun semua ke lapangan dan kita upayakan semaksimal mungkin untuk pencarian korban,” ujar Wapres.

Lebih lanjut, ia meminta jajaran terkait agar memberikan perhatian prioritas terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Saya titip warga yang ada di pengungsian ini, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan difabel agar benar-benar diprioritaskan. Pastikan makan tiga kali sehari dan obat-obatan tersedia. Tim kesehatan harus siaga 24 jam,” pintanya.

Wapres juga menginstruksikan agar pemerintah daerah memastikan bantuan tepat sasaran, termasuk penanganan rumah-rumah yang rusak serta rencana relokasi dan perbaikan hunian, dengan tetap memperhatikan agar lokasi baru tidak terlalu jauh dari mata pencaharian warga.

“Rumah-rumah yang rusak akan diperbaiki. Jika perlu relokasi, mohon disosialisasikan dengan baik dan tidak terlalu jauh dari tempat asal serta sumber penghidupan warga,” kata Wapres.

Selain itu, Wapres menegaskan pentingnya penataan kembali lingkungan dan pengawasan alih fungsi lahan sebagai bagian dari upaya mitigasi agar bencana serupa tidak terulang di masa mendatang.

Posko Pengungsian Balai Desa Pasirlangu, saat ini menampung 230 jiwa, yang terbagi di dua ruangan, yakni ruang aula sebanyak 90 jiwa dan GOR sebanyak 140 jiwa. Untuk mendukung kebutuhan konsumsi, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat mendirikan dapur umum di SD Negeri 1 Pasirlangu, tidak jauh dari lokasi pengungsi.

Sebagai bagian dari penanganan terpadu lintas kementerian dan lembaga, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan penyelamatan jiwa serta perlindungan pengungsi.

“Kami mengutamakan penyelamatan jiwa. Operasi SAR dilakukan 24 jam nonstop karena masih ada puluhan warga yang dalam pencarian, bersamaan dengan perlindungan pengungsi dan pencegahan bencana susulan,” ujar Menko PMK.

Sementara itu, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Mohammad Syafii menyampaikan bahwa operasi pencarian dan pertolongan dikoordinasikan langsung oleh Basarnas dengan melibatkan ratusan personel gabungan serta dukungan sarana udara dan darat.

“Saat ini lebih dari 250 personel terlatih terlibat langsung dalam operasi SAR, didukung unsur udara dengan drone serta unsur darat. Operasi dilakukan bertahap demi keselamatan seluruh tim,” jelas Kepala Basarnas.

BNPB juga telah menerjunkan Tim Reaksi Cepat untuk melakukan kaji cepat dan pemetaan udara menggunakan drone. Untuk mengantisipasi bencana susulan dan mendukung operasi pencarian, BNPB juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah Jawa Barat, termasuk Bandung Raya.

Sebagai informasi, banjir bandang disertai tanah longsor di Bandung Barat yang terjadi pada Sabtu (24/01/2026) dini hari akibat curah hujan tinggi tersebut mengakibatkan 11 korban jiwa, sementara 79 warga lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

Selain Menko PMK dan Kepala Basarnas, turut mendampingi Wapres pada kesempatan ini, di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, serta Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri LH Tegaskan Longsor Cisarua Bandung Barat Jadi Momentum Evaluasi Total Tata Ruang Lanskap

Penulis
Syifa
-

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pemulihan lingkungan dan perbaikan tata ruang lanskap harus menjadi prioritas utama pascabencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Penegasan ini disampaikan Menteri Hanif saat meninjau langsung lokasi terdampak pada Minggu (25/1), sebagai respons cepat pemerintah untuk mengidentifikasi akar permasalahan lingkungan yang mengancam keselamatan masyarakat di kawasan tersebut. Dalam tinjauan tersebut, Menteri Hanif menyoroti pentingnya penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar fungsi ekologis kawasan tetap terjaga di tengah aktivitas pemanfaatan lahan.

Menteri Hanif menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh hanya bersifat darurat, melainkan harus berbasis kajian ilmiah yang komprehensif. KLH/BPLH akan segera menurunkan tim ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk mengevaluasi secara mendalam penyebab terjadinya longsor, terutama terkait perubahan fungsi lahan yang masif. Langkah ini diambil untuk merumuskan kebijakan penataan ruang yang lebih ketat guna memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Kami akan melibatkan para ahli untuk mengkaji penyebab utama longsor ini, sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut, terutama yang berkaitan dengan tata ruang agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Menteri Hanif di hadapan awak media di lokasi bencana.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Cisarua tercatat mengalami curah hujan selama empat hari berturut-turut dengan intensitas rata-rata 68 milimeter per hari. Meski menjadi pemicu, Menteri Hanif menjelaskan bahwa secara klimatologis, angka tersebut tidak tergolong ekstrem dibandingkan dengan wilayah lain, seperti di Sumatera yang memiliki intensitas hujan jauh lebih tinggi namun memiliki ketahanan lanskap yang berbeda. Hal ini mengindikasikan adanya kerapuhan pada struktur tutupan lahan di wilayah Bandung Barat yang perlu segera diperbaiki.

“Curah hujan ini memang menjadi pemicu, namun dengan intensitas sekitar 68 milimeter per hari, sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan beberapa kejadian bencana di wilayah lain. Ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang perlu kita evaluasi secara mendalam,” jelas Menteri Hanif.

Faktor tambahan tersebut diduga kuat berkaitan dengan karakteristik geologi, kemiringan lereng, serta pembukaan lahan untuk area pertanian masyarakat yang tidak mengindahkan kaidah pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Menteri Hanif mensinyalir adanya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan daya dukung lingkungan yang ada. Kondisi tutupan lahan yang kian menipis akibat alih fungsi menjadi lahan pertanian tanpa terasering atau penguatan vegetasi yang tepat memperbesar risiko pergerakan tanah saat hujan mengguyur.

Perubahan fungsi lahan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi faktor kunci meningkatnya risiko bencana, meski curah hujan tidak berada pada kategori ekstrem. Penataan ruang berkelanjutan dan pemulihan vegetasi pada lereng-lereng kritis menjadi solusi jangka panjang yang tidak bisa ditawar lagi,” tegas Menteri Hanif. Ia melanjutkan komitmen ini akan diwujudkan melalui pendampingan ketat KLH/BPLH terhadap pemerintah daerah dalam mengaudit rencana tata ruang serta memperkuat upaya mitigasi bencana berbasis ekosistem.

Sebagai langkah konkret, KLH/BPLH berkomitmen untuk mengawal proses pemulihan lingkungan pascabencana dengan mendorong peningkatan kepatuhan terhadap rencana tata ruang di seluruh wilayah Bandung Barat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi pertanian dengan kelestarian lingkungan demi melindungi keselamatan jiwa dan aset ruang hidup di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...508509510...4,887Halaman 509 dari 4,887