Beranda blog Halaman 510

Setahun Sekali Seumur Hidup, Presiden Jamin Cek Kesehatan Gratis bagi Seluruh Warga

Penulis
Syifa
-

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat modal manusia melalui sektor kesehatan, dengan menjamin layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh warga Indonesia secara rutin setiap tahun sepanjang hidup.

Dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) 2026, Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini lebih dari 70 juta masyarakat telah menerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer.

Program ini dirancang sebagai hak dasar masyarakat dan akan terus diperluas cakupannya hingga menjangkau seluruh populasi, dari anak-anak hingga orang dewasa.

Presiden Prabowo menekankan kebijakan CKG bukan merupakan program populis, melainkan langkah rasional untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui deteksi dini penyakit.

“Ini adalah program peningkatan produktivitas. Para ahli saya menyatakan bahwa dalam jangka panjang, kita akan menghemat miliaran dolar AS,” tegas Presiden Prabowo.

Seiring dengan penguatan skrining kesehatan, pemerintah juga mengakselerasi pemerataan akses kefarmasian melalui pembangunan 83.000 apotek desa yang menyediakan obat generik bersubsidi langsung kepada masyarakat.

Melalui penguatan modal manusia yang sehat dan berkualitas, pemerintah optimistis Indonesia dapat memutus rantai kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Dorong Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu di Papua Barat Daya

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong penanganan kawasan kumuh secara komperhensif, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah Papua Barat Daya. Penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik permukiman, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruarar Sirait saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Menteri PKP menjelaskan bahwa penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, penataan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), hingga pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Upaya tersebut akan dikolaborasikan dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan, termasuk melalui sinergi dengan PNM dan SMF.

“Konsepnya harus utuh. Tidak hanya rumah dan lingkungannya yang dibenahi, tetapi juga potensi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat akan didorong, dididik, dan dilatih agar mampu meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Menteri PKP.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga membahas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu instrumen penting dalam penanganan kawasan permukiman. Menteri PKP memastikan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya akan mendapatkan akses program BSPS secara adil dan proporsional.

Penetapan kuota BSPS dilakukan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS, wilayah Pulau Papua memiliki persentase penduduk miskin yang relatif tinggi sehingga menjadi prioritas dalam kebijakan perumahan nasional.

Selain BSPS, Menteri PKP mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai program perumahan lainnya, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembebasan PBB dan BPHTB, serta Kredit Program Perumahan (KPP), guna mendorong pembangunan kawasan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

“Manfaatkan Kredit Program Perumahan agar developer, kontraktor, toko bangunan, dan UMKM menyala,” tegas Menteri PKP.

Menteri PKP berharap melalui penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi dengan berbagai program perumahan dan pembiayaan, kualitas permukiman dan kehidupan masyarakat Papua Barat Daya dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bencana Hidrometeorologi Meluas di Lereng Gunung Slamet, Empat Kabupaten Terdampak

Penulis
Syifa
-

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum kejadian bencana hidrometeorologi yang meluas di kawasan lereng Gunung Slamet, Provinsi Jawa Tengah, akibat curah hujan tinggi dengan durasi panjang yang terjadi secara beruntun dalam beberapa hari terakhir. Rangkaian kejadian berupa banjir bandang, banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem tersebut telah menyebabkan korban jiwa, serta berdampak pada kerusakan infrastruktur, gangguan aksesibilitas wilayah dan pengungsian warga di Kabupaten Purbalingga, Pemalang, Brebes, serta Tegal.

Dari kawasan lereng sebelah timur Gunung Slamet yang mencakup wilayah Kabupaten Purbalingga, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang pada Jumat (23/1), di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Karangreja. Luapan sungai di wilayah hulu disertai material sedimen berupa lumpur, batu dan kayu menerjang permukiman serta menutup akses jalan di Desa Serang dan Desa Kutabawa.

Hasil kaji cepat sementara mencatat satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Selain itu, satu unit rumah mengalami kerusakan berat dan satu unit rumah rusak ringan akibat cuaca ekstrem. Banjir bandang juga mengakibatkan terisolirnya akses jalan menuju Dusun Gunung Malang dan Dusun Bambangan, serta putus totalnya Jembatan Kali Bambangan.

Sebanyak 31 kepala keluarga atau 110 jiwa mengungsi ke lokasi yang lebih aman di wilayah Desa Kutabawa. Hingga Sabtu (24/1) siang, hujan lebat masih terjadi dan pemadaman listrik di sejumlah titik menghambat komunikasi serta proses penanganan darurat.

Sementara itu, di lereng bagian utara Gunung Slamet dalam wilayah administrasi Kabupaten Pemalang, banjir bandang terjadi pada Jumat (23/1) sore hingga Sabtu (24/1) dini hari, sekitar pukul 17.30 WIB hingga 03.30 WIB. Curah hujan tinggi menyebabkan peningkatan debit aliran sungai secara signifikan yang memicu banjir bandang di Desa Gunungsari, Desa Penakir, dan Desa Jurangmangu, Kecamatan Pulosari, serta Desa Sima, Kecamatan Moga.

Dampak kejadian meliputi kerusakan empat unit rumah warga, satu unit fasilitas ibadah, serta kerusakan infrastruktur penghubung antarwilayah. Dua jembatan penghubung desa dilaporkan terputus dan Jembatan Sungai Reas mengalami kerusakan struktural.

Kejadian ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia, dua orang luka berat, sekitar 22 orang luka ringan, serta 119 warga mengungsi dan ditampung di Kantor Kecamatan Pulosari. Kondisi cuaca di wilayah terdampak masih sering hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kabut dan angin.

Kemudian, di kawasan lereng Gunung Slamet bagian barat atau wilayah Kabupaten Brebes, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang pada Sabtu (24/1) sejak pukul 05.00 WIB memicu kejadian banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Paguyangan.

Dampak yang ditimbulkan meliputi sembilan unit rumah rusak berat dan hanyut, dua unit rumah rusak sedang, serta 11 unit rumah terdampak. Selain itu, pohon tumbang menutup badan jalan dan menimpa jaringan listrik, terjadi pergerakan tanah di Dukuh Pengasinan, serta longsor pada tebing penahan Jalan Provinsi Sirampog-Tuwel.

Banjir Kali Keruh juga merusak ruas jalan kabupaten Adisana-Cilibur sepanjang kurang lebih 30 meter dengan tinggi talud sekitar lima meter, serta banjir bandang yang masuk ke permukiman warga di RT 01, 02, dan 04 RW 01. Hingga Sabtu siang, hujan masih berlangsung dan sebagian lokasi belum dapat dilakukan asesmen lanjutan akibat cuaca buruk dan padamnya aliran listrik.

Berikutnya, di bagian barat laut lereng Gunung Slamet, banjir bandang kembali terjadi di kawasan Obyek Wisata Guci, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, pada Sabtu (24/1) sekitar pukul 01.30 WIB. Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan banjir bandang pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Gung yang melintasi kawasan wisata tersebut.

BNPB mencatat kejadian ini merupakan banjir bandang kedua dalam waktu dekat di kawasan Obyek Wisata Guci. Dampak kejadian mengakibatkan perubahan morfologi alur sungai serta kerusakan sejumlah sarana dan prasarana wisata, antara lain ambruknya Jembatan Jedor dan jembatan di wilayah Pancuran 13, kerusakan area wisata Pancuran 13 dan Pancuran 5, kerusakan jembatan gantung Pancuran 5, serta satu unit excavator mini yang hanyut terbawa arus.

Tidak terdapat laporan korban jiwa maupun kerusakan rumah warga. Aktivitas wisata di beberapa titik terdampak dihentikan sementara guna mengurangi risiko terhadap keselamatan pengunjung.

Faktor Pemicu

Dari hasil kaji cepat BNPB yang mengacu pada analisis forensik bencana sementara, rangkaian kejadian ini turut dipengaruhi oleh karakteristik kawasan lereng Gunung Slamet yang memiliki topografi curam, jaringan sungai berhulu pendek, serta tingkat kerentanan tinggi terhadap peningkatan debit aliran permukaan (run off) saat hujan ekstrem.

Akumulasi curah hujan di wilayah hulu menyebabkan respons hidrologi yang cepat, memicu banjir bandang dengan muatan sedimen tinggi, serta meningkatkan potensi longsor pada lereng dan tebing sungai. Perubahan alur dan pendangkalan sungai pada sejumlah DAS turut meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir.

Sebagai upaya mitigasi, BNPB mendorong penguatan pengelolaan daerah aliran sungai dan kawasan lereng Gunung Slamet secara terpadu, antara lain melalui penataan dan normalisasi alur sungai, penguatan struktur pengaman tebing dan jembatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang di zona rawan banjir bandang dan longsor.

Peningkatan sistem peringatan dini berbasis curah hujan dan debit sungai, pembatasan aktivitas di kawasan wisata alam saat hujan lebat, serta penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat di wilayah hulu dan hilir DAS menjadi langkah penting dalam pengurangan risiko bencana.

Upaya Penanganan Darurat

Dalam penanganan darurat, BNPB bersama BPBD kabupaten terdampak dan BPBD Provinsi Jawa Tengah terus melakukan koordinasi lintas sektor. Upaya yang dilakukan meliputi evakuasi warga terdampak ke lokasi aman, pengamanan area berbahaya, pembersihan material banjir dan longsor, pembukaan akses jalan yang terputus, pendataan korban dan kerusakan, serta pengelolaan lokasi pengungsian.

Selain itu, sebagai langkah mitigasi cuaca ekstrem dan percepatan penanganan bencana hidrometeorologi, BNPB melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk wilayah Jawa Tengah yang dioperasikan melalui Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang. Kegiatan ini mencakup penaburan bahan semai NaCl (natrium klorida) dan CaO (kalsium oksida) untuk mereduksi curah hujan berlebih di wilayah hulu dan meminimalkan risiko banjir bandang serta mempercepat proses penanganan darurat di wilayah terdampak. Untuk kawasan Obyek Wisata Guci, koordinasi dilakukan dengan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah terkait pembenahan alur DAS Gung dan perencanaan pemasangan jembatan Bailey sebagai akses sementara.

BNPB mengimbau masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan lereng Gunung Slamet dan sepanjang alur sungai untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana susulan. Pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini, serta kepatuhan terhadap arahan petugas di lapangan, diharapkan dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana terhadap keselamatan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sinergi Indonesia-Mesir, Menag: Al-Azhar Siap Kirim Dosen Pendidikan Tinggi Keagamaan untuk Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa Indonesia akan memainkan peran strategis terutama, dalam bidang pendidikan dan pengembangan bahasa Arab.  Menurutnya, Al Azhar memberi sinyal positif atas kerja sama yang dijalin antara Indonesia dan Mesir.

“Al-Azhar sangat mendukung kerja sama antara kedua negara, bukan saja dari soal pendidikan, tapi berbagai macam kepentingan sebagai sesama negara mayoritas Muslim yang moderat,” ungkap Menag Nasaruddin sepulang dari kunjungan kerja ke Mesir atas mandat Presiden Prabowo di Tangerang, Kamis (22/1/2026).

Menag menjelaskan bahwa Al Azhar siap memberikan asistensi kepada perguruan tinggi keagamaan di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Tujuannya, menguatkan kapasitas institusi  agar menghasilkan lulusan yang lebih kompeten.

“Al-Azhar bersedia untuk memberikan asistensi terhadap perguruan tinggi-perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, UIN, IAIN, dan PTKIS untuk kendali mutu,” lanjutnya.

“Al-Azhar juga bersedia untuk mengirim dosen-dosen yang diperlukan oleh Indonesia, terutama Bahasa Arab dan juga 200 sampai 1000 tenaga ahli Bahasa Arab Mesir bersedia untuk datang ke Indonesia,” sambungnya.

Dikatakan Menag, pada April 2026, Pemerintah Mesir berencana melakukan kunjungan ke Indonesia untuk penandatanganan MoU dan membahas lebih lanjut program-program strategis yang akan dijalin antara Indonesia dan Mesir. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pendidikan tinggi Islam di Indonesia seiring dengan pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang semakin relevan dengan kebutuhan zaman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Siap Kolaborasi dengan DPD Sukseskan Green Villages

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susansto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menemui Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Pertemuan ini membahas soal tindak lanjut Lomba Green Villages Tingkat Nasional yang diungkapkan Ketua DPD saat menghadiri Hari Desa Nasional 2026.

Ketua DPD Sultan Baktiar mengatakan, lembaga yang dipimpinnya mengusung Green Democracy.

Tema ini kemudian diimplementasikan ke Green Parliament yaitu DPD menjadi lembaga yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Melihat momentum, Ketua DPD kemudian mengusulkan untuk diadakan Green Villages yang sesuai dengan nomenklatur DPD dengan menghadirkan desa-desa yang menjaga ekologi dan ekosistem, termasuk isu lingkungan seperti Perubahan Iklim.

“Kami kolaborasi dengan Kemendes karena leading sector terkait desa,” kata Ketua DPD.

Mendes Yandri menyambut baik ide Green Villages yang digagas oleh Ketua DPD.

“Kolaborasi ini sangat menguntungkan desa-desa dan menjawab sejumlah tantangan,” kata Mendes Yandri.

Kemendes PDT bakal segera menindaklanjuti dengan salah satunya menyurati Para Kepala Desa.

Kemendes juga bakal segera detailkan dengan membuat petunjuk teknis agar bisa diaplikasikan di lapangan.

Kemendes juga punya program senada yaitu Desa Tematik, Desa Wisata dan Desa Ekspor.

“Program ini bungkus besarnya adalah Green Villages,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri juga sempat ungkapkan isu yang lain yaitu Desa dalam Kawasan Hutan sebagai tindaklanjut rapat perdana dengan Pansus Reforma Agraria yang dibentuk DPR.

“Ada ribuan desa dalam kawasan hutan dan bahkan ada yang 100 persen berada dalam kawasan hutan,” kata Mendes Yandri.

Hal ini menimbulkan masalah yang banyak, maka perlu ditemukan solusi konkrit dengan memohon dukungan dari DPD.

“Hingga nanti desa-desa dalam kawasan hutan ini bisa membangun, tidak kriminalisasi dan sebagainya. Negara harus hadir agar warga di desa bisa tenang,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Ketua DPD didampingi Ketua Komite II Badikenita Beru Sitepu, Ketua Komite III Filep Wamafma, Ketua Komite IV Ahmad Nawardi dan Sekjen DPD Mohammad Iqbal.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Staf Khusus M Khoirul Huda, Staf Ahli Menteri Sugito dan Bito Wikantosa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Upaya Atasi Masalah Pertanahan dalam Kawasan Hutan, Menteri Nusron: Sudah Miliki MoU dengan Menteri Kehutanan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Keberadaan sejumlah desa yang berada di dalam kawasan hutan kerap menimbulkan konflik agraria serta ketidakpastian status hukum atas tanah masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian ATR/BPN memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang, salah satunya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementerian/lembaga (K/L), termasuk Kementerian Kehutanan, pada 17 Maret 2025. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam penegasan batas dan kepastian status kawasan hutan, sekaligus sebagai dasar penyelesaian berbagai konflik agraria yang selama ini terjadi.

“Terkait kawasan hutan ini, Bapak-bapak sekalian, sebenarnya kita sudah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kehutanan. Kita menggunakan rezim hukum mana yang lebih dahulu berlaku,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja (Raker) Tim Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria, Rabu (21/01/2026), di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta.

Melalui MoU tersebut, disepakati penerapan prinsip hukum lex prior tempore potior jure, yakni ketentuan yang lebih dahulu berlaku menjadi dasar dalam penyelesaian. Apabila sertipikat hak atas tanah terbit lebih dahulu sebelum penetapan kawasan hutan, maka penetapan kawasan hutan harus disesuaikan. Sebaliknya, jika penetapan kawasan hutan telah ada terlebih dahulu, maka sertipikat yang terbit setelahnya wajib dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menteri Nusron juga menyoroti persoalan belum tegasnya batas antara kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL). Padahal, ketentuan mengenai tata batas dan pemasangan patok pada proses pelepasan kawasan telah diatur secara normatif. Namun, implementasi di lapangan menghadapi tantangan besar, mengingat luas wilayah yang harus dipetakan serta risiko pergeseran patok.

“Tidak mungkin kita memasang patok sampai jutaan kilometer. Karena itu, satu-satunya jalan adalah melalui kesepakatan dengan kementerian kehutanan dan pembenahan peta yang akurat melalui one map policy,” sambung Menteri Nusron.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak hanya membutuhkan regulasi yang jelas, tetapi juga kelembagaan yang kuat untuk mengatasi persoalan koordinasi lintas sektor. “Saya kira MoU antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan merupakan embrio untuk melahirkan dua hal penting, yaitu pembaruan regulasi serta penguatan kelembagaan yang baru,” ujarnya.

Raker tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, dan diikuti oleh Ketua Panitia Tim Pansus DPR RI Penyelesaian Konflik Agraria, Siti Hediati Soeharto, serta sejumlah Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala dalam Kabinet Merah Putih. Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Direktur Jenderal Penataan Agraria sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenag Sebut Zakat dan Wakaf Harus Jadi Kekuatan Pembangunan Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i menegaskan bahwa zakat dan wakaf tidak lagi bisa diposisikan sebatas aktivitas kedermawanan umat, melainkan harus menjadi instrumen negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Hal itu disampaikan Romo Syafi’i saat membuka Seminar Nasional Forum Manajemen Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Menurut Wamenag, potensi zakat dan wakaf nasional sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi zakat nasional tercatat mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, sementara wakaf uang mencapai sekitar Rp180 triliun per tahun. Namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari angka tersebut.

“Masalahnya bukan pada umat, tapi pada sistem dan tata kelola. Zakat dan wakaf tidak boleh terus berjalan sendiri sebagai filantropi sukarela, tapi harus terhubung dengan agenda besar negara,” ujar Wamenag, Jumat (23/1/2026).

Ia menekankan, zakat dan wakaf harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif bangsa untuk menjawab tantangan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi umat. Landasan hukumnya pun sudah jelas, sejalan dengan arah kebijakan ekonomi syariah nasional dan misi pembangunan pembiayaan berbasis wakaf.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan menyoroti masih terbatasnya pengelolaan wakaf yang selama ini berkutat pada empat sektor, yakni masjid, makam, mushola, dan madrasah. Ia menegaskan perbedaan karakter zakat dan wakaf perlu dipahami bersama.

“Zakat memang harus dibagikan sampai habis, tapi wakaf harus dijaga keutuhannya dan justru bisa diinvestasikan agar manfaatnya terus berkembang. Karena itu, kolaborasi dengan akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media menjadi kunci,” jelasnya.

Melalui forum ini, Wamenag berharap lahir keberanian baru untuk menjadikan zakat dan wakaf sebagai pilar pembangunan nasional, bukan sekadar wacana tahunan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Deklarasi Indonesia Bersinar, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perang Terhadap Narkoba

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Akselerasi Asta Cita Presiden RI dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Bersih Narkoba (Bersinar) Menuju Indonesia Emas di GOR Bukit Tunjuk, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Kamis (22/1/26).

Mendes Yandri menegaskan komitmen Kementerian yang dipimpinnya untuk menyatakan perang terhadap narkoba yang disebutnya telah mulai memasuki desa-desa. Salah satunya dengan Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) yang berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Narkoba ini telah menyusup hingga ke dusun-dusun dan ini lampu kuning buat kita karena narkoba menyelinap tanpa kita sadari,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri mengajak seluruh kalangan untuk bersatu melawan Narkoba dan menjadikan sebagai musuh bersama untuk diberantas, termasuk dengan ancaman Judi Online.

Kemendes PDT bakal menggiatkan kegiatan-kegiatan positif ke desa-desa agar generasi muda dan warga desa selalu bergerak melakukan hal-hal yang positif. Lewat 12 Porgram Priotas, Kemendes mengajak warga desa untuk berpartisipasi di dalamnya.

Saat ini, kata Mendes Yandri, Kemendes telah menggiatkan Desa-desa tematik yaitu Desa Ikan Nila, Desa Ayam petelur hingga Desa Daging yang nantinya diharapkan bakal menjadi pemasok bagi program Makan Bergizi Gratis.

Program Desa Tematik ini juga, bukan hanya melahirkan kegiatan positif tapi juga bakal memberikan efek circular economy yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Selain itu ada Desa Ekspor dan Desa Wisata, Itu cara kita menjawab beberapa persoalan di negeri ini dengan hal-hal yang positif,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

“Dari Lahat hari ini, Kita gaungkan, kita mantapkan hati bahwa narkoba adalah musuh nyata hari ini,” kata MendesYandri.

Sementara itu, Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto berharap generasi muda yang rentang usia 16 – 35 Tahun harus miliki ketahanan yang kuat untuk menghindari Narkotika

“Anak muda harus miliki Ilmu Agama yang kuat dan literasi yang kuat tentang Narkotika,” kata Komjen Suyudi.

Komjen Suyudi mengingatkan jika saat ini Narkotika telah berwujud bukan hanya Ganja, Sabu-sabu, Kokain dan Ekstasi.

Narkotika juga dikemas ke Liquid Vape dan Minuman Sachet.

Komjen Suyudi juga ucapkan terima kasih kepada Para Kepala Desa yang telah menyiapkan Relawan Anti Narkoba.

Acara ini dirangkaikan Deklarasi Indonesia Bersinar ( Bersih dari Narkoba ) sebagai wujud nyata komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Mendes Yandri bersama Kepala BNN Komjen Suyudi juga mengunjungi Kantor BNN Kabupaten Lahat.

Turut hadir, Anggota DPR Sri Meliyana, Wakil Gubernur Cik Ujang, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Kakor Binmas Irjen Kalingga, Prof Yuddy Krisnandi, dan Forkompimda Kabupaten Lahat.

Mendampingi Mendes Yandri, Dirjen PEID Tabrani dan Kepala BPI Mulyadin Malik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Disrupsi Digital, Diskominfo Kaltim Dorong Jurnalis Tetap Relevan dan Beretika

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sinergi antara pemerintah dan media massa menjadi fondasi penting dalam membangun wajah daerah. Hal inilah yang ditekankan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal membuka secara resmi kegiatan Retreat JMSI Kaltim 2026, Rabu (21/1). Hadir mewakili Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum), Faisal juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya retreat jurnalis pertama di Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut Faisal menegaskan bahwa insan pers saat ini menghadapi tantangan besar di tengah derasnya disrupsi media digital. Kecepatan arus informasi yang kian tak terbendung membuat siapa pun dapat menjadi produsen berita, tanpa selalu disertai tanggung jawab jurnalistik.

Menurut Faisal, media profesional kini tidak hanya bersaing dengan sesama perusahaan pers, tetapi juga dengan akun media sosial, buzzer, hingga news influencer yang mampu menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Kondisi ini, kata dia, menuntut media arus utama untuk semakin memperkuat integritas, kompetensi, dan etika.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi media. Bagaimana media yang legal, kompeten dan beretika tetap relevan serta dipercaya publik di tengah banjir informasi instan,” ujar Faisal.

Ia menilai tema retreat “Jurnalis Masa Kini di Tengah Disrupsi Media dan Turbulensi Ekonomi Daerah” sangat kontekstual dengan situasi saat ini. Perubahan teknologi, menurutnya, tidak hanya menuntut adaptasi teknis, tetapi juga perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan strategi bertahan bagi insan pers.

Faisal menuturkan bahwa retreat ini bukan sekadar agenda berkumpul, melainkan ruang refleksi dan introspeksi bagi jurnalis untuk menata kembali arah serta peran profesinya. Ia berharap interaksi aktif antara narasumber dan peserta dapat menjadikan kegiatan ini benar-benar bermakna.

Di sisi lain, Faisal juga mengingatkan pentingnya membangun relasi yang sehat antara media, pemerintah dan dunia usaha. Menyampaikan hal-hal positif tentang daerah, tegasnya, bukan berarti menjadi corong kekuasaan, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem informasi dan ekonomi yang berimbang.

“Jika sebuah daerah terus diberitakan secara negatif tanpa keseimbangan, investor bisa enggan masuk dan ekonomi melemah. Pada akhirnya, media juga yang akan merasakan dampaknya,” ujarnya.

Ia berharap Retreat JMSI Kaltim Tahun 2026 mampu melahirkan jurnalis yang berpikir lebih jernih, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki daya juang yang kuat di tengah tantangan zaman.

Kegiatan Retreat JMSI Kaltim Tahun 2026 resmi dibuka dan diharapkan menjadi ruang belajar serta bertumbuh bagi insan pers di Kalimantan Timur. Retreat ini diikuti oleh 25 peserta dari Kutai Kartanegara dan Samarinda, terdiri atas 13 wartawan perempuan dan 12 wartawan laki-laki.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Nilai Dana Umat Jadi Solusi Keterbatasan Anggaran Layanan Keagamaan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Keterbatasan anggaran negara dibandingkan dengan besarnya kebutuhan layanan keagamaan umat menjadi tantangan Kementerian Agama. Menurut Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, itu dapat dijawab melalui pengelolaan dan integrasi dana umat secara profesional dan akuntabel dalam Rapat Kerja Nasional Ditjen Bimas Islam di Jakarta.

“Antara harapan umat dan kemampuan anggaran negara itu ada jarak. Pemerintah tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan keagamaan jika hanya mengandalkan APBN. Karena itu, kita harus mencari jalan lain yang lebih berkelanjutan,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar, Jumat (23/1/2026).

Menag memandang dana umat sebagai salah satu solusi strategis untuk menjembatani keterbatasan tersebut. Ia menyebut potensi infak sangat besar, terutama untuk kebutuhan umat yang tidak dapat dibiayai melalui skema zakat.

“Saya pernah menghitung-hitung bahwa kalau kita manage infak itu sekitar 500 triliun. Infak itu beda dengan zakat karena zakat punya asnaf, sementara orang tua, istri, dan anak tidak boleh diberikan zakat. Semua yang tidak ter-cover dalam asnaf dan untuk kepentingan umat itu adalah infak,” kata Menag.

Selain infak, Menag juga menyinggung belum optimalnya penghimpunan zakat dan wakaf. Ia menilai lemahnya konsep dan efisiensi pengelolaan menyebabkan potensi besar dana umat belum termanfaatkan secara maksimal.

“Seharusnya kita bisa mengumpulkan zakat 327 triliun per tahun, tapi kemampuan kita baru sekitar 41 triliun. Wakaf juga seharusnya 187 triliun, tapi yang terkelola hanya sekitar 3 triliun. Ini menunjukkan pengelolaan kita masih sangat lemah,” ujarnya.

Menag juga memaparkan potensi dana keagamaan lain seperti kurban, fidya, dan kafarat yang dinilainya sangat besar jika dikelola secara terintegrasi. Menurutnya, skema pengelolaan yang baik dapat membuat distribusi dana lebih efisien dan tepat sasaran.

“Total kurban umat Islam Indonesia itu sekitar 34 triliun dan fidya bisa mencapai 2,5 triliun. Kafarat pun kalau dihimpun bisa sekitar 500 miliar, tetapi banyak orang tidak tahu harus membayar ke mana. Kalau kita bikin sistem yang baik, orang tidak merasa malu dan dana itu bisa dimanfaatkan,” kata Menag.

Dalam arahannya, Menag juga secara menyebut mengenai iwadh perceraian yang dinilai belum tertata dengan baik. Menag meminta jajaran Ditjen Bimas Islam menelusuri tata kelola dana tersebut.

“Dalam kasus perceraian itu walaupun hanya nominal sepuluh ribu rupiah, tapi kalau dikalikan jumlah kasus, setiap tahun bisa mencapai 10 triliun. Saya minta ditelusuri iwadh itu ke mana dan bagaimana pengelolaannya.” tegasnya.

Menag menyampaikan bahwa jika dana umat dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi, maka umat Islam Indonesia sejatinya mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada negara. Ia menilai optimalisasi dana umat akan memperkuat pelayanan keagamaan sekaligus memberi ruang bagi negara untuk fokus pada pembangunan infrastruktur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...509510511...4,887Halaman 510 dari 4,887