Beranda blog Halaman 511

Perkuat Sinergi Antarinstansi, Bea Cukai Tingkatkan Pengawasan Obat, Makanan, dan Narkotika

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bea Cukai perkuat pengawasan terhadap barang berisiko melalui sinergi lintas instansi. Pada Januari 2026, penguatan koordinasi dilakukan di dua wilayah, yakni Bea Cukai Belawan bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan, serta Bea Cukai Palangkaraya dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menyampaikan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks. Menurutnya, sinergi memungkinkan pengawasan dilakukan secara menyeluruh sejak di pintu masuk negara.

Di Sumatra Utara, Bea Cukai Belawan bersama BBPOM Medan memperkuat pengawasan obat dan makanan melalui koordinasi pendokumentasian kinerja pengawasan terpadu. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 20 Januari 2026, di Kantor Bea Cukai Belawan ini bertujuan memastikan proses pengawasan berjalan efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi mencakup pengawasan pemasukan barang, pertukaran data dan informasi, serta evaluasi pelaksanaan pengawasan yang telah berjalan.

Budi menjelaskan bahwa sinergi ini memiliki peran strategis sebagai dasar evaluasi dan penguatan kebijakan pengawasan ke depan. Ia menegaskan bahwa Bea Cukai, sebagai community protector, tidak hanya berfokus pada penerimaan negara, tetapi juga bertanggung jawab melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi standar.

“Sinergi dengan BPOM memastikan aspek kepabeanan dan keamanan produk dapat diawasi secara komprehensif,” jelasnya.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, Bea Cukai Palangkaraya memperkuat sinergi dengan BNNP Kalimantan Tengah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan pada Senin (19/01), yang memfokuskan pada tantangan pengawasan dan potensi penyelundupan narkotika melalui jalur kepabeanan dan lintas wilayah.

Menurut Budi, pengawasan narkotika membutuhkan sistem yang terintegrasi dan berlapis, mengingat modus penyelundupan yang terus berkembang. Oleh karena itu, Bea Cukai dan BNNP Kalimantan Tengah berkomitmen memperkuat koordinasi, kerja sama operasional, serta pertukaran informasi dalam pengawasan.

Melalui penguatan sinergi di Belawan dan Palangkaraya, Bea Cukai berharap pengawasan terhadap obat, makanan, dan narkotika dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pengawasan yang kuat di hulu menjadi fondasi penting dalam melindungi masyarakat serta menjaga keamanan dan kesehatan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Imipas Tegaskan Layanan Keimigrasian Dapat Menerima PNBP dari Luar Negeri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Hingga saat ini layanan keimigrasian merupakan satu-satunya sektor yang secara khusus telah diatur dan difasilitasi untuk menerima pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari luar negeri. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi, Kamis (22/1). Berpusat di Politeknik Pengayoman Indonesia Tangerang, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemahaman jajaran Imigrasi dalam memahami Rencana Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tahun 2026.

Ketentuan tersebut diberlakukan guna mendukung pelayanan keimigrasian, khususnya permohonan visa bagi warga negara asing (WNA) yang berada di luar wilayah Indonesia. Mengingat karakteristik layanan tersebut bersifat lintas negara, pemerintah menetapkan mekanisme pembayaran PNBP yang dapat dilakukan dari luar negeri melalui sistem dan mitra pembayaran internasional yang telah ditunjuk.

Pengaturan ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan 7/PMK.02/2023 yang secara khusus mengatur tata cara pembayaran PNBP layanan keimigrasian dari luar negeri, termasuk mekanisme pengelolaan, penyetoran, serta akuntabilitas penerimaan negara. Hal tersebut tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa pembayaran tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari luar negeri atau dalam negeri menggunakan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing atau nonbank yang berasal dari luar negeri.

Wamen Imipas menegaskan bahwa pada prinsipnya PNBP dibayarkan di dalam negeri melalui sistem penerimaan negara. Namun, untuk menjamin efektivitas pelayanan publik dan meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat internasional, pemerintah memberikan pengecualian khusus pada layanan keimigrasian.

Sementara itu, kementerian dan lembaga lain yang juga mengelola PNBP belum memiliki pengaturan teknis khusus terkait pembayaran PNBP dari luar negeri. Oleh karena itu, hingga saat ini pembayaran PNBP dari luar negeri secara resmi baru diterapkan pada layanan keimigrasian.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Silmy Karim menyampaikan rasa bangganya terhadap capaian kinerja dan dedikasi seluruh jajaran imigrasi.

“Dinamika transisi organisasi yang telah kita lalui, membuktikan dedikasi luar biasa seuruh jajaran imigrasi. Saya bangga pernah menjadi bagian dan kini terus membersamai keluarga besar ini dalam mengukir berbagai capaian,” ujar Wamen Imipas.

Kemenimipas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap kebutuhan global. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya mendukung mobilitas internasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenkomdigi Nezar Patria: Pemulihan Jaringan Telekomunikasi di Aceh Capai 99 Persen

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemulihan infrastruktur digital di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, tingkat ketersediaan jaringan telekomunikasi di Aceh telah mencapai sekitar 99 persen.

Hal tersebut disampaikan Nezar Patria usai kegiatan nonton bareng film dokumenter Tembus dan diskusi bersama Relawan Aceh Tangguh di Perpustakaan Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Nezar menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pemulihan jaringan telekomunikasi sebagai bagian dari upaya memastikan layanan publik dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal, seiring dengan berangsur pulihnya pasokan listrik di wilayah terdampak bencana.

“Dalam masa pemulihan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Komdigi untuk memulihkan jaringan telekomunikasi di Aceh, saat ini kami telah memulihkan jaringan di seluruh daerah terdampak bencana di Aceh. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan (uptime) jaringan telekomunikasi di Aceh saat ini mencapai sekitar 99 persen,” ujar Wamen Nezar Patria.

Meski demikian, pemerintah masih melakukan pemantauan intensif, khususnya di wilayah yang mengalami dampak bencana cukup berat. Menurut Nezar, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi teknis di lapangan.

“Khusus di daerah terdampak berat seperti Aceh Tamiang, kami terus melakukan pemantauan. Saat ini tingkat ketersediaan jaringannya berada di angka 92 persen, sementara di Aceh Tengah sekitar 96 persen. Wilayah lainnya juga terus kami tingkatkan, namun kondisinya sudah berada di atas 90 persen. Secara keseluruhan, jaringan telekomunikasi di Aceh telah membaik seiring dengan membaiknya pasokan listrik,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa perbaikan jaringan telekomunikasi di Aceh berjalan seiring dengan membaiknya pasokan listrik, sehingga operasional jaringan dapat kembali stabil.

Nezar Patria juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah kecil infrastruktur telekomunikasi yang mengalami kerusakan teknis akibat banjir. Namun, kerusakan tersebut bersifat terbatas dan telah masuk dalam tahap penanganan lanjutan.

“Pada umumnya jaringan sudah kembali menyala, kecuali beberapa BTS di sejumlah titik yang mengalami kerusakan teknis akibat hantaman banjir. Hal tersebut akan kami atasi. Jumlahnya tidak banyak, sekitar tiga titik,” ungkap Wamen Nezar.

Dalam proses pemulihan tersebut, Nezar menekankan pentingnya peran relawan yang berada langsung di lapangan. Menurutnya, laporan para relawan sangat membantu pemerintah dalam memperoleh gambaran faktual kondisi wilayah terdampak, termasuk di area yang belum sepenuhnya terjangkau layanan maupun pemberitaan media.

“Apa yang dilakukan para relawan sangat penting sebagai masukan bagi pemerintah, karena mereka berada langsung di lapangan dan menjangkau titik-titik yang mungkin belum terjangkau maupun diberitakan oleh media. Laporan dari para relawan tersebut membantu kami memperoleh informasi yang lebih valid dan terpercaya mengenai kondisi di lapangan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Demak Pastikan Pelayanan Publik Tetap Optimal di Tengah Tantangan Anggaran

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Bupati Demak Eisti’anah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun dihadapkan pada tingginya belanja pegawai dan keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Bupati Eisti’anah dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2027 yang digelar di Gedung Gradhika Bina Praja, Kamis (22/1/2026).

Dalam paparannya, Eisti’anah mengungkapkan bahwa struktur belanja daerah Kabupaten Demak pada tahun 2025 masih didominasi oleh belanja pegawai. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dinilai belum dapat berjalan optimal jika dibandingkan dengan kewajiban belanja (mandatory spending) yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Ini menjadi evaluasi kita bersama untuk pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengawal dan memberikan dukungan agar seluruh program dapat berjalan dengan lancar”, kata Eisti.

Ia juga menjelaskan bahwa banyaknya agenda dan program pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah. Situasi tersebut, menurutnya, tidak hanya dialami Kabupaten Demak, tetapi hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2026 tercatat mengalami penurunan.

“Mandatory dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah juga harus selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Demak”, jelasnya.

Meski demikian, Bupati Eisti’anah menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah, tanpa mengesampingkan kebijakan pemerintah pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

“Kita harus kerja cepat, kerja cerdas, dan berinovasi, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana dengan baik. Agenda ini rutin setiap tahun dan kami harapkan bukan sekadar seremonial, tetapi benar-benar menyerap masukan masyarakat”, tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak, Khomarudin, memaparkan sejumlah capaian indikator makro daerah. Ia menilai Kabupaten Demak memiliki posisi strategis karena berada di sekitar kawasan industri Semarang serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan Batang, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Khomarudin, angka pengangguran di Kabupaten Demak menunjukkan tren penurunan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 tercatat sebesar 5,28 persen, meningkat menjadi 6,11 persen pada 2022, kemudian menurun menjadi 5,38 persen pada 2023, 4,75 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 4,58 persen pada 2025.

“Kemungkinan penurunan ini dipengaruhi oleh keberadaan kawasan industri”, terangnya.

Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Demak juga terus mengalami peningkatan. Pada 2021 tercatat sebesar 66,23 persen, naik menjadi 66,97 persen pada 2022, melonjak ke 70,76 persen pada 2023, meningkat menjadi 72,23 persen pada 2024, dan mencapai 73,04 persen pada 2025.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang mengusung tema “Menguatkan Sektor Unggulan Daerah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi” tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Ketua DPRD Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, Kepala BPS Kabupaten Demak, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, pimpinan instansi vertikal, LSM, tokoh masyarakat, pelaku usaha, akademisi, organisasi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, hingga forum anak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Rini: Transformasi Pelayanan Publik Diarahkan Berbasis Kebutuhan Manusia

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan manusia, agar negara benar-benar hadir melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan riil di setiap tahap kehidupan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa kebijakan pelayanan publik harus berada pada titik temu antara peran negara dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan semakin dekat dan responsif dalam mengakomodasi kebutuhan warga.

“Transformasi pelayanan publik harus dapat menghadirkan standar layanan yang lebih spesifik dan mengambil dari kacamata masyarakat atau user experience_saat mengakses layanan. Semakin pemerintah dekat dengan masyarakat, maka semakin baik,” ungkap Menteri Rini saat bertemu dengan Head of Government Finances and Public Service Performances Prospera Indonesia Roksana Khan, Kamis (22/1/2026).

Dalam upaya mewujudkan transformasi tersebut, Kementerian PANRB menjalin kerja sama dengan Prospera (Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi). Kolaborasi ini menghasilkan riset komprehensif mengenai kondisi dan tantangan pelayanan publik di Indonesia.

Menurut Menteri Rini, riset Prospera tidak hanya memotret kondisi pelayanan publik saat ini, tetapi juga memberikan arah pengembangan layanan agar transformasi berjalan dengan basis kebutuhan manusia dan siklus kehidupan.

“Hasil riset ini dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pelayanan publik ke depan agar masyarakat menjadi pusat dari pelayanan publik, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat diakomodir,” lanjut Menteri Rini.

Ia menambahkan, rekomendasi dari riset tersebut dapat menjadi referensi strategis dalam perumusan kebijakan pelayanan publik ke depan, dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat layanan.

“Dalam menjalankan pelayanan publik yang berbasis pada kebutuhan manusia, maka pemerintah harus dapat proaktif, inovatif, serta problem solving dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Head of Government Finances and Public Service Performances Prospera Indonesia Roksana Khan menyampaikan bahwa tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk melayani masyarakat. Riset yang dilakukan oleh Prospera ini juga memuat mengenai rekomendasi implementasi pelayanan publik berbasis kebutuhan manusia.

“Hasil dari riset ini akan dijadikan sebagai suatu pedoman yang dapat digunakan untuk transformasi pelayanan publik di Indonesia dan diharapkan dapat diimplementasikan di berbagai instansi pemerintah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Tinjau Langsung Jalur Kereta Api Terdampak Banjir

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau langsung jalur kereta api lintas Pekalongan–Sragi yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrem, Rabu (21/1). Peninjauan dilakukan untuk memastikan langkah penanganan berjalan cepat dan optimal, serta keselamatan perjalanan kereta api tetap terjaga. Saat ini 85% perjalanan kereta telah pulih dan berjalan normal.

“Kami menyampaikan keprihatinan atas banjir yang terjadi di Jawa Tengah karena berdampak pada keselamatan masyarakat dan kelancaran transportasi, khususnya operasional kereta api. Untuk itu, siang ini saya melihat langsung beberapa titik jalur kereta api yang masih tergenang. Beberapa langkah sudah dilakukan dan masih akan dilakukan penanganan lanjutan,” ujar Menhub Dudy.

Kemenhub, melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sejak awal kejadian telah melakukan koordinasi intensif dengan PT KAI, BMKG, pemerintah daerah, serta aparat setempat. Keputusan teknis operasional diambil secara cepat dan terukur tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

Saat ini jalur kereta api yang terdampak banjir sudah dapat dilalui dengan pengaturan khusus. Pembatasan kecepatan diterapkan dengan maksimal 40 km/jam pada jalur hulu dan 30 km/jam pada jalur hilir sebagai langkah preventif.

“Demi keselamatan, kami telah melakukan pembatasan kecepatan di jalur yang masih ada genangan air. Oleh karena itu, memang masih ada keterlambatan perjalanan dikarenakan pengurangan kecepatan kereta ini. Akan tetapi, saat ini berdasarkan data KAI, 85% perjalanan kereta telah pulih dan berjalan normal. Sementara 15% lainnya masih ada keterlambatan,” jelas Menhub Dudy.

Sementara itu, Direktur Utama PT. KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa sejak tanggal 16 hingga 19 Januari 2026, terdapat dua titik utama yang terdampak genangan air di wilayah Pekalongan. Dampak tersebut menyebabkan 124 perjalanan kereta api penumpang terpaksa dibatalkan.

“KAI memberlakukan pengembalian bea tiket 100 persen bagi seluruh pelanggan terdampak pembatalan, dengan batas waktu pengajuan hingga tujuh hari. Saat ini, proses refund telah berjalan dan dimanfaatkan oleh pelanggan,” jelas Bobby.

Selain refund, PT. KAI juga melakukan service recovery bagi pelanggan yang mengalami keterlambatan perjalanan, serta operation recovery untuk memulihkan keandalan prasarana.

Dalam penanganan darurat, PT. KAI telah melakukan peninggian jalur rel setinggi 23 sentimeter dan akan melanjutkan pekerjaan penguatan prasarana dengan rencana peninggian hingga maksimal 50 sentimeter sepanjang kurang lebih 600 meter, termasuk penyesuaian struktur jembatan dan emplasemen yang sebelumnya teridentifikasi mengalami cekungan.

Kemenhub akan terus melakukan monitoring intensif 24 jam terhadap kondisi jalur rel dan cuaca. Tim prasarana dan sarana perkeretaapian juga dikerahkan untuk menurunkan air dan membersihkan material banjir di jalur rel. Pemerikaaan juga dilakukan secara menyeluruh terhadap konstruksi rel, bantalan, dan jembatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bekasi Minta Perbaikan Permanen Tanggul Sungai Citarum di Muaragembong

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan perbaikan tanggul kritis Sungai Citarum secara permanen di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya di Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong.

Hal ini ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja saat meninjau lokasi tanggul Sungai Citarum yang jebol bersama BPBD, BBWS, Camat Muaragembong dan lintas sektor terkait lainnya di Kp. Bendungan, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong pada Rabu (21/1).

Plt Bupati Bekasi mengatakan Pemkab Bekasi telah berkoordinasi dengan BBWS untuk penanganan tanggul jebol tersebut sebagai upaya preventif agar tidak terjadi hal serupa di masa mendatang.

“Tadi saya sudah berbicara dengan pihak BBWS, anggarannya sudah disiapkan dan kami ingin penanganan dilakukan secepat mungkin sebagai upaya pencegahan (preventif), sehingga ke depannya jangan sampai terjadi jebol lagi untuk kedua kalinya,” ujarnya.

Asep mengungkapkan, berdasarkan hasil identifikasi sementara dari BBWS, terdapat 5 titik tanggul kritis di wilayah Kecamatan Muaragembong. Selain itu, titik rawan tanggul kritis juga ditemukan di wilayah Kecamatan Cabangbungin dan Pebayuran.

Lebih lanjut, Pemkab Bekasi juga mengusulkan kepada BBWS supaya konsep pembangunan tanggul permanen di wilayah Muaragembong bisa seperti tanggul Sheet Pile Steel (SSP) seperti yang ada di Kalimalang.

“Nanti akan kita ajukan ke pemerintah pusat. Kami ingin tanggul dipatenkan seperti tanggul SSP di Kalimalang. Nah katanya juga ini tinggal menunggu Detail Engineering Design (DED), karena ini merupakan kewenangan pusat,” jelas dr Asep.

Selain itu, Pemkab Bekasi juga berencana akan mengajukan kepada Gubernur Jawa Barat agar dapat mendorong percepatan penanganan permanen di wilayah Bekasi yang dilintasi Sungai Citarum.

“Kami akan mengajukan kepada Pak Gubernur agar nanti didorong ke pemerintah pusat. Untuk wilayah Bekasi yang berkaitan dengan Sungai Citarum, kami ingin dibangun seperti di Kalimalang sehingga ke depan diharapkan tanggul tidak mudah jebol lagi,” terangnya.

Asep juga menyampaikan pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait jebolnya tanggul pada malam sebelumnya. Berkat respon cepat dari lintas sektor terkait kondisi darurat dapat segera diantisipasi.

“Alhamdulillah penanganan awal berjalan baik, yang sebelumnya jebol kini sudah dibuat lebih landai sehingga akhirnya mengurangi tekanan air. Terima kasih kepada lintas sektor terkait yang sudah bahu-membahu melakukan penanganan awal,” ujarnya.

Terkait kerusakan rumah warga akibat tanggul jebol di Muaragembong, Plt Bupati menegaskan pemerintah daerah akan mengupayakan untuk membantu warga terdampak.

“Jadi ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah. Kami akan usahakan jika memang masih tersedia anggaran akan kita bantu melalui APBD, jika tidak akan kita upayakan melalui Baznas atau CSR,” tuturnya.

Plt Bupati menambahkan, kondisi banjir di Kabupaten Bekasi secara umum sudah mulai berangsur surut. Saat ini sudah menurun sekitar 12 kecamatan dari 17 kecamatan yang terdampak banjir sebelumnya.

“Banjir di Kabupaten Bekasi itu merupakan banjir tahunan dan langganan, nah itu yang menjadi tugas kami (pemerintah daerah) agar ke depannya bisa meminimalisir banjir di wilayah Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ubah Masalah Jadi Solusi, Lahan Meikarta Disiapkan untuk Rusun Subsidi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membahas pemanfaatan lahan Meikarta sebagai hunian vertikal bagi masyarakat menengah ke bawah dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kamis (22/1).

Pembahasan difokuskan pada percepatan perizinan dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar kawasan Meikarta dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai solusi perumahan di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan lahan Meikarta yang direncanakan berada dalam kondisi clean and clear.

Kami ingin persoalan Meikarta diselesaikan dengan solusi yang berpihak kepada masyarakat. Setelah dipastikan clean and clear, kawasan ini berpotensi besar dimanfaatkan untuk hunian vertikal yang bermanfaat bagi rakyat. Kami juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang terus mendukung program perumahan di Jawa Barat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai konsep hunian yang direncanakan lebih tepat disebut sebagai apartemen bagi masyarakat menengah ke bawah karena didukung fasilitas dan kawasan yang lengkap.

“Ini bukan sekadar rusun subsidi, melainkan apartemen untuk masyarakat menengah ke bawah. Model seperti ini akan kami dorong menjadi contoh di Bandung dan Bandung Raya sebagai solusi atas keterbatasan lahan,” kata Dedi Mulyadi.

Pihak Meikarta menyatakan telah menyiapkan dua lokasi lahan seluas total 20 hektare dengan potensi pembangunan sekitar 100.000 unit rusun, dengan target mulai pembangunan pada April 2026.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pengembang, kawasan Meikarta diharapkan dapat diubah menjadi solusi perumahan yang layak, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jawa Barat Siap Terbitkan Surat Edaran Baru Perizinan Perumahan Februari 2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama ekosistem perumahan menggelar rapat koordinasi untuk membahas tiga isu strategis pengembangan perumahan di Provinsi Jawa Barat, yakni keterkaitan pertambangan, perizinan perumahan, dan pembiayaan, di Bandung, Kamis (22/1).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, asosiasi pengembang perumahan, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna menciptakan iklim pembangunan perumahan yang kondusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengurai berbagai hambatan pembangunan perumahan di Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan aspek tata ruang, perizinan, dan akses pembiayaan.

“Jawa Barat memiliki kebutuhan perumahan yang sangat besar. Karena itu, persoalan pertambangan, perizinan, dan pembiayaan harus dibahas secara bersama agar pembangunan perumahan dapat berjalan cepat, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas komitmen dan dukungannya yang konsisten terhadap program-program perumahan di Jawa Barat.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang terus memberikan dukungan penuh terhadap program perumahan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” kata Maruarar.

Selain itu, Menteri PKP menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tetap menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas utama dalam pembangunan perumahan.

“Kami mendukung penuh upaya Gubernur Jawa Barat dalam memastikan pembangunan perumahan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan. Percepatan perizinan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan agar pembangunan perumahan berkelanjutan dan tidak menimbulkan risiko di kemudian hari,” tegas Maruarar.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan kepastian bagi pembangunan perumahan. Ia menyatakan bahwa pada Februari 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengedarkan surat edaran baru terkait perizinan perumahan.

“Perizinan perumahan yang tidak berada di lokasi rawan bencana akan kami dorong untuk dipercepat. Sementara itu, perizinan perumahan yang sudah masuk akan kami selesaikan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dedi Mulyadi.

Pembahasan rapat juga mencakup keterkaitan aktivitas pertambangan dengan perencanaan wilayah perumahan, upaya penyederhanaan proses perizinan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan lingkungan, serta penguatan skema pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Melalui forum koordinasi ini, Kementerian PKP berharap terbangun langkah konkret dan kesepahaman bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh ekosistem perumahan untuk mempercepat penyediaan hunian layak, aman, terjangkau, dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca hingga 27 Januari 2026

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 27 Januari 2026. Kebijakan ini diambil setelah intensitas hujan di wilayah Jakarta meningkat dalam beberapa hari terakhir dan dinilai berpotensi menimbulkan banjir.

Perpanjangan OMC tersebut diumumkan Pramono saat meninjau Kali Cakung Lama, Jakarta Utara, pada Jumat (23/1). Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko banjir akibat cuaca ekstrem.

“Saya sudah memerintahkan untuk perpanjangan modifikasi cuaca. Jadi operasi modifikasi cuaca ini yang seharusnya selesai tanggal 23 ini, akan kita perpanjang sampai dengan tanggal 27 Januari,” ujar Pramono, di Kali Cakung Lama, Jakarta Utara, Jumat (23/1).

Gubernur juga meminta tim OMC meningkatkan intensitas penyemaian awan agar penanganan cuaca ekstrem lebih efektif. Menurutnya, frekuensi penyemaian yang biasanya dilakukan satu kali per hari, dapat ditingkatkan hingga tiga kali jika diperlukan.

“Tapi ini secara langsung seperti hari ini, harusnya modifikasinya hanya satu kali, saya langsung perintahkan dua-tiga kali. Kalau perlu sampai tiga kali. Jadi sampai dengan tanggal 27 modifikasi cuaca boleh dilakukan satu hari sampai dengan tiga kali,” jelasnya.

Selain penanganan teknis di lapangan, Pemprov DKI turut menyiapkan kebijakan pendukung untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem terhadap aktivitas masyarakat. Dinas Pendidikan diminta menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa, sementara Dinas Tenaga Kerja diminta mengizinkan Work From Home (WFH) bagi para pekerja.

“Karena memang infrastruktur di Jakarta cukup untuk dilakukan apa yang disebut dengan School From Home,” lanjutnya.

“Dua-duanya sudah mengeluarkan surat edaran, Dinas Tenaga Kerja ini bagi para pelaku, para pekerja, sedangkan untuk Dinas Pendidikan adalah untuk para siswa,” tandas Pramono.

Surat Edaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini berlaku hingga 28 Januari 2026 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...510511512...4,887Halaman 511 dari 4,887