Beranda blog Halaman 512

KPK Tegaskan Lahan Meikarta Aman Digunakan untuk Rumah Susun Bersubsidi

Penulis
Syifa
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan lahan dan unit di proyek Meikarta yang direncanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk program rumah susun bersubsidi, secara hukum berstatus bersih. Penegasan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/1).
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menjelaskan bahwa meski proyek Meikarta pernah terkait kasus suap perizinan pada 2018, objek perkara saat itu adalah tindakan suap terhadap pejabat, bukan unit rumah susunnya. KPK tidak menyita unit hunian, melainkan hanya aset dan uang hasil tindak pidana dari pihak swasta.
“Statusnya sudah jelas tidak bermasalah dan dapat dimanfaatkan untuk rusun subsidi. Penegasan ini bentuk akuntabilitas KPK, agar penegakan hukum tidak menghambat pemanfaatan aset yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ungkap Tanak.
KPK menilai, kepastian hukum menjadi syarat mutlak mencegah mandeknya kebijakan akibat kekhawatiran akan risiko hukum di masa depan. Namun, KPK mengingatkan agar Kementerian PKP tidak berhenti pada Nota Kesepahaman (MoU), sehingga KPK menekankan agar kerja sama dengan pengembang segera dituangkan dalam perjanjian kerja formal, detail, dan mengikat secara hukum.
Langkah ini penting guna mengatur hak dan kewajiban secara transparan, termasuk menyelesaikan masalah administrasi dan sertifikasi yang masih tersisa. Hal ini juga, bertujuan menutup ruang bagi potensi sengketa hukum atau penyalahgunaan wewenang sejak tahap perencanaan.
“Ini peran penting Kementerian PKP sebagai fasilitator dalam menjaga agar potensi perselisihan tidak meluas, melalui pengaturan yang matang dan pendampingan administrasi yang tepat,” tegas Tanak.
Menanggapi penegasan KPK, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi dukungan tersebut. Menurutnya, kepastian dari KPK memberikan rasa aman bagi pihaknya guna mengeksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Pembangunan dirancang dengan menjaga kualitas hunian dan keterjangkauan. PT Lippo Cikarang selaku pengembang akan membangun dengan dukungan fasilitas pemerintah, seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),” ucap Maruarar.
Selain kualitas, Maruarar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penyediaan rumah subsidi, mengingat masih ditemui hunian yang tidak berpenghuni akibat lemahnya tanggung jawab pengembang. Untuk itu, pemerintah menyiapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) guna memastikan program dan pengembang berkinerja baik dapat berlanjut, sementara pihak tidak berkomitmen akan dievaluasi.
Lebih lanjut, melalui skema pembiayaan inklusif, pendekatan pembangunan berkeadilan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya mewujudkan akses hunian layak bagi masyarakat. Upaya kolaboratif terus didorong agar program perumahan berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan publik.
KPK berharap optimalisasi lahan Meikarta, menjadi preseden positif bagaimana penegakan hukum dan pembangunan nasional dapat berjalan beriringan tanpa risiko korupsi. Sinergi KPK dan Kementerian PKP, dapat menjadi model kolaborasi antarlembaga dalam memastikan program strategis tidak sekadar patuh hukum, melainkan menghadirkan manfaat nyata.

Kegiatan ini turut dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman; Direktur Jenderal Perumahan, Perkotaan, Kementerian PKP, Sri Haryati; Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP, Budi Permana; Tenaga Ahli pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Pahala Nainggolan; Direktur PT Lippo Cikarang, Marshal Martinus Tissadharma, dan Deputy Chief Operating Officer Lippo Karawang, Fritz Atmodjo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tegaskan Kesejahteraan Rakyat, Reformasi, dan Perdamaian di WEF 2026

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun kesejahteraan rakyat yang berkeadilan melalui pemerintahan yang bersih, ekonomi terbuka, dan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kunci pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1).

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kepemimpinan memiliki tujuan yang sederhana namun mendasar. Presiden menegaskan bahwa misi pemerintahannya adalah menghadirkan perubahan nyata bagi kelompok paling rentan melalui komitmen dalam memerangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Jika kaum miskin, kaum lemah dapat tersenyum dan tertawa, itu berarti mereka memiliki harapan. Itu berarti mereka melihat masa depan. Itu berarti penghidupan mereka sedang ditingkatkan. Jadi itulah misi saya sekarang,” tuturnya.

Di bidang ketahanan pangan, Presiden Prabowo menyampaikan capaian strategis nasional, yakni target swasembada beras yang semula ditetapkan empat tahun berhasil dicapai hanya dalam satu tahun. Presiden optimistis swasembada pangan lain dapat dicapai dalam beberapa tahun ke depan.

“Saya memberikan target untuk swasembada (beras) dalam empat tahun, saya memberikan target kepada tim saya. Mereka berhasil mencapainya dalam satu tahun. Saya yakin dalam empat tahun ke depan, kita akan swasembada dalam produk pangan lainnya, jagung, gula, protein,” ucap Presiden Prabowo.

Di hadapan para pemimpin dunia, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak takut terhadap integrasi ekonomi global. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa berbagai perjanjian perdagangan dan kemitraan ekonomi terus diperluas dengan mitra internasional.

“Kita adalah negara perdagangan selama ratusan tahun. Kita sekarang menyimpulkan perjanjian perdagangan, bukan karena itu sedang tren, tetapi kita menganggapnya perlu. Kita percaya pada konsep saling menguntungkan,” ujarnya.

Menurut Presiden Prabowo, perdagangan yang adil bukan ancaman bagi kedaulatan negara. Presiden menuturkan bahwa Indonesia memiliki visi menjadi negara modern yang terintegrasi dengan ekonomi global dan bebas dari kemiskinan.

“Ini membutuhkan tekad, tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan pada akhirnya, kita harus memiliki administrasi publik yang efisien,” lanjut Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Presiden menyebut bahwa reformasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta investasi pada kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas.

“Pemerintah kita harus melayani kepentingan umum dan tidak boleh bersekongkol dengan para pelaku ekonomi yang serakah dan rakus,” tegasnya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa Indonesia terbuka bagi investasi asing dan domestik. Presiden menambahkan bahwa Indonesia menawarkan pertumbuhan berkelanjutan berbasis kebijakan yang didukung bukti nyata.

“Kita menyadari bahwa prasyarat investasi adalah stabilitas, kepastian hukum, dan pemerintahan yang kuat serta bersih,” kata Presiden Prabowo.

Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan kelestarian lingkungan. Presiden Prabowo mengajak komunitas global membangun masa depan yang penuh harapan dan keadilan.

“Indonesia memilih perdamaian daripada kekacauan. Kita ingin menjadi teman bagi semua dan tidak bermusuhan dengan siapa pun. Seribu teman terlalu sedikit bagi kita, satu musuh terlalu banyak. Kita ingin menjadi tetangga yang baik, warga negara dunia yang bertanggung jawab, melindungi lingkungan, melindungi alam,” tandasnya.

Pidato Presiden Prabowo di WEF 2026 menegaskan Indonesia sebagai bangsa yang percaya diri, reformis, terbuka, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dengan perdamaian dan keadilan sebagai kompas pembangunan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Di Davos, Presiden Prabowo Tegaskan Supremasi Hukum sebagai Fondasi Investasi dan Keadilan Sosial

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum menjadi salah satu syarat terciptanya iklim investasi yang sehat. Dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1), Presiden menekankan bahwa tidak ada investor yang akan datang ke negara yang abai terhadap supremasi hukum.

“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan berada di atas segala kepentingan. Sejak tahun 2025 lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia secara terbuka dan tegas menghadapi persoalan korupsi.

“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” katanya.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa pada awal pemerintahannya, pemerintah menemukan penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Selain itu, praktik ilegal ditemukan di hampir seluruh sektor ekonomi.

“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa. Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” ujar Presiden.

Dengan bekerja secara senyap, menurut Presiden hasil nyata  dari penegakan hukum telah dicapai termasuk dengan turunnya tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah. Pemerintah pun menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.

“Tidak ada yang lebih rentan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan” ujar Presiden.

“Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang,” tandasnya. 

Pidato Presiden Prabowo di Davos menegaskan pesan kuat bahwa Indonesia membuka diri bagi investasi global, tetapi dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar: supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Paparkan Peta Besar Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Manusia Indonesia di WEF 2026

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan arah dan program-program utama pemerintahannya dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 yang digelar Kamis (22/1) di Davos, Swiss. Kepala Negara menegaskan bahwa selain perdamaian dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi membutuhkan tata kelola negara yang kuat serta alokasi modal yang efisien.

Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan pembentukan sovereign wealth fund Danantara Indonesia sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan dan industrialisasi nasional. Danantara disebut sebagai fondasi kemitraan Indonesia dengan investor global.

“Danantara adalah sovereign wealth fund dengan aset kelolaan senilai satu triliun dolar AS. Bersama Danantara, saya dapat berdiri di hadapan Anda sebagai mitra yang setara,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak hanya dikenal sebagai negara yang stabil, tetapi juga semakin menjadi lahan peluang investasi. Melalui Danantara, Indonesia membuka ruang kolaborasi dan pembiayaan bersama untuk industri masa depan.

“Dengan Danantara Indonesia, kini Anda dapat menjadi mitra kami. Kami akan berinvestasi dan tumbuh bersama Anda,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memaparkan kebijakan efisiensi fiskal yang menjadi fondasi pembiayaan berbagai program prioritas. Dalam dua bulan pertama pemerintahannya, anggaran negara direstrukturisasi secara signifikan sehingga pemerintah dapat meluncurkan program makan bergizi gratis yang kini berkembang pesat.

“Hingga tadi malam, kami telah memproduksi 59,8 juta makanan untuk 59,8 juta anak-anak, ibu, dan lansia yang tinggal sendirian. Mereka menerima makanan ini setiap hari. Tahun ini kami menargetkan untuk menyediakan 82,9 juta makanan per hari,” ucap Presiden Prabowo.

Di bidang kesehatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis nasional merupakan investasi produktivitas jangka panjang, bukan kebijakan populis. Sedangkan di bidang pendidikan, Presiden juga menyoroti percepatan transformasi pendidikan melalui renovasi sekolah dan digitalisasi ruang kelas di seluruh Indonesia.

Menurut Presiden, pembangunan manusia menjadi kunci pertumbuhan jangka panjang.

“Saya yakin bahwa sumber daya manusia menentukan pertumbuhan jangka panjang dan keuntungan jangka panjang. Pengembangan sumber daya manusia adalah kunci menuju negara yang makmur dan sukses,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan berkualitas, termasuk pembangunan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin serta pengembangan sekolah unggulan dan perguruan tinggi berstandar internasional.

“Saya bertekad untuk memutus lingkaran tersebut. Saya bertekad agar anak dari keluarga termiskin tidak menjadi miskin. Mereka harus diberi kesempatan yang sama,” kata Presiden.

Presiden Prabowo turut memaparkan program pembangunan koperasi desa, modernisasi kampung nelayan, serta penguatan ekonomi rakyat sebagai bagian dari strategi pemerataan nasional. Presiden menyebut bahwa salah satu proyek percontohan modernisasi kampung nelayan di Biak, Papua, telah memberikan hasil yang nyata.

“Hasilnya sangat menggembirakan. Rata-rata peningkatan penghidupan mereka adalah 60 persen dari pendapatan tahunan mereka,” tutur Presiden.

Pidato Presiden Prabowo di WEF 2026 menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra global yang stabil, inklusif, dan siap tumbuh bersama, dengan pembangunan manusia sebagai pusat strategi ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo di WEF Davos 2026: Tak Ada Kemakmuran Tanpa Perdamaian

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kunci pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 yang digelar, Kamis (22/1), di Davos, Swiss. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dunia saat ini berada dalam fase penuh ketidakpastian, di mana perdamaian dan stabilitas menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran global.

Presiden Prabowo menekankan bahwa sejarah telah membuktikan pentingnya perdamaian dan stabilitas sebagai aset paling berharga bagi umat manusia. Tanpa keduanya, menurut Presiden, tidak mungkin tercipta kemakmuran yang berkelanjutan.

“Sejarah mengajarkan kita bahwa perdamaian dan stabilitas adalah aset kita yang paling berharga. Perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat utama untuk pertumbuhan dan kemakmuran. Tidak akan ada kemakmuran tanpa perdamaian,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin dunia, pelaku usaha global, dan pengambil kebijakan internasional tersebut, Presiden Prabowo juga memaparkan kinerja perekonomian Indonesia di tengah tantangan global. Kepala Negara mengutip penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut Indonesia sebagai titik terang pertumbuhan ekonomi global.

“IMF baru-baru ini menggambarkan Indonesia sebagai, saya kutip, “titik terang global dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang,” ungkap Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa meskipun dunia dihadapkan pada pengetatan kondisi keuangan, ketegangan perdagangan, serta ketidakpastian politik, Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Selain pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo menyoroti stabilitas makroekonomi nasional yang tetap terjaga, termasuk inflasi dan defisit anggaran.

“Inflasi kita tetap berada di kisaran 2 persen. Defisit pemerintah kita sekarang dijaga di bawah 3 persen dari PDB kita,” kata Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, pengakuan internasional terhadap perekonomian Indonesia bukanlah hasil optimisme tanpa dasar, melainkan didukung oleh bukti dan kebijakan yang terukur.

“Mereka menyadari bahwa ekonomi Indonesia tangguh. Kebijakan-kebijakan kami telah dan akan selalu terkalibrasi dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa stabilitas dan perdamaian yang dinikmati Indonesia selama ini merupakan hasil dari pilihan kebijakan yang konsisten, bukan semata faktor kebetulan. Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten memilih jalan persatuan dan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung pentingnya menjaga kredibilitas negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan kewajiban internasional. Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam memenuhi kewajiban keuangannya, terlepas dari pergantian pemerintahan.

“Sepanjang sejarah Indonesia, kita tidak pernah sekalipun gagal membayar utang. Tidak sekali pun,” tegas Presiden Prabowo.

Pidato Presiden Prabowo di WEF 2026 menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian, stabilitas, dan tata kelola ekonomi yang bertanggung jawab, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai mitra strategis yang kredibel dalam percaturan ekonomi dan diplomasi global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tandatangani BoP Charter di Davos, Presiden Prabowo: Peluang Nyata Perdamaian Gaza

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Optimisme tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di Davos, Swiss, Kamis (22/1). 

Keterlibatan Indonesia dalam BoP, menurut Presiden, merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucapnya.

Dalam keterangannya, Kepala Negara juga menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza. Presiden Prabowo pun menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia. 

“Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar masuk, sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” tegasnya.

Terkait keanggotaan BoP, Presiden Prabowo mengatakan bahwa forum ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan.

“Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina,” kata Presiden.

Sementara itu, Presiden Trump dalam sambutannya menyebut BoP sebagai salah satu inisiatif perdamaian paling penting dan berpotensi bersejarah. Presiden Trump menekankan bahwa BoP dihimpun dari para pemimpin dunia yang memiliki pengaruh besar untuk mendorong perdamaian global.

“Semua orang di ruangan ini adalah bintang. Ada alasan mengapa kalian di sini dan kalian semua adalah bintang, kalian adalah orang-orang terbesar, orang-orang terpenting di dunia, orang-orang paling berpengaruh di dunia. Dan ketika kalian menggunakan kejeniusan yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi itu, ketika kalian menggunakannya untuk perdamaian,” kata Presiden Trump. 

“Saya hanya ingin mengatakan bahwa sungguh luar biasa bisa bersama Anda. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat penting yang kita lakukan. Ini yang terpenting. Saya sangat menantikan untuk berada di sini,” tandasnya. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Tegaskan Solusi Dua Negara untuk Gaza

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter, Kamis (22/1) di Davos, Swiss. Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam penandatanganan piagam tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025). Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza. Selain itu, BoP diarahkan untuk memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut. Keanggotaan BoP terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.

Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

Melalui forum ini, Indonesia akan secara aktif menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Kehadiran Indonesia juga diharapkan dapat menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi berjalan sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Kepala Negara kepada awak media usai penandatanganan.

Penandatanganan piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat global sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra aktif dalam diplomasi internasional serta sebagai salah satu suara penting dalam upaya menjaga stabilitas dan ketertiban dunia. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ikuti Arahan Presiden Prabowo, Kemenkes Perluas Akses Pendidikan Dokter Spesialis

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka jalur pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, yang merupakan kebijakan afirmatif untuk memperluas akses putra-putri daerah terhadap pendidikan spesialis sekaligus mendorong pemerataan layanan kesehatan nasional. Upaya pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan jumlah dokter termasuk dokter spesialis merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, melalui penetapan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan jumlah dokter spesialis yang berasal dan kembali mengabdi ke daerah.

“Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sistem pendidikan kedokteran guna meningkatkan jumlah lulusan dokter spesialis dari sekitar 2.700 menjadi 10.000 orang per tahun,” ujar Menkes, dikutip dari laman Kemenkes, Kamis (22/01/2026).

Menkes menambahkan, peningkatan tersebut diperlukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara maju dalam rasio dokter spesialis terhadap jumlah penduduk.

“Kalau kita produksi 2.700 dengan populasi 280 juta, kemudian Inggris produksi 12.000, pasti ada yang salah. Harusnya kita naikkan minimal 4 kali lipat,” ujar Budi.

Menurut Menkes, penetapan rumah sakit sebagai penyelenggara utama pendidikan membuka akses lebih luas bagi dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis, sekaligus mengatasi keterbatasan kuota universitas dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Melalui model pendidikan berbasis rumah sakit (hospital-based), jalur pendidikan spesialis diharapkan lebih merata dan mudah diakses oleh dokter di seluruh Indonesia.

Program ini memprioritaskan putra-putri daerah, khususnya dokter umum yang telah mengabdi di RSUD, agar setelah lulus dapat kembali memperkuat layanan kesehatan di daerah asal. Pemerintah juga memastikan mutu pendidikan tetap terjaga melalui penerapan standar global, termasuk pengaturan jam kerja dan sistem evaluasi yang transparan.

“Kita bisa memastikan standarnya ada, standar kualitasnya itu tadi. Bukan hanya sekadar standar kelulusan,” tandasnya

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Anung Pastikan Normalisasi Kali Cakung Lama Jadi Prioritas Penanganan Banjir Jakarta

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung Kali Cakung Lama segmen Sungai Begog dan Pedongkelan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (23/1). Ia memastikan normalisasi sungai menjadi prioritas penanganan banjir di Jakarta.

Menurut Gubernur Pramono, Kali Cakung Lama mengalami penyempitan signifikan yang menimbulkan bottleneck (penyempitan) aliran air sebelum menuju laut. Kondisi ini berdampak langsung terhadap terjadinya banjir di wilayah Kelapa Gading, Sukapura, Cilincing, Pegangsaan Dua, hingga Koja.

“Saya baru saja meninjau dan mengecek langsung, memang di Kali Cakung Lama ini terjadi bottleneck yang menjadi penyebab utama banjir di sejumlah wilayah,” ungkapnya.

Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Kali Begog yang merupakan bagian dari Kali Cakung Lama mengalami penyempitan sehingga lebar efektif saluran hanya tersisa sekitar 2-3 meter dari kondisi awal sekitar 20 meter. Penyempitan ini disertai tingginya endapan sedimen dan okupasi bangunan di bantaran kali, yang menyebabkan pendangkalan dan berkurangnya daya tampung aliran, terutama saat debit air meningkat akibat hujan. Kondisi ini rentan menimbulkan genangan hingga banjir di wilayah Kecamatan Cilincing (Semper barat dan timur), Kelapa Gading (Pegangsaan) dan Koja (Tugu Selatan).

Melihat kondisi tersebut, Gubernur Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan penanganan terpadu melalui normalisasi Kali Cakung Lama. Suku Dinas SDA Jakarta Utara telah melakukan pengerukan sedimen serta penertiban bangunan di badan dan sempadan kali dari Segmen Sedayu hingga Simpang Lima Koja, yang akan dilanjutkan hingga kawasan Kampung Begog, Cilincing.

“Saya sudah memberikan persetujuan secara langsung untuk dilakukan normalisasi, kurang lebih sepanjang dua kilometer. Minggu depan akan segera kami rapatkan agar pelaksanaannya bisa segera berjalan,” imbuh Gubernur Pramono.

Selain normalisasi, Dinas SDA DKI Jakarta juga akan melakukan pembebasan lahan di kawasan Kampung Begog untuk mengembalikan fungsi saluran sesuai kapasitas rencana. Upaya ini diharapkan mengurangi risiko banjir yang terjadi secara berulang di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Cakung Lama. Berdasarkan peta sebaran genangan tahun 2020–2025, kawasan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, tercatat mengalami genangan tahunan dengan ketinggian berkisar 15-40 sentimeter.

“Secara sistem DAS, wilayah genangan ini masuk ke dalam DAS Cakung Lama. Permasalahan DAS Cakung Lama antara lain tingginya endapan sedimen di Kali Cakung Lama yang mengakibatkan pedangkalan kali, serta kondisi kali yang makin menyempit karena okupasi warga dan banyaknya bangunan di bantaran kali,” terangnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menambah jumlah pompa air serta melakukan normalisasi di sejumlah sungai strategis lainnya, seperti Kali Krukut dan Sungai Ciliwung, guna memperkuat sistem pengendalian banjir di tengah cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi.

Gubernur Pramono juga menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 27 Januari sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi curah hujan tinggi. Operasi tersebut dilakukan hingga tiga kali dalam sehari disesuaikan dengan kebutuhan.

“Operasi modifikasi cuaca yang seharusnya berakhir tanggal 23 Januari, kami perpanjang sampai tanggal 27 Januari. Ini sebagai bentuk kesiapsiagaan agar kejadian banjir tidak kembali terulang,” ujarnya.

Sebagai langkah mitigasi dampak banjir dan kemacetan, Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan kebijakan School From Home (SFH) dan Work From Home (WFH). Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, serta berlaku bagi sekolah dan instansi pemerintah maupun swasta sesuai kondisi masing-masing.

“Semua dinas terkait kami minta turun tangan, mulai dari SDA, Bina Marga, Perhubungan, Kominfotik, hingga BPBD. Kebijakan WFH dan SFH ini untuk mengurangi beban lalu lintas dan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan,” pungkas Gubernur Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Terapkan PJJ Sementara

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sementara bagi satuan pendidikan di Jakarta menyusul kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu keselamatan peserta didik. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, pada Kamis (22/1), yang ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan.

Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel karena Cuaca Ekstrem, serta memperhatikan informasi prediksi cuaca dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta.

“Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, mengingat potensi risiko yang dapat ditimbulkan akibat cuaca ekstrem,” ujar Nahdiana, di Jakarta, pada Jumat (23/1).

Melalui surat edaran tersebut, satuan pendidikan diminta menerapkan pembelajaran jarak jauh selama kondisi cuaca ekstrem masih berlangsung. Kepala satuan pendidikan juga diminta melakukan pendampingan dan pemantauan secara aktif terhadap pelaksanaan PJJ, serta menyiapkan alternatif pembelajaran apabila terdapat kendala teknis, dengan berkoordinasi bersama Suku Dinas Pendidikan maupun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, kepala satuan pendidikan diharapkan menjalin komunikasi yang intensif dengan orang tua atau wali murid serta seluruh warga sekolah agar proses pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan kebutuhan peserta didik.

“Koordinasi dan komunikasi dengan orang tua menjadi kunci agar pembelajaran tetap berlangsung efektif meskipun tidak dilakukan secara tatap muka,” kata Nahdiana.

Edaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini berlaku hingga 28 Januari 2026 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta mengimbau seluruh warga satuan pendidikan untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...511512513...4,887Halaman 512 dari 4,887