Beranda blog Halaman 513

Pemprov DKI Imbau Perusahaan Terapkan Kerja Fleksibel dan WFH Imbas Cuaca Ekstrem

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau perusahaan di Jakarta untuk menerapkan sistem kerja fleksibel, termasuk penyesuaian jam kerja dan work from home (WFH), menyusul meningkatnya curah hujan dan potensi cuaca ekstrem di wilayah Jakarta.
Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan pada Kamis (22/1). Surat edaran ini merujuk pada informasi prediksi cuaca dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta, Saripudin, mengatakan kebijakan ini bertujuan menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja sekaligus memastikan keberlangsungan kegiatan usaha di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.
“Kami mengimbau pimpinan perusahaan untuk menyesuaikan sistem kerja melalui jam kerja fleksibel atau WFH bagi jenis pekerjaan yang memungkinkan dilakukan secara daring. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi risiko keselamatan pekerja akibat cuaca ekstrem,” ujar Saripudin.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan diminta tetap memenuhi hak dan kewajiban pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga produktivitas dan kelangsungan operasional, serta memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya bagi pekerja yang harus tetap bermobilitas.
Adapun penyesuaian sistem kerja dikecualikan bagi perusahaan atau tempat kerja dengan operasional 24 jam atau yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti sektor kesehatan, transportasi umum, logistik vital, serta energi dan utilitas dasar. Untuk sektor tersebut, perusahaan dapat mengombinasikan pengaturan kerja dari rumah dengan kehadiran fisik secara proporsional sesuai kebutuhan operasional dan tingkat risiko di lapangan.
Saripudin menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kondisi objektif masing-masing sektor usaha melalui pengaturan internal perusahaan.
“Pemprov DKI juga meminta perusahaan melaporkan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja ini kepada Disnakertransgi melalui tautan yang telah disediakan, sebagai bahan pemantauan dan evaluasi,” katanya.

Surat Edaran tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi cuaca atau hingga ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan dan Dihentikan Hari Ini karena Cuaca Buruk

Penulis
Syifa
-

Transjakarta melakukan penyesuaian operasional pada Jumat (23/1) pagi akibat genangan dan kondisi cuaca yang menghambat akses sejumlah ruas jalan di Jakarta. Penyesuaian ini berdampak pada penghentian sementara beberapa rute serta pengalihan layanan di sejumlah koridor.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyampaikan permohonan maaf atas gangguan layanan yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut terpaksa diambil karena kondisi jalan di beberapa titik tidak memungkinkan untuk dilalui armada.

Di kawasan Rawa Buaya, rute 3C, 3D, 9F, 12A, dan 12C tidak dapat beroperasi sementara. Sementara di area Grogol dan Jakarta Utara, layanan JAK 04, JAK 56, JAK 05, dan JAK 80 juga mengalami penghentian operasional.

Selain itu, Transjakarta menerapkan pengalihan jalur pada beberapa rute. Koridor 9 (Pinang Ranti–Pluit) dialihkan melalui jalan tol menuju Pluit dan untuk sementara tidak melayani Halte Kali Grogol hingga Jembatan Tiga. Rute 1M Meruya–Blok M juga mengalami perubahan jalur karena genangan di Jalan Flamboyan, sehingga tidak melayani Bus Stop Karya Bakti Srengseng hingga Tolo di kedua arah.

Penyesuaian serupa diberlakukan pada rute 5N, 3E, dan 6W yang dialihkan masing-masing di titik Pasar Kambing, Royal Palem, dan Bangka Raya.

Sementara itu, layanan Mikrotrans masih tetap beroperasi dengan modifikasi jalur, menghindari lokasi yang terdapat genangan air. Beberapa rute yang masih berjalan meliputi JAK 02, JAK 27, JAK 53, JAK 75, dan JAK 78A.

“Transjakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan serta mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan,” ujar Ayu.

Transjakarta mengimbau seluruh pelanggan untuk selalu memantau pembaruan layanan melalui aplikasi TJ: Transjakarta atau kanal media sosial resmi perusahaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cara dan Biaya Perpanjangan SIM di Gerai SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik wilayah Jakarta pada Jumat (23/1) untuk memudahkan masyarakat memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM).

Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi X @TMCPoldaMetro, yang menyebutkan bahwa gerai SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Layanan SIM Keliling hari ini tersedia di beberapa lokasi berikut:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Barat: Lobby Utama LTC Glodok dan Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Masyarakat yang hendak memperpanjang SIM diminta untuk melengkapi seluruh persyaratan sebelum mendatangi lokasi pelayanan. Dokumen yang harus disiapkan antara lain fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM asli yang juga masih berlaku, bukti pemeriksaan kesehatan, serta bukti tes psikologi yang dapat dilakukan melalui aplikasi Simpel Pol.

Ditlantas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM telah habis even hanya satu hari pemilik diwajibkan mengajukan permohonan pembuatan SIM baru di kantor Satpas atau gerai resmi lainnya.

Untuk biaya perpanjangan, mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perpanjangan SIM A ditetapkan sebesar Rp80.000, sementara SIM C sebesar Rp75.000. Selain itu, pemohon juga perlu membayar biaya tes psikologi dan tes kesehatan yang dilakukan melalui aplikasi terkait.

Layanan SIM Keliling ini diharapkan mempermudah warga Jakarta dalam memperoleh akses layanan kepolisian secara cepat, mudah, dan dekat dengan lokasi aktivitas masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Dibuka di 14 Titik Jadetabek Hari Ini, Cek Lokasinya!

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat (23/1). Layanan ini disediakan untuk memudahkan masyarakat yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa harus datang ke kantor Samsat.

Untuk mengakses layanan tersebut, warga wajib membawa KTP asli sesuai nama pemilik kendaraan, BPKB, serta STNK, masing-masing beserta fotokopinya. Selain itu, kendaraan tidak boleh memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun, karena layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan.

Sementara itu, untuk keperluan pajak kendaraan lima tahunan, termasuk ganti pelat nomor, warga tetap harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

Sebagai alternatif layanan, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk melakukan pembayaran PKB secara daring. Aplikasi ini memungkinkan pembayaran pajak kendaraan di 33 provinsi hanya melalui ponsel, dan dokumen STNK akan dikirim ke alamat pemilik. Namun, pemilik kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun tetap diwajibkan mengurusnya langsung ke kantor Samsat.

Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro, berikut daftar lokasi layanan Samsat Keliling di Jadetabek hari ini:

Lokasi Samsat Keliling Jumat (23/1)

  1. Jakarta Pusat: Samsat Jakarta Pusat & Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  2. Jakarta Utara: Samsat Jakarta Utara & Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)

  3. Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)

  4. Jakarta Selatan: Samsat Jakarta Selatan & Gedung Sampoerna Strategis (09.00–14.00 WIB)

  5. Jakarta Timur: Samsat Jakarta Timur & Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

  6. Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas & Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB)

  7. Serpong: Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) & ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  8. Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang & Fresh Market Green Lake City (09.00–12.00 WIB)

  9. Ciputat: Samsat Ciputat & Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  10. Kelapa Dua: Gtown House Gading (08.00–14.00 WIB)

  11. Kota Bekasi: Pizza Hut Kosmem Jatiasih (09.00–11.30 WIB)

  12. Kabupaten Bekasi: Kantor Pemda Kabupaten Bekasi (09.00–11.00 WIB)

  13. Depok: Samsat Depok (08.00–14.00 WIB) & Kantor Kelurahan Tugu (09.00–11.00 WIB)

  14. Cinere: Kelurahan Pasir Putih (08.00–11.30 WIB)

Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan ini agar kewajiban pajak kendaraan dapat diselesaikan tepat waktu dan menghindari denda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan hingga Sedang Mengguyur Seluruh Wilayah

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan melanda wilayah DKI Jakarta sepanjang Jumat (23/1). Prediksi ini disampaikan melalui laman resmi BMKG dan menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruang.

Pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan turun merata di seluruh wilayah Jakarta, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca berawan akan menaungi Kepulauan Seribu, sementara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara masih dibasahi hujan ringan. Adapun Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Hujan dengan pola serupa diperkirakan berlanjut pada sore hari. BMKG menyebut Kepulauan Seribu berpotensi mengalami hujan ringan, sedangkan wilayah Jakarta lainnya akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Kondisi ini juga berlanjut hingga malam hari, dengan hujan ringan di Kepulauan Seribu dan hujan sedang di lima wilayah kota lainnya.

Suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 23–28 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 75–97 persen. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan sedang yang dapat mengganggu aktivitas serta meningkatkan risiko genangan di sejumlah titik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Dorong PLN Perkuat Ketahanan Listrik Pasca Bencana dan Bangun Jaringan Tangguh di Wilayah Sulit

Penulis
Lucky PR
-

Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat, terutama saat terjadi bencana alam. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) yang membahas respons darurat kelistrikan akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra.

Nevi mengapresiasi langkah PLN yang menyalurkan 1.000 unit genset ke daerah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Aceh. Namun, ia menekankan bahwa ke depan dibutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

“Distribusi genset penting untuk keadaan darurat, tetapi yang jauh lebih krusial adalah bagaimana PLN membangun sistem kelistrikan yang tahan bencana, cepat pulih, dan tidak terus-menerus bergantung pada solusi sementara yang mahal,” ujar Nevi.

Anggota Fraksi PKS ini menyoroti ketidakstabilan layanan listrik di wilayah sulit, khususnya pada objek vital seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas evakuasi. Menurutnya, PLN perlu mempercepat pembangunan jaringan dan transmisi, termasuk jalur cadangan, agar gangguan cuaca ekstrem tidak lagi menyebabkan pemadaman meluas.

Nevi juga mendorong agar teknologi canggih mulai dipertimbangkan untuk daerah terpencil dan rawan bencana, termasuk pengembangan sistem elektrifikasi berbasis energi terbarukan, microgrid, penyimpanan energi, hingga konsep pasokan listrik nirkabel untuk kondisi tertentu.

“Wilayah sulit tidak bisa terus diperlakukan dengan pola lama. Harus ada terobosan teknologi agar pelayanan listrik tetap andal, bahkan dalam situasi darurat,” tegas Legislator Sumbar II ini.

Dalam RDP tersebut, Nevi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral antara PLN, BNPB, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, serta aparat terkait, agar pemulihan listrik tidak terhambat oleh akses jalan atau kendala logistik.

Selain itu, ia meminta PLN memiliki SOP kebencanaan yang terintegrasi serta menyusun master plan nasional penanganan listrik pascabencana sebagai panduan operasional di seluruh wilayah Indonesia.

“Indonesia rawan bencana. Maka PLN harus memiliki master plan yang jelas, SOP yang baku, dan integrasi pelayanan lintas sektor, supaya respons tidak sporadis tetapi terencana,” ujarnya.

Nevi juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap efisiensi pembangkit serta koreksi terhadap struktur Harga Pokok Produksi (HPP) agar layanan kelistrikan tetap sehat secara keuangan tanpa mengorbankan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa PLN sebagai BUMN memiliki mandat pelayanan publik yang kuat, sehingga tidak semata mengandalkan mekanisme PSO untuk menjaga kinerja perusahaan.

Dalam konteks kemanusiaan, Nevi mendorong agar PLN menyiapkan skema pembebasan biaya listrik bagi masyarakat di wilayah bencana sebagai bentuk kehadiran negara saat warga berada dalam kondisi paling rentan.

“Di masa krisis, listrik bukan hanya komoditas belaka, tetapi kebutuhan dasar. Kehadiran negara sangat dibutuhkan, dan PLN menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat bisa bangkit kembali,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN dan CNB Singapura Perkuat Sinergi Hadapi Tantangan Pencucian Uang Kasus Narkotika

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kejahatan narkotika kerap berjalan seiring dengan praktik pencucian uang. Keuntungan yang dihasilkan dari peredaran gelap narkotika banyak disamarkan dengan memindahkannya secara lintas negara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aliran keuangan menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya pemberantasan narkotika.

Terkait permasalahan tersebut, dalam pertemuan yang digelar BNN bersama CNB Singapura, pada Rabu (21/1), pihak BNN mengusulkan untuk melakukan kerja sama berupa pertukaran informasi intelijen guna memperkuat pengawasan terhadap bandar narkoba yang mencoba menyamarkan dan mencuci uang hasil kejahatannya melalui sistem keuangan di negaranya.

Selain pertukaran informasi intelijen, Singapura juga mengusulkan penguatan kolaborasi dalam bentuk pelaksanaan operasi bersama. Kerja sama ini difokuskan pada penanganan kasus pencucian uang yang berkaitan dengan kejahatan narkotika, khususnya terhadap para bandar yang melarikan aset hasil kejahatannya ke Singapura.

Namun demikian, Singapura juga menyampaikan tantangan yang sering kali dihadapi, yakni dimana pencucian uang yang dilakukan di Singapura merupakan hasil tindak pidana di negara lain sehingga pihaknya sulit untuk melakukan penelusuran. Oleh karena itu, CNB Singapura menekankan pentingnya dukungan konkret dari negara asal, termasuk Indonesia.

Menutup pertemuan, CNB Singapura mengajak BNN untuk memperluas kerja sama pada aspek peningkatan kapasitas, seperti pelatihan bersama maupun kunjungan antar lembaga. Singapura juga berharap Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya dapat mendukung pernyataan bersama yang akan disampaikan pada forum Commission on Narcotic Drugs (CND) di Wina, Austria.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag di Al-Azhar Kairo: Merusak Lingkungan Menyimpang dari Tujuan Ibadah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab keagamaan. Penegasan tersebut disampaikan Menag dalam Seminar Internasional Fikih Lingkungan (Ekoteologi) di Al-Azhar Conference Center, Kairo, Mesir.

“Dalam perspektif Islam, bumi bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan Ilahi yang harus dijaga keseimbangannya. Karena itu, setiap aktivitas yang merusak lingkungan sejatinya telah menyimpang dari tujuan ibadah dan hakikat pembangunan peradaban,” ujar Menag, Selasa (20/1/2026).

Menurut Menag, konsep ekoteologi menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif umat Islam mengenai amanah menjaga alam. “Ekoteologi mengajarkan bahwa relasi manusia dan lingkungan harus dibangun di atas prinsip amanah, tanggung jawab moral, dan keseimbangan,” lanjutnya.

Menag menambahkan bahwa pendekatan ekoteologi menempatkan nurani dan etika sebagai elemen penting dalam mengelola kemajuan dan menjaga keseimbangan lingkungan. “Dunia hari ini tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tetapi juga nurani dan etika dalam mengelola kemajuan,” jelasnya.

Seminar internasional bertajuk “Tantangan Berinteraksi dengan Lingkungan dalam Tafsir dan Sunnah” ini merupakan hasil sinergi Kementerian Agama RI dengan Al-Azhar Al-Sharif, Kedutaan Besar RI Kairo, dan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir.

Kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari kalangan ulama, dosen, peneliti, mahasiswa, serta pemerhati isu lingkungan sebagai upaya memperkuat kontribusi pemikiran Islam dalam menjawab krisis lingkungan global melalui pendekatan teologis, yuridis, dan etis.

Di sela-sela kegiatan, Menag juga menyerahkan secara simbolis mushaf Al-Qur’an braille yang diterbitkan Kementerian Agama RI kepada Rektor Universitas Al-Azhar Salama Gomaa Dawud.

Dalam sambutannya, Rektor Al-Azhar Salama Gomaa Dawud menegaskan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap upaya pelestarian lingkungan. “Menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi, melainkan kewajiban setiap individu, karena dampak kerusakan lingkungan akan dirasakan oleh seluruh umat manusia,” ungkapnya.

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Kairo Zaim Al Khalis Nasution menyampaikan bahwa penyelenggaraan seminar ini menegaskan kuatnya hubungan historis dan intelektual antara Indonesia, Mesir, dan Al-Azhar.

“Kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi pemikiran Islam dalam menghadapi tantangan global, khususnya isu lingkungan hidup,” tuturnya.

Lebih lanjut, manurut Zaim, kegiatan ini menegaskan komitmen Indonesia dan Mesir untuk terus mendorong diplomasi keagamaan, memperkuat peran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil ‘alamin), serta membangun jejaring global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai spiritual.

Pada sesi seminar, Kepala Akademi Internasional Pelatihan Imam dan Pendakwah Al-Azhar Al-Sharif Hasan El Sagher dan Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag RI Mukhlis Hanafi memaparkan secara mendalam konsep fikih lingkungan. Pembahasan mencakup penggalian perspektif Al-Qur’an dan Sunnah dalam membangun etika lingkungan, penguatan kebijakan publik berbasis nilai keagamaan, serta peran strategis institusi keagamaan dalam edukasi ekologis.

Turut hadir, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, Abbas Shouman, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Amany Lubis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Waspada Hoaks! Kemenag Tegaskan Tidak Ada Rekrutmen CPNS dan PPPK

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat berhati-hati terhadap beredarnya informasi palsu atau hoaks terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengatasnamakan Kemenag.

Belakangan beredar konten di media sosial, termasuk di platform TikTok, yang menyebut bahwa Kemenag membuka pendaftaran CPNS dan PPPK tahun ini. Informasi tersebut disertai ajakan mendaftar melalui tautan tertentu serta iming-iming kemudahan seleksi.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Agama, Wawan Djunaedi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Sampai saat ini Kementerian Agama tidak membuka rekrutmen CPNS maupun PPPK. Informasi yang beredar di media sosial terkait pendaftaran CPNS dan PPPK atas nama Kemenag adalah hoaks,” tegas Wawan di Jakarta, Selasa (21/1/2026).

Wawan menjelaskan, setiap proses rekrutmen ASN di lingkungan Kemenag selalu dilakukan secara resmi, transparan, dan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.

“Jika ada kebijakan pembukaan rekrutmen, pasti akan kami umumkan melalui website Kemenag.go.id, akun media sosial resmi, serta kanal resmi pemerintah lainnya. Tidak ada pengumuman melalui jalur pribadi atau tautan tidak jelas,” lanjutnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa sumber yang jelas, apalagi jika disertai permintaan data pribadi, biaya pendaftaran, atau janji kelulusan.

“Kami mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati. Jangan sampai tertipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan nama Kemenag untuk kepentingan pribadi,” ujar Wawan.

Kemenag juga meminta masyarakat aktif melakukan pengecekan informasi melalui sumber resmi sebelum mengambil langkah apa pun.

“Apabila masyarakat menemukan konten mencurigakan yang mengatasnamakan Kemenag, silakan laporkan melalui akun Kemenag agar dapat segera kami tindaklanjuti,” tambahnya.

Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk terus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk disinformasi serta memastikan setiap layanan kepegawaian berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Anggaran Pendidikan 2026 Sentuh Rp769 Triliun, Ini Rinciannya di Setiap Kementerian

Penulis
Syifa
-

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp470,46 triliun yang akan dialokasikan melalui kementerian dan lembaga (K/L) dalam APBN 2026. Jumlah tersebut tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2026 dan menunjukkan lonjakan signifikan, yakni meningkat 33,23% dibandingkan pagu anggaran pendidikan pemerintah pusat pada APBN 2025 yang sebesar Rp 216,49 triliun.

Dari total alokasi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi penerima anggaran terbesar, mencapai Rp223,55 triliun atau 47,51% dari total belanja pendidikan pemerintah pusat. Angka ini naik drastis dibandingkan APBN 2025, ketika BGN hanya menerima Rp56,8 triliun.

Selain BGN, anggaran juga akan disalurkan ke sejumlah kementerian. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerima Rp56,68 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperoleh Rp61,87 triliun, sedangkan Kementerian Kebudayaan mendapat Rp1,50 triliun. Kementerian Agama juga menjadi salah satu penerima terbesar dengan alokasi Rp75,62 triliun.

Distribusi anggaran pendidikan lainnya meliputi Kementerian Keuangan (Rp3,93 triliun), Kementerian Pertanian (Rp238,23 miliar), Kementerian Perindustrian (Rp685,93 miliar), Kementerian ESDM (Rp165,15 miliar), hingga Kementerian Perhubungan (Rp1,70 triliun). Kementerian Kesehatan mendapat Rp2,51 triliun, Kementerian Kehutanan Rp76 miliar, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp172,82 miliar, dan Kementerian Pariwisata Rp606,30 miliar.

Kementerian Pemuda dan Olahraga menerima Rp243,81 miliar, Kementerian Pertahanan Rp490,19 miliar, dan Kementerian Ketenagakerjaan Rp814 miliar. Adapun Perpustakaan Nasional memperoleh Rp72,31 miliar. Alokasi juga diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sebesar Rp57,66 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum Rp23,06 triliun, Kementerian Perdagangan Rp12,55 miliar, Kementerian Sosial Rp15,94 triliun, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebesar Rp429,16 miliar.

Di luar belanja pendidikan melalui K/L, pemerintah menyiapkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp264,62 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp347,09 triliun.

Adapun pembiayaan pendidikan melalui mekanisme khusus disiapkan sebesar Rp34 triliun, turun dari Rp80 triliun pada tahun sebelumnya. Pembiayaan ini terdiri atas dana abadi pendidikan sebesar Rp25 triliun dan dana pembiayaan pendidikan sebesar Rp9 triliun.

Dengan catatan itu, maka total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp769,08 triliun, sedikit lebih tinggi dari yang sebelumnya disiapkan dalam APBN 2025 senilai Rp724,26 triliun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...512513514...4,887Halaman 513 dari 4,887