Beranda blog Halaman 51

Mendes Yandri Akan Gandeng New Hope Fintech untuk Berikan Akses Pembiayaan ke BUM Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Chief Executive Officer (CEO) New Hope Financial Technology (FinTech) Xu Zhihua beserta rombongan di ruang kerjanya, kantor Kemendes PDT, Senin (10/8/26).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat akan berkolaborasi dan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan akses pembiayaan dan pendampingan untuk desa-desa di Indonesia melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

CEO New Hope Fintech Xu Zhihua dalan pertemuan tersebut mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan potensi-potensi desa yang ada di Indonesia, baik di sektor agrikultur, peternakan, perikanan holtikultura. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan akses pembiayaan bagi desa-desa di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia sebagai mitra strategis memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan seperti desa-desa yang ada di Cina. Menurutnya desa-desa di Cina yang saat ini mendapatkan akses pembiayaan dari New Hope telah banyak yang berhasil melakukan transformasi mengikuti perkembangan zaman dan dengan memanfaatkan AI.

Oleh karena itu, pihaknya menawarkan model yang sudah ada tersebut agar bisa di replikasi dan dieksekusi di desa-desa di Indonesia sesuai dengan potensi yang ada. Sehingga, desa-desa dengan berbagai potensi tersebut bisa berkembang.

“Kami sangat berterima kasih kepada Menteri Yandri Susanto telah menerima kami dengan baik di Indonesia. Kami punya semangat yang sama untuk bisa mengembangkan desa-desa dan juga daerah tertinggal serta bisa mengembangkan potensi-potensi desa seperti agrikultur, peternakan, perikanan holtikultura sehingga bisa mendapatkan akses terhadap pembiayaan-pembiayaan di daerah-daerah dan desa-desa,” ujar Xu Zhihua.

Dalam kesempatan yang sama, Mendes Yandri menyambut baik apa yang akan dilakukan oleh Now Hope Fintech. Pihaknya juga siap bekerja sama dan melakukan MoU dengan Fintech agar BUM Desa bisa mendapatkan akses pembiayaan.

Sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa, lanjut Yandri, BUM Desa telah berhasil memaksimalkan potensi yang ada, baik sebagai eksportir, di sektor peternakan, perikanan, holtikultura, wisata dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya akses pembiayaan ini bisa diputar oleh BUM Desa untuk memproduksi produk yang bisa menghasilkan pemasukan bagi desa.

Selain itu, Mendes Yandri juga mengajak New Hope Fintech untuk membuat Pilot project terlebih dahulu untuk 500 atau 1.000 desa di Indonesia dengan potensi yang ada, baik di sekolah peternakan, perikanan, holtikultura, wisata dan lain sebagainya.

“Presentasinya sangat bagus, sempurna, kita sudah secara paripurna memahami New Hope ini tinggal actionnya bagaimana, lebih cepat lebih baik. Dari sini kita lakukan MoU, terus kita cari untuk 500 BUM Desa atau 1000 BUM Desa yang sangat prospektif itu bisa dibiayai oleh Now Hope,” ujar Mendes Yandri.

“BUM Desa itu sudah ekspor, ekspor ikan, ekspor kopi dan lain sebagainya. Terus juga ada yang memperkuat produk di dalam negeri seperti desa ayam petelur, Ikan air tawar, desa cabai, banyak. Pilot project itu misalkan desa ayam petelur berapa, desa wisata berapa, desa holtikultura berapa, desa ekspor berapa. Kita pilih dulu yang punya potensi bagus ini New Hope bisa ekspansi dulu ke sana,” sambung mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Jika pilot project ini berhasil, Mendes Yandri berharap agar akses pembiayaan bisa dilanjutkan hingga ke 10.000 desa di Indonesia. Selain itu, desa yang berhasil dalam pilot project akan menjadi percontohan dan di replikasi ke desa-desa Indonesia yang memiliki potensi yang sama.

Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam pertemuan ini yaitu Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPI Mulyadin Malik serta Staf Khusus Menteri Fahad At-Tamimi dan Muhammad Khoirul Huda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri ATR/BPN dan Mendagri Teken Surat Edaran Bersama, Verifikasi BPHTB Dipercepat 3 Hari

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) terkait percepatan verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah, Senin (10/08/2026), di Kemendagri, Jakarta. SEB tersebut menetapkan batas waktu verifikasi dan validasi BPHTB maksimal tiga hari untuk mendukung percepatan pelayanan Peralihan Hak.

“Salah satu _bottleneck_ yang membuat lama pelayanan Peralihan Hak saat ini adalah verifikasi atau validasi pembayaran BPHTB di masing-masing pemerintah daerah. Dengan SEB, verifikasi atau validasi BPHTB cuma tiga hari dan menggunakan pendekatan fiktif positif. Artinya, kalau selama tiga hari tidak diverifikasi, maka dinyatakan setuju,” ujar Menteri ATR/BPN.

Menteri ATR/BPN menjelaskan, penerapan batas waktu tiga hari pada proses tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan Peralihan Hak atau balik nama yang ditargetkan Kementerian ATR/BPN selesai maksimal 10 hari. Selama ini, proses verifikasi dan validasi BPHTB di masing-masing daerah belum seragam sehingga menjadi salah satu tahapan yang memperlambat proses balik nama.

Dengan percepatan verifikasi dan validasi BPHTB, proses Peralihan Hak akan dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) maksimal dua hari. Setelah itu, berkas permohonan masyarakat akan diproses di Kementerian ATR/BPN paling lama hingga lima hari. Dengan pembagian waktu tersebut, keseluruhan proses Peralihan Hak ditargetkan selesai maksimal 10 hari. “Kami betul ingin transformasi pelayanan, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Menteri Nusron.

Layanan Peralihan Hak 10 Hari akan diterapkan di 17 Kantor Pertanahan (Kantah) pada 17 Agustus mendatang. “Sebagai bentuk kado Indonesia Merdeka, mulai 17 Agustus 2026 kami akan me-_launching_ pelayanan Peralihan Hak atau balik nama maksimal 10 hari. Tahap pertama di 17 kabupaten/kota, kemudian seminggu berikutnya pada 24 Agustus, akan ditambah 24 kabupaten/kota,” ungkap Menteri Nusron.

Jika berjalan sesuai target, layanan Peralihan Hak 10 Hari bisa dimanfaatkan masyarakat di 41 kabupaten/kota pada akhir Agustus 2026. Kementerian ATR/BPN menargetkan perluasan layanan tersebut hingga ke 76 kabupaten/kota dalam tiga bulan ke depan, yang secara proporsional mencakup sekitar 70% dari total pelayanan pertanahan.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri, Tito Karnavian berkomitmen memperkuat koordinasi dalam rangka percepatan layanan pertanahan. SEB yang ia tandatangani hari ini dinilai bisa menjadi payung bagi pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN untuk integrasi data guna mempermudah serta mempercepat pembayaran BPHTB.

“Sekarang ada payung dasar hukum ini tentang teknis apa yang harus dikerjakan pemerintah daerag dan BPN di tingkat kabupaten dan kota. Silakan di lapangan lakukan koordinasi, integrasi data, dan percepat proses BPHTB. Penerimaan BPHTB itu juga membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi meningkat,” tutur Tito Karnavian.

Penandatanganan SEB Menteri ATR/BPN dan Mendagri turut disaksikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti; Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian ATR/BPN dan Kemendagri. Prosesi tersebut juga diikuti secara daring oleh perwakilan pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait dari seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Warga Kudus Apresiasi Transformasi Layanan Pengukuran Terjadwal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Transformasi layanan Pengukuran Terjadwal yang diterapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan pengalaman positif bagi masyarakat Kabupaten Kudus. Sejumlah warga mengaku proses pengukuran hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT) berlangsung jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan.

Salah satu warga Kudus, Hadi Prayitno (52), mengaku terkejut dengan kecepatan pelayanan yang diberikan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kudus. Menurutnya, seluruh proses mulai dari pendaftaran hingga Peta Bidang Tanah selesai hanya memerlukan waktu sekitar lima hari.

Hadi menjelaskan, ia mengajukan permohonan pada 30 Juli 2026, kemudian petugas melakukan pengukuran pada 3 Agustus 2026. Sehari setelahnya, tepatnya 4 Agustus 2026, Peta Bidang Tanah miliknya sudah selesai dan dapat diambil.

“Saya mengambil produk Peta Bidang Tanah. Dalam proses Pengukuran Terjadwal termasuk cepat, saya tidak menyangka. Prosesnya kurang lebih enam hari sejak pendaftaran hingga Peta Bidang Tanah selesai,” ujar Hadi.

Ia berharap inovasi pelayanan seperti ini terus dikembangkan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pesan saya untuk Bapak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, terima kasih. Semoga semakin banyak inovasi program yang pro rakyat,” katanya.

Apresiasi serupa disampaikan warga Kudus lainnya yang juga baru mengambil Peta Bidang Tanah hasil Pengukuran Terjadwal. Ia mengaku semula memperkirakan proses pengukuran akan berlangsung lama karena harus dilakukan langsung di lapangan.

Namun, kenyataannya proses pelayanan berlangsung jauh lebih cepat. Berkas permohonannya masuk pada 31 Juli 2026, pengukuran dilakukan pada 3 Agustus 2026, dan Peta Bidang Tanah telah selesai pada 5 Agustus 2026.

“Saya tidak menyangka. Kirain prosesnya lama karena pengukuran berkaitan dengan pekerjaan di lapangan, ternyata cepat. Tidak sampai seminggu Peta Bidang Tanah sudah jadi,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas transformasi pelayanan yang dihadirkan Kementerian ATR/BPN.

“Untuk Bapak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, terima kasih. Program ini yang terbaik,” ujarnya.

Pengukuran Terjadwal merupakan bagian dari transformasi pelayanan yang terus didorong Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Perkuat Pelayanan Digital, SuperApp Polri Hadirkan Layanan 110 hingga Tingkat Polsek

Penulis
Reta
-

Polri terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya dengan menghadirkan layanan yang mudah, cepat dan responsif melalui SuperApp Polri yang terintegrasi dengan berbagai layanan kepolisian, termasuk fitur layanan darurat Polri 110.

Melalui SuperApp Polri, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kepolisian dalam satu platform secara lebih praktis. Kehadiran fitur layanan Polri 110 juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun membutuhkan bantuan kepolisian secara cepat.

Layanan Polri 110 tersebut telah tergelar hingga jajaran kewilayahan, termasuk sampai tingkat Polsek. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap laporan masyarakat dapat diteruskan dan ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian sesuai dengan wilayah dan kebutuhan penanganannya.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir mengatakan, penguatan layanan berbasis digital merupakan bagian dari upaya Polri untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kepolisian yang semakin mudah dan cepat.

“Polri terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat dan responsif. Melalui SuperApp Polri, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan kepolisian dalam satu platform, termasuk layanan Polri 110 yang telah terintegrasi hingga jajaran Polsek,” ujar Isir, Minggu (9/8).

Menurutnya, layanan Polri 110 menjadi salah satu sarana penting yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi secara langsung dengan kepolisian ketika membutuhkan bantuan maupun menyampaikan informasi terkait situasi yang memerlukan kehadiran petugas.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kepolisian. Dengan sistem yang terintegrasi, laporan atau kebutuhan masyarakat dapat diterima dan diteruskan kepada jajaran yang memiliki kewenangan dan kedekatan wilayah untuk segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepolisian juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk membangun komunikasi yang semakin dekat dengan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Setiap informasi yang disampaikan melalui kanal pelayanan Polri merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan keamanan bersama. Karena itu, kami ingin memastikan setiap laporan masyarakat mendapatkan respons dan penanganan yang tepat,” kata Isir.

Polri juga terus mendorong seluruh jajaran untuk memberikan respons yang cepat dan profesional terhadap setiap laporan yang diterima. Integrasi layanan hingga tingkat Polsek diharapkan dapat memperpendek waktu respons sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dari personel yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian.

“Teknologi bukan sekadar soal aplikasi, tetapi bagaimana teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ukurannya adalah ketika masyarakat membutuhkan Polri, mereka tahu harus menghubungi ke mana, mudah mengaksesnya, dan mendapatkan respons yang cepat,” tegasnya.

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan tersebut, SuperApp Polri dapat diunduh melalui Google Play Store pada perangkat Android. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia, termasuk layanan Polri 110, sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepolisian.

Polri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan SuperApp Polri beserta fitur layanan Polri 110 secara bijak sebagai sarana komunikasi dan pelayanan kepolisian. Dengan dukungan masyarakat dan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi, Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, responsif dan dekat dengan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Festival Lembah Baliem Jadi Momentum Perkuat Koperasi dan Produk Unggulan Papua Pegunungan

Penulis
Reta
-

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai lembaga ekonomi bagi masyarakat untuk menyatukan kekuatan dan potensinya sehingga dapat tumbuh sejahtera bersama. Koperasi juga menjadi instrumen utama dalam upaya memperluas akses pasar terhadap setiap produk unggulan di berbagai daerah termasuk di Papua Pegunungan.

Hal itu disampaikan Menkop Ferry Juliantono saat menghadiri acara Festival Budaya Lembah Baliem, Kampung Walesi, Jaya Wijaya, Papua Pegunungan, Jumat (7/8). Festival yang ke-34 ini menjadi ajang strategis bagi masyarakat di Papua Pegunungan dan sekitarnya untuk mengenalkan dan memasarkan hasil bumi, kerajinan serta budaya Tanah Papua di pasar domestik dan internasional.

Turut hadir Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati, Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari, Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, Staf Khusus Menteri Koperasi Wahyono, Asisten 3 sekda provinsi papua pegunungan Dr. Lukas W Kossay, Anggota Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua Ari Sihasale dan Vanya Zulkarnaen, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya Liberius Mabel, Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Papua Pegunungan, Alpius Yigibalom.

Menurut Menkop Ferry, festival ini bukan sekadar ajang promosi produk unggulan seperti kopi dan budaya masyarakat Papua saja melainkan sebagai momentum untuk membangun kekuatan ekonomi lokal. Ia menekankan bahwa koperasi harus menjadi rumah besar bagi masyarakat di tanah Papua agar nilai tambah dari kopi dan budaya tetap bisa dinikmati oleh rakyat.

“Kami tadi sudah bersepakat agar sanggar-sanggar dan petani kopi di sini dapat membentuk koperasi sehingga skala ekonominya bisa ditingkatkan,” ujar Menkop Ferry.

Ia menegaskan bahwa koperasi harus menjadi rumah besar bagi petani kopi, pengrajin noken, pelaku usaha, dan generasi muda Papua untuk tumbuh bersama. Dengan berhimpun dalam wadah koperasi, para petani kopi Wamena akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat, akses pembiayaan lebih mudah, serta peluang ekspor yang lebih terbuka.

“Kami dari Kementerian Koperasi hadir di sini untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan di sektor pariwisata di sini, dan mendorong pemasaran dari kopi Wamena (lebih luas pemasarannya),” kata Menkop.

Menkop berharap setelah terbentuk badan usaha koperasi, kesejahteraan masyarakat di Papua dapat meningkat. Di sisi lain sanggar-sanggar seni dan budaya di Wamena juga dapat lebih hidup sehingga ke depan kegiatan festival Lembah Baliem ini dapat lebih semarak dan dihadiri lebih banyak wisatawan baik domestik atau mancanegara.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati di Wamena, Jumat mengatakan potensi wisata di Papua Pegunungan khususnya Kabupaten Jayawijaya sangat luar biasa.

Wamenpar menjelaskan potensi wisata alam, budaya dan kopi di Kabupaten Jayawijaya sangat luar biasa maka perlu didorong untuk menjadi pendapatan bagi daerah dan masyarakat

“Ada begitu besar potensi wisata utamanya kekayaan adat dan budaya yang ada di sini seperti di desa wisata Kumukima dan Aikima. Kami juga melihat potensi kopi di sini dan itu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dijahit bersama untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan yang datang ke sini,” katanya.

Sementara itu Bupati Jayawijaya Atenius Murip menambahkan bahwa festival ini menjadi ruang bagi UMKM lokal untuk menampilkan karya kreatif masyarakat, mulai dari kerajinan tangan hingga kuliner khas daerah. Peningkatan kapasitas usaha UMKM lokal dan juga peningkatan skala keekonomian secara umum hanya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat manakala mereka sudah bergabung dalam wadah koperasi. Oleh karena itu saran dari Menkop Ferry Juliantono untuk membentuk badan usaha koperasi dinilai sangat relevan.

“Kita perlu menajamkan bagaimana dukungan koperasi untuk skala keekonomiannya tetapi kalau ini disentuh satu per satu akan berat tapi dengan bentuk koperasi akan memudahkan dalam upaya peningkatan kapasitas (usaha) dan skala ekonominya,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Dorong Transformasi Industri di BRICS, Dari Startup hingga Panel Surya

Penulis
Reta
-

Ketahanan industri global kini tidak lagi ditentukan semata oleh besarnya investasi atau kapasitas produksi suatu negara. Di tengah disrupsi teknologi, perubahan iklim, serta dinamika rantai pasok dunia, kolaborasi internasional menjadi kunci dalam menjaga daya saing industri.

Perspektif tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan pada The 10th Meeting of BRICS Industry Ministers di Jaipur, India (6/8) yang membahas berbagai prioritas kerja sama industri BRICS melalui BRICS Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) sebagai bagian dari upaya membangun industri yang lebih tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.

“Indonesia memandang BRICS sebagai wadah strategis untuk memperkuat kerja sama yang mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan industri. Melalui kemitraan ini, kami ingin memastikan transformasi industri tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi investasi, inovasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Bagi Indonesia, forum tersebut memiliki arti strategis mengingat sektor manufaktur merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional sekaligus fondasi daya saing industri di tingkat global. Pada triwulan pertama tahun ini, sektor manufaktur memberikan lebih dari 19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, serta menyumbang lebih dari 82 persen total ekspor nasional.

“Kinerja tersebut memperkuat posisi Indonesia untuk berkontribusi dalam berbagai kerja sama industri BRICS sekaligus memperluas keterlibatan industri nasional dalam rantai nilai global,” katanya.

Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada empat bidang prioritas, yaitu pengembangan UMKM, startup, logistik industri, dan industri panel surya. Keempat bidang tersebut memiliki keterkaitan erat dalam membangun ekosistem industri yang lebih tangguh, adaptif terhadap perubahan teknologi, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Pada bidang UMKM industri, Indonesia memaparkan berbagai program peningkatan akses pembiayaan, adopsi teknologi, pengembangan SDM industri, hingga perluasan akses pasar internasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi agar Industri Kecil dan Menengah (IKM) semakin terhubung dengan rantai nilai regional maupun global.

Saat ini, IKM mencakup hampir 99,8 persen unit usaha industri di Indonesia, menyerap sekitar 65 persen tenaga kerja industri, dan memberikan kontribusi lebih dari 21 persen terhadap nilai tambah manufaktur nonmigas.

Pengembangan ekosistem inovasi industri juga menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam kerja sama BRICS. Melalui program Startup4Industry, Kementerian Perindustrian telah menghubungkan lebih dari 2.500 startup dengan pelaku industri, investor, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan pada bidang kecerdasan artifisial (AI), manufaktur cerdas, robotika, teknologi hijau, hingga semikonduktor.

“Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam pengembangan BRICS Incubator Network dan BRICS Startup Knowledge Hub sebagai sarana kolaborasi inovasi, investasi, dan pengembangan teknologi di antara negara anggota,” tuturnya.

Pada Photovoltaics (PV), sektor industri panel surya, Indonesia memaparkan pengembangan industri panel surya sebagai bagian dari transformasi menuju industri rendah karbon sekaligus penguatan rantai pasok energi bersih.

Sementara itu, pada sektor logistik industri, Indonesia memperkenalkan pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang mengintegrasikan data industri untuk meningkatkan efisiensi perencanaan industri, memperlancar arus logistik, serta memperkuat ketahanan rantai pasok manufaktur.

Selain empat bidang prioritas tersebut, Indonesia juga melihat peluang untuk memperluas kerja sama BRICS pada sektor-sektor strategis lainnya, khususnya pengembangan industri hijau, semikonduktor, dan industri agro.

“Ketiga bidang ini memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan industri sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur di masa depan. Indonesia siap menjajaki kerja sama yang lebih konkret melalui berbagai Working Group PartNIR sesuai dengan prioritas dan kepentingan nasional,” tambah Wamen Faisol.

Keikutsertaan Indonesia pada The 10th Meeting of BRICS Industry Ministers menandai berlanjutnya kontribusi Indonesia dalam kerja sama industri BRICS, mulai dari penyusunan arah kebijakan hingga implementasi berbagai program kolaborasi.

“Dengan demikian, kerja sama BRICS tidak hanya memperluas jejaring diplomasi ekonomi, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi industri Indonesia untuk berpartisipasi dalam rantai nilai global serta mempercepat transformasi manufaktur nasional,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

JNBA 2026 di Sumba Timur, KPK Perkuat Budaya Antikorupsi dari Pemerintahan hingga Anak Usia Dini

Penulis
Reta
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan rangkaian Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat (7/8). Selama dua hari, program ini menjangkau beragam elemen masyarakat, mulai dari pejabat publik, aparatur sipil negara (ASN), tenaga kesehatan, pelaku UMKM, hingga anak usia dini sebagai bagian dari upaya membangun budaya integritas secara berkelanjutan.

Pelaksanaan JNBA di Sumba Timur menjadi langkah KPK memperluas akses pendidikan antikorupsi hingga ke daerah dengan tantangan geografis. Melalui pendekatan yang dekat dengan karakter dan kebutuhan masyarakat setempat, KPK mendorong nilai-nilai integritas tumbuh sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan upaya penindakan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, penguatan pendidikan dan budaya integritas sejak dini hingga lingkungan pemerintahan dan dunia usaha menjadi investasi penting untuk membangun kesadaran antikorupsi sekaligus mempersempit ruang terjadinya korupsi di daerah.

“Pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, karena KPK tidak dapat bekerja sendiri. Melalui partisipasi aktif masyarakat, nilai-nilai integritas dapat tumbuh menjadi budaya yang memperkuat pencegahan korupsi. Karena itu, kami mengajak masyarakat Sumba Timur bersama-sama menjaga dan menggelorakan semangat antikorupsi. Kami juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang telah berpartisipasi dalam rangkaian Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Sumba Timur,” ujar Cahya.

Dukungan terhadap pelaksanaan JNBA ditunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur melalui rapat finalisasi persiapan yang melibatkan pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, perangkat daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan program edukasi antikorupsi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak bagi penguatan integritas di daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, menekankan bahwa keberhasilan JNBA membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah, Forkopimda, dan pemangku kepentingan. Ia menilai momentum tersebut penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meminta setiap perangkat daerah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pada hari pertama, KPK memberikan edukasi antikorupsi kepada pejabat publik, ASN, dan tenaga kesehatan di Aula Patola Ratu. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus mendorong setiap aparatur mengambil peran dalam mencegah praktik korupsi yang berpotensi menghambat kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.

Secara paralel, KPK juga menyelenggarakan pendidikan antikorupsi bagi anak-anak TK dan PAUD di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi. Melalui metode belajar yang interaktif dan menyenangkan, peserta diperkenalkan pada nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta keberanian mengatakan benar sebagai bekal pembentukan karakter sejak usia dini.

Upaya mendekatkan pesan antikorupsi kepada masyarakat juga dilakukan melalui partisipasi KPK dalam Pameran Pelayanan Publik dan UMKM di Taman Wisata Swembak. Pameran tersebut menghadirkan layanan publik, produk unggulan UMKM lokal, sekaligus ruang edukasi mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pelaksanaan kegiatan. Selain memanfaatkan berbagai layanan publik dan mengunjungi stan UMKM, masyarakat juga mengikuti berbagai sesi edukasi antikorupsi yang diselenggarakan KPK. Kolaborasi antara KPK dan Pemkab Sumba Timur diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berlandaskan integritas.

Rangkaian JNBA 2026 di Sumba Timur akan berlangsung hingga 8 Agustus 2026 dengan berbagai kegiatan edukasi yang melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok. Melalui kolaborasi antara KPK, pemerintah daerah, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat, program ini diharapkan semakin memperkuat budaya antikorupsi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Haji Siapkan 6 Strategi Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) menyiapkan enam strategi prioritas untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah. Strategi tersebut menjadi acuan pengembangan program di tingkat pusat dan daerah sekaligus mendorong semakin luasnya keterlibatan pelaku usaha nasional dalam rantai pasok haji dan umrah.

Enam strategi dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah di Surabaya, Kamis (6/8/2026). Forum menjadi ruang penyelarasan kebijakan dan perumusan langkah implementasi agar pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah berjalan terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, mengatakan pengembangan ekosistem ekonomi haji membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Potensi yang dimiliki setiap daerah perlu dipetakan dan diintegrasikan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Dengan demikian, produk dan layanan dalam negeri memiliki peluang lebih besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok penyelenggaraan haji dan umrah,” ujar Jaenal.

Jaenal menjelaskan, enam strategi prioritas tersebut meliputi penyusunan roadmap dan pemetaan potensi daerah; penguatan rantai pasok berbasis produk dalam negeri; pengembangan Kampung Haji sebagai pusat promosi produk unggulan; peningkatan kapasitas dan pendampingan pelaku usaha; penguatan monitoring dan evaluasi; serta percepatan digitalisasi tata kelola pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.

Menurutnya, strategi tersebut diarahkan untuk menghubungkan potensi daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah. Dengan pendekatan itu, produk unggulan daerah, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku usaha nasional dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap rantai pasok sektor haji dan umrah.

Ditjen PE2HU juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, koperasi, UMKM, asosiasi, serta berbagai lembaga pendukung. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha sekaligus memastikan produk dan layanan yang dikembangkan memenuhi standar, memiliki daya saing, dan mampu masuk ke pasar haji dan umrah.

“Pengembangan ekosistem ekonomi haji tidak hanya berbicara tentang penyelenggaraan ibadah, tetapi juga bagaimana menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata,” kata Jaenal.

Melalui enam strategi, Ditjen PE2HU berkomitmen membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengembangan ekosistem diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan kualitas layanan haji dan umrah, tetapi juga memperluas partisipasi pelaku usaha nasional dan daerah serta meningkatkan kontribusi sektor haji terhadap perekonomian Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Budi Santoso Tegaskan Komitmen Indonesia Perkuat Perdagangan Multilateral di BRICS

Penulis
Reta
-

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, terbuka, transparan, dan berbasis aturan. Di tengah meningkatnya tantangan perdagangan global, negara-negara anggota BRICS dinilai perlu memperkuat kerja sama ekonomi yang konkret demi menjaga stabilitas perdagangan internasional dan mendukung pertumbuhan negara berkembang.

Penegasan ini disampaikan Mendag Busan usai menghadiri Sesi Penutupan Rangkaian Pertemuan Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers’ Meeting/TMM) pada Kamis, (7/8) di Jaipur, India. Di bawah Presidensi India tahun 2026, rangkaian pertemuan ini berlangsung pada 6–7 Agustus 2026.

“Indonesia menegaskan pentingnya menjaga sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan (rules-based) melalui WTO yang kuat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global. Pada saat yang sama, BRICS perlu terus menghadirkan kerja sama nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang,” tegas Mendag Busan.

Mendag Busan menyampaikan, para menteri perdagangan negara-negara anggota BRICS menyetujui sebagian besar substansi dari pertemuan ini, meskipun pernyataan bersama (joint statement) belum tercapai.

BRICS TMM kali ini membahas empat poin utama. Pertama, komitmen untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan WTO sebagai inti, menempatkan pembangunan sebagai fokus utama, memastikan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, serta memulihkan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat. Kedua, upaya penguatan internasionalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peningkatan akses pembiayaan perdagangan, termasuk yang mencakup prinsip-prinsip panduan dalam penilaian kredit serta Jaipur Consensus untuk mengkaji mekanisme invoice discounting BRICS.

Ketiga, Workplan on BRICS Shared Understanding on Global Value Chains untuk memperkuat rantai nilai global yang tangguh, efisien, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk melalui digitalisasi dokumen perdagangan, peningkatan konektivitas, serta penguatan kawasan ekonomi khusus dan kapasitas industri. Keempat, BRICS Principles to Facilitate Digitally Delivered Services Across Borders yang mendorong perdagangan jasa digital lintas batas, memperluas perdagangan intra-BRICS, meningkatkan keterampilan digital, serta memperkuat ekonomi digital di negara-negara berkembang.

“Indonesia mendukung penuh berbagai inisiatif konkret BRICS yang memperkuat perdagangan, mulai dari memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, membangun nilai pasok yang lebih tangguh, serta mendorong transformasi digital. Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tambah Mendag Busan.

Sementara itu, Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal menegaskan, negara-negara anggota BRICS telah menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi selama satu tahun masa Keketuaan India.

Piyush menekankan, persahabatan, dialog, kemitraan, dan diplomasi menjadi fondasi utama BRICS dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Ia berharap, kerja sama yang telah terbangun selama Keketuaan India dapat dilanjutkan pada Presidensi Tiongkok mendatang.

“Saya sangat yakin ketika Tiongkok melanjutkan Keketuaan BRICS pada 2027, kita akan terus melangkah maju bersama, memperkuat kerja sama, dan bersama-sama mewujudkan kemakmuran yang lebih besar bagi seluruh negara anggota BRICS,” ujar Piyush.

Penyelesaian Strategy for BRICS Economic Partnership 2030

Para Menteri Perdagangan BRICS juga menegaskan kembali komitmen untuk memperdalam kerja sama ekonomi melalui penyelesaian Strategy for BRICS Economic Partnership 2030. Strategi tersebut akan menjadi acuan utama dalam mengarahkan pengembangan berbagai strategi sektoral, program kerja, dan peta jalan kerja sama ekonomi BRICS hingga tahun 2030.

Mendag Busan menilai, penyusunan strategi tersebut menjadi tonggak penting agar kemitraan ekonomi BRICS semakin responsif terhadap dinamika perdagangan global. Strategi tersebut juga mencerminkan komitmen bersama negara-negara BRICS untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang lebih terarah, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan.

“Indonesia menyambut baik penyelesaian Strategy for BRICS Economic Partnership 2030. Strategi ini diharapkan menjadi pedoman dalam memperkuat kemitraan ekonomi BRICS yang semakin erat sekaligus membuka lebih banyak peluang perdagangan, investasi, dan pembangunan yang inklusif bagi seluruh negara anggota,” pungkas Mendag Busan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Budi Santoso Dorong Optimalisasi IUAE-CEPA untuk Perkuat Perdagangan Indonesia-UEA

Penulis
Reta
-

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Thani bin Ahmed Al Zeyoudi pada Jumat, (7/8) di Jaipur, India. Pertemuan dilaksanakan di sela-sela rangkaian BRICS Trade Ministers’ Meeting (TMM) 2026 yang berlangsung pada 6–7 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu hal yang dibahas adalah upaya kedua negara mengoptimalkan pemanfaatan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). Perjanjian ini telah memasuki tahun ketiga sejak mulai berlaku pada 1 September 2023. Mendag Busan menilai, implementasi perjanjian tersebut telah berkontribusi positif terhadap peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dan UEA.

“Perjanjian IUAE-CEPA menjadi katalis yang mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan ekonomi kita ke tingkat yang lebih maju. Saya meyakini masih terdapat ruang yang sangat besar untuk semakin meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi melalui pemanfaatan IUAE-CEPA secara optimal,” ujar Mendag Busan.

Mendag Busan menjelaskan, untuk mendukung implementasi tersebut, Indonesia dan UEA telah menggelar Joint Committee Meeting (JCM) pertama beserta pertemuan Committee on Trade in Goods, Islamic Economy Committee, dan Economic Cooperation Committee pada 15–17 Oktober 2024. Forum ini menghasilkan sejumlah tindak lanjut implementasi perjanjian IUAE CEPA di sejumlah bidang, antara lain, perdagangan barang, ekonomi Islam, serta kerja sama ekonomi. Mendag Busan berharap, JCM berikutnya dapat terlaksana dengan baik.

“Saya berharap Joint Committee Meeting kedua tahun ini dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan seluruh isu implementasi yang masih tersisa dengan cepat. Saya percaya Indonesia dan UEA memiliki komitmen yang sama untuk memaksimalkan manfaat IUAE-CEPA. Dengan meningkatnya pemanfaatan perjanjian, maka partisipasi dunia usaha akan semakin luas serta hubungan dagang dan investasi kedua negara akan semakin kuat,” jelas Mendag Busan.

Selain itu, kedua menteri juga membahas sejumlah isu implementasi IUAE-CEPA, antara lain, ketentuan skema TRQ (Tariff Rate Quota), mekanisme transshipment, serta perkembangan kasus antidumping produk kopolimer asal UEA.

“Indonesia berkomitmen menjaga implementasi IUAE-CEPA tetap transparan, akuntabel, dan sejalan dengan ketentuan perjanjian maupun prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia juga terbuka untuk terus berdialog dalam menyelesaikan berbagai isu implementasi yang dihadapi pelaku usaha kedua negara,” tambah Mendag Busan.

Di sisi lain, Menteri Thani menyampaikan rencananya untuk membawa delegasi bisnis UEA ke Indonesia dalam waktu dekat. Ia berharap kunjungan tersebut dapat mendorong pertemuan langsung antara pelaku usaha kedua negara serta mengidentifikasi peluang kerja sama dan perdagangan yang dapat dikembangakan secara lebih optimal melalui pemanfaatan IUAE-CEPA.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemanfaatan IUAE-CEPA secara lebih optimal. Untuk itu, kami berencana membawa delegasi bisnis UEA ke Indonesia dan bertemu dengan pelaku usaha Indonesia. Kami harap, upaya ini dapat mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan melalui perjanjian ini,” ujar Menteri Thani.

Pada Januari—Juni 2026, total perdagangan Indonesia dan UEA tercatat USD 3,14 miliar, dengan ekspor Indonesia sebesar USD 1,76 miliar dan impor 1,38 miliar.

Sementara itu, pada 2025, total perdagangan kedua negara mencapai USD 6,42 miliar. Ekspor Indonesia ke UEA sebesar USD 4,02 dan impor Indonesia dari UEA USD 2,39 miliar, sehingga Indonesia mencatatkan surplus USD 1,63 miliar terhadap UEA.

Produk utama ekspor Indonesia ke UEA meliputi perhiasan, lemak dan minyak hewani atau nabati, kendaraan dan bagiannya, mesin dan peralatan listrik, serta besi dan baja. Sementara itu, impor utama Indonesia dari UEA meliputi perhiasan; garam, belerang, dan kapur; aluminium; senjata amunisi; serta plastik dan barang dari plastik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...505152...4,858Halaman 51 dari 4,858