Beranda blog Halaman 52

Harga Batubara Acuan Agustus 2026 Turun 5,62 Persen Jadi USD 124,44 per Ton

Penulis
Reta
-

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) periode pertama Agustus 2026 sebesar USD 124,44 per ton. Angka yang menjadi dasar penghitungan Harga Patokan Batubara (HPB) itu turun 5,62 persen dibandingkan periode kedua Juli 2026, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penetapan dilakukan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. HBA tersebut berlaku pada titik serah Free on Board di atas kapal pengangkut atau FOB vessel.

Dibandingkan dengan HBA periode kedua Juli 2026 sebesar USD 131,85 per ton, nilai pada periode pertama Agustus turun USD 7,41 per ton, menjadi 124,44 USD.

Namun, secara tahunan, HBA periode pertama Agustus 2026 lebih tinggi dibandingkan periode pertama Agustus 2025 yang tercatat sebesar USD 102,22 per ton. Selisihnya mencapai USD 22,22 per ton atau disebut meningkat 21 persen.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan penurunan HBA periode pertama Agustus 2026 dipengaruhi harga penjualan aktual yang digunakan dalam penghitungan.

“Turunnya harga penjualan batubara aktual pada transaksi penjualan batubara untuk tanggal pengapalan/penjualan sejak minggu kedua bulan Juni 2026, yaitu tanggal 8 Juni 2026, sampai dengan minggu pertama bulan Juli 2026, yaitu tanggal 7 Juli 2026, untuk pembayaran royalti pada aplikasi ePNBP Minerba,” ujar Tri di Jakarta, Kamis (6/8).

HBA periode pertama Agustus 2026 digunakan sebagai dasar penghitungan HPB untuk batubara dengan nilai kalor lebih dari 6.000 kcal/kg GAR (Gross As Received). Dalam penghitungan selanjutnya, besaran HPB disesuaikan dengan kualitas batubara, antara lain nilai kalor, kandungan air, kandungan sulfur, dan kandungan abu.

Untuk masa berlaku 1-14 Agustus 2026, Kementerian ESDM menetapkan empat kategori harga acuan sebagai berikut:

 

  1. HBA untuk 6.322 GAR sebesar USD 124,44 per ton, turun 5,62 persen dibandingkan periode kedua Juli 2026.
  2. HBA I untuk 5.300 GAR sebesar USD 93,27 per ton, naik 3,75 persen.
  3. HBA II untuk 4.100 GAR sebesar USD 65,48 per ton, naik 3,53 persen.
  4. HBA III untuk 3.400 GAR sebesar USD 45,27 per ton, naik 0,42 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-Tiongkok Perkuat Kerja Sama Investasi, Kawasan Industri Wiraraja Madura Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Penulis
Reta
-

Indonesia dan Tiongkok kembali memperkuat kemitraan ekonomi melalui penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam rangka pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam memperluas kerja sama investasi kedua negara, serta membuka jalan bagi pengembangan kawasan industri modern di Kabupaten Bangkalan, Madura yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

Prosesi penandatanganan kerja sama mencakup penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Wiraraja Madura International dengan Guangzhou Zhanjiang Industrial Transfer Cooperation Park Management Committee serta penandatanganan Agreement on Joining the Guangdong ASEAN Industrial Park International Cooperation Alliance dengan Wiraraja Madura Industrial Estate.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyaksikan pendandatanganan nota kesepahaman tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai negara mitra strategis guna mempercepat pengembangan kawasan industri, membuka lapangan kerja serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

“Indonesia punya program Two Countries Twin Parks (TCTP) yang terus akan kita dorong. Kawasan di Madura ini kedepannya juga merupakan kawasan heavy industry Indonesia, Petrokimia (Gresik). Jadi nanti dengan adanya Kawasan Industri Bangkalan ini akan menjadi seimbang,” ujar Menko Airlangga dalam acara Penandatanganan Strategic Cooperation Framework Agreement antara Wiraraja Madura Industrial Estate dan Guangdong (Fenyong) ASEAN Industrial Park, di Jakarta, Rabu (8/05).

Menko Airlangga menambahkan, pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura akan semakin melengkapi hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok yang selama ini terus berkembang, baik melalui peningkatan investasi maupun perdagangan bilateral.

“Kemudian ini akan melengkapi kerjasama antara Indonesia dan China. Karena Indonesia dan China juga sudah punya bilateral swap arrangement (Bilateral Currency Swap Arrangement atau BCSA) yang sampai dengan 50 miliar dolar. Harapannya bisa juga trade menggunakan currency masing-masing sehingga tidak tergantung kepada currency yang lain,” jelas Menko Airlangga.

Melalui kerja sama tersebut, sejumlah klaster industri dari Tiongkok direncanakan akan dikembangkan di Kawasan Industri Wiraraja Madura, di antaranya industri cokelat, matras, tekstil, hingga benang, serta berbagai sektor manufaktur padat karya lainnya. Pengembangan kawasan tersebut juga didukung percepatan penyelesaian perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta instansi pelayanan perizinan, sehingga realisasi investasi dapat segera dimulai dan memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi Madura dan Jawa Timur.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sekaligus President Director Wiraraja Madura Industrial Estate Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kawasan industri tersebut dirancang menjadi pusat manufaktur terpadu yang mendukung sektor industri, logistik, dan energi ramah lingkungan. Kehadiran mitra strategis dari Guangdong diharapkan mampu mempercepat masuknya investasi baru serta memperluas peluang transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri nasional.

Sementara itu, Wali Kota Zhanjiang Republik Rakyat Tiongkok Li Yongyi, menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Kota Zhanjiang. Menurutnya, kerja sama antara Guangdong (Fenyong) ASEAN Industrial Park dan Wiraraja Madura Industrial Estate diharapkan menjadi model kolaborasi konkret dalam implementasi Two Countries Twin Parks (TCTP), melalui penguatan investasi, pertukaran informasi industri, serta pengembangan kapasitas produksi kedua negara.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan, pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

“Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok, tetapi juga menjadi langkah konkret Pemerintah dalam mendorong investasi berkualitas, mempercepat pengembangan kawasan industri baru, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah optimistis pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur maupun kawasan timur Indonesia,” imbuh Jubir Haryo.

Untuk diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Zhanjiang dan Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, tercermin dari meningkatnya nilai perdagangan dan investasi kedua belah pihak. Pada tahun 2025, nilai perdagangan antara Zhanjiang dan Indonesia mencapai 2,461 miliar yuan atau meningkat sebesar 6,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, hingga saat ini tercatat 8 perusahaan asal Zhanjiang yang telah merealisasikan investasi di Indonesia melalui 12 proyek dengan total nilai investasi mencapai USD370 juta, sementara 6 perusahaan Indonesia juga telah menanamkan modal di Zhanjiang.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou (KJRI Guangzhou) Arianto Surojo, Secretary General of Zhanjiang Chamber of Commerce of Import and Export Xu Haixia, serta perwakilan Guangdong (Fenyong) Industrial Park.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gerhana Matahari Total 12 Agustus 2026 Tak Terlihat dari Indonesia, Ini Wilayah yang Bisa Menyaksikannya

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa fenomena Gerhana Matahari Total yang terjadi pada Rabu, 12 Agustus 2026 mendatang, tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. Jalur lintasan gerhana tersebut tidak melewati wilayah Nusantara dan fasenya berlangsung saat Indonesia berada pada waktu malam hari.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, menjelaskan bahwa masyarakat di kawasan Eropa, Rusia bagian utara, Afrika bagian barat laut, serta Amerika Utara menjadi wilayah yang berkesempatan menyaksikan fenomena astronomis ini secara langsung.

“Untuk masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan peristiwa Gerhana Matahari Total dapat mengikutinya melalui kanal resmi NASA,” kata Ayu di Jakarta, Sabtu (8/8).

Lebih lanjut, fenomena skala global ini dimulai dari fase Gerhana Sebagian (P1) pada pukul 15.34 UT (22.34 WIB), memasuki fase Gerhana Total di lokasi awal (U1) pada pukul 16.57 UT (23.57 WIB), dan mencapai puncaknya pada pukul 17.45 UT (00.45 WIB, 13 Agustus 2026). Keseluruhan proses gerhana berakhir sepenuhnya pada pukul 19.57 UT (02.57 WIB, 13 Agustus 2026).

Untuk diketahui, Gerhana Matahari Total terjadi ketika Matahari, Bulan, dan Bumi berada dalam satu garis lurus saat fase Bulan Baru. Pada puncaknya, piringan Bulan akan menutupi piringan Matahari secara utuh dari sudut pandang Bumi, sehingga mengubah suasana siang hari menjadi gelap selama beberapa saat di wilayah yang terlintasi jalur bayangan inti (umbra). Sementara itu, wilayah yang hanya terlintasi bayangan samar (penumbra) akan menyaksikan fenomena sebagai Gerhana Matahari Sebagian.

BMKG juga mengingatkan masyarakat yang berada di lokasi pengamatan untuk tidak melihat Matahari secara langsung tanpa pelindung, melainkan wajib menggunakan kacamata khusus berfilter matahari demi menjaga keselamatan mata.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM-Rusia Bahas MoU Pengawasan Obat, Produk Biologi, dan Pangan Olahan

Penulis
Reta
-

Kepala BPOM Taruna Ikrar menerima kunjungan dari Chargé d’Affaires (Acting Ambassador) Kedutaan Federasi Rusia untuk Indonesia Veronika Novoseltseva di Gedung Garuda, Rabu (5/8/2026). Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, yaitu Sekretaris Kedua Kedutaan Besar Rusia Ekaterina Kuznetsova, Wakil Perwakilan Perdagangan Rusia Viktor Tolstov, dan Ahli Perdagangan Rusia Timur Efremov.

Kunjungan ini membahas penguatan kerja sama bilateral Indonesia-Rusia di bidang pengawasan obat dan makanan. Implementasi penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui penyusunan memorandum of understanding (MoU) antara BPOM dengan Ministry of Industry and Trade serta Federal Service for Alcohol and Tobacco Market Regulation (Rosalkogoltabakkontrol), Rusia.

“Indonesia dan Rusia telah menjalin hubungan bilateral yang kuat dan konstruktif di berbagai sektor. Kami meyakini bahwa kerja sama antara otoritas pengawas berperan penting dalam menjamin ketersediaan produk kesehatan yang aman, berkhasiat, dan bermutu tinggi, sekaligus mendukung “trade facilitation” dan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat,” ucap Taruna Ikrar.

Pertemuan ini juga membahas penyusunan kerangka kerja sama bilateral antara Indonesia dan Rusia, terutama mengenai lingkup kerja sama regulatori, inspeksi good manufacturing practices (GMP), pertukaran informasi, capacity building, dan regulatory reliance. Selain itu, kedua pihak membahas peluang partisipasi BPOM dalam berbagai kegiatan internasional yang diselenggarakan Rusia, antara lain Joint GMP Inspection di Moskow dan 3rd International Forum of Pharmaceutical Inspectorates (IFPI), sebagai bagian dari penguatan diplomasi regulatori dan kepemimpinan BPOM di tingkat global.

Acting Ambassador Veronika Novoseltseva menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Rusia. Ia menyampaikan bahwa Ia telah memiliki pengalaman panjang dalam menjalin hubungan dengan Indonesia, dengan masa penugasan selama hampir 22 tahun dalam 3 periode berbeda, serta memiliki latar belakang pendidikan Bahasa Indonesia.

“Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia sebelumnya telah membuka peluang kerja sama baru antara kedua negara. Kami melihat Indonesia dan Rusia memiliki keunggulan serta pasar yang saling melengkapi sehingga kolaborasi di bidang farmasi dan produk kesehatan dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak,” ujar Veronika.

“BPOM mendukung percepatan penyelesaian dan finalisasi MoU antara BPOM dengan Ministry of Industry and Trade serta Rosalkogoltabakkontrol sebagai payung kerja sama di bidang obat, produk biologi, dan pangan olahan. Sebagai salah satu [negara] WHO-Listed Authority (WLA), BPOM senantiasa berkomitmen menerapkan good regulatory practices (GRP) dan pendekatan risk-based inspection untuk menjamin mutu, keamanan, dan efikasi produk kesehatan sesuai standar internasional,” imbuh Taruna Ikrar.

Selain penguatan kerja sama regulatori, kedua pihak juga membahas peluang peningkatan kolaborasi ilmiah dan pengembangan kapasitas. Pihak Rusia mengundang Kepala BPOM untuk hadir sebagai pembicara dalam beberapa forum internasional di bidang farmasi dan regulatori, yaitu 11th Pan-All Russian Good Manufacturing Practice (GMP) Conference di Stavropol, Rusia, serta Second International Conference “Innovative Drugs: From Molecule to Patient” yang diselenggarakan oleh Sechenov University di Moskow, termasuk rangkaian kegiatan peringatan 90 tahun A.P. Nelyubin Institute of Pharmacy, Fakultas Farmasi Sechenov University.

Sejalan dengan penguatan hubungan ekonomi kedua negara, peluang perluasan akses produk Indonesia ke pasar Rusia dan kawasan Eurasia (Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgizstan) juga semakin terbuka melalui Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I–EAEU FTA). “Kami berharap produk Indonesia, termasuk produk berbahan alam dan produk kesehatan, dapat semakin dikenal oleh masyarakat Rusia dan memasuki pasar Rusia. Peningkatan konektivitas kedua negara, termasuk rencana penerbangan langsung [ke] Moskow dari Bali, diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas,” ujar Veronika Novoseltseva.

Melalui kemitraan Government-to-Government (G2G) antara Indonesia dan Rusia, BPOM berharap dapat memperkuat diplomasi regulatori, memperluas akses perdagangan produk kesehatan dan pangan olahan ke negara-negara Eurasian Economic Union (EAEU). Diplomasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata melalui implementasi kerja sama yang transparan dan akuntabel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Muhaimin Tegaskan Industri Gresik Harus Sejahterakan Masyarakat Lokal

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan pertumbuhan industri di Gresik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Kemajuan industri tidak boleh hanya dinikmati pelaku usaha dari luar daerah, sementara masyarakat Gresik justru menjadi penonton.

 

“Kita tidak ingin masyarakat Gresik menjadi penonton. Kita tidak ingin industrinya tumbuh, tetapi masyarakat Gresik tetap miskin dan yang kaya justru yang di luar Gresik. Itu yang tidak kita inginkan,” ujar Menko Muhaimin di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Gresik, Jawa Timur, Sabtu (08/08/2026).

 

Menurutnya, Gresik telah berkembang menjadi salah satu kota industri dengan aktivitas ekonomi yang besar. Kondisi tersebut harus diikuti dengan kemampuan masyarakat setempat untuk mengambil bagian dalam rantai ekonomi yang tumbuh di wilayahnya.

 

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan keterhubungan atau link and match antara masyarakat, lembaga pendidikan, termasuk pesantren, dengan dunia industri. Masyarakat harus memiliki kompetensi, keterampilan, dan kapasitas usaha yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang berkembang.

 

“Kompatibilitas ini penting. Bagaimana masyarakat kita punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga ketika industri tumbuh, masyarakat lokal juga ikut tumbuh,” katanya.

 

Menko Muhaimin mengatakan pesantren memiliki posisi strategis untuk membangun keterhubungan tersebut. Pesantren memiliki ekosistem yang kuat, dekat dengan masyarakat, serta telah mendapatkan kepercayaan publik dalam menyiapkan sumber daya manusia.

 

Menurutnya, penanggulangan kemiskinan yang paling efektif salah satunya dilakukan melalui pendidikan. Karena itu, pesantren didorong tidak hanya menyiapkan santri untuk menjadi SDM yang unggul, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat di sekitarnya agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi.

 

“Ada dua target utama. Pertama, melahirkan wirausahawan yang tangguh, kreatif, dan inovatif. Kedua, menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dan perkembangan dunia ekonomi dan industri,” ujarnya.

 

Pemberdayaan juga perlu menyasar pelaku usaha di sekitar pesantren. Menko Muhaimin menilai masih banyak usaha masyarakat yang tumbuh secara tradisional dan belum memiliki daya saing maupun kompetensi yang cukup untuk masuk ke rantai ekonomi yang lebih besar.

 

Karena itu, penguatan ekosistem sosial ekonomi pesantren dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membuka akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, legalitas usaha, hingga akses pasar dan industri.

 

Di sisi pendidikan, transformasi juga diperlukan agar kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, dan sarana pembelajaran mampu mengikuti perubahan kebutuhan dunia kerja. Dengan begitu, lulusan lembaga pendidikan di Gresik dapat memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

 

Menko Muhaimin menegaskan, jangan sampai keberadaan industri yang besar justru menciptakan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Industri harus menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan yang membuka kesempatan kerja, usaha, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

 

Ia mengatakan pendekatan tersebut sejalan dengan orientasi baru pembangunan yang didorong Presiden Prabowo Subianto, yakni memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

 

“Tidak ada jalan lain kecuali kita mengubah pola kerja. Tantangannya semakin kompleks. Kita harus menghadirkan pola kerja baru agar kemajuan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Menko Muhaimin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhan Kunjungi SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Soroti Pendidikan dan Pembentukan SDM Unggul

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto selaku Gubernur URI mengunjungi SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau salah satu SMA unggulan yang menerapkan kurikulum pendidikan International Baccalaureate (IB).

Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan meninjau lingkungan sekolah, termasuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat bagaimana lingkungan pendidikan dapat mendukung proses pembelajaran sekaligus pengembangan potensi peserta didik.

Pembentukan SDM unggul tidak cukup hanya dengan membekali generasi muda dengan pengetahuan. Kemampuan akademik perlu berjalan beriringan dengan pembentukan karakter, karena keduanya menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan integritas dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Dalam penjelasanya, Dewan Pengarah SMA KTB Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto menyampaikan bahwa kurikulum dan standar pengajaran, termasuk tenaga pengajar, bahkan struktur ruang belajar di SMA KTB semua tersertifikasi oleh International Baccalaureate (IB).

Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Wagub URI, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, serta para pejabat dari SMA KTB dan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Dorong 220 KPM di Sumenep Jadi Petani Cabe Jamu Organik Berorientasi Ekspor

Penulis
Reta
-
Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengembangkan program strategis Kolaborasi Pemberdayaan Budidaya Cabe Jamu Organik di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Program ini untuk tahap awal menargetkan 220 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako di Pulau Madura untuk bertransisi menjadi pelaku ekonomi mandiri berdaya saing pasar ekspor ke Eropa, Amerika, dan Australia.
Melalui pendekatan terintegrasi, Kemensos berfokus membangun ekosistem pemberdayaan sosial yang tangguh, berbasis pasar, serta link and match dengan standar dunia industri hingga tingkat desa/kelurahan.
Staf Khusus Menteri Sosial bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, Ishaq Zubaedi Raqib, menegaskan pentingnya perubahan paradigma bantuan sosial menjadi pemberdayaan berkelanjutan.
“Bantuan sosial dirancang sebagai jaring pengaman sementara, namun pemberdayaan ekonomi harus berdaya selamanya,” ujarnya dalam acara sosialisasi Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Kemensos dengan PT Mega Inovasi Organik di Pendopo Kantor Camat Bluto, Sumenep, Jumat (7/8/2026).
Hadir dalam kesempatan ini Tenaga Ahli Menteri Ahmad Rifai, Camat Bluto M Fajar, perwakilan Dinas Sosial Sumenep Erwin, perwakilan PT MIO M Maulana Sidik, program manager Yayasan Alit Rakai Rakai Kurmavatara, Kasubag TU Dayamas Kemensos Ronny Khalisadi Suryanegara, Penyuluh Sosial Direktorat PSKMR Kemensos Andi Rian Julian Asmar, pendamping PKH, serta ratusan petani cabe jamu.
Ishaq Zubaedi Raqib menambahkan, mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa adalah petani—dan mayoritas di antaranya merupakan penerima bantuan sosial—maka strategi utama Kemensos adalah mengubah peran KPM dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi mandiri berbasis pasar ekspor yang bekerjasama dengan offtaker.
Sistem ini secara berkesinambungan berjalan setelah Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Mega Inovasi Organik (PT MIO) sebagai mitra pembina komoditas pertanian organik. PT MIO bertindak sebagai offtaker (mitra pembeli tetap) resmi dengan menggandeng Koperasi Dewa Dewi Ramadaya (Yayasan Alit) yang berfungsi sebagai collecting point komoditas cabe jamu organik.
Kerja sama ini memberikan jaminan kepastian harga dan penyerap hasil panen. Harga beli cabe jamu organik dari tingkat koperasi/collecting point disepakati pada kisaran Rp125 ribu – Rp130 ribu per kilogram. Skema kemitraan ini diproyeksikan meningkatkan pendapatan petani KPM dengan kenaikan harga beli komoditas cabe jamu basah sebesar Rp25 ribu – Rp30 ribu per kilogram.
“Kami melakukan filterisasi data untuk memastikan KPM PKH dan Sembako yang bergabung berada pada usia produktif, sehingga optimal dalam menjalankan budidaya cabe jamu organik. Lebih dari itu, Kemensos memastikan setiap petani KPM mendapat pendampingan teknis intensif dari PT MIO dan Koperasi Dewa Dewi Ramadaya agar standar ekspor terpenuhi dan seluruh hasil produksi mereka terserap secara penuh,” kata Ishaq Zubaedi Raqib.
Seluruh peserta pemberdayaan ini tergabung dalam Kelompok Masyarakat (Pokmas) “Jamu Maju Bersama” dengan total anggota 220 KPM yang tersebar di 16 desa di 6 kecamatan Kabupaten Sumenep, yaitu : Kecamatan Bluto, Kecamatan Gili Genting, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Ambunten, dan Kecamatan Saronggi.
Guna menunjang keberhasilan panen dan pascapanen berkualitas tinggi, Kementerian Sosial dalam kesempatan ini juga menyalurkan paket bantuan sarana dan prasarana kepada Pokmas dan Koperasi, antara lain:
•⁠  ⁠Bibit Tanaman: 11.000 pcs bibit cabe jamu, 4.400 pcs bibit lada, dan 11.000 pcs bibit tajar.
•⁠  ⁠Infrastruktur Pengolahan: 2 paket Solar Dryer (pengering tenaga surya) serta 1 paket perbaikan/renovasi gudang penyimpanan cabe jamu Koperasi Dewa Dewi Ramadaya.
•⁠  ⁠Peralatan Kerja Petani masing-masing 220 pcs berupa gunting panen, gunting pangkas, pasang sepatu boot APD, dan sarung tangan kerja.
•⁠  ⁠Fasilitas Pendukung: 17 unit tangga lipat, 2 unit tandon air, serta set peralatan olah pascapanen (kompor, gas elpiji, dan panci).
Tenaga Ahli Menteri Ahmad Rifai menambahkan, ikhtiar pemberdayaan ekonomi ini adalah langkah nyata implementasi model hilirisasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi kita tidak jual barang mentahnya tapi barang jadi, dalam rangka pengentasan kemiskinan,” tutur Ketua Umum Serikat Tani Nelayan (STN) tersebut.
Selain hilirisasi, program pemberdayaan petani cabe jamu ini juga melibatkan pilar-pilar pembangunan, yaitu negara, swasta, dan masyarakat.
“Dibuatkan usaha-usaha yang kerjasama dengan negara. Kemensos dengan pihak swasta dan rakyat yang ada di koperasi dan Pokmas. Jadi kekuatan pilar dalam membangun negara, tapi yang paling penting adalah pengorganisasian rakyat,” tegasnya.
Melalui kejelasan tata kelola dan kolaborasi antar pemangku kepentingan—Kemensos, PT MIO, Koperasi Dewa Dewi Ramadaya, dan Pokmas Jamu Maju Bersama— program ini akan menjadi model percontohan nasional dalam mentransformasi penerima bantuan sosial menjadi pengusaha tani mandiri yang berdaya saing di pasar internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN Buka Kanal Pengaduan MBG, Laporan Masyarakat Dijamin Diverifikasi dan Ditindaklanjuti

Penulis
Reta
-

Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) membuka tiga jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box yang ditujukan bagi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda.

 

 

Kepala Badan Gizi Nasional, Mas Dar, menjelaskan bahwa sistem pengaduan tersebut dirancang agar setiap laporan dapat diterima secara langsung, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara cepat. Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak hanya berasal dari internal lembaga, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program MBG.

 

 

“Kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan dan pengaduan dari berbagai pihak. Mungkin ada yang ingin menyampaikan laporan tetapi tidak ingin identitasnya diketahui. Karena itu, kami membuka jalur pengaduan melalui PO Box agar setiap informasi dapat kami terima, kami verifikasi, dan kami tindak lanjuti,” ujar Mas Dar pada konferensi pers, Jumat (7/8).

 

 

Mas Dar menjelaskan, PO Box 2045 diperuntukkan bagi pengaduan internal Badan Gizi Nasional, termasuk pegawai BGN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawas, akuntan, hingga seluruh personel yang bertugas di dapur MBG.

 

 

Sementara itu, PO Box 1708 disediakan khusus bagi mitra dan yayasan penyelenggara untuk menyampaikan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program, termasuk apabila terjadi perselisihan dengan kepala dapur maupun permasalahan operasional lainnya.

 

 

Adapun PO Box 45000 dibuka sebagai kanal pengaduan masyarakat umum untuk melaporkan berbagai temuan di lapangan terkait pelaksanaan Program MBG.

 

 

Mas Dar menegaskan bahwa seluruh laporan yang masuk akan berada di bawah pengawasan langsung Kepala BGN. Setiap aduan akan diverifikasi dan diinvestigasi sebelum ditentukan langkah penyelesaian yang sesuai, termasuk mediasi apabila ditemukan konflik antar-pihak dalam penyelenggaraan program.

 

 

“PO Box ini saya kelola langsung sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Setiap laporan akan kami investigasi. Jika ada pertentangan antara para pihak, kami akan memediasi agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik sehingga pelaksanaan Program MBG tetap berjalan optimal,” kata Mas Dar.

 

 

Menurut Mas Dar, pembukaan tiga jalur pengaduan tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan yang mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas. Informasi yang disampaikan melalui kanal tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan MBG sekaligus memastikan setiap pelanggaran maupun kendala operasional dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Beras Bantuan Jadi Penopang Keluarga di Alor, Uang Belanja Bisa untuk Sekolah Anak

Penulis
Reta
-

 Bagi sebagian keluarga di Kabupaten Alor, beras yang tersedia di dapur memiliki arti lebih dari bahan pangan untuk makan sehari-hari. Ketika kebutuhan beras dapat dipenuhi, sebagian pengeluaran rumah tangga dapat dialihkan untuk kebutuhan lain, termasuk pendidikan anak. Hal itu dirasakan masyarakat penerima bantuan pangan di Desa Lembur Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Salah satunya Ayub Manapa, seorang petani yang tinggal bersama istri dan dua anaknya. Dalam sehari, keluarganya membutuhkan sekitar satu kilogram beras atau sekitar 30 kilogram dalam sebulan. Bantuan pangan yang diterimanya pun menjadi bekal untuk memenuhi kebutuhan beras keluarganya. “Sangat membantu pak. Hari ini saya bersyukur sekali karena saya dapat bantuan. Setidaknya untuk bulan ke depan, kami sudah ada bekal untuk makanan setiap hari,” ujar Ayub.

Bagi Ayub, pemenuhan kebutuhan beras di Alor juga berkaitan erat dengan kondisi geografis wilayah kepulauan. Beras yang dikonsumsi masyarakat sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah menggunakan kapal. Pada Desember hingga Februari, ketika hujan dan angin dapat menghambat pelayaran, pasokan beras menjadi lebih sulit diperoleh dan harga dapat meningkat.

Dalam kondisi tersebut, keluarga perlu menyesuaikan konsumsi pangan dengan bahan yang tersedia. “Kadang-kadang kami sehari makan siang saja yang pakai nasi pak. Kalau pagi sama malam itu kadang kita makan jagung katemak atau ubi kayu begitu pak,” tuturnya.

Kehadiran bantuan pangan memberi ruang bagi keluarga untuk mengatur kembali pengeluaran rumah tangga. Beras yang diterima membantu memenuhi kebutuhan pangan, sementara uang yang sebelumnya dialokasikan untuk membeli beras dapat digunakan untuk kebutuhan lain.

Bagi Ayub, salah satunya adalah membayar uang sekolah anak. “Mungkin saya bisa bayar uang sekolah anak pak, begitu bisa ganti kebutuhan yang lain. Saya bersyukur sekali mungkin dengan bantuan ini saya bisa menyisihkan uang buat kebutuhan saya yang lain pak,” katanya.

Pengalaman serupa dirasakan Santi, seorang ibu rumah tangga penerima bantuan pangan di Alor. Ia mengaku sangat senang menerima bantuan karena beras yang diterimanya dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. “Sangat-sangat senang Bapak, karena hari ini dapat bantuan sampai 30 kilo. Ini bisa mencukupi untuk satu bulan,” ujar Santi.

Bagi Santi, keberlanjutan akses pangan juga menjadi harapan. Ia berharap bantuan pangan dapat terus hadir ketika dibutuhkan, sementara harga beras tetap berada pada tingkat yang dapat dijangkau masyarakat. “Harapannya mungkin ke depan terus ada bantuan. Ataupun kalau bisa harga berasnya tetap standar agar kita bisa menjangkau,” katanya.

Pada 2026, pemerintah melanjutkan bantuan pangan beras tahap kedua kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nasional. Setiap KPM memperoleh 10 kilogram beras per bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Atas persetujuan anggaran tambahan, penyaluran tiga bulan tersebut dilakukan sekaligus. Total beras yang disiapkan mencapai 997,2 ribu ton.

Di Kabupaten Alor, Perum BULOG Cabang Kalabahi sebelumnya telah merampungkan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari–Maret 2026 kepada 37.379 penerima yang tersebar di 18 kecamatan dan 175 desa/kelurahan, dengan realisasi mencapai 100 persen per 30 Juni 2026. Data tersebut menunjukkan luasnya jangkauan bantuan pangan di wilayah Kabupaten Alor.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa bantuan pangan merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. “Pemerintah hadir melalui berbagai instrumen, mulai dari Gerakan Pangan Murah, SPHP beras, hingga bantuan pangan, untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga,” tegas Amran.

Bagi keluarga penerima di Alor, makna bantuan tersebut kemudian hadir dalam bentuk yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Beras tersimpan di dapur, kebutuhan makan keluarga lebih terjamin, dan sebagian pengeluaran dapat dialihkan untuk kebutuhan lain. Bagi sebuah keluarga, ruang tersebut dapat berarti sesuatu yang penting, kebutuhan pangan tetap terpenuhi, sementara anak tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dengan tenang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Beras Alor Tembus Rp30 Ribu per Kg, Amran Perintahkan Bulog Segera Kirim Beras SPHP

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memerintahkan Perum Bulog segera mengirimkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ini dilakukan Amran setelah menerima aspirasi dari Adriano Padama, mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro (Undip) asal Kabupaten Alor.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kepala Bapanas Amran langsung meminta Perum Bulog mengambil langkah cepat berupa penggelontoran beras SPHP dan juga bantuan pangan beras. Ini agar masyarakat Alor segera memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

“Oke, harga beras di sana cukup tinggi, kirim beras di sana dulu. Oke, hari ini ya. Ini Dirut tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana. Kemudian hari ini, sudah Dirut, kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma Rp12.500 ya,” ujar Amran dalam sambungan telepon dari Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (6/8/2026).

Langkah taktis tersebut menjadi bagian dari upaya Bapanas dalam memastikan masyarakat di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan pedalaman) memperoleh akses pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Amran menegaskan distribusi beras harus menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Alor.

“Merata sampai daerah seluruh pulau. Nanti, aku pantau,” kata Amran lagi ke Direktur Utama Bulog.

Adapun dalam catatan Bapanas, realisasi penyaluran beras SPHP di Kabupaten Alor selama periode Maret–Juli 2026 sudah mencapai 764.070 kilogram (kg). Penyaluran melalui Rumah Pangan Kita (RPK) sebanyak 356.470 kg, pengecer di pasar rakyat sebanyak 352.150 kg, dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 55.450 kg.

Selain melalui SPHP beras, pemerintah juga menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam bentuk bantuan pangan beras dan minyak goreng. Hingga 31 Juli 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan secara nasional telah mencapai 662.867.840 kg beras dan 132.573.568 liter minyak goreng, atau 99,70 persen dari target penyaluran kepada 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah terealisasi 100 persen kepada 837.612 PBP atau setara 16.752.240 kg. Untuk Kabupaten Alor juga telah tersalurkan sebanyak 746.000 kg. Dengan begitu, pemerintah telah menggelontorkan CBP untuk masyarakat Alor sebanyak 1,5 juta kg dari realisasi SPHP beras yang 764 ribu kg ditambah 746 ribu kg.

Sementara itu, untuk alokasi bantuan pangan Juli–September 2026, Kabupaten Alor memperoleh alokasi bagi 37.338 PBP. Alokasi tersebut memperkuat berbagai instrumen intervensi pemerintah untuk menjaga akses masyarakat terhadap pangan pokok di wilayah kepulauan.

Dengan penyaluran beras SPHP yang telah mencapai 764.070 kg selama periode Maret–Juli 2026 serta dukungan program bantuan pangan kepada 37.338 PBP di Kabupaten Alor, Bapanas bersama Bulog terus memperkuat intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan, tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau serta pasokan yang memadai.

Adapun secara nasional, hingga 6 Agustus 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai 17.621.980 kilogram melalui 1.529 mitra yang terdiri atas 678 Rumah Pangan Kita (RPK), 494 pengecer pasar rakyat, 77 instansi pelaksana Gerakan Pangan Murah (GPM), serta berbagai saluran distribusi lainnya. Jaringan tersebut menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras di berbagai daerah.

Sebagai informasi, dalam sesi dialog di Undip Semarang, mahasiswa asal Alor, Adriano menjelaskan bahwa kebutuhan beras di daerahnya mencapai sekitar 24 sampai 27 ribu ton per tahun. Sementara produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 10 persen kebutuhan masyarakat.

“Nah masalahnya Pak, kebutuhan beras kami itu sekitar 24-27 per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10 persen, sehingga harga beras sering naik dan mahal, Pak,” ungkap dia.

Menurut Adriano, tingginya biaya distribusi menyebabkan harga beras di Alor jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Di wilayah perkotaan harga beras berkisar Rp 13.000 hingga Rp 15.000 per kg.

Namun di wilayah pedalaman, harga dapat mencapai Rp 17.000 hingga Rp 18.000 per kg. Bahkan ketika musim hujan menghambat distribusi antarpulau, harga beras bisa melonjak hingga Rp 25.000 sampai Rp 30.000 per kg.

“Kalau di wilayah perkotaan harganya sekitar Rp 13 ribu sampai Rp 15 ribu per kilogram. Tapi di pedalaman bisa Rp 17 ribu sampai Rp 18 ribu. Saat terjadi hujan, jadi susah kirim beras. harganya bisa mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram,” tambah Adriano.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...515253...4,858Halaman 52 dari 4,858