Atasi Konflik Manusia dan Gajah, Lampung Ajukan Anggaran Rp105 Miliar ke Pemerintah Pusat

Penulis

-

22 Jan 2026

Pemerintah Provinsi Lampung semakin mengintensifkan upaya penanganan konflik antara manusia dan satwa liar Gajah Sumatera di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Sebagai langkah strategis dalam satu tahun terakhir, pemerintah merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer yang akan membentang di Kecamatan Way Jepara, lokasi dengan frekuensi konflik tertinggi.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Ir. Yanyan Ruchyansyah, menyatakan bahwa Gubernur Lampung telah mengambil langkah konkret untuk merealisasikan infrastruktur mitigasi tersebut melalui pengajuan dukungan anggaran ke pemerintah pusat.

“Bapak Gubernur Lampung telah mengajukan proposal senilai lebih kurang 105 milyar rupiah kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air untuk fasilitasi pembangunan tanggul dan kita akan terus follow up agar dapat direalisasikan pada tahun ini,” ujar Yanyan dalam keterangannya, Senin (19/1).

Pembangunan tanggul pengaman ini bertujuan sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi. Hal ini dinilai krusial untuk melindungi populasi gajah sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bermukim di desa penyangga TNWK.

“Tanggul Pengaman diperlukan dalam membatasi pergerakan gajah untuk tidak keluar dari kawasan TN Way Kambas dan menurunkan risiko konflik, baik risiko bagi gajah liar maupun risiko bagi masyarakat,” papar Yanyan.

Yanyan selanjutnya menjelaskan bahwa tipologi konflik manusia-gajah bervariasi di setiap daerah, sehingga metode mitigasi yang diterapkan harus adaptif. Klasifikasi konflik berkisar dari tipe ringan yang jarang terjadi, hingga tipe berat yang sangat parah. Oleh karena itu, diperlukan desain kombinasi solusi yang presisi di setiap kilometer batas kawasan sebagai solusi permanen.

“Ada wilayah yang perlu dibuat tanggul pengaman, ada yang harus dipasang pagar kejut listrik, ada juga wilayah yang hanya perlu dipagar dengan kawat saja,” jelasnya.

Terealisasinya infrastruktur mitigasi sepanjang 11 km ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli petugas dalam pengamanan habitat.

Selain aspek teknis, pembangunan ini juga diharapkan dapat membangun kolaborasi yang solid antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar dalam upaya menekan frekuensi konflik.

Pemerintah Provinsi Lampung menekankan perlunya keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tindak lanjut rencana ini, guna mencegah jatuhnya korban dan menjaga keseimbangan konservasi.

Menutup keterangannya, Yanyan menyoroti tantangan pembiayaan dan pentingnya sinergi lintas sektor.

“Mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, bahkan disemua level pemerintahan, kita semua harus bisa mencari sumber pembiayaan untuk dapat membiayai batas taman nasional secara jangka panjang dan permanen dan mudah-mudahan semuanya bisa mendukung,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Targetkan Penarikan Utang Rp832 Triliun untuk Tutup Defisit APBN 2026

Penulis

Syifa

-

22 Jan 2026

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan penarikan utang baru sebesar Rp832,20 triliun untuk membiayai defisit APBN 2026 yang mencapai Rp689,14 triliun. Target tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026.

Nilai penarikan utang baru atau pembiayaan utang pada 2026 meningkat 7,26 persen dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp775,86 triliun.

Dari total Rp832,20 triliun pembiayaan utang yang direncanakan, sebagian besar akan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintah menargetkan penerbitan SBN senilai Rp799,53 triliun, naik signifikan dari target 2025 yang hanya Rp642,56 triliun.

Sementara itu, porsi pinjaman justru menurun. Total pinjaman yang akan ditarik pada 2026 dipatok Rp32,67 triliun, jauh lebih rendah dari target pinjaman 2025 sebesar Rp133,30 triliun.

Untuk pinjaman dalam negeri, pemerintah menargetkan penarikan Rp7,33 triliun. Namun setelah dikurangi pembayaran cicilan pokok sebesar Rp13,87 triliun, pinjaman dalam negeri secara neto tercatat minus Rp6,53 triliun.

Sementara itu, target penarikan pinjaman luar negeri tahun depan sebesar Rp144,54 triliun, turun 33,23 persen dibandingkan target 2025 yang mencapai Rp216,49 triliun. Dari total tersebut, Rp105,33 triliun dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok.

Sisa pinjaman luar negeri akan digunakan untuk pinjaman tunai Rp41,92 triliun serta pinjaman kegiatan senilai Rp102,61 triliun. Secara keseluruhan, pinjaman luar negeri neto pada 2026 diperkirakan Rp39,21 triliun, merosot 69,39 persen dari target 2025.

Dari total penarikan utang dalam APBN 2026 yang sebesar Rp832,20 triliun, sebagian akan digunakan untuk investasi senilai Rp203,05 triliun.

Terdiri dari investasi ke BUMN dan BLU Rp41,45 triliun, organisasi atau lembaga keuangan internasional (LKI) maupun badan usaha internasional Rp1,96 triliun, investasi pemerintah oleh Bendahara Umum Negara atau (non permanen) Rp51,79 triliun, investasi lainnya untuk pembiayaan pendidikan, cadangan pembiayaan investasi dan pembiayaan lainnya Rp111,83 triliun, serta penerimaan kembali investasi Rp3,99 triliun.

Adapula yang digunakan untuk pemberian pinjaman kepada BUMN ataupun pemda senilai Rp404,15 triliun.

Dengan catatan ini, total pembiayaan anggaran dalam APBN 2026 yang digunakan untuk menutup defisit senilai Rp689,14 triliun, termasuk berasal dari pembiayaan lainnya dalam bentuk saldo anggaran lebih (SAL) Rp60,4 triliun dan hasil pengelolaan aset Rp400 miliar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PNBP 2026 Turun 10,59%, Pemerintah Andalkan Kenaikan Pendapatan SDA dan Minerba

Penulis

Syifa

-

22 Jan 2026

Pemerintah menetapkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp459,19 triliun dalam APBN 2026. Angka tersebut turun 10,59% dibanding target pada APBN 2025 yang mencapai Rp513,63 triliun.

Meski secara total menurun, sebagian besar PNBP pada 2026 masih akan ditopang oleh pendapatan sumber daya alam (SDA) yang justru mengalami kenaikan. Pemerintah menargetkan sektor SDA menyumbang Rp236,61 triliun, lebih tinggi dibanding target tahun sebelumnya yang sebesar Rp217,96 triliun.

Pada tahun anggaran 2026, pendapatan SDA dari mineral dan batu bara (minerba) dipatok memberikan kontribusi terbesar, yakni Rp113,38 triliun. Target ini naik signifikan dari outlook APBN 2025 sebesar Rp87,48 triliun dan mencakup pendapatan royalti batu bara, tembaga, emas, perak, nikel, hingga timah.

Sementara itu, pendapatan dari minyak bumi justru diperkirakan turun menjadi Rp80,21 triliun, lebih rendah dari target 2025 yang sebesar Rp89 triliun. Adapun pendapatan dari gas bumi diproyeksikan naik tipis dari Rp31,96 triliun menjadi Rp32,85 triliun pada 2026.

Pendapatan PNBP kehutanan juga targetnya naik menjadi Rp 5,91 triliun pada 2026, dari tahun lalu yang sebesar Rp 5,67 triliun. Pendapatan kelautan dan perikanan Rp 1,66 triliun, juga sedikit lebih tinggi dari 2025 yang sebesar Rp 1,62 triliun. PNBP dari panas bumi juga targetnya pemerintah patok naik menjadi Rp 2,57 triliun pada 2026, dari tahun lalu Rp 2,18 triliun.

Kontras dengan sektor SDA, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk bagian laba BUMN, mengalami penurunan tajam. Pemerintah hanya menargetkan Rp1,8 triliun pada 2026, jauh di bawah target APBN 2025 yang mencapai Rp90 triliun.

Sebaliknya, pendapatan dari badan layanan umum (BLU) naik menjadi Rp98,32 triliun, dari sebelumnya Rp77,92 triliun.

Target untuk kategori PNBP lainnya turun dari Rp127,74 triliun pada 2025 menjadi Rp122,46 triliun pada 2026. Meski demikian, beberapa sumber pendapatan dalam kategori ini justru meningkat.

Target PNBP Lainnya pada 2026 ini di antaranya berasal dari pendapatan dari penjualan, pengelolaan baran milik negara (BMN), dan iuran badan usaha yang sebesar Rp 27,58 triliun; pendapatan administrasi dan penegakan hukum Rp 33,91 triliun; pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan Rp 6,61 triliun; pendidikan, budaya, riset, dan teknologi RP 3,01 triliun, pendapatan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika Rp 30,84 triliun; jasa lainnya Rp 1,35 triliun; pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan Rp 15,37 triliun; pendapatan denda Rp 1,89 triliun, dan pendapatan lain-lain Rp 1,86 triliun.

Khusus pendapatan administrasi dan penegakan hukum yang senilai Rp 33,91 triliun, targetnya mengalami kenaikan 18,07% dibanding target dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 28,72 triliun. Berbanding terbalik dengan target pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan iuran badan usaha yang malah merosot hingga 37,82% dari Rp 44,36 triliun menjadi Rp 27,58 triliun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tiba di Swiss, Siap Sampaikan Prabownomics di WEF Davos 2026

Penulis

Syifa

-

22 Jan 2026

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Zurich, Swiss, pada Rabu, 21 Januari 2026, sekitar pukul 17.55 waktu setempat, untuk memulai rangkaian agenda penting dalam kunjungan kerjanya di Swiss. Setibanya di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss I Gede Ngurah Swajaya dan Atase Pertahanan KBRI Paris Marsekal Pertama TNI Hendra Gunawan.

Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan sebelumnya lepas landas dari Bandar Udara Stansted, London, Inggris, dan menempuh penerbangan selama kurang lebih satu jam tiga puluh menit menuju Zurich. Dalam penerbangan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dari bandara, Presiden Prabowo dan rombongan terbatas langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Swiss. Selama kunjungan ini, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 yang digelar di Davos.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kunci dalam forum yang akan dihadiri oleh lebih dari 65 kepala negara dan pemerintahan serta lebih dari 1.000 CEO perusahaan besar dunia tersebut. Menurut Seskab Teddy, Presiden Prabowo akan memaparkan gagasan ekonomi yang telah dirancang dan dijalankan, baik sebelum maupun selama masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Intinya beliau akan berbicara mengenai konsep-konsep pemikiran ekonomi yang beliau pikirkan dan sudah beliau terapkan, selama beliau sebelum menjadi Presiden dan sejak menjadi Presiden hingga sekarang, dan beliau akan menceritakan hasil-hasil yang sudah pemerintah capai dalam satu tahun ini. Dan itu beliau sebut dengan Prabownomics, jadi anda lihat saja besok,” ujar Seskab Teddy kepada awak media di Bandar Udara London Stansted, Inggris, sebelum lepas landas menuju Swiss.

Untuk diketahui, World Economic Forum merupakan organisasi internasional nirlaba yang bersifat multistakeholder, yang mendorong kerja sama antara para pemimpin global untuk menghadapi tantangan dunia melalui dialog dan kolaborasi lintas sektor. WEF Annual Meeting 2026 mengusung tema “A Spirit of Dialogue”, yang menekankan pentingnya semangat dialog terbuka dan kolaboratif di tengah ketidakpastian ekonomi serta dinamika geopolitik global.

Partisipasi Indonesia dalam WEF 2026 menjadi momentum strategis untuk menegaskan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, memperkuat citra dan peluang investasi, serta menarik komitmen investor di sektor energi hijau, ekonomi digital, dan sektor strategis lainnya. Di sela-sela forum tersebut, Indonesia juga menyelenggarakan Indonesia Pavilion pada 19–23 Januari 2026 serta acara Indonesia Night pada 21 Januari 2026 sebagai wadah direct engagement dan penguatan jejaring guna mendorong investasi ke Tanah Air.

Kehadiran Presiden Prabowo di WEF Annual Meeting 2026 menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam dialog global dan kolaborasi multilateral, sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional di tengah tantangan dan ketidakpastian global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo dan Raja Charles III Bahas Kerja Sama Pemulihan 57 Taman Nasional Indonesia

Penulis

Syifa

-

22 Jan 2026

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Inggris Charles III di London, Inggris, pada Rabu, 21 Januari 2026. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen kerja sama antara Indonesia dan Inggris dalam upaya pemulihan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya di kawasan taman nasional Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Charles III adalah kerja sama di bidang lingkungan dan konservasi alam. “Tadi Bapak Presiden bertemu dengan Raja Charles III, kemudian intinya adalah ada kerja sama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia,” ujar Seskab Teddy kepada awak media di Bandar Udara Stansted, London, Inggris.

Menurut Seskab Teddy, kerja sama tersebut mencakup dukungan terhadap upaya konservasi yang telah dan sedang berjalan di sejumlah kawasan strategis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Way Kambas di Lampung, yang selama ini dikenal sebagai pusat konservasi gajah Sumatra.

“Yang sudah berlangsung sekarang itu ada taman nasional di Way Kambas terkait gajah,” lanjut Seskab Teddy.

Selain Way Kambas, kerja sama konservasi juga dilakukan di kawasan Peusangan, Aceh. Seskab Teddy menjelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan tanah milik Presiden Prabowo yang telah diserahkan kepada negara untuk kepentingan pelestarian lingkungan.

Seskab Teddy juga menyebutkan bahwa total luas lahan tersebut mencapai sekitar 90 ribu hektare yang tersebar di beberapa lokasi. Meski demikian, tidak seluruh lahan tersebut akan digunakan khusus untuk konservasi gajah.

“Tapi tidak seluruhnya untuk konservasi gajah, nanti akan disesuaikan oleh WWF (World Wide Fund for Nature), mana yang untuk gajah, mana yang untuk ekosistem lainnya,” pungkas Seskab Teddy.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Charles III ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang pelestarian lingkungan hidup, sekaligus menunjukkan diplomasi hijau sebagai salah satu prioritas dalam hubungan bilateral Indonesia–Inggris.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sinergi Bea Cukai dengan Pemerintah dan BUMN Pastikan Layanan Publik Lancar

Penulis

Jalaludin Rummi

-

22 Jan 2026

Bea Cukai terus berupaya menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mengoptimalkan pelayanan serta pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kelancaran layanan publik, iklim usaha yang sehat, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui kunjungan kerja Bea Cukai Parepare ke Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Selasa (14/01). Kepala Kantor Bea Cukai Parepare, Dawny Marbagio, beserta jajaran disambut langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE di ruang kerja bupati.

Kunjungan ini dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan membahas program kerja sama antara Bea Cukai Parepare dan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Diskusi difokuskan pada upaya saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tiap-tiap instansi, khususnya dalam pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah Kabupaten Soppeng.

Dalam paparannya, Dawny Marbagio menyampaikan bahwa capaian kinerja positif Bea Cukai Parepare tidak terlepas dari sinergi dan dukungan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik yang lebih efektif serta pengawasan yang optimal, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Rangkaian kegiatan kunjungan kerja kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Mal Pelayanan Publik Mappatabe DPM PTSP Kabupaten Soppeng serta Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Kabupaten Soppeng. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Bea Cukai dalam memastikan pelayanan terpadu dan pembinaan industri berjalan selaras dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Di wilayah lain, semangat sinergi juga ditunjukkan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar). Pada Senin (19/01), Kanwil Bea Cukai Sumbagbar menerima audiensi dari PT Angkasa Pura Kantor Cabang Bandara Radin Inten II di Bandar Lampung, dalam rangka rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan penerbangan internasional di Provinsi Lampung.

Dalam audiensi tersebut, Kanwil Bea Cukai Sumbagbar menyampaikan dukungan penuh terhadap terwujudnya Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional, khususnya dari aspek pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Dukungan ini ditujukan agar pelaksanaan penerbangan internasional dapat berjalan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Bea Cukai Sumbagbar mendukung penuh penyelenggaraan penerbangan internasional di Bandara Radin Inten II. Dukungan tersebut kami wujudkan melalui asistensi teknis serta percepatan proses perizinan sesuai dengan janji layanan, guna memastikan seluruh proses berjalan tertib, lancar, dan sesuai regulasi,” ujar Plt. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rachmad Solik.

Melalui sinergi yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan, Bea Cukai berharap berbagai inisiatif tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, kelancaran arus barang dan penumpang, hingga mendorong konektivitas internasional dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dari Investasi hingga Pendidikan, Kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris Bawa Capaian Konkret

Penulis

Syifa

-

22 Jan 2026

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuntaskan rangkaian kunjungan kerjanya di Inggris pada Rabu, 21 Januari 2026, dengan membawa sejumlah capaian konkret yang berdampak langsung bagi kepentingan nasional. Mulai dari komitmen investasi miliaran poundsterling, kerja sama strategis di sektor maritim, hingga penguatan pendidikan tinggi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa sepanjang berada di Inggris, Presiden Prabowo menjalani sejumlah pertemuan penting, termasuk dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Raja Charles III.

“Jadi hari ini tanggal 21 Januari 2026, Bapak Presiden sudah selesai melaksanakan kegiatan di Inggris. Jadi ada beberapa pertemuan, yang pertama dengan Perdana Menteri Starmer,” ujar Seskab Teddy kepada awak media di Bandar Udara Stansted, London, Inggris.

Dari pertemuan tersebut, terdapat tiga kesepakatan utama yang menjadi hasil signifikan kunjungan Presiden Prabowo. Pertama, komitmen investasi dari Inggris sebesar 4 miliar poundsterling atau setara sekitar Rp90 triliun. Kedua, penguatan kerja sama di bidang maritim. Ketiga, kerja sama pembangunan 1.582 kapal nelayan yang akan diproduksi dan dirakit di Indonesia.

“Nah yang menariknya begini, jadi kapalnya ini nanti menurut Menteri Kelautan akan memperkerjakan sekitar 600 ribu orang. Kenapa? Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia,” ungkap Seskab Teddy.

Selain sektor ekonomi dan maritim, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar pada penguatan sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan tinggi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas terkemuka di Inggris Raya, antara lain King’s College London, University of Oxford, Imperial College London, University of Edinburgh, dan sejumlah universitas top lainnya.

“Intinya satu, yang pertama ada kerja sama pendidikan. Jadi Bapak Presiden ingin membuat 10 kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran, kemudian di bidang STEM, science, technology, engineering, and mathematics, itu nanti beliau akan membuat di Indonesia,” kata Seskab Teddy.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai skema, mulai dari peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Inggris, pendirian kampus universitas Inggris di Indonesia, hingga pertukaran dosen. Seskab Teddy juga menyebut bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Pendidikan Inggris serta perwakilan Russell Group—kelompok universitas terbaik di Inggris—juga diharapkan dapat mendorong peningkatan peringkat universitas-universitas Indonesia di tingkat global.

Di sela-sela kunjungan luar negeri tersebut, Presiden Prabowo tetap menjalankan agenda strategis nasional. Seskab Teddy mengungkapkan bahwa Presiden memimpin rapat koordinasi melalui konferensi video dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk pada Januari 2025, dua bulan setelah Presiden dilantik.

“Setelah rapat itu menerima laporan dari Satgas, Bapak Presiden memutuskan untuk mencabut izin perusahaan yang telah terbukti melanggar,” ucap Seskab Teddy.

Menutup keterangannya, Seskab Teddy menegaskan bahwa seluruh agenda kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri selalu diarahkan untuk menghasilkan manfaat konkret bagi Indonesia. “Intinya ini Bapak Presiden kalau ke luar negeri, itu beliau ingin ada yang didapatkan, ada produknya, ada hasilnya, ada dampak positifnya untuk Indonesia,” pungkas Seskab Teddy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Raker Bersama Pansus DPR RI, Menteri Nusron Targetkan Kebijakan Satu Peta Rampung Lebih Cepat

Penulis

Jalaludin Rummi

-

22 Jan 2026

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di seluruh Indonesia. Percepatan tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung pendaftaran dan pemetaan tanah, sekaligus sebagai solusi atas berbagai persoalan agraria yang selama ini muncul akibat tumpang tindih data spasial.

“Berkaitan dengan peta. Kita sudah menginisiasi tentang peta tunggal melalui Integrated Land Administration Special Planning Project (ILASPP). Dengan adanya Pansus ini, kalau memang ini ingin dipercepat, tahun ini selesai, kami lebih senang. Tapi konsekuensinya adalah fiskal,” jelas Menteri Nusron dalam Rapat Kerja bersama Panitia Khusus DPR RI untuk Penyelesaian Konflik Agraria yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Selasa (21/01/2026).

Ia menjelaskan bahwa upaya mewujudkan Kebijakan Satu Peta telah dimulai sejak 2022 melalui pelaksanaan ILASPP yang didukung oleh Bank Dunia. Program tersebut merupakan kerja sama lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri.

Saat ini, pelaksanaan ILASPP ditargetkan rampung pada 2029 dengan dukungan pembiayaan pinjaman Bank Dunia senilai Rp10,5 triliun. Namun demikian, Menteri Nusron membuka peluang percepatan penyelesaian apabila pembiayaan dapat dialihkan ke fiskal nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan catatan dukungan anggaran tersedia dan disepakati bersama.

“Kalau bisa sebelum tahun 2028, peta sudah jadi. Ada waktu 2 tahun, kita menyelesaikan masalahnya. Sehingga tahun 2029, sudah tidak ada lagi konflik agaria. Itu legacy kita,” tegas Menteri Nusron di hadapan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, serta seluruh peserta rapat kerja.

Hingga saat ini, penyusunan peta tunggal telah sepenuhnya rampung di Pulau Sulawesi. Pada tahun 2025, BIG menargetkan penyelesaian pemetaan di Pulau Jawa serta sebagian wilayah Sumatera. Sementara pada tahun 2026, fokus diarahkan pada penyelesaian sisa wilayah Sumatera yang belum terpetakan serta Pulau Kalimantan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyatakan dukungan terhadap percepatan penyelesaian Kebijakan Satu Peta, termasuk dari sisi penganggaran, selama peruntukannya jelas dan urgensinya dapat dipertanggungjawabkan. “Anggaran silakan diajukan. Kalau penggunaannya jelas dan kepentingannya mendesak, tentu akan kami setujui,” tegasnya.

Menurutnya, kepastian batas wilayah melalui peta tunggal akan memudahkan pemerintah dalam memetakan dan menyelesaikan berbagai persoalan agraria di lapangan, termasuk menentukan mana yang melanggar ketentuan dan mana yang perlu mendapatkan penanganan khusus. “Mudah-mudahan di periode ini Pansus bisa selesaikan secepat-cepatnya. Kalau bisa, dalam dua tahun ini sudah selesai,” pungkasnya.

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh jajaran Panitia Khusus DPR RI serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. Turut mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.