Beranda blog Halaman 520

Buka Seminar dan Rakernas, Gubernur Pramono Dorong BPD Perkuat Ekonomi dan Pembangunan

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membuka Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (20/1). Mengusung tema “Resiliensi, Endurance, dan Daya Tahan BPD di Tengah Perubahan”, forum ini diselenggarakan untuk memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai institusi yang tangguh, kontributif, dan berdaya saing.

Gubernur Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merasa terhormat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Nasional dan Rakernas FKDK BPDSI. Ia menilai forum tersebut sebagai wadah strategis untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam memperkuat peran BPD agar semakin tangguh dan kompetitif.

“BPD memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Karena itu, penguatan BPD perlu terus didorong melalui permodalan yang memadai, kolaborasi yang solid, serta pengawasan aktif dari Dewan Komisaris,” ujarnya.

Gubernur Pramono menekankan pentingnya profesionalisme sebagai kunci utama agar BPD dapat tumbuh sehat, berdaya saing, dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan ruang yang cukup bagi manajemen BPD untuk bekerja secara profesional tanpa intervensi berlebihan.

“Jika ingin BPD maju, pemerintah daerah tidak boleh terus-menerus melakukan intervensi. Selama masih ada cawe-cawe, BPD tidak akan berkembang. Profesionalisme adalah kata kuncinya,” tegasnya.

Gubernur Pramono mencontohkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank Jakarta, yang dijalankan dengan prinsip profesional dan akuntabel. Pemprov DKI memberikan kepercayaan penuh kepada jajaran direksi dan komisaris yang dipilih secara profesional agar dapat bekerja secara optimal.

Pemprov DKI Jakarta juga memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 16,39 persen. Oleh karena itu, pengelolaan BUMD dan BPD secara profesional menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Gubernur Pramono mengharapkan Seminar Nasional dan Rakernas FKDK BPDSI menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali peran Dewan Komisaris sebagai penjaga arah, ketahanan, dan kesinambungan bank daerah di tengah dinamika perubahan ekonomi, regulasi, dan teknologi.

“Saya berharap forum ini dapat melahirkan rekomendasi yang aplikatif dan bernilai tambah, baik dalam penguatan fungsi pengawasan Dewan Komisaris maupun dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya,” paparnya.

Gubernur Pramono juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum ini sebagai ajang memperkuat integritas, membangun budaya kerja yang profesional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPD.

“Bapak dan Ibu sekalian memiliki kontribusi besar dalam membangun daerah melalui BPD. Kedekatan dengan kekuasaan tidak akan berarti apa-apa tanpa kerja yang profesional dan berintegritas,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pariwisata Indonesia Awali 2026 dengan Sederet Penghargaan Internasional

Penulis
Syifa
-

Sektor pariwisata Indonesia mengawali tahun 2026 dengan meraih puluhan penghargaan internasional menjadi cermin pengakuan global atas kualitas, daya saing, dan komitmen Indonesia dalam mengembangkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, serta berakar pada kekayaan budaya dan kelestarian lingkungan.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/1), menyatakan kebanggaannya atas berbagai pencapaian yang diraih sektor pariwisata nasional. Menurutnya, pengakuan internasional ini merupakan hasil konsistensi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga standar layanan, memperkuat tata kelola destinasi, serta melestarikan lingkungan dan nilai-nilai budaya.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada sektor pariwisata Indonesia. Capaian ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Sepanjang Januari 2026, pariwisata Indonesia tercatat meraih penghargaan dalam 32 kategori dari 25 organisasi dan lembaga internasional.

Adapun organisasi dan lembaga tersebut antara lain TripAdvisor, Rough Guides, US News, Forbes, Travel and Tour World, Holidity, Tatler Travel, Condé Nast Traveler, The Times UK, Travel + Leisure India, BBC, Luxury Lifestyle Magazine, Tripzilia, Urban List, eDreams Odigeo, Lifestyle Asia, Tatler Asia, Luxury Escapes, The Rume, VMAN Southeast Asia, Afar Media, Beautiful Hotels, Net-a-Porter, The Bali Sun, dan The Scoop.

Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah destinasi unggulan, seperti Bali, Sumba, Labuan Bajo, hingga Raja Ampat. Selain destinasi, sejumlah hotel dan resor di Indonesia juga masuk dalam berbagai kategori penghargaan, mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan pengalaman wisata yang semakin kompetitif di tingkat global.

Salah satu pencapaian paling prestisius diraih oleh Pulau Bali, yang secara resmi dinobatkan sebagai Peringkat 1 Destinasi Terbaik Dunia 2026 dan Terbaik di Asia dalam ajang Travelers’ Choice Awards 2026 oleh TripAdvisor, melalui kategori Top Destinations in the World and in Asia.

Sederet penghargaan ini diharapkan semakin memperkuat arah pengembangan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan reputasi dan citra pariwisata nasional, serta menarik wisatawan berkualitas yang memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif bagi Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menpar Paparkan Arah Baru Pariwisata Indonesia pada Harvard Indonesian Student Association

Penulis
Syifa
-

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan capaian dan arah pengembangan pariwisata Indonesia di hadapan Harvard Indonesian Student Association (HISA), organisasi mahasiswa resmi Universitas Harvard yang mewadahi mahasiswa Indonesia serta peminat studi tentang Indonesia.

Dalam forum bertajuk “Leaders’ Meeting: Beyond Destinations – Reimagining Indonesia’s Tourism Future” yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (20/1), Menpar menekankan kekayaan fundamental Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, keanekaragaman hayati yang luar biasa, serta lebih dari 6.100 desa wisata yang menawarkan tradisi dan kearifan lokal. Lima di antaranya telah diakui sebagai desa wisata terbaik dunia oleh UN Tourism.

Indonesia juga memiliki 12 UNESCO Global Geopark, 10 Situs Warisan Dunia, dan 16 warisan budaya takbenda yang tercatat di UNESCO.

“Hal ini menegaskan bahwa pariwisata Indonesia bukan sekadar tentang satu destinasi, melainkan sebuah ekosistem yang terbentang dalam berbagai lapisan geografi, budaya, alam, dan masyarakatnya,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Menteri Pariwisata menjelaskan pemerintah saat ini memfokuskan pembangunan pada pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal di 13 destinasi utama yang terdiri atas 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif. Di saat yang sama, ruang tetap dibuka bagi pemerintah daerah dan pelaku industri untuk memimpin pengembangan destinasi lainnya secara mandiri.

“Visi kami tidak hanya menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memastikan peluang yang adil bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Sepanjang 2025, sektor pariwisata mencatat kinerja solid. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 13,98 juta pada periode Januari–November 2025 dan diproyeksikan menyentuh 15,34 juta kunjungan pada akhir Desember, melampaui target batas atas sebesar 15 juta kunjungan.

Rata-rata pengeluaran per kunjungan wisatawan internasional meningkat menjadi 1.259 dolar AS pada tiga kuartal pertama 2025, melampaui target 1.220 dolar AS. Dampaknya, penerimaan devisa pariwisata tercatat sebesar 13,82 miliar dolar AS dan diproyeksikan menembus 18,53 miliar dolar AS pada akhir tahun.

Sektor ini juga menjadi motor penciptaan lapangan kerja dengan menyerap 25,91 juta tenaga kerja per Agustus 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 26,53 juta pada 2026.

Menteri Pariwisata secara transparan memaparkan posisi Indonesia di tingkat ASEAN. Dari sisi jumlah kunjungan absolut pada periode Januari–November 2025, Indonesia menempati peringkat kelima. Tantangan utama yang dihadapi antara lain tingginya brand awareness negara tetangga, seperti Thailand melalui diplomasi kuliner globalnya, serta kebijakan visa Indonesia yang relatif lebih ketat.

Namun, dari sisi pertumbuhan, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di kawasan. Menteri Widiyanti juga menekankan pentingnya penggunaan data yang adil dalam perbandingan kinerja antarnegara.

“Jika kita membandingkan dengan Malaysia, misalnya, kita perlu mengecualikan data ekskursionis, yakni pelancong yang hanya melintas singkat untuk kebutuhan harian. Dengan perbandingan yang setara, pertumbuhan Indonesia sangat kompetitif,” katanya.

Menyongsong 2026, Kementerian Pariwisata mengkurasi lima program unggulan, yakni penguatan keamanan pariwisata, peningkatan skala dan kualitas desa wisata, pengembangan Paket Wisata Tematik, penguatan program Event by Indonesia, serta Tourism 5.0 melalui pemanfaatan teknologi.

Selain gastronomi, wisata kesehatan (wellness), dan bahari, pengembangan kini merambah sektor seni, desain, dan tekstil untuk memperluas daya tarik bagi segmen wisatawan menengah ke atas (high-end travelers).

Meski mencatat pertumbuhan positif, Menpar juga menyoroti sejumlah tantangan fundamental. Pertama, konektivitas. Sebagai negara kepulauan, akses udara dan laut menjadi kunci. Pemerintah mengupayakan penyesuaian harga tiket domestik agar lebih kompetitif melalui tinjauan regulasi, pemberian insentif, serta penambahan armada pesawat yang sempat berkurang pascapandemi.

Kedua, kebijakan visa. Pemerintah menyeimbangkan antara pendapatan langsung dari biaya visa dan manfaat ekonomi jangka panjang dari kebijakan bebas visa agar Indonesia tetap kompetitif di kawasan ASEAN.

Ketiga, pengelolaan lingkungan dan keamanan. Penanganan sampah di destinasi menjadi prioritas untuk menjaga citra pariwisata, sementara standar operasional prosedur (SOP) wisata alam dan bahari terus diperketat.

Keempat, manajemen pengunjung. Upaya pencegahan kepadatan berlebih dilakukan untuk melindungi lingkungan dan memastikan praktik pariwisata yang etis.

Kelima, ketersediaan tenaga kerja pariwisata bersertifikat. Pemerintah menggencarkan program upskilling tahunan guna mencetak tenaga kerja yang siap bersaing di tingkat global.

“Saat ini kami melaksanakan program upskilling tahunan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Menteri Pariwisata optimistis, dengan kolaborasi lintas sektor, pariwisata Indonesia akan tumbuh sebagai sektor berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.

“Pariwisata harus menjadi kekuatan bersama yang menghadirkan kesejahteraan dan kebanggaan nasional,” tutupnya.

Turut mendampingi Menteri Pariwisata dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini serta Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Martini Mohamad Paham.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR RI Apresiasi Capaian Kementerian UMKM dalam Memperkuat Ekonomi Rakyat

Penulis
Syifa
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan apresiasi dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas kinerjanya sepanjang tahun 2025.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyampaikan secara umum kinerja Kementerian UMKM dinilai positif, khususnya dalam mendorong pembiayaan produktif bagi pengusaha UMKM.

“Secara umum, Komisi VII mengapresiasi kinerja Kementerian UMKM sepanjang tahun 2025. Salah satu capaian yang menggembirakan dan bersejarah adalah realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi yang berhasil melampaui target 60 persen,” ujar Lamhot dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen Kementerian UMKM dalam mengaktualisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan mengesampingkan ego sektoral.

“Kami menyadari bahwa Kementerian UMKM tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, kami terus mengedepankan semangat kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun sektor swasta,” ujar Menteri Maman.

Salah satu wujud konkret kolaborasi tersebut adalah pengembangan program Holding UMKM Klaster Olahraga. Program ini melibatkan berbagai kementerian serta pelaku industri olahraga nasional.

“Pada Desember 2025, kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk pengembangan Holding UMKM Klaster Olahraga. Sebagai proyek percontohan, sebanyak 20 stadion akan dikelola oleh 20 klub sepak bola dengan melibatkan UMKM sebagai bagian dari ekosistem bisnisnya,” katanya.

Dalam konteks perluasan keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja, Menteri Maman juga menggarisbawahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, program tersebut telah melibatkan 18.614 UMKM sebagai pemasok dan menyerap sekitar 2,25 juta tenaga kerja di berbagai daerah.

“Salah satu arahan Presiden adalah memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan kesempatan kerja,” katanya.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian UMKM juga berperan aktif dalam pemulihan ekonomi daerah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Klinik UMKM Bangkit, yang dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua tahun. Melalui Klinik UMKM Bangkit, kami ingin membangun ekosistem ekonomi yang bergerak, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus mencegah terjadinya ketimpangan dalam proses pemulihan,” ujar Menteri Maman.

Terkait tata kelola birokrasi, Menteri Maman menambahkan, capaian Kementerian UMKM menunjukkan tren positif.

“Pada tahun 2025 nilai survei penilaian integritas Kementerian UMKM meningkat menjadi 80,43 dengan predikat terjaga, kemudian laporan keuangan berada pada kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan juga indeks pelayanan publik masuk dalam predikat A,” katanya.

Menatap tahun 2026, Kementerian UMKM akan memfokuskan kebijakan dan anggaran pada delapan program strategis, yaitu Sapa UMKM, Kartu Usaha, Holding UMKM, peningkatan keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis, Kemitraan dan Hilirisasi, Perluasan Akses Pembiayaan, Entrepreneur Hub, serta Transformasi Usaha.

Melalui berbagai program tersebut, kata Menteri Maman, Kementerian UMKM berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan menjadikan UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Aparat Penegak Hukum Sangat Siap Terapkan KUHP dan KUHAP Baru

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward O.S. Hiariej menyatakan bahwa aparat penegak hukum (APH) di Indonesia sudah sangat siap menerapkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) baru. Hal ini disampaikan Wamenkum dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Hukum (Kemenkum), Senin (19/1).

Penegasan Wamenkum bukan tanpa dasar, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK) ketika melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tidak lagi menayangkan tersangka korupsi ke layar kaca.

“Tiga hari setelah KUHP dan KUHAP baru berlaku, KPK melakukan OTT, dan mereka sudah menerapkan KUHAP yang baru, dengan tidak lagi menayangkan tersangka korupsi di depan layar, karena itu memang ada dalam KUHAP baru, tidak boleh melakukan tindakan yang menimbulkan asas praduga bersalah,” terangnya di Senayan, Jakarta.

Kemudian terkait pasal yang disangkakan, lanjut Wamenkum, sudah menggunakan KUHAP yang baru, pasal 603 dan 604 yang mencabut pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

“KPK cepat sekali beradaptasi,” ujar Wamenkum yang akrab disapa Eddy.

Kemudian Wamenkum juga membeberkan, bahwa pada 9 Januari 2026, ada penuntutan Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim yang memutus dengan KUHP yang baru, yaitu memberikan pemaafan hakim, yang tidak ada pada KUHAP yang lama.

“Ada anak mencuri kabel, setelah itu dikembalikan, Hakim kemudian memutuskan pemaafan hakim yang ada dalam KUHP baru,” tandas Eddy.

Lebih lanjut Wamenkum mengatakan, sosialisasi secara masif terhadap APH sudah dilakukan sejak 2025. Mahkamah Agung (MA) sudah melakukan pelatihan sebanyak 11 kali, dengan satu kali pelatihan diikuti 750 hakim.

“Begitu pula dengan Kejaksaan dan Kepolisian, setiap minggu mereka melakukan sosialisasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XIII DPR RI menanyakan tentang kesiapan APH negara dalam implementasi KUHP dan KUHAP, salah satunya disampaikan oleh perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia. Dirinya menegaskan perlu adanya pelatihan bagi APH terkait berlakunya KUHP dan KUHAP baru.

“Ada kekhawatiran, jangan sampai ada kriminalisasi. Kami berharap Kemenkum dapat mengawal dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berkeadilan. Kami juga meminta langkah konkrit pelatihan massal APH, MA, Polri, dan Kejaksaan agar tidak terjadi misinterpretasi terhadap pasal-pasal baru,” ujar Meity.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Industri Kosmetik di Surabaya, Kepala BPOM Tekankan Patuhi Standar

Penulis
Syifa
-

Minggu (18/1), Kepala BPOM Taruna Ikrar berkunjung ke salah satu fasilitas produksi (Surabaya Plant) PT Kosmetika Global Indonesia (Kosmesia). Kepala BPOM hadir untuk ikut meresmikan Coaching & Development Center UMKM Kosmetik yang dikembangkan oleh Kosmesia, yaitu suatu fasilitas pembinaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam pengembangan dan pemenuhan standar produksi kosmetik.

Selain Kepala BPOM, turut hadir dalam kesempatan tersebut yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi 1) BPOM William Adi Teja. Kehadiran delegasi BPOM diterima langsung oleh Pendiri J99 Corp Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari, serta General Manager Kosmesia Agung Anggara Dwi Oktavianto.

Gilang Widya Pramana memaparkan mengenai upaya mereka dalam mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM kosmetik. “Kami bersyukur telah ditunjuk sebagai orang tua angkat bagi UMKM kosmetik. Beberapa UMKM yang kami bina bahkan sudah berhasil naik kelas dan meraih grade A,” ujarnya.

Gilang juga memaparkan bahwa saat ini, mereka membina 4 UMKM kosmetik dari Aceh, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Tangerang Selatan. Ia kemudian menegaskan komitmen dan tujuan utama dari pendampingan UMKM yang dilakukan melalui fasilitas Coaching & Development Center UMKM Kosmetik yang diresmikan pada kesempatan ini.

“Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tanggung jawab sosial kami [untuk membina] UMKM kosmetik agar memiliki standar sesuai regulasi BPOM dan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja,” tambahnya.

Menanggapi penjelasan tersebut, Taruna Ikrar menyampaikan apresiasi terhadap peran Kosmesia dalam pembinaan pelaku UMKM kosmetik. “Kosmesia telah menjalankan komitmen pembinaan melalui program Orang Tua Angkat UMKM. BPOM mendorong agar kerja sama ini terus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam memenuhi ketentuan regulasi,” imbau Taruna.

Taruna kemudian menambahkan mengenai potensi UMKM sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian negara, “UMKM adalah potensi ekonomi yang tidak boleh kita sepelekan. Mereka membutuhkan pendampingan dan asistensi agar bisa naik kelas, dan inisiatif seperti yang dilakukan Kosmesia dapat menjadi contoh bagi industri lain,” lanjut Taruna lagi.

Mengakhiri sambutannya, Kepala BPOM menegaskan pentingnya kolaborasi antara regulator, industri, dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan industri kecantikan nasional. “Saya berharap produk kosmetik kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi tamu terhormat di negeri lain, jika sudah diekspor,” tukasnya.

Selain melakukan peresmian fasilitas, Kepala BPOM beserta jajaran meninjau laboratorium riset dan pengembangan hingga tur ke fasilitas produksi Kosmesia dan Juwara Solution Global yang terletak di area yang sama. Kemudian, Kepala BPOM berkesempatan untuk melakukan dialog dengan UMKM anak asuh binaan Kosmesia melalui program Orang Tua Angkat yang turut hadir.

Selanjutnya, Kepala BPOM ikut hadir pada momen puncak ulang tahun ke-7 Kosmesia yang berlangsung di Grand Atrium Pakuwon Mall Surabaya. Acara bertajuk Glow7opia tersebut mengangkat tema “7 Inovasi di Satu Panggung”. Melalui sambutannya, Taruna Ikrar kembali menekankan pentingnya kepatuhan industri kosmetik terhadap standar keamanan produk yang dihasilkannya.

“Industri kosmetik harus menjaga mutu dan menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) secara konsisten agar tetap dipercaya konsumen dan mampu bersaing,” jelas Taruna. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan keamanan produk dengan menerapkan prinsip Cek KLIK. “Pastikan Cek KLIK, Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa setiap sebelum membeli atau menggunakan kosmetik agar masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu,” tegasnya.

Bersamaan dalam acara tersebut, Kepala BPOM juga ikut menyerahkan Piagam Komitmen Bersama kepada UMKM Anak Asuh yang dibina oleh Kosmesia. Piagam tersebut menjadi simbolis komitmen bersama sektor ABG untuk terus men-upgrade kemampuan untuk menghadirkan kosmetik yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Dampingi Pemerintah Kabupaten Bekasi Tangani Banjir

Penulis
Syifa
-

Deputi Bidang Sistem dan Strategi (Deputi 1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si. melakukan rapat koordinasi dan memberikan bantuan guna mendukung penanganan bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat pada Senin (19/1).

Pada kesempatan ini Raditya Jati melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi dan sejumlah jajaran pemerintah daerah lainnya, yang digelar di Kantor BPBD Kabupaten Bekasi.

Dalam rapat ini dipaparkan kondisi mutakhir, banjir yang merendam sejak Sabtu (17/1) ini sudah berangsur surut. Bagi wilayah yang masih tergenang, akan dilakukan penyedotan menggunakan pompa-pompa guna mempercepat surutnya air.

Setelah melakukan rapat, Deputi 1 BNPB memberikan simbolis bantuan dukungan peralatan dan permakanan kepada BPBD Kabupaten Bekasi.

Adapun rincian bantuan meliputi sembako 200 paket, makanan siap saji 200 pouch, air mineral 100 dus, selimut 200 lembar, matras 200 lembar, terpal 200 lembar, alat kebersihan 100 paket dan geobag 500 buah. Bantuan – bantuan ini diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak banjir.

Guna mendukung percepatan penanganan darurat bencana banjir, BNPB turut mengerahkan satu pesawat untuk melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) hingga 24 Januari 2026, hal ini diharapkan untuk mengurangi intensitas hujan yang turun guna meminimalisir banjir susulan terjadi.

Selanjutnya dilakukan kunjungan ke beberapa lokasi terdampak yaitu Desa Sukajadi, Sukamulya dan Sukamekar banjir di wilayah. Hasil tinjauan ini, banjir disebabkan oleh buruknya drainase dan limpasan air sungai. Ke depannya perlu dilakukan normalisasi sungai agar debit air tidak melimpas ke pemukiman warga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Rilis Daftar Wilayah Berpotensi Cuaca Ekstrem di Akhir Januari 2026

Penulis
Syifa
-
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan cuaca ekstrem di sebagian wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terbaru, wilayah yang mencakup Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara diprakirakan mengalami peningkatan intensitas hujan menjelang akhir Januari 2026.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa gangguan atmosfer yang terpantau saat ini memicu pertumbuhan awan konvektif secara signifikan. Kondisi ini dapat memicu potensi banjir, tanah longsor, dan gangguan pada sektor transportasi di wilayah terdampak.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun tetap meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem menjelang akhir Januari ini. Dinamika atmosfer saat ini memang menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah selatan Indonesia, namun dengan kesiapsiagaan yang baik dan terus memantau informasi resmi dari BMKG, kita dapat meminimalisir risiko bencana” kata Faisal di Jakarta, Selasa (20/1).
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani menjelaskan terdapat sejumlah faktor teknis yang memengaruhi kondisi cuaca sepekan ke depan. Yaitu, adanya Bibit Siklon Tropis 97S di Samudra Hindia selatan Indonesia dengan kecepatan angin maksimum sekitar sistem mencapai 15 knot (28 km/jam) dan tekanan udara 1001 hPa.
“Pergerakan sistem 97S ke arah barat dapat memicu penguatan pertemuan serta belokan angin dari pesisir barat Sumatra hingga Nusa Tenggara, yang dapat memicu peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian selatan,” ujar Andri.
Di sisi lain, Monsun Asia menguat hingga 23 Januari 2026 yang disertai dengan seruakan dingin (cold surge) yang signifikan dari wilayah daratan Asia. Fenomena ini meningkatkan kecepatan angin di Laut Cina Selatan dan memicu pertumbuhan awan hujan secara masif di wilayah selatan khatulistiwa. Secara bersamaan, aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby Equator, dan Kelvin, yang didukung nilai OLR negatif, memperkuat pembentukan awan Cumulonimbus di atmosfer.
Kondisi tersebut berpadu dengan kelembapan udara yang tinggi pada lapisan bawah hingga menengah atmosfer. Labilitas atmosfer yang kuat ini mendukung penuh proses konvektif skala lokal di wilayah Indonesia bagian selatan. Kombinasi seluruh faktor tersebut secara aktif memicu potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah terdampak.
Hasil analisis dinamika atmosfer menunjukkan bahwa potensi hujan lebat yang menyertai kilat dan angin kencang akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia secara bergantian menjelang akhir Januari 2026. Pada 21 Januari, cuaca ekstrem berpotensi terjadi di wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, hingga NTT.
Memasuki 22 Januari, potensi dampak cuaca serupa masih membayangi Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, yang kemudian berlanjut pada 23 Januari di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta NTT.
Selanjutnya, intensitas cuaca ekstrem berpotensi di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 24 Januari. BMKG memprakirakan wilayah Bali, NTB, dan NTT akan mengalami peningkatan curah hujan pada periode 25 – 26 Januari. Dinamika cuaca ini menuntut kewaspadaan tinggi dari masyarakat di provinsi-provinsi tersebut guna mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang mungkin timbul.
Meskipun demikian, Andri menjelaskan bahwa kondisi cuaca bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan atmosfer terkini. BMKG meminta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang berlangsung cepat. Masyarakat diharapkan berhati-hati dalam merencanakan aktivitas luar ruang, perjalanan darat, laut, maupun udara.

“Masyarakat diimbau untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca darat, laut, dan udara melalui aplikasi InfoBMKG, laman http://www.bmkg.go.id, dan media sosial resmi @infobmkg, yang diperbarui secara berkala berdasarkan analisis dan data meteorologi terbaru,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Swasembada Beras Bikin Harga Beras Global Anjlok 44%

Penulis
Syifa
-

Capaian swasembada beras Indonesia memperkokoh ketahanan nasional sekaligus memberi dampak pada dinamika harga beras global. Penghentian impor beras oleh Indonesia membuat harga beras dunia mengalami depresiasi. Harga beras dunia tercatat turun dari sekitar 660 dolar AS per ton menjadi 368 dolar AS per ton atau terkoreksi hingga 44 persen.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan capaian swasembada Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Food and Agriculture Organization (FAO) bahkan dua kali memberikan apresiasi dalam dua tahun terakhir atas keberhasilan Indonesia. Sejumlah negara, termasuk Jepang, Kanada, Chile, Belarus, Australia, dan Rusia turut datang ke Indonesia untuk mempelajari kebijakan pangan yang diterapkan.

“Yang menarik adalah negara maju pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Menteri pertaniannya dari Jepang, datang dari Chile, Kanada, Belarus. Ini negara-negara yang tidak pernah datang ke Indonesia,” ungkap Amran saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026).

“Juga ada Australia, Rusia. Datang dengan pertanyaan apa yang dilakukan Indonesia (sehingga bisa) melompat (menjadi) nomor 2 dunia,” tambah Amran.

Adapun Indonesia berada di dua besar secara global berdasarkan Food Outlook June 2025 yang dipublikasikan FAO. Indonesia disebut memiliki peningkatan terbesar kedua dalam hal produksi beras di dua tahun terakhir. Peningkatan Indonesia sebesar 4,5 persen. Sementara posisi pertama adalah Brasil sebesar 14,7 persen.

Lebih lanjut, kinerja Bupati se-Indonesia dalam tercapainya swasembada beras ini turut diapresiasi oleh Amran. Menurutnya, keberhasilan swasembada beras ini tidak luput dari peran aktif kepala daerah dalam mengawal produksi dan distribusi pangan di wilayah masing-masing.

“Para Bupati ini mendapat amal jariyah. Karena bapak, harga pangan dunia dari 660 (dolar AS) turun jadi 368 (dolar AS) per ton. Turun 44 persen. Itulah buah tangan bupati se-Indonesia,” tutur Amran.

Adapun produksi beras Indonesia setahun di 2025 mencapai 34,71 juta ton. Dengan capaian itu, produksi beras Indonesia tersebut telah mampu penuhi hingga 111,2 persen dari kebutuhan konsumsi beras setahun Indonesia yang berada di 31,19 juta ton.

Atas capaian itu, Indonesia kini berada pada posisi strategis dalam peta pangan dunia. Produksi beras nasional berada pada level tertinggi sepanjang sejarah, disertai stok beras terbesar di Perum Bulog sejak lembaga tersebut berdiri tahun 1969. Kondisi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak lagi bergantung pada impor beras.

“Indonesia tidak impor lagi. Ini kebanggaan kita semua,” tegas Amran.

Lebih jauh, Amran menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi bagi kedaulatan bangsa. Menurutnya, perhatian terhadap sektor pangan berarti menjaga kehidupan ratusan juta rakyat Indonesia yang bergantung pada sektor tersebut.

“Kalau dia memperhatikan sektor pertanian, berarti memperhatikan umat Indonesia,” pungkas Amran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi serta Jamuan Santap Siang di Lancaster House

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri forum bisnis dan investasi yang dilanjutkan dengan jamuan santap siang yang diselenggarakan oleh Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy di Lancaster House, London, Selasa (20/1). Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.

Dalam forum tersebut, terdapat sesi perkenalan delegasi bisnis Inggris yang difasilitasi oleh British Chamber of Commerce (BritCham), diikuti dengan perkenalan delegasi bisnis Indonesia yang dipimpin oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Sesi ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha kedua negara serta membuka peluang kerja sama konkret di bidang perdagangan, investasi, industri, dan teknologi.

Forum berlanjut dengan sesi tanya jawab antara para pelaku usaha dan Presiden Prabowo. Dalam sesi tersebut, Presiden Prabowo mendengarkan langsung aspirasi, pandangan, serta minat investasi dari sejumlah perusahaan, sekaligus memberikan respons atas berbagai isu dan peluang kerja sama yang disampaikan. Dialog berlangsung interaktif dan mencerminkan antusiasme dunia usaha terhadap arah pembangunan dan kebijakan ekonomi Indonesia.

Menutup rangkaian forum, Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy dan Presiden Prabowo melakukan foto bersama para delegasi dan undangan di Grand Staircase, Lancaster House. Kegiatan tersebut menandai berakhirnya rangkaian kegiatan forum bisnis dan investasi serta jamuan santap siang.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian AIrlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra Percaya.

Forum tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendorong kerja sama ekonomi dan investasi yang lebih erat dengan Inggris, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang strategis dan kompetitif di tingkat global. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...519520521...4,889Halaman 520 dari 4,889