Beranda blog Halaman 557

Pemkab Tuban Tegaskan Profesionalisme ASN Lewat Evaluasi Kinerja dan Penataan Pegawai

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menegaskan komitmennya dalam menerapkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara profesional, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penataan pegawai serta penilaian dan evaluasi kinerja seluruh ASN Pemkab Tuban.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, menyampaikan penerapan manajemen ASN merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hasil evaluasi kinerja menjadi dasar penataan pegawai, penegakan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan ASN.

Lebih lanjut, ia menegaskan penilaian kinerja dilaksanakan secara profesional, objektif, terukur, adil, dan sesuai regulasi. “Pemkab Tuban terus melakukan evaluasi manajemen ASN, baik PNS maupun PPPK,” ujarnya, Selasa (6/1).

Menurut Sekda Budi Wiyana, kebijakan tersebut bertujuan menjaga profesionalisme ASN sekaligus memastikan kualitas layanan publik tetap optimal. Dalam konteks itu, Pemkab Tuban berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, dengan tetap memberikan kepastian hukum bagi seluruh aparatur.

Ia pun berharap kebijakan tersebut dapat dipahami secara utuh oleh seluruh pihak. “Kami berharap kebijakan ini dipahami secara utuh dan proporsional. Pemkab Tuban berkomitmen menjaga kualitas layanan publik serta memberikan keadilan bagi seluruh ASN,” tegas Budi Wiyana.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, pada akhir 2025 Pemkab Tuban melakukan penilaian dan evaluasi terhadap PPPK Formasi 2021 seiring berakhirnya masa perjanjian kerja. Evaluasi ini menjadi dasar penentuan perpanjangan kontrak.

Menjelaskan hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih, menyampaikan masa perjanjian kerja PPPK memiliki batas waktu tertentu dan perpanjangan kontrak wajib didasarkan pada hasil evaluasi kinerja secara objektif. “PPPK bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki masa berlaku. Ketika masa kontrak berakhir, pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi kinerja secara objektif sebagai dasar pengambilan keputusan, sesuai amanat regulasi,” jelasnya.

Adapun evaluasi kinerja PPPK, terang Kepala BKPSDM Tuban itu, dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, meliputi disiplin kehadiran, capaian Sasaran Kinerja Pegawai, integritas, kompetensi, serta kondisi jasmani dan rohani. Penilaian disiplin kinerja menjadi komponen utama dengan bobot 40 persen, sementara 60 persen lainnya mencakup enam indikator pendukung.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sebagian besar PPPK dinyatakan memenuhi syarat dan kontraknya dilanjutkan. Namun, sebanyak 39 PPPK dinilai belum memenuhi standar kinerja sehingga kontraknya tidak dapat diperpanjang.

Menurut keterangan Fien, ketidaklulusan tersebut disebabkan kekurangan jam kerja dan ketidakhadiran tanpa keterangan sah yang mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, di mana ketidakhadiran selama 10 hari berturut-turut atau 28 hari tidak masuk kerja secara tidak berurutan dapat dikenai sanksi.

Kemudian, terkait mekanisme sanksi, Fien Roekmini menegaskan proses pembinaan seharusnya dilakukan secara berjenjang. “Sebelum keputusan diambil, sanksi seharusnya diberikan oleh kepala sekolah dan dilaporkan ke dinas untuk dilakukan konfirmasi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Libur Nataru, Banyuwangi jadi Destinasi Favorit Penumpang Kereta Api

Penulis
Syifa
-

Selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Banyuwangi menjadi tujuan favorit penumpang kereta api. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember mencatat, Banyuwangi sebagai wilayah dengan jumlah penumpang kereta api tertinggi selama masa angkutan Nataru.

“Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai potensi pariwisatanya, membuat masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi untuk menuju Banyuwangi,” kata Manager Hukum Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, Selasa (6/1).

Menurut Cahyo secara keseluruhan KAI Daop 9 Jember melayani penumpang berangkat dan tiba mencapai sekitar 416 ribu orang. Dari jumlah tersebut, Banyuwangi sebagai daerah dengan jumlah penumpang tertinggi. Bahkan menurutnya hampir separuh pergerakan penumpang terpusat di daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut.

“Tercatat sekitar 207 ribu penumpang atau 49 persen dari total kumulatif penumpang Nataru berangkat dan tiba di wilayah Kabupaten Banyuwangi,” jelasnya.

Dari jumlah tersebut Stasiun Banyuwangi Kota menjadi yang paling sibuk dengan jumlah penumpang naik dan turun mencapai sekitar 62 ribu orang. Selanjutnya disusul Stasiun Ketapang 53 ribu penumpang, Stasiun Kalisetail 39 ribu penumpang, dan Stasiun Rogojampi 32 ribu penumpang.

“Stasiun Kalisetail yang tergolong stasiun kecil justru potensinya luar biasa. Bahkan penumpangnya mengungguli Stasiun Rogojampi,” ungkap Cahyo.

Dari sisi layanan, kereta api yang paling banyak digunakan masyarakat adalah KA Sri Tanjung dan KA Probowangi. Keduanya memiliki relasi awal dan akhir perjalanan di Banyuwangi.

Sementara untuk KA jarak jauh komersial, KA Blambangan Ekspres dan KA Wijaya Kusuma menjadi favorit penumpang selama masa libur panjang.

Cahyo menjelaskan, tingginya penumpang di Banyuwangi dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya jumlah stasiun yang cukup banyak, yakni sekitar enam stasiun aktif melayani naik turun penumpang.

Selain itu, jumlah perjalanan KA menuju Banyuwangi juga terus bertambah. Saat ini terdapat KA Ijen Ekspres, perpanjangan relasi KA Blambangan Ekspres, KA Mutiara Timur reguler, serta KA Mutiara Timur tambahan yang beroperasi fakultatif selama Nataru.

“Total perjalanan KA selama Nataru ada 26 perjalanan, terdiri dari 24 reguler dan 2 KA tambahan. Khusus yang melayani Banyuwangi, ada sekitar 22 perjalanan,” paparnya.

Ia menambahkan, sekitar 80 persen perjalanan KA di Daop 9 Jember memiliki tujuan akhir atau awal di Banyuwangi, kecuali KA Ranggajati dan KA Pandalungan.

KAI Daop 9 Jember tengah mengkaji penambahan relasi dan perjalanan KA baru dari Banyuwangi ke sejumlah kota. Pertumbuhan penumpang selama Nataru mencapai 11 persen, sementara pertumbuhan kapasitas tempat duduk hanya sekitar 5-7 persen.

“Artinya masih ada peluang pasar yang bisa kami tangkap untuk pengembangan layanan dari dan menuju Banyuwangi,” kata Cahyo.

KAI juga telah melakukan penataan di Stasiun Ketapang dan Stasiun Banyuwangi Kota, serta penataan Stasiun Kalisetail yang saat ini masih berlangsung.

Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersyukur minat masyarakat menggunakan kereta api menuju Banyuwangi selama libur Nataru cukup tinggi.

“Akses transportasi yang semakin baik berperan penting dalam mendukung sektor pariwisata dan pergerakan ekonomi daerah,” kata Ipuk.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Padang Sebut Kerugian Bencana Rp2,97 Triliun, Ribuan Rumah dan Infrastruktur Rusak

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Padang, Fadly Amran, melaporkan total kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya mencapai angka fantastis, yakni Rp2,97 triliun. Data tersebut mencakup kerusakan masif pada ribuan rumah warga hingga infrastruktur vital di lima kecamatan terdampak.

Pemaparan tersebut disampaikan Fadly Amran saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan validasi pendataan kerusakan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, secara daring dari Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (6/1/2026).

Dalam pemaparannya, Fadly Amran merinci bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu memberikan dampak yang sangat luas. Tercatat sebanyak 67.563 jiwa terdampak langsung oleh peristiwa tersebut.

“Kerusakan rumah tinggal mencapai 5.523 unit. Rinciannya adalah 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit lainnya mengalami rusak ringan,” ujar Fadly Amran di depan Mendagri dan sejumlah pimpinan OPD terkait.

Tidak hanya sektor pemukiman, infrastruktur publik juga mengalami lumpuh sebagian. Fadly mencatat kerusakan pada 13 jembatan utama, jalan sepanjang 74.327 meter, serta kerusakan pada 22 bendungan dan 56 jaringan irigasi yang mengancam sektor pertanian daerah.

“Total estimasi kerugian secara keseluruhan akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp2,97 triliun,” tambahnya.

Terkait akurasi data yang disebut Mendagri sebagai fondasi penyaluran bantuan, Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk melakukan validasi cepat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dimulai.

“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Validasi data terus kami kebut agar bantuan darurat, rencana relokasi, hingga perbaikan infrastruktur dari kementerian terkait dapat tepat sasaran dan tepat waktu,” tegas Fadly Amran.

Selain fokus pada pemulihan fisik, Wako Fadly Amran juga menekankan bahwa pihaknya tengah mengevaluasi sistem mitigasi bencana di Kota Padang. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya tahan kota terhadap ancaman bencana serupa di masa depan.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya meminta pemerintah daerah terdampak, termasuk Provinsi Sumatera Barat, untuk aktif berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tito menegaskan bahwa data yang valid menjadi kunci agar bantuan relokasi hingga perbaikan fasilitas publik tidak terkendala administrasi.

“Kepala daerah harus memastikan seluruh data kerusakan diverifikasi dengan baik agar pemulihan berjalan cepat,” kata Tito Karnavian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Awal Tahun 2026, Bupati Syamsul Tegaskan Pentingnya PAD dan Investasi di Cilacap

Penulis
Syifa
-
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman memimpin Apel Pagi Bersama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada awal tahun 2026, Senin (5/1) di Halaman Pendopo Wijayakusuma Cakti Kabupaten Cilacap.
Apel bersama diikuti oleh Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono, para staf ahli Bupati, para Asisten Sekda, seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Camat Se-Kabupaten Cilacap, serta pejabat hingga tim kerja di OPD masing-masing.
Dalam amanatnya, Bupati Cilacap menekankan bahwa meski berada di tengah tekanan fiskal dan efisiensi, 2026 harus disambut dengan optimisme dan pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Tentunya tahun 2026 kita sambut dengan optimisme di tengah tekanan fiskal, kondisi global yang diprediksi tidak menentu, di tengah masih ada tantangan bencana dan sebagainya, tentunya kita harus tetap optimis karena kita ingin ketika ada sebuah perubahan di perubahan tahun, kita ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dimana orang yang beruntung itu ketika hari ini lebih baik dari pada hari kemarin,” ucapnya menyemangati.
Selanjutnya, terkait dengan posisi jabatan baik Kepala OPD, JPT hingga administrator yang sudah sekitar 97 persen terisi, Mas Syamsul berharap sistem organisasi di Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah bisa bekerja secara optimal di tahun 2026.
“Tentunya Bapak Ibu semuanya di tahun 2026 hampir semuanya sudah terisi untuk eselon 2 atau JPT, walaupun masih ada yang belum, ya kita berharap dan berdoa, hampir 97 persen kekuatan OPD di tahun 2026 sudah hampir optimal karena mungkin 2025 kemarin banyak yang rangkap jabatan. Yang sudah memperoleh jabatan yang baru, syukuri, nikmati, dan berikan kinerja yang terbaik,” lanjutnya.
Pada kesempatan ini, Mas Bupati juga menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh peserta apel terkait program yang terpaksa tidak bisa berjalan atau dikurangi akibat efisiensi. Ia berharap dengan tekanan ini, Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
“Oleh karena itu saya ingin mengajak diri saya sendiri dan teman-teman, kita harus semangat, yuk kita tingkatkan pendapatan asli daerah. Kenaikan kita mungkin sampai dengan angka 520 miliar untuk PAD nya, karena di tahun 2025 tercatat sekitar 103 persen. Kita coba naikkan PAD tanpa membebani masyarakat dengan meningkatkan pajak. Kita bisa optimalkan BUMD, Perusda atau mungkin dengan berinovasi bagi OPD-OPD yang memungut retribusi dan pajak,” ajaknya.
Bupati juga mengajak seluruh ASN di Kabupaten Cilacap untuk berlomba membawa investor ke Cilacap dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas daerah yang ada.
“Termasuk saya akan berikan rewards atau apresiasi bagi teman-teman yang memiliki link atau kerabat dan bisa membawa investor ke Cilacap serta bisa memanfaatkan lahan atau fasilitas daerah daripada mangkrak, kami akan apresiasi,” tambahnya.
Terakhir Mas Syamsul juga berpesan kepada para pimpinan untuk menyayangi anak buahnya dan kompak demi menyongsong 2026 untuk Cilacap yang berdikari.
“Saya juga titip teman-teman Kepala OPD, untuk yang sayang kepada anak buah, ada rezeki semuanya bagi secara merata. Di tengah kondisi yang tidak menentu, baik dalam dan luar negeri, kita harus Berdikari, Beridiri di Kaki sendiri, optimalkan potensi daerah. Awal tahun kami ingin menyemangati bapak ibu semuanya agar kita semua bisa bertumbuh lebih baik,” pungkasnya.
Dalam wawancara dengan media, Mas Syamsul juga mengungkapkan bahwa di tahun 2026, Pemerintah akan berupaya mendekatkan pelayanan masyarakat dengan tetap melaksanakan Bupati Ngantor nang Desa, mobil layanan Capil keliling di setiap distrik, hingga rencana pencetakan KTP yang bisa dilakukann di Kantor Kecamatan.
Pemkab juga akan melanjutkan pembangunan Kawasan heritage, Gedung kesenian, dan penataan lapangan di Kawasan heritage. Selain pemerintah juga akan mengoptimalkan perlindungan jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan seperti imam masjid, marbot, dan linmas, peningkatan honor RT dan RW, upah guru TPQ, serta insentif bagi guru-guru madrasah dan sekolah swasta.
“Kita kemarin mengangkat banyak PPPK, guru-guru yang selama ini dibayar dari iuran orang tua murid bisa dibiayai dari BOSDA jadi nanti akan mengurangi beban,” jelasnya.
Pada Apel ini dilakukan juga penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat dari Sekda hingga camat sebagai pengingat kembali dan panduan kerja kedepan bahwa jabatan yang diterima adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

“Kami ingin Pakta Integritas setiap tahun ditandatangani oleh teman-teman khususnya Kepala OPD sampai dengan camat agar teman-teman selalu ingat bahwa jabatan yang mereka terima itu ada Amanah yang harus dipertanggungjawabkan sehingga mereka terus bekerja lebih baik memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk membangun Cilacap lebih baik. Pakta Integritas ada 10 poin, bahkan di poin 10 jika mereka melanggar poin 1-9 mereka harus bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatan,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri UMKM Apresiasi 1.000 Praja IPDN Bantu Percepatan Pemulihan Aceh Tamiang

Penulis
Syifa
-

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menerjunkan lebih dari 1.000 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang.

Menurut Menteri Maman, kehadiran para Praja IPDN tidak hanya difokuskan pada pembersihan infrastruktur pemerintahan dan pemulihan layanan fasilitas publik, tetapi juga menyentuh langsung sektor usaha mikro dan kecil yang terdampak bencana.

“Saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif Kemendagri bersama pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengonsolidasikan adik-adik Praja IPDN. Mereka tidak hanya membantu pembersihan infrastruktur dan memulihkan pelayanan publik, tetapi juga turun langsung membersihkan toko-toko dan warung UMKM yang terdampak bencana di Aceh Tamiang,” ujar Menteri Maman saat menghadiri Apel Bersama Praja IPDN, Relawan Tenaga Kesehatan (Nakes), dan Pendamping UMKM di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin (5/1).

Menteri Maman menegaskan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Aceh Tamiang termasuk wilayah yang terdampak signifikan pada infrastruktur pemerintahan dan layanan publik, sehingga pemulihan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Program ini akan turut mendorong percepatan pergerakan ekonomi di Provinsi Aceh, khususnya Aceh Tamiang. Saat ini kita sudah masuk ke fase pemulihan ekonomi, setelah sebelumnya fokus pada fase tanggap darurat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Maman juga menyampaikan bahwa Kementerian UMKM telah mendirikan Klinik UMKM Bangkit sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi bagi pengusaha mikro dan kecil yang terdampak bencana. Klinik ini memberikan tiga layanan utama, yaitu layanan pembiayaan, pendampingan produksi barang lokal, serta penguatan ekosistem ekonomi daerah.

Untuk layanan pembiayaan, pemerintah telah menyiapkan kebijakan relaksasi utang bagi UMKM terdampak bencana. Kebijakan ini disusun bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan.

“Kita ingin menenangkan pengusaha UMKM terlebih dahulu. Jangan sampai mereka yang sudah terdampak bencana, tetapi masih dibebani persoalan utang-piutang,” kata Menteri Maman.

Sebagai penguatan di lapangan, Kementerian UMKM juga menggandeng ratusan account officer dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk melakukan pendampingan langsung hingga ke kecamatan dan desa-desa.

Menteri Maman menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia agar pemulihan ekonomi pascabencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

“Ini adalah kerja gotong royong lintas sektor. Tujuannya satu, agar Aceh bisa pulih, bangkit kembali, dan UMKM-nya dapat kembali tumbuh serta beraktivitas secara ekonomi,” ujarnya.

Senada dengan hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa indikator utama daerah yang mulai pulih adalah berfungsinya pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi.

“Indikator normal itu utamanya adalah pemerintahan yang berjalan dengan baik. Pemerintah memiliki sumber daya, mulai dari keuangan, logistik, kebijakan, hingga jejaring sampai ke desa-desa. Kalau pemerintahnya berjalan, maka pemulihan akan jauh lebih cepat,” kata Menteri Tito.

Selain pemerintahan, ia menambahkan bahwa pemulihan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi juga menjadi kunci.

Menteri Tito juga menilai bahwa kebangkitan ekonomi menjadi simbol nyata pemulihan pascabencana yang langsung dirasakan masyarakat.

“Simbol kebangkitan itu adalah ekonomi. Kita bisa melihatnya dari pasar, toko, warung, restoran, hingga hotel yang kembali buka. Ketika tempat-tempat itu beroperasi, masyarakat punya pilihan untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.

Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi harus diarahkan agar masyarakat kembali mandiri melalui penguatan ekonomi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan Stok Daging Sapi Aman Jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memastikan pasokan dan harga daging sapi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 berada dalam situasi aman dan terkendali. Ketersediaan stok dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara harga di tingkat konsumen masih berada di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepastian tersebut disampaikan setelah Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha daging sapi nasional, mulai dari importir, peternak, hingga pedagang. Koordinasi ini melibatkan sejumlah asosiasi, di antaranya Gapuspindo, APDI, dan JAPPDI.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, Makmun, mengatakan hasil rapat menunjukkan kondisi stok nasional masih dalam posisi aman. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. “Kami sampaikan, stok daging sapi nasional saat ini dalam kondisi cukup,” ujar Makmun, Senin (5/1).

Terkait adanya pergerakan harga di sejumlah wilayah, hal tersebut dipicu oleh kenaikan harga sapi di negara asal impor. Meski demikian, pemerintah dan pelaku usaha telah menyepakati langkah pengendalian agar dampaknya tidak dirasakan langsung oleh konsumen. Dalam kesepakatan bersama tersebut, harga daging sapi di pasar akan tetap dijaga agar tidak melampaui harga acuan pemerintah.

Dari sisi pedagang, dukungan terhadap langkah pemerintah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Yayan Suryana. Ia menegaskan para pedagang pada prinsipnya siap bekerja sama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga daging sapi di pasar menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Dalam kesempatan yang sama, Yayan juga mengimbau para pedagang daging, khususnya yang beroperasi di wilayah Jabodetabek, agar tetap menjalankan aktivitas perdagangan dan tidak melakukan aksi penghentian penjualan. “Kami mohon rekan-rekan pedagang daging untuk tidak berhenti beraktivitas. Insyaallah ada solusi terbaik untuk semua pihak,” kata Yayan.

Seluruh pelaku usaha diminta menahan diri dan menjaga stabilitas pasar selama Ramadan hingga Idul Fitri. Ketenangan harga menjadi faktor penting agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman.

Dari kalangan pemotong dan pedagang di tingkat hulu, Ketua Umum Jaringan Pemotongan dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI), Asnawi, menjelaskan bahwa rapat koordinasi bersama pemerintah menghasilkan kesepakatan terkait pengendalian harga timbang hidup.

Asnawi menyebutkan harga timbang hidup disepakati berada di kisaran Rp53–54 ribu per kilogram agar tidak memicu lonjakan harga karkas di Rumah Potong Hewan (RPH). “Dengan skema ini, harga karkas dijaga di kisaran Rp104–105 ribu per kilogram untuk dua pekan ke depan,” ujarnya.

Kondisi tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pihak untuk menjaga kondusivitas pasar. Pemerintah akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesepakatan dijalankan.

Adapun dari sisi pelaku usaha sapi potong, Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Djoni Liano, menegaskan bahwa meskipun terdapat tekanan dari pasar global dan fluktuasi nilai tukar, ketersediaan sapi potong nasional tetap dalam kondisi aman.

Djoni memastikan stok sapi potong yang dimiliki para anggota Gapuspindo cukup untuk memenuhi peningkatan kebutuhan selama Ramadan hingga Idul Fitri. Dengan kondisi tersebut, ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap pasokan daging sapi di pasar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenag Rayakan HAB ke-80 dengan Sederhana, Dana Difokuskan untuk Korban Bencana

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menggelar Tasyakuran Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Tahun 2026 dengan tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”. Acara berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa seluruh rangkaian peringatan Hari Amal Bakti ke-80 telah dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan dan ditutup dengan tasyakuran sederhana. Kesederhanaan tersebut, menurut Menag, merupakan wujud solidaritas Kementerian Agama terhadap masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra.

“Peringatan Hari Amal Bakti tahun ini dilaksanakan secara sederhana. Hal ini merupakan bentuk solidaritas kita terhadap saudara-saudara di Sumatra, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang tengah mengalami musibah. Dana yang tersedia kemudian dikonsentrasikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Menag.

Menag mengungkapkan, terdapat hikmah di balik pelaksanaan HAB ke-80 yang sederhana. Sejumlah program Kementerian Agama yang sempat mengalami penundaan pencairan anggaran memperoleh izin relokasi, sehingga dapat dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana.

“Dari situlah kami dapat mengalokasikan bantuan dengan nilai yang cukup signifikan untuk masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ke depan, kita berharap Kementerian Agama akan semakin cerah dan mampu mencerahkan kehidupan masyarakat bangsa,” kata Menag.

Bantuan untuk wilayah Sumatra bersumber dari Kementerian Agama serta sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga-lembaga di bawah koordinasi Kementerian Agama, termasuk masjid-masjid dan Masjid Istiqlal.

Kementerian Agama hingga saat ini telah menyalurkan bantuan sekitar Rp66,470 miliar yang bersumber dari APBN. Selain itu, ada juga bantuan Kemenag Peduli yang bersumber dari donasi ASN Kementerian Agama dan masyarakat. Ada juga bantuan dari Baznas, Forum Zakat (FOZ), dan Poroz. Total bantuan yang dialokasikan mencapai sekitar Rp155 miliar.

Menag menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Sejumlah wilayah masih tergenang air, kondisi tanah belum sepenuhnya kering, serta terdapat infrastruktur yang sebelumnya terputus akibat bencana.

“Alhamdulillah, saat ini sebagian besar jembatan telah tersambung sehingga renovasi rumah ibadah, madrasah, dan pondok pesantren dapat dilanjutkan sebagai bagian dari tanggung jawab Kementerian Agama,” pungkas Menag.

Target dana bantuan ini dialokasikan untuk pemulihan 1.137 masjid terdampak, 500 madrasah, 357 pesantren, 13 perguruan tinggi keagamaan Islam, bantuan 11.202 guru madrasah, 1.122 tenaga kependidikan, dan 112.964 siswa madrasah.

Adapun sampai saat ini 935 masjid telah dipulihkan, 9.000 mushaf Al-Qur’an telah tersalurkan, 435 madrasah terdampak sudah siap kegiatan belajar-mengajar, serta bantuan-bantuan lain yang telah tersalurkan seperti 5.886 paket sarana pembelajaran (meja, kursi, papan tulis, laptop, dan printer), 6.410 paket alat kebersihan, dan 792 paket peralatan darurat (tenda, genset, pompa air, dan alat semprot).

Menag juga menyampaikan apresiasi kepada Dharma Wanita Persatuan Kemenag yang telah menggelar kegiatan donor darah pada rangkaian HAB ke-80. Kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan hampir 300 kantong darah yang akan disalurkan untuk membantu masyarakat, termasuk di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Kegiatan ini sangat membantu, mengingat stok darah di Palang Merah Indonesia dan rumah sakit sering kali menipis, khususnya menjelang dan saat bulan suci Ramadan,” ujar Menag.

Melalui peringatan HAB ke-80 ini, Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk terus menumbuhkan semangat kerja ikhlas beramal di lingkungan aparatur serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.

Dalam arahannya, Menag jug mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk mensyukuri perjalanan delapan dekade Kemenag. Menurutnya, usia 80 tahun merupakan fase yang sarat pengalaman, tantangan, dan prestasi, namun sekaligus menjadi pengingat agar tidak larut dalam kebanggaan.

“Capaian-capaian Kementerian Agama, termasuk indeks kerukunan umat beragama yang tertinggi sejak Republik Indonesia berdiri, patut kita syukuri. Namun, setiap capaian adalah amanah yang harus terus dijaga dan ditingkatkan,” tegasnya.

Terkait tema HAB ke-80, Menag menekankan bahwa persatuan dan kerukunan umat beragama harus diarahkan pada terwujudnya Indonesia yang damai dan maju. Sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, hingga masyarakat dan sektor swasta, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan.

Tasyakuran HAB ke-80 dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama periode 2019–2024 Zainut Tauhid Sa’adi, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Helmi Nasaruddin Umar, para staf khusus, staf ahli, tenaga ahli, pejabat eselon I dan II, serta seluruh jajaran pegawai Kementerian Agama. Sejumlah tokoh lintas agama turut hadir dan menambah kekhidmatan acara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Imipas Pertegas Komitmen Kinerja dan 15 Program Aksi Strategis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, memberikan penguatan awal tahun 2026 kepada seluruh jajaran pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Senin (5/1). Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen dan integritas seluruh jajaran pegawai. Melalui penguatan tersebut, Menteri Agus mendorong semangat pengabdian dalam mewujudkan Kemenimipas yang Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel (PRIMA).

Dalam sambutannya, Menteri Imipas menekankan bahwa penguatan awal tahun ini merupakan bekal awal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di tahun 2026. Penguatan ini sekaligus menyatukan langkah seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik di tahun ini.

“Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengawali pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026, sekaligus menjadi momentum strategis penguatan komitmen, integritas, dan semangat pengabdian,” ujar Menteri Imipas.

Pada kesempatan tersebut, Kemenimipas juga melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2026 dan penandatanganan Perjanjian Kinerja, yang menegaskan komitmen bersama seluruh pimpinan dan jajaran.

“Ini merupakan tekad kita bersama untuk menjaga komitmen moral dan profesional yang wajib bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada negara, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Menteri Imipas.

Menteri Imipas menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, meskipun merupakan kementerian yang relatif baru, Kemenimipas telah mampu menunjukkan kinerja dan peran strategis. Capaian tersebut menjadi landasan untuk melanjutkan dan menguatkan 15 Program Aksi Tahun 2026 yang merupakan tindak lanjut dari program akselerasi serta selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kelima belas program aksi tersebut meliputi:

Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi(TPI);
Penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal investor;
Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk pencegahan TPPO dan TPPM;
pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya serta penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle);
Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan Warga Binaan yang tersertifikasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis;
pemasaran produk hasil karya Warga Binaan melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
Efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;
Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;
Fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imipas; dan
Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan Massive Open Online Course (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menteri Agus menekankan bahwa pelaksanaan 15 Program Aksi tersebut wajib berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 dan Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025, serta dilaporkan secara berjenjang dan berkala.

Menutup pengarahannya, Menteri Imipas mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga marwah institusi dan jabatan yang diemban. “Gunakan amanah, jabatan, dan kewenangan yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kita sekalian untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ucap Menteri Agus.

Penguatan awal tahun ini merupakan pijakan bersama bagi Kemenimipas untuk menorehkan capaian yang lebih signifikan sepanjang Tahun 2026. Kemenimipas terus berkomitmen menorehkan capaian melalui inovasi, peningkatan kualitas layanan, penegakan hukum, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kaleidoskop Kepemimpinan Rudy–Seno 2025, Menata Arah Baru Kalimantan Timur

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Tahun 2025 menjadi babak awal kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur Seno Aji. Sejak dilantik pada Februari 2025 lalu, duet Rudy–Seno langsung tancap gas menata arah pembangunan Kalimantan Timur dengan fokus pada pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan peran strategis Kaltim di tingkat nasional.

Pada 20 Februari 2025, Rudy Mas’ud dan Seno Aji resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Pelantikan tersebut menandai dimulainya era kepemimpinan baru dengan visi membangun Kaltim yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

“Kami Rudy – Seno, bukan siapa-siapa tanpa masyarakat. Jadi kami mencintai masyarakat. Mari bersama bergotong royong membangun Kaltim tanpa memandang perbedaan suku, etnis, dan budaya,” ujar Rudy Mas’ud sesaat setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur Kaltim.

Memasuki bulan Maret, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim mengawali rangkaian kunjungan kerja ke kabupaten dan kota se-Kaltim. Momentum Safari Ramadan dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus memperkuat silaturahmi antara pemerintah dan warga.

Bulan April menjadi tonggak penting dengan diluncurkannya Program Gratispol, program unggulan Pemprov Kaltim yang menyasar pendidikan gratis, layanan kesehatan, internet desa, bantuan administrasi perumahan, hingga dukungan sosial keagamaan. Program ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam membangun SDM unggul di Bumi Etam.

Sepanjang Mei hingga September, kepemimpinan Rudy–Seno diisi dengan konsolidasi pemerintahan, penguatan program prioritas, serta percepatan implementasi Gratispol di berbagai sektor. Koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terus diperkuat untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada Oktober 2025, Gubernur Rudy Mas’ud dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Amanah nasional ini mempertegas posisi strategis Kalimantan Timur dalam percaturan kebijakan antardaerah serta memperkuat diplomasi pembangunan di tingkat nasional.

Bulan November ditandai dengan penyerahan simbolis bantuan Gratispol Pendidikan kepada sekitar 32 ribu mahasiswa dari 53 perguruan tinggi negeri dan swasta. Langkah ini memperkuat komitmen Pemprov Kaltim dalam membuka akses pendidikan tinggi yang merata dan berkeadilan.

Menutup tahun, Desember 2025, kepemimpinan Rudy–Seno menunjukkan kepedulian lintas daerah melalui penyaluran bantuan kemanusiaan ke Aceh. Bantuan tersebut menjadi wujud solidaritas masyarakat Kalimantan Timur kepada saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana.

Kaleidoskop 2025 mencerminkan gaya kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji yang aktif, responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan fondasi yang telah dibangun sepanjang tahun pertama, Pemprov Kaltim menatap tahun berikutnya dengan optimisme untuk melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pendaftaran Seleksi Nasional Murid Baru pada Madrasah Unggulan Dibuka Hingga Awal Februrai 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama membuka pendaftaran seleksi nasional murid baru pada madrasah unggulan untuk tahun ajaran 2026/2027. Pendaftaran seleksi dibuka selama sebulan, dari 2 Januari – 2 Februari 2026 untuk jalur prestasi. Untuk jalur tes, pendaftaran dibuka hingga 7 Februari 2026.

Ada empat pilihan jenis madrasah unggulan, yaitu: Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia, MAN Program Keagamaan, Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri, dan MAN Program Unggulan Nasional 2026/2027.

“Pendaftaran seleksi sepenuhnya digelar secara online, baik untuk jalur prestasi maupun jalur tes. Pada rentang waktu yang sama, panitia seleksi juga akan melakukan proses seleksi berkas pendaftar,” terang Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Nyayu Khodijah di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Jalur Tes yaitu seleksi melalui jalur tes berbasis CBT yang diselenggarakan bagi murid terbaik lulusan MTs/SMP negeri, swasta, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Pendidikan Muadalah yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jalur Prestasi yaitu seleksi melalui jalur non-tes paling dengan kuota tertentu yang diselenggarakan bagi siswa terbaik lulusan MTs/SMP negeri, swasta, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Pendidikan Muadalah yang memiliki prestasi sesuai ketentuan. Untuk MAN Insan Cendekia, MAKN, dan MAN Program Unggulan, jalur prestasi disiapkan 10% dari total kuota. Sedang untuk MAN Program Keagamaan, tersedia 20% dari total kuota.

Nyayu Khodijah menambahkan, saat ini pihaknya membina 25 MAN IC yang tersebar di 25 provinsi, dengan daya tampung 2.708 siswa putra dan putri. Selain itu, ada 11 pilihan MAN Program Keagamaan dengan daya tampung 528 siswa putra dan putri. Untuk MAKN, tersedia lima pilihan madrasah dengan daya tampung 383 siswa putra dan putri. Sedang untuk MAN Program Unggulan Nasional, ada lima pilihan madrasah dengan daya tampung 186 siswa putra dan putri.

“Setiap MTs/SMP negeri, swasta, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Pendidikan Muadalah dapat merekomendasikan murid terbaiknya untuk didaftarkan dalam seleksi nasional ini,” tegas Nyayu Khodijah.

“Hasil seleksi jalur prestasi akan diumumkan pada 13 Februari 2026. Hasil seleksi jalur tes akan diumumkan pada 6 Maret 2026,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...556557558...4,891Halaman 557 dari 4,891