Beranda blog Halaman 558

Program Agromaritim Gubernur Gusnar Ismail Berbuah, NTP Gorontalo Capai 120,89

Penulis
Syifa
-

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Gorontalo pada Desember 2025 tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan Indonesia Timur. Hal ini sebagaimana catatan Badan Pusat Statistik yang merilis bahwa NTP Gorontalo pada periode tersebut berada di angka 120,89 dan mengungguli daerah lain di kawasan Indonesia Timur.

Capaian ini menjadi indikator penting meningkatnya kesejahteraan petani, sekaligus menunjukkan membaiknya daya beli petani terhadap berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun proses produksi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljadi Mario mengatakan bahwa tingginya NTP ini menjadi cerminan dari tingkat daya beli petani.

“Semakin tinggi nilai NTP, semakin besar kemampuan petani dalam membeli barang konsumsi dan sarana produksi dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian,” terang Muljadi, Senin (5/1/2026).

Muljadi menambahkan bahwa secara konsep, jika NTP berada di atas angka 100, itu menandakan pendapatan petani mengalami peningkatan. Kenaikan harga hasil pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan harga barang dan jasa yang harus dibeli petani, sehingga daya beli mereka menjadi lebih baik.

“Di angka 120,89 maka ini bisa diartikan bahwa ini merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan petani Gorontalo yang terus meningkat. Ini artinya keseriusan Gubernur Gusnar Ismail dan Wagub Idah Syahidah Rusli Habibie untuk program agromaritim sudah on the track, karena data ini dari BPS sendiri,” jelas Muljadi.

Pemerintah menjadikan NTP sebagai salah satu acuan utama dalam perumusan kebijakan sektor pertanian. Dengan tingginya NTP Gorontalo, kebijakan yang berpihak pada petani dinilai berjalan efektif, baik melalui pengendalian harga, peningkatan produksi, maupun dukungan sarana dan prasarana pertanian.

“Ke depan, capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mendorong kesejahteraan petani yang berkelanjutan di Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Perkuat Sinergi Lintas Sektor pada Penutupan Posko Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Penulis
Syifa
-

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menghadiri acara Penutupan Posko Pusat Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta, Senin (5/1).

Acara penutupan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi didampingi oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta perwakilan kementerian/lembaga, TNI–Polri, pemerintah daerah, BUMN sektor transportasi, dan para pemangku kepentingan terkait. Penutupan posko dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan layanan transportasi selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Dalam rangkaian acara, Menteri Perhubungan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengoperasian posko, termasuk BMKG yang secara konsisten mendukung kelancaran dan keselamatan transportasi nasional melalui layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dukungan tersebut menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan operasional lintas subsektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BMKG juga terlibat dalam sesi interaksi dan dialog langsung bersama petugas posko lapangan melalui konferensi video. Salah satu titik yang disapa adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, yang menjadi simpul strategis transportasi laut nasional maupun internasional. Interaksi ini mencerminkan sinergi antarlembaga dalam memastikan layanan transportasi tetap berjalan aman, lancar, dan responsif terhadap dinamika kondisi cuaca dan lingkungan.

BMKG menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat dukungan informasi cuaca dan iklim yang andal, tepat waktu, dan mudah dipahami bagi seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi. Sinergi berkelanjutan antara BMKG dan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam setiap periode mobilitas nasional.

Kegiatan penutupan Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan transportasi nasional ke depan, seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat yang aman dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bobby Nasution Prioritaskan Pendidikan, Sekolah Gratis di Kepulauan Nias Dimulai 2026

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan sektor pendidikan sebagai motor penggerak pembangunan di Sumut. Antara lain dengan dimulainya program sekolah gratis di Kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana, pada tahun 2026 ini.

Hal ini disampaikan Bobby saat mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam acara Peresmian Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMK Negeri 7 Medan, Jalan STM Medan, Minggu (4/1).

Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut mengambil langkah cepat untuk menjamin keberlangsungan pendidikan di tengah tantangan bencana alam. Tercatat, sebanyak 50 SMA/SMK di Sumut terdampak banjir dan longsor di awal tahun ini.

“Senin esok, semester genap dimulai dan Pemprov Sumut sudah siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Meski ada dua sekolah yang belum bisa beraktivitas maksimal karena dampak bencana yang besar, kami pastikan penanganan terus berjalan Pak Menteri,” ujar Bobby Nasution.

Sebagai bentuk kepedulian, Bobby mengumumkan program sekolah gratis tahun 2026 bagi seluruh SMA dan SMK di Kepulauan Nias, serta wilayah yang terdampak bencana seperti Langkat, Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Utara (Taput), dan Kota Sibolga.

“Di Kepulauan Nias masih ditemukan desa tertinggal yang butuh perhatian penuh. Kami akan menggratiskan biaya sekolah di sana, serta membangun sekolah unggulan dan sekolah rakyat untuk mendukung visi Presiden,” tambahnya.

Kesempatan itu Bobby Nasution juga mengapresiasi dukungan besar dari pemerintah pusat. Ia berharap sinergi ini dapat membawa anak-anak Sumut menjadi penyumbang “emas” pada generasi Indonesia Emas 2045. “Kami ingin daerah kami memiliki SDM yang unggul. Terima kasih atas dukungan pemerintah pusat bagi pendidikan di Sumut,” katanya.

Sementara itu Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pemerintah pusat melalui kementeriannya terus berupaya menyukseskan Asta Cita keempat Presiden, yaitu membangun SDM yang unggul dan berkualitas.

“Secara nasional, anggaran revitalisasi mencapai Rp16,9 triliun untuk 16 ribu sekolah. Kami berharap bantuan ini, termasuk papan interaktif digital di Sumut, dapat segera digunakan secara maksimal,” jelas Abdul Mu’ti.

Dijelaskannya untuk wilayah Sumut, Abdul Mu’ti memaparkan alokasi bantuan dari pemerintah pusat telah digelontorkan dalam program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan.

Antara lain anggaran Revitalisasi sebesar Rp852 miliar dengan sasaran sebanyak 897 satuan pendidikan, terdiri dari 34 PAUD, 400 SD, 240 SMP, 119 SMA, 88 SMK, 11 SLB, dan 5 PKBM/SKB.

Untuk program Digitalisasi pendidikan di Sumut telah dibagikan sebanyak 1.778 papan interaktif digital untuk mendukung metode pembelajaran modern di semester genap 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Tutup Posko Nataru 2025/2026, Angkutan Nasional Dinilai Berjalan Lancar dan Terkendali

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi secara resmi menutup Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (5/1). Menhub Dudy menyampaikan bahwa penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 secara umum berjalan dengan baik dan terkendali.

“Berdasarkan pemantauan posko sejak dibuka 18 Desember 2025 hingga saat ini, secara umum penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 berjalan dengan baik, lancar, dan terkendali. Seluruh dinamika pergerakan masyarakat di lapangan, seperti aspek keselamatan, arus kendaraan, hingga ketepatan waktu layanan, telah tercatat dan terhimpun secara digital guna evaluasi secara menyeluruh,” ujar Menhub Dudy.

Menhub Dudy menjelaskan, data-data yang sudah dihimpun tersebut nantinya bukan sekadar dijadikan laporan semata, namun akan dijadikan dasar penting dalam penyusunan langkah antisipatif dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2026. Menurut Menhub, berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, angkutan Lebaran menghadirkan kompleksitas yang lebih tinggi dibanding angkutan Nataru.

Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026, Menhub Dudy menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk penyelenggaraan angkutan Lebaran dan Nataru di masa mendatang.

Pertama, kesiapan sarana dan prasarana khususnya moda kereta api, bus, penyeberangan, dan angkutan laut harus mulai dipastikan sejak jauh-jauh hari, baik dari segi jumlah armada maupun kondisi teknisnya. Kedua, penguatan manajemen operasional dan pengaturan kapasitas di simpul-simpul transportasi, termasuk terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara, agar lonjakan pergerakan dapat dikelola secara lebih terkendali. Ketiga, aspek keselamatan dan pengawasan tetap harus menjadi prioritas utama, melalui inspeksi teknis, pengendalian operasional, serta disiplin terhadap standar keselamatan. Terakhir, optimalisasi pemanfaatan data dan sistem digital dalam mendukung pengambilan keputusan lintas sektor, agar seluruh stakeholder dapat merespons lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Menhub Dudy juga menyebutkan bahwa masa libur Nataru 2025/2026 merupakan momen Nataru yang tidak biasa. Pasalnya, di satu sisi Pemerintah dan seluruh stakeholder transportasi harus melayani mobilitas masyarakat dalam skala nasional, namun di sisi lain juga dihadapkan pada berbagai kejadian bencana di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menhub pun mengajak seluruh pihak untuk terus mendoakan dan memberikan dukungan terbaik bagi saudara-saudara yang terdampak bencana.

“Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan ekstra, perasaan empati, serta koordinasi lintas sektor yang lebih intensif. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara melalui kerja nyata dan pelayanan yang maksimal dari seluruh jajaran menjadi sangat penting dan bermakna bagi masyarakat,” ungkap Menhub.

Menhub Dudy menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak, mulai dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, BUMN, operator transportasi, asosiasi, dan seluruh petugas di lapangan, yang telah menyukseskan angkutan Nataru 2025/2026. Terima kasih juga ia ucapkan kepada seluruh masyarakat yang telah mematuhi imbauan Pemerintah selama masa Nataru 2025/2026 serta kepada rekan-rekan media yang telah menyampaikan informasi secara luas dan berimbang kepada masyarakat.

“Pada tahun ini, beban kerja kita benar-benar berlapis. Kita menjalankan tugas pelayanan transportasi rutin, melayani operasional angkutan Nataru, dan pada saat yang sama kita juga terlibat langsung dalam mendukung penanganan bencana, sejak awal kejadian sampai masa-masa pemulihan yang panjang. Kerja kolektif bersama seluruh stakeholder inilah yang membuat Posko Nataru tetap berjalan dengan baik dan fungsi layanan transportasi nasional dapat tetap terjaga,” sebut Menhub.

Menhub Dudy berharap semoga evaluasi dan pembelajaran pada penyelenggaraan Nataru 2025/2026 dapat menjadi bekal bagi seluruh stakeholder untuk menyiapkan angkutan Lebaran tahun 2026. “Semoga angkutan Lebaran tahun ini dapat berlangsung lebih aman, selamat, dan tertib,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara penutupan Posko ini, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirut PT KAI Bobby Rasyidin, Dirut PT Jasa Marga Rivan A. Purwantono, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, BMKG, Basarnas, dan BUMN sektor transportasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Kirim Bantuan Korban Banjir Bandang di Sitaro Sulawesi Utara

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) bekerjasama dengan pemerintah daerah mengirim bantuan logistik untuk korban banjir bandang di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. Sebanyak 4 kecamatan terdampak dengan jumlah korban sementara 8 orang meninggal dunia dan belasan korban luka.

“Kita terus bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk Pemda untuk menyalurkan bantuan,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/1).

Rincian bantuan yang akan disalurkan meliputi kasur 100 lembar, selimut 200 lembar, makanan anak 200 paket, tenda gulung 50 lembar, family kit 200 paket, kidsware 100 paket, makanan siap saji 400 paket, lauk pauk siap saji 500 paket dan beras 500 kilogram.

“Barang-barang tersebut dikirim menggunakan jalur laut pada 5 Januari 2026 malam,” ungkap Gus Ipul.

Berdasarkan informasi yang diimpun, banjir bandang terjadi pada Senin (5/1) sekira pukul 03.00 Wita. Peristiwa ini diduga terjadi lantaran curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Kabupaten Sitaro atau Kepulauan Siau. Banjir bandang yang membawa material batu, kayu, dan lumpur mengakibatkan kerusakan permukiman warga, fasilitas umum serta korban jiwa.

Adapun 4 kecamatan yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat, dan Kecamatan Siau Barat Selatan.

Untuk sementara para korban mengungsi di sejumlah titik, di antaranya di Gereja Betabara Paseng sebanyak 37 KK atau 105 Jiwa dan Meseum Ulu sebanyak 54KK atau 287 jiwa. Total pengungsi di dua titik ini sebanyak 91 KK atau 392 jiwa.

Bupati Sitaro telah mengeluarkan SK tanggap darurat bencana banjir bandang Nomor 1 Tahun 2026 yang menetapkan status tanggap darurat mulai tanggal 5-18 Januari 2026.

Saat ini Dinas Sosial Provinsi Sulut beserta Tagana sedang dalam perjalanan menuju Kepulauan Siau menggunakan kapal laut membawa logistik dan persiapan mendirikan dapur umum. Pemenuhan kebutuhan dilakukan melalui pembelanjaan langsung lantaran akses ke lokasi menggunakan perahu dengan daya angkut terbatas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Harno Pastikan Kualitas Pelebaran Jalan Sulang–Sumber

Penulis
Syifa
-

Bupati Rembang Harno meninjau proyek pelebaran jalan nasional ruas Sulang-Sumber, Senin (5/1). Hal itu untuk memastikan kualitas pekerjaan proyek tersebut, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Bupati menilai, hasil pelebaran jalan yang menghubungkan Kecamatan Sulang hingga Sumber tersebut sudah baik. Dia berharap, peningkatan infrastruktur tersebut mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

“Dari hasil sidak hari ini, pekerjaan jalan sudah bagus. Mudah-mudahan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” ujar bupati, di sela-sela peninjauan.

Pada kesempatan itu, bupati juga menyoroti masih adanya tiang-tiang kabel yang berada di badan jalan dan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Hal tersebut akan segera dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pihak pemilik jaringan.

“Terkait tiang-tiang kabel yang mengganggu di badan jalan, nanti PU akan komunikasi dengan pemiliknya, supaya dipindah dan tidak mengganggu,” imbuhnya.

Disampaikan, setelah pelebaran ruas Sulang–Sumber rampung dan kualitasnya baik, pemerintah berencana melanjutkan peningkatan infrastruktur pada ruas Logede–Sumber.

“Kami berharap, kelanjutan pembangunan ruas Logede–Sumber nantinya bisa berjalan lancar, tepat waktu, dan kualitasnya tetap terjaga,” harapnya.

Warga Desa Pondokrejo, Kecamatan Bulu, Saswati mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, atas perbaikan jalan yang sebelumnya rusak, pasalnya setiap hari dirinya melintasi ruas jalan tersebut.

“Sebagai masyarakat yang menikmati jalan itu, sangat berterimakasih sekali. Itu jalan, saya tiap hari, malam-malam, ya lewati situ,” tuturnya.

Sebagai informasi, pelebaran Jalan Sulang–Krikilan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah–DI Yogyakarta, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Tengah.

Pekerjaan terbagi dalam dua paket. Paket pertama, pelebaran Jalan Sulang–Krikilan 1, memiliki nilai kontrak Rp20,59 miliar, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan waktu pelaksanaan 86 hari kalender. Paket ini dikerjakan oleh PT Cahaya Andatu Mulya Abadi dengan konsultan pengawas PT Aria Jasa Reksatama (KSO), PT Parama Karya Mandiri, dan PT Krida Pratama Adhicipta.

Sedangkan paket kedua, pelebaran Jalan Sulang–Krikilan 2, bernilai kontrak Rp26,41 miliar yang juga bersumber dari APBN TA 2025 dengan waktu pelaksanaan 83 hari kalender. Pekerjaan paket ini dilaksanakan oleh PT Marga Karya dengan konsultan pengawas yang sama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Banjir Bandang Sitaro: Korban Meninggal Dunia Bertambah Menjadi Sebelas Jiwa

Penulis
Syifa
-

Korban meninggal dunia dalam peristiwa bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Kepulauan Sitaro pada Senin (5/1) bertambah. Pada siang tadi korban meninggal dunia sebanyak sembilan orang, data terkini per Senin (5/1) pukul 19.00 WIB menjadi sebelas orang.

Dari kesebelas korban meninggal dunia, enam jenazah telah terindentifikasi, sementara lima jenazah masih dalam pendataan. Kepada keluarga korban meninggal dunia, BPBD Kabupaten Sitaro memberikan fasilitas pemakaman korban.

Hingga malam ini, lima orang masih dinyatakan hilang atau dalam pencarian. Operasi search and rescue atau SAR belum dilanjutkan karena terhalang cuaca buruk berupa hujan lebat yang berpotensi banjir dan longsor susulan pada lokasi bencana. Operasi SAR akan segera dilanjutkan keesokan hari.

Selain korban meninggal dunia, kejadian ini turut berdampak pada 143 Kepala Keluarga atau 444 jiwa yang harus mengungsi. Pemerintah daerah setempat membuka pos pengungsian sementara di gedung GMIST Bethbara dan menyiapkan alat tidur, kids ware, dan makanan siap saji di pengungsian.

Berdasarkan hasil asesmen di lapangan, wilayah terdampak meluas menjadi empat kecamatan meliputi Kecamatan Siau Timur, Siau Timur Selatan, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan.

Merespon keadaan darurat ini, Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui SK Nomor 1 Tahun 2026 selama 14 (empat belas) hari TMT 5 Januari s.d 18 Januari 2026.

Untuk keperluan pembukaan akses jalan yang putus BPBD Kabupaten Sitaro bekerja sama dengan Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup memobilisasi alat berat (excavator dan wheel loader) ke Lokasi bencana dengan target kerja ketika cuaca telah memungkinkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PU Pastikan Jalur Logistik ke Gayo Lues Tetap Terjaga Pascabencana

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung sejumlah infrastruktur terdampak bencana di Provinsi Aceh pada Minggu (4/1). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat serta menjaga konektivitas dan kelancaran distribusi logistik, khususnya menuju wilayah Gayo Lues yang menjadi salah satu jalur strategis di Aceh.

Salah satu lokasi yang ditinjau adalah ruas jalan Blangkejeren – Batas Kabupaten Gayo Lues/Aceh Tenggara yang tertutup longsor akibat hujan deras pada 3 Januari 2026. Ruas ini merupakan jalur logistik vital yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Sumatera Utara.

Menteri Dody menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memastikan akses logistik tetap terjaga agar kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak terhenti.

“Yang paling utama bagi kami adalah menjaga jalur logistik tetap terbuka. Akses masuk untuk bahan kebutuhan masyarakat dan kegiatan industri tidak boleh terputus. Masyarakat tidak boleh sampai mengalami kesulitan akibat terhambatnya distribusi,” kata Menteri Dody.

Saat ini Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh tengah melakukan pembersihan material longsor dengan mengerahkan 6 unit excavator dan 1 unit wheel loader, serta akan menambah 4 unit excavator yang masih dalam proses mobilisasi.

Menteri Dody melanjutkan Kementerian PU akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menentukan langkah penanganan lanjutan, baik penanganan darurat maupun solusi jangka menengah dan panjang, agar infrastruktur di wilayah terdampak semakin andal menghadapi risiko bencana ke depan.

Menteri Dody juga menerima laporan terkait putusnya jembatan alternatif Mbarung di Kecamatan Babussalam menuju Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, yang kembali rusak diterjang banjir Sungai Alas pada Rabu malam (31/12/2025). Akibat kejadian tersebut, akses transportasi darat di lintasan tersebut lumpuh total.

Sebelumnya, jembatan kerangka baja Mbarung juga sempat putus akibat banjir bandang pada 27 November 2025, sehingga wilayah tersebut menjadi perhatian serius dalam penanganan pascabencana.

Kementerian PU berkomitmen mempercepat penanganan infrastruktur terdampak bencana di Aceh dengan mengedepankan keselamatan, konektivitas wilayah, serta keberlanjutan akses logistik sebagai penopang kehidupan dan perekonomian masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Taman Gapura Muka Cakung Diresmikan, Pramono Anung Janjikan Wi-Fi hingga CCTV

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau Taman Gapura Muka di Cakung, Jakarta Timur, pada Selasa (6/1). Taman seluas 1.501,6 meter persegi ini dibangun oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bagian dari upaya memperluas ruang terbuka hijau sekaligus menghadirkan ruang publik berkualitas bagi warga.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak yang telah mewujudkan pembangunan taman tersebut, serta tingginya antusiasme masyarakat terhadap kehadiran ruang hijau yang nyaman dan fungsional.

“Saya paling senang melihat apresiasi masyarakat yang luar biasa. Tentu saja, setiap kali bertemu gubernurnya, selalu ada yang diminta. Ada tiga permintaan utama, yaitu penyediaan Wi-Fi, pembangunan toilet, serta penambahan penerangan. Insyaallah semuanya akan kami penuhi. Kami juga akan melengkapi taman ini dengan CCTV agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” tuturnya.

Untuk meningkatkan keselamatan pengunjung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun pelican crossing sebagai fasilitas penyeberangan. Hal ini mengingat lokasi Taman Gapura Muka Cakung berada di tepi jalan utama.

“Nanti akan kita buatkan pelican crossing agar masyarakat dapat memanfaatkan taman ini dengan aman dan nyaman. Selain itu, ada rencana penanaman pohon buah-buahan di area sekitar taman setelah memperoleh izin dari Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga dapat menambah manfaat ekologis bagi lingkungan,” tambahnya.

Gubernur Pramono menegaskan, Taman Gapura Muka Cakung tidak direncanakan untuk dibuka selama 24 jam. Menurutnya, taman tersebut berbeda dengan taman-taman besar yang memiliki fasilitas lengkap, seperti Lapangan Banteng.

“Saya tidak ingin taman seperti ini tidak termonitor dengan baik. Berbeda dengan taman yang fasilitasnya sudah lengkap. Ke depan, kita juga akan segera meresmikan Taman Bendera Pusaka dengan jogging track sepanjang sekitar 1,2 kilometer sebagai alternatif baru bagi warga Jakarta untuk berolahraga, sehingga tidak hanya terpusat di Gelora Bung Karno (GBK),” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan komitmennya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin hijau dan nyaman. Seluruh ruang publik yang tersedia akan dioptimalkan melalui konsep ruang terbuka hijau tematik, seperti vertical garden, rain garden, hingga ruang aktivitas kreatif di bawah jalan layang.

“Kita ingin warga Jakarta merasakan kenyamanan. Ruang-ruang yang ada akan kita manfaatkan bukan hanya untuk penghijauan, tetapi juga untuk kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan aktivitas komunitas,” tandasnya.

Taman Gapura Muka Cakung mengadopsi konsep ecological space melalui penerapan sistem rain harvesting dan rain garden yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, taman ini juga berfungsi sebagai ruang publik perkotaan (urban space) yang mendukung konsep Transit Oriented Development (TOD), karena terhubung dengan sistem transportasi publik dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Taman ini dilengkapi berbagai fasilitas, antara lain jogging track, children playground, jalur refleksi, urban farming, amphitheater, seating area, serta area plaza untuk kegiatan masyarakat. Seluruh fasilitas dirancang secara fungsional tanpa elemen yang mendukung aktivitas bermalam, sehingga aspek keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dari Tantangan ke Harapan: Kementerian Hukum Mantapkan Langkah Menyongsong 2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Hukum (Kemenkum) menutup tahun 2025 dengan catatan penuh tantangan sekaligus capaian. Dinamika kebijakan, tuntutan kinerja yang semakin tinggi, serta ekspektasi publik yang terus berkembang menjadi ujian yang dihadapi sepanjang tahun.

Di tengah kondisi tersebut, kolaborasi dan kerja keras seluruh jajaran menjadi fondasi utama keberlanjutan kinerja institusi ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah diberikan.

“Berbagai pencapaian ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari kolaborasi dan semangat kebersamaan. Ini patut kita syukuri dan banggakan bersama,” kata Nico saat memberikan sambutan pada Apel Awal Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kemenkum, Senin (05/01/2026).

Meski demikian, capaian tersebut ditegaskan bukan untuk dirayakan secara berlebihan. Tahun 2026 justru dipandang sebagai titik awal untuk melangkah lebih jauh dengan target yang lebih tinggi. Kemenkum dituntut untuk semakin adaptif terhadap perubahan, profesional dalam bekerja, serta konsisten menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

“Kemenkum menjadi tonggak dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dalam penegakan dan pembangunan hukum di Indonesia. Ini harus menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja kita dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat,” ujar Nico.

Sebagai bagian dari langkah strategis menyongsong Tahun 2026, Kemenkum juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pembaruan hukum nasional.

Salah satunya melalui penyelenggaraan konferensi pers yang membahas implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang (UU) Penyesuaian Pidana yang resmi berlaku mulai 2 Januari 2026.

“Nanti kita akan mengadakan konferensi pers untuk menjawab misinformasi mengenai berlakunya UU KUHP baru. Ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat,” katanya.

Di akhir sambutannya, Nico mengharapkan seluruh jajaran Kemenkum diajak untuk bekerja dengan sepenuh hati, tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi hadir melalui kontribusi dan solusi nyata untuk memberi dampak nyata bagi organisasi dan masyarakat.

“Perubahan besar tidak selalu lahir dari langkah yang sempurna, tetapi dari keberanian untuk memulai dan melakukannya secara konsisten,” tutup Sekjen Kemenkum tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...557558559...4,891Halaman 558 dari 4,891