Beranda blog Halaman 559

Menteri PU Pastikan Jalur Logistik ke Gayo Lues Tetap Terjaga Pascabencana

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung sejumlah infrastruktur terdampak bencana di Provinsi Aceh pada Minggu (4/1). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat serta menjaga konektivitas dan kelancaran distribusi logistik, khususnya menuju wilayah Gayo Lues yang menjadi salah satu jalur strategis di Aceh.

Salah satu lokasi yang ditinjau adalah ruas jalan Blangkejeren – Batas Kabupaten Gayo Lues/Aceh Tenggara yang tertutup longsor akibat hujan deras pada 3 Januari 2026. Ruas ini merupakan jalur logistik vital yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Sumatera Utara.

Menteri Dody menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memastikan akses logistik tetap terjaga agar kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak terhenti.

“Yang paling utama bagi kami adalah menjaga jalur logistik tetap terbuka. Akses masuk untuk bahan kebutuhan masyarakat dan kegiatan industri tidak boleh terputus. Masyarakat tidak boleh sampai mengalami kesulitan akibat terhambatnya distribusi,” kata Menteri Dody.

Saat ini Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh tengah melakukan pembersihan material longsor dengan mengerahkan 6 unit excavator dan 1 unit wheel loader, serta akan menambah 4 unit excavator yang masih dalam proses mobilisasi.

Menteri Dody melanjutkan Kementerian PU akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menentukan langkah penanganan lanjutan, baik penanganan darurat maupun solusi jangka menengah dan panjang, agar infrastruktur di wilayah terdampak semakin andal menghadapi risiko bencana ke depan.

Menteri Dody juga menerima laporan terkait putusnya jembatan alternatif Mbarung di Kecamatan Babussalam menuju Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, yang kembali rusak diterjang banjir Sungai Alas pada Rabu malam (31/12/2025). Akibat kejadian tersebut, akses transportasi darat di lintasan tersebut lumpuh total.

Sebelumnya, jembatan kerangka baja Mbarung juga sempat putus akibat banjir bandang pada 27 November 2025, sehingga wilayah tersebut menjadi perhatian serius dalam penanganan pascabencana.

Kementerian PU berkomitmen mempercepat penanganan infrastruktur terdampak bencana di Aceh dengan mengedepankan keselamatan, konektivitas wilayah, serta keberlanjutan akses logistik sebagai penopang kehidupan dan perekonomian masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Taman Gapura Muka Cakung Diresmikan, Pramono Anung Janjikan Wi-Fi hingga CCTV

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau Taman Gapura Muka di Cakung, Jakarta Timur, pada Selasa (6/1). Taman seluas 1.501,6 meter persegi ini dibangun oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bagian dari upaya memperluas ruang terbuka hijau sekaligus menghadirkan ruang publik berkualitas bagi warga.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak yang telah mewujudkan pembangunan taman tersebut, serta tingginya antusiasme masyarakat terhadap kehadiran ruang hijau yang nyaman dan fungsional.

“Saya paling senang melihat apresiasi masyarakat yang luar biasa. Tentu saja, setiap kali bertemu gubernurnya, selalu ada yang diminta. Ada tiga permintaan utama, yaitu penyediaan Wi-Fi, pembangunan toilet, serta penambahan penerangan. Insyaallah semuanya akan kami penuhi. Kami juga akan melengkapi taman ini dengan CCTV agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” tuturnya.

Untuk meningkatkan keselamatan pengunjung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun pelican crossing sebagai fasilitas penyeberangan. Hal ini mengingat lokasi Taman Gapura Muka Cakung berada di tepi jalan utama.

“Nanti akan kita buatkan pelican crossing agar masyarakat dapat memanfaatkan taman ini dengan aman dan nyaman. Selain itu, ada rencana penanaman pohon buah-buahan di area sekitar taman setelah memperoleh izin dari Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga dapat menambah manfaat ekologis bagi lingkungan,” tambahnya.

Gubernur Pramono menegaskan, Taman Gapura Muka Cakung tidak direncanakan untuk dibuka selama 24 jam. Menurutnya, taman tersebut berbeda dengan taman-taman besar yang memiliki fasilitas lengkap, seperti Lapangan Banteng.

“Saya tidak ingin taman seperti ini tidak termonitor dengan baik. Berbeda dengan taman yang fasilitasnya sudah lengkap. Ke depan, kita juga akan segera meresmikan Taman Bendera Pusaka dengan jogging track sepanjang sekitar 1,2 kilometer sebagai alternatif baru bagi warga Jakarta untuk berolahraga, sehingga tidak hanya terpusat di Gelora Bung Karno (GBK),” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan komitmennya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin hijau dan nyaman. Seluruh ruang publik yang tersedia akan dioptimalkan melalui konsep ruang terbuka hijau tematik, seperti vertical garden, rain garden, hingga ruang aktivitas kreatif di bawah jalan layang.

“Kita ingin warga Jakarta merasakan kenyamanan. Ruang-ruang yang ada akan kita manfaatkan bukan hanya untuk penghijauan, tetapi juga untuk kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan aktivitas komunitas,” tandasnya.

Taman Gapura Muka Cakung mengadopsi konsep ecological space melalui penerapan sistem rain harvesting dan rain garden yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, taman ini juga berfungsi sebagai ruang publik perkotaan (urban space) yang mendukung konsep Transit Oriented Development (TOD), karena terhubung dengan sistem transportasi publik dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Taman ini dilengkapi berbagai fasilitas, antara lain jogging track, children playground, jalur refleksi, urban farming, amphitheater, seating area, serta area plaza untuk kegiatan masyarakat. Seluruh fasilitas dirancang secara fungsional tanpa elemen yang mendukung aktivitas bermalam, sehingga aspek keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dari Tantangan ke Harapan: Kementerian Hukum Mantapkan Langkah Menyongsong 2026

Kementerian Hukum (Kemenkum) menutup tahun 2025 dengan catatan penuh tantangan sekaligus capaian. Dinamika kebijakan, tuntutan kinerja yang semakin tinggi, serta ekspektasi publik yang terus berkembang menjadi ujian yang dihadapi sepanjang tahun.

Di tengah kondisi tersebut, kolaborasi dan kerja keras seluruh jajaran menjadi fondasi utama keberlanjutan kinerja institusi ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah diberikan.

“Berbagai pencapaian ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari kolaborasi dan semangat kebersamaan. Ini patut kita syukuri dan banggakan bersama,” kata Nico saat memberikan sambutan pada Apel Awal Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kemenkum, Senin (05/01/2026).

Meski demikian, capaian tersebut ditegaskan bukan untuk dirayakan secara berlebihan. Tahun 2026 justru dipandang sebagai titik awal untuk melangkah lebih jauh dengan target yang lebih tinggi. Kemenkum dituntut untuk semakin adaptif terhadap perubahan, profesional dalam bekerja, serta konsisten menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

“Kemenkum menjadi tonggak dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dalam penegakan dan pembangunan hukum di Indonesia. Ini harus menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja kita dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat,” ujar Nico.

Sebagai bagian dari langkah strategis menyongsong Tahun 2026, Kemenkum juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pembaruan hukum nasional.

Salah satunya melalui penyelenggaraan konferensi pers yang membahas implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang (UU) Penyesuaian Pidana yang resmi berlaku mulai 2 Januari 2026.

“Nanti kita akan mengadakan konferensi pers untuk menjawab misinformasi mengenai berlakunya UU KUHP baru. Ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat,” katanya.

Di akhir sambutannya, Nico mengharapkan seluruh jajaran Kemenkum diajak untuk bekerja dengan sepenuh hati, tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi hadir melalui kontribusi dan solusi nyata untuk memberi dampak nyata bagi organisasi dan masyarakat.

“Perubahan besar tidak selalu lahir dari langkah yang sempurna, tetapi dari keberanian untuk memulai dan melakukannya secara konsisten,” tutup Sekjen Kemenkum tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Bangun Hilirisasi Ayam Terintegrasi, Indragiri Hulu Siap Jadi Sentra Produksi

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group mematangkan rencana pengembangan Program Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi di Areal Kebun Air Molek I, Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Program ini diarahkan untuk membangun sistem peternakan ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pengembangan kawasan Air Molek I menjadi bagian dari strategi Kementan dalam memperkuat produksi pangan asal hewan di daerah. Kawasan yang berada di areal pembibitan sawit PTPN IV Regional 3 tersebut disiapkan dengan luasan sekitar 43 hektare dalam satu hamparan, sehingga dinilai efisien untuk pengembangan fasilitas peternakan ayam terintegrasi secara terpusat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Zulfahmi Adrian menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke lokasi pengembangan hilirisasi industri ayam terintegrasi pada 29 Desember 2025 lalu. Menurutnya, program ini memiliki peran penting dalam mendorong investasi sektor peternakan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Sejalan dengan dukungan pemerintah daerah tersebut, kawasan pengembangan Air Molek I dinilai memiliki kesiapan infrastruktur dasar yang memadai. Akses jalan utama menuju lokasi dapat dilalui kendaraan operasional dan akan ditingkatkan kualitasnya untuk menunjang mobilisasi alat berat. Selain itu, terdapat tiga jembatan eksisting yang direncanakan diperkuat daya dukungnya dari 15 ton menjadi 40 ton guna mendukung kelancaran pembangunan dan operasional kawasan.

Ketersediaan utilitas dasar juga menjadi keunggulan kawasan tersebut. Jaringan listrik tiga fase tersedia dengan jarak sekitar 800 meter dari lokasi dan dinilai mencukupi untuk kebutuhan operasional. Sementara itu, sumber air berasal dari sumur bor, embung, serta aliran sungai non-gambut, dengan hasil uji kualitas air yang sebelumnya telah dinyatakan layak untuk mendukung kegiatan peternakan ayam.

Pengembangan kawasan tetap akan memperhatikan aspek lingkungan dan keamanan. Di sekitar lokasi terdapat kawasan hutan lindung seluas sekitar 25 hektare yang berfungsi sebagai green buffer (zona penyangga lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meminimalkan dampak aktivitas industri). Potensi gangguan satwa liar diantisipasi melalui penerapan pengamanan teknis, pengendalian hama, serta desain kandang berbasis biosekuriti.

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa skema pengembangan program ini mengarah pada kerja sama operasional antara PTPN sebagai penyedia lahan dan mitra sebagai pihak yang membangun serta mengoperasikan fasilitas peternakan. Kerja sama tersebut dirancang dalam jangka waktu di bawah lima tahun agar pembangunan dan operasional dapat segera dimulai.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem hilirisasi peternakan, Kementan juga melakukan peninjauan pengembangan kawasan peternakan terintegrasi di Kawasan Industri Tenayan, Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Machico, menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan program hilirisasi peternakan.

“Pemerintah daerah siap mendukung kegiatan hilirisasi peternakan, baik dari sisi kebijakan, fasilitasi daerah, maupun sinergi lintas sektor, agar program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujar Machico (30/12).

Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Harry Suhada, yang ditemui di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 30 Desember 2025 lalu, menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi peternakan di daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian pangan asal hewan. “Hilirisasi peternakan diarahkan untuk memastikan ketersediaan pangan asal hewan yang merata di setiap daerah, sehingga stabilitas pasokan dan harga dapat terjaga secara nasional,” ujar Harry.

Kementerian Pertanian berharap kawasan ini dapat menjadi model pengembangan hilirisasi peternakan ayam terintegrasi yang berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan dan perekonomian daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru

Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 2 Januari 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Hukum, HAM, dan Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemberlakuan kedua undang-undang ini menjadi babak baru penegakan hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa Indonesia.

“Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP baru hari ini merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan,” kata Yusril, dikutip dari laman Kemenko Hukum, HAM, dan Imipas, Senin (05/01/2026).

Yusril mengatakan, KUHAP ini menggantikan KUHAP lama yang merupakan produk Orde Baru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Meski disusun pascakemerdekaan, KUHAP lama dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana berkembang setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga perlu diperbarui untuk mendukung pemberlakuan KUHP Nasional yang baru.

Reformasi Hukum Pidana dan Arah Baru Penegakan Hukum
Lebih lanjut, Menko Hukum, HAM, dan Imipas menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru merupakan hasil dari proses panjang reformasi hukum pidana yang telah dimulai sejak era Reformasi 1998. KUHP lama yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie tahun 1918 dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia modern karena bersifat represif, menitikberatkan pidana penjara, serta kurang memperhatikan keadilan restoratif dan perlindungan HAM.

KUHP Nasional yang baru, menurut Yusril, secara mendasar mengubah pendekatan hukum pidana dari retributif menjadi restoratif. Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Pendekatan ini tercermin dalam perluasan pidana alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan mediasi, termasuk penekanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika guna mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, KUHP Nasional juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal, adat, dan budaya Indonesia dalam sistem hukum pidana. Ketentuan yang bersifat sensitif, seperti hubungan di luar perkawinan, dirumuskan sebagai delik aduan untuk mencegah intervensi negara yang berlebihan ke ranah privat.

“KUHP baru ini menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan masyarakat, serta memastikan pemidanaan dilakukan secara proporsional,” ujarnya.

Sementara itu, KUHAP baru memperkuat prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah menyiapkan berbagai aturan pelaksana untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kewenangan penyidik, termasuk penggunaan rekaman visual dalam proses penyidikan. KUHAP baru juga memperkuat hak korban dan saksi, mengatur restitusi dan kompensasi, serta mendorong efisiensi peradilan melalui prinsip single prosecution dan pemanfaatan teknologi digital.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sebanyak 25 peraturan pemerintah (PP), satu peraturan presiden (perpres), serta berbagai aturan turunan lainnya untuk mendukung masa transisi. Prinsip nonretroaktif tetap diberlakukan, di mana perkara sebelum 2 Januari 2026 menggunakan ketentuan lama, sedangkan perkara setelahnya tunduk pada KUHP dan KUHAP baru.

“Pemberlakuan ini bukan akhir, melainkan awal dari evaluasi berkelanjutan. Pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat sipil demi terwujudnya sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan berdaulat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Makna Kebersamaan dalam Natal Nasional

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Perayaan Natal Nasional 2025 merupakan bukti nyata kuatnya persatuan, kerukunan, dan harmoni bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada Perayaan Natal Nasional 2025 yang digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1).

“Perayaan ini adalah kehormatan bagi saya. Perayaan ini membuktikan bangsa Indonesia bangsa yang rukun, bangsa yang harmonis. Kita saling hormat-menghormati,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan kebanggaannya terhadap nilai toleransi yang telah mengakar kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak masa para pendiri bangsa. Kepala Negara mencontohkan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang membangun Masjid Istiqlal sebagai simbol persatuan, dengan menunjuk arsitek beragama Nasrani.

“Saya sangat bangga dengan contoh pemimpin-pemimpin kita. Bung Karno Presiden, dia membuat masjid terbesar Republik Indonesia, Masjid Istiqlal. Arsiteknya ditunjuk orang Nasrani. Di mana ada seperti ini?” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga berbagi pengalaman pribadi yang mencerminkan semangat persaudaraan lintas iman. Ia menceritakan pembangunan masjid di Hambalang yang melibatkan arsitek dan pekerja beragama Katolik, serta pengalamannya membina kelompok musik yang anggotanya berasal dari latar belakang agama yang berbeda.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengisahkan pengalamannya saat bertugas sebagai prajurit TNI, di mana ia memimpin prajurit dari berbagai latar belakang agama. Presiden menekankan bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara melampaui perbedaan keyakinan.

“Waktu di tentara, anak buah saya ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Saya masih ingat, anak buah saya yang gugur, masih ingat. Waktu saya perintahkan dia maju, dia tidak bertanya, dia melaksanakan tugas dia,” kata Presiden.

Menurut Presiden, kisah-kisah tersebut merupakan gambaran nyata nilai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia. Presiden Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kerja sama, serta saling mengasihi, menghormati, melindungi, dan memaafkan satu sama lain.

Presiden Prabowo juga secara pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Saya pribadi sebagai Prabowo Subianto dan sebagai Presiden Republik Indonesia, kalau ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung perasaan siapapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya,” ucap Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja keras menghapus kemiskinan, mengurangi penderitaan rakyat, khususnya di daerah terdampak bencana, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Kami bekerja keras, mengurangi penderitaan dan kesulitan rakyat kita. Apalagi sekarang, di daerah-daerah bencana. Kami bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Percayalah itu, itu niat kami dan kami sangat optimis, kami sangat percaya bahwa kami berada di jalan yang benar, di jalan di atas kebenaran, di atas keadilan, dan sesungguhnya hanya untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Di Puncak Natal Nasional 2025, Presiden Prabowo Umumkan Indonesia Capai Swasembada Beras

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah resmi mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan Natal Nasional Tahun 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1).
“Saudara-saudara, di Perayaan Natal ini saya dengan bangga, hari ini saya bisa menyampaikan begitu lewat 31 Desember 2025, Bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras,” ungkap Kepala Negara.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa swasembada beras merupakan target strategis nasional yang sebelumnya ditetapkan untuk dicapai dalam waktu empat tahun. Namun, berkat kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak, target tersebut berhasil diwujudkan jauh lebih cepat.
“Saya beri target kepada tim saya, kita harus swasembada beras empat tahun. Itu target saya, empat tahun,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Kepala Negara dengan penuh kebanggaan menyampaikan capaian penting tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia dalam momentum perayaan Natal. Presiden Prabowo menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Hal ini menandai tonggak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional.
“Tahun 2025, kita tidak impor beras sama sekali. Tahun 2025. Target empat tahun, kita bisa capai dalam waktu satu tahun,” imbuh Presiden Prabowo.
Selain memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, capaian swasembada beras Indonesia juga memberikan dampak positif bagi perekonomian global. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa keputusan Indonesia untuk tidak mengimpor beras turut menurunkan harga beras dunia secara signifikan.
“Kita bantu tidak hanya bangsa Indonesia, kita membantu dunia. Kenapa? Dengan kita tidak impor beras, harga beras dunia turun. Turun ratusan dolar seluruhnya. Jadi banyak negara berterima kasih sama kita,” ujar Kepala Negara.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan swasembada beras melalui penguatan sektor pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi demi ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo: Natal Nasional Cerminkan Jati Diri Bangsa Indonesia yang Majemuk dan Harmonis

Dalam acara Puncak Peringatan Natal Nasional Tahun 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peringatan Natal Nasional menjadi bukti nyata jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan besar. Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas beragam suku, etnis, ras, agama, dan budaya.

“Kita adalah bangsa yang sangat besar. Para pakar ada yang hitung kelompok etnis yang ada di Indonesia itu 1.700, dengan bahasa daerah yang sangat banyak. Kita di bumi Nusantara ini, suku-suku kita menganut agama-agama yang berbeda-beda tapi kita bisa bersatu, kita bisa hidup sebagai satu bangsa, satu Nusa yang memiliki satu bahasa karena kita punya niat yang sama. Kita ingin meraih kehidupan yang baik bersama,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menekankan bahwa keberadaan bangsa Indonesia merupakan takdir Tuhan yang patut disyukuri. Menurut Presiden Prabowo, setiap warga bangsa tidak dapat memilih dilahirkan di mana dan dari siapa, namun dari takdir itulah lahir bangsa Indonesia yang kini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.

“Saya merasa besar hati, saya merasa bangga mendapat kehormatan besar menjadi presiden dari sebuah negara yang sangat besar, jumlahnya keempat terbesar di dunia. Negara sebesar Eropa, Eropa 27 negara, kita satu negara,” imbuh Kepala Negara.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersyukur atas kondisi Indonesia yang relatif damai di tengah situasi dunia yang diliputi ketidakpastian dan konflik di berbagai kawasan. Meski sebagai negara besar Indonesia tidak lepas dari perbedaan pandangan dan persaingan, Presiden menilai bahwa secara umum bangsa Indonesia mampu hidup harmonis, saling menghormati, dan saling mencintai.

“Kita mengerti, negara sebesar ini pasti ada perselisihan paham, ada konflik, ada perseteruan, ada persaingan. Tetapi secara umum, bangsa-bangsa lain mulai melihat bangsa Indonesia, bahwa bangsa sebesar ini dapat hidup dengan harmoni, dengan saling menghormati dan saling mencintai,” ungkap Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya bersama jajaran Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras melayani rakyat Indonesia.

“Karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya bekerja sangat keras,” imbuh Kepala Negara.

Puncak Peringatan Natal Nasional Tahun 2025 berlangsung khidmat dan penuh sukacita, sekaligus menjadi simbol kuatnya persatuan dan keharmonisan bangsa Indonesia dalam keberagaman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri Puncak Natal Nasional 2025, Presiden Prabowo Tekankan Kerukunan dan Persatuan Bangsa

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Natal Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1). Puncak peringatan Natal Nasional tahun ini mengusung tema “Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga”, yang merefleksikan makna Natal sebagai momentum penguatan iman, harapan, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan ucapan Selamat Natal 2025 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Presiden Prabowo menekankan bahwa nilai-nilai Natal seperti kasih, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama, sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan persaudaraan.

Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, dan bergotong royong menghadapi berbagai tantangan nasional.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini dan menyampaikan langsung ucapan Selamat Hari Raya Natal kepada saudara-saudaraku umat kristiani se-bangsa dan se-tanah air di manapun engkau berada. Semoga damai natal membawa kebaikan, berkah, kasih, pengharapan dan kekuatan bagi kita sekalian,” ujar Presiden Prabowo.

Perayaan yang berlangsung khidmat tersebut dimulai dengan doa bagi bangsa yang dipimpin oleh Aras Gereja Nasional, sebagai ungkapan syukur sekaligus permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Indonesia senantiasa dianugerahi kedamaian, persatuan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perayaan semakin khidmat dengan penampilan Teatrikal Natal oleh Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Teatrikal tersebut menggambarkan kehadiran kasih Tuhan yang menyelamatkan dan menguatkan keluarga di tengah berbagai tantangan kehidupan sesuai dengan tema Perayaan Natal Nasional tahun ini. Setelahnya, disampaikan juga Pesan Natal oleh Ketua Umum PGI.

Suasana hangat menyelimuti saat Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan sambutannya bahwa peringatan Natal Nasional bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk mempererat persaudaraan lintas iman. Nasaruddin menyampaikan bahwa pesan Natal selaras dengan semangat moderasi beragama yang terus digaungkan pemerintah, yakni membangun kehidupan beragama yang rukun, damai, dan saling menghormati.

“Perayaan Natal Nasional ini menjadi sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Hal ini menjadi tanda nyata bahwa perhatian dan komitmen negara terhadap kehidupan keberagaman keagamaan di Indonesia, untuk bersama umat beragama merawat kerukunan serta menempatkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Nasaruddin.

Turut hadir dalam perayaan yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamudin, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para Kepala Staf Angkatan, tokoh nasional, dan para tokoh agama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Bahas Pemulihan Pascabencana dan Penugasan Awal Tahun di Widya Chandra

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat negara, Jumat (2/1). Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari tersebut digelar di kediaman dinas Presiden, Widya Chandra, Jakarta.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih.

“Sore hingga malam tadi, Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan menerima Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono di kediaman dintas Presiden, Widya Chandra, Jumat 2 Januari 2026,” ujar Seskab.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo membahas sejumlah agenda strategis, termasuk laporan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI. Laporan tersebut menyoroti perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatra.

“Dalam pertemuan tersebut dibahas laporan Prof. Dasco sebagai Ketua satgas pemulihan pascabencana dari DPR RI, terkait rekonstruksi dan rehabilitasi tiga provinsi di Sumatra,” ungkap Seskab.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan penugasan khusus awal tahun kepada masing-masing peserta pertemuan. Penugasan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam memastikan pelaksanaan agenda prioritas nasional berjalan efektif sejak awal tahun.

“Penugasan khusus awal tahun dari Bapak Presiden untuk masing-masing peserta pertemuan,” ucap Seskab.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga serta memastikan percepatan penanganan isu-isu strategis nasional, khususnya pemulihan pascabencana dan pelaksanaan program prioritas pemerintah di awal tahun 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News