Beranda blog Halaman 562

Pemkot Depok Tegaskan Komitmen Tindaklanjuti Rencana Kerja AKD DPRD 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menegaskan komitmennya untuk menampung dan menindaklanjuti Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kota Depok Tahun 2026.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama tahun 2026 di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (2/1).

Dalam penyampaiannya, Chandra mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Depok atas kerja konstitusional serta kemitraan yang telah terjalin dengan baik sepanjang masa sidang sebelumnya.

Menurutnya, dinamika pembahasan, pengawasan, hingga proses legislasi yang dilalui bersama menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

“Memasuki masa sidang pertama tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Depok berkomitmen melanjutkan kemitraan strategis bersama DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Chandra.

Ia menegaskan, DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kolaborasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga secara khusus menjawab pandangan Komisi D DPRD Depok terkait Universal Health Coverage (UHC).

Menurutnya, masukan tersebut bersifat konstruktif dan mewakili aspirasi banyak anggota dewan.

“Aspirasi ini akan kami tampung dan kami jadikan bahan kajian secara komprehensif. Kebetulan juga Pak Sekda hadir, nanti akan kita bahas bersama,” katanya.

Chandra memastikan, masukan yang disampaikan DPRD akan segera ditindaklanjuti dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

Ia juga menyebut akan berdiskusi lebih lanjut dengan Sekretaris Daerah dan melaporkannya kepada Wali Kota Depok, Supian Suri.

Lebih lanjut, Chandra menekankan pentingnya komunikasi yang konstruktif dan kerja bersama yang solid antara eksekutif dan legislatif.

Dengan sinergi tersebut, Pemkot optimistis pembangunan Kota Depok dapat terus bergerak maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045.

Menutup sambutannya, Chandra menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh jajaran DPRD dan masyarakat Kota Depok.

Ia berharap momentum awal tahun ini menjadi titik penguatan tekad dan semangat pengabdian.

Chandra juga mengutip pemikir manajemen dunia, Peter Drucker, yang menyebutkan bahwa “the best way to predict the future is to create it” atau cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya.

Menurutnya, kutipan tersebut menjadi pengingat bahwa masa sidang ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk membentuk arah masa depan Kota Depok melalui kebijakan yang visioner, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata.

“Karena itu, mari kita jadikan masa sidang pertama tahun 2026 sebagai titik awal penguatan pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan, serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata dan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terima Kunjungan Investor, Bupati Garut Sambut Baik Rencana Investasi PT Ennova Apparel Group

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran pimpinan PT Ennova Apparel Group dan PT Hoga Reksa Garment di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, pada Minggu (4/1).

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasinya atas ketertarikan investor mancanegara untuk menanamkan modal di daerahnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen penuh dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Kami tentu saja sangat menyambut baik dan kami akan membantu semaksimal yang kami bisa kerjakan sesuai dengan ketentuan,” ujar Bupati Garut.

Di tempat yang sama, perwakilan PT Ennova Apparel Group, Mr. Nelson, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera memulai tahapan pembangunan pabrik baru dalam waktu dekat.

“And start renovations for the new factory and we’ll be under renovation for the next 5 to 6 months, at least until we start the factory (Tentu saja, kami juga akan memulai renovasi untuk pabrik baru tersebut dan proses renovasi ini akan berjalan setidaknya selama 5 hingga 6 bulan ke depan sampai kami mulai mengoperasikan pabriknya),” ucap Mr. Nelson.

Terkait penyerapan tenaga kerja, Nelson memproyeksikan kebutuhan personel yang cukup besar bagi masyarakat lokal Garut. Perekrutan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan operasional pabrik.

“We’re targeting to have maybe 3 to 5000 employees yet. At the beginning of course, we have different stages. We have stage one stage, 2 stage 3 1st stage is to have around 900 to 1000 first (Kami menargetkan untuk memiliki mungkin sekitar 3.000 hingga 5.000 karyawan. Di awal, tentu saja, kami memiliki tahapan yang berbeda; ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap pertama ditargetkan untuk menyerap sekitar 900 hingga 1.000 orang terlebih dahulu),” tambahnya.

Menutup pertemuan tersebut, Mr. Nelson menyatakan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat dari jajaran Pemerintah Kabupaten Garut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pimpin Apel Perdana 2026, Plt Gubernur Riau Tekankan Penyelesaian Tugas Skala Prioritas

Penulis
Syifa
-

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar menyelesaikan tugas-tugas yang skala prioritas. Ia menyebut, satu diantara tugas paling penting yakni menyelesaikan tunda bayar dan tunda salur.

Hal tersebut disampai Plt Gubri, SF Hariyanto saat memimpin Apel Pagi Perdana Tahun 2026 Gubernur Riau dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, di Lapangan Kantor Gubernur Riau, Senin (5/1).

“Lakukan tugas paling penting dulu, yaitu tunda bayar dan tunda salur,” katanya.

Seluruh tugas yang dibebankan, katanya, semua penting, namun diantara yang penting ada yang jauh lebih penting, terutama penyaluran tunda bayar dan tunda salur, sebab sangat dinanti-nanti banyak orang.

Plt Gubri menyebut, saat ini Provinsi Riau devisit sebesar 1,2 triliun rupiah. Untuk itu, ia meminta para ASN melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan meningkatkan kinerja di tahun 2026 ini, sehingga tunda bayar dan tunda salur bisa terselesaikan dengan secepatnya.

“Tahun 2025, tanggung jawab kita kepada masyarakat belum maksimal, terutama tubda bayar. Namun demikian, kkta sudah mengupayakannya dengan sangat maksimal,” ujarnya.

Selain itu, Plt Gubri juga berpesan agar seluruh ASN juga meningkatkan etos kerja dan pelayanan. Apalagi, ia melihat ditahun sebelumnya 2025, merupakan tahun yang sangat berat dalam menjalankan organinsasi di pemerintahan.

“Mari tingkatkan semangat dan etos kerja di tahun 2026 ini, semoga tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.Jagalah kebersamaan dan kekompakan dalam bertugas supaya kita aman kedepan,” harap Plt Gubri, SF Hariyanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Imron Tegaskan Langkah Nyata untuk Cegah Banjir di Wilayah Cirebon

Penulis
Syifa
-

Bupati Cirebon Imron menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperkuat langkah pencegahan banjir melalui kerja sama lintas daerah, khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai wilayah hulu.

Penegasan tersebut disampaikan Imron dalam pertemuan bersama Pemkab Kuningan di kawasan Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, Jumat (2/1).

Imron menyatakan, bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Cirebon pada 24 Desember 2025 menjadi peringatan serius bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara sektoral maupun parsial.

Menurut dia, posisi Kabupaten Cirebon sebagai wilayah hilir membuatnya sangat bergantung pada kondisi lingkungan di daerah hulu, sehingga dibutuhkan komitmen bersama dalam menjaga keseimbangan alam.

“Kalau hulunya tidak dijaga, maka wilayah hilir pasti terdampak. Karena itu, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir,” kata Imron.

Ia menyoroti masih maraknya bangunan liar di bantaran sungai serta kawasan resapan air, yang menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir saat curah hujan tinggi.

Imron menegaskan bahwa Pemkab Cirebon akan bersikap tegas terhadap pelanggaran tata ruang, termasuk bangunan yang berdiri di sempadan sungai dan aktivitas pembuangan sampah ke aliran sungai.

“Kami tidak bisa lagi toleran terhadap perilaku yang merusak lingkungan. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah preventif, Pemkab Cirebon bersama Pemkab Kuningan akan melakukan penanaman pohon di wilayah perbatasan untuk memperkuat kawasan resapan air dan menjaga kelestarian lingkungan.

Di sisi hilir, Pemkab Cirebon juga mempercepat upaya normalisasi sungai melalui koordinasi intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), agar kapasitas sungai mampu menampung debit air saat hujan deras.

“Kami terus mendorong percepatan normalisasi sungai agar risiko luapan air bisa ditekan,” kata Imron.

Dengan kondisi tersebut, Imron menekankan bahwa penanganan banjir harus menjadi agenda prioritas bersama melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar menyampaikan, pembangunan kolam retensi di wilayah hulu menjadi salah satu solusi penting untuk menahan laju aliran air menuju wilayah hilir.

Ia menegaskan bahwa Kuningan dan Cirebon memiliki keterkaitan ekologis yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan.

Selain pembangunan infrastruktur, Dian juga menyebutkan pentingnya edukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

Kedua kepala daerah sepakat bahwa tantangan penanganan banjir semakin kompleks seiring kondisi cuaca ekstrem.

Berdasarkan data BMKG, curah hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih berlanjut hingga April 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Eri Cahyadi Bentuk Satgas Anti-Preman dan Reformasi Agraria di Surabaya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat penanganan persoalan premanisme dan konflik pertanahan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Preman serta Satgas Reformasi Agraria. Kedua satuan tugas tersebut melibatkan unsur lengkap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan pembentukan Satgas ini bertujuan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan sengketa tanah.

“Ada Satgas Anti-Preman, dan yang kedua adalah Satgas terkait dengan Gugus Tugas Reformasi Agraria,” kata Wali Kota Eri usai acara pelantikan di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya, Jumat (2/1).

Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak hanya melibatkan Pemkot Surabaya, tetapi juga unsur Forkopimda secara menyeluruh. “Jadi bukan hanya pemerintah kota, tapi seluruh Forkopimda yang ada di Kota Surabaya,” tuturnya.

Karena itu, Wali Kota Eri menegaskan persoalan tanah tidak lagi ditangani secara terbatas di tingkat kelurahan. Masyarakat kini dapat mengajukan laporan langsung ke Satgas Reformasi Agraria. “Jikalau ada masyarakat yang berhubungan dengan masalah tanah, maka tidak bisa dilakukan oleh hanya lurah, tapi bisa mengajukan ke Satgas Reformasi Agraria,” jelasnya.

Ia menyebut, Satgas Reformasi Agraria akan terintegrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menghindari konflik berkepanjangan antarwarga. “Karena Gugus Tugas Agraria ini akan berhubungan dengan BPN, sehingga tidak ada lagi gegeran antara warga perkara surat,” terangnya.

Selain Satgas Reformasi Agraria, Surabaya juga membentuk Satgas Anti-Preman. Rencananya, kedua satuan tugas ini akan tersebar di lima wilayah Surabaya. “Ada di Surabaya barat, timur, utara, selatan, dan pusat. Hal ini agar mempercepat untuk penyelesaian setiap masalah yang ada di masing-masing wilayah,” katanya.

Saat ditanya terkait kesiapan Satgas Reformasi Agraria, Wali Kota Eri memastikan tim tersebut telah terbentuk dan siap bekerja. “Sudah terbentuk, terkait dengan permasalahan tanah. Timnya terdiri dari BPN, Kejaksaan, pemerintah kota, (Forkopimda) semuanya ada di sana,” tegasnya.

Maka dari itu, Wali Kota Eri mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menghadapi persoalan pertanahan. “Sehingga nanti masyarakat kalau ada permasalahan terkait dengan tanah, misal ditipu, ya lapor ke situ,” pesannya.

Sedangkan terkait mekanisme pengaduan, ia menyatakan bahwa Pemkot Surabaya saat ini masih memanfaatkan layanan darurat 112, sembari menyiapkan hotline khusus. “Nanti kita siapkan laporan khususnya. Hotline-nya tetap 112, tapi kita lagi membentuk hotline-nya yang bisa langsung,” jelasnya.

Untuk sementara, kantor layanan Satgas masih terpusat di kawasan pusat kota. Rencananya, kedua Satgas ini akan dibentuk di lima wilayah Surabaya, yakni barat, pusat, timur, utara dan selatan. “Sementara kita masih ada di pusat kota, di sebelahnya (kantor) Inspektorat. Tapi nanti insyaallah kita lagi mencari tempat, kita ada di lima wilayah,” imbuhnya.

Wali Kota Eri memastikan masyarakat sudah dapat mulai menyampaikan laporan baik secara langsung maupun melalui layanan telepon. “Kalau masyarakat ingin lapor langsung datang saja, atau lewat 112,” katanya.

Ia menekankan keberadaan Satgas ini bertujuan untuk menghindari pemberian harapan palsu kepada masyarakat. Karena itu, kolaborasi lintas lembaga dinilainya penting untuk mempercepat penyelesaian masalah pertanahan.

“Ketika ada permasalahan tanah masyarakat (jangan) dikasih harapan tapi tidak jalan. Tapi kalau sudah begini (ada Satgas), ini masalahnya (misal) di BPN tidak bisa (selesai), tapi kalau sudah kita reformasi maka jadi satu, ya diselesaikan di sana (Satgas). Ada BPN, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah kota. Jadi masalah bisa cepat selesai,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Mojokerto Imbau Warga Waspada Penipuan Mengatasnamakan Wakil Bupati

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Wakil Bupati Mojokerto, dr. M. Rizal Octavian. Penipuan tersebut dilakukan dengan menawarkan sepeda lipat merek Brompton tipe M6L melalui pesan WhatsApp maupun media sosial

Pelaku mengklaim penjualan dilakukan dengan harga murah, hasil lelang, atau alokasi khusus pejabat, serta menyebut transaksi difasilitasi langsung oleh Wakil Bupati.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto menegaskan, bahwa Wakil Bupati Mojokerto tidak pernah melakukan atau terlibat dalam jual beli sepeda Brompton maupun barang mewah lainnya. Selain itu, seluruh penawaran sepeda Brompton yang mengatasnamakan Wakil Bupati Mojokerto adalah hoaks dan merupakan tindak penipuan.

Tak hanya itu, Pemkab menyatakan bahwa akun media sosial maupun nomor WhatsApp yang melakukan penawaran tersebut bukan akun resmi Wakil Bupati maupun Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dalam laman resmi Pemkab Mojokerto, Minggu (4/1) diimbau warga agar tidak mudah tergiur penawaran harga murah atas nama pejabat daerah, dan tidak melakukan transfer uang dalam bentuk apa pun.

Diharapkan bila menemui hal tersebut agar segera melaporkan penawaran mencurigakan kepada pihak berwajib atau melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Disebutkan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah berkoordinasi dengan pihak berwenang dan akan menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kalsel Teruskan Aksi Kemanusiaan Bagi Korban Banjir Kabupaten Banjar

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

Setelah sebelumnya menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah, kali ini Pemprov Kalsel melalui Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman kembali melanjutkan aksi sosial dengan menyalurkan bantuan ke Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Minggu (4/12).

Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Plt. Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, Mashuda, sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang masih merasakan dampak bencana banjir.

Mashuda menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, agar seluruh perangkat daerah turut ambil bagian dalam upaya kemanusiaan, khususnya dalam membantu warga terdampak banjir di berbagai wilayah.

“Sebagai institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, RSGM Gusti Hasan Aman tidak hanya berfokus pada layanan medis, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat melalui aksi sosial yang nyata,” ujarnya.

Dalam penyaluran bantuan tersebut, RSGM Gusti Hasan Aman mendistribusikan paket sembako, nasi bungkus, serta obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat.

“Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga serta mendukung kondisi kesehatan masyarakat di tengah situasi pascabanjir,” tambanya.

Kegiatan ini turut dilaksanakan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam penanganan dampak bencana.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalsel untuk memberikan bantuan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

Melalui keterlibatan tenaga kesehatan RSGM Gusti Hasan Aman, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat, tidak hanya melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan yang berkelanjutan guna meringankan beban warga terdampak banjir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Arus Balik Nataru, Komdigi Pastikan Jaringan Internet Bandara Soekarno Hatta Stabil

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memastikan layanan telekomunikasi di Bandara Soekarno Hatta siap melayani lonjakan penumpang pada arus balik libur akhir tahun yang diperkirakan terjadi pada 3 hingga 4 Januari 2026.

Kesiapan ini penting bagi penumpang pesawat yang bergantung pada jaringan untuk akses informasi penerbangan, komunikasi keluarga, pemesanan transportasi lanjutan, dan transaksi digital selama perjalanan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meninjau langsung Posko Monitoring Telekomunikasi di Bandara Soekarno Hatta untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga di tengah potensi kepadatan jalur udara.

“Arus balik diperkirakan meningkat pada 3 dan 4 Januari, termasuk di jalur udara. Karena itu kami cek langsung kesiapan jaringan telekomunikasi di bandara,” ujarnya di Terminal 1 Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Jumat (02/01/2026).

Hasil pemantauan menunjukkan kualitas layanan berada dalam kondisi baik di titik-titik penting. Di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, kecepatan internet tercatat stabil pada kisaran 120 hingga 160 Mbps. Kecepatan ini dinilai memadai untuk mendukung aktivitas digital penumpang.

Pemantauan spektrum frekuensi juga menunjukkan kondisi aman. Tidak ditemukan gangguan interferensi selama masa posko. Petugas infrastruktur digital bersiaga penuh untuk menjaga layanan tetap berjalan normal.

“Kami menerima laporan bahwa penggunaan spektrum aman dan tidak ada interferensi. Kesiapsiagaan petugas di lapangan juga berjalan baik,” kata Wamen Nezar Patria.

Wamen Nezar Patria menilai kesiapan jaringan telekomunikasi menjadi bagian penting dari kelancaran arus balik. Jaringan yang stabil membantu penumpang tetap terhubung dan mengurangi risiko gangguan layanan di tengah peningkatan trafik.

“Pengawasan akan terus dilakukan hingga puncak arus balik selesai. Pemerintah memastikan layanan telekomunikasi di simpul transportasi utama tetap siap melayani masyarakat,” tegas Wamen Nezar Patria.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Australia Hentikan Penyelidikan Antidumping Rebar Indonesia, Ekspor Baja Kembali Terbuka

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Australia resmi menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) asal Indonesia. Keputusan tersebut membuka kembali ruang ekspor baja Indonesia ke Australia yang sebelumnya terhambat akibat penyelidikan dumping.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyampaikan hal tersebut menanggapi Termination Report yang diterbitkan Australia Anti-Dumping Commission (ADC) pada 16 Desember 2025. Dalam laporan tersebut, margin dumping rebar Indonesia terhitung hanya 1,3 persen. Persentase tersebut tergolong dalam tingkat de minimis atau berada di bawah ambang batas 2 persen. Dengan demikian, produk rebar Indonesia tidak dikenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

“Penghentian penyelidikan ini menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri sektor baja. Kami harap keputusan ADC dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahan selama proses investigasi berlangsung. Akses pasar Australia yang kembali terbuka akan memperkuat daya saing produk baja Indonesia di pasar Negeri Kanguru,” ujar Mendag Busan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Tommy Andana, menegaskan dihentikannya penyelidikan antidumping tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga akses pasar ekspor, terutama ketika tren penggunaan instrumen pengamanan perdagangan tengah meningkat.

Dalam menghadapi berbagai penyelidikan antidumping, Tommy menekankan pentingnya kepatuhan dan kerja sama pelaku usaha Indonesia dalam menghadapi proses investigasi oleh negara mitra. “Pemerintah Indonesia aktif mengawal proses penyelidikan serta mendorong eksportir bersikap kooperatif membela kepentingannya selama penyelidikan berlangsung,” tambah Tommy.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag RI, Reza Pahlevi Chairul, mengapresiasi komitmen dan sikap kooperatif perusahaan eksportir asal Indonesia selama proses penyelidikan berlangsung. “Sikap kooperatif perusahaan menjadi faktor penting dalam mendukung proses penyelidikan yang objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang adil. Dalam penyelidikan antidumping, sikap kooperatif dari pihak perusahaan merupakan hal yang paling menentukan hasil akhir,” imbuh Reza.

Australia memulai penyelidikan antidumping rebar pada 24 September 2024 dengan cakupan impor dari Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Bagi Indonesia, upaya tersebut merupakan penyelidikan kedua setelah kasus serupa pada 2017. Pada saat itu, kasus berakhir pada 2018 tanpa pengenaan tindakan antidumping.

Ekspor rebar Indonesia ke Australia menunjukkan tren pertumbuhan selama periode 2020—2025. Pada 2020, nilai ekspor tercatat sebesar USD 4,7 juta dan melonjak menjadi USD 31,1 juta pada 2021. Kinerja ekspor terus meningkat hingga mencapai puncaknya, yaitu USD 55,6 juta pada 2023. Namun, pada 2024 nilai ekspornya turun menjadi sekitar USD 31 juta. Penurunan berlanjut hingga kuartal III 2025, yang diperkirakan dipengaruhi oleh ketidakpastian akibat penyelidikan antidumping pada 2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Banjir dan Banjir Rob Melanda Berbagai Wilayah, BNPB Rilis Data Terbaru Dampak Bencana

Penulis
Syifa
-

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum sejumlah kejadian bencana dan penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat pada periode hingga Minggu (4/1) pukul 07.00 WIB. Pada catatan tersebut, bencana hidrometeorologi basah mendominasi peristiwa di sejumlah daerah.

Bencana hidrometeorologi yang tercatat pada laporan diawali dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di mana banjir terjadi pada Jumat (2/1) pukul 08.00 WIB yang melanda 4 nagari di 3 kecamatan, meliputi Nagari Sikabu Lubuak Aluang, Kecamatan Lubuak Aluang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Nagari Kampung Galapuang Ulakan dan Nagari Sungai Gimba Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakih.

Akibat banjir ini sebanyak 50 unit rumah terendam dengan jumlah warga terdampak sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) atau 80 jiwa. Merespons kejadian ini BPBD Kabupaten Padang Pariaman melakukan evakuasi dan mendirikan pengungsian di sebuah musala dan sekolah TK di Nagari Kampuang Galapuang. Selain itu, dua unit tenda pengungsian juga telah didirikan di Nagari Sikabu Lubuak Aluang dengan kapasitas 50 KK.

Di wilayah lain, banjir rob melanda Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu (3/1) pukul 6.30 WIB. Banjir yang dipicu oleh kenaikan permukaan air laut yang kemudian menggenangi permukiman warga ini berdampak pada empat desa di dua kecamatan yakni Desa Legonkulon, Legon Wetan, dan Mayang di Kecamatan Legonkulon serta Desa Muara di Kecamatan Blanakan.

Sebanyak 1.865 KK atau sejumlah 6.576 jiwa terdampak. Banjir ini juga menyebabkan 1.515 unit rumah tergenang banjir. BPBD Jawa Barat berama BPBD Kabupaten Subang telah melakukan kaji cepat dan penanganan di sejumlah lokasi terdampak. Adapun ketinggian muka air mulai dari 20 hingga 70 sentimeter.

Sementara itu banjir melanda dua kota di Banten yakni Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang. Untuk di Kota Cilegon, banjir yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi ini terjadi pada Jumat (2/1). Akibatnya, 3 kelurahan di 3 kecamatan terdampak banjir yang meliputi Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, dan Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan.

Banjir tersebut juga menyebabkan 486 KK atau sejumlah 1.208 jiwa terdampak yang rumahnya tergenang banjir. Hingga Sabtu (3/1) banjir masih merendam permukiman warga. Guna merespons kejadian ini BPBD setempat telah melakukan evakuasi terhadap warga serta melakukan kaji cepat di lokasi terdampak.

Di Kabupaten Pandeglang, banjir yang terjadi diakibatkan oleh meluapnya sungai yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi di beberapa wilayah, pada Sabtu (3/1). Banjir juga menyebabkan 2.001 KK di 14 desa di 6 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian muka air mencapai 30 hingga 50 sentimeter. BPBD setempat telah melakukan asesmen dan penanganan di lokasi-lokasi terdampak.

Beralih ke wilayah lain, tepatnya di Kalimantan Barat, banjir melanda Kabupaten Sambas, pada Jumat (2/1). Banjir ini terjadi akibat debit sungai Asuansang meluap dan menggenangi permukiman warga di Desa Tempapan Hulu dan Sijang, Kecamatan Galing.

Banjir yang juga dipicu oleh curah hujan tinggi ini juga mengakibatkan 220 KK atau 1.100 jiwa terdampak yang rumahnya tergenang banjir. Selain itu 2 fasilitas ibadah juga terdampak. Hingga Sabtu (3/1) banjir belum surut dengan ketinggian muka air mulai dari 1 hingga 1,5 meter. BPBD setempat telah melakukan kaji cepat dan penanganan di sejumlah lokasi terdampak.

Merespons berbagai kejadian bencana hidrometeorologi basah tersebut, BNPB mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi, menjaga kebersihan lingkungan terutama saluran air, serta menyiapkan kebutuhan darurat seperti dokumen penting, obat-obatan, dan perlengkapan evakuasi. Apabila terjadi hujan lebat berkepanjangan atau kenaikan tinggi muka air, segera tingkatkan kewaspadaan mulai dari keluarga dan lingkungan rumah. Apabila beraktivitas di luar ruang, saat terjadi hujan deras dan angin kencang, diimbau untuk menjauhi pohon-pohon besar yang berpotensi tumbang.

Selain itu, untuk pemerintah daerah diharapkan untuk memperkuat sistem peringatan dini, memastikan kesiapan infrastruktur pengendalian banjir, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dan dengan masyarakat. Edukasi publik, simulasi kesiapsiagaan, dan respons cepat saat kondisi darurat sangat penting untuk melindungi warga dan mengurangi dampak bencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...561562563...4,892Halaman 562 dari 4,892