Beranda blog Halaman 561

Jalan Kolaborasi Lintas Instansi Terbuka dari Reforma Agraria, Jadi Jawaban Penyelesaian Konflik di Desa Soso

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Setelah belasan tahun diwarnai ketegangan karena konflik agraria yang terjadi antara petani dan perusahaan perkebunan, suasana Desa Soso di Kabupaten Blitar pada 2022 akhirnya mulai terasa damai. Berkat kolaborasi erat Kementerian ATR/BPN, PT Kismo Handayani, dan masyarakat setempat, dihasilkan solusi penanganan konflik berupa Redistribusi Tanah melalui Program Reforma Agraria.

Kepala perkebunan PT Kismo Handayani, Dwi Setyo Rahadi (47) mengakui, konflik di Desa Soso bisa saja tidak selesai jika kala itu Kementerian ATR/BPN tidak memulai proses penanganan sengketa melalui mediasi berkelanjutan dan fasilitasi Redistribusi Tanah.

“Kadang perusahaan tidak menyadari bahwa komunikasi yang kurang bisa berdampak besar. Setelah turun langsung ke masyarakat, kami jadi lebih mengerti konflik sebelum dan sesudah redis. Bagi kami, menyelesaikan konflik dan membangun sinergi dengan masyarakat Desa Soso adalah kebanggaan dan sangat membekas,” terang Dwi Setyo Rahadi, di Desa Soso, Kabupaten Blitar.

Hasilnya, sekarang petani dapat mengelola tanah secara mandiri. Pihak perusahaan juga tetap menjalankan operasional perkebunannya dan aktif memberikan pendampingan bagi warga. “Saya sering keliling bukan untuk mengatur, tetapi memberi edukasi agar tanah difungsikan maksimal. Kalau dilihat sekarang, hasilnya jauh lebih bagus,” kata Dwi Setyo Rahadi.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Barkah Yoelianto, menekankan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik. Baginya, keberhasilan di Desa Soso terjadi karena semua pihak mau duduk bersama untuk mencari solusi.

“Kita memfasilitasi. Mereka yang berkonflik kita dudukkan bareng. Mau diselesaikan apa tidak? Ketika mau, ya selesai. Kuncinya adalah kolaborasi. Pertama kita samakan visi, lalu berbagi peran, siapa melakukan apa,” jelas Barkah Yoelianto.

Ia juga menerangkan, kesepakatan apa pun yang diputuskan bersama wajib dijalankan. Setelah redistribusi, pemerintah tidak berhenti pada penerbitan sertipikat, tetapi juga melakukan penataan akses pasca redistribusi. “Selesai diberikan sertipikat, mereka mau ditata. Ditata tanahnya, ditata juga pengelolaannya,” ujar Barkah Yoelianto.

Penyelesaian konflik di Desa Soso bukan hanya meredakan ketegangan masyarakat dan perusahan, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lokal. Ke depan, kolaborasi yang telah terbangun ini, diharapkan menjadi bukti bahwa konflik agraria dapat ditangani tanpa konfrontasi, melainkan melalui komunikasi, empati, dan komitmen bersama dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jazuli Juwaini Kecam Serangan Militer AS ke Venezuela: Cederai Hukum Internasional

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengecam keras serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara.

Menurut Jazuli, penggunaan kekuatan militer secara sepihak tidak dapat dibenarkan dalam tatanan hubungan internasional yang berlandaskan hukum, diplomasi, dan perdamaian dunia.

“Serangan Amerika Serikat ke Venezuela merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada satu pun negara yang dibenarkan menggunakan kekuatan militer secara sepihak atas nama kepentingan politik dan kekuasaan,” tegas Jazuli dalam pernyataannya.

Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya mencederai kedaulatan Venezuela sebagai negara berdaulat, tetapi juga mengabaikan mekanisme penyelesaian konflik yang selama ini dijunjung tinggi oleh komunitas internasional.

Jazuli juga menyoroti laporan yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya melakukan serangan militer, tetapi juga menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Menurutnya, langkah tersebut telah melampaui batas-batas hukum internasional yang beradab.

“Jangan sampai tindakan ini menjadi preseden buruk, seolah-olah hukum internasional tidak lagi diindahkan dan bisa dilanggar begitu saja oleh negara-negara berkuasa. Jika hukum internasional runtuh, maka dunia akan berada di ambang kekacauan dan ketidaktertiban global,” lanjutnya.

Jazuli menekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum internasional akan memperbesar potensi konflik terbuka antarnegara dan meningkatkan eskalasi ketegangan global.

“Dalam kondisi seperti ini, ancaman terjadinya Perang Dunia Ketiga bukanlah sesuatu yang mustahil. Perang bisa pecah kapan saja jika negara-negara kuat terus memaksakan kehendaknya dengan kekuatan militer,” ujarnya.

Oleh karena itu, Jazuli menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional untuk bersikap tegas, menegakkan hukum internasional secara adil, serta mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi, bukan kekerasan.

“Perdamaian dunia hanya dapat dijaga jika semua negara, tanpa kecuali, tunduk pada hukum internasional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kemanusiaan,” pungkas Jazuli.

Dari perspektif pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, Koordinator Umum Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sumbar, Hidayatul Irwan, menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam membaca tanda-tanda alam serta menjaga keseimbangan lingkungan.

“Ancaman itu sudah nyata dan dampaknya sudah kita rasakan. Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Sumatera Barat ini iklimnya basah, hujan akan selalu ada,” ungkapnya.

Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG, meningkatkan kesiapan keluarga melalui tas siaga, serta lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

Sebagai informasi, BMKG memperkirakan musim hujan di Sumbar masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, dengan potensi curah hujan yang masih fluktuatif. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor, menghindari aktivitas di sekitar sungai saat hujan deras, mempersiapkan tas siaga, serta rutin memantau peringatan dini cuaca. Kesiapsiagaan sejak dini diharapkan dapat meminimalkan risiko dan melindungi keselamatan bersama di awal tahun 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Masih Tak Menentu di Awal 2026, Pemprov Sumbar Imbau Warga Tetap Waspada

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Memasuki awal tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi di berbagai wilayah. Curah hujan yang relatif tinggi, ditambah kondisi geografis Sumbar yang didominasi perbukitan serta sungai-sungai pendek dan terjal, meningkatkan risiko banjir dan longsor.

Peringatan tersebut mengemuka dalam dialog interaktif bertema Prediksi Cuaca Awal Tahun 2026 dan Mitigasinya yang disiarkan melalui RRI Pro 1 Kota Padang, Jumat (2/1/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Erasukma Munaf, menjelaskan karakteristik wilayah Sumbar menjadikannya sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Sungai yang pendek, berbatu, dan berlereng curam menyebabkan aliran air bergerak cepat saat hujan deras turun.

“Struktur wilayah kita ini bukit, sawah, dan sungai. Sungai kita pendek tapi terjal. Aliran yang muncul sekarang sejatinya adalah alur sungai lama. Alam sedang mengambil kembali miliknya,” ujar Erasukma.

Ia mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran sungai agar lebih berhati-hati, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Jika kondisi tidak memungkinkan dan hujan masih tidak menentu, masyarakat diminta mempertimbangkan evakuasi sementara demi keselamatan jiwa. BPBD Provinsi Sumbar, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, BMKG, serta forum kebencanaan untuk mengantisipasi potensi bencana susulan di sejumlah daerah.

Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau BMKG, Desindra Deddy Kurniawan, menegaskan bahwa meskipun puncak musim hujan telah terlewati, Sumatera Barat masih berada dalam periode curah hujan yang cukup tinggi. Secara klimatologis, potensi peningkatan curah hujan diperkirakan dapat kembali terjadi pada Maret hingga April 2026.

“Kita tidak boleh berhenti waspada. Curah hujan di Sumatera Barat masih cukup tinggi, dan kejadian hujan ekstrem dengan intensitas di atas 150 milimeter kini semakin sering terjadi,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi Sumbar yang berada di wilayah ekuator dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia membuat daerah ini menerima suplai uap air yang besar. Suhu muka laut yang tinggi turut meningkatkan peluang terbentuknya cuaca ekstrem, sehingga seluruh pihak diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan.

Dari perspektif pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, Koordinator Umum Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sumbar, Hidayatul Irwan, menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam membaca tanda-tanda alam serta menjaga keseimbangan lingkungan.

“Ancaman itu sudah nyata dan dampaknya sudah kita rasakan. Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Sumatera Barat ini iklimnya basah, hujan akan selalu ada,” ungkapnya.

Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG, meningkatkan kesiapan keluarga melalui tas siaga, serta lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

Sebagai informasi, BMKG memperkirakan musim hujan di Sumbar masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, dengan potensi curah hujan yang masih fluktuatif. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor, menghindari aktivitas di sekitar sungai saat hujan deras, mempersiapkan tas siaga, serta rutin memantau peringatan dini cuaca. Kesiapsiagaan sejak dini diharapkan dapat meminimalkan risiko dan melindungi keselamatan bersama di awal tahun 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lonjakan Trafik Nataru Terkendali, Komdigi Pastikan Layanan Telekomunikasi Nasional Tetap Stabil

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan kualitas layanan telekomunikasi nasional tetap stabil dan aman selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), meski terjadi lonjakan trafik seiring tingginya mobilitas masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa jaringan telekomunikasi nasional mampu menopang kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi, mengakses informasi, hingga melakukan transaksi digital selama masa libur panjang.

“Dari 19 Desember sampai 4 Januari, kualitas layanan kami laporkan cukup terjaga, stabil, dan aman,” kata Meutya Hafid.

Posko pemantauan Nataru tersebut beroperasi selama 17 hari, mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Komdigi mengerahkan 35 posko Unit Pelaksana Teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio serta 255 posko bersama operator seluler yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pengukuran di 104 kabupaten dan kota di 35 provinsi, kecepatan internet rata-rata nasional tercatat mencapai 80,58 Mbps untuk unduh dan 35,36 Mbps untuk unggah. Capaian ini menunjukkan jaringan telekomunikasi tetap mampu melayani lonjakan trafik data selama puncak liburan.

Selain menjaga kualitas layanan nasional, Komdigi juga memprioritaskan pemulihan jaringan di wilayah terdampak bencana, khususnya di Aceh. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat terhubung dengan keluarga serta memperoleh informasi darurat secara cepat dan akurat.

Saat ini, pemulihan infrastruktur konektivitas operator di Aceh telah mencapai lebih dari 95 persen. Dari total 3.208 Base Transceiver Station (BTS), hanya tujuh BTS yang masih dalam tahap perbaikan.

“Konektivitas di Aceh sudah 95 persen untuk seluruh operator dan beroperasi dengan uptime yang cukup tinggi. Kami berharap ini membantu warga tetap terhubung,” ujar Meutya.

Meski Posko Nataru telah resmi ditutup, Meutya menegaskan bahwa Komdigi bersama seluruh operator telekomunikasi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi kualitas jaringan. Langkah ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi lonjakan trafik berikutnya, termasuk pada masa libur Lebaran.

“Ini menjadi bahan evaluasi agar layanan publik ke depan semakin siap, termasuk saat libur Lebaran,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lalu Hadrian Irfani: Menjadikan Politik sebagai Jalan Pengabdian

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Di tengah dinamika politik nasional yang kerap diwarnai kepentingan jangka pendek, sosok Lalu Hadrian Irfani hadir dengan pendekatan yang berbeda. Bagi Wakil Ketua Komisi X DPR RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, politik bukan semata arena perebutan kekuasaan, melainkan jalan pengabdian untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai legislator yang membidangi pendidikan, kepemudaan, dan olahraga, Lalu Hadrian Irfani dikenal konsisten memperjuangkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia aktif menyuarakan aspirasi masyarakat daerah, khususnya wilayah yang selama ini belum mendapatkan perhatian optimal dalam kebijakan nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Lalu menegaskan bahwa politik harus menghasilkan kerja konkret. Prinsip tersebut tercermin dalam sikap dan langkahnya yang lebih mengedepankan solusi ketimbang retorika.

“Politik harus menghadirkan kerja nyata, bukan sekadar retorika,” ujar Lalu.

Karena itu, ia memilih menjadikan politik sebagai sarana pengabdian, bukan panggung pencitraan.

Putra daerah kelahiran Praya, Lombok Tengah, ini tumbuh dari lingkungan pendidikan dan organisasi. Latar belakang tersebut membentuk karakter kepemimpinannya yang tenang, sistematis, serta berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Sebelum melangkah ke parlemen nasional, Lalu Hadrian Irfani terlebih dahulu mengabdikan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebuah pengalaman yang memberinya pemahaman mendalam tentang persoalan lokal dan dinamika masyarakat akar rumput.

Pengalaman di daerah itulah yang kemudian membentuk perspektif kebijakan yang kini ia bawa ke tingkat nasional. Setiap gagasan dan sikap politiknya lahir dari pemahaman langsung atas realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Latar belakang pendidikan teknik yang dimilikinya turut menjadi nilai tambah dalam kiprah politiknya. Pola pikir rasional, terukur, dan berorientasi solusi membuatnya mampu membaca persoalan publik secara komprehensif dan objektif. Sejak usia muda, ia telah aktif memimpin organisasi dan menyuarakan kepentingan bersama, nilai yang hingga kini terus melekat dalam perjalanan politiknya.

Selain pendidikan, Lalu Hadrian Irfani juga dikenal memiliki perhatian besar terhadap pembinaan generasi muda melalui olahraga. Baginya, olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan instrumen strategis dalam membangun karakter, disiplin, sportivitas, serta solidaritas sosial.

Melalui pendekatan tersebut, Lalu Hadrian Irfani menempatkan politik sebagai sarana pengabdian yang bermartabat—hadir untuk mendengar, bekerja, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah yang membutuhkan kehadiran negara secara lebih konkret.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Didukung Senator Lia Istifhama, Diplomasi Khofifah ke Tiongkok Dinilai Sentuh Akar Kesejahteraan Rakyat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Langkah diplomasi internasional Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali mendapat sorotan positif. Kehadirannya memenuhi undangan resmi Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya, Sabtu petang, dinilai sebagai ikhtiar strategis yang menyentuh langsung akar kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Pertemuan Gubernur Khofifah dengan Konsul Jenderal RRT Ye Su tidak dimaknai sekadar seremoni hubungan bilateral, melainkan sebagai upaya konkret membangun kolaborasi inklusif di sektor pendidikan dan ekonomi strategis.

Salah satu fokus utama dialog adalah penguatan kualitas sumber daya manusia. Gubernur Khofifah secara khusus membahas keberlanjutan program beasiswa bagi pelajar berprestasi Jawa Timur untuk menempuh pendidikan di Tiongkok. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga menjadi perhatian, agar kurikulum vokasi selaras dengan kebutuhan industri global yang terus berkembang.

Dalam keterangannya, Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperluas jejaring internasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sinergi global harus memberikan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Khofifah.

Selain pendidikan, Jawa Timur yang dikenal sebagai tulang punggung industri nasional menjadi magnet kerja sama ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan peluang alih teknologi, penguatan rantai pasok industri, serta peningkatan posisi manufaktur Jawa Timur dalam ekosistem industri global.

Tak kalah penting, diplomasi ini juga membuka peluang besar bagi komoditas unggulan daerah, khususnya sarang burung walet. Produk asal Jawa Timur tersebut memiliki kualitas tinggi dan permintaan kuat di pasar Tiongkok. Dengan dukungan regulasi yang harmonis dan kerja sama perdagangan berkelanjutan, komoditas ini diharapkan mampu menjadi pengungkit kesejahteraan pelaku UMKM hingga ke pelosok daerah.

Langkah strategis Gubernur Khofifah ini mendapat apresiasi dari Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Tokoh yang akrab disapa Ning Lia menilai diplomasi lintas negara yang dibangun Pemprov Jatim bukan sekadar mengejar angka investasi, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas manusia dan kemandirian ekonomi daerah.

“Kerja sama ini menyentuh langsung akar kesejahteraan rakyat. Penguatan kompetensi guru SMK dan pembukaan akses pasar ekspor bagi produk unggulan seperti sarang walet memberi peluang nyata bagi masyarakat Jawa Timur untuk tumbuh di level global,” ujar Lia Istifhama.

Meski demikian, Ning Lia juga mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi daerah di tengah arus globalisasi. Menurutnya, setiap kolaborasi internasional harus disertai regulasi dan pengawasan yang kuat agar tetap berpihak pada kepentingan lokal.

“Jawa Timur harus menjadi aktor utama yang mandiri dan melindungi pelaku usaha dalam negeri, bukan sekadar menjadi pasar bagi produk asing,” tegasnya.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi realisasi program-program konkret yang berkelanjutan, baik di bidang pendidikan, industri, maupun perdagangan, demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur ke depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DMI Gresik Anugerahkan Gelar “Senator Peduli Masjid” kepada Lia Istifhama

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Gresik menganugerahkan gelar “Senator Peduli Masjid” kepada Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama atas komitmen dan konsistensinya dalam mendorong pemakmuran masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan moral, dan pemberdayaan umat.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Penganugerahan DMI Award yang digelar di Masjid Agung Gresik, Minggu (4/1/2026).

Ketua DMI Kabupaten Gresik Zainal Abidin menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas gagasan, advokasi, serta praktik nyata Lia Istifhama dalam memperkuat peran strategis masjid di tengah masyarakat.

“Penganugerahan ini kami berikan karena Ning Lia sangat responsif dan sangat membantu masjid terutama dalam mewujudkan masjid ramah anak,” kata Zainal.

Dalam sambutannya, Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan dan relevansi masjid lintas generasi, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda.

“Masjid harus selalu hadir dan makmur. Di mana pun anak-anak berada, mereka tidak boleh kekurangan tempat beribadah dan pembinaan moral,” ujar senator Jatim yang juga Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut.

Menurutnya, pemakmuran masjid tidak dapat dilepaskan dari tata kelola keuangan yang sehat dan produktif. Ning Lia juga mendorong masjid menjadi sumber usaha halal yang berkelanjutan melalui pengembangan strategi pendanaan, penguatan top line, serta pemanfaatan potensi ekonomi umat secara profesional.

“Bersedekah dan memakmurkan masjid perlu dipahami sebagai kebutuhan primer, bukan sekadar kebutuhan tersier,” kata Ning Lia yang juga Putri KH Maskur Hasyim tersebut.

Ning Lia mengajak pentingnya evaluasi berkelanjutan agar masjid mampu menjangkau generasi digital. Ia mengajak pengurus masjid untuk beradaptasi dengan teknologi melalui konten kreatif dan media sosial, sehingga masjid kembali menjadi ruang tumbuh yang menarik bagi anak muda.

“Masjid harus masuk ke dunia mereka, tanpa kehilangan nilai,” kata Ning Lia

Di akhir sambutannya, Ning Lia menyampaikan refleksi tentang financial freedom dalam perspektif spiritual. Menurutnya, kontribusi sekecil apa pun untuk masjid adalah investasi terbaik, tidak hanya berdampak sosial di dunia, tetapi juga bernilai ibadah. “Semoga apa yang kita sisihkan menjadi jalan keberkahan dan keselamatan,” ucap Ning Lia.

Penganugerahan masjid tingkat perkantoran, perkampungan hingga instansi diraih oleh Masjid Perum Omah Indah Menganti, sedangkan untuk masjid jami diraih Masjid Khoirul Ngepung Kadamean dan Musala As Salam Ngargosari Kebomas berhasil meraih juara 1 tingkat musala se-Kabupaten Gresik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gusnar Ismail–Idah Syahidah Dinilai Sukses Wujudkan Gorontalo Maju dan Sejahtera

Penulis
Syifa
-

Prestasi pemerintahan Gusnar Ismail – Idah Syahidah bukan secara kebetulan didapat. Namun, sudah diprediksi sejak mereka terpilih memimpin Gorontalo lima tahun ke depan.

Komitmen, dedikasi, kolaborasi serta dukungan penuh masyarakat membuat keduanya bekerja dengan mudah mewujudkan visi misi untuk Gorontalo Maju dan Sejahtera.

“Jika ada pemimpin yang suka pencitraan dan lebih banyak berkata-kata, lain halnya dengan Gusnar-Idah. Diam dan berprestasi, karena pertanggungjawaban mereka langsung ke masyarakat Gorontalo,” kata Juru Bicara Gubernur, David Radjak, Jumat (2/1).

Teknokrat dan politisi, dua sisi yang berhasil menyatu dalam tenun pemerintahan. Hanya butuh sepuluh bulan, dua belas Menteri dan Wakil Menteri datang ke Gorontalo.

Anggaran triliunan rupiah mengalir ke daerah, bantuan program pemerintah pusat tak pernah putus. Nama Gorontalo harum mewangi dimana-mana.

Gusnar-Idah membangun konektivitas dan kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten. Dari ujung Taludaa, Atinggola, Tolinggula hingga Popayato, lima Kabupaten seperti tertimpa Durian runtuh.

Program-program nasional dengan anggaran ratusan milyar hingga triliun rupiah dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bone Bolango, Pohuwato, Gorontalo Utara, Boalemo dan Kabupaten Gorontalo. Gusnar-Idah tak punya waktu melayani ‘omon-omon’, karena yang banyak bicara biasanya kosong isinya.

“So, kita doakan tahun 2026 ini Gusnar-Idah akan kembali bersinar membawa kapal besar bernama Gorontalo ke dermaga besar bernama Gorontalo Maju dan Sejahtera,” pungkas David.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tangerang Tinjau Banjir di Perumahan Nuansa Mekarsari Rajeg

Penulis
Syifa
-
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meninjau secara langsung lokasi banjir di Perumahan Nuansa Mekarsari 1, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi warga terdampak sekaligus menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang, Sabtu (3/1).
Dalam kunjungannya tersebut, Bupati Maesyal Rasyid didampingi Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Camat Rajeg, Kepala Desa Mekarsari, serta unsur RT dan RW setempat. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari, dengan ketinggian air mencapai sekitar setinggi lutut orang dewasa.
“Alhamdulillah hari ini kami bersama BPBD, Dinas Bina Marga SDA, Pak Camat, Pak Lurah, serta RT dan RW melihat langsung kondisi di lapangan. Tadi malam hujan turun terus tanpa henti sehingga menyebabkan banjir. Ada warga yang masih bertahan di rumah, namun ada juga yang sudah dievakuasi,” ujar Bupati Maesyal Rasyid
Bupati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan. Untuk jangka pendek, Pemkab Tangerang akan menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak dan menyiapkan dapur umum bagi warga yang mengungsi.
“Untuk jangka pendek, kami pastikan bantuan logistik dan kebutuhan warga yang dievakuasi segera terpenuhi. Sementara untuk jangka menengah dan panjang, kami akan melakukan normalisasi saluran, peninggian jembatan, serta menyiapkan pompanisasi untuk mempercepat pembuangan air,” jelasnya
Ia menambahkan, normalisasi saluran akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 dan diupayakan bisa segera dimulai dalam waktu dekat. Dia juga mengimbau masyarakat agar menggiatkan kembali gerakan kerja bakti bersih-bersih lingkungan serta tidak membuang sampah ke saluran air dan sungai, karena hal tersebut memperparah banjir.
“Kami mohon kerja sama masyarakat, terutama soal sampah. Jangan dibuang ke saluran atau sungai. Jika ada sampah, kumpulkan di satu tempat dan koordinasikan dengan lurah atau camat agar bisa segera diangkut,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua RW 06 Perumahan Nuansa Mekarsari 1, Andri Suseno mengatakan banjir di wilayahnya hampir terjadi setiap tahun dan sangat berdampak pada kehidupan warga.
“Di lingkungan RW 06, banjir seperti ini hampir setiap tahun terjadi. Warga kami sebagian besar ekonominya menengah ke bawah, sehingga setiap banjir menimbulkan kerugian besar, terutama peralatan rumah tangga. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Bupati yang langsung turun dan memberikan solusi,” ungkapnya.
Pihaknya berharap upaya normalisasi dan penanganan yang direncanakan pemerintah daerah dapat menjadi solusi permanen agar banjir tidak terus berulang setiap tahun.
Kepala Bidang SDA pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Rijal, menjelaskan pihaknya akan mengambil langkah-langkah teknis untuk penanganan lebih lanjut.
“Langkah teknis yang kami ambil adalah melakukan normalisasi saluran pembuangan di Perumahan Nuansa Mekarsari yang mengarah ke Sungai Cilongok dan Sungai Cirarab. Selain itu, akan dilakukan peninggian jembatan serta pembangunan sistem pompanisasi,” jelas Rijal.
Ia menambahkan, pekerjaan normalisasi direncanakan mulai dilaksanakan pada pertengahan Januari 2026.

“Kami upayakan pertengahan Januari ini normalisasi sudah mulai dikerjakan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Depok Tegaskan Komitmen Tindaklanjuti Rencana Kerja AKD DPRD 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menegaskan komitmennya untuk menampung dan menindaklanjuti Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kota Depok Tahun 2026.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama tahun 2026 di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (2/1).

Dalam penyampaiannya, Chandra mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Depok atas kerja konstitusional serta kemitraan yang telah terjalin dengan baik sepanjang masa sidang sebelumnya.

Menurutnya, dinamika pembahasan, pengawasan, hingga proses legislasi yang dilalui bersama menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

“Memasuki masa sidang pertama tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Depok berkomitmen melanjutkan kemitraan strategis bersama DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Chandra.

Ia menegaskan, DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kolaborasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga secara khusus menjawab pandangan Komisi D DPRD Depok terkait Universal Health Coverage (UHC).

Menurutnya, masukan tersebut bersifat konstruktif dan mewakili aspirasi banyak anggota dewan.

“Aspirasi ini akan kami tampung dan kami jadikan bahan kajian secara komprehensif. Kebetulan juga Pak Sekda hadir, nanti akan kita bahas bersama,” katanya.

Chandra memastikan, masukan yang disampaikan DPRD akan segera ditindaklanjuti dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

Ia juga menyebut akan berdiskusi lebih lanjut dengan Sekretaris Daerah dan melaporkannya kepada Wali Kota Depok, Supian Suri.

Lebih lanjut, Chandra menekankan pentingnya komunikasi yang konstruktif dan kerja bersama yang solid antara eksekutif dan legislatif.

Dengan sinergi tersebut, Pemkot optimistis pembangunan Kota Depok dapat terus bergerak maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045.

Menutup sambutannya, Chandra menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh jajaran DPRD dan masyarakat Kota Depok.

Ia berharap momentum awal tahun ini menjadi titik penguatan tekad dan semangat pengabdian.

Chandra juga mengutip pemikir manajemen dunia, Peter Drucker, yang menyebutkan bahwa “the best way to predict the future is to create it” atau cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya.

Menurutnya, kutipan tersebut menjadi pengingat bahwa masa sidang ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk membentuk arah masa depan Kota Depok melalui kebijakan yang visioner, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata.

“Karena itu, mari kita jadikan masa sidang pertama tahun 2026 sebagai titik awal penguatan pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan, serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata dan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...560561562...4,892Halaman 561 dari 4,892