Beranda blog Halaman 563

Banjir dan Banjir Rob Melanda Berbagai Wilayah, BNPB Rilis Data Terbaru Dampak Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum sejumlah kejadian bencana dan penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat pada periode hingga Minggu (4/1) pukul 07.00 WIB. Pada catatan tersebut, bencana hidrometeorologi basah mendominasi peristiwa di sejumlah daerah.

Bencana hidrometeorologi yang tercatat pada laporan diawali dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di mana banjir terjadi pada Jumat (2/1) pukul 08.00 WIB yang melanda 4 nagari di 3 kecamatan, meliputi Nagari Sikabu Lubuak Aluang, Kecamatan Lubuak Aluang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Nagari Kampung Galapuang Ulakan dan Nagari Sungai Gimba Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakih.

Akibat banjir ini sebanyak 50 unit rumah terendam dengan jumlah warga terdampak sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) atau 80 jiwa. Merespons kejadian ini BPBD Kabupaten Padang Pariaman melakukan evakuasi dan mendirikan pengungsian di sebuah musala dan sekolah TK di Nagari Kampuang Galapuang. Selain itu, dua unit tenda pengungsian juga telah didirikan di Nagari Sikabu Lubuak Aluang dengan kapasitas 50 KK.

Di wilayah lain, banjir rob melanda Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu (3/1) pukul 6.30 WIB. Banjir yang dipicu oleh kenaikan permukaan air laut yang kemudian menggenangi permukiman warga ini berdampak pada empat desa di dua kecamatan yakni Desa Legonkulon, Legon Wetan, dan Mayang di Kecamatan Legonkulon serta Desa Muara di Kecamatan Blanakan.

Sebanyak 1.865 KK atau sejumlah 6.576 jiwa terdampak. Banjir ini juga menyebabkan 1.515 unit rumah tergenang banjir. BPBD Jawa Barat berama BPBD Kabupaten Subang telah melakukan kaji cepat dan penanganan di sejumlah lokasi terdampak. Adapun ketinggian muka air mulai dari 20 hingga 70 sentimeter.

Sementara itu banjir melanda dua kota di Banten yakni Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang. Untuk di Kota Cilegon, banjir yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi ini terjadi pada Jumat (2/1). Akibatnya, 3 kelurahan di 3 kecamatan terdampak banjir yang meliputi Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, dan Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan.

Banjir tersebut juga menyebabkan 486 KK atau sejumlah 1.208 jiwa terdampak yang rumahnya tergenang banjir. Hingga Sabtu (3/1) banjir masih merendam permukiman warga. Guna merespons kejadian ini BPBD setempat telah melakukan evakuasi terhadap warga serta melakukan kaji cepat di lokasi terdampak.

Di Kabupaten Pandeglang, banjir yang terjadi diakibatkan oleh meluapnya sungai yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi di beberapa wilayah, pada Sabtu (3/1). Banjir juga menyebabkan 2.001 KK di 14 desa di 6 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian muka air mencapai 30 hingga 50 sentimeter. BPBD setempat telah melakukan asesmen dan penanganan di lokasi-lokasi terdampak.

Beralih ke wilayah lain, tepatnya di Kalimantan Barat, banjir melanda Kabupaten Sambas, pada Jumat (2/1). Banjir ini terjadi akibat debit sungai Asuansang meluap dan menggenangi permukiman warga di Desa Tempapan Hulu dan Sijang, Kecamatan Galing.

Banjir yang juga dipicu oleh curah hujan tinggi ini juga mengakibatkan 220 KK atau 1.100 jiwa terdampak yang rumahnya tergenang banjir. Selain itu 2 fasilitas ibadah juga terdampak. Hingga Sabtu (3/1) banjir belum surut dengan ketinggian muka air mulai dari 1 hingga 1,5 meter. BPBD setempat telah melakukan kaji cepat dan penanganan di sejumlah lokasi terdampak.

Merespons berbagai kejadian bencana hidrometeorologi basah tersebut, BNPB mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi, menjaga kebersihan lingkungan terutama saluran air, serta menyiapkan kebutuhan darurat seperti dokumen penting, obat-obatan, dan perlengkapan evakuasi. Apabila terjadi hujan lebat berkepanjangan atau kenaikan tinggi muka air, segera tingkatkan kewaspadaan mulai dari keluarga dan lingkungan rumah. Apabila beraktivitas di luar ruang, saat terjadi hujan deras dan angin kencang, diimbau untuk menjauhi pohon-pohon besar yang berpotensi tumbang.

Selain itu, untuk pemerintah daerah diharapkan untuk memperkuat sistem peringatan dini, memastikan kesiapan infrastruktur pengendalian banjir, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dan dengan masyarakat. Edukasi publik, simulasi kesiapsiagaan, dan respons cepat saat kondisi darurat sangat penting untuk melindungi warga dan mengurangi dampak bencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Kunjungi Pengungsi Banjir Sungai Tabuk, Fokus Penanganan Pascabencana

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau langsung pengungsi korban banjir di Puskesmas Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (4/1).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar 218 jiwa dari 79 kepala keluarga yang masih mengungsi, sekaligus memastikan kesiapan penanganan lanjutan pada fase pascabencana.

Gus Ipul menyampaikan bahwa penanganan kedaruratan banjir dilakukan melalui kerja sama Kementerian Sosial dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, serta didukung TNI dan Polri. Pemerintah menyiapkan dapur umum, logistik, layanan pengungsian, serta dukungan psikososial agar kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.

“Kita lihat saudara-saudara kita yang masih ada di pengungsian dan apa yang ada di sini, baik itu dapur umum, tempat pengungsian. Ini adalah kerjasama antara Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Banjar, tentu dibantu juga oleh TNI dan Polri,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, pada masa kedaruratan, Kemensos menyalurkan dukungan logistik, dapur umum dan layanan psikososial untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.

“Setiap di masa-masa kedaruratan gini, memang kita sediakan dukungan logistik, baik itu makanan siap saji, pakaian, kemudian tenda, atau juga kasur, atau hal lain yang memang dibutuhkan oleh para pengungsi. Sambil kita sediakan dapur umum dan layanan psikososial,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki mekanisme penanggulangan bencana yang berjalan berjenjang, mulai dari evakuasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan dari Kemensos disalurkan berdasarkan hasil asesmen bersama pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Bagi yang meninggal dunia ada santunan Rp15 juta yang diterima oleh ahli waris. Kemudian ada dukungan bagi yang luka-luka berat itu sebesar Rp5 juta,” jelasnya.

Pada tahap rekonstruksi, rumah warga akan diklasifikasikan ke dalam kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Masing-masing kategori akan memperoleh bantuan sesuai hasil asesmen. Pemerintah juga akan menyiapkan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat dan belum dapat langsung dibangun kembali.

“Nah setelah itu nanti jika memang dibutuhkan tentu akan ada huntara (hunian sementara). Ini kan tempat pengungsian, tapi nanti juga ada bantuan untuk menunggu rumah-rumah yang rusak berat bisa dibangun kembali,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, keluarga terdampak yang telah menempati huntara atau huntap akan memperoleh bantuan lanjutan dari Kemensos. Bantuan tersebut meliputi bantuan pengisian rumah, jaminan hidup serta bantuan pemberdayaan ekonomi.

“Melalui Kemensos, pemerintah membantu untuk membeli isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga. Kita juga akan membantu untuk kebutuhan hidup terutama dalam membeli lauk-lauk sebesar Rp450 ribu per orang per bulan, selama 3 bulan. Ini untuk mendukung keluarga terdampak bisa secara bertahap pulih,” ujarnya.

Selain itu juga ada dukungan pemberdayaan sesuai hasil asesmen, dalam rangka pemulihan ekonomi bagi warga terdampak senilai Rp5 juta per keluarga.

“Jadi yang Rp3 juta dan Rp5 juta itu sekali diberikan, sementara yang untuk jaminan hidup tadi diberikan selama tiga bulan,” jelas Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa penyaluran seluruh bantuan dilakukan berdasarkan data hasil asesmen dan verifikasi bersama pemerintah daerah dan BNPB, serta setelah mendapat pengesahan kepala daerah.

Berdasarkan data awal Pemerintah Kabupaten Banjar, lebih dari seribu keluarga atau lebih dari 4 ribu jiwa terdampak banjir. Jumlah tersebut masih akan diverifikasi lebih lanjut untuk menentukan tingkat kerusakan dan jenis bantuan yang akan disalurkan.

“Kami ke sini sekaligus untuk koordinasi dengan pemerintah daerah, melihat apa yang kurang dan apa yang perlu diperkuat. Prinsipnya di sini semangat gotong royong kita kuatkan, kolaborasinya kita perkuat,” pungkas Gus Ipul.

Pada kesempatan tersebut Gus Ipul juga meninjau posko dapur umum yang menyuplai makanan bagi pengungsi.
Sebanyak lebih dari 5.000 porsi makanan setiap hari diproduksi melalui dapur umum yang dikelola Taruna Siaga Bencana (Tagana). Dapur umum ini menjadi salah satu dari tiga titik layanan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga terdampak banjir di Kabupaten Banjar.

Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada para relawan dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan pengungsi.

“Terima kasih ya teman-teman Tagana teman-teman kelelawan yang terus berbuat kebaikan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana Ini,” kata Gus Ipul.

Usai meninjau dapur umum Gus Ipul juga turut serta melakukan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dengan menghibur anak-anak korban bencana banjir. Ia mengajak anak-anak untuk berpantun dan bernyanyi bersama. Hal tersebut membuat suasana akrab dan gembira di tenda pengungsian.

Masjulia (45) salah satu pengungsi mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

“Saya mewakili seluruh yang ngungsi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selama saya di sini sangat terbantu, terutama masalah makan, minum kami sangat terbantu. Apalagi kami dapat kasur, selimut dan sembako,” kata dia.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Anggota DPD RI Muhammad Hidayatullah, Sekretaris Daerah Provinsi Banjar M. Syarifuddin, Wakil Bupati Banjar Said Idrus dan Sekretaris Kabupaten Banjar Yudi Andrea serta jajaran pejabat Kemensos.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komitmen Dukung Pemulihan Pascabencana Sumatra, Polri Targetkan Bangun 569 Sumur Bor, 249 Titik Telah Terealisasi

Polri melalui Divisi Humas terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, salah satunya melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah. Hingga hari ini, pembangunan sumur bor direncanakan pada 569 titik di tiga provinsi, dengan 249 titik telah terealisasi, terdiri atas 236 titik aktif dan 13 titik masih dalam proses pembangunan.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana, khususnya terkait ketersediaan air bersih.

“Pembangunan sumur bor ini menjadi bagian dari langkah nyata Polri dalam membantu masyarakat terdampak bencana agar tetap memiliki akses terhadap air bersih. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.

Di Provinsi Aceh, dari rencana pembangunan 389 titik, sebanyak 171 titik telah terealisasi, dengan 167 titik berstatus aktif dan 4 titik masih dalam proses pembangunan. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan realisasi terbanyak, yakni 132 titik aktif, dari target khusus 300 titik sumur bor.

Pembangunan lainnya tersebar di Kabupaten Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Barat, Pidie, Nagan Raya, dan Singkil.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, seluruh rencana pembangunan sebanyak 30 titik telah terealisasi dan seluruhnya berstatus aktif. Titik-titik tersebut berada di Kabupaten Langkat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah.

Adapun di Provinsi Sumatera Barat, dari total rencana 150 titik, hingga kini 48 titik telah terealisasi, terdiri atas 39 titik aktif dan 9 titik masih dalam proses pembangunan.

Pembangunan dilakukan di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang Panjang, Bukittinggi, dan Kota Solok.

Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri terus mendorong percepatan pembangunan di titik-titik yang masih berjalan melalui koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait.

“Diharapkan keberadaan sumur bor ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung proses pemulihan pascabencana,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lengkap Lokasi Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk memudahkan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), pada Senin.

Melalui informasi yang dibagikan akun resmi TMC Polda Metro Jaya, terdapat 13 titik layanan Samsat Keliling yang dapat dikunjungi warga. Layanan ini dihadirkan untuk memberikan akses yang lebih mudah sekaligus mengurai antrean di kantor Samsat induk.

Berikut sebaran lokasi Samsat Keliling di Jadetabek:

Jakarta

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat dan Italy Mal Artha Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat (08.00–15.00 WIB) dan depan parkiran TMP Kalibata (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

Tangerang Raya

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmasphere (09.00–14.00 WIB)

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang dan Ruko Green Village (09.00–12.00 WIB)

  • Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong (08.00–15.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciputat: Halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Halaman Gtown Square Gading Serpong (08.00–14.00 WIB)

Depok & Bekasi

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Jababeka (09.00–12.00 WIB)

  • Depok: Halaman parkir Samsat Depok (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kecamatan Bojong Gede (09.00–12.00 WIB)

  • Cinere: Halaman Kantor Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00 WIB)

Polda Metro Jaya mengimbau warga untuk membawa dokumen lengkap seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopi untuk mempercepat proses administrasi.

Layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Untuk layanan perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus datang ke kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi SIM Keliling Jakarta Senin Ini: Cek Syarat dan Biayanya

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan SIM Keliling di lima titik Jakarta pada Senin untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM). Informasi ini diumumkan melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya di X (Twitter).

Layanan perpanjangan SIM tersebut tersedia di:

  • Jakarta Timur: Mal Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mal Ciputra

Setiap gerai SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00–14.00 WIB.

Untuk dapat mengakses layanan ini, warga diwajibkan mempersiapkan sejumlah persyaratan, yakni fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama beserta aslinya, bukti cek kesehatan, serta bukti tes psikologi. Seluruh dokumen ini harus dibawa sebelum melakukan proses perpanjangan.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Bagi pemilik SIM yang telah habis masa berlakunya, proses yang harus ditempuh adalah membuat SIM baru di Satpas yang telah ditentukan.

Adapun biaya perpanjangan SIM sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang PNBP, yakni:

  • Rp80.000 untuk SIM A

  • Rp75.000 untuk SIM C

Sementara itu, untuk SIM B, perpanjangan tidak dapat dilakukan melalui layanan SIM Keliling. Pemilik SIM B wajib mendatangi kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena jenis dokumen ini memiliki peruntukan khusus bagi pengemudi kendaraan dengan bobot di atas 3,5 ton.

Dengan penyediaan layanan SIM Keliling ini, Polda Metro Jaya berharap proses perpanjangan SIM menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: Berawan Sepanjang Hari, Hujan Ringan di Dua Wilayah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan hingga hujan berintensitas ringan akan meliputi wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Senin (5/1). Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi BMKG.

Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta—mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur—diprediksi berada di bawah cuaca berawan.

Memasuki siang hari, kondisi berawan masih terjadi di sebagian wilayah, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu, hujan ringan diperkirakan turun di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Pada sore hari, cuaca kembali stabil dengan dominasi awan di seluruh wilayah ibu kota. Kondisi serupa juga berlanjut hingga malam hari, di mana BMKG memprediksi seluruh wilayah tetap berada dalam cuaca berawan.

BMKG mencatat suhu udara hari ini berada di kisaran 23–30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 70–95 persen.

Dengan kondisi cuaca yang bervariasi, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan ringan terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Majukan Ekonomi Masyarakat, Menteri Bahlil Siap Berantas Mafia Tambang

Perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batubara (minerba) dilakukan dengan menegakkan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk meringkus oknum yang tidak taat regulasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku siap berhadapan dengan para mafia tambang untuk membawa industri pertambangan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Memang kerjaan kita begitu. Harus menghadapi semuanya. Siapa yang melawan atau melanggar hukum, melanggar aturan, maka saya sebagai pembantu presiden menegakkan aturan. Siapa saja. Dan negara harus berwibawa, nggak boleh negara kalah,” tegas Bahlil di Jakarta, Selasa (30/12) kemarin.

Penindakan secara tegas telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dimana Menteri ESDM menjadi anggotanya dalam menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam (SDA) di Kawasan Hutan dengan menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan negara yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.

Hal ini dilakukan, ujar Bahlil, semata-mata demi kebaikan rakyat. Dengan mengoptimalkan tata kelola pertambangan, dapat memaksimalkan pendapatan negara, yang akan dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya melalui pembangunan daerah, infrastruktur, hingga kesehatan dan pendidikan.

Saat ini Bahlil tengah berupaya mengubah arah industri pertambangan menjadi lebih ramah lingkungan. Pengelolaan tambang harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan sekitar, termasuk kemajuan ekonomi masyarakat sekitar. “Maunya kita itu adalah pengelolaan tambang secara maksimal boleh, tetapi lingkungan juga harus kita jaga. Tidak boleh hanya semrawut-semrawut,” tandasnya.

Bahlil pun menegaskan bahwa tambang adalah aset milik negara, di mana badan usaha diberi izin untuk mengelolanya. Maka negara mengatur bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan melalui kaidah-kaidah pertambangan yang baik, yang dapat menjaga keberlangsungan kehidupan serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Tak hanya itu, kesempatan mengelola tambang juga telah diberikan kepada masyarakat sekitar tambang, yang dapat dilakukan melalui Organisasi Kemasyarakatan, Koperasi, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Supaya, tambang-tambang daerah tidak lagi hanya dimiliki oleh pengusaha besar dari ibukota.

“Saya sebagai orang yang berproses dari daerah dan pernah menjadi pengusaha daerah, lewat kita melakukan perubahan undang-undang, kita kasih ke koperasi. Kita kasih kepada organisasi kemasyarakatan,” ujar Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jaga Stabilitas Awal Tahun 2026, Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Tidak Naik

Mengawali tahun 2026, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi tetap atau tidak mengalami perubahan. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tetap atau tidak mengalami perubahan. Keputusan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi pada awal tahun.

“Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” jelas Tri.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha pada awal tahun 2026. Pemerintah juga berkomitmen menjaga keterjangkauan tarif listrik dan keberlanjutan penyediaan tenaga listrik nasional.

“Masyarakat diimbau untuk menggunakan energi listrik secara bijak sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional,” jelas Tri.

Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Awali Tahun 2026, Menteri Pariwisata Pastikan Bali Berikan Layanan Prima Bagi Wisatawan

Mengawali hari pertama di tahun 2026, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk memastikan kesiapan layanan pariwisata bagi wisatawan yang berlibur ke Pulau Dewata pada puncak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

“Saya baru tiba di Bali dan langsung melihat aktivitas kedatangan serta keberangkatan wisatawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, sebagai bagian dari pemantauan periode libur Nataru di Bali,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.

Menpar memulai kunjungan dengan meninjau Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Kamis (1/1/2026), didampingi General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Nugroho Jati, beserta jajaran.

Di bandara, Menteri Widiyanti meninjau alur pelayanan dan menyapa petugas di sejumlah titik mulai dari area check-in counter, imigrasi, area food and beverage, pusat suvenir, hingga layanan Visa on Arrival dan kantor Bea Cukai.

Menpar juga berinteraksi langsung dengan wisatawan untuk mendengar kesan mereka mengenai pelayanan bandara serta pengalaman berlibur di Bali. Sejumlah wisatawan juga menerima cenderamata dari Menteri Pariwisata.

Peninjauan dilanjutkan ke Posko Terpadu di Terminal Keberangkatan Domestik. Di lokasi ini Menteri Widiyanti menerima paparan data terkini mengenai jumlah wisatawan, pergerakan penerbangan, dan rute-rute yang dilayani.

Berdasarkan laporan Angkasa Pura Bali dan Gubernur Bali I Wayan Koster, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui jalur udara hingga akhir Desember 2025 diperkirakan telah menembus lebih dari 7,05 juta kunjungan.

Angka ini meningkat 11 persen dibanding tahun 2024 yang mencapai sekitar 6,3 juta kunjungan. “Ini merupakan rekor tertinggi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali,” ujar Menteri Widiyanti.

Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara ke Bali pada 2025 tercatat mencapai 9,28 juta kunjungan, atau turun sekitar 700 ribu kunjungan dibanding 2024.

Namun, pada periode Nataru kali ini, pergerakan wisatawan nusantara semakin terdistribusi ke berbagai destinasi di Indonesia. Diharapkan target nasional 1,08 miliar perjalanan wisatawan nusantara tetap tercapai.

“Perlu saya tekankan bahwa wisatawan nusantara adalah kekuatan pariwisata Indonesia. Semua daerah tujuan wisata akan menikmati manfaat ekonomi sesuai preferensi wisatawan. Kebahagiaan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesan adalah hal terpenting yang harus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Menteri Widiyanti.

Usai dari bandara, Menteri Widiyanti meninjau Icon Bali Mall, pusat perbelanjaan di kawasan Sanur yang memiliki akses langsung ke pantai. Icon Bali Mall juga memiliki pasar terapung indoor terbesar di Asia Tenggara yang menghadirkan produk UMKM lokal berupa kuliner dan kerajinan.

Selama libur Nataru, jumlah pengunjung mencapai sekitar 40 ribu orang per hari. Sebelumnya, Kementerian Pariwisata telah meluncurkan program “Bina Indonesia Great Sale 2025: Wisata Belanja di Indonesia” yang didukung berbagai kementerian/lembaga untuk mendorong daya beli masyarakat melalui beragam insentif di lebih dari 400 pusat perbelanjaan, termasuk Icon Bali Mall.

“Selama dua pekan terakhir 2025, transaksi di Icon Bali Mall melampaui pencapaian penjualan rata-rata satu bulan pada hari biasa. Ini luar biasa dan menunjukkan kuatnya minat wisatawan berbelanja di Bali,” kata Menpar.

Menteri Widiyanti kemudian mengunjungi Puri Agung Ubud, salah satu pusat sejarah dan budaya Bali yang memadukan arsitektur megah peninggalan kerajaan dengan pertunjukan seni tradisional.

Pada kesempatan ini Menteri Widiyanti juga berdialog dengan pelaku usaha pariwisata terkait penyelenggaraan event, pembangunan infrastruktur, dan perizinan akomodasi.

“Terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan rekan-rekan media atas dedikasi dalam merawat dan mengembangkan pariwisata Indonesia, khususnya Bali. Mari sambut tahun 2026 dengan semangat baru untuk berkarya dan menghadirkan kebaikan bagi negeri. Kita sebarkan #KabarBaikPariwisataUntukIndonesia,” ujar Menteri Pariwisata.

Turut hadir Gubernur Bali I Wayan Koster dan jajaran, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati, serta perwakilan asosiasi pariwisata.

Turut mendampingi Menpar, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto; Deputi Bidang Pemasaran Ni Made Ayu Marthini; Staf Khusus Menteri Apni Jaya Putra; Sesdep Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Utari Widyastuti; serta Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III R. Wisnu Sindhutrisno.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut 2026, Ahmad Luthfi Siap Genjot Program untuk Kesejahteraan Rakyat

Tahun 2025 menuju penghujung. Senarai program telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) selama setahun dengan segenap capaian-capaiannya.

Seiring berjalannya waktu, hari, dan bulan, almanak akan berganti menjadi 2026. Senyampang dengan itu, beragam program telah disiapkan oleh Pemprov Jateng untuk mengisi hari demi hari pada tahun itu. Tak lain dan tak bukan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Sebab, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama wakilnya Taj Yasin sejak awal kepemimpinannya, sudah membuat peta jalan (road map) dan cetak biru (blue print) pembangunan Jawa Tengah untuk lima tahun ke depan.

“Kita sudah membuat suatu roadmap atau blue print tentang pembangunan di Jawa Tengah,” kata Luthfi, saat Refleksi dan Doa Bersama Akhir Tahun, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (31/12/2025).

Dia membeberkan, peta jalan pembangunan itu sudah tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan itu dilakukan dengan semangat kolaborasi bersama berbagai stakeholder.

“Arah pembangunan sudah jelas. Pada 2025 telah kita siapkan terkait dengan infrastruktur. Jadi infrastruktur ini kita gunakan untuk menyiapkan, agar 2026 bisa take off kepada program yang lebih berkepentingan atau berpihak kepada rakyat,” tuturnya, didampingi Taj Yasin.

Dijelaskan, penyiapan infrastruktur tersebut dimulai dari infrastruktur sumber daya manusia, infrastruktur sarana prasarana meliputi jalan dan lain sebagainya, infrastruktur pertanian, bahkan infrastruktur-infrastruktur yang nanti mendukung program pada 2026.

“Kalau infrastruktur itu sudah disiapkan pada 2025, maka 2026 nanti Provinsi Jawa Tengah memiliki dasar untuk mendukung program pemerintah pusat, dalam hal ini adalah swasembada pangan,” jelas Luthfi.

Sebab, lanjutnya, Jawa Tengah diproyeksikan sebagai lumbung pangan nasional, dan mendukung industri nasional.

Dalam kesempatan itu, gubernur membeberkan, capaian kinerja yang dilakukan selama 2025 menunjukkan tren positif. Tercatat, pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III tahun 2025 mencapai 5,37% secara year on year (YoY), atau lebih tinggi dari nasional (5,04% YoY).

Realisasi Investasi hingga triwulan III mencapai Rp66,13 triliun. Penyerapan tenaga kerja mencapai 326.462 orang (tertinggi kedua se-Pulau Jawa).

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga Agustus 2025 mencapai 4,66%, atau turun 0,12% dibandingkan Agustus 2025. Angka Kemiskinan Maret 2025 mencapai 9,48%, atau turun dibandingkan September 2024 yang mencapai 9,58%.

“Pada 2026, iklim investasi harus kita genjot, sehingga tidak terlalu mengandalkan APBD dan PAD semata. Investasi ini menjadi prioritas utama. Dengan sudah disiapkannya infrastruktur, maka kecepatan pembangunan di wilayah kita akan meningkat,” beber Luthfi.

Sebagai informasi, acara Refleksi dan Doa Bersama adalah bentuk sederhana dalam mensyukuri apa yang telah dicapai sepanjang 2025, sekaligus menyambut 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Sumarno, seluruh asisten Sekda Jateng, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD Jawa Tengah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News