Beranda blog Halaman 588

Hujan Ringan Hingga Sedang Diprakirakan Guyur Jakarta Sepanjang Minggu (21/12)

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan ringan hingga sedang pada Minggu (21/12). Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang mungkin terjadi sepanjang hari.

Melansir prakiraan cuaca dari laman resmi BMKG, seluruh wilayah Jakarta—mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan hingga Jakarta Timur—akan diselimuti awan tebal pada pagi hari.

Memasuki siang hari, sejumlah wilayah seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diprediksi mengalami hujan ringan. Sementara itu, kawasan Kepulauan Seribu masih diperkirakan berawan tebal.

Cuaca hujan ringan diperkirakan berlanjut pada sore hingga malam hari di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Adapun Kepulauan Seribu tetap berada dalam kondisi berawan tebal.

BMKG mencatat, suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 24–30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 67–91 persen. Kondisi ini mendukung potensi hujan yang dapat berlangsung sepanjang hari.

Masyarakat diimbau untuk membawa perlindungan diri seperti jas hujan atau payung, serta tetap memperhatikan informasi cuaca resmi dari BMKG.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Madrasah di Aceh Hanyut karena Banjir, Ini Solusi dari Menag

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta lembaga filantropi untuk memberikan bantuan berupa pembangunan madrasah sementara. “Kita menyaksikan madrasah-madrasah yang hanyut paska banjir. Tadi kita saksikan, anak-anak belajar di tenda. Kita berharap ada tempat yang lebih baik untuk mereka,” ujar Menag Nasaruddin Umar usai meninjau tenda pengungsian di Pidie Jaya, Kamis (18/12/2025).

“Semoga teman-teman dari BAZNAS, LAZ, bisa membantu memberikan solusi madrasah sementara. Kami di Kemenag akan membangun kembali madrasah permanen yang itu baru bisa dilaksanakan tahun depan,” sambung Menag.

Menag menuturkan, ini termasuk salah satu perhatian Presiden Prabowo dalam mengatasi bencana banjir di Sumatra. Dalam kunjungan  kerjanya ke Aceh, Menag menyempatkan diri untuk menyapa anak-anak yang belajar di tenda pengungsian MIN 5 Pidie Jaya.

“Tetap semangat ya. Bersabar. Kalau sabar, Allah pasti gantikan apa yang hilang dengan yang lebih baik. InsyaAllah kita juga akan bangun madrasah yang jauh lebih baik dari pada yang hanyut kemarin,” ujar Menag yang disambut tepukan antusias para siswa.

MIN 5 Pidie Jaya merupakan salah satu madrasah yang hanyut saat terjadi bencana banjir hidrometeorologi yang melanda Aceh. Berdasarkan data, hingga saat ini tercatat ada tujuh madrasah yang hilang atau hanyut serta tiga madrasah yang roboh paska bencana tersebut. Sementara lebih dari 200 madrasah dilaporkan rusak ringan hingga berat.

Ketua BAZNAS Noor Achmad yang hadir menyertai Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan kesediaan lembaganya untuk membangun madrasah sementara. “Kalau Bapak Menteri izinkan, kami akan bangunkan madrasah sementara. Ini kita fasilitasi untuk anak-anak sampai madrasah permanen yang dibangun Kemenag selesai,” kata Noor Achmad.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh Azhari menuturkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan beberapa Keuchik (Kepala Desa) untuk menyiapkan lahan guna pembangunan madrasah-madrasah yang hilang.

“Misalnya di Desa Seunong tempat MIN 5 Pidie Jaya ini. Tanah yang semula menjadi tempat berdiri madrasah, sekarang berubah jadi sungai. Artinya harus dicarikan tanah lain lagi,” tutur Azhari.

Untuk sementara, lanjut Azhari, pihaknya telah bersepakat dengan Keuchik Desa Seunong untuk memanfaatkan meunasah sebagai ruang belajar sementara. “Jadi kita berharap apa yang terjadi hari ini tidak mengganggu anak-anak untuk belajar. Agar besok 10 Januari anak-anak bisa belajar kembali,” paparnya.

Berikut daftar madrasah yang hanyut dan roboh di Provinsi Aceh hingga 18 Desember 2025:

1. RA Seunong (hanyut)
2. MIN 5 Pidie Jaya (hanyut)
3. MIS Pasir (hanyut)
4. RA Al Hijrah Badrul Ulum (hanyut)
5. MIS Badrul Ulum (hanyut)
6. MTs Badrul Ulum (hanyut)
7. MAS Badrul Ulum (hanyut)
8. RA Al-Ikhlas (roboh)
9. MAS Baitul Hidayah (roboh)
10. MTsS Wih Tenang Uken (roboh)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Usai Dampingi Trauma Healing, Menag Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Bireuen

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyerahkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Masjid Jami Al Mujahidin Cot Ara, Bireuen, Jumat (19/12/2025), usai mendampingi kegiatan trauma healing bagi siswa-siswi MIN 43 Bireuen.

Menag menyampaikan bahwa kehadirannya bersama Kementerian Agama dan lembaga filantropi merupakan bentuk kepedulian sekaligus penguatan bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa pemulihan.

“Kami datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa pesan bahwa masyarakat Bireuen tidak sendiri. Kita ingin anak-anak dan keluarga di sini kembali merasa aman dan kuat,” ujar Menag.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan disalurkan melalui kolaborasi BAZNAS dan LAZ yang tergabung dalam Forum Zakat (FOZ). Bantuan yang diserahkan mencakup kebutuhan ibadah, pendidikan, pangan, hingga perlengkapan bayi dan balita.

Adapun bantuan dari BAZNAS  meliputi 50 pcs sarung dan mukena, 50 paket sembako, 50 paket peralatan sekolah, serta 200 pcs perlengkapan pembalut dan pendukung bayi dan balita.

Sementara itu, LAZ Salam Setara menyalurkan 2 unit genset, Dompet Dhuafa  memberikan 40 pcs sajadah, sarung, dan mukena, serta LAZ Rumah Zakat dan Zakat Sukses menyalurkan 50 paket sembako dan 300 makanan siap saji. Bantuan lainnya datang dari LAZ Asar Humanity berupa 200 pcs baju bayi dan balita, DT Peduli dengan karpet sajadah, mimbar, dan Al-Qur’an, serta LAZ IZI yang menyalurkan 50 pcs mukena.

Selain bantuan logistik, Menag juga menyampaikan adanya kolaborasi pembiayaan untuk pembersihan MIN 43 Bireuen sebesar Rp5 juta, yang dihimpun melalui Forum Zakat dari LAZ IZI, LAZ Rumah Zakat, LAZ Dompet Dhuafa, dan LAZ Zakat Sukses.

“Madrasah adalah ruang harapan. Membersihkan dan memulihkannya berarti menjaga masa depan anak-anak kita. Ini kerja bersama yang patut kita jaga,” kata Menag.

Pada kesempatan yang sama, Menag secara simbolis melepas bantuan dan relawan yang akan melanjutkan misi kemanusiaan ke Aceh Utara, Langsa, Aceh Tamiang, hingga Medan. Sebanyak 35 relawan diberangkatkan, terdiri dari LAZ Zakat Sukses (5 orang), LAZ Dompet Dhuafa (12 orang), LAZ Rumah Zakat (4 orang), LAZ IZI (3 orang), Forum Zakat (4 orang), LAZ DT Peduli (3 orang), Kanwil Kemenag Banda Aceh (2 orang), dan Kemenag (2 orang).

Menag berpesan agar para relawan tetap menjaga kesehatan dan niat selama menjalankan tugas kemanusiaan.

“Relawan adalah orang-orang yang hadir di saat paling dibutuhkan. Jaga kesehatan, jaga kebersamaan, dan niatkan semua ini sebagai ibadah,” pesannya.

Menag berharap kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan relawan dapat terus diperkuat agar proses pemulihan pasca bencana berjalan lebih cepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sembuhkan Luka, Tumbuhkan Harapan: Menag Dampingi Trauma Healing Anak-anak Korban Banjir di Bireuen

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Masjid Jami Al Mujahidin Cot Ara, yang berada tak jauh dari MIN 43 Bireuen,  pagi  itu menjadi ruang yang menenangkan. Bukan hanya untuk shalat, tetapi juga untuk memulihkan hati anak-anak yang terdampak banjir bandang. Di tempat itulah Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, hadir mendampingi kegiatan trauma healing bagi siswa-siswi MIN 43 Bireuen, Jumat (19/12/2025)

Anak-anak duduk melingkar di dalam masjid. Wajah-wajah kecil yang sempat menyimpan rasa takut perlahan berubah cerah saat Menag mengajak mereka berbincang ringan. Ia memberi teka-teki sederhana seputar Islam tentang doa, adab, dan rasa syukur. Tangan-tangan terangkat tinggi, suara saling bersahutan, dan tawa pun kembali mengisi ruang masjid.

“Anak-anakku, masjid adalah tempat kita menemukan ketenangan. Di sini kita belajar bahwa setiap kesulitan selalu punya jalan keluar,” ujar Menag lembut, disambut anggukan dan senyum para siswa.

Pendampingan trauma healing ini menjadi momen penting bagi anak-anak untuk kembali merasa aman. Bagi mereka, masjid bukan sekadar bangunan, melainkan ruang hangat yang menguatkan setelah peristiwa yang mengguncang.

Usai sesi interaksi, para siswa diajak mengunjungi lingkungan sekolah MIN 43 Bireuen yang masih menyisakan lumpur. Di sana, rasa rindu untuk kembali belajar begitu terasa. Menag menenangkan mereka, menegaskan bahwa proses pemulihan akan terus berjalan.

“Madrasah akan kita pulihkan bersama. Dari ibtidaiyah hingga aliyah yang terdampak, kita bangun dan bersihkan secara bertahap. Pendidikan anak-anak harus tetap berjalan,” tegas Menag.

Menag juga menyempatkan diri menyapa para relawan dan tenaga pendamping yang terlibat dalam trauma healing. Ia meminta agar pendampingan psikososial terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya sesaat.

“Trauma healing ini jangan berhenti. Anak-anak perlu terus ditemani sampai benar-benar pulih. Kehadiran para relawan adalah bentuk kasih sayang yang nyata,” ungkapnya.

Menurut Menag, upaya pemulihan pendidikan dan pendampingan psikologis ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Republik Indonesia dalam penanggulangan bencana di Aceh dan Sumatera, dengan menempatkan keselamatan dan masa depan anak-anak sebagai prioritas utama.

Hari itu, Masjid Jami Al Mujahidin menjadi saksi bahwa di tengah keterbatasan, harapan tetap tumbuh. Dari doa, tawa, dan kebersamaan, anak-anak Cot Ara perlahan menemukan kembali keberanian untuk melangkah maju menyongsong hari-hari belajar yang akan datang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Di Majalengka, Mendes Yandri Kunjungi BUMDesa dan Peletakan Batu Pertama KDMP

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menggelar kunjungan kerja di Kabuoaten Majalengka.

Dalam kunjungan kali kali ini, Mendes Yandri meletakkan batu pertama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Guning Kuning dan sambangi Situ Cipanten di Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Jumat (19/12/2025) pagi.

Destinasi wisata ini dikelola oleh BUMDesa Karya Mekar yang sukses hasilkan pendapatan Rp2,5 Miliar per tahun.

Kunjungan ini dimulai dengan Panen Anggur di Kebun Anggur Cipanten Grapes. Mendes Yandri memanen Anggur dan memuji kelezatan rasa Anggur di kebun yang dibangun menggunakan Dana Desa ini.

Setelah itu, Mendes Yandri juga melepas 10 kantong benih Ikan Nila ke dalam Situ Cipantren.

Mendes Yandri mengatakan, kedua kegiatan ini sangat bagus untuk mendukung program Ketahanan Pangan, yang notabene merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa.

Setelah itu, Mendes Yandri kemudian berdialog dengan masyarakat sekitar berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa untuk Investasi Pembangunan Desa di kawasan destinasi wisata Situ Cipanten.

Mendes Yandri mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program strategis nasional dan program murni yang berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

“KDMP ini bakal dijadikan Pusat Ekonomi di desa dan bakal mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri meyakini jika KDMP jadi salah satu solusi untuk lakukan Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan di desa.

Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini juga meyakinkan para Pengelola BUMDesa untuk tidak perlu khawatir dengan kehadiran KDMP di desa.

Keduanya seharusnya bisa berkolaborasi dan Unit Usaha yang dikembangkannya pun berbeda.

“Keduanya harus saling menguatkan,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga menegaskan bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari desa. Bahkan bakal dibuatkan regulasi kewajiban program MBG untuk menggunakan bahan baku dari lokal atau sekitar Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ini agar masyarakat lokal bisa merasakan putaran ekonomi di desa lewat program MBG,” kata Menteri Kelahiran Bengkulu Selatan itu.

Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri memberikan bantuan Desa Tematik Ketahanan Pangan Tahun 2026 Rp240 juta untuk Desa Kuning.

Sementara itu, Bupati Majalengka Eman Suherman melaporkan, jumlah Desa Mandiri meningkat dari 176 Desa menjadi 198 Desa atau 80 persen dari total desa.

Desa Gunung Kuning merupakan satu-satunya Desa Mandiri di Kecamatan Sindang. Pihaknya mendorong enam desa untuk naik status ke Mandiri.

“Untuk mendukung Ketahanan Ekonomi, kami membentuk 343 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Majalengka,” kata Bupati Eman.

Di sektor Badan Usaha, Majalengka miliki 330 BUMDesa. Pemkab Majalengka terus lakukan pendampingan agar terus berkembang.

Turut hadir Ketua DPRD Majalengka Didi Supriadi, anggota DPR RI Farah Putri Nahlia, Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila, anggota DPRD Majalengka Rona Firmansyah, dan Forkompimda Kabupaten Majalengka.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik, Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Yakin Masyarakat Majalengka Bakal Sukseskan Kopdes Merah Putih

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melakukan peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Gunung Kuning di Kabupaten Majalengka, Jumat (19/12/2025).

Mendes Yandri mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program strategis nasional dan program murni yang berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

“KDMP ini bakal dijadikan Pusat Ekonomi di desa dan bakal mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Olehnya, Mendes Yandri berharap agar proses pembangunan KDMP Gunung Kuning bisa tuntas dengan cepat dan tepat serta segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

“Kita Wajib mendukung pelaksanaan KDMP ini dan wajib sukseskan karena manfaatnya yang besar bagi warga desa,” katanya.

Mendes Yandri meyakini jika semua KDMP yang dibangun di Majalengka bisa hebat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Unit Usaha Kopdes Merah Putih Gunung Kuning seperti Perikanan Air Tawar, Toko Pupuk dan Obat-obatan.

Turut hadir Bupati Majalengka Eman Suherman, Ketua DPRD Majalengka Didi Supriadi, anggota DPR RI Farah Putri Nahlia, Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila, anggota DPRD Majalengka Rona Firmansyah, dan Forkompimda Kabupaten Majalengka.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Rakor dengan Kepala Daerah Se-Jawa Barat, Menteri Nusron Ungkap Skema Penggantian dan Sanksi Alih Fungsi Lahan Sawah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Saat Rapat Koordinasi bersama kepala daerah se-Jawa Barat pada Kamis (18/12/2025), ia memaparkan secara rinci skema penggantian lahan sekaligus sanksi tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan alih fungsi lahan.

“Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44, yang boleh untuk alih fungsi LP2B hanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan untuk kepentingan umum. Itu pun wajib mengganti lahan,” tegas Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung.

Ada beberapa ketentuan terkait kewajiban penggantian lahan yang perlu menjadi pedoman para kepala daerah. “Satu, wajib mengganti lahan tiga kali lipat manakala lahannya beririgasi. Bahkan di PP-nya ditambah, selain tiga kali lipat jumlahnya, produktivitasnya juga harus sama,” tutur Menteri Nusron.

Untuk lahan sawah reklamasi, penggantian harus dilakukan paling sedikit dua kali lipat. Sementara untuk lahan yang tidak beririgasi, perlu penggantian lahan satu kali lipat.

Menteri Nusron menekankan, lahan pengganti tidak boleh berasal dari sawah yang sudah ada. Lahan pengganti tersebut juga merupakan tanah milik pemohon, bukan milik pemerintah. “Pemohon wajib nyari lahan yang bukan sawah, dicetak menjadi sawah. Jangan nyari lahan sawah baru, tidak ada artinya sawah lagi,” tegasnya.

Bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban penggantian lahan, ada ancaman sanksi pidana sesuai aturan perundang-undangan. “Kalau tidak melakukan itu, Pasal 72 UU 41/2009 ada sanksi pidana, lima tahun penjara. Yang kena itu pemohon dan yang memberikan izin, serta pejabat yang membiarkan, termasuk gubernur,” terang Nusron Wahid.

Lebih lanjut, Menteri Nusron mengungkapkan tiga opsi skema penggantian lahan. Pertama, pemohon mencari dan mencetak lahan pengganti secara mandiri yang diverifikasi oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertanian. Kedua, pemohon menyediakan lahan, sementara proses pencetakan sawah dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah dengan biaya dari pemohon. Ketiga, pemohon membayar ganti rugi lahan dan biaya pencetakan sawah yang disiapkan pemerintah apabila mengalami kesulitan mencari lahan pengganti.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Dalam Rakor yang diikuti oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat ini, juga dihadiri Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga terkait.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Komitmen Capai 87% LP2B demi Ketahanan Pangan Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 87%. Langkah ini juga selaras dengan pemenuhan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

“Posisi kami di Kementerian ATR/BPN adalah memastikan fungsi pengendalian berjalan dengan baik. Kalau fungsi manajemen risiko ini diobral, maka ketahanan pangan nasional akan hancur. Karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan secara ketat dan konsisten,” tegas Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Alih Fungsi Lahan, yang digelar di Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Menteri Nusron menekankan, target LP2B sebesar 87% ini bukan sekadar angka, namun jadi pijakan strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan sektor pangan, energi, industri, dan perumahan. Dalam RPJMN, peta jalan pencapaian LP2B telah disusun secara bertahap. Mulai dari 75% pada 2025 hingga 87% pada 2029, di mana angka itu wajib menjadi acuan seluruh rencana kerja pemerintah pusat dan daerah.

Namun demikian, kondisi _existing_ menunjukkan tantangan serius. Hingga saat ini, masih terdapat 13 provinsi yang belum mencantumkan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pada tingkat kabupaten/kota, baru 203 daerah yang memasukkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ke dalam RTRW, dan hanya 64 kabupaten/kota yang luasan LP2B-nya telah melewati 87%.

Sebagai langkah pengendalian, Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sebagai instrumen pencapaian target LP2B. LSD dinilai efektif menekan laju alih fungsi lahan secara signifikan di provinsi yang telah menetapkannya. Sebagai contoh, sebelum ada kebijakan LSD, penyusutan lahan sawah di Provinsi Jawa Barat mencapai 49.585 hektare. Namun, setelah kebijakan LSD berjalan di tahun 2021, penyusutan yang terjadi menurun di angka 2.585 hektare.

Menteri Nusron menyatakan, pemerintah akan mengambil langkah tegas dengan menganggap sementara seluruh Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai LP2B di daerah yang belum menetapkan LP2B minimal 87% dalam RTRW-nya. Kebijakan ini diambil guna memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan tata ruang.

“Tujuan kami bukan mematikan pembangunan. Pertanian harus jalan, industri jalan, energi jalan, dan perumahan juga jalan. Tetapi, semuanya harus seimbang agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” pungkas Menteri Nusron.

Adapun Rakor ini dipimpin oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Turut memberi paparan, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sonny Danaparamita Raih TOP Legislator Award 2025, Tegaskan Komitmen Kinerja dan Transparansi Publik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota DPR RI Komisi IV dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III, Sonny T. Danaparamita, menerima penghargaan TOP Legislator Award 2025 dari media SuaraPemerintah.ID atas keberhasilannya membangun personal branding digital yang kuat serta menjalin komunikasi aktif dan berkelanjutan dengan konstituen.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Awarding Ceremony TOP Legislator Award 2025 yang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, di The Sultan Hotel, Jakarta. Penghargaan ini menjadi bukti reputasi positif Sonny T. Danaparamita sebagai legislator yang adaptif memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan kinerja dan menyerap aspirasi masyarakat.

TOP Legislator Award 2025 dianugerahkan kepada legislator yang dinilai berhasil membangun personal branding digital secara konsisten serta aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Proses seleksi berlangsung ketat, seiring persaingan antaranggota dewan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik.

Penilaian dilakukan melalui metode Digital Research dengan mengacu pada tiga parameter utama. Pertama, Digital Awareness Aspect, yang mengukur tingkat pencarian dan ulasan masyarakat terhadap anggota dewan di internet dalam kurun waktu satu tahun. Kedua, Digital Media Aspect, yang menilai intensitas serta dominasi sentimen pemberitaan positif dan negatif di media digital. Ketiga, Social Media Aspect, yang mengukur popularitas serta jumlah pengikut pada empat platform media sosial utama, yakni Facebook, Instagram, X, dan TikTok.

Sonny T. Danaparamita menegaskan bahwa apresiasi ini bukan semata capaian pribadi.

“Saya memaknai ini bukan soal capaian pribadi saya, tetapi bagian dari penilaian panitia terhadap kinerja kolektif, bukan hanya saya, tetapi petani, nelayan, dan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Sonny T. Danaparamita menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan komitmen sebagai wakil rakyat.

“Tentu ini merupakan evaluasi bagi saya dan komitmen kita bersama bahwa sebagai wakil rakyat saya harus bekerja sebaik-baiknya sekaligus melaporkan kepada publik atas kinerja yang saya lakukan,” kata Sonny.

Sonny T. Danaparamita juga berharap pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja anggota dewan dapat terus dilakukan demi peningkatan kualitas demokrasi dan pelayanan publik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tekan Laju Inflasi Daerah, Purbalingga Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Nataru

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupatan (Pemkab) Purbalingga bersiap untuk mewaspadai potensi inflasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Mitigasi dini difokuskan terhadap potensi lonjakan permintaan, khususnya komoditas bahan pokok yang kerap menjadi pemicu tekanan inflasi jika tidak diantisipasi dengan baik.

Pesan tersebut ditekankan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Purbalingga, di Operation Room Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo, elasa (16/12/25).

“Karena sebentar lagi kita ada libur panjang, permintaan akan bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari akan sangat tinggi dan bisa memicu kelangkaan. Tentunya supply dan demand yang tidak seimbang bisa menimbulkan inflasi musiman seperti pada momen ramadan kemarin. Saya berharap TPID sudah memitigasi langkah-langkah konkret terkait hal ini,” jelasnya.

Ditambahkan, pengendalian inflasi di daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor dari hulu hingga hilir.

Ia mengapresiasi berbagai intervensi yang telah dilakukan, termasuk pengawalan program pemerintah daerah dalam penyaluran sarana produksi pertanian hingga distribusi hasilnya.

“Pemkab mengapresiasi berbagai pihak, termasuk kejaksaan dan kepolisian, yang telah mengawal program-program pemerintah daerah, mulai dari penyaluran pupuk, alsintan, hingga bibit dari hulu ke hilir,” ujar Wabup Dimas, sapaan akrabnya.

Menurut Dimas, infrastruktur, terutama koneksi internet, serta literasi masyarakat terhadap sistem keuangan nirtunai, merupakan elemen penting dalam percepatan digitalisasi masyarakat.

“Kita harus mengupayakan infrastrukturnya dengan baik, terutama koneksi internet dan fasilitas pendukung digitalisasi. Selain itu, implementasi e-retribusi di tiga pasar secara cashless serta penggunaan QRIS untuk retribusi parkir juga menjadi fokus kami,” ujarnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto, Christoveny, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada triwulan tiga 2025 sebesar 4,26 persen.

“Pada 2025 ini, inflasi nasional kita masih terkendali di 2,5 plus minus 1 persen. Demikian juga untuk Kabupaten Purbalingga masih berada pada rentang target inflasi nasional. Itu tentu berkat sinergi dan kolaborasi semua OPD dan instansi yang mendukung pengendalian inflasi,” katanya.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Purbalingga, Gunanto Eko Saputro, menyampaikan, sepanjang 2025, upaya pengendalian inflasi di Purbalingga dilakukan melalui berbagai program. Di sektor hulu, pemerintah melaksanakan pembangunan jaringan irigasi di 13 lokasi dan jalan usaha tani di 29 lokasi, pengawasan distribusi pupuk dan pestisida, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemanfaatan pesawat nirawak (drone) untuk budidaya padi, serta pemberian bantuan benih cabai dan alsintan bagi kelompok tani dan pelatihan budidaya ikan dengan bantuan benih dan pakan.

“Sementara di sektor hilir, koordinasi dan monitoring dilakukan terkait distribusi LPG 3kg, sidak minyak goreng, serta pengawasan kesesuaian timbangan dan harga pangan di pasar, terutama saat terjadi gejolak harga,” bebernya.

Selain pengendalian inflasi, imbuh Ginanto, Pemkab Purbalingga juga fokus pada percepatan digitalisasi daerah, untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Rencana perluasan digitalisasi daerah pada 2026 mencakup penambahan pilot project KKI pada tiga OPD, penerapan SP2D daring dan pengajuan SPM daring dengan tanda tangan elektronik.

Selain itu, pilot project nirtunai PBB-P2 di Kecamatan Purbalingga, pengembangan pusat pembayaran (billing center) dan digitalisasi setoran BLUD/Puskesmas, pengembangan e-retribusi tambahan di tiga pasar, dan pengelolaan retribusi parkir dan objek wisata secara digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...587588589...4,893Halaman 588 dari 4,893