Beranda blog Halaman 616

Menkomdigi Pastikan Pemulihan Sinyal di Wilayah Bencana Sumatra Capai 90 Persen

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Upaya percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat dan Sumatra Utara menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah memastikan lebih dari 90 persen menara pemancar telah kembali beroperasi sehingga akses komunikasi warga dapat pulih dan dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemulihan sinyal menjadi fokus utama pemerintah. Ketersediaan jaringan komunikasi dinilai sangat krusial, baik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi maupun bagi petugas yang melakukan penanganan bencana.

“Para operator seluler melaporkan, di Sumbar sudah 95 persen pulih dan Sumut 90 persen. Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60 persen menara tidak beroperasi. Pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera normal kembali,” ujar Meutya usai memimpin rapat koordinasi di Medan, Senin (01/12/2025).

Per Senin (01/12/2025) pukul 00.00 WIB, total menara yang mengalami gangguan di tiga provinsi berjumlah 2.804 menara, terdiri dari 1.969 menara di Aceh, 681 di Sumatra Utara, dan 154 di Sumatra Barat.

Pemulihan di Aceh ditargetkan meningkat signifikan dalam empat hari ke depan seiring perbaikan pasokan listrik oleh PLN. Pemerintah juga bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat pengiriman material perbaikan ke daerah yang sulit dijangkau.

Selain pemulihan teknis, Menkomdigi mengapresiasi langkah operator seluler yang memberikan diskon tarif dan perpanjangan masa aktif kartu bagi pengguna di wilayah terdampak.

Meutya mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, serta memanfaatkan kanal resmi untuk informasi bencana melalui tautan https://s.id/TanggapBencanaSumatra.

Rapat koordinasi di Balai Monitoring Frekuensi Kota Medan dihadiri Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Direktur Utama PT Telkomsel, Direktur & Chief Regulatory Officer XL Axiata, CRO Indosat Ooredoo, Perwakilan Starlink Indonesia, PT Pos Indonesia, RRI, TVRI, ANTARA dan pemerintah daerah terdampak. Turut mendampingi Menkomdigi, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dan Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendikdasmen Percepat Pemulihan Pendidikan di Sekolah Terdampak Banjir dan Longsor di Sumatra Utara

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah cepat dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. Upaya ini dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, melalui peninjauan langsung pada Rabu (3/12).

“Kami dari Kemendikdasmen mengucapkan duka atas musibah banjir bandang maupun tanah longsor yang terjadi di Sumatra Utara,” ujar Didik.

Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi meskipun berada pada situasi kedaruratan.

Hasil peninjauan menemukan sejumlah sarana pendidikan mengalami kerusakan berat hingga tidak layak digunakan. Pada beberapa titik, kondisi teknis tidak memungkinkan pembangunan ulang di lokasi semula sehingga opsi relokasi sekolah menjadi salah satu langkah penanganan.

“Beberapa sekolah memang harus direlokasi karena secara teknis tidak mungkin lagi dibangun di situ. Untuk itu, kami melakukan pendataan agar penanganan dapat segera dilakukan,” tegasnya.

Kemendikdasmen telah mengawali penanganan darurat dengan pembersihan sekolah, penyediaan buku pelajaran, perangkat belajar, termasuk penggantian digital learning seperti Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) yang rusak akibat bencana.

Pendataan lebih rinci atas kerusakan dan kebutuhan fasilitas pendidikan akan diselaraskan dengan pengusulan dalam tahun anggaran 2026.

“Nanti kita akan data lebih rinci untuk kita usulkan pada 2026,” ujarnya.

Selain memastikan ketersediaan sarana pembelajaran darurat, aspek pemulihan psikososial peserta didik turut menjadi perhatian utama dalam penanganan pascabencana. Didik mengimbau satuan pendidikan agar segera mengaktifkan kembali proses pembelajaran melalui pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lapangan.

“Kami mengimbau agar pembelajaran segera dilakukan, termasuk melalui permainan, konseling trauma, dan kegiatan yang menyenangkan agar anak-anak dapat terkurangi rasa dukanya dan kembali belajar dengan nyaman,” tutur Didik.

Dalam kesempatan tersebut, Didik menyampaikan apresiasi kepada para pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat setempat atas respons cepat yang telah mereka lakukan. “Partisipasi dari Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta masyarakat luar biasa,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta komunitas sekolah untuk memastikan percepatan pemulihan pembelajaran.

Kepala sekolah di wilayah terdampak juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemendikdasmen. Kepala Sekolah SDN 158 Purba Baringin, Kecamatan Pakkat, Juni Marlina Sinaga menyampaikan, “Kami harap bantuan ini bermanfaat sehingga anak-anak kami dan guru-guru kami dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik.”

Senada dengan Juni, Kepala Sekolah SDN 168 Panggungunan, Kecamatan Pakkat, Aslita Elrida Rumapea, turut menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan proses pendidikan. “Kami akan berusaha mengoptimalkan pendidikan walaupun dengan keadaan yang demikian. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Menteri atas bantuan yang telah diberikan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Dolok Nauli, Jonas Aritonang, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah pusat. “Kami berharap dukungan revitalisasi dapat diperluas untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan di wilayah yang terdampak,” tuturnya.

Menutup rangkaian kegiatan, Didik menyampaikan pesan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, agar pemulihan pendidikan menjadi prioritas utama. “Semoga pembelajaran segera pulih kembali dan anak-anak kita bergembira setiap hari,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendikdasmen Salurkan Bantuan Rp13,3 Miliar untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan bantuan senilai Rp13,3 miliar untuk mendukung pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bantuan ini diarahkan untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan dan kebutuhan psikososial para peserta didik dapat terpenuhi.

Upaya pemulihan dilakukan secara paralel dengan pendataan sekolah terdampak, pemetaan kebutuhan logistik pendidikan, serta penyediaan tenaga pendamping bagi anak-anak yang menjadi korban bencana.

Langkah ini berjalan seiring dengan upaya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang menggerakkan berbagai perguruan tinggi untuk memberikan dukungan logistik, layanan kesehatan, hingga psikososial bagi masyarakat terdampak di wilayah Sumatra.

Sejumlah kampus di Aceh mengerahkan relawan dan sumber daya sejak awal masa darurat. Universitas Abulyatama Aceh (Unaya) mengirim tim kesehatan ke wilayah Pidie Jaya untuk membantu evakuasi dan layanan kesehatan pengungsi. Sejumlah posko kampus juga menggalang donasi bagi warga yang terdampak di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Langsa, dan Aceh Tamiang.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus bergerak memulihkan proses pelaksanaan pendidikan di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Saat ini, Kemendikdasmen melakukan pendataan sekolah-sekolah yang rusak, memetakan keperluan untuk memastikan anak-anak tetap bisa belajar, serta pemberian layanan psikososial bagi para korban.

“Atas nama pribadi dan Kemendikdasmen saya menyampaikan rasa belansungkawa yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang terdampak musibah. Kemendikdasmen telah menyediakan alokasi dana sebesar Rp13,3 miliar untuk bantuan bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut. Selain itu, kami juga menghimpun dana melalui Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ Baznas) Kemendikdasmen, bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi membantu korban terdampak bencana,” ungkap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendidkasmen), Abdul Mu’ti, di Jakarta, Senin (1/12).

Terkait pemberian bantuan, Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa Kemendikdasmen telah menyiapkan sejumlah peralatan sekolah dan bantuan lainnya untuk para murid terdampak bencana. Namun, saat ini akses menuju lokasi masih dipulihkan. Oleh karena itu, sementara ini Kemendikdasmen secara intens berkomunikasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah untuk mendata sekolah dan sarana pendidikan yang rusak serta bantuan yang dibutuhkan para korban.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti juga mengajak kepada seluruh pihak untuk dapat bergotong-royong membantu para korban terdampak bencana. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah memastikan bahwa para korban terdampak bencana ini dapat di tangani dengan baik.

“Ketika data akurat sudah terkumpul, berikutnya kita bisa menyusun langkah-langkah untuk bagaimana agar pembelajaran bisa dilakukan. Seperti melakukan pendampingan psikososial untuk anak-anak dan memprioritaskan sekolah terdampak agar mendapatkan bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan di tahun depan,” pungkas Menteri Mu’ti.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemdiktisaintek Dorong Pemulihan Bencana Sumatra Berbasis Kampus, Relawan Perguruan Tinggi Terjun ke Lokasi Terdampak

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Upaya pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus digencarkan melalui mobilisasi perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggerakkan kampus di wilayah terdampak maupun di luar daerah untuk memberikan bantuan kesehatan, logistik, hingga dukungan psikososial bagi masyarakat yang terdampak banjir.

Langkah ini menjadi bagian dari arah kebijakan “Diktisaintek Berdampak”, yang menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam penanganan krisis dan pemulihan masyarakat usai bencana.

Sejumlah kampus di Aceh mengerahkan relawan dan sumber daya sejak awal masa darurat. Universitas Abulyatama Aceh (Unaya) mengirim tim kesehatan ke wilayah Pidie Jaya untuk membantu evakuasi dan layanan kesehatan pengungsi. Sejumlah posko kampus juga menggalang donasi bagi warga yang terdampak di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Langsa, dan Aceh Tamiang.

Selain itu, Universitas Syiah Kuala (USK) membuka dapur umum sejak 30 November 2025 bagi mahasiswa yang terdampak bencana serta membuka donasi untuk mendukung keberlanjutan dapur umum ini hingga keadaan pulih sepenuhnya.

Universitas Malikussaleh (Unimal) di Aceh Utara juga membuka dapur umum, sekaligus mengalihfungsikan auditoriumnya sebagai tempat mengungsi para mahasiswa yang terdampak bencana. Disediakan juga posko kesehatan bagi para pengungsi.

Tim relawan dari Universitas Teuku Umar (UTU) menembus lokasi terdampak paling parah banjir di Beutong Ateuh Banggala pada Selasa silam. Di sana, tim mendirikan dapur umum dan menyalurkan bantuan berdasarkan kebutuhan paling mendesak warga. Tim ini termasuk mahasiswa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Penanggulangan Bencana serta Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI).

Di Langsa, Universitas Samudra (Unsam) menjadi salah satu titik dengan dampak paling berat. Per 2 Desember 2025, sebanyak 315 orang (285 mahasiswa dan 30 warga) mengungsi ke Gedung Multiguna Unsam selama masa puncak banjir. Dilaporkan terdapat keterbatasan logistik, kesulitan air bersih, hingga tekanan psikologis yang dirasakan para pengungsi.

Sebagai respons, Unsam segera mendirikan Posko Bantuan Sivitas Akademika Terdampak Banjir Kota Langsa dan menyalurkan bantuan logistik seperti beras, mi instan, air mineral, minyak goreng, dan telur. Dihadirkan juga dapur umum yang menyediakan makanan dua kali sehari bagi mahasiswa terdampak hingga masa darurat berakhir.

Di Sumatra Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) membuka pendaftaran beasiswa darurat bagi mahasiswa yang menjadi korban bencana di tiga provinsi. Program ini dibuka hingga 13 Desember dan dijadwalkan diumumkan pada 17 Desember 2025.

Mahasiswa dan dosen Universitas Putra Indonesia Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (UPI “YPTK”) Padang turut berkontribusi dalam memberikan dukungan psikososial di wilayah terdampak bencana. Tim relawan juga menyalurkan air bersih, sembako, hingga membantu membersihkan rumah.

Upaya lintas daerah juga terlihat dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengirim tim relawan pendahulu pada Rabu (3/12). Tim ini bertugas melakukan asesmen awal kondisi lapangan dan memastikan jalur bantuan selanjutnya dapat berjalan efektif. UNS juga menyiapkan pengiriman tim lanjutan, termasuk logistik dan tenaga medis, sesuai kebutuhan hasil laporan lapangan.

Kemdiktisaintek menyampaikan apresiasi atas inisiatif, empati, dan kecepatan perguruan tinggi dalam merespons krisis ini. Koordinasi dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan untuk memastikan dukungan pendidikan, layanan darurat, serta kebutuhan logistik bagi sivitas akademika dapat terpenuhi selama masa pemulihan. Dukungan tambahan untuk relaksasi pembelajaran bagi kampus terdampak juga disiapkan sesuai kebutuhan.

Kemdiktisaintek menegaskan komitmen bahwa perguruan tinggi adalah kekuatan publik yang sangat penting dalam menghadapi bencana. Gerak cepat kampus menjadi modal besar untuk memastikan masyarakat dapat pulih, bangkit, dan kembali menjalani aktivitas pendidikan tanpa hambatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Optimalkan Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Kebijakan tersebut sekaligus memastikan program nasional ini berdampak lebih efektif dan merata kepada masyarakat di seluruh daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa rapat perdana menjadi momentum kick off implementasi Perpres yang ditandatangani Presiden pada 17 November 2025 tersebut.

“Kami menyelesaikan rapat perdana atas lahirnya atau kick off implementasi Perpres No. 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG yang ditetapkan Bapak Presiden pada 17 November 2025, menyusul Keppres sebelumnya yang Menko Pangan diminta sebagai Ketua Tim Koordinasi antar kementerian/lembaga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Lebih lanjut dikatakan, selanjutnya akan ada beberapa hal langkah yang ditetapkan, salah satunya yakni sosialisasi secara masif tingkat pusat dan daerah.

Dalam kesempatan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan untuk memperkuat efektivitas layanan Badan Gizi Nasional (BGN), juga akan dilakukan penataan dan penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BGN yaitu Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di daerah.

“Penguatan kelembagaan KPPG merupakan isu strategis yang perlu segera dilaksanakan, mengingat KPPG merupakan ujung tombak BGN dalam pelayanan dan distribusi MBG di daerah,”ujar Menteri Rini.

Dijelaskan, fungsi KPPG juga diperkuat yaitu termasuk juga melaksanakan koordinasi dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah kerjanya sesuai amanat Perpres No. 115/2025. Rini mengatakan, untuk penguatan kelembagaan dan tata kelola program MBG ini perlu ditindaklanjuti dengan beberapa regulasi.

Pertama, Peraturan Presiden mengenai Perubahan Perpres No. 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional, sebagai dasar perubahan organisasi BGN yang saat ini telah selesai dilakukan pembahasan dan menunggu penetapan oleh Presiden.

Kedua, penetapan Peraturan BGN tentang organisasi dan tata kerja BGN beserta UPT. Selanjutnya, penyusunan proses bisnis dan SOP layanan MBG, sebagai acuan baku pelaksanaan pelayanan MBG.

Kemudian, penetapan Proses Bisnis Tematik lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk pemenuhan gizi nasional. Terakhir, penetapan proses bisnis masing-masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, untuk memastikan layanan MBG berjalan efektif di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Kementerian PANRB juga mendukung manajemen ASN dalam penyelenggaraan program MBG.

Adapun dalam mendukung transformasi digital, pemanfaatan data dan sistem informasi menjadi salah satu unsur kunci perencanaan Program MBG. Dikatakan perencanaan program tidak hanya menetapkan sasaran, kebutuhan bahan baku dan anggaran, kegiatan serta jadwal pelaksanaan, tetapi juga harus berbasis data kependudukan dan geospasial yang terintegrasi.

“Untuk itu, arsitektur digital MBG disusun dengan memanfaatkan himpunan data by name/by address dari berbagai kementerian dan lembaga,” ungkapnya.

Menteri Rini menambahkan, ke depan, pengelolaan bidang data dan sistem informasi turut diusulkan diperkuat dengan keterlibatan Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, dan BSSN sebagai bagian dari pelaksanaan SPBE dan Satu Data Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan Penanganan Bencana Sumatra Maksimal, Status Bencana Nasional Masih Dikaji

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah memastikan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan optimal meski belum menetapkan status bencana nasional. Hal itu ditegaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Mensesneg menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan semata status penanganan bencana, melainkan percepatan aksi di lapangan melalui dukungan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

“Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, kemudian support atau back up dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten,” kata Mensesneg usai memberikan keterangan pers bersama terkait perkembangan penanggulangan bencana Sumatra.

Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penanganan bencana di Sumatra sebagai prioritas nasional. Dukungan tersebut mencakup mobilisasi sumber daya, logistik, hingga kebutuhan pendanaan.

“Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, dan jajaran terkait untuk mem-backup sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa Saudara-saudara kita di tiga provinsi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mensesneg menjelaskan bahwa Dana Siap Pakai yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan kesiapsiagaan dan penanganan bencana berada di kisaran Rp500 miliar dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.

“Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait,” tandas Mensesneg

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan pendanaan dan logistik pada situasi tanggap darurat menggunakan Dana Siap Pakai.

“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” kata Menko PMK.

Menko PMK menambahkan seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan pelayanan vital.

“Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB termasuk juga dari TNI dan Polri,” pungkas Menko PMK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ahmad Muzani: Hubungan Indonesia–Tiongkok Berada di Fase Terbaik dalam Sejarah

Penulis
Syifa
-

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyambut hangat kehadiran Wang Huning, Ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok atau Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), beserta jajarannya.

Pertemuan ini menjadi bentuk komitmen strategis kedua negara untuk terus memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang, khususnya memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok.

Kedatangan Wang Huning sendiri didampingi oleh jajarannya, yakni Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal CPPCC, Wang Dongfeng; Anggota Komite Tetap dan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri, He Ping; Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia, Wang Lutong; Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Sun Weidong; dan Wakil Sekretaris Jenderal CPPCC, Hong Liang.

Kehadiran mereka disambut oleh Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani beserta sejumlah Wakil Ketua MPR RI, yakni Drs. H. Kahar Muzakir; Rusdi Kirana, S.E.; Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.; Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H.; dan Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc. Didampingi juga oleh Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, S.E., M.M., beserta jajarannya.

“Kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada delegasi Republik Rakyat Tiongkok yang hadir, demikian pula penghormatan kami untuk rakyat Indonesia,” ujarnya di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/12).

Ahmad Muzani menekankan bahwa hubungan Indonesia–Tiongkok telah terbangun dalam sejarah panjang dan kini berada pada fase yang sangat baik, terutama di bidang investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis.

“Hubungan kedua pemerintah berada pada titik yang sangat baik. Investasi Tiongkok di Indonesia signifikan, sementara nilai perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok terus meningkat,” ujarnya.

Selain aspek ekonomi, kerja sama budaya dan hubungan antar-masyarakat atau people-to-people contact juga menjadi perhatian kedua pihak. Ahmad Muzani menegaskan bahwa hubungan sosial dan budaya merupakan fondasi penting yang memperkuat persahabatan kedua bangsa.

“Kami berharap hubungan ekonomi, budaya, dan hubungan antar-masyarakat akan terus berkembang sehingga persahabatan Indonesia–Tiongkok semakin kokoh di masa mendatang,” ucapnya.

Pencapaian Republik Rakyat Tiongkok dalam memberantas kemiskinan juga diapresiasinya. Dengan ini Ahmad Muzani menilai hubungan kedua negara perlu diperkuat melalui saling belajar dan berbagi pengalaman.

“Indonesia belajar banyak dari Tiongkok dalam penanggulangan kemiskinan, dan sebaliknya, Tiongkok juga dapat belajar dari Indonesia dalam mengelola keberagaman,” ujarnya.

Ahmad Muzani menambahkan, bahwa hubungan personal dan formal antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, berjalan sangat baik, hangat, dan saling menghormati.

“Persahabatan kedua pemimpin tidak hanya menguntungkan dua negara, tetapi juga memberi dampak positif bagi stabilitas kawasan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI juga menjelaskan peran konstitusional MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu, serta menjaga ideologi negara.

“Kami percaya hubungan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia akan semakin maju, tidak hanya dalam hubungan formal, tetapi juga dalam hubungan sosiologis antar-masyarakat. Kehadiran delegasi RRT hari ini memperkuat keyakinan kami bahwa hubungan kedua negara akan semakin kokoh pada masa mendatang,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok atau Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), Wang Huning, menanggapi dengan belasungkawa mendalam atas bencana alam yang terjadi di Sumatera, serta menyampaikan simpati kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.

“Beberapa waktu terakhir, di Sumatera terjadi bencana alam yang cukup serius. Dengan kesempatan ini, saya ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam serta simpati kepada para korban,” tuturnya.

Tiongkok, tegasnya, menghargai posisi Indonesia yang selalu memegang teguh prinsip saling menghormati isu-isu fundamental kedua negara. Ia menambahkan bahwa Tiongkok akan terus bekerja bersama Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan, keamanan, dan pembangunan bersama.

Di tengah tantangan global, ekonomi Tiongkok tetap menunjukkan stabilitas. Wang Huning menyampaikan bahwa perkembangan tersebut membuka lebih banyak peluang bagi penguatan kerja sama kedua negara.

Tiongkok dan Indonesia disebutnya tengah memasuki fase percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi digital, energi bersih dan teknologi hijau, serta produktivitas baru dan inovasi industri.

Selain itu, Tiongkok juga siap memperluas kemitraan dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI), mencakup industrialisasi, infrastruktur, perdagangan, dan investasi.

“Tiongkok siap memperkuat kerja sama melalui Belt and Road, memperluas kerja sama industri, perdagangan, dan investasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami siap bekerja sama dalam teknologi pertanian, peningkatan kualitas produk perikanan, sistem kesehatan, penelitian obat tradisional, dan pengendalian penyakit,” sambungnya.

Wang Huning juga menyoroti pentingnya hubungan antar-masyarakat yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Tiongkok. Ia menyebut semakin banyak generasi muda Indonesia yang mempelajari bahasa Mandarin dan menegaskan bahwa Tiongkok menyambut lebih banyak pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi di berbagai institusi pendidikan di Tiongkok.

“Kami juga menyambut organisasi keagamaan dari Indonesia untuk berkunjung ke Tiongkok guna meningkatkan saling pengertian,” sambungnya.

Ia menegaskan, Tiongkok berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan strategis, memperluas peluang kerja sama, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Ia menutup pernyataannya dengan menyampaikan harapan agar kemitraan Tiongkok–Indonesia semakin kokoh dan memberi manfaat luas bagi kawasan serta komunitas global.

Untuk diketahui, sebagai kepala lembaga penasihat politik Tiongkok, Wang Huning sendiri merupakan salah satu pejabat paling senior di negara itu, sejajar dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Zhao Lej.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tembus Aceh Tamiang, Kemensos Kirim Logistik dengan Kapal dan Helikopter

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa seluruh wilayah terdampak di Aceh, Sumbar, dan Sumut mendapatkan atensi, dengan prioritas pada daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau.

“Kita utamakan daerah-daerah yang masih terisolir untuk memastikan dukungan logistik terpenuhi. Aceh Tamiang salah satunya,” kata Gus Ipul Rabu (3/12).

Gus Ipul menyampaikan akses darat menuju beberapa wilayah di Aceh Tamiang diperkirakan mulai dapat dilalui kendaraan roda empat. Dengan perkembangan ini, Kemensos segera mengirim buffer stock logistik mulai besok pagi, setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bantuan logistik yang dikirim antara lain makanan siap saji, pakaian untuk ibu dan anak, obat-obatan, tenda pengungsian dan tenda anak, matras, beras dan kebutuhan dasar lainnya.

Pengiriman bantuan juga dilakukan melalui kapal yang dikawal langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo. Secara paralel, distribusi lewat udara juga disiapkan.

“Kita juga akan menggunakan helikopter yang disediakan BNPB untuk menyalurkan lewat udara,” kata Gus Ipul.

Pola distribusi ganda, laut dan udara, ini akan terus dioptimalkan untuk menjangkau kantong-kantong pengungsian yang masih sulit dicapai.

Selain Kemensos dan BNPB, unsur TNI dan Polri turut mengirimkan personel dan logistik sehingga penanganan berlangsung secara simultan. Koordinasi intensif juga dilakukan antara Kemensos, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, serta Polda dan unsur daerah lainnya untuk mempercepat penanganan.

“Bupati (Aceh Tamiang) tadi melaporkan masih ada sekitar 10 kecamatan yang terisolir, sementara dua kecamatan sudah mulai terbuka aksesnya. Besok mudah-mudahan bertambah,” ujarnya.

Gus Ipul juga melaporkan bahwa total bantuan yang telah disalurkan hingga malam ini mencapai sekitar Rp25 miliar, baik dalam bentuk natura maupun dukungan operasional dapur umum. Dana tersebut termasuk belanja bahan baku dan pembiayaan SDM.

Kemensos mengoperasikan sekitar 30 dapur umum, baik yang dikelola masyarakat maupun yang dibangun bersama dinas sosial setempat yang tersebar di tiga provinsi. Selain itu, lebih dari 570 SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana) dikerahkan untuk mendukung operasional dapur umum, mampu menghasilkan sekitar 80 ribu bungkus makanan setiap hari.

Menanggapi kebutuhan hunian sementara dan hunian tetap, Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan pembangunan huntara dipimpin oleh Kepala BNPB. Prosesnya telah memasuki tahap identifikasi dan perencanaan, yang dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian PUPR, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kemensos juga akan menyalurkan santunan untuk ahli waris korban meninggal sebesar Rp15 juta, dan bantuan Rp5 juta bagi korban luka berat. Setelah asesmen lanjutan, pemerintah akan menyiapkan program pemberdayaan bagi warga yang kehilangan rumah, pekerjaan, maupun mata pencaharian.

“Ini kerja bersama, sinergi, dan gotong royong untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” tegas Gus Ipul.

Berdasarkan data Rekapitulasi Terdampak Bencana yang ditampilkan Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 BNPB pada Rabu 3 Desember pagi, tercatat jumlah korban meninggal mencapai 753 orang dan 650 orang dinyatakan hilang. Selain itu tercatat 2600 warga mengalami luka-luka.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 tersebut berdampak pada jutaan penduduk di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatra Barat. Titik lokasi bencana tersebar di 50 kabupaten/ kota mengakibatkan ribuan rumah, fasilitas umum, sekolah dan jembatan rusak serta ratusan ribu orang terpaksa mengungsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Tinjau Progres Gotong Royong Perbaikan RTLH Untuk Tekan Kesenjangan Sosial di Jakarta

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau progres renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Rabu (3/12). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan perbaikan rumah warga berlangsung cepat dan melibatkan gotong royong pemerintah daerah serta masyarakat.

Dalam peninjauannya, Menteri Ara mengecek renovasi rumah milik Rukmini (82) dan M. Sapri (85), serta rumah Tatang Sukarta (72). “Kita mulai merenovasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Menteng melalui program Gotong royong merenovasi rumah untuk rakyat, terima kasih Partisipasinya Ibu Kepala BPS, Bu Dirjen Perumahan Perkotaan, Komisioner Tapera, Staf Khusus Menteri PKP Bidang Internal dan Penjadwalan, Camat Menteng, Lurah Menteng,” ujarnya.

Ia juga meminta segera disiapkan 30 unit rumah tambahan untuk direnovasi guna menekan kesenjangan sosial di kawasan tersebut. “Tadi dari Pemprov Jakarta juga sudah menyatakan siap membantu gotong royong untuk memperbaiki sarana dan prasarana di sekitar rumah yang diperbaiki,” ujarnya.

Sapri, salah satu penerima manfaat, menyampaikan terima kasih atas perbaikan rumah warisan keluarganya yang dibangun tahun 1965 dan masih berdinding kayu serta bilik bambu. Ia juga bersyukur karena keluarga mendapat fasilitas kontrakan sementara tanpa biaya selama renovasi berlangsung.

Dalam kesempatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyempatkan diri mengunjungi pelaku UMKM kuliner lokal, termasuk pedagang nasi goreng yang berada di sekitar lokasi peninjauan. Menteri mendorong masyarakat untuk terus mendukung UMKM agar masyarakat kelas menengah bisa naik kelas.

“Program peningkatan kualitas permukiman harus berjalan berdampingan dengan penguatan ekonomi warga. Ketika masyarakat bekerja bersama memperbaiki rumah, UMKM di lingkungan tersebut juga bisa berkembang. Ini ekosistem yang saling menguatkan,” ujar Menteri PKP.

Menteri PKP mendorong agar warga yang memenuhi syarat dapat memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah bersubsidi maupun kredit pembiayaan renovasi, sehingga kualitas hunian dapat meningkat tanpa membebani ekonomi keluarga.

“Kami ingin memastikan bahwa peningkatan hunian tidak hanya mengandalkan bantuan fisik, tetapi juga akses pada pembiayaan perumahan. Seperti sekarang Ketika warga bergotong royong, UMKM juga ikut hidup. Misalnya pedagang nasi goreng di sini kehadirannya bukan hanya soal makanan, tetapi bagian dari penggerak ekonomi lingkungan sekitar“ tutur Menteri PKP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Pati Distribusikan Cadangan Pangan bagi Warga Rentan

Penulis
Syifa
-

Untuk membantu penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem 2025, Pemerintah Kabupaten Pati menyalurkan cadangan pangan bagi warga rentan, di Balai Desa Ngemplak Lor, Kecamatan Margoyoso, Selasa (2/12).

Bupati Pati Sudewo menyampaikan, penyaluran cadangan pangan tersebut merupakan instruksi pemerintah pusat, untuk membantu warga yang masuk kategori stunting dan miskin ekstrem di seluruh Kabupaten Pati.

“Kami atas perintah pemerintah pusat menyalurkan cadangan pangan kepada warga yang tergolong stunting dan tergolong miskin ekstrem untuk seluruh Kabupaten Pati, yang jumlahnya 720 warga,” jelasnya.

Untuk tahap awal, lanjutnya, penyaluran dilakukan di Balai Desa Ngemplak Lor dengan sasaran warga dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tayu dan Margoyoso. Tiap penerima manfaat menerima 30 kilogram beras.

Sudewo berharap, bantuan pangan tersebut dapat meringankan kebutuhan penerima.

“Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

Lebih lanjut, bupati menyebut, pihaknya juga melakukan berbagai intervensi sebagai langkah komprehensif, menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...615616617...4,893Halaman 616 dari 4,893