Beranda blog Halaman 617

Bahlil Tegaskan Penindakan Tegas Tambang Ilegal dan Pelanggaran Kaidah Pertambangan

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan menindak tegas pelaku industri pertambangan yang melanggar kaidah-kaidah pertambangan yang apalagi jika sampai menyebabkan kerugian di masyarakat. Penegasan ini disampaikan Bahlil usai mengunjungi korban terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Pelembayan Kabupaten Agam Sumatera Barat, Rabu (3/11).

“Sebagai Menteri ESDM, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak akan pandang bulu. Ini saya bawa Dirjen Minerba, untuk memberikan tindakan bagi semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang tidak menaati atau tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Harus sesuai standar proses pertambangan yang sudah disyaratkan dalam aturan,” tegas Bahlil.

Di hadapan para pengungsi, Bahlil berjanji akan menuntaskan permasalahan tambang ilegal dan mencabut izin pertambangan yang tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Tak hanya itu, Bahlil memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin pertambangan dan menindak tegas bagi badan usaha yang bertindak di luar koridor yang seharusnya.

“Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut,” tandasnya.

Penindakan tegas bagi pelaku usaha pertambangan yang enggan melaksanakan kegiatan pertambangannya sesuai kaidah-kaidah pertambangan yang baik ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menindak tegas praktik penambangan ilegal di tanah air.

Instruksi Presiden mengenai penindakan tambang ilegal tersebut menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh jajaran pemerintahan dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk ragu atau takut dalam memberantas jaringan penambangan ilegal dari hulu hingga hilir, demi menjaga kedaulatan sumber daya alam.

Penindakan secara tegas telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dimana Menteri ESDM menjadi anggotanya dalam menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam (SDA) di Kawasan Hutan (Satgas PKH) dengan menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan negara yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.

Hingga saat ini, total luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali Satgas PKH mencapai 3.312.022,75 hektare (ha) dimana dari jumlah tersebut, 915.206,46 ha sudah diserahkan kepada kementerian terkait. Rinciannya, 833.413,46 ha dialokasikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk pengelolaan produktif, sementara 81.793,00 ha dikembalikan sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Adapun sisanya, 2.398.816,29 ha, masih dalam proses administrasi dan segera diserahkan kepada kementerian terkait.

Satgas ini juga menargetkan penertiban 4,2 juta hektare tambang ilegal agar manfaatnya kembali kepada rakyat. Dengan pendekatan hukum tegas dan dukungan lintas lembaga, Satgas PKH memastikan hutan sebagai aset bangsa dikelola untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Lumajang Berikan Dana Tunggu Hunian kepada Penyintas Erupsi Semeru

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal pemulihan warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Rabu (3/12), di SMP Negeri 2 Pronojiwo, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, secara simbolis menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 91 warga penyintas, disertai paket sembako untuk membantu kebutuhan harian masyarakat.

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah menjelaskan bahwa meski masa tanggap darurat telah berakhir seiring turunnya status Gunung Semeru menjadi Level III (Siaga), kondisi daerah terdampak masih memerlukan kewaspadaan tinggi.

“Status memang turun satu level, tetapi Semeru masih berada di Level III atau siaga. Artinya, kondisi belum sepenuhnya aman. Saya minta masyarakat tetap waspada dan tidak lengah,” tegasnya.

Dengan berakhirnya masa tanggap darurat, pemerintah pusat menegaskan bahwa pengungsian tidak boleh lagi dilakukan di lokasi penampungan sementara. Bagi warga yang telah memiliki hunian tetap, segera kembali ke rumah yang telah disiapkan di Desa Sumbermujur.

Sementara bagi warga yang belum memiliki hunian tetap, Dana Tunggu Hunian menjadi solusi sementara. Program ini memberi dukungan finansial agar kebutuhan hidup warga dapat terpenuhi selama menunggu penempatan hunian permanen.

“Warga yang belum mendapatkan hunian tetap sementara ini tinggal bersama keluarga. Pemerintah memberikan Dana Tunggu Hunian untuk membantu kebutuhan selama masa menunggu,” ujar Bunda Indah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan bahwa seluruh penerima manfaat telah melalui pendataan akurat oleh BPBD Kabupaten Lumajang, sehingga bantuan tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.

“Semua sudah terdata sesuai fakta di lapangan. Pendataan BPBD kita lakukan dengan cermat supaya bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” jelasnya.

Lebih dari sekadar penyaluran bantuan, Bupati Indah memberikan perhatian emosional kepada penyintas, menekankan kesabaran dan harapan bagi mereka yang tengah dalam proses pemulihan.

“Kami memahami situasi ini tidak mudah. Saya mohon warga bersabar. Insyaallah Allah SWT akan memberikan kemudahan dan rezeki bagi panjenengan semua. Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus mengawal dan mendampingi warga penyintas erupsi Semeru,” ujarnya.

Penyaluran DTH kali ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan kebijakan administratif, tetapi hadir sebagai pendamping nyata bagi masyarakat terdampak bencana. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemulihan sosial dan ekonomi pasca-erupsi, memastikan warga tidak hanya mendapatkan hunian, tetapi juga dukungan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.

Dengan komitmen tersebut, Pemkab Lumajang menegaskan bahwa pendampingan terhadap warga terdampak Semeru tetap menjadi prioritas hingga seluruh proses hunian dan pemulihan sosial dapat tuntas sepenuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rico Waas Tinjau Warga Terdampak Banjir di Harjosari II, Pastikan Kebutuhan Pengungsi Terpenuhi

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, meninjau warga terdampak banjir di Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, yang mengungsi di Musala Baiturrahman, Jalan Sumber Amal, Rabu (3/12).

Rico Waas menyapa dan berdialog langsung dengan para pengungsi untuk mendengar kondisi dan kebutuhan mereka. Berdasarkan data Kelurahan Harjosari II, terdapat sekitar 81 KK yang mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir. Sebagai bentuk perhatian, Wali Kota menyerahkan bantuan logistik berupa nasi bungkus, air mineral, teh, mi instan, dan minyak kayu putih.

Banjir terjadi dini hari sekitar pukul 01.00 WIB setelah Sungai Sei Batuan meluap akibat hujan deras yang mengguyur Kota Medan sejak malam. Di sejumlah gang antara lain Gang Sawah, Siman, Lestari, Solin, dan Yamin air masuk ke rumah warga hingga setinggi sekitar 1,3 meter.

Gang yang sempit dan saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air membuat genangan tak kunjung surut. Warga terpaksa mengungsi ke musholla untuk menyelamatkan diri dan barang-barang penting.

Beberapa warga mengeluhkan aktivitas yang terhenti, termasuk anak-anak yang tidak dapat bersekolah. Mereka berharap ada penanganan jangka panjang karena kawasan tersebut kerap menjadi langganan banjir, termasuk banjir besar yang terjadi pada Kamis (27/11).

Mendengar keluhan itu, Rico Waas menyampaikan bahwa Pemko Medan akan terus memantau kondisi warga.

“Kami hadir untuk memastikan kondisi warga baik-baik saja. Semoga air cepat surut dan warga bisa kembali ke rumah masing-masing,” ujar Wali Kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Atas Permintaan Mualem, BPH Migas Bebaskan Barcode BBM di Aceh: Pengisian Kini Bisa Manual

Penulis
Syifa
-
Langkah cepat Gubernur Aceh Muzakkir Manaf (Mualem) akhirnya membuahkan hasil. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi menyetujui permintaan pembebasan penggunaan barcode BBM bersubsidi di seluruh wilayah Aceh yang sedang dilanda bencana besar.
Permintaan ini disampaikan Mualem melalui surat Nomor 500/10/18536 tertanggal 28 November 2025. Dalam surat tersebut, Mualem meminta keringanan pengisian BBM bersubsidi dan pembebasan kewajiban barcode, mengingat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh telah melumpuhkan listrik, jaringan internet, hingga akses jalan yang terputus akibat longsor dan jebolnya sejumlah jembatan.
BPH Migas merespons cepat. Melalui surat balasan nomor T631-MG.05/BPH/2025, lembaga tersebut menyatakan menyetujui seluruh permintaan Gubernur Aceh, termasuk pengisian JBT (Minyak Solar) dan JBKP (Pertalite) secara manual tanpa barcode bagi kendaraan dinas pemerintah maupun kebutuhan penanganan bencana.
Dalam suratnya, BPH Migas menegaskan bahwa kebijakan khusus ini diberlakukan untuk mendukung penanganan darurat di wilayah bencana. Seluruh SPBU di kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat diizinkan melayani pembelian solar dan Pertalite secara manual sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.
Lebih lanjut, BPH Migas meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga sebagai pelaksana penugasan untuk menerapkan kebijakan ini secara efektif di lapangan.

Kebijakan darurat ini diharapkan memperlancar distribusi logistik, mobilisasi alat berat, serta pergerakan tim penanganan bencana yang selama ini terkendala akibat padamnya jaringan dan sulitnya akses menuju lokasi terdampak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Netty Prasetiyani Kritik Lemahnya Pengawasan Pangan, Minta Pemda Tingkatkan Edukasi Publik

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan pangan di Kabupaten Cirebon. Hal ini ia sampaikan dalam RDP Komisi IX DPR RI di Kantor Bupati Cirebon, Senin (1/12), yang membahas kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi risiko kesehatan masyarakat.

Menurut Netty, kasus-kasus pangan berbahaya yang masih terjadi menunjukkan lemahnya pengawasan rutin. Ia menilai pemda perlu melakukan inspeksi berkala, terutama pada makanan yang beredar di lingkungan sekolah dan pusat keramaian. “Kita tidak boleh lengah. Anak-anak adalah kelompok paling rentan,” tegasnya.

Netty juga menilai pemerintah daerah masih kurang gencar dalam edukasi publik terkait bahaya produk makanan tanpa izin edar dan pengawasan terhadap pedagang musiman. Ia berharap pemda dapat bekerja sama dengan sekolah, komunitas, dan tokoh masyarakat dalam memperluas jangkauan edukasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi informasi kepada masyarakat. “Jika ada kasus, informasi harus cepat disampaikan supaya masyarakat bisa mengambil langkah pencegahan,” katanya. Menurutnya, transparansi adalah bagian dari komunikasi risiko yang efektif.

Netty menutup dengan meminta agar pemda melakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan protokol baru yang lebih kuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Bakti PU ke-80: Wali Kota Yogyakarta Apresiasi Kinerja DPUPKP Jaga Infrastruktur Kota

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengapresiasi dedikasi para pekerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) dalam menjaga dan memulihkan infrastruktur kota. Hal itu disampaikan pada peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-80 di Grha Pandawa Balai Kota Yogyakarta, Rabu (3/12).

Hasto menegaskan, kinerja insan Pekerjaan Umum selama ini telah berperan besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia mendorong seluruh jajaran untuk terus fokus pada penataan ruang kota, termasuk kebersihan sungai dan perawatan ruang terbuka hijau.

Kami titip agar Kota Yogyakarta bersih, taman tertata rapi, dan sungainya terawat. Rumput liar di pinggir jalan juga harus bersih. Kalau kita fokus, insyaallah sukses memberikan layanan publik, karena kita ini pelayan masyarakat, ujarnya.

Menurut Hasto, semangat pelayanan menjadi landasan utama dalam setiap kerja pembangunan.

Pelayan masyarakat itu yang rela hati menempatkan diri di tempat yang rendah, dan bertahan dalam keadaan sulit demi melayani orang lain, tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto menyampaikan target percepatan penataan infrastruktur sungai yang menjadi wajah kota. Ia menekankan penyelesaian program revitalisasi sepanjang kali Code, Winongo, dan Gajah Wong.

Selama lima tahun program ini harus selesai. Pinggir sungai harus ada jalan dan nyambung semua. Begitu juga dengan program Mundur, Munggah, Madhep Kali, tegasnya.

Ia juga berharap semangat Hari Bakti PU menjadi momentum memperbarui wajah Kota Yogyakarta. Hasto menargetkan kota semakin tertib, disiplin, bersih, dan mampu menjadi contoh kota maju.

Kalau bisa Jogja menjadi the little of Singapore. Kota kecil yang indah, bersih, tidak buang sampah sembarangan, tidak merokok sembarangan, dan masyarakatnya tertib. Peringatan Hari Bakti PU ini jadi momentum kita bersama untuk meneguhkan kembali komitmen kerja keras dan kecintaan pada Kota Yogyakarta, imbuhnya.

Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta, Umi Akhsanti, menyampaikan bahwa tema Hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-80 adalah Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, dengan fokus khusus pada kebersihan sungai di kawasan perkotaan.

Akhir tahun masih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan. Kami akan gaspol untuk menuntaskan paket pekerjaan DPUPKP, ungkapnya.

Umi menjelaskan bahwa tema nasional Hari Bakti PU berkaitan dengan kebersihan Sungai perkotaan karena sungai merupakan ruang hidup kota, bukan sekadar saluran air.

Sungai nanti akan menjadi wajah kota. Di tepian sungai ada ruang publik dan kehidupan sosial. Ini sangat selaras dengan program Wali Kota untuk selalu menjaga kebersihan sungai, jelasnya.

Pada peringatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada pekerja swakelola Dinas PUPKP sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka. Penghargaan dianugerahkan kepada Sajari dari Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bayu Nugroho dan Andriyanto dari Bidang Jalan dan Jembatan, Sarjono dari UPT Pengelolaan Air Limbah, serta Lagan Rahmantya dari UPT Penerangan Jalan Umum.

Salah satu penerima penghargaan, Sarjono, berbagi kisah tentang pengalamannya selama delapan tahun bekerja mengelola air limbah dan saluran kota.

Masuk ke gorong-gorong, saluran air, ya itu sudah pekerjaan. Rasanya senang kalau saluran yang bermasalah bisa berfungsi lagi dan bermanfaat untuk Kota Yogyakarta dan warganya, tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Catatan Novita Wijayanti untuk Menteri PU: Temuan BPK hingga Rendahnya Serapan Anggaran

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).

Dalam rapat tersebut, Novita meyakini Menteri PU dapat segera menyelesaikan temuan BPK Semester II Tahun 2024 secara tuntas, agar tidak menimbulkan persoalan lanjutan. “Saya yakin insyaallah ini bisa diselesaikan dan dikejar, semoga tidak menimbulkan persoalan berarti dan dapat segera ditindaklanjuti,” kata Novita saat menyampaikan sejumlah catatan pentingnya, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI.

Sementara itu, mengenai proyek pembangunan Pasar Kroya di Cilacap. Novita mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan pelaksana strategis, yang menjanjikan proses percepatan pembangunan.

“Alhamdulillah mereka menyampaikan bisa segera diselesaikan. Namun saya mohon agar percepatan ini betul-betul direalisasikan,” ucap legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII ini.

Lebih lanjut, Novita juga menyoroti mengenai insiden salah bayar pada proyek pembangunan Jalan Tol arah Palembang sebagai kesalahan fatal. Kesalahan pembayaran kepada pihak yang bukan pemilik sah membuat pemilik asli melakukan pemblokiran jalan sehingga pekerjaan menjadi terhambat.

“Anggaran yang digelontorkan itu tidak sedikit. Bagaimana bisa terjadi salah pembayaran? Ini fatal dan menghambat pembangunan jalan. Ini menjadi pekerjaan rumah serius agar segera diselesaikan,” tegas wakil ketua BURT DPR RI ini.

Tidak hanya itu, Novita juga menyayangkan rendahnya serapan anggaran di Kementerian PU. Padahal, sambungnya, program PU sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

“Kami berharap serapan anggaran dimaksimalkan agar SILPA tidak terlalu besar. Bahkan bila memungkinkan, SILPA dapat digunakan untuk program berikutnya, karena program-program PU ini sangat ditunggu masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Novita juga tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada menteri PU yang baru-baru ini meninjau langsung wilayah dapilnya yang terdampak bencana.

“Terima kasih atas respons cepat dan komunikasi yang baik. Beberapa peralatan juga segera turun ke lokasi. Namun kami berharap penanganan ini terus ditingkatkan,” ujarnya.

Novita juga menyoroti sejumlah persoalan sumber daya air yang berdampak langsung pada wilayah Cilacap dan Banyumas. Seperti, luapan aliran sungai Citanduy, Serayu Opak, hingga bendungan Banjarnegara.

“Walaupun bendungannya berada di Banjarnegara, dampaknya dirasakan masyarakat Cilacap dan Banyumas. Mohon ada perhatian serius atas luapan air ini,” kata Novita.

Terakhir, Novita menyoroti kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Majenang, Cilacap. Secara langsung, Novita meminta Ditjen Cipta Karya memastikan keamanan kontur tanah yang akan menjadi lahan pembangunan.

“Mohon dilihat kesiapannya secara keseluruhan. Jika kondisi tanah dinilai belum aman, perlu dilakukan penguatan. Agar ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dengarkan Aspirasi Sumsel, Sonny T. Danaparamita Tekankan Penguatan Peran Daerah dalam RUU Kehutanan

Penulis
Syifa
-

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan untuk menghimpun masukan terkait penyempurnaan regulasi kehutanan. Pada kunjungan tersebut, rombongan Panja mengadakan diskusi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kehutanan di Palembang serta bertemu dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menyampaikan bahwa berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan penting dalam pembahasan RUU Kehutanan yang saat ini tengah direvisi.

“Hari ini kami Panja RUU Kehutanan berkunjung ke Sumatera Selatan. Tadi sudah diskusi panjang menerima masukan dari UPT yang ada di Palembang, juga bertemu dengan Pemerintah Provinsi. Berbagai masukan, termasuk soal daerah aliran sungai, sangat penting bagi kami,” kata Sonny kepada Parlementaria usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Panja RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI di Kantor BPKH II Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (2/12).

Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan ini menjelaskan bahwa dalam kunjungan tersebut, sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, menyampaikan beberapa poin strategis yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah pentingnya memastikan bahwa pemanfaatan kawasan hutan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

“Pertama, Pak Gubernur menekankan bagaimana hutan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan hutan juga menjadi sorotan. Sonny menjelaskan bahwa Pemprov berharap adanya mekanisme yang lebih terbuka terkait pemanfaatan kawasan hutan, termasuk proses peminjaman lahan dan akses penggunaan ruang dalam kawasan tersebut.

“Ketika kami dalami, yang dimaksud transparansi adalah terkait misalnya pinjam lahan, ruang-ruang yang seperti itu yang diharapkan daerah juga mendapatkannya. Selama ini kalau terjadi banjir dan sebagainya, Pemprov selalu diminta menjadi garda terdepan. Tetapi dalam bagi hasil ataupun hal lain, mereka sering merasa diabaikan,” tegasnya.

Legislator Dapil Jawa Timur ini memastikan bahwa Panja RUU Kehutanan akan membawa seluruh masukan tersebut ke pembahasan tingkat pusat. Ia menilai bahwa penguatan peran pemerintah daerah dan peningkatan transparansi merupakan kunci untuk menciptakan tata kelola hutan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kunjungan Panja RUU Kehutanan Komisi IV DPR ini menjadi salah satu rangkaian agenda Panja dalam menghimpun aspirasi dari berbagai provinsi. Sebelum penyusunan draf final RUU Kehutanan yang akan dibawa ke pembahasan lebih lanjut di DPR RI.

Pemerintah Pulihkan Jaringan di Sumbar: Komdigi Kirim 32 Internet Satelit Starlink

Penulis
Syifa
-

Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memulihkan jaringan komunikasi di wilayah terdampak Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Upaya penanganan darurat dilakukan dengan pendistribusian internet satelit dan perbaikan BTS.

Melalui pengerahan personel di lapangan, jalur komunikasi yang terputus segera terkoneksi kembali. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, Helmi. Komdigi membantu 32 unit internet satelit Starlink ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumbar. Dukungan tersebut untuk memastikan komunikasi yang membantu penanganan darurat terhubung kembali.

Helmi mengatakan, bantuan alat satelit internet ini gratis. Ia menegaskan penggunaan fasilitas ini tidak dipungut biaya, ujarnya pada konferensi pers di Kantor Gubernur, Rabu (3/12).

Di samping penyediaan alat tersebut, Komdigi juga memperbaiki BTS atau base transceiver station yang rusak akibat banjir dan longsor.

Dari dasbor sistem informasi pemantauan, Helmi mengatakan kerusakan BTS sekitar 4% dari total BTS di Sumbar. Data per 3 Desember 2025, total jumlah BTS yang mengalami gangguan sejumlah 154 unit dari total 3.739 unit.

Dari total gangguan BTS, selain 124 unit akibat gangguan pasokan listrik. Namun petugas Balai Monitoring telah mengerahkan genset untuk menopang layanan. Sebanyak 29 BTS mengalami gangguan transmisi akibat koneksi fiber optik atau radio link putusnya, sedangkan 1 BTS mengalami kerusakan fisik akibat terbawa arus banjir.

Berikut ini sebaran BTS yang terdampak di Sumbar, meliputi Kabupaten Agam 45 BTS, Pasaman 37 BTS, Padang Pariaman 18 BTS, Solok 14 BTS, Kota Padang 12 BTS, Kota Solok 5 BTS, Pasaman Barat 5 BTS, Pariaman 3 BTS, Tanah Datar 2 BTS dan Pesisir Selatan, Sijunjung, dan daerah lainnya: masing-masing 1 BTS.

Upaya percepatan perbaikan jalur komunikasi dilakukan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Provinsi Sumbar. Kepala Diskominfotik Sumbar Rudi Rinaldi menyampaikan, pihaknya telah berkomunikasi dengan BPBD di kabupaten/kota terdampak untuk pendistribusiannya.

Starlink dapat berfungsi sepanjang tidak ada tutupan atau hambatan untuk penerimaan sinyal satelit. Selain itu, adanya dukungan jaringan listrik maupun aliran listrik dari genset. Cakupan sinyal internet alat ini mencapai jarak 500 meter hingga 1 km, dan dapat digunakan 60 pengguna secara bersamaan.

Selain itu, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di puncak Gunung Singgalang yang mampu menjangkau 9 hingga 10 kabupaten dan kota di Sumbar. Repeater ini dapat digunakan dengan perangkat radio komunikasi, dan telah dimanfaatkan oleh BPBD, PPTD, Orari dan RAPI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Update Bencana Agam Sumbar: 15 Ribu Lebih Warga Mengungsi Akibat Cuaca Ekstrem

Penulis
Syifa
-

Fenomena cuaca ekstrem yang memicu bencana banjir dan tanah longsor mengakibatkan lebih dari 15.300 warga Agam, Provinsi Sumatra Barat, mengungsi hingga hari ini, Rabu (2/12). Pemerintah daerah terus berupaya melakukan penanganan darurat, khususnya pelayanan warga terdampak.

Data BPBD Kabupaten Agam, pada Selasa (3/12), pukul 20.00 WIB, sebaran pengungsian terdapat di tujuh kecamatan. Populasi pengungsi teridentifikasi berjumlah 15.307 jiwa, dengan rincian di Kecamatan Tanjung Raya 9.198 jiwa, Malalak 2.419 jiwa, Palembayan 1.511 jiwa, Tanjung Mutiara 901 jiwa, IV Koto 778 jiwa, Ampek Nagari 400 jiwa dan Palupuh 100 orang. BPBD mengaktifkan pos komando (posko) yang berlokasi di balairung rumah dinas Bupati Agam.

Sedangkan untuk memobilisasi sumber daya agar penanganan darurat berjalan optimal, posko mengaktifkan 13 pos lapangan di 13 kecamatan. Sebagian besar pos lapangan berlokasi di kantor kecamatan.

Pemenuhan kebutuhan makan dan minum warga di pengungsian, posko telah mengoperasikan dapur umum sebanyak 26 titik. Dapur umum berupa mobil dapur umum maupun tenda dan rumah warga.

Pendistribusian lewat udara terus dikerahkan untuk membantu dapur umum dan kebutuhan lain yang dibutuhkan para pengungsi, khususnya di titik-titik yang masih terisolir.

Sementara itu, data kerugian material di Kabupaten Agam per Selasa (2/12), pukul 20.00 WIB, rumah rusak berat 465 unit, rusak sedang 188 unit, rusak ringan 406 unit. Sedangkan infrastruktur publik rusak di antaranya jembatan 10 titik, jalan rusak 25 titik, jaringan air 6.780 meter dan fasilitas pendidikan 102 unit. BPBD masih melakukan pendataan dan pendetailan data di lapangan.

Sampai dengan hari ini, Rabu (3/12), pemerintah daerah Agam terus mengupayakan perbaikan infrastruktur darurat, seperti jalan dan jembatan yang putus. Sejumlah alat berat telah dikerahkan untuk perbaikan, dengan tujuan distribusi bantuan, pengerahan alat berat dan mobilisasi warga.

Pemerintah kabupaten dan BNPB mengerahkan 10 alat berat untuk memperbaiki akses, yang ditempatkan di Kecamatan Tanjung Raya, Matur, Malalak, Ampek Nagari, IV Koto dan Lubuk Basung. Di wilayah ini, lima berat akan ditambahkan untuk mempercepat penanganan, seperti 3 unit bantuan dari United Tractor, Zipur dan Kota Payakumbuh masing-masing 1 unit.

Sedangkan komunikasi, jaringan komunikasi di Agam mendapatkan dukungan dari Komdigi. Tiga titik terpasang peralatan komunikasi, seperti di Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur, Kec. Malalak, Posko Tim Koto Alam, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan dan Posko Utama BPBD di balairung rumah dinas Bupati, Kecamatan Lubuk Basung.

Sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Agam yang tidak terdampak secara signifikan, di antaranya Kecamatan Sungai Pua, Candung dan Ampek Angkat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...616617618...4,893Halaman 617 dari 4,893