Beranda blog Halaman 618

Catatan Novita Wijayanti untuk Menteri PU: Temuan BPK hingga Rendahnya Serapan Anggaran

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).

Dalam rapat tersebut, Novita meyakini Menteri PU dapat segera menyelesaikan temuan BPK Semester II Tahun 2024 secara tuntas, agar tidak menimbulkan persoalan lanjutan. “Saya yakin insyaallah ini bisa diselesaikan dan dikejar, semoga tidak menimbulkan persoalan berarti dan dapat segera ditindaklanjuti,” kata Novita saat menyampaikan sejumlah catatan pentingnya, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI.

Sementara itu, mengenai proyek pembangunan Pasar Kroya di Cilacap. Novita mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan pelaksana strategis, yang menjanjikan proses percepatan pembangunan.

“Alhamdulillah mereka menyampaikan bisa segera diselesaikan. Namun saya mohon agar percepatan ini betul-betul direalisasikan,” ucap legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII ini.

Lebih lanjut, Novita juga menyoroti mengenai insiden salah bayar pada proyek pembangunan Jalan Tol arah Palembang sebagai kesalahan fatal. Kesalahan pembayaran kepada pihak yang bukan pemilik sah membuat pemilik asli melakukan pemblokiran jalan sehingga pekerjaan menjadi terhambat.

“Anggaran yang digelontorkan itu tidak sedikit. Bagaimana bisa terjadi salah pembayaran? Ini fatal dan menghambat pembangunan jalan. Ini menjadi pekerjaan rumah serius agar segera diselesaikan,” tegas wakil ketua BURT DPR RI ini.

Tidak hanya itu, Novita juga menyayangkan rendahnya serapan anggaran di Kementerian PU. Padahal, sambungnya, program PU sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

“Kami berharap serapan anggaran dimaksimalkan agar SILPA tidak terlalu besar. Bahkan bila memungkinkan, SILPA dapat digunakan untuk program berikutnya, karena program-program PU ini sangat ditunggu masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Novita juga tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada menteri PU yang baru-baru ini meninjau langsung wilayah dapilnya yang terdampak bencana.

“Terima kasih atas respons cepat dan komunikasi yang baik. Beberapa peralatan juga segera turun ke lokasi. Namun kami berharap penanganan ini terus ditingkatkan,” ujarnya.

Novita juga menyoroti sejumlah persoalan sumber daya air yang berdampak langsung pada wilayah Cilacap dan Banyumas. Seperti, luapan aliran sungai Citanduy, Serayu Opak, hingga bendungan Banjarnegara.

“Walaupun bendungannya berada di Banjarnegara, dampaknya dirasakan masyarakat Cilacap dan Banyumas. Mohon ada perhatian serius atas luapan air ini,” kata Novita.

Terakhir, Novita menyoroti kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Majenang, Cilacap. Secara langsung, Novita meminta Ditjen Cipta Karya memastikan keamanan kontur tanah yang akan menjadi lahan pembangunan.

“Mohon dilihat kesiapannya secara keseluruhan. Jika kondisi tanah dinilai belum aman, perlu dilakukan penguatan. Agar ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dengarkan Aspirasi Sumsel, Sonny T. Danaparamita Tekankan Penguatan Peran Daerah dalam RUU Kehutanan

Penulis
Syifa
-

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan untuk menghimpun masukan terkait penyempurnaan regulasi kehutanan. Pada kunjungan tersebut, rombongan Panja mengadakan diskusi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kehutanan di Palembang serta bertemu dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menyampaikan bahwa berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan penting dalam pembahasan RUU Kehutanan yang saat ini tengah direvisi.

“Hari ini kami Panja RUU Kehutanan berkunjung ke Sumatera Selatan. Tadi sudah diskusi panjang menerima masukan dari UPT yang ada di Palembang, juga bertemu dengan Pemerintah Provinsi. Berbagai masukan, termasuk soal daerah aliran sungai, sangat penting bagi kami,” kata Sonny kepada Parlementaria usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Panja RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI di Kantor BPKH II Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (2/12).

Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan ini menjelaskan bahwa dalam kunjungan tersebut, sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, menyampaikan beberapa poin strategis yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah pentingnya memastikan bahwa pemanfaatan kawasan hutan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

“Pertama, Pak Gubernur menekankan bagaimana hutan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan hutan juga menjadi sorotan. Sonny menjelaskan bahwa Pemprov berharap adanya mekanisme yang lebih terbuka terkait pemanfaatan kawasan hutan, termasuk proses peminjaman lahan dan akses penggunaan ruang dalam kawasan tersebut.

“Ketika kami dalami, yang dimaksud transparansi adalah terkait misalnya pinjam lahan, ruang-ruang yang seperti itu yang diharapkan daerah juga mendapatkannya. Selama ini kalau terjadi banjir dan sebagainya, Pemprov selalu diminta menjadi garda terdepan. Tetapi dalam bagi hasil ataupun hal lain, mereka sering merasa diabaikan,” tegasnya.

Legislator Dapil Jawa Timur ini memastikan bahwa Panja RUU Kehutanan akan membawa seluruh masukan tersebut ke pembahasan tingkat pusat. Ia menilai bahwa penguatan peran pemerintah daerah dan peningkatan transparansi merupakan kunci untuk menciptakan tata kelola hutan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kunjungan Panja RUU Kehutanan Komisi IV DPR ini menjadi salah satu rangkaian agenda Panja dalam menghimpun aspirasi dari berbagai provinsi. Sebelum penyusunan draf final RUU Kehutanan yang akan dibawa ke pembahasan lebih lanjut di DPR RI.

Pemerintah Pulihkan Jaringan di Sumbar: Komdigi Kirim 32 Internet Satelit Starlink

Penulis
Syifa
-

Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memulihkan jaringan komunikasi di wilayah terdampak Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Upaya penanganan darurat dilakukan dengan pendistribusian internet satelit dan perbaikan BTS.

Melalui pengerahan personel di lapangan, jalur komunikasi yang terputus segera terkoneksi kembali. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, Helmi. Komdigi membantu 32 unit internet satelit Starlink ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumbar. Dukungan tersebut untuk memastikan komunikasi yang membantu penanganan darurat terhubung kembali.

Helmi mengatakan, bantuan alat satelit internet ini gratis. Ia menegaskan penggunaan fasilitas ini tidak dipungut biaya, ujarnya pada konferensi pers di Kantor Gubernur, Rabu (3/12).

Di samping penyediaan alat tersebut, Komdigi juga memperbaiki BTS atau base transceiver station yang rusak akibat banjir dan longsor.

Dari dasbor sistem informasi pemantauan, Helmi mengatakan kerusakan BTS sekitar 4% dari total BTS di Sumbar. Data per 3 Desember 2025, total jumlah BTS yang mengalami gangguan sejumlah 154 unit dari total 3.739 unit.

Dari total gangguan BTS, selain 124 unit akibat gangguan pasokan listrik. Namun petugas Balai Monitoring telah mengerahkan genset untuk menopang layanan. Sebanyak 29 BTS mengalami gangguan transmisi akibat koneksi fiber optik atau radio link putusnya, sedangkan 1 BTS mengalami kerusakan fisik akibat terbawa arus banjir.

Berikut ini sebaran BTS yang terdampak di Sumbar, meliputi Kabupaten Agam 45 BTS, Pasaman 37 BTS, Padang Pariaman 18 BTS, Solok 14 BTS, Kota Padang 12 BTS, Kota Solok 5 BTS, Pasaman Barat 5 BTS, Pariaman 3 BTS, Tanah Datar 2 BTS dan Pesisir Selatan, Sijunjung, dan daerah lainnya: masing-masing 1 BTS.

Upaya percepatan perbaikan jalur komunikasi dilakukan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Provinsi Sumbar. Kepala Diskominfotik Sumbar Rudi Rinaldi menyampaikan, pihaknya telah berkomunikasi dengan BPBD di kabupaten/kota terdampak untuk pendistribusiannya.

Starlink dapat berfungsi sepanjang tidak ada tutupan atau hambatan untuk penerimaan sinyal satelit. Selain itu, adanya dukungan jaringan listrik maupun aliran listrik dari genset. Cakupan sinyal internet alat ini mencapai jarak 500 meter hingga 1 km, dan dapat digunakan 60 pengguna secara bersamaan.

Selain itu, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di puncak Gunung Singgalang yang mampu menjangkau 9 hingga 10 kabupaten dan kota di Sumbar. Repeater ini dapat digunakan dengan perangkat radio komunikasi, dan telah dimanfaatkan oleh BPBD, PPTD, Orari dan RAPI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Update Bencana Agam Sumbar: 15 Ribu Lebih Warga Mengungsi Akibat Cuaca Ekstrem

Penulis
Syifa
-

Fenomena cuaca ekstrem yang memicu bencana banjir dan tanah longsor mengakibatkan lebih dari 15.300 warga Agam, Provinsi Sumatra Barat, mengungsi hingga hari ini, Rabu (2/12). Pemerintah daerah terus berupaya melakukan penanganan darurat, khususnya pelayanan warga terdampak.

Data BPBD Kabupaten Agam, pada Selasa (3/12), pukul 20.00 WIB, sebaran pengungsian terdapat di tujuh kecamatan. Populasi pengungsi teridentifikasi berjumlah 15.307 jiwa, dengan rincian di Kecamatan Tanjung Raya 9.198 jiwa, Malalak 2.419 jiwa, Palembayan 1.511 jiwa, Tanjung Mutiara 901 jiwa, IV Koto 778 jiwa, Ampek Nagari 400 jiwa dan Palupuh 100 orang. BPBD mengaktifkan pos komando (posko) yang berlokasi di balairung rumah dinas Bupati Agam.

Sedangkan untuk memobilisasi sumber daya agar penanganan darurat berjalan optimal, posko mengaktifkan 13 pos lapangan di 13 kecamatan. Sebagian besar pos lapangan berlokasi di kantor kecamatan.

Pemenuhan kebutuhan makan dan minum warga di pengungsian, posko telah mengoperasikan dapur umum sebanyak 26 titik. Dapur umum berupa mobil dapur umum maupun tenda dan rumah warga.

Pendistribusian lewat udara terus dikerahkan untuk membantu dapur umum dan kebutuhan lain yang dibutuhkan para pengungsi, khususnya di titik-titik yang masih terisolir.

Sementara itu, data kerugian material di Kabupaten Agam per Selasa (2/12), pukul 20.00 WIB, rumah rusak berat 465 unit, rusak sedang 188 unit, rusak ringan 406 unit. Sedangkan infrastruktur publik rusak di antaranya jembatan 10 titik, jalan rusak 25 titik, jaringan air 6.780 meter dan fasilitas pendidikan 102 unit. BPBD masih melakukan pendataan dan pendetailan data di lapangan.

Sampai dengan hari ini, Rabu (3/12), pemerintah daerah Agam terus mengupayakan perbaikan infrastruktur darurat, seperti jalan dan jembatan yang putus. Sejumlah alat berat telah dikerahkan untuk perbaikan, dengan tujuan distribusi bantuan, pengerahan alat berat dan mobilisasi warga.

Pemerintah kabupaten dan BNPB mengerahkan 10 alat berat untuk memperbaiki akses, yang ditempatkan di Kecamatan Tanjung Raya, Matur, Malalak, Ampek Nagari, IV Koto dan Lubuk Basung. Di wilayah ini, lima berat akan ditambahkan untuk mempercepat penanganan, seperti 3 unit bantuan dari United Tractor, Zipur dan Kota Payakumbuh masing-masing 1 unit.

Sedangkan komunikasi, jaringan komunikasi di Agam mendapatkan dukungan dari Komdigi. Tiga titik terpasang peralatan komunikasi, seperti di Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur, Kec. Malalak, Posko Tim Koto Alam, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan dan Posko Utama BPBD di balairung rumah dinas Bupati, Kecamatan Lubuk Basung.

Sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Agam yang tidak terdampak secara signifikan, di antaranya Kecamatan Sungai Pua, Candung dan Ampek Angkat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Banjir dan Longsor Sumatra: Pemerintah Perkuat Komando Bencana dan Kirim Bantuan Masif

Penulis
Syifa
-

Pemerintah mempercepat distribusi bantuan ke seluruh wilayah terdampak banjir dan longsor, termasuk daerah yang terisolasi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno menyampaikan bahwa lebih dari 500 ribu ton bantuan telah dikirim dari berbagai pihak dalam keterangannya kepada awak media di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 3 Desember 2025.

“Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500 ribu ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak, termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” ujar Menko Pratikno.

Selain itu, Menko Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memastikan struktur komando penanganan bencana semakin diperkuat dalam beberapa hari terakhir melalui aktivasi posko terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten. Pos pendamping nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan kementerian terkait juga telah ditempatkan untuk menjaga kelancaran distribusi logistik.

“Untuk memastikan penyaluran bantuan dan evakuasi, pesawat angkut A400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir. Kita juga memberi laporan daerah yang aksesnya terputus seperti Aceh Tamiang, Langsa, dan per kemarin sudah berhasil dilakukan air drop dengan pesawat angkut TNI AU, CN-295, A-2904, dan juga C-130J Super Hercules. Didukung oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal TNI, kapal angkut TNI,” imbuh Menko Pratikno.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Pratikno juga menjelaskan bahwa TNI, Polri, dan berbagai instansi telah mendirikan posko logistik, pos kesehatan, dapur lapangan, dan dapur SPPG di lapangan. Menko Pratikno juga menyampaikan bahwa BUMN sudah bergerak memulihkan jaringan listrik, telekomunikasi, akses jalan, dan distribusi BBM dengan percepatan signifikan. Perbaikan tower bertegangan tinggi dipersingkat dari lima hari menjadi dua sampai tiga hari.

“Untuk pemulihan tower bertegangan tinggi ditargetkan selesai pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2025. PLN telah mempercepat perbaikan dari 5 hari, 5-6 hari menjadi hanya 2-3 hari saja, sehingga jalur Arun-Bireuen maupun Tarutung-Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali,” ungkap Menko Pratikno.

Selain itu, Menko Pratikno menjelaskan bahwa Telkom telah menurunkan sebanyak 2.498 personel untuk mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi di Sumatra. Menko Pratikno juga menyampaikan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) melalui jalur darat juga terus diupayakan oleh Pertamina dengan didukung oleh berbagai pihak.

Pemerintah juga menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir melalui analisis citra satelit. Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan telah bergerak untuk memastikan tata kelola lingkungan ditegakkan.

“Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” ujar Menko Pratikno.

Dengan struktur komando yang diperkuat, pemerintah memastikan peningkatan respons setiap jam. Fokus pemerintah adalah menjaga keselamatan warga serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Pemerintah mengajak seluruh pihak tetap bersatu untuk mendukung pemulihan para korban.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TNI dan Polri Kerahkan Semua Armada, Percepat Penanganan Bencana di Sumatra

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus mengintensifkan penanganan bencana melalui operasi terpadu TNI–Polri dengan membuka akses wilayah, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan keamanan dan keselamatan personel di lapangan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan jalur logistik darat, laut, dan udara, penegakan hukum atas temuan di lapangan, hingga dukungan teknologi dan peralatan dari seluruh matra TNI untuk mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan persnya di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12), menjelaskan bahwa akses distribusi bantuan kini semakin terbuka melalui jalur darat, laut, dan udara. Selain itu, Kapolri juga menyampaikan bahwa sebagai wilayah yang terdampak paling luas, enam wilayah Aceh kini dapat diakses melalui jalur laut, sementara delapan kabupaten lainnya sudah terbuka jalur darat.

“Saat ini sudah dapat diakses dengan kapal laut di enam wilayah: Lhokseumawe, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang. Dapat diakses dengan truk jalur darat terdapat delapan wilayah: Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Nagan, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam. Kemudian yang dapat diakses dengan udara saat ini empat wilayah, yaitu Aceh Tenggara, Takengon, Gayo Lues, Aceh Tenggara dan Bener Meriah. Pada prinsipnya untuk tahap awal bantuan logistik ini sudah bisa disalurkan sampai di tingkat kecamatan,” ujar Kapolri.

Terkait temuan kayu gelondongan di lokasi bencana, Kapolri memastikan penegakan hukum akan dilakukan. Kapolri juga menekankan bahwa tidak ada lagi warga yang diamankan terkait isu penjarahan karena mereka hanya membutuhkan logistik.

“Terkait dengan masalah penegakan hukum terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan, dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan, untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum, kita akan proses,” ungkap Kapolri.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa TNI mengoptimalkan pengiriman bantuan udara untuk daerah yang tidak terjangkau darat. Panglima TNI juga menambahkan bahwa keselamatan prajurit menjadi prioritas setelah beberapa personel gugur dalam operasi kemanusiaan.

“Jadi barang itu dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk box-box yang pakai baling-baling sehingga pada saat ke tanah tidak hancur. Kemudian juga menggunakan payung udara, di dropnya lewat Hercules C-130. Kemarin sudah dilaksanakan di Aceh Tamiang, kemudian hari ini juga akan kita laksanakan sistem drop CDS (Carry Delivery System) yaitu menggunakan pesawat CN dan Hercules,” ujar Panglima TNI.

Selain itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memaparkan bahwa dropping bantuan melalui helikopter terus disempurnakan agar tidak terjadi kerusakan. Maruli juga menjelaskan distribusi perangkat Starlink untuk mendukung komunikasi darurat.

“Jadi Heli itu tidak bisa mendarat dimanapun, jadi harus landasannya, harus siap jadi. Karena kondisi bantuan harus diberikan, kita coba untuk dilempar. Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi, sekarang kita berupaya sampai sekarang tidak terjadi lagi. Terus yang kedua tentang Starlink, itu memang peralatan kami dari Kemhan, dan kami juga memang pulsanya kan belum tahu siapa yang mau bayar, jadi itulah kondisinya tapi semangat kami untuk membantu, kami kirimkan berpuluh Starlink ke daerah bencana,” ucap KSAD.

KSAD menambahkan bahwa personel TNI kini memasuki kawasan yang belum terakses untuk menjaga ketertiban dan memastikan bantuan tersampaikan. Selain itu, delapan set jembatan bailey disiapkan untuk dikirim paling lambat Jumat guna membuka konektivitas antar daerah kritis.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menjelaskan bahwa TNI AL mengerahkan tujuh KRI, termasuk dua kapal rumah sakit yang akan siaga di Aceh. Unsur udara TNI AL juga diperkuat dengan lima helikopter dan dua pesawat fixed wing untuk air dropping.

“Mungkin akan ditambah 1 KRI lagi, yaitu kapal tanker KRI Bontang untuk mendukung bahan bakar di mana banyak daerah yang memerlukan bahan bakar untuk diesel generator. Kemudian untuk unsur udaranya yang on board ada lima helikopter dan satu fixed wing akan ditambah satu lagi fixed wing, dua casa untuk air dropping,” imbuh KSAL.

Sementara itu, Kelapa Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono menambahkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) terus disinergikan dengan BMKG dan BNPB untuk mendukung percepatan pemulihan.

“Memang ini leading sector-nya adalah BMKG dengan BNPB, hanya saya menjelaskan bahwa sudah ada 5 pesawat karavan yang disiapkan oleh BNPB setiap hari melaksanakan OMC. Alhamdulillah hujan sudah mulai berkurang dan ini terus kita laksanakan ke depannya,” ucap KSAU.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Kawal Pemulihan Sumatra: Dari Tanggap Darurat Menuju Rehabilitasi Menyeluruh

Penulis
Syifa
-
Pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi bencana pada 1 Desember untuk memastikan negara hadir. Menko Pratikno juga menyampaikan dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12) bahwa Kepala Negara juga memimpin koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan BUMN.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai (DSP). Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital,” ujar Menko PMK.
Selain itu, Menko PMK juga menjelaskan bahwa struktur komando terus diperkuat melalui posko terpadu di provinsi dan kabupaten yang didukung BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait. Sistem distribusi logistik dipastikan berjalan cepat untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terputus aksesnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK menerangkan bahwa pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sangat lebat hingga akhir tahun yang disampaikan BMKG. Langkah mitigasi disiapkan untuk menekan risiko lanjutan di daerah rawan.
“Berikutnya pemerintah juga terus waspada dan siap siaga, BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua,” ujar Menko PMK.
Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah mulai menata fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target 100 hari dan rencana kerja satu tahun. Menko PMK menyampaikan bahwa publik diharapkan dapat mengawasi capaian secara terukur.
“Untuk fase tata kelola rehab-rekon juga sudah dikoordinasikan. Lead agency untuk fase tanggap darurat sekarang ini tetap BNPB. Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline satu tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya,” ungkapnya.
Dalam momen tersebut, Menko PMK juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penanganan di lapangan. Menko Pratikno menegaskan bahwa peningkatan respons terus dilakukan setiap jam dan setiap menit.
“Tapi instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh K/L, TNI, Polri, BNPB agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan dan peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi solidaritas dari seluruh warga negara Indonesia yang ikut berkontribusi untuk membantu sesama anak bangsa,” ujarnya.
Di momen tersebut, Pratikno menyampaikan duka cita mendalam kepada korban yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

“Duka ini adalah duka kita bersama, duka kita sebangsa dan setanah air,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perpanjang SIM Kini Lebih Mudah, Layanan SIM Keliling Hadir di Lima Wilayah Jakarta

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi di Jakarta pada Kamis, guna mempermudah masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM. Layanan ini dioperasikan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan tersedia mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Mengutip informasi dari akun resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling tersebar di lima wilayah, yaitu:

  • Jakarta Timur: Mal Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mal Ciputra

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM diwajibkan membawa beberapa dokumen pendukung seperti fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama beserta SIM asli, bukti cek kesehatan, serta bukti tes psikologi.

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM telah habis, pemohon diwajibkan melakukan pembuatan SIM baru di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) yang telah ditunjuk kepolisian.

Adapun biaya perpanjangan mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yakni Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Sementara itu, SIM B hanya dapat diperpanjang di kantor Satpas karena memerlukan dokumen berbeda dan diperuntukkan bagi kendaraan dengan berat di atas 3,5 ton.

Dengan hadirnya layanan SIM Keliling ini, masyarakat diharapkan dapat melakukan perpanjangan SIM dengan lebih mudah, cepat, dan dekat dari lokasi tempat tinggal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Hadir di 14 Titik Jadetabek Hari Ini, Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Kamis. Layanan ini disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa perlu datang ke kantor Samsat induk.

Melansir informasi dari akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya, masyarakat dapat mengunjungi gerai Samsat Keliling yang tersebar di sejumlah lokasi strategis, mulai dari pusat perbelanjaan, alun-alun, hingga kantor kelurahan. Layanan dibuka dengan jadwal yang bervariasi, umumnya dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, menyesuaikan masing-masing wilayah.

Beberapa di antaranya yaitu halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng, Mal Citraland di Jakarta Barat, halaman Samsat Serpong dan ITC BSD di Tangerang Selatan, Mono Caffe Pekayon di Kota Bekasi, hingga Pasar Central Lippo Cikarang di Kabupaten Bekasi. Titik lain juga tersedia di Depok, Cinere, Ciledug, Ciputat, serta lokasi-lokasi pendukung lain di seluruh Jadetabek.

Untuk menggunakan layanan ini, warga diwajibkan membawa sejumlah dokumen persyaratan, yaitu KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. Adapun Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Sementara itu, untuk layanan perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Polda Metro Jaya juga mengimbau warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di lokasi layanan, termasuk menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan, demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ahmad Doli Golkar Nilai Daerah Tak Mampu Tangani Banjir Sumatera, Dorong Penetapan Bencana Nasional

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai sejumlah daerah di Sumatera tidak lagi mampu menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Doli mendorong pemerintah pusat mengambil alih penanganan bencana tersebut dan mempertimbangkan penetapannya sebagai bencana nasional.

Doli menjelaskan kondisi lapangan di beberapa wilayah Aceh dan Sumatera Utara sangat memprihatinkan. Ia mengaku merasakan langsung situasi darurat ketika berkunjung ke Banda Aceh saat curah hujan ekstrem mengguyur sepanjang hari.

“Dan saya waktu itu ketemu dengan beberapa bupati. Situasi Banda Aceh seharian itu, saya seharian dari pagi sampai sore itu hujan deras nggak berhenti. Bahkan saya turun dari pesawat itu sinyalnya udah nggak ada. Saya bilang ada kenapa ya? Ya memang karena situasi di sana itu pada saat itu memang lagi awal-awalnya mulai bencana itu,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Doli mengungkapkan kondisi infrastruktur yang lumpuh total di beberapa kabupaten membuat mobilitas masyarakat terhenti dan bantuan sulit disalurkan. Ia menuturkan, rekomendasi dalam Musda Golkar di Aceh menyuarakan agar pemerintah pusat menetapkan status Aceh sebagai daerah bencana nasional.

“Makanya salah satu rekomendasi musda itu saya minta isinya adalah meminta kepada pemerintah pusat untuk menetapkan status Aceh itu sebagai daerah bencana nasional. Nah, kenapa? Karena memang kepala daerah, masyarakat di sana, ya sudah tidak mampu untuk menangani itu karena jalan buntu. Semua jembatan putus,” ujar Doli.

“Saya kemarin juga ke dapil pemilihan saya, di Langkat, jadi saya besok mau ke sana lagi. Kita mau ngasih bantuan pun, ya, stoknya sudah terbatas. Itu di Medan kita mau beli sejumlah, misalnya bahan pokok lah itu, itu juga nggak bisa terlalu banyak. Karena stoknya sudah nggak ada. Dibatasi,” sambungnya.

Doli menilai sejumlah daerah tak sanggup lagi menangani bencana tersebut. Doli melihat kondisi tersebut harus diambil alih oleh pemerintahan pusat agar terkoordinasi dengan baik.

“Nah, oleh karena itu, saya secara, ya, apa namanya, saya melihat situasinya beberapa daerah secara langsung, memang itu daerah yang tidak sanggup lagi untuk mengatasi itu. Oleh karena itu, memang harus di-takeover oleh pusat,” kata Doli.

Anggota Komisi II DPR tersebut menilai penanganan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan membutuhkan kapasitas yang lebih besar dari sekadar pemerintah daerah.

“Makanya saya kemarin, di beberapa kesempatan saya katakan, ya, segera saja gubernur masing-masing 3 provinsi ini langsung berkoordinasi dengan bupatinya, ya, kalau nggak bisa fisik, pakai Zoom, kan banyak segala macam itu,” kata Doli.

Doli mendorong pemerintah daerah di provinsi terdampak untuk segera bersurat ke pemerintah pusat sebagai bagian dari prosedur penetapan status bencana nasional.

“Langsung memohon segera kepada pemerintah pusat menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi. Kalau itu memang salah satu syarat proses penetapan satu daerah provinsi menjadi bencana nasional,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...617618619...4,894Halaman 618 dari 4,894