Beranda blog Halaman 620

Ahmad Doli Golkar Nilai Daerah Tak Mampu Tangani Banjir Sumatera, Dorong Penetapan Bencana Nasional

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai sejumlah daerah di Sumatera tidak lagi mampu menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Doli mendorong pemerintah pusat mengambil alih penanganan bencana tersebut dan mempertimbangkan penetapannya sebagai bencana nasional.

Doli menjelaskan kondisi lapangan di beberapa wilayah Aceh dan Sumatera Utara sangat memprihatinkan. Ia mengaku merasakan langsung situasi darurat ketika berkunjung ke Banda Aceh saat curah hujan ekstrem mengguyur sepanjang hari.

“Dan saya waktu itu ketemu dengan beberapa bupati. Situasi Banda Aceh seharian itu, saya seharian dari pagi sampai sore itu hujan deras nggak berhenti. Bahkan saya turun dari pesawat itu sinyalnya udah nggak ada. Saya bilang ada kenapa ya? Ya memang karena situasi di sana itu pada saat itu memang lagi awal-awalnya mulai bencana itu,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Doli mengungkapkan kondisi infrastruktur yang lumpuh total di beberapa kabupaten membuat mobilitas masyarakat terhenti dan bantuan sulit disalurkan. Ia menuturkan, rekomendasi dalam Musda Golkar di Aceh menyuarakan agar pemerintah pusat menetapkan status Aceh sebagai daerah bencana nasional.

“Makanya salah satu rekomendasi musda itu saya minta isinya adalah meminta kepada pemerintah pusat untuk menetapkan status Aceh itu sebagai daerah bencana nasional. Nah, kenapa? Karena memang kepala daerah, masyarakat di sana, ya sudah tidak mampu untuk menangani itu karena jalan buntu. Semua jembatan putus,” ujar Doli.

“Saya kemarin juga ke dapil pemilihan saya, di Langkat, jadi saya besok mau ke sana lagi. Kita mau ngasih bantuan pun, ya, stoknya sudah terbatas. Itu di Medan kita mau beli sejumlah, misalnya bahan pokok lah itu, itu juga nggak bisa terlalu banyak. Karena stoknya sudah nggak ada. Dibatasi,” sambungnya.

Doli menilai sejumlah daerah tak sanggup lagi menangani bencana tersebut. Doli melihat kondisi tersebut harus diambil alih oleh pemerintahan pusat agar terkoordinasi dengan baik.

“Nah, oleh karena itu, saya secara, ya, apa namanya, saya melihat situasinya beberapa daerah secara langsung, memang itu daerah yang tidak sanggup lagi untuk mengatasi itu. Oleh karena itu, memang harus di-takeover oleh pusat,” kata Doli.

Anggota Komisi II DPR tersebut menilai penanganan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan membutuhkan kapasitas yang lebih besar dari sekadar pemerintah daerah.

“Makanya saya kemarin, di beberapa kesempatan saya katakan, ya, segera saja gubernur masing-masing 3 provinsi ini langsung berkoordinasi dengan bupatinya, ya, kalau nggak bisa fisik, pakai Zoom, kan banyak segala macam itu,” kata Doli.

Doli mendorong pemerintah daerah di provinsi terdampak untuk segera bersurat ke pemerintah pusat sebagai bagian dari prosedur penetapan status bencana nasional.

“Langsung memohon segera kepada pemerintah pusat menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi. Kalau itu memang salah satu syarat proses penetapan satu daerah provinsi menjadi bencana nasional,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta 4 Desember: Hujan Pagi hingga Malam, Suhu Maksimum 29°C

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan hingga hujan ringan akan mendominasi wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Kamis (4/12). Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, hujan ringan sudah mulai turun sejak pagi di seluruh wilayah, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, hujan ringan diprediksi masih bertahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara itu, cuaca berawan akan menaungi wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat. Adapun Jakarta Utara dan Jakarta Barat diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan.

Pada sore hari, seluruh wilayah DKI Jakarta diprediksi berada dalam kondisi berawan. Situasi serupa akan berlanjut hingga malam hari, di mana cuaca berawan kembali menyelimuti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

BMKG juga mencatat bahwa suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 23–29 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara berada pada rentang 72–96 persen. Kondisi ini membuat cuaca Jakarta cenderung lembap dengan potensi hujan yang tetap perlu diwaspadai warga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Syafruddin Ingatkan Bencana Sumatra Jadi Peringatan Serius Cegah Kejadian Serupa di Kaltim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mengingatkan pemerintah agar menjadikan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Pulau Sumatra dan Aceh sebagai peringatan serius untuk mencegah kejadian serupa di Kalimantan Timur. Ia menilai Kaltim berada pada tingkat kerentanan yang tinggi akibat masifnya aktivitas tambang dan buruknya pengelolaan lingkungan di kawasan tersebut.

“Peristiwa yang terjadi di Pulau Sumatra harus kita tahan agar tidak terulang, misalnya di Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur sangat rawan terjadi bencana seperti yang terjadi di Pulau Sumatra dan Aceh,” tegas Syafruddin dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/25).

Syafruddin menjelaskan bahwa Kaltim menampung sejumlah perusahaan tambang raksasa yang terus menggerus hutan dan mencemari sungai, sehingga meningkatkan risiko bencana ekologis. Ia menyebut sejumlah perusahaan besar seperti PT KPC, Berau Coal, Indominco, PT Bayan, PT IITM Group, hingga Kideco yang beroperasi secara masif di wilayah tersebut.

“Perusahaan-perusahaan tambang terus-menerus menggunduli hutan dan tentu saja mencemari sungai dan air di sana,” tegasnya.

Lebih jauh, legislator asal Dapil Kalimantan Timur itu menyoroti keberadaan sekitar 1.700 lubang tambang yang belum direklamasi yang ia sebut sebagai ancaman besar bagi keselamatan warga.

Menurutnya, lubang-lubang tambang tersebut bukan hanya berpotensi memperburuk bencana, tetapi telah memakan korban jiwa.

“Sudah menelan korban, ada 51 anak yang meninggal di lubang tambang. Itu baru korban yang meninggal di lubang tambang, belum yang akibat bencana seperti di Pulau Sumatera,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.

Syafruddin mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk memperketat seluruh proses perizinan dan pengawasan lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia meminta pemerintah bergerak cepat menata ulang tata kelola lingkungan di Kaltim sebelum kerusakan semakin parah.

Menutup pernyataannya, Syafruddin kembali meminta perhatian khusus pemerintah terhadap kondisi Kaltim.

“Sekali lagi, mohon atensi Pak Menteri dan jajaran. Kalimantan Timur kalau bisa ditangani serius, jangan sampai terjadi seperti di Sumatra,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sonny Danaparamita: Peternak Minta Kebijakan Impor Bibit Dikendalikan demi Selamatkan Plasma Nutfah Lokal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kekhawatiran atas maraknya impor bibit kambing kembali mencuat dari para peternak. Mereka menilai gelombang impor yang masuk tanpa pengawasan ketat dapat mengancam keberlanjutan plasma nutfah lokal—warisan genetik penting yang selama ini menjadi tulang punggung produksi ternak nasional. Suara keras itu disampaikan langsung kepada Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, saat menghadiri kontes kambing peranakan etawa di Kampus Giri FIKKIA Universitas Airlangga (UNAIR) Banyuwangi, Minggu (30/11/25).

Para peternak yang hadir dari berbagai daerah meminta pemerintah lebih berhati-hati menerapkan kebijakan impor bibit kambing. Menurut mereka, masuknya bibit asing berpotensi menyingkirkan plasma nutfah lokal yang nilai genetiknya sudah teruji dan menjadi identitas bangsa.

“Organisasi atau himpunan peternak kambing dan domba harus kompak menjaga genetik lokal. Jika tidak, lama-lama plasma nutfah kita habis,” tegas para peternak.

Mereka juga menjelaskan sejumlah persoalan mendasar yang selama ini menghantui sektor peternakan kambing. Salah satunya adalah ketidaksinkronan data populasi ternak antara pemerintah dan kondisi faktual di lapangan. Sementara data resmi menyebut populasi lokal kekurangan, para peternak justru melihat ternak melimpah hingga kesulitan menyalurkan produksi.

Selain itu, mereka menilai peningkatan kualitas genetik tidak selalu harus mengandalkan impor. Seleksi dalam negeri melalui pembibitan dan balai riset dianggap jauh lebih aman bagi keberlanjutan plasma nutfah. Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan bibit impor yang selama ini hanya mengacu pada sertifikat farm luar negeri tanpa melalui uji progenites, sehingga kualitasnya tidak benar-benar terjamin.

“Kalau ingin impor, harus ada uji progenites. Satu pejantan lokal unggul saja bisa mengawini 20 betina dengan hasil sangat produktif. Kita sebenarnya tidak kekurangan bibit berkualitas,” kata seorang peternak.

Dukung pelestarian genetik lokal juga datang dari Ketua Bidang Seni dan Budaya Kambing DPP HPDKI, Andy Geol. Ia menegaskan bahwa regulasi impor perlu ditinjau ulang karena telah merugikan produsen lokal. Menurutnya, plasma nutfah Indonesia memiliki kualitas kompetitif yang seharusnya dilestarikan, bukan digantikan bibit asing.

Merespons beragam keluhan tersebut, Sonny Danaparamita menyatakan komitmennya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan impor ternak di tingkat nasional.

Sonny Danaparamita menegaskan bahwa keberpihakan negara kepada peternak lokal tidak boleh berhenti hanya sebagai slogan.

“Kita tidak boleh kehilangan genetik lokal sebagai identitas bangsa. Masukan dari para peternak ini sangat penting dan akan saya bawa ke ruang pembahasan kebijakan,” ujarnya.

Sonny Danaparamita juga mengapresiasi peran perguruan tinggi yang aktif membuka ruang interaksi dengan peternak. Menurutnya, kegiatan seperti kontes kambing di UNAIR Banyuwangi menjadi contoh nyata bahwa kampus dapat menjadi pusat pengetahuan yang mengalirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia memberikan penghargaan khusus kepada drh. Amung Saputro, M.Si., serta mahasiswa FIKKIA atas penyelenggaraan kegiatan yang memperkuat riset dan pembibitan nasional tersebut.

Para peternak berharap kolaborasi antara kampus, praktisi, dan pemerintah dapat terus diperkuat. Keberlanjutan plasma nutfah lokal, menurut mereka, hanya dapat dijamin jika riset, edukasi, dan pengawasan berjalan searah dan terintegrasi. Melalui kegiatan seperti kontes kambing di Banyuwangi, mereka optimistis bahwa regenerasi pengetahuan dan pelestarian genetik lokal tetap terjaga di tengah tekanan impor yang terus meningkat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Firman Soebagyo Minta Pemerintah Berhenti Konversi Kawasan Hutan Jadi Lahan Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah menghentikan praktik konversi kawasan hutan untuk pembukaan lahan produksi pangan. Dia menilai kebijakan tersebut tidak berkelanjutan dan justru membuka peluang kerusakan lingkungan yang lebih besar, bahkan menambahkan risiko terjadinya bencana.

“Reforma Agraria ini juga menjadi bagian yang harus dievaluasi. Apakah Reforma Agraria yang bagi-bagi kawasan hutan untuk kepentingan sektor tanaman pangan, ini apakah masih akan berkelanjutan? Menurut saya tidak, harus berhenti,” ujar Firman Soebagyo dikutip dari Kompas.com, Rabu (3/12/25).

Pernyataan itu disampaikan Firman Soebagyo sebagai respons atas terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera.

Bencana itu disebut juga dipengaruhi oleh faktor kerusakan lingkungan, termasuk penambangan liar dan pembukaan kawasan hutan secara besar-besaran.

Firman Soebagyo menjelaskan bahwa fungsi kawasan hutan berbeda dengan lahan pertanian. Hutan memiliki peran penting sebagai penyangga ekologi dan ekosistem, sehingga tidak boleh semata-mata diubah menjadi area produksi pangan.

“Karena hutan itu adalah untuk tanaman hutan yang fungsinya adalah sebagai penyangga ekologi dan ekosistem, sedangkan pangan itu adalah di lahan pertanian. Jadi harus ada pemisahan yang jelas, tidak boleh lagi serta-merta bahwa ada lahan kosong, tanamin pangan, tanamin aja yang bisa menghasilkan produksi pangan, itu tidak boleh,” kata dia.

Firman Soebagyo menekankan kebijakan konversi tersebut juga seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan usaha yang merugikan lingkungan.

“Karena itu diberikan, maka pelaku usaha itu selalu memanfaatkan momentum itu dan kemudian dimanfaatkan celah-celah seperti itu untuk kepentingan mereka,” ucapnya.

Firman Soebagyo sebelumnya juga menyuarakan perlunya moratorium izin pinjam pakai kawasan hutan (PPKH) dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang berlaku.

Dia menekankan bahwa celah-celah regulasi harus segera ditutup agar tidak menimbulkan dampak kerusakan yang lebih luas.

“Oleh karena itu, satu itu yang saya sampaikan tadi, moratorium dilakukan, kemudian evaluasi menyeluruh, dan kemudian kita melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi-regulasi yang memang kita anggap itu menjadi celah, maka harus segera dilakukan revisi,” jelasnya.

Firman Soebagyo pun mengusulkan agar pemerintah Indonesia mencontoh kebijakan perlindungan hutan tropis di negara lain, salah satunya Brasil. Di negara tersebut, pemerintah melarang total pemanfaatan hutan Amazon untuk kepentingan lain selain sebagai hutan lindung.

“Banyak negara-negara yang sepadan dengan Indonesia memiliki hutan tropis, itu membuat kebijakan. Seperti di Brasil, contoh Amazon. Amazon itu hutan lindung. Hutan lindung yang benar-benar dilindungi, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain,” tuturnya.

Selain pengetatan aturan, Firman Soebagyo juga meminta penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan.

“Kemudian juga di samping kita harus memiliki regulasi, bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran harus ditindak tegas. Ditindak tegas, proses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap dia.

“Jangan ada lagi di belakang layar, karena ini banyak korban yang sangat luar biasa. Dan ini tidak sekali dua kali, dan hampir terjadi di mana-mana dengan skala kecil, skala menengah, skala besar,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Masyarakat Papua Tagih Komitmen Wamen PU Diana Soal Penyelesaian Tanah Ulayat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar Keadilan Demokrasi (PIKAD) bersama Forum Pergerakan Keadilan Masyarakat Papua (F-PKMP) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.

Aksi yang berlangsung pada Kamis (4/12) ini menyoroti dugaan praktik mafia tanah, pelanggaran hak ulayat, dan pelanggaran HAM yang merugikan masyarakat adat Papua yang diduga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU pada tahun 2021 yang saat itu dipimpin oleh Diana Kusumastuti dan sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri PU.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Rizal Muin menyampaikan bahwa masyarakat adat Papua memiliki hak ulayat yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Audiensi kami bersama bersama Diana Kusumastuti (Dirjen Cipa Karya) tahun 2021 janjinya akan segera mengirim tim apraisal ke lokasi tanah terdampak proyek Jerambah Kampung Nelayan Hamadi Kota Jayapura dan akan melakukan pembayaran ganti untung. Namun 5 tahun kami korban perampasan tanah menunggu janji beliau (saat ini menjabat Wamen PU) sampai hari ini belum dilakukan pembayaran hak atas tanah kami,” tegas Rizal Muin dalam orasi.

Rizal Muin mengingatkan pengakuan terhadap hak ulayat telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 2 Tahun 2021.

“Pengaturan hak ulayat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk jaminan negara bagi masyarakat hukum adat,” lanjutnya.

Rizal Muin menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah tegas. Dia berharap tuntutan massa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU, agar tidak terjadi konflik berkepanjangan di Papua.

“Kami menuntut keadilan dan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat Papua. Kasus perampasan tanah adat tidak boleh dibiarkan karena bertentangan dengan prinsip negara hukum,” ujarnya.

Sejumlah spanduk yang dibawa massa memuat seruan keras seperti “Tangkap, Adili, Pecat dan Miskinkan Pelaku Pelanggaran HAM/Korupsi” serta “Lawan Mafia Hukum dan Mafia Tanah”.

Pantauan wartawan di lapangan bahwa aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Adapun tuntutan lain yang diserukan massa aksi: mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik perampasan tanah yang dinilai melanggar UUD 1945 dan ideologi Pancasila.

“Menuntut pengembalian hak ulayat masyarakat adat Papua yang dirampas untuk proyek pembangunan dan meminta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan yang melibatkan tanah ulayat,” jelas Rizal Muin dalam membacakan pernyataan sikap.

Awak media telah mencoba mengkonfirmasi Wamen PU Diana Kusumastuti maupun Pejabat Kementerian PU terkait hal tersebut, namun sampai berita ini dimuat, belum ada konfirmasi maupun penjelasan terkait tuntutan aksi massa.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Perkuat Kompetensi SDM Industri Andal, Kemenperin Dukung Program Magang Nasional

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan dukungannya terhadap Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi atau Program Magang Nasional yang menjadi kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program strategis ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten, adaptif, dan siap menjawab tantangan transformasi ekonomi nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemagangan memiliki nilai strategis dalam mempercepat proses penyiapan tenaga kerja muda sebelum memasuki dunia industri. “Melalui pemagangan, lulusan pendidikan tinggi memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan riil industri, sekaligus memahami ekosistem kerja modern yang menuntut disiplin, produktivitas, dan kemampuan inovasi,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12).

Menperin menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan program ini berjalan efektif, khususnya dari pihak pelaku industri yang diharapkan membuka peluang partisipasi. “Partisipasi industri akan memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan tenaga kerja terampil dan efisiensi proses rekrutmen, sekaligus mendukung peningkatan daya saing industri manufaktur nasional,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto menjelaskan, dukungan Kemenperin diwujudkan melalui sinergi program dengan mendorong partisipasi industri, fasilitasi informasi, dan pendampingan. Eko menilai pemagangan nasional merupakan instrumen strategis yang berdampak langsung dalam menyelaraskan keterampilan lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri. “Program pemagangan nasional ini menjadi salah satu metode pembangunan tenaga kerja yang efektif sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,” ujarnya pada acara Sosialisasi Program Magang Nasional Batch 3 Kemenperin.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia yang ditandai dengan 69 persen penduduk usia produktif pada tahun 2025. Eko turut mengimbau para pelaku industri untuk berpartisipasi aktif, mengingat seluruh komponen pembiayaan peserta magang telah ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

“Sehingga lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki pengalaman kerja, tetapi juga memahami budaya kerja industri, standar keselamatan, dan etos inovasi yang dibutuhkan dalam sistem produksi modern,” tegasnya.

Dukungan Kemenperin juga diperkuat oleh kesiapan ekosistem pendidikan vokasi yang telah dikembangkan secara komprehensif. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi menyampaikan bahwa Kemenperin memiliki infrastruktur pendidikan vokasi yang terintegrasi dalam pengembangan SDM industri.

“Seluruh satuan pendidikan dan kelembagaan tersebut, baik perguruan tinggi vokasi, SMK Industri, balai diklat industri, maupun satuan kerja standardisasi dan pelayanan jasa industri, secara kolektif berkomitmen untuk menyukseskan program pemagangan nasional dengan membuka kesempatan pemagangan dan memberikan pengalaman langsung mengenai sistem pembinaan industri nasional,” paparnya.

Dari sisi pelaksanaan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan 100 ribu kuota peserta pemagangan yang diperuntukkan bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun. Program ini berlangsung selama enam bulan dan peserta akan memperoleh uang saku setara Upah Minimum Kabupaten sesuai domisili penyelenggara pemagangan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa program ini memberikan kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus mendukung perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor industri. “Pemerintah juga menyediakan sistem digital terpadu melalui platform siapkerja dan maganghub untuk memudahkan proses pendaftaran peserta maupun penyelenggara pemagangan,” jelasnya.

Menperin juga menegaskan bahwa pemagangan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan pemerintah, dunia industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan generasi muda yang siap bersaing pada level global.

Menurutnya, investasi pada penguatan SDM melalui pemagangan akan berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas nasional, akselerasi industrialisasi, serta penciptaan ekonomi bernilai tambah tinggi. “Oleh karena itu, pemagangan harus diposisikan sebagai salah satu strategi utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara industri maju, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Agus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Selidiki Dugaan Illegal Logging di Balik Kayu Gelondongan Banjir Sumatera

Penulis
Syifa
-

Dittipidter Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan praktik pembalakan liar (illegal logging) yang diduga menjadi salah satu faktor banyaknya kayu gelondongan terbawa arus banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mohammad Irhamni, menyampaikan bahwa proses penyelidikan sedang dilakukan untuk memastikan asal-usul material kayu tersebut.

“Sedang penyelidikan,” ujarnya singkat, Selasa (2/12/2025).

Irhamni menegaskan pihaknya belum dapat memastikan sumber kayu yang terbawa banjir dan seluruh temuan masih dalam proses pendalaman. “Belum tahu asalnya, ya sedang diselidiki,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan meyatakan tengah menelusuri sumber-sumber kayu yang terbawa banjir di Sumatera, termasuk potensi kayu yang berasal dari illegal logging atau pembalakan liar dan praktik ilegal lainnya, mengingat sebelumnya terungkap sejumlah kasus peredaran kayu ilegal di wilayah terdampak.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menjelaskan, terkait kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatera dapat berasal dari beragam sumber, mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan pembalakan liar (illegal logging).

Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan, jelas Dwi, Minggu (30/11/2025).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Penanganan Bencana Jadi Prioritas Pemerintah

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah untuk mengerahkan secara maksimal seluruh sumber daya yang ada dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana Alam di Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12).

“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ujar Pratikno.

Menko PMK menambahkan, Kepala Negara juga menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital.

“Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa, dari TNI dan Polri,” ujarnya.

Cepat Tanggap Tangani Bencana
Dalam pernyataannya, Pratikno juga menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani bencana sejak hari pertama kejadian, mulai dari evakuasi korban, distribusi kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, hingga pemulihan berbagai layanan publik.

“Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500 ribu ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” ujarnya.

Untuk memastikan penyaluran bantuan dan evakuasi, pesawat A400 milik TNI AU telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Selain itu, sebanyak lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga diterjunkan untuk menjangkau wilayah terisolir.

“Daerah yang aksesnya terputus seperti Aceh Tamiang, Langsa, per kemarin sudah berhasil dilakukan air drop [bantuan] dengan pesawat angkut TNI AU CN-295, A-2904, dan juga C-130J Super Hercules. Didukung oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal angkut TNI,” ujarnya.

Pemerintah juga telah mendirikan posko logistik, posko kesehatan, dan dapur umum di lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Selain itu, dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) juga dikerahkan untuk bisa menyalurkan makanan secara cepat bagi para korban.

Menko PMK menambahkan, BUMN juga bergerak maksimal dan memulihkan layanan publik seperti jaringan listrik, telekomunikasi, distribusi bahan bakar minyak (BBM), dan akses jalan dan logistik.

“Untuk pemulihan tower bertegangan tinggi ditargetkan selesai pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2025. PLN telah mempercepat perbaikan dari 5-6 hari menjadi hanya 2-3 hari saja, sehingga jalur Arun-Bireuen maupun Tarutung-Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali,” ujarnya.

Sementara itu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom telah menurunkan sebanyak 2.498 personel untuk pemulihan layanan telekomunikasi dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan pengiriman BBM melalui jalur darat.

“Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” imbuhnya.

Selain upaya tanggap darurat, ujar Pratikno, pemerintah juga tengah mempersiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) untuk memulihkan kembali aktivitas kehidupan masyarakat.

“Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya,” tandas Menko PMK.

Turut hadir dalam keterangan pers Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan para Kepala Staf Angkatan. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Targetkan Pemulihan Listrik Aceh Rampung 5–6 Desember

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh pada Selasa (2/12) untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur ketenagalistrikan yang terdampak banjir dan longsor serta memastikan percepatan pemulihan pasokan listrik di wilayah tersebut. Kunjungan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam penanganan bencana yang berdampak luas pada masyarakat Aceh.

Pada kesempatan ini Bahlil meninjau salah satu titik tower transmisi pada jalur Bireuen – Arun, yang mengalami kerusakan akibat banjir. Di lokasi tersebut, Menteri memberikan arahan langsung kepada jajaran teknis PLN agar percepatan perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terukur, mengingat jalur transmisi tersebut merupakan salah satu suplai utama listrik ke sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

“Saya pertama mengucapkan terima kasih atas dedikasi kalian untuk secara totalitas segera kita menyelesaikan urusan tower-tower yang kena dampak daripada musibah dan kita percepat. Sekarang waktunya kita kerja untuk Ibu Pertiwi. Saya tahu ini medannya tidak gampang. Tetapi anggap saja ini adalah sebuah panggilan kepada kita untuk mengabdi kepada negara dan mengurus rakyat,” ujar Bahlil di Bireuen, Selasa (2/12).

Selanjutnya Bahlil meninjau lokasi material Tower Emergency (TE) di Bireuen. Di titik ini, ia menyaksikan proses optimasi operasi evakuasi material yang digunakan untuk mempercepat perbaikan tower yang rusak pada jalur transmisi Bireuen-Arun. Optimalisasi logistik penanganan kerusakan menjadi salah satu perhatian utama untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai target.

Selain fokus pada aspek infrastruktur energi, juga menyambangi posko bantuan dan lokasi pengungsian di sekitar wilayah terdampak. Menteri Bahlil menyerahkan dukungan bantuan bagi masyarakat serta memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi dengan baik. Pemerintah terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait agar seluruh penanganan berjalan cepat, tepat, dan aman.

Bahlil juga meninjau langsung beberapa titik permukiman yang terdampak banjir. Kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa proses pemulihan infrastuktur energi berjalan paralel dengan upaya penanganan kemanusiaan di lapangan.

“Kehadiran saya disini bersama Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Dirut PLN, Dirjen Ketenagalistrikan itu dalam rangka ingin memastikan secara dekat dan ingin merasakan secara langsung terhadap masalah-masalah yang dihadapi, khususnya di bagian ESDM, supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan secara cepat. Memang harus saya akui bahwa listrik, BBM ini persoalan yang paling vital,” katanya.

Untuk memulihkan pasokan listrik dari pembangkit di Arun dan Naganraya, PT PLN (Persero) akan mulai memasang tower listrik emergency yang dapat dibangun hanya dalam waktu dua hari, kemudian dilanjutkan penyambungan kabel listrik yang rusak. Pemulihan listrik di Banda Aceh dan Aceh Bagian Barat ditargetkan selesai paling cepat pada Jumat (5/12) atau Sabtu (6/12) mendatang.

Berdasarkan data PLN, sebanyak 12 tower transmisi pada beberapa jalur SUTT 150 kV mengalami kerusakan, mencakup jalur Bireuen-Arun, Brandan-Langsa, serta Peusangan-Bireuen. Kerusakan ini menyebabkan gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah, termasuk Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, hingga Aceh Selatan dan Aceh Singkil.

Hingga hari ini, progres pemulihan ketenagalistrikan menunjukkan perkembangan signifikan. Dari total 263 penyulang yang padam, sebanyak 153 penyulang (58,2%) telah kembali normal. Sementara itu, 6.844 dari 9.669 gardu distribusi (70,8%) telah menyala kembali. Beban listrik yang pulih mencapai 173,05 MW (69,8%), dengan jumlah pelanggan kembali menikmati listrik sebanyak 727.735 pelanggan (69,7%).

Untuk mengatasi antrean pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahlil menyampaikan, Kementerian ESDM akan melakukan relaksasi pada regulasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk daerah terdampak bencana. Dengan relaksasi ini, masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak perlu lagi menggunakan barcode untuk membeli BBM di SPBU.

Sementara untuk distribusi BBM, karena jalur darat terputus, maka pengiriman BBM dilakukan via laut dan udara menggunakan drum. Kementerian ESDM berkoordinasi juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memulihkan jalur darat.

“Dan urusan BBM, BBM-nya ada, tapi tidak bisa terdistribusi karena banyak jalan yang nggak bisa kita lewati. Kita sudah lewat laut, juga ombak. Nah, perlahan-lahan kita mulai sekarang pakai jerigen. Jadi kita lagi bawa jerigen dan drum dari Jakarta, kita naikkan pesawat kita kirim ke sini supaya kita pikul. Sambil kita bekerjasama dengan kementerian teknis di PU untuk menembus jalan,” tambah Bahlil.

Kementerian ESDM mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Pemerintah berkomitmen mempercepat seluruh proses pemulihan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Aceh dapat kembali normal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...619620621...4,895Halaman 620 dari 4,895