Beranda blog Halaman 621

Menteri ESDM Minta SPBU Wilayah Terdampak Bencana Beroperasi 24 Jam

Penulis
Syifa
-

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) terus berupaya memulihkan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain menambah pasokan, Pemerintah juga membebaskan penggunaan barcode dan meminta seluruh SPBU agar beroperasi selama 24 jam.

“Baru saja saya selesai rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina, mulai besok untuk semua pompa bensin di sini kita akan buka 24 jam untuk wilayah Bapak dan Ibu semua. Kita akan layani kebutuhan masyarakat 24 jam. Kita juga akan tambah genset agar bisa melayani saudara-saudara saya yang membutuhkan BBM di sini,” kata Bahlil di Pos Pengungsian Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kemarin, Selasa (2/12).

Bahlil juga menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang belum maksimal pascabencana. “Kami mohon maaf jika pasca terjadi bencana pelayanan kami belum maksimal, kami bersama Gubernur dan Bupati berusaha melayani bapak dan ibu semua agar mendapat pelayanan dengan baik,” lanjutnya.

Kendati begitu, Bahlil berupaya penuh untuk mengoptimalkan layanan BBM kepada masyarakat. Ia meminta khusus PT Pertamina Patra Niaga mengatur kembali stok dan pendistribusian lalu lintas BBM di Medan dan sekitarnya yang saat ini memiliki 90 Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU) agar kembali beroperasi penuh selama 24 jam.

“Hasil rapat tadi kita akan tambah yang beroperasi 24 jam. Kurang lebih 60 SBPU yang kita operasikan 24 jam. Kita akan tambah lagi, kita lihat kalau memang bisa 90 SBPU beroperasi 24 jam,” jelas Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

Menurut Ega, BBM di wilayah Medan dan sekitarnya sudah relatif aman karena sudah berhasil mendaratkan 2 kapal untuk sandar di yang dipasok dari Terminal BBM (TBBM) Medan. “Untuk pengurang antrian, kami akan tambah SBPU yang beroperasi 24 jam jadi kurang lebih 60 SBPU,” ungkap Ega.

Dukungan kebijakan lain dari pemerintah adalah memberikan relaksasi kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk memindahkan alokasi BBM antar kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama. Langkah ini diperlukan karena perubahan jalur kendaraan dari yang semula melewati jalan utama kini harus melalui jalur alternatif sehingga menyebabkan pergeseran konsumsi BBM ke ruas jalan yang masih dapat dilalui.

Dengan penambahan operasi 24 jam dan penyesuaian alokasi, pemerintah berharap distribusi BBM dapat kembali lancar dan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak segera terpenuhi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Melly Goeslaw Tekankan Royalti sebagai Bentuk Penghargaan atas Dedikasi Pencipta Lagu

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota Komisi X DPR RI sekaligus penyanyi dan pencipta lagu, Melly Goeslaw, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Rapat tersebut membahas polemik pengelolaan royalti yang belum terselesaikan, khususnya terkait digitalisasi sistem dan akurasi distribusi royalti di berbagai platform.

Dalam pemaparannya, LMKN menjelaskan rencana pengembangan sistem monitoring digital yang mampu merekam penggunaan karya secara real time. Sistem ini akan mencakup pemantauan penggunaan musik di platform streaming, konser, hotel, restoran, hingga ruang publik lainnya.

Namun Baleg DPR RI menilai bahwa upaya modernisasi tersebut harus diimbangi dengan akurasi data, interoperabilitas, serta mekanisme pengawasan yang kuat agar distribusi royalti benar-benar tepat sasaran.

Dalam forum tersebut, Melly Goeslaw memberikan catatan penting mengenai esensi royalti bagi para pencipta lagu. Menurutnya, royalti bukan hanya soal besaran nilai yang diterima, melainkan bentuk penghargaan atas waktu, tenaga, dan dedikasi yang dicurahkan pencipta untuk menghasilkan sebuah karya.

“Buat saya royalti itu bukan hanya sekadar angka, tapi juga penghargaan atas waktu, perasaan, tenaga dan kehidupan serta dedikasi kami untuk sebuah karya,” kata Melly Goeslaw dalam siaran pers.

Melly juga menyoroti minimnya pemahaman sebagian pencipta lagu mengenai alur pengelolaan royalti. Ia meminta LMKN memberikan edukasi yang lebih komprehensif terkait sumber royalti, pola distribusi, serta hak-hak yang melekat pada karya di ranah digital.

Dalam rekomendasinya, Melly meminta LMKN membuat pemisahan tegas antara royalti belum diklaim (unclaimed) dan royalti dengan pencipta yang tidak diketahui.

“Saya mau memberikan sedikit rekomendasi, jadi kalau bisa pisahkan dengan tegas kategori belum diklaim versi tidak diketahui penciptanya. Karena implikasinya menurut saya berbeda antara belum diklaim dan tidak diketahui penciptanya,” ujar Melly.

Lebih jauh, Melly mengusulkan agar LMKN menerapkan kewajiban best effort search, yaitu upaya aktif mencari pencipta karya melalui database sebelum dana dianggap unclaimed.

“Selain itu, wajibkan best effort search. LMKN harus aktif mencari pencipta menggunakan database yang tersedia sebelum dana dianggap unclaim. Lalu wajibkan publikasi daftar royalti unclaim agar pencipta dapat mengecek dan klaim haknya secara mandiri,” tambah Melly.

Ia juga menekankan pentingnya publikasi daftar royalti unclaimed, sehingga para pencipta dapat memeriksa dan mengklaim hak mereka secara mandiri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hj. Nevi Zuairina Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Jembatani Harapan Warga Kasang

Penulis
Lucky PR
-

Anggota DPR Komisi VI asal Sumbar II Hj. Nevi Zuairina kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menyapa langsung warga Komplek Kasai Permai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang baru saja mengalami musibah banjir.

Dalam kunjungannya, ia menyerahkan bantuan kepada warga terdampak sekaligus memastikan bahwa kebutuhan mendesak mereka dapat segera ditangani.

Kehadiran Anggota DPR RI dari FPKS ini disambut hangat oleh masyarakat yang masih memulihkan diri dari dampak bencana.

Nevi mengungkapkan rasa prihatinnya atas kondisi yang dialami warga, seraya menegaskan bahwa negara dan wakil rakyat akan terus hadir di saat masyarakat membutuhkan.

“Bantuan kemanusiaan bukan hanya bentuk tanggung jawab moral, tetapi juga wujud nyata dari tugas pelayanan publik,” tutur Nevi.

Selain menyerahkan bantuan untuk warga terdampak, aktivis perempuan PkS ini juga melakukan serah terima simbolis bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa pembangunan jembatan untuk Mesjid Komplek Kasai Permai.

Bantuan yang di salurkan Nevi tersebut merupakan kontribusi CSR dari PT KAI sebagai bentuk kolaborasi pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam memperkuat fasilitas sosial di daerah.

Nevi menegaskan bahwa keberadaan jembatan ini sangat penting, tidak hanya sebagai akses menuju rumah ibadah, tetapi juga sebagai penghubung aktivitas harian warga. Ia berharap pembangunan jembatan tersebut dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta mobilitas masyarakat sekitar, terlebih setelah kawasan tersebut sempat terdampak banjir.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada PT KAI yang telah cepat merespons kebutuhan warga melalui program CSR, sekaligus mengajak lebih banyak pihak untuk bersama-sama membangun nagari dan membantu masyarakat ketika menghadapi masa sulit.

Nevi terus mengajak semua pihak untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Ia memastikan akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Barat II, termasuk kebutuhan infrastruktur, pemulihan pascabencana, dan penguatan fasilitas publik.

“Insya Allah, kita terus bergerak bersama. Bencana telah datang, tapi harapan tidak boleh padam,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri Indonesia’s Geopark Leader Forum, Al Haris Tegaskan Komitmen Jambi dalam Pengembangan Geopark

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris menghadiri Indonesia’s Geopark Leader Forum bertema Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dalam forum tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa geopark merupakan aset masa depan yang dinamis.

Ia menegaskan bahwa geopark tidak boleh dipandang sebagai warisan statis, melainkan sebagai laboratorium alam terbuka yang menghadirkan literasi lingkungan, budaya, serta ruang kolaborasi yang konkret antar pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Menurutnya, pengembangan geopark bertumpu pada tiga pilar utama konservasi, edukasi, dan peningkatan ekonomi lokal yang berlandaskan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya.

Menteri PPN juga menjelaskan bahwa geopark telah ditetapkan sebagai salah satu indikator dalam RPJMN 2025–2029. Dengan kekayaan geologi Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia, Indonesia memiliki potensi geopark yang sangat besar. Risiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik justru menunjukkan betapa kayanya keragaman geologi Indonesia yang dapat dikembangkan sebagai taman bumi.

Saat ini Indonesia memiliki 12 UNESCO Global Geopark (UGGp) dan ditargetkan bertambah menjadi 17 pada 2029.

Bappenas menekankan pentingnya integrasi geopark dalam rencana pengembangan wilayah, termasuk dengan sektor agro dan kehutanan. Penguatan sumber daya manusia, riset, dan teknologi seperti digitalisasi serta penggunaan artificial intelligence untuk monitoring juga dinilai penting.

Di samping itu, pariwisata di kawasan geopark diharapkan bergerak menuju konsep pariwisata berkualitas yang menjaga keberlanjutan konservasi, serta mendorong perkembangan geoproduct lokal sebagai bagian dari ekonomi kreatif.

Dalam forum tersebut, Menteri PPN menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan geopark, mulai dari menjadi inovator, kolaborator, hingga koordinator lintas sektor.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyambut pandangan tersebut dan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi siap memperkuat pengembangan geopark melalui pendekatan konservasi yang berkelanjutan, penguatan edukasi lingkungan, dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa geopark memiliki posisi penting dalam visi pembangunan Jambi karena menghubungkan potensi alam, budaya, dan ekonomi kreatif masyarakat lokal. Menurutnya, geopark dapat menjadi ruang belajar bagi generasi muda sekaligus mendorong inovasi riset dan pariwisata berkualitas.

Gubernur Al Haris juga mengapresiasi terselenggaranya Geopark Leader Forum yang dinilainya penting untuk menyatukan langkah antar daerah dan memperkaya wawasan dalam mengembangkan geopark nasional.

Ia berharap forum ini dapat memicu semangat bersama untuk memperkuat geopark sebagai fondasi pembangunan masa depan.

“Pembangunan geopark bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menyiapkan ruang edukasi dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Jambi siap menjadi bagian dari gerakan besar ini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenhut Klarifikasi Pernyataan Bupati Tapanuli Selatan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Laksmi Wijayanti meluruskan informasi terkait pernyataan Bupati Tapanuli Selatan yang beredar luas di publik. Informasi ini menerangkan bahwa Kemenhut membuka izin penebangan kayu di Tapanuli Selatan pada bulan Oktober 2025.

Laksmi menegaskan informasi itu tidak benar. Menteri Kehutanan pada Juni 2025 memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

“Atas arahan tersebut, kami lalu mengeluarkan Surat Dirjen PHL No. S.132/2025 pada tanggal 23 Juni 2025 untuk menghentikan sementara layanan SIPUHH bagi seluruh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) untuk keperluan evaluasi menyeluruh,” tuturnya.

Laksmi menambahkan terkait PHAT di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, bahwa belum ada satupun PHAT di wilayah tersebut yang diberikan akses SIPUHH sejak bulan Juli 2025. Meski begitu, Laksmi membenarkan bahwa Bupati Tapanuli Selatan mengirimkan dua surat pada bulan Agustus dan November 2025.

“Beliau menyampaikan agar seluruh PHAT di wilayah kabupatennya tidak diberikan akses SIPUHH, dan memang telah kami laksanakan dengan tidak membuka satupun akses SIPUHH di Tapanuli Selatan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Laksmi menyampaikan memang terjadi kegiatan ilegal di kawasan PHAT Tapanuli Selatan. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Oktober 2025, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten melakukan penangkapan 4 (empat) truk angkutan kayu dengan volume 44 M3 yang berasal dari PHAT di Kelurahan Lancat.

Laksmi menjelaskan bahwa SIPUHH merupakan fasilitas penatausahaan pemanfaatan kayu tumbuh alami di wilayah bukan hutan negara tetapi berada areal penggunaan lain (APL). Jadi, layanan SIPUHH untuk PHAT bukan merupakan perizinan.

“Dokumen Hak Atas Tanah (HAT) adalah kewenangan Pemerintah Daerah dan instansi pertanahan. Kayu tumbuh alami pada PHAT berada di luar kawasan hutan, sehingga pengawasan pemanfaatan kayu dilakukan oleh Pemerintah Daerah,” terangnya.

Laksmi menegaskan bahwa pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan akan ditangani oleh Ditjen Gakkum Kehutanan sesuai hukum yang berlaku. Adapun pelanggaran pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan ditangani melalui penegakan hukum pidana umum bekerja sama dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah.

“Kami tidak akan berkompromi dengan praktik penyalahgunaan dokumen HAT atau pemanfaatan kayu ilegal. Penegakan hukum berjalan untuk siapa pun yang melanggar,” pungkas Laksmi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Ajak Seluruh Pihak Sukseskan Program Kopdes dan MBG di Sulawesi Selatan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan ada dua program utama yang menjadi kunci untuk menyukseskan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Dua program yang akan menjadi kunci sukses yaitu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), karena dua program tersebut berbasis di desa.

“Ada dua kategori jika mau menyukseskan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yaitu Kopdes dan MBG,” ujar Mendes Yandri saat menghadiri kegiatan Saba Desa yang digelar APDESI Merah Putih sekaligus mendeklarasikan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Provinsi Sulawesi Selatan di gedung serbaguna Pemkab Maros, Selasa (2/12/2025).

Oleh karena itu, Mendes Yandri mengajak kepada seluruh pihak, khususnya masyarakat desa untuk menyukseskan program tersebut. Menurutnya yang menjadi ujung tombak keberhasilan dan kesuksesan Kopdes dan MBG adalah masyarakat desa.

Jika Kopdes dan MBG sukses, ekonomi di tingkat desa otomatis akan menjadi baik. Jika ekonomi baik maka kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat. Ia menilai, program tersebut adalah cara Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat derajat orang desa

“Saatnya kita kalau mau bangkit, kita dukung program Bapak Presiden Prabowo dengan kekompakan, persatuan dengan menyukseskan pembangunan Kopdes dan MBG,” ungkap Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Untuk itu, Mendes Yandri mengimbau agar desa tidak hanya jadi penonton dalam program tersebut, desa harus jadi pelaku utama dan terlibat aktif untuk menyukseskan program tersebut.

Ia optimis, Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi percontohan suksesnya program tersebut, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur.

Dalam kegiatan ini, Mendes Yandri juga memberikan penghargaan kepada Bupati, Kepala Dinas, Kepala Desa hingga Badan Permusyawaratan Desa terbaik se-Provinsi Sulawesi Selatan.

Hadir dalam kegiatan ini yaitu Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Anggota DPR RI Ashabul Kahfi, Deputi Bidang Pencegahan BNN Muhammad Zainul Muttaqien, Kepala BPI Kemendes PDT Mulyadin Malik, Bupati se-Provinsi Sulawesi Selatan serta jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Deklarasi Desa Bersinar bersama Wamenkop di Sulawesi Selatan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mendeklarasikan Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) Provinsi Sulawesi Selatan.

Deklarasi Desa Bersinar tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan Saba Desa yang digelar APDESI Merah Putih di gedung serbaguna Pemkab Maros, Selasa (2/12/2025).

Dalam deklarasi tersebut, Mendes Yandri mengatakan bahwa saat ini Indonesia sudah darurat narkoba. Menurut data yang ada, uang yang beredar setiap tahun untuk transaksi narkoba di Indonesia lebih dari Rp500 triliun.

“Desa Bersinar ini penting, karena narkoba sudah darurat di Indonesia. Jadi, lebih dari Rp500 triliun itu uang beredar dan lari ke luar negeri. Nah di samping kita kerugian dari segi fiskal, juga kerugian dari sisi sumber daya manusia,” ungkap Mendes Yandri.

“Sudah banyak, sudah jutaan yang jadi korban. Dan saya juga minta kepala desa jadi ujung tombak bersama BPD, sekali lagi, Sulsel harus menjadi contoh desa bersih narkoba,” sambung Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Lebih lanjut Mendes Yandri mengatakan bahwa narkoba sudah harus menjadi musuh bersama karena sangat merugikan anak bangsa dan merugikan seluruh elemen bangsa.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan program Desa Bersinar ini. Menurutnya, desa harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

“Kita cegah perbuatan-perbuatan yang merugikan anak cucu bangsa kita yang bisa merusak peradaban maupun merusak kehidupan sosial mulai dari tingkat desa,” ujar Mendes Yandri.

Dalam kegiatan ini, Mendes Yandri juga memberikan penghargaan kepada Bupati, Kepala Dinas, Kepala Desa hingga Badan Permusyawaratan Desa terbaik se-Provinsi Sulawesi Selatan.

Hadir dalam kegiatan ini yaitu Anggota DPR RI Ashabul Kahfi, Deputi Bidang Pencegahan BNN Muhammad Zainul Muttaqien, Kepala BPI Kemendes PDT Mulyadin Malik, Bupati se-Provinsi Sulawesi Selatan serta jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Peletakan Batu Pertama Kopdes Merah Putih dan Tinjau SPPG di Kabupaten Maros

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bonto Matene, Kabupaten Maros, Selasa (2/12/25).

Dalam kesempatan tersebut, Mendes PDT Yandri mengatakan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih ini harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Oleh karena itu, dalam proses pembangunan Kopdes Merah Putih ini diharapkan selain melibatkan pemerintah desa, juga harus melibatkan masyarakat setempat.

“Termasuk bahan bangunannya, manfaatkan semaksimal mungkin barang-barang atau bahan-bahan yang ada di sekitar desa ini, apakah itu pasirnya, batunya dan mungkin ada toko bangunan di sini. Sehingga perputaran ekonomi terasa, ada manfaatnya buat pertumbuhan ekonomi di desa ini, dan umumnya di Kabupaten, Provinsi dan tentu Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut Mendes Yandri mengatakan, peletakan batu pertama Kopdes Merah Putih di Desa Bonto Matene ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mempercepat pembentukan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

Instruksi Presiden Prabowo Subianto sudah jelas, Kopdes Merah Putih yang berbadan hukum berjumlah 82.000 desa/kelurahan, dan targetnya di akhir tahun 2025,minimal 20.000 Kopdes/kel sudah terbangun.

Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih ini, diharapkan bisa melakukan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di desa dan tentu yang paling penting adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa ada di koperasi atau sebaliknya hasil dari desa ini bisa diambil oleh koperasi untuk dipasarkan ke tempat lain atau koperasi ini menjadi tempat pemasaran dari hasil desa ini. Tentu siklus atau ekosistem ekonomi akan terbangun dengan baik,” ungkap Mendes Yandri.

Setelah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kopdes Merah Putih, Mendes Yandri beserta rombongan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan visi generasi Madani di Kelurahan Baju Bodoa Kabupaten Maros.

Mendes Yandri beserta rombongan juga akan menghadiri kegiatan Saba Desa yang digelar APDESI Merah Putih se-Indonesia Timur di Gedung Serbaguna Kabupaten Maros.

Hadir dalam peletakan batu pertama ini yaitu Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Anggota DPR RI Ashabul Kahfi, Kepala BPI Kementerian Desa Mulyadin Malik, Bupati Maros Chaidir Syam serta jajaran Forkopimda.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Serahkan 546 Sertipikat Hasil Konsolidasi Tanah di Jawa Tengah, Permukiman Warga Makin Bernilai dan Terjamin

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 546 sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah di tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (02/12/25). Penyerahan sertipikat ini mencakup masyarakat penerima di Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Semarang.

“Tanahnya Bapak/Ibu yang dulunya buntu, tidak laku, tidak ada nilainya, ketika pemerintah mulai membangun akses jalan, diberi akses, tanahnya Bapak/Ibu disertipikatkan, tanahnya jadi makin naik harganya,” ujar Menteri Nusron dalam kegiatan penyerahan yang berlangsung di Desa Bandengan, Kendal, Selasa (02/12/2025).

Program Konsolidasi Tanah menjadi instrumen strategis Kementerian ATR/BPN dalam menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang serta partisipasi warga.

Kondisi permukiman warga sebelumnya kurang layak huni, belum tertata dengan baik, dan minim infrastruktur dasar, seperti jalan, sanitasi, air minum, dan persampahan. Melalui Konsolidasi Tanah yang berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, permukiman kini menjadi lebih tertata, lebih sehat, dan nyaman.

Bukan sebatas nyaman, warga juga jadi lebih aman karena memiliki kepastian bermukim melalui Sertipikat Hak Milik. Menteri Nusron mengingatkan masyarakat untuk menjaga sertipikat tanahnya dan tidak gegabah menjualnya.

“Nanti tanah ini sertipikatnya Bapak/Ibu simpan, jangan sampai dijual lagi, jangan digadaikan, bisa dibuat usaha, gitu aja. Sebab kalau ada sertipikat, ada kepastian. Jangan sampai tidak ada kepastian. Nanti kalau ada yang menduduki tanah tersebut, itu tidak boleh karena ini tanahnya sudah ada yang punya,” imbau Menteri ATR/Kepala BPN..

Total sertipikat hasil Konsolidasi Tanah yang diserahkan kalini ini berjumlah 546. Rinciannya antara lain 121 Sertipikat Hak Milik di Kabupaten Kendal, 210 Sertipikat Hak Milik di Kabupaten Semarang, serta 215 sertipikat di Kota Pekalongan. Selain itu, diserahkan pula satu sertipikat aset milik Pemerintah Kabupaten Kendal dan satu sertipikat wakaf.

Mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri dan jajaran. Turut serta dalam penyerahan sertipikat kali ini, Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari; Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari; Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Di Hadapan Mahasiswa UNDIP, Menteri Nusron Tegaskan Akan Perbaiki Ketimpangan Kepemilikan Tanah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN tengah berupaya mengatasi permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, ingin memastikan distribusi tanah dilakukan secara adil agar pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberi kesempatan setara bagi masyarakat.

“Di Indonesia ini ada 190 juta hektare tanah. Struktur ketidakadilan kepemilikan tanah menciptakan ketimpangan sosial, menciptakan ketidakadilan di Indonesia. Saat ini, sedang kita perbaiki,” ujar Menteri Nusron saat menjadi pemateri pada acara Indonesia Punya Kamu, yang berlangsung di Universitas Diponegoro (UNDIP), Jawa Tengah, Selasa (02/12/2025)

Menteri Nusron menjelaskan, Kementerian ATR/BPN mengemban mandat presiden untuk melakukan penataan ulang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pelaku usaha dengan tiga prinsip utama, yaitu keadilan, pengurangan kesenjangan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Penataan ini bukan dimaksudkan menghambat investasi, namun menyeimbangkan kepentingan publik dengan kepentingan usaha agar pertumbuhan tidak mengorbankan masyarakat yang rentan secara ekonomi maupun hukum.

Ia menekankan bahwa penataan ulang bukan sekadar tindakan administratif, tetapi koreksi kebijakan agar negara hadir bagi masyarakat yang paling rentan. Reforma Agraria harus memprioritaskan petani, masyarakat lokal, dan kelompok yang selama ini kesulitan mengakses lahan produktif. Menteri Nusron meyakini, distribusi tanah yang adil akan memperkuat stabilitas sosial sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Kami sebagai Menteri ATR/Kepala BPN atas perintah Bapak Presiden Prabowo harus berdiri tegak di atas keadilan rakyat untuk menjamin itu semua,” tutur Menteri Nusron.

Acara Indonesia Punya Kamu ini merupakan inisiasi Garuda TV, yang mengambil tema “Membangun Masa Depan Lewat Inovasi, Energi, Keuangan dan Kesehatan Mental”. Tampak ratusan mahasiswa memenuhi Muladi Dome milik UNDIP untuk mendengarkan materi dari Menteri Nusron.

Mendampingi Menteri Nusron pada kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri. Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin; Rektor Universitas Diponegoro, Suharnomo; serta civitas academica UNDIP.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...620621622...4,895Halaman 621 dari 4,895