Beranda blog Halaman 622

Menteri Nusron Akan Evaluasi Tata Ruang di Sumatera Pascabencana Banjir

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN akan melakukan evaluasi tata ruang pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan karakter lingkungan serta meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.

“Kalau sudah tahap tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang. Mana yang tidak sesuai dengan pola ruangnya, kita ubah supaya sesuai,” ujar Menteri Nusron saat ditemui awak media selepas acara Indonesia Punya Kamu di Universitas Diponegoro (UNDIP), Jawa Tengah, Selasa (02/12/2025).

Menteri Nusron menjelaskan bahwa praktik serupa telah dilakukan pemerintah pada kasus banjir Jakarta, di mana penataan kembali pola ruang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi, Kementerian PUPR, dan berbagai pihak terkait. Evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi perubahan pada beberapa kawasan yang dinilai tidak adaptif terhadap karakter lingkungan dan potensi bencana.

Dalam proses evaluasi, Kementerian ATR/BPN akan menggandeng pemerintah daerah sebagai pemilik kewenangan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta kementerian terkait lintas sektor. Menteri Nusron menegaskan bahwa penyesuaian tata ruang harus dilakukan secara kolaboratif agar tidak sebatas administratif, tetapi benar-benar melindungi masyarakat melalui kebijakan ruang yang tepat sasaran.

Konsistensi penerapan tata ruang adalah instrumen penting pencegahan bencana. Menteri Nusron menyoroti bahwa banyak kejadian banjir atau longsor bermula dari praktik pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan setempat. Melalui evaluasi pascabencana, pemerintah berharap tidak hanya memperbaiki wilayah terdampak, namun juga memperkuat sistem tata ruang yang lebih defensif terhadap risiko bencana di masa depan.

Dalam momen ini, Menteri Nusron menyampaikan belasungkawa mendalam bagi para korban di tiga wilayah Sumatera bagian Utara tersebut. “Kita doakan saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir di Sumatera, semoga yang wafat diterima Allah, dosanya diampuni, dan amalnya diterima. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran, dan bencana ini segera mereda tanpa meluas ke daerah lain,” tutupnya.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN menghadiri acara Indonesia Punya Kamu di UNDIP, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenag Beri Relaksasi Perkuliahan PTKI Terdampak Bencana Alam, Keselamatan dan Hak Belajar Jadi Prioritas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan kebijakan relaksasi pelaksanaan perkuliahan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Ditjen Pendidikan Islam tentang Relaksasi Pelaksanaan Perkuliahan pada Masa Bencana Alam Banjir dan Longsor di Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.

SE ini ditujukan kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Koordinator Kopertais Wilayah I–XIV. Terbit pada 1 Desember 2025, kebijakan ini dikeluarkan untuk memastikan proses akademik tetap berjalan sekaligus menjaga keselamatan civitas academica.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sahiron, menegaskan bahwa situasi bencana telah mengakibatkan sejumlah akses transportasi terputus, gangguan jaringan, hingga kerusakan infrastruktur kampus. Karena itu, diperlukan langkah cepat agar kegiatan akademik tetap dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

“Kita ingin memastikan hak belajar mahasiswa tetap terpenuhi, tetapi pada saat yang sama keselamatan mereka—dan para dosen—adalah hal yang tidak bisa ditawar. Karena itu, relaksasi akademik adalah pilihan paling rasional dan manusiawi dalam kondisi darurat seperti ini,” ujar Sahiron di Jakarta, Rabu (2/12/2025).

Relaksasi ini, kata Sahiron, dapat diberikan dalam beberapa bentuk, antara lain: penyesuaian kalender akademik, perubahan metode pembelajaran dengan model yang paling memungkinkan, penyesuaian evaluasi pembelajaran, hingga kelonggaran dalam pemenuhan kehadiran mahasiswa dan dosen.

Sahiron juga meminta seluruh PTKI melakukan asesmen cepat serta segera menetapkan kebijakan internal yang selaras dengan prinsip fleksibilitas, keselamatan, dan keberlanjutan akademik. PTKI terdampak diminta melaporkan kondisi aktual dan tindak lanjut kebijakan relaksasi kepada Ditjen Pendidikan Islam maupun Kopertais wilayah.

“Kami berharap kampus-kampus dapat mengambil langkah tepat, terukur, dan sensitif terhadap situasi lokal. Negara hadir melalui kebijakan ini untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan sivitas akademika,” tambahnya.

Kebijakan relaksasi ini berlaku selama masa tanggap darurat dan akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Novita Hardini Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Papua Barat Daya

Penulis
Syifa
-

Anggota DPR RI Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menegaskan pentingnya pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dan terintegrasi di Papua Barat Daya, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Sanggar Seni Nani Bili, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pelaku seni yang selama ini berperan besar dalam menggerakkan ekonomi lokal.

Novita Hardini juga menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal yang dialami pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke harus dihadapi dengan pendekatan kreatif, salah satunya melalui pengembangan kota kreatif.

Ia mencontohkan Sanggar Seni Nani Bili yang sudah berdiri puluhan tahun dan mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp7 juta per hari dari pertunjukan seni di jalanan. “Bayangkan jika kreativitas ini dimultiplikasi. Jika masyarakat diberdayakan secara merata, mereka bisa mandiri melalui karya. Pemerintah jangan berdiri saja, harus ikut mendorong agar nilai pendapatan itu terus meningkat,” ujar Novita, Selasa (2/12).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti minimnya fasilitas yang dimiliki sanggar, mulai dari tidak adanya gedung latihan hingga tempat yang masih beralaskan tanah. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir memberikan dukungan serta langkah nyata.

“Pemda punya banyak ruang yang tidak terpakai. Manfaatkan itu untuk tempat latihan. Lalu, berikan panggung untuk tampil dan bantu promosi mereka. Jangan hanya menggandeng talent individu tanpa melibatkan sanggar yang membina mereka,” tegasnya.

Legislator muda asal Trenggalek itu juga mendorong pelatihan tambahan seperti konten kreator, agar pertunjukan seni Papua tidak hanya dinikmati wisatawan secara langsung, tetapi juga dapat menjangkau audiens digital yang lebih luas melalui platform seperti Facebook, Intagram, TikTok dan media sosial lainnya.

Lebih lanjut, Ia menilai pentingnya kolaborasi lintas sektor antara ekonomi kreatif dan pariwisata yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri. Novita menegaskan bahwa anggaran kedua sektor harus disinergikan untuk melihat potensi daerah secara menyeluruh.

“Papua punya kekuatan pariwisata seperti Raja Ampat. Kita bisa menghentikan ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti tambang yang notabene merusak ekosistem alam dan bisa menyebabkan bencana seperti yang terjadi saat ini di sumatera. Ketika pertunjukan seni tumbuh, alamnya sudah ada, maka ekonomi kreatif muncul dari busana, aksesori, hingga kerajinan. Semua itu bisa bernilai ekonomi,” jelasnya.

Novita Hardini memastikan bahwa DPR RI khususnya komisi VII akan terus mengadvokasi penguatan ekosistem ekonomi kreatif daerah, termasuk fasilitas, pelatihan, hingga akses panggung bagi pelaku seni. “Jika semua sanggar diperlakukan setara dan didukung penuh oleh pemerintah daerah dan pusat, maka ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat dan lebih berkeadilan.” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo Soroti Konflik Tata Ruang yang Rugikan Nelayan Karimun Jaya

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, khususnya di kawasan Karimun Jaya. Diketahui hingga saat ini, nelayan masih terjebak dalam konflik tata ruang dan lemahnya koordinasi antar-kementerian maupun pemerintah daerah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV bersama Dewan Pengurus Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara (Waskita) Firman menyampaikan bahwa sekitar 70 persen masyarakat Karimun menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan pelautan tradisional. Kondisi tersebut menurutnya serupa dengan wilayah pesisir lain seperti Sarang, Juwana, Bintan, dan Rempang.

Dari situ, Firman menyebut bahwa banyak persoalan muncul akibat overlapping kebijakan daerah, terutama dalam urusan tata ruang. Ia menilai implementasi otonomi daerah kerap mendorong kepala daerah lebih fokus mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sektor perikanan maupun pertanian.

“Bupati dan kepala daerah mengejar penerimaan daerah, sehingga begitu mudah merubah tata ruang. Alih fungsi lahan terjadi karena yang dilihat hanya siapa yang bisa memberi kontribusi besar,” tegas Firman dalam RDPU di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (1/12).

Ia menyebut praktik semacam itu menyebabkan kawasan pesisir dan ruang tangkap nelayan semakin tergerus oleh perizinan yang diberikan untuk kepentingan industri lain.

Masalah lain yang disoroti Firman adalah kriminalisasi terhadap nelayan, yang menurutnya terjadi di berbagai daerah. Ia mengaku baru saja menangani kasus penangkapan kapal nelayan yang diperlakukan bak pelaku kejahatan besar.

“Perlakuannya seperti kriminal besar. Syukur bisa diselesaikan lewat komunikasi dan mediasi, tapi ini tidak boleh terus terjadi,” kata Firman.

Karena persoalan tata ruang melibatkan banyak lembaga mulai dari pemerintah daerah, BPN, Kementerian Dalam Negeri, hingga Komisi II DPR RI, Firman mengusulkan rapat gabungan lintas komisi dan kementerian. Ia mengakui bahwa Komisi IV tidak dapat langsung mengundang kementerian di luar mitra kerja tanpa izin pimpinan DPR.

“Masalah ini tidak bisa ditangani Komisi IV saja. Perlu koordinasi lintas komisi. Kami berharap pimpinan DPR dapat membuka ruang untuk rapat gabungan agar solusi komprehensif bisa dirumuskan,” ungkapnya.

Terakhir, Firman mengatakan bahwa nelayan merupakan masyarakat yang paling terdampak kebijakan tata ruang dan harus dilindungi. “Mereka adalah masyarakat yang berhadapan langsung dengan dampak kebijakan. Kita harus mencarikan solusi, bukan membiarkan masalah berlanjut,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Ajak Warga Jabar Bersatu Bantu Korban Bencana Sumut, Sumbar dan Aceh

Penulis
Syifa
-
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh warga Jawa Barat, di manapun berada, untuk menunjukkan solidaritas dan kepedulian terhadap musibah banjir bandang yang menimpa masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Menurut KDM –sapaan akrab Dedi Mulyadi– duka yang dirasakan saudara-saudara di daerah terdampak bencana merupakan duka bersama.
“Kita adalah saudara, satu tubuh dan satu jiwa. Musibah yang mereka alami adalah derita kita juga,” ujar KDM, Senin (1/12)
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dan bersama-sama meringankan beban para korban dengan memberikan bantuan sesuai kebutuhan.
“Mari bergandengan tangan, bersama-sama meringankan beban mereka dengan turut serta membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang tertimpa bencana,” ucapnya.
KDM juga memberikan instruksi kepada para kepala desa, camat, bupati, dan wali kota di Jawa Barat untuk menginisiasi gerakan kemanusiaan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat agar bantuan yang dihimpun dapat tersalurkan secara tepat dan terkoordinasi.
Gubernur KDM memastikan bahwa dalam minggu ini Pemda Provinsi Jawa Barat akan mulai mendistribusikan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah tersebut.

“Mari kita bersatu padu, bergandengan tangan, meringankan beban sesama,” pungkas KDM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ahmad Luthfi Berangkatkan Bantuan ke Sumatera untuk Korban Bencana

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pengiriman bantuan tersebut ditandai dengan pengibasan bendera start oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, di halaman kantornya, Senin (1/12).

“Pengiriman bantuan dilakukan melalui dua jalur, yakni udara dan darat, agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran,” ujar gubernur.

Luthfi menjelaskan, jalur udara diprioritaskan untuk pengiriman 40 personel SAR, tenaga medis, serta dokter, yang diberangkatkan pada Senin (1/12). Sementara itu, jalur darat digunakan untuk mengangkut berbagai kebutuhan logistik dan sarana pendukung ke lokasi bencana.

“Bantuan kita bagi dua trip, melalui udara untuk percepatan penanganan, termasuk pengiriman petugas SAR dan medis, dan melalui darat untuk membawa logistik. Ada empat sampai lima truk logistik, beberapa double cabin, serta ambulans,” terangnya.

Ditambahkan, logistik yang dikirim mencakup kebutuhan dasar masyarakat, seperti pakaian dalam, seragam sekolah, pampers, makanan siap saji, dan perlengkapan lain, yang telah dipersiapkan oleh Pemprov Jateng. Selain itu, bantuan peralatan juga meliputi kendaraan trail, alat penjernih air, serta kendaraan dapur umum yang siap digunakan untuk menjangkau wilayah terpencil.

“Ini adalah kerja kolaboratif, panggilan kemanusiaan bagi Provinsi Jawa Tengah. Harapannya kendaraan dan peralatan yang dikirim bisa langsung digunakan masyarakat terdampak, terutama yang kekurangan air bersih,” jelasnya.

Sementara Kepala BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan menyampaikan, pengiriman bantuan merupakan perintah langsung dari Gubernur. Dari koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi antara lain air minum, popok sekali pakai, pembalut wanita, biskuit, roti, sarung, daster, pakaian anak dan dewasa, pakaian dalam, hingga seragam sekolah.

Tim yang diterjunkan, termasuk tim pembersihan fasilitas umum dengan pompa alkon, Tim WASH PMI untuk layanan air bersih dan sanitasi, tim dapur umum dari Dinas Sosial, serta tim kesehatan lengkap dengan alat dan obat-obatan.

“Penggalangan bantuan dilakukan bersama berbagai instansi seperti Bank Jateng, Korpri, Dinas Pendidikan, Dinas ESDM, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BUMD, Yayasan Telogorejo, PMI, hingga Baznas. Bantuan berupa barang akan dihimpun hingga Minggu (30/11/2025) sore sebelum diberangkatkan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Melalui Astamaops Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Lhokseumawe

Penulis
Syifa
-

Kapolri kembali menunjukkan komitmennya dalam percepatan penanganan bencana dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Bantuan tersebut diterbangkan menggunakan Pesawat Poludara CN 295/P-4501 dan langsung diarahkan untuk mendukung kebutuhan warga serta petugas yang bekerja di lapangan.

Dalam penyalurannya, Astamaops Kapolri, Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, hadir mewakili Kapolri untuk menyerahkan langsung bantuan tersebut di lokasi terdampak. Selain menyerahkan bantuan, Astamaops Kapolri juga melaksanakan giat memberikan support moril kepada seluruh anggota Polri dan petugas gabungan yang terus berjibaku menanggulangi bencana alam di wilayah tersebut.

Adapun bantuan dari Kapolri yang disampaikan melalui Astamaops Kapolri meliputi:

1. Perahu karet 1 unit
2. Mesin Yamaha 1 unit
3. Alas perahu 1 unit
4. Power station 2 unit
5. Solar panel 4 unit
6. MPT-FT 20 dus
7. Pemanas MTP 10 dus
8. Makanan siap saji 27 dus
9. Tenda 1 unit

Dalam kesempatan tersebut, Astamaops Kapolri Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk perhatian langsung dari Kapolri terhadap kondisi masyarakat di Aceh.

“Bapak Kapolri memerintahkan kami untuk memastikan bantuan ini tiba tepat waktu dan langsung diterima masyarakat yang membutuhkan. Polri hadir untuk memberikan dukungan nyata bagi warga yang terdampak bencana, sekaligus memastikan seluruh personel yang bertugas tetap bersemangat menjalankan misi kemanusiaan,” ujarnya, Selasa (2/12).

Ia juga menegaskan bahwa Kapolri memberikan instruksi agar proses penanganan bencana dilakukan dengan cepat, humanis, dan terkoordinasi.

“Pesan Bapak Kapolri sangat jelas: pastikan masyarakat mendapatkan bantuan, pastikan petugas tetap kuat, dan pastikan Polri selalu berada di garis terdepan untuk membantu negara dalam situasi darurat,” tambahnya.

Dengan dukungan logistik dan penguatan personel dari Kapolri ini, diharapkan penanganan bencana di Lhokseumawe dapat berjalan lebih optimal serta mempercepat pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Hadirkan Hunian Layak, 105 KK Menteng Pulo Mulai Tempati Rusun Baru

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mulai memfasilitasi proses perpindahan warga yang selama ini menghuni lahan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Jakarta Selatan, menuju hunian yang lebih layak dan sehat di Rumah Susun (Rusun) Jagakarsa dan Rusun Rawa Bebek. Sebanyak 105 Kepala Keluarga (KK) mengikuti proses perpindahan pada hari ini, pada Selasa (2/12).

Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, M. Anwar, yang memantau langsung jalannya proses perpindahan, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai upaya menghadirkan tempat tinggal yang lebih manusiawi bagi warga.

“Sebanyak 105 KK hari ini kita relokasikan ke Rusun Jagakarsa. Sisanya akan menyusul hingga tanggal 4 dan 5 Desember. TPU Menteng Pulo adalah kawasan pemakaman, dan fungsinya harus dikembalikan sebagai makam. Kami berharap warga yang pindah dapat menyesuaikan diri dengan aturan di rusun. Nantinya warga juga akan mendapatkan edukasi dari pengelola rusun,” ujarnya.

Anwar menjelaskan, proses perpindahan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba. Selama lebih dari satu bulan, Pemprov DKI bersama berbagai instansi dan unsur masyarakat menggelar serangkaian rapat untuk memastikan keputusan ini berjalan humanis dan menghargai hak setiap warga. Setiap pembahasan turut menghadirkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM guna memastikan perlindungan hak asasi warga. Perwakilan warga serta tim advokasi juga selalu diundang guna menyampaikan aspirasi dan memastikan semua suara didengar.

Menurut Anwar, dari total 133 KK yang tinggal di TPU Menteng Pulo, sebanyak 125 KK akan dipindahkan ke Rusun Jagakarsa, sementara 8 KK lainnya menuju Rusun Rawa Bebek. Di hunian baru, setiap KK akan menempati unit tipe 36 yang terdiri atas dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur, dan area jemur—ruang yang lebih nyaman dan memungkinkan warga hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan tertata.

Sementara itu, warga terlihat antusias berangkat menuju unit hunian baru menggunakan bus yang disediakan pemerintah. Untuk membantu kelancaran perpindahan, truk khusus disiapkan mengangkut barang-barang milik warga.

Suasana haru sempat mewarnai proses perpindahan. Salah satu warga, Anita Wijaya, yang pindah bersama anak balitanya, menyampaikan rasa syukurnya.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak untuk semuanya, terutama Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan Bu Lurah. Kalau tidak ada bantuan seperti ini, kami bingung mau ke mana. Sekarang kami dapat tempat tinggal yang layak, tempatnya enak. Kami orang tidak mampu, jadi ini sangat berarti buat kami. Terima kasih banyak,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Pastikan Perkuat Tata Kelola dan Peringatan Dini Dalam RDP Komisi V DPR RI

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas peringatan dini, serta memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi. Hal ini disampaikan oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI pada Senin (1/12).

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2024. Sebagian besar rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi sudah mendapat tindak lanjut, tanpa ada yang terabaikan.

“Kami pastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” ujar Faisal.

BMKG juga memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang sebelumnya berstatus “belum ditindaklanjuti” kini telah terselesaikan. Untuk memastikan perbaikan berkelanjutan, BMKG memperkuat mekanisme pengawasan internal, penyusunan rencana aksi, koordinasi intensif dengan unit-unit kerja, hingga pembahasan khusus dengan BPK untuk memperkuat tata kelola kelembagaan di masa mendatang.

Faisal juga menyampaikan bahwa BMKG berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut serta memperoleh penghargaan dari BPK atas capaian tindak lanjut rekomendasi sebesar 88,24 persen.

“BMKG terus berkomitmen untuk melaksanakan proses penyelesaian dari seluruh rekomendasi tersebut. Kami memohon dukungan serta arahan agar BMKG dapat selalu melaksanakan kinerja terbaik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ungkap Faisal.

Selain itu, BMKG melaporkan perkembangan analisis cuaca ekstrem dan potensi siklon tropis yang berdampak pada Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 27 November–4 Desember 2025. Rilis peringatan dini telah diterbitkan empat hingga delapan hari sebelum kejadian, dan koordinasi diperkuat melalui Balai Besar MKG Wilayah I bersama pemerintah daerah serta Forkopimda.

BMKG juga melakukan langkah mitigasi tambahan, termasuk peningkatan kesiapsiagaan daerah dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah terdampak.

“Intinya, kewaspadaan harus ditingkatkan pada periode Desember hingga Februari ini,” tegas Faisal.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus juga memberikan arahan kepada BMKG dan Basarnas yang turut hadir dalam rapat, terutama mengenai penguatan pengendalian internal percepatan respons bencana, peningkatan kualitas SDM, serta koordinasi yang lebih kuat dengan stakeholder terkait dalam masa darurat.

BMKG menegaskan komitmen untuk menuntaskan seluruh rekomendasi sebagai wujud dedikasi dalam melayani bangsa. Hal ini diharapkan menjadi langkah penyelesaian dalam meningkatkan akurasi dan mitigasi bencana di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Aceh Tamiang Melalui Airdrop Akibat Lokasi Masih Terisolir

Penulis
Syifa
-

Kapolri kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah Aceh Tamiang. Kondisi lokasi yang masih terisolir dan tidak memungkinkan helikopter Polri untuk melakukan pendaratan, membuat distribusi bantuan dilakukan melalui metode airdrop agar dapat segera diterima oleh warga yang sangat membutuhkan, Selasa (2/12).

Astamaops Kapolri menjelaskan bahwa penggunaan metode airdrop merupakan instruksi langsung Kapolri agar penyaluran bantuan tidak terhambat kondisi geografis.

“Bapak Kapolri menegaskan bahwa tidak boleh ada hambatan dalam penyaluran bantuan. Jika helikopter tidak bisa landing karena medan terdampak bencana, maka airdrop menjadi pilihan agar masyarakat tetap mendapatkan bantuan tepat waktu,” ujar Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran.

Beliau menambahkan bahwa Kapolri memberikan perhatian penuh terhadap kondisi warga dan petugas di lapangan yang terus bekerja menangani situasi darurat tersebut.

“Pesan Bapak Kapolri jelas: pastikan masyarakat yang terisolir tetap mendapatkan bantuan, apapun tantangannya. Polri hadir untuk membantu negara, terutama dalam masa-masa kritis seperti ini,” tambahnya.

Bantuan kemanusiaan tersebut meliputi kebutuhan mendesak seperti logistik, makanan siap saji, perlengkapan darurat, serta dukungan operasional bagi petugas di lapangan. Pengiriman melalui airdrop diharapkan dapat mempercepat akses bantuan ke titik-titik yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat maupun udara.

Dengan metode distribusi khusus ini, Kapolri berharap dukungan bagi masyarakat Aceh Tamiang dapat berjalan efektif dan membantu mempercepat penanganan pascabencana di wilayah tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...621622623...4,895Halaman 622 dari 4,895