Beranda blog Halaman 627

Percepat Penanganan Bencana, Presiden Prabowo Prioritaskan Bantuan ke Wilayah Terisolir

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan pengiriman bantuan bagi warga yang terdampak, khususnya di wilayah yang masih terisolasi. Hal ini disampaikan Presiden usai meninjau posko pengungsian di GOR Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sekaligus berinteraksi dengan warga terdampak.

“Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang mungkin diperlukan. Pertama, BBM yang sangat penting, listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporin ke saya yang sangat penting, ada beberapa desa yang terisolasi, insyaallah kita bisa tembus,” ucap Presiden dalam keterangannya di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin (1/12).

Dalam keterangannya, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah dan lembaga yang telah bergerak cepat dalam penanganan darurat. Presiden menyebut respons BNPB, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya berjalan sigap sejak awal kejadian.

“Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras. BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat,” katanya.

Dalam upaya mempercepat distribusi bantuan, berbagai armada udara pun telah dikerahkan mulai dari helikopter hingga pesawat angkut berat seperti hercules. Kepala Negara menegaskan bahwa seluruh sumber daya yang diperlukan akan terus digerakkan untuk mempercepat proses penanganan bencana.

“Insyaallah kita dengan kerja sama teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa kondisi cuaca yang mulai membaik turut membantu percepatan penanganan di lapangan. Lebih lanjut, Presiden menyoroti pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin nyata.

“Perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik, pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan antisipasi kondisi di masa depan. Di daerah-daerah semuanya harus siap kondisinya,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ateng Sutisna Apresiasi Program Business Matching BKPM, Dorong UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengapresiasi rencana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang akan menggelar program Business Matching untuk mempertemukan usaha besar (UB) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini dinilai menjadi peluang signifikan bagi UMKM untuk masuk ke dalam jaringan rantai pasok (supply chain) industri besar dan memperluas kapasitas usaha mereka.

“Sebenarnya kita memiliki regulasi yang kuat melalui Permen No. 1 Tahun 2022 dan Permen No. 3 Tahun 2025. Karena itu, inisiatif Business Matching yang dirancang sangat tepat untuk memastikan UMKM dapat terhubung dengan kebutuhan industri besar,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa skema kemitraan antara UB dan UMKM bukan hal baru. Upaya serupa telah dilakukan dalam berbagai periode pemerintahan, tetapi belum mencapai hasil yang diharapkan.

“Model kemitraan yang ada selama ini cenderung bersifat formalitas dan tidak menghasilkan integrasi pasokan yang nyata. Inilah mengapa dua Permen tersebut diterbitkan sebagai koreksi sekaligus penyempurnaan kebijakan,” lanjut Ateng.

Untuk memperkuat efektivitas program, Ateng mengusulkan novelty berupa penerapan model Creating Shared-Value (CSV) sebagai pendekatan kemitraan UB–UMKM. Konsep CSV yang diperkenalkan Michael Porter dan Mark Kramer dari Harvard ini menekankan bahwa perusahaan dapat menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial secara bersamaan dengan mengintegrasikan kebutuhan masyarakat ke dalam inti bisnisnya.

“Berbeda dengan CSR yang cenderung berupa donasi atau kegiatan sosial jangka pendek, CSV adalah strategi bisnis yang berorientasi jangka panjang. CSV memastikan perusahaan membangun solusi bagi masalah masyarakat, namun sekaligus memperkuat daya saing perusahaannya sendiri,” tegas Ateng.

Ia menjelaskan bahwa inti dari CSV dalam konteks kemitraan UB–UMKM adalah menemukan titik temu (fit) antara kebutuhan strategis UB dan kapabilitas UMKM. Dengan penyelarasan tersebut, UMKM tidak hanya menjadi pemasok pelengkap, tetapi benar-benar menjadi bagian dari ekosistem pasok yang berkelanjutan.

Model CSV dalam hubungan UB–UMKM dapat diterapkan melalui tiga kerangka kolaborasi atau Triple Loop Collaboration, yaitu Loop Economic Value (Nilai Ekonomi Bersama), Loop Social Value (Nilai Sosial), dan Loop Institutional Value (Nilai Kelembagaan)

Menurutnya, model CSV sangat relevan dengan tujuan Kementerian Investasi karena bersifat berkelanjutan, bukan sekadar acara seremonial matching yang berlangsung satu kali.

“CSV memberi dampak ekonomi mikro dan makro, memperkuat posisi UMKM sesuai regulasi, dan menciptakan kemitraan yang berjangka panjang antara usaha besar dan UMKM,” ujarnya.

Ia berharap inovasi kebijakan ini dapat diadopsi Kementerian Investasi sehingga program Business Matching tidak hanya forum pertemuan bisnis, tetapi melahirkan kemitraan strategis yang saling menguntungkan dan memperkuat daya saing industri nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi Tujuh Titik Banjir di Padang, Andre Rosiade Bagikan Ribuan Nasi Bungkus dan Bantuan Tunai

Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat I, Andre Rosiade, meninjau tujuh titik banjir dan longsor di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (27/11). Di lokasi pengungsian itu, Andre membagikan ribuan nasi bungkus dan bantuan tunai kepada warga yang terdampak.

“Hari ini kita turun melihat langsung dan berdialog dengan para korban bencana. Kami turut berduka atas musibah ini. Bagi warga di pengungsian, mohon sabar dan ikuti instruksi Pemko Padang,” kata Andre dalam keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (28/11)

Andre hadir bersama Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Anggota DPRD Sumbar Verry Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Wahyu Hidayat, serta sejumlah tokoh masyarakat

Di setiap titik, Andre langsung menyalurkan nasi bungkus kepada warga yang mengaku kesulitan mendapatkan makanan. Ia juga memberikan bantuan tunai Rp5 juta per lokasi.

Di kawasan itu, Andre meninjau satu kompleks berisi sekitar 40 rumah yang masih terendam. Didampingi Camat Nanggalo Amrizal Rengganis, ia meminta Fraksi Gerindra DPRD Padang menurunkan alat berat untuk mengangkat kayu yang menghambat aliran air.

“Katanya tinggi air sampai ke loteng. Warga harus tetap mengungsi sampai kondisi aman. Aspirasi warga, banjir ini baru benar-benar tuntas jika Batang Kuranji dinormalisasi. Selesai Batang Kandis, kita perjuangkan ini,” ujar politisi yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

Di Pulau Terlena, Kampung Lapai, Andre kembali menyalurkan nasi bungkus dan memberi semangat kepada seorang ibu hamil di pos pengungsian.

“Kita semua harus sabar dan tetap bersemangat,” kata Andre yang didampingi Sekjen IKM Braditi Moulevey.

Saat meninjau kawasan Rumah Potong di Lubuk Buaya, Koto Tangah, Andre menerima permintaan Wali Kota untuk membantu penyediaan alat berat memperbaiki intake PDAM yang rusak dan mengganggu pasokan air bagi puluhan ribu pelanggan. Di tengah kondisi banjir dan listrik padam, Andre langsung menghubungi Dirut PT Hutama Karya (HK) Koentjoro untuk mengerahkan alat berat tambahan.

“Beberapa alat HK sudah turun di titik banjir dan longsor di Sumbar. Nanti akan ditambah untuk Padang,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, disambut Camat Koto Tangah Fizlan.

Camat Fizlan kemudian membawa Andre meninjau lokasi lain seperti Gaduang, KPIK, serta perumahan Lumin Park di Lubuk Minturun yang diterjang banjir bandang hingga menelan lima korban jiwa.

Kunjungan berlanjut ke dua titik pengungsian di Sungai Lareh Koto Tangah, yakni BPSPL Padang dan Masjid Nurul Falah.

“Kami akan terus memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir dan longsor ini,” ujar Andre.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi bantuan dan kepedulian Andre. “Terima kasih atas kedatangan dan bantuannya. Kami berharap Bang Andre dapat membantu mendatangkan alat berat untuk percepatan perbaikan intake PDAM dan dukungan lainnya dari pusat,” kata Fadly.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ahmad Muzani Bicara soal Pancasila, Persatuan, dan Toleransi di Forum Liga Muslim Dunia

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri peluncuran Platform Digital Minhaj yang diluncurkan oleh Liga Muslim Dunia sebagai pedoman umat Islam dunia dalam ibadah dan pendidikan Islam, di Mekah, Arab Saudi.

Dalam sambutannya, Muzani menyampaikan dukungannya terhadap platform digital Minhaj. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Sekjen Liga Muslim Dunia Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Issa atas undangannya kepada dirinya untuk mewakili Republik Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang mulia kepada Ketua dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia yang mengundang kami dari negeri yang jauh, dari Timur, yakni Republik Indonesia. Terima kasih atas undangan yang mulia kepada kami untuk menghadiri launching platform elektronik Liga Muslim Dunia ini di Makkah Al-Mukarramah,” kata Muzani.

Forum tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam forum liga muslim dunia, yang mempertemukan berbagai tokoh Islam internasional.

Muzani mengatakan platform digital itu adalah ikhtiar maksimal untuk terus menyamakan pemahaman tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Mewakili umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia, Muzani menyerukan pentingnya menjaga persahabatan, persaudaraan, dan persatuan antarsesama umat Islam dunia.

“Dari tempat yang mulia ini, kami berseru dari negeri yang paling timur, 9.000 km dari tempat ini, atas nama umat Islam Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia untuk terus kita menjaga persahabatan,” ujar Muzani.

Menurut Muzani, Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia harus menjadi contoh dalam hal toleransi dan persatuan dalam keberagaman. Terdapat lebih dari 300 suku etnis, 700 lebih bahasa daerah, belasan ribu pulau, serta menjunjung tinggi toleransi dalam perbedaan keyakinan beragama.

“Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus kita perkuat. Kita meyakini bahwa Indonesia bisa bertahan selama 80 tahun merdeka ini karena Pancasila dan akan terus bertahan sampai yaumul qiyamah,” kata Muzani.

Muzani melanjutkan, Pancasila yang dilahirkan oleh para pendahulu sebagai dasar negara telah menjadi landasan kuat dalam memberikan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita menghormati agama lain untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita menjunjung tinggi ini karena Rasulullah mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan. Karena itu di tengah keimanan yang berbeda kita harus menemukan kerukunan, persatuan, dan persahabatan,” jelasnya.

“Jumlah umat Islam di dunia lebih dari 2 miliar. Platform digital ini adalah ikhtiar penting yang dilakukan Dr. Al-Issa untuk terus menjaga kepentingan bersama umat Islam serta persatuan dalam perbedaan,” tutup Muzani.

Dengan kehadirannya dalam forum liga muslim dunia, Muzani menegaskan kembali peran Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang mampu menjaga persatuan dalam keberagaman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi Pacitan, Ibas Tekankan Pentingnya Infrastruktur Desa dan Kesejahteraan Warga

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur yang lebih merata di Pacitan. Fokus tersebut mencakup peningkatan kualitas jalan desa hingga dukungan bedah rumah bagi warga yang membutuhkan, dengan harapan upaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kunjungannya kali ini, Ibas juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersamaan dalam membangun daerah, memperkuat ketahanan lingkungan, dan saling peduli demi masa depan yang lebih baik, aman, serta bahagia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) yang rutin dilakukan Ibas selaku wakil rakyat dari Partai Demokrat di Dapil Jawa Timur VII. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan Silaturahmi Kebangsaan bersama warga Desa Pelem, Kabupaten Pacitan sekaligus meninjau langsung pelaksanaan program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada Minggu, 30 November 2025.

Dalam sambutannya, Ibas memaparkan pentingnya pemerataan infrastruktur di level desa agar pertumbuhan pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan.

“Alhamdulillah, dengan ikhtiar kita, pembangunan infrastruktur di Pacitan terus kita kawal agar lebih merata. Negara ini luas, jalan yang harus dibangun sangat banyak, dan itu termasuk jalan-jalan desa kita. Karena itu, setiap pembangunan yang hadir harus kita syukuri, termasuk melalui program PISEW yang sangat dinantikan masyarakat daerah. Kita ingin desa-desa di Pacitan jalanannya semakin baik, rapi, dan menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya terjadi di kota, tetapi menyentuh hingga pelosok desa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ibas menyebut bahwa kondisi jalan yang masih belum optimal menjadi pengingat bahwa perjuangan bersama masih harus dilanjutkan.

“Tuhan itu adil, saya datang ke sini justru melalui jalan yang belum halus. Itu artinya masih banyak PR yang harus kita selesaikan bersama untuk membangun Pacitan. Jalan-jalan desa harus tetap hidup — hidup pikirannya, semangatnya, dan keinginannya untuk lebih maju. Insyaallah kami akan terus berikhtiar agar jalan-jalan yang masih rusak ini, satu per satu kita benahi pelan-pelan,” ujarnya disambut tepuk tangan warga.

Selain pembangunan jalan, Ibas turut menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat harus menyentuh aspek kehidupan yang paling mendasar, yaitu rumah tinggal.

“Di Desa Pelem ini sudah ada warga yang mendapatkan bantuan renovasi rumah atau BSPS. Kuotanya adalah 20 rumah tiap desa dengan anggaran 20 juta rupiah per rumahnya. Mungkin bantuan bedah rumah senilai Rp20 juta terasa kecil bagi yang sudah tinggal di rumah layak. Tetapi bagi warga yang masih berjuang memperbaiki tempat tinggalnya, itu adalah hadiah besar untuk meningkatkan kualitas hidup. Saya ingin keluarga-keluarga di desa ini tinggal di rumah yang lebih layak, lebih baik, dan lebih membahagiakan,” ungkap Ibas.

Pendidikan juga menjadi perhatian penting bagi Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut. Ia memastikan bahwa partainya akan terus memperjuangkan akses pendidikan yang inklusif bagi masyarakat Pacitan.

“Saya berdoa anak-anak kita mendapatkan masa depan yang terbaik melalui pendidikan yang baik. Jika ada kendala terkait sekolah atau biaya pendidikan, tolong sampaikan kepada saya. Beasiswa seperti Indonesia Pintar akan terus kami perjuangkan untuk memastikan tidak ada anak Pacitan yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. Pendidikan adalah kunci untuk menaikkan derajat keluarga kita,” ucapnya.

Tak hanya pembangunan fisik, Ibas juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab sosial bersama.

“Menanam pohon itu bukan sekadar menjaga lingkungan tetap hijau dan asri. Itu bentuk cinta kita kepada bumi dan tabungan amal bagi keselamatan hidup anak cucu kita di masa depan. Bencana tidak hanya datang dari kehendak Tuhan, tetapi juga akibat tangan manusia yang kurang menjaga alamnya. Karena itu mari kita jaga kebersihan desa kita, buang sampah pada tempatnya, dan wariskan lingkungan yang sehat bagi generasi berikutnya,” pesannya.

Ibas kemudian menegaskan bahwa pembangunan Pacitan harus dilakukan dengan semangat gotong royong antara semua pihak.

“Membangun Pacitan tidak bisa hanya mengandalkan pusat atau satu pihak saja. Kita harus saling menegakkan bahu, dari pemerintah kabupaten hingga tokoh desa dan seluruh masyarakat. Jika kita bersatu memperjuangkan pembangunan jalan, rumah layak huni, dan kesejahteraan masyarakat, maka desa-desa kita akan semakin hidup dan maju. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan Pacitan yang lebih sejahtera dan membahagiakan,” tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Pacitan Indrata Bayu Aji, Ketua DPRD Pacitan Arif Budi Santoso, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pacitan Baginda, Plt. Camat Pringkuku Soemardi, Kepala Desa Tamanasri Sugiyatun, dan Kepala Desa Pelem Jarno, serta tokoh masyarakat setempat yang antusias menyambut kedatangan wakil rakyat mereka. Kunjungan ini menjadi bukti komitmen Ibas bersama Partai Demokrat dalam memperjuangkan aspirasi dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat Pacitan secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Khaeron Soroti Lemahnya Tata Kelola Keuangan di Enam Provinsi Papua

Kunjungan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin (1/12) mengungkap sejumlah temuan pengelolaan keuangan daerah di Tanah Papua. Wakil Ketua BAKN DPR, Herman Khaeron, menyebut hampir 20 ribu temuan terkait pengelolaan keuangan membayangi enam Provinsi di wilayah tersebut, menandakan persoalan akuntabilitas yang belum terselesaikan.

Dalam pernyataannya, Herman mengungkap bahwa persoalan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) relatif seragam di seluruh wilayah Tanah Papua. “Ya, ternyata temuan di Papua, di enam wilayah Provinsi tanah Papua ini sangat banyak. Tadi hampir 20 ribu temuan, tentu ini hal yang luar biasa yang harus ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya. Temuan tersebut tersebar di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.

Berdasarkan paparan rapat BPK bersama BAKN, beberapa daerah di Papua Barat Daya hingga Papua Pegunungan masih menghadapi kelemahan sistem pengendalian intern, penyimpangan belanja, ketidakpatuhan terhadap regulasi, hingga rendahnya kualitas penatausahaan aset. Beberapa kabupaten seperti Waropen, Sarmi, Mamberamo Tengah, Dogiyai, Intan Jaya, dan Boven Digoel bahkan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) secara berulang selama lima tahun. Data BPK menunjukkan adanya kasus mulai dari kelebihan bayar miliaran rupiah, belanja modal tanpa pelaksanaan pekerjaan, hingga saldo kas yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Melihat pola temuan yang berulang tersebut, Herman menekankan bahwa percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah. “Persoalannya hampir sama, jadi persoalan hasil temuan, tindaklanjut, dan kemudian rekomendasi itu hampir sama. Oleh karena kalau melihat volume dan tindaklanjut ini juga harus ada percepatan,” tegasnya.

Ia menilai tanpa tindak lanjut yang optimal, penggunaan keuangan negara tidak akan mencapai standar tata kelola yang baik. “Karena bagaimanapun ini keuangan negara kalau nggak ada follow up apa ya tidak menjadi good governance, tidak menjadi clear and clear,” ujarnya.

Selain itu, Herman menyoroti pentingnya penguatan peran BPK Perwakilan di daerah. Menurutnya, idealnya BPK di tingkat daerah dapat melakukan pemeriksaan tidak hanya kepada Pemerintah Daerah, melainkan juga seluruh entitas pengguna keuangan negara.

“Yang kami temukan ya saat ini hanya memeriksa pemerintah daerah. Nah keefektifan inilah sebagai institusi pemeriksaan keuangan negara. Mestinya diperluas sehingga kemudian seluruh segmen yang ini menjadi objek pemeriksaan. Kan lebih efektif, lebih terawasi, dan tentu lebih intensif untuk bisa mengawasi terhadap penggunaan keuangan negara,” jelasnya.

Herman menyinggung temuan mengenai dana yang mengendap akibat perubahan sistem pembayaran. Ia menilai hal ini berpotensi mengganggu kelancaran arus keuangan negara. “Ini sudah kami catat juga sehingga status quo atas pembayaran itu, sehingga keuangan ngendap dalam escrow account yang kemudian tidak bisa ditarik oleh pembayar, juga tidak bisa ditarik oleh bendahara negara,” tandas Politisi Demokrat itu.

Atas persoalan yang ada, sebagai lembaga pengawasan, BAKN DPR berkomitmen mendalami seluruh persoalan yang ditemukan dalam kunjungan ini. Herman memastikan bahwa BAKN akan mengkonsultasikan catatan temuan tersebut dengan BPK RI di Jakarta untuk menyusun rekomendasi perbaikan yang lebih komprehensif.

“BAKN akan mendudukan seluruh persoalan ini pada proporsinya yang tepat, termasuk tugas dan pokok fungsi kami yang salah satunya dapat mengusulkan perbaikan tata laporan dan lain sebagainya,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Apresiasi Sinergitas Seluruh Jajaran Dalam Penanganan Bencana

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya usai meninjau langsung posko pengungsian dan berdialog dengan warga terdampak di GOR Pandan, Senin (1/12).

“Saya terima kasih semua pihak, terutama semua instansi yang reaksinya sangat cepat untuk memberi bantuan, memang kondisi alam memang sangat menantang, sangat menimbul kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami,” ucapnya.

Terkait kendala suplai bahan bakar di beberapa titik, Presiden menjelaskan bahwa upaya percepatan distribusi telah dilakukan. Kapal berukuran besar kini sudah dapat merapat di Pelabuhan Sibolga untuk mengirimkan logistik tambahan.

“Sekarang masalah BBM, tapi kita kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan,” katanya.

Dalam keterangannya, Kepala Negara turut menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam menghadapi situasi darurat ini. Kepala Negara pun kembali menyampaikan apresiasi atas sinergitas TNI, Polri, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah yang terus bekerja untuk mempercepat pemulihan di lapangan.

“Saya terima kasih sama semua instansi, TNI, Polri, PU, Badan, Pemda juga bekerja dengan baik. Kita hadapi ini, kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas,” ujar Presiden.

“Semuanya kompak kita atasi. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi,” lanjutnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tiba di Tapanuli Tengah, Pastikan Penanganan Cepat untuk Warga Terdampak Banjir

Presiden Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12) untuk meninjau langsung penanganan dampak banjir yang melanda wilayah tersebut. Helikopter Caracal TNI AU yang membawa Presiden beserta rombongan mendarat di Helipad Lapangan GOR Pandan, setelah sebelumnya lepas landas dari Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara.

Dari helipad, Presiden Prabowo langsung menuju area GOR Pandan yang menjadi pusat koordinasi penanganan bencana. Di lokasi tersebut, Presiden meninjau dapur umum dan memastikan kebutuhan logistik masyarakat terdistribusi dengan baik.

Selain itu, Presiden juga meninjau posko kesehatan dan posko pengungsian yang saat ini menampung warga dari sejumlah kecamatan terdampak banjir. Kepala Negara tampak berinteraksi dengan warga terdampak terkait kondisi keluarga dan rumah saat banjir terjadi. Kepada Presiden, warga pun menceritakan kondisi yang terjadi saat air sungai mulai naik hingga menerjang wilayah mereka.

Dalam peninjauan ini, Kepala Negara memastikan bahwa langkah darurat telah dilakukan dengan baik dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Presiden menekankan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

Kehadiran Presiden di Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa negara hadir dalam proses penanganan bencana yang terjadi di wilayah Indonesia dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Sebelumnya, pemerintah telah mendistribusikan bantuan ke wilayah terdampak seperti kebutuhan logistik dan makanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cara Bayar Pajak Kendaraan di Samsat Keliling: Syarat, Lokasi, dan Jam Layanan Terbaru

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa.

Melalui informasi resmi yang disampaikan akun X TMC Polda Metro Jaya, layanan Samsat Keliling hari ini tersebar di sejumlah titik strategis. Di Jakarta Pusat, masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang tersedia di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng mulai pukul 08.00–14.00 WIB.

Di Jakarta Utara, layanan dibuka di halaman parkir Samsat dan area parkir Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00–14.00 WIB. Sementara di Jakarta Barat, masyarakat dapat mengurus PKB di Mall Citraland pada jam yang sama.

Untuk wilayah Jakarta Selatan, Samsat Keliling beroperasi di halaman parkir Samsat dan TMP Kalibata pukul 09.00–14.00 WIB. Di Jakarta Timur, layanan tersedia di halaman parkir Samsat pukul 08.00–15.00 WIB serta Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00–14.00 WIB.

Di kawasan penyangga, Kota Tangerang membuka layanan di Alun-alun Cibodas dan parkiran Busway Foodmosphere mulai 09.00–14.00 WIB. Di Serpong, layanan hadir di halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00–19.00 WIB. Wilayah Ciledug dapat mengakses layanan di Giant Poris Gaga Indah dan Metland Cyber City Cipondoh pukul 09.00–14.00 WIB.

Di Ciputat, masyarakat dapat mengurus pajak di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00–12.00 WIB, sementara Kelapa Dua membuka layanan di GTown Square Gading pukul 08.00–14.00 WIB.

Untuk wilayah Bekasi, layanan tersedia di KFC Zambrud Kota Bekasi pukul 09.00–12.00 WIB, serta di Pasar Bersih Cikarang Jababeka Kabupaten Bekasi pukul 09.00–14.00 WIB. Di Depok, Samsat Keliling hadir di halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB dan RS Bhayangkara Brimob pukul 09.00–12.00 WIB. Layanan di Cinere tersedia di halaman kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00–12.00 WIB.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menyiapkan persyaratan pembayaran PKB, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sementara perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor tetap harus dilakukan di kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Cek Jadwal dan Syarat Perpanjangan SIM

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling untuk memudahkan masyarakat melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Selasa (2/12). Layanan ini tersedia di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, sebagaimana diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya.

Beberapa lokasi SIM Keliling yang beroperasi hari ini meliputi:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM diwajibkan membawa sejumlah dokumen, antara lain KTP dan SIM asli beserta fotokopi, mengisi formulir permohonan, serta mengikuti tes kesehatan di gerai layanan.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM telah habis, pemohon diwajibkan membuat SIM baru melalui Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Sementara itu, besaran biaya perpanjangan SIM tetap mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yakni Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

Layanan SIM Keliling ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi berkendara tanpa harus mengantre di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News