Beranda blog Halaman 636

Hadiri PTBI 2025, Presiden Prabowo Apresiasi Sinergi Bangun Stabilitas Ekonomi Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Graha Bhasvara Icchana, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11). Ajang strategis Tahunan ini menjadi momentum penting untuk memetakan arah kebijakan ekonomi nasional sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan.

Dengan tema besar “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan,” PTBI 2025 menegaskan optimisme dan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan ekonomi yang terus bekerja menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.

“Saya sambut sangat baik tema yang dipilih tahun ini, tangguh dan mandiri, sinergi mendorong ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Saya merasa ini sangat tepat dan sesuai dengan upaya besar yang kita sedang jalankan,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya menegaskan bahwa prospek ekonomi nasional pada 2026 berada dalam tren positif, dengan berbagai indikator utama menunjukkan penguatan mulai dari inflasi yang tetap terkendali, percepatan belanja pemerintah, hingga kemajuan signifikan digitalisasi di daerah.

“Risiko yang akan muncul seluruhnya sudah price-in, termasuk suku bunga dan harga-harga serta rupiah tahun ini. Tahun 2026 yang kita lihat adalah upside risk, Pak Presiden, dengan baseline di 5,4 persen sesuai dengan APBN. Jadi kita berharap dan optimis tahun depan akan lebih baik dari tahun ini,” jelas Airlangga.

Pada rangkaian acara PTBI tersebut, Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terbaik tahun 2025 kepada sejumlah pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas harga dan akselerasi ekonomi digital.

Selain itu, BI Award 2025 juga dianugerahkan kepada sejumlah lembaga keuangan yang dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

PTBI 2025 pun ditutup dengan komitmen kuat untuk menjaga harmoni kebijakan fiskal dan moneter demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Instruksikan Mobilisasi Penuh Unsur Pemerintah Tangani Bencana di Sumatera

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penanganan tanggap darurat sejak hari pertama terjadi bencana alam di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah memastikan seluruh unsur bergerak cepat untuk menjamin keselamatan warga dari bencana yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem yang berdampak luas di sejumlah wilayah.

“Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami Tim BNPB langsung bergerak dibantu TNI-Polri, Pemda aktif, dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian terus makanan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” ujar Menko PMK dalam keterangannya kepada awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/11/2025) pagi.

Menurut Pratikno, pengiriman bantuan mendesak kembali dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo. Pemerintah menekankan pentingnya peralatan prioritas untuk mendukung efisiensi operasi tanggap darurat.

“Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Tim PU [Pekerjaan Umum] juga bergerak, karena beberapa lokasi titik itu putus, mulai dari tanah longsor, kemudian jalan yang tertimbun, dan lain-lain, itu juga sudah bergerak,” ujarnya.

Menurut Pratikno, fenomena cuaca ekstrem yang terjadi dipicu siklon tropis senyar yang berdampak luas di sejumlah wilayah. Pemerintah telah mengaktifkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di daratan.

“Perlu kita ketahui, ini adalah siklon tropis senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun, oleh karena itu kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita bawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini,” imbuh Pratikno.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga menyampaikan bahwa pemerintah mewaspadai potensi siklon tropis koto yang berada di utara, meski diharapkan tidak memasuki wilayah Indonesia. Seluruh elemen diminta memperkuat kewaspadaan dan menjaga kesiapsiagaan.

“Dan kemudian kita juga mengantisipasi karena ada siklon koto, tapi tempatnya di utara. Kita masih waspada, kita harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia. Jadi sekali lagi, kita butuh dukungan dari semua pihak, rekan-rekan semuanya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perpanjangan SIM Makin Mudah, Berikut Lokasi SIM Keliling Jakarta Sabtu Ini

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik wilayah Jakarta pada Sabtu untuk memudahkan masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Melalui akun X resmi @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling diumumkan beroperasi mulai pukul 08.00–12.00 WIB. Program ini digelar sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat bagi warga ibu kota yang membutuhkan perpanjangan masa berlaku SIM.

Adapun lima lokasi SIM Keliling yang tersedia hari ini meliputi:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Utara: Lobby Utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

Ditlantas Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Pemegang SIM yang masa berlakunya sudah habis wajib mengurus pembuatan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Untuk melakukan perpanjangan, pemohon perlu menyiapkan beberapa persyaratan, yaitu fotokopi KTP, SIM lama (fisik dan fotokopi), bukti tes kesehatan, serta bukti tes psikologi. Petugas hanya akan memproses perpanjangan bagi pemohon yang memenuhi ketentuan tersebut.

Saat ini, masa berlaku SIM ditetapkan lima tahun sejak tanggal penerbitan, bukan lagi menyesuaikan tanggal lahir pemilik. Kebijakan ini memastikan ketentuan masa berlaku lebih seragam dan mudah dipantau.

Terkait biaya, perpanjangan SIM telah diatur dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang PNBP Polri. Tarif perpanjangan yaitu Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Selain itu, pemohon juga dikenakan biaya tambahan tes psikologi Rp60.000 dan tes kesehatan Rp35.000.

Ditlantas Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan SIM masih berlaku saat berkendara. Pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, berupa pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga Rp250.000.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mau Bayar Pajak Kendaraan? Ini Daftar Samsat Keliling Jadetabek Hari Sabtu

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling di sejumlah titik Depok, Tangerang, dan Bekasi (Detabek) pada Sabtu untuk mempermudah masyarakat melakukan pengesahan STNK tahunan serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SWDKLLJ.

Layanan yang disediakan Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya ini bertujuan menghadirkan kemudahan bagi warga tanpa harus datang ke kantor Samsat Induk. Melalui Samsat Keliling, masyarakat dapat mengurus administrasi kendaraan dengan lebih cepat, praktis, dan dekat dengan tempat tinggal.

Menurut informasi resmi akun X TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro, Samsat Keliling tersebar di sembilan lokasi di kawasan Jadetabek, dengan jadwal sebagai berikut:

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Apartemen Ayodya, pukul 09.00–11.30 WIB

  • Serpong: Halaman parkir Samsat pukul 08.00–11.30 WIB dan ITC BSD pukul 13.00–15.00 WIB

  • Ciledug: Halaman Kantor Samsat dan Komplek Fresh Market Greenlake City Cipondoh pukul 09.00–12.00 WIB

  • Ciputat: Halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00–12.00 WIB

  • Kelapa Dua: Gtown House Square Gading Serpong pukul 08.00–12.00 WIB

  • Kota Bekasi: Halaman parkir Kantor Kecamatan Bekasi Barat pukul 09.00–11.00 WIB

  • Depok: Halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Cipayung pukul 08.00–11.00 WIB

  • Cinere: Kantor Kelurahan Pasir Putih pukul 08.00–11.30 WIB

Untuk memperlancar proses layanan, masyarakat diimbau membawa sejumlah dokumen persyaratan, yakni KTP asli sesuai STNK, BPKB, dan STNK, masing-masing beserta fotokopinya. Pemilik kendaraan juga harus memastikan tidak memiliki tunggakan PKB lebih dari satu tahun.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan, sedangkan pembayaran pajak lima tahunan serta penggantian pelat nomor tetap harus dilakukan di kantor Samsat terdekat.

Layanan ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi pemilik kendaraan dalam memenuhi kewajiban administrasi, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah Jadetabek.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Prioritas Pemberantasan Korupsi: Setiap Rupiah untuk Kepentingan Rakyat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas korupsi yang selama ini merongrong anggaran negara dan menghambat peningkatan kualitas pendidikan nasional. Hal ini disampaikan Kepala Negara pada Puncak Peringatan Hari Guru Tahun 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo kembali menyoroti praktik mark up dan penyimpangan anggaran yang menurutnya masih terjadi di sejumlah kementerian dan lembaga. Kepala Negara menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan pengawasan internal secara menyeluruh.

“Anggaran dirongrong, mark up di mana-mana. Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu. Jangan kira saya tidak tahu. Saya kasih peringatan para menteri, para kepala badan, pejabat. Bersihkan aparatmu semuanya itu,” tegas Presiden.

Kepala Negara menyebut bahwa setiap rupiah anggaran negara harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, terutama sektor pendidikan yang menjadi fondasi kemajuan bangsa.

“Kita butuh setiap rupiah untuk kepentingan rakyat. Untuk kepentingan guru-guru, untuk kepentingan perbaikan sekolah. Jangan mencuri uang rakyat. Waspadai ya,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo turut mengingatkan bahwa teknologi digital kini memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai dugaan penyimpangan secara langsung kepada dirinya. Hal itu, kata Presiden, tidak boleh dipandang remeh oleh para pejabat yang masih mencoba bermain-main dengan anggaran negara.

“Sekarang ada digital. Rakyat, anak-anak di desa mana pun bisa langsung hubungan sama saya,” ungkap Presiden.

Kepala Negara pun meminta dukungan para guru untuk bersama-sama membangun bangsa dan mendukung agenda pemberantasan korupsi.

“Selamat berjuang, terima kasih pekerjaan kalian, terima kasih pengorbanan kalian. Bersama-sama kita bangun bangsa kita. Saya minta dukunganmu, saya minta doamu. Bantu saya berantas korupsi,” ucap Presiden. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Pastikan Negara Hadir untuk Korban Bencana

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan reaksi cepat pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam di sejumlah daerah di tanah air. Dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan Hari Guru Tahun 2025, di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11). Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah sejak hari pertama telah bergerak cepat memberikan bantuan melalui berbagai jalur, baik darat maupun udara.

Kepala Negara menjelaskan bahwa kondisi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari akses yang terputus hingga cuaca yang tidak menentu. Meski demikian, berbagai upaya terus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

“Pemerintah bergerak cepat, kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” imbuh Kepala Negara.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyinggung pentingnya kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana. Kepala Negara mendorong peningkatan edukasi mengenai lingkungan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.

“Ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan. Perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan, ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai. Saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran, juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih jauh, Presiden menekankan bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan harus dimulai dari rumah dan menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat. Ia menyerukan langkah konkret, seperti mencegah pembabatan hutan dan memastikan sungai tetap bersih agar mampu menahan potensi bencana.

“Benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Saudara-saudara ini nanti usaha bersama kita, tiap rumah ikut berperan,” pungkas Kepala Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Prioritaskan Pembangunan 300 Ribu Jembatan untuk Keselamatan dan Akses Pendidikan

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan pembangunan jembatan di berbagai daerah terpencil menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang aman bagi seluruh anak Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan dalam Puncak Peringatan Hari Guru Tahun 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11).

Pada kesempatan tersebut, turut diputarkan video yang memperlihatkan anak-anak di sejumlah daerah harus menyeberangi sungai deras setiap hari demi bisa bersekolah. Video tersebut, menurut Presiden Prabowo, menjadi pemantik tindakan cepat pemerintah.

“Ini koruptor-koruptor. Lihat ini. Mereka ke sekolah basah, di sekolah mereka basah, pulang basah,” tegas Presiden merujuk tayangan video.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah menerima banyak laporan langsung dari masyarakat melalui kanal digital mengenai kondisi infrastruktur pendidikan yang sangat memprihatinkan. Sebagai respons, Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan yang akan memfokuskan pembangunan hingga 300 ribu jembatan di berbagai wilayah Indonesia.

“Anak-anakku sabar, saya sedang bekerja. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo turut memerintahkan berbagai pihak untuk terlibat, mulai dari kementerian, perguruan tinggi, hingga aparat keamanan. Kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Presiden meminta mobilisasi maksimal mahasiswa teknik sipil untuk terjun langsung membantu pembangunan. Presiden Prabowo juga menginstruksikan TNI dan Polri untuk memperkuat pengerjaan jembatan melalui keterlibatan pasukannya.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa penyelesaian masalah jembatan merupakan keharusan mendesak karena menyangkut keselamatan anak-anak yang setiap hari berjuang menempuh perjalanan ke sekolah. Kepala Negara juga menyampaikan pesan keras kepada para elit dan pengambil keputusan agar lebih memerhatikan kondisi nyata rakyat di lapangan.

“Hei elit-elit di Jakarta, hei kelompok orang pintar, lihat rakyatmu. Kita atasi itu tidak dengan wacana, tidak dengan teori, tidak dengan gagasan, tidak dengan hardik-menghardik, tidak dengan maki-memaki, tidak ngenyek. Kita harus atasi jembatan itu dengan kerja nyata, pikiran nyata,” tutur Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo Serahkan Bantuan Alsintan ke Petani Blora

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerja sama dengan Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, serahkan bantuan ratusan alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada para petani di Kabupaten Blora, Kamis (27/11).

Penyerahan berlangsung di halaman Balai Benih DP4 Blora dan disambut antusias para kelompok tani dengan dihadiri Bupati Blora Arief Rohman, dan Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora Lilik Setyawan. Ada pun para penerima meliputi 1 Kelompok Wanita Tani (KWT), 1 gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan 37 Poktan.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Dinas P4 Kabupaten Blora, Lilik, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementan dan Anggota DPR RI Firman Soebagyo yang terus memperhatikan sektor pertanian di Blora.

Bantuan ini, ujar Lilik, menjadi penyemangat baru bagi petani untuk meningkatkan kerja dan hasil produksi.

“Kepada petani kita ada stimulan traktor roda dua itu 7 unit, traktor roda dua rotary 2 unit, traktor roda empat 3 unit, rice transplanter 4 unit, pompa air 38 unit, dan hand sprayer 135 unit, combine harvester 1 unit, dan P2B (pekarangan pangan bergizi) ada 30 paket, kemudian ada bioflok lele 2 paket, ini stimulan bagi petani kami matur nuwun sanget bantuannya,” ungkapnya.

Lilik menegaskan bahwa Blora memiliki potensi besar sebagai daerah lumbung pangan.

“Bahwa di Blora ini meskipun kita kelihatannya kering tapi Blora ini produksi padi mencapai 660.000 ton, itu nomor enam se-Jawa Tengah. Jadi kita itu termasuk lumbung padi se Jawa Tengah,” jelasnya.

Dari total produksi tersebut, hanya sekitar 30% yang dikonsumsi masyarakat Blora, sementara lebih dari 70%-nya dikirim ke luar daerah hingga luar pulau.

Sementara itu, Anggota DPR RI Firman Soebagyo menekankan bahwa bantuan Alsintan ini bertujuan agar petani Blora dapat bekerja lebih efektif dan produktif.

“Hari ini diserahkan itu bentuk traktor roda empat, terus ada traktor roda dua, ada transplanter. Ini adalah alat untuk menanam, ini penting dan ini memang pengalaman kami, transplanter ini kan waktu yang lalu ya itu kan banyak yang petani itu kesulitan menanam. Ini kelihatannya sudah disesuaikan, dan harapan kami ini akan bisa membantu percepatan pola tanam,” ujar Firman.

Pada kesempatan tersebut, Firman juga memberikan pesan tegas kepada para penerima bantuan agar menjaga amanah dan tidak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan negara.

“Saya pesankan tadi adalah penerima tidak boleh menjual belikan, atau disewakan kepada penebas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa biaya produksi pertanian masih banyak terserap untuk pengolahan lahan, penanaman, dan pemanenan.

Karena itu, pihaknya bersama Pemkab Blora tengah merancang konsep pertanian terintegrasi mulai dari hulu, termasuk penyediaan air melalui pompanisasi dan perbaikan irigasi.

Bupati Blora yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan terima kasih atas perhatian Firman Soebagyo dan Kementerian Pertanian terhadap pertanian Blora.

“Atas nama Pemerintah kab Blora dan mewakili masyarakat, saya menyampaikan terima kasih matur nuwun, Pak Firman atas semua bimbingannya, atas semua bantuannya dan pak Firman ini sangat concern sekali terhadap pertanian,” terang Bupati.

Bupati berharap Blora dapat menjadi salah satu daerah yang secara nyata mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Tentunya, dalam melakukan ini kami benar-benar tidak bisa sendiri, tentunya dengan sinergi dengan DPR, dengan Bapak-Ibu semuanya, mari kita perjuangkan para petani kita ini. Karena kalau petaninya maju, petaninya makmur insya Allah akan sejahtera, karena mayoritas masyarakat Blora ini para petani,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan optimal atas semua bantuan.

“Jadi kita harus bisa memanfaatkan, dan harus bisa membuktikan, bantuan-bantuan yang diberikan harus bisa dioptimalkan syukur-syukur nanti bisa terus dikembangkan,” pesannya.

Selain kepada para petani, Bupati meminta penyuluh pertanian untuk terus hadir mendampingi, mengarahkan, dan mendorong inovasi di tingkat kelompok tani.

Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Poktan Srikaton Mulyo dari Sambonganyar, Ngawen. Muhammad Rofiq perwakilan Poktan tersebut mengungkapkan bahwa bantuan traktor roda empat sangat bermanfaat khususnya untuk mengolah lahan.

“Maturnuwun sanget dapat bantuan traktor roda empat untuk pengolahan lahan padi, tembakau. Di wilayah kami kan potensi tembakau sangat luas, padi juga. Ini sangat membantu dan sangat bermanfaat untuk pengolahan lahan kelompok tani kami,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Catatan Novita Wijayanti untuk Menteri PU: Temuan BPK, Proyek Bermasalah, hingga Rendahnya Serapan Anggaran

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Catatan tersebut mencakup tindak lanjut temuan BPK, percepatan proyek infrastruktur daerah, kesalahan fatal pembayaran proyek jalan tol, hingga rendahnya serapan anggaran Kementerian PU.

Di awal penyampaiannya, Novita menegaskan pentingnya penyelesaian tuntas terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2024. Ia meyakini Menteri PU dapat menindaklanjuti seluruh temuan tersebut agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

“Saya yakin insyaallah ini bisa diselesaikan dan dikejar, semoga tidak menimbulkan persoalan berarti dan dapat segera ditindaklanjuti,” kata Novita.

Terkait pembangunan Pasar Kroya di Cilacap, Novita menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak pelaksana strategis. Mereka berjanji untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini dinilai berjalan lambat.

“Alhamdulillah mereka menyampaikan bisa segera diselesaikan. Namun saya mohon agar percepatan ini betul-betul direalisasikan,” ucap Novita.

Lebih lanjut, Novita juga menyoroti mengenai insiden salah bayar pada proyek pembangunan Jalan Tol arah Palembang sebagai kesalahan fatal. Kesalahan pembayaran kepada pihak yang bukan pemilik sah membuat pemilik asli melakukan pemblokiran jalan sehingga pekerjaan menjadi terhambat.

“Anggaran yang digelontorkan itu tidak sedikit. Bagaimana bisa terjadi salah pembayaran? Ini fatal dan menghambat pembangunan jalan. Ini menjadi pekerjaan rumah serius agar segera diselesaikan,” tegas wakil ketua BURT DPR RI ini.

Tidak hanya itu, Novita juga menyayangkan rendahnya serapan anggaran di Kementerian PU. Padahal, sambungnya, program PU sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

“Kami berharap serapan anggaran dimaksimalkan agar SILPA tidak terlalu besar. Bahkan bila memungkinkan, SILPA dapat digunakan untuk program berikutnya, karena program-program PU ini sangat ditunggu masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Novita juga tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada menteri PU yang baru-baru ini meninjau langsung wilayah dapilnya yang terdampak bencana.

“Terima kasih atas respons cepat dan komunikasi yang baik. Beberapa peralatan juga segera turun ke lokasi. Namun kami berharap penanganan ini terus ditingkatkan,” ujarnya.

Novita juga menyoroti sejumlah persoalan sumber daya air yang berdampak langsung pada wilayah Cilacap dan Banyumas. Seperti, luapan aliran sungai Citanduy, Serayu Opak, hingga bendungan Banjarnegara.

“Walaupun bendungannya berada di Banjarnegara, dampaknya dirasakan masyarakat Cilacap dan Banyumas. Mohon ada perhatian serius atas luapan air ini,” kata Novita.

Terakhir, Novita menyoroti kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Majenang, Cilacap. Secara langsung, Novita meminta Ditjen Cipta Karya memastikan keamanan kontur tanah yang akan menjadi lahan pembangunan.

“Mohon dilihat kesiapannya secara keseluruhan. Jika kondisi tanah dinilai belum aman, perlu dilakukan penguatan. Agar ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Soedeson Tandra Tegaskan Mekanisme Trilateral Meeting Tidak Langgar Independensi Peradilan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa mekanisme trilateral meeting antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian PPN/Bappenas tidak melanggar prinsip independensi peradilan. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian penting dari arsitektur keuangan negara yang terpusat, terpadu, dan akuntabel.

Pernyataan tersebut disampaikan Soedeson saat mewakili DPR RI dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah ketentuan Undang-Undang tentang penganggaran lembaga yudikatif. Perkara ini diajukan oleh tiga pemohon, yakni advokat Viktor Santoso Tandiasa, advokat Nurhidayat, dan wartawan Irfan Kamil. Mereka menggugat Pasal 81A ayat (1) UU Mahkamah Agung, Pasal 9 UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara yang dinilai membuka ruang intervensi eksekutif terhadap anggaran lembaga peradilan.

Dalam sidang yang digelar secara virtual dari Ruang Puspanlak, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/11/2025), Soedeson menegaskan bahwa trilateral meeting justru bertujuan memastikan tata kelola anggaran yang transparan dan terintegrasi.

“Pengelolaan anggaran lembaga yudikatif melalui trilateral meeting dengan Kemenkeu dan Bappenas tidak menyalahi independensi peradilan, melainkan untuk memastikan anggaran yang terpusat, terpadu, dan akuntabel; Kemandirian kekuasaan kehakiman dijamin dalam fungsi mengadili, bukan otomatis dalam pengelolaan anggaran,” ujar Soedeson.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem keuangan negara, Menteri Keuangan berperan sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan menteri atau pimpinan lembaga lainnya berfungsi sebagai Chief Operational Officer (COO). Pembedaan peran ini, kata Soedeson, sangat penting untuk mencegah terjadinya rangkap kewenangan dalam perencanaan hingga pengesahan anggaran.

“Pembedaan kewenangan ini penting untuk mencegah rangkap peran. Jika setiap lembaga mengusulkan, menggunakan, sekaligus mengesahkan anggarannya sendiri, maka keberlanjutan APBN akan terancam,” tegasnya.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menambahkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga, termasuk MA dan MK, wajib mengikuti siklus APBN yang terkoordinasi di bawah Kemenkeu demi menjaga integritas dan disiplin fiskal nasional. Karena itu, proses penganggaran bagi lembaga yudikatif tetap harus melalui mekanisme penelaahan pemerintah yang bersifat akuntabel dan dapat diawasi publik.

“Independensi kekuasaan kehakiman bukan berarti otonomi absolut atas keuangan negara. Penganggaran yang diajukan melalui mekanisme penelaahan pemerintah merupakan bagian dari checks and balances agar tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan anggaran tanpa kontrol,” jelasnya.

Dalam prosesnya, MA dan MK tetap dapat memperjuangkan kebutuhan anggaran melalui Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, serta melalui trilateral meeting dengan Kemenkeu dan Bappenas, tanpa mengurangi independensi peradilan pada sisi fungsi mengadili.

Menurut Soedeson, prinsip-prinsip internasional juga mendukung pandangan bahwa kemandirian peradilan tidak identik dengan kemandirian anggaran. Ia merujuk pada Putusan MK Nomor 28/PUU-IX/2011, serta Prinsip-Prinsip Bangalore tentang Perilaku Hakim (UNODC) yang telah menjadi inti dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Kemandirian hakim tidak otomatis berarti lembaga peradilan memiliki kemandirian anggaran yang memutus koordinasi dengan Pemerintah dan DPR. Koordinasi anggaran tetap perlu dilakukan untuk menjaga akuntabilitas negara,” tegas Soedeson.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...635636637...4,901Halaman 636 dari 4,901