Beranda blog Halaman 645

Jelang Akhir Tahun, Gubernur Gusnar Minta OPD Tingkatkan Realisasi Fisik

Penulis
Syifa
-

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan realisasi fisik jelang akhir tahun anggaran 2025. Rapat yang turut dihadiri Wakil Gubernur Idah Syahidah dan Sekdaprov Sofian Ibrahim tersebut digelar di aula rumah jabatan Gubernur, Senin (24/11).

Terdapat tiga OPD yang belum mencapai target fisik sesuai capaian realisasi hasil kesepakatan tanggal 15 November. Tiga OPD tersebut diantaranya BPSDM Provinsi dengan angka realisasi 81,98 persen dari target fisik 83 persen, Diskumperindag dengan angka realisasi 78,04 persen dari 80 persen untuk target fisik dan PUPR KP dengan angka realisasi 75,34 persen dari target fisik 80 persen.

Terkait realisasi oleh PUPR KP, masih terdapat beberapa paket konstruksi yang perlu perhatian khusus yakni terkait peningkatan jalan Brigjen Piola Isa, pembangunan gedung kantor badan keuangan, rehabilitasi gedung kantor gubernur dan pembangunan kanal tanggidaa yang belum 100 persen realisasi keuangan.

Hal lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian yakni belanja modal untuk alokasi lanjutan pembangunan gedung rawat inap di RSUD Ainun Habibie, belanja modal gedung kantor Labkesda di Dinas Kesehatan, pembangunan tipe B tahap II di Dinas Perhubungan dan pembangunan gedung kantor UPTD KPH Wilayah I dan II Gobar oleh Dinas DLHK.

Oleh karenanya Gubernur Gusnar menekankan agar segera melakukan percepatan penyerapan anggaran agar realisasi fisik bisa melampaui capaian target. Untuk mengecek perkembangan realisasi, Ia meminta OPD terkait agar kembali melakukan pertemuan pada tanggal 4 Desember.

“Insya Allah tanggal empat kita lakukan kembali rapat pimpinan, jadi bapak ibu sudah bisa menghitung berapa persen yang bisa ditargetkan” ujar Gusnar.

Disamping tiga OPD yang masih belum mencapai target fisik, Gusnar juga menekankan OPD lainnya agar pada rapat pimpinan mendatang, realisasi fisik yang sekarang yang sudah melampaui target untuk kembali ditingkatkan. Ia juga menekankan agar melihat detail kegiatan per OPD yang masih dalam kategori merah.

“Untuk keuangan-keuangan ini jangan sampai terlambat, kita buat peraturan internal, setiap ada kemajuan berapa persen, keluarkan uangnya, supaya terbaca fisik dan keuangan kita, karena penyerapan anggaran itu menjadi perhatian pemerintah pusat” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bobby Nasution Dorong ASN Pemprov Sumut Menjadi Investor Pasar Modal

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk terlibat menjadi investor pasar modal. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan literasi agar ASN memahami investasi yang aman dan produktif.

“Saya minta dalam kesempatan ini kalau boleh para ASN kami bisa diajari atau diberi literasi tentang pasar modal sehingga bisa membuka peluang ASN juga bisa terlibat atau menjadi bagian investor pasar modal di Sumut,” kata Bobby, pada acara Medan Sharia Investor City di Hotel JW Marriott Medan, Jumat (21/11).

Bobby menilai pemahaman pasar modal akan membantu ASN meningkatkan kondisi ekonomi sekaligus mencegah tindakan negatif seperti judi online dan korupsi.

“Yang main pasar modal ini tadi saya lihat ada yang dari Ojol, pedagang dan ASN. Daripada main Judol, bagus belajar pasar modal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyoroti potensi besar industri halal di Indonesia, termasuk Sumut, yang menurutnya belum dimanfaatkan secara optimal. Meski Indonesia menjadi negara dengan jumlah konsumen produk halal terbesar, mayoritas produk yang dikonsumsi masih berasal dari negara lain seperti Tiongkok dan Australia.

“Produk halal kita yang dikonsumsi masyarakat Indonesia kebanyakan diproduksi bukan dari Indonesia,” kata Bobby.

Sementara itu, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien menyampaikan bahwa jumlah investor pasar modal di Sumut merupakan salah satu yang terbesar di luar Pulau Jawa, dengan sekitar 736 ribu investor dan nilai transaksi mencapai Rp21,7 triliun. Ia menyebut pertumbuhan tersebut tidak hanya dari sisi pembukaan rekening, tetapi juga aktivitas pengelolaan portofolio yang cukup tinggi.

Untuk pasar modal syariah, pertumbuhan investor secara nasional mencapai 142%, sedangkan di Sumut meningkat hingga 270% dalam lima tahun terakhir.

Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Bappelitbang Dikky Anugerah, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri ESDM Wacanakan Tarik Kembali Izin Tambang Pasir Kuarsa, Ini Alasannya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah pusat berencana menarik kembali kewenangan penerbitan izin tambang pasir kuarsa dari pemerintah daerah. Langkah ini disiapkan untuk memperbaiki tata kelola, mencegah penyalahgunaan izin, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai melantik Pejabat Tinggi Pratama Kementerian ESDM pada Senin (24/11). Ia menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan salah satu hasil pembahasan dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar Presiden RI bersama sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11) kemarin. Ratas difokuskan pada penanganan tambang dan kebun ilegal yang merugikan negara.

“Kami melakukan rapat terbatas dengan Pak Presiden membahas berbagai hal, terutama menyangkut dengan peningkatan ekonomi khususnya pada pengelolaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan cara mengembalikan kawasan hutan yang dikelola secara ilegal kepada negara yang meliputi di sektor perkebunan dan pertambangan,” kata Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum dalam kegiatan pertambangan. “Saya sering juga turun terus ke lapangan. Memang tambang-tambang ilegal ada yang punya IUP, tapi nggak punya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Mereka melakukan penambangan liar dan itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Dalam Ratas, pemerintah juga menyoroti dugaan praktik tidak sesuai izin oleh sejumlah penambang pasir kuarsa, termasuk temuan adanya timah yang dicampurkan dalam komoditas tersebut. “Penambang itu memegang izinnya pasir kuarsa tapi didalamnya adalah timah, maka kemarin ratas juga memutuskan bahwa untuk izin pasir kuarsa dan silika yang awalnya di daerah ditarik kembali ke pusat agar tata kelolanya dapat diaatur labih baik kembali,” ujar Bahlil.

Dengan penarikan kewenangan ini, pemerintah pusat akan menata ulang dan mengevaluasi seluruh izin tambang pasir kuarsa untuk mencegah tumpang tindih dan penyalahgunaan izin, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Sebelumnya, Menteri ESDM bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meninjau aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung terkait maraknya penambangan pasir kuarsa yang dinilai menyalahi aturan.

Sebagai informasi, pasir kuarsa ditetapkan sebagai mineral kritis berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas Yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong UMKM Bali Naik Kelas, Menteri PKP Percepat Penyaluran KPP dan Sosialisasi FLPP

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari dan Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster menghadiri kegiatan Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dan Sosialisasi FLPP. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memperluas akses pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha perumahan di Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (24/11).

Acara tersebut juga dihadiri 300 debitur mikro perumahan binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang selama ini membutuhkan pembiayaan usaha tanpa harus terjerat praktik rentenir.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa KPP menjadi solusi nyata negara bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan perumahan dan usaha tanpa beban bunga tinggi.

“KPP hadir untuk membuka akses pembiayaan murah dan aman bagi toko bangunan, kontraktor, dan pengembang dengan subsidi bunga 5% dari pemerintah. Untuk UMKM, KPP dapat digunakan untuk membangun, membeli, dan merenovasi rumah dengan bunga hanya 6%. Ini jauh lebih ringan daripada pinjam ke rentenir,” ujar Maruarar.

Ia menambahkan bahwa Bali merupakan pusat kreativitas ekonomi dan menjadi prioritas untuk pengembangan UMKM agar mampu naik kelas.

“Negara hadir agar rakyat tidak terjerat rentenir. Dengan KPP, UMKM Bali bisa naik kelas dan tumbuh menjadi pengusaha sukses, bahkan bisa menembus pasar internasional,” tegasnya.

Maruarar juga menyampaikan bahwa di Kota Denpasar terdapat sekitar 100 rumah tidak layak huni (RTLH) yang membutuhkan penanganan mendesak. Awal tahun depan kita akan mulai program BSPS di Kota Denpasar agar persoalan rumah tidak layak huni segera teratasi.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa kebutuhan rumah di Bali masih tinggi.

“Kami memiliki backlog kepemilikan sekitar 32.000 unit rumah dan backlog RTLH sekitar 22.000 unit rumah. Kami mohon bisa dibantu lebih banyak,” ujar Koster.

Ia menargetkan penyelesaian RTLH dalam lima tahun dan mengapresiasi Program 3 Juta Rumah. Berharap lima tahun ke depan lebih progresif di Bali.

Kepala KSP Muhammad Qodari menegaskan bahwa bagi Presiden, program perumahan bukan sekadar pembangunan fisik.

“Bagi Presiden, apa yang sedang dikerjakan Pak Maruarar bukan hanya proses pembangunan semata, tetapi keberpihakan kepada keadilan sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Qodari menekankan bahwa kehadiran kolaborasi SMF – PNM menjadi mesin penting untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses pembiayaan yang aman, sekaligus memutus praktik rentenir. Antusias peserta hari ini membuktikan bahwa PNM menjawab persoalan rentenir.

“Pembangunan dan renovasi 3 juta rumah bukan hanya program sosial, tetapi mesin ekonomi nasional untuk target pertumbuhan 8 persen. Bapak ibu adalah pahlawan ekonomi di balik ini semua,” katanya.

Qodari menutup dengan penegasan bahwa rentenir merupakan musuh bersama UMKM kecil dan KPP adalah jalan keluarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Panggil Kepala BRIN, Presiden Prabowo Perintahkan BRIN Perkuat Inovasi Strategis Bangsa

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria dan Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11). Dalam pertemuan tersebut, Kepala BRIN menyampaikan laporan sekaligus menerima arahan langsung Presiden Prabowo terkait masa depan riset dan inovasi nasional.

Arif Satria mengatakan bahwa dirinya bersama Wakil Kepala BRIN melaporkan langkah-langkah jangka pendek yang telah disiapkan untuk menata ulang organisasi dan memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Presiden Prabowo, lanjut Arif, menegaskan pentingnya peran BRIN sebagai lembaga riset dan inovasi nasional.

“Pak Presiden berpesan bahwa BRIN adalah sebuah institusi riset yang sangat penting buat bangsa ini dan diharapkan harus selalu memberi harapan baru dengan temuan-temuannya, dengan inovasi-inovasinya, agar berbagai masalah yang ada di bangsa ini bisa diselesaikan,” ujar Arif dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Arif mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta BRIN memperkuat percepatan hilirisasi inovasi, termasuk kolaborasi strategis dengan kementerian dan lembaga, termasuk Danantara serta Agrinas. Bahkan, Presiden Prabowo memberikan arahan khusus mengenai kemitraan strategis antara BRIN dan Agrinas.

“Agrinas adalah partner yang harus benar-benar menjadi mitra dalam hilirisasi, inovasi maupun riset. Sehingga Agrinas Palma, Agrinas Pangan, Agrinas Jaladri ini bisa mendapatkan teknologi terkini untuk meningkatkan produksi pangan. Karena bagi Bapak Presiden, masalah swasembada pangan itu sesuatu yang harus benar-benar diwujudkan,” ungkap Arif.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa swasembada pangan harus diperluas, bukan hanya pada komoditas pangan seperti padi dan jagung. Sebagai tindak lanjut, BRIN akan membentuk pusat penelitian baru untuk memperkuat produksi protein nasional.

“Insyaallah kami akan segera membentuk pusat penelitian perikanan tangkap untuk bisa menunjang target peningkatan produksi untuk protein ini,” ucapnya.

Selain sektor pangan, Presiden Prabowo juga menugaskan BRIN untuk mendukung berbagai industri strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif pada garmen dan sepatu, namun perlu memperkuat kemandirian di sektor elektronik.

Dalam kesempatan tersebut, Arif turut melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa BRIN telah menyiapkan sejumlah inovasi di sektor alutsista. BRIN disebut akan memperluas kolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia, Pindad, serta industri otomotif nasional.

“Saya kira Maung yang sudah diproduksi oleh Pindad ini terus akan diperkuat R&D-nya,” tutur Arif.

Arif pun menilai arahan Presiden Prabowo membuka momentum besar bagi konsolidasi riset nasional.

“Ini saya kira momentum yang sangat baik sekali untuk konsolidasi riset dan inovasi nasional, agar ini bisa menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi kita,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perbaikan Harga Beras Jadi Sorotan, Mendagri Tito Sampaikan Laporan Ekonomi Daerah

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11) untuk meminta laporan terkait stabilitas inflasi dan kondisi ekonomi daerah. Dalam pertemuan tersebut, Mendagri melaporkan bahwa angka inflasi saat ini year-on-year 2,86 persen dan year-to-date 2,1 persen.

“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ucapnya.

Mendagri menambahkan, komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian kini menunjukkan perbaikan signifikan dan keluar dari urutan daftar pangan bermasalah.

“Daerah-daerah yang mengalami penurunan (harga) makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah di-cover dengan baik saya kira oleh Menteri Pertanian Pak Amran, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian juga Bulog bekerja sama dengan teman-teman Pemda,” tuturnya.

Meski demikian, Tito melaporkan adanya kenaikan pada bawang merah, cabai, dan sedikit pada telur ayam ras, yang perlu diantisipasi terutama untuk mendukung program MBG. Selain itu, Mendagri juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang dibahas secara berkala bersama Presiden.

“Yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah. Saya sampaikan, beliau tanya kenapa penyebabnya, di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya di mana produksinya mereka menjadi tertahan. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8 persen,” jelasnya.

Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, Mendagri juga melaporkan realisasi pendapatan dan belanja daerah per tanggal 23 November 2025. Menurut Tito, pendapatan 552 daerah tercatat rata-rata capaian 82 hingga 83 persen, sedangkan untuk belanja daerah berada pada angka kurang lebih 68 persen.

“Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen gitu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri turut menyampaikan isu lain kepada Presiden Prabowo termasuk progres dukungan Kemendagri dalam program pemerintah dan Komite Percepatan Pembangunan Papua.

“Saya minta kepada Bapak Presiden berkenan untuk menerima mereka, sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para kepala daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadwal Lengkap Samsat Keliling Hari Ini: Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling yang tersebar di sejumlah titik di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa. Layanan ini disediakan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.

Melalui informasi yang dibagikan akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, terdapat 14 wilayah yang menjadi lokasi operasional Samsat Keliling dengan jam layanan berbeda-beda. Di wilayah Jakarta, beberapa titik layanan tersedia di:

  • Jakarta Pusat, berlokasi di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pada pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Utara, dibuka di halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Barat, hadir di Mall Citraland pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Selatan, beroperasi di halaman parkir Samsat pukul 09.00–15.00 WIB dan area Parkiran TMP Kalibata pukul 09.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Timur, berada di halaman parkir Samsat pukul 08.00–15.00 WIB serta Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00–14.00 WIB.

Untuk wilayah penyangga, layanan Samsat Keliling juga hadir di:

  • Kota Tangerang, berlokasi di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere pukul 09.00–13.00 WIB.

  • Serpong, tersedia di halaman parkir Samsat pukul 09.00–14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00–19.00 WIB.

  • Ciledug, beroperasi di Giant Poris Gaga Indah serta Metland Cyber City Pondok Aren pukul 09.00–14.00 WIB.

  • Ciputat, berada di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00–12.00 WIB.

  • Kelapa Dua, berlokasi di halaman GTown Square Gading pukul 08.00–14.00 WIB.

Di wilayah Bekasi dan Depok, masyarakat dapat mengakses layanan di:

  • Kota Bekasi, KFC Zamrud pukul 09.00–12.00 WIB.

  • Kabupaten Bekasi, Pasar Bersih Cikarang Jababeka pukul 09.00–12.00 WIB.

  • Depok, halaman parkir Samsat pukul 08.00–14.00 WIB serta RS Bhayangkara Brimob pukul 09.00–12.00 WIB.

  • Cinere, kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00–12.00 WIB.

Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa pemohon wajib membawa sejumlah dokumen asli seperti KTP, BPKB, dan STNK, beserta fotokopinya. Layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor tetap harus dilakukan di kantor Samsat.

Selain itu, masyarakat yang mengunjungi gerai diminta tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Jakarta Dibuka di Lima Wilayah, Ini Lokasi dan Syaratnya

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima lokasi di Jakarta pada Selasa, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C. Layanan ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, sesuai informasi yang diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya.

Lima titik lokasi SIM Keliling tersebut tersebar di seluruh wilayah Jakarta, yaitu:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa gerai SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Warga yang masa berlaku SIM-nya sudah habis wajib melakukan pengurusan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Untuk melakukan perpanjangan, pemohon wajib membawa beberapa dokumen, di antaranya KTP dan SIM asli beserta fotokopi. Selain itu, masyarakat harus mengisi formulir permohonan dan melakukan tes kesehatan langsung di lokasi layanan.

Adapun biaya perpanjangan SIM mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yakni:

  • Rp80.000 untuk SIM A

  • Rp75.000 untuk SIM C

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat lebih mudah memperpanjang SIM tepat waktu tanpa harus datang ke kantor Satpas utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini Didominasi Awan, Begini Prakiraan BMKG

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan akan menyelimuti seluruh wilayah DKI Jakarta sepanjang hari ini, Selasa (25/11). Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, enam wilayah Jakarta—mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur—akan mengalami kondisi berawan sejak pagi hingga malam hari.

Pada pagi hari, seluruh wilayah diprediksi berada di bawah langit berawan tanpa potensi hujan. Memasuki siang hari, kondisi tersebut diperkirakan tidak berubah, dengan tutupan awan masih mendominasi hampir seluruh kawasan ibu kota.

Menjelang sore hingga malam, BMKG melaporkan bahwa cuaca berawan tetap menjadi kondisi utama di seluruh wilayah administrasi Jakarta. Tidak ada peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem hingga malam hari.

Suhu udara di Jakarta diprakirakan berada pada kisaran 22–33 derajat Celsius. Sementara itu, tingkat kelembapan udara diprediksi mencapai 50–90 persen, yang menunjukkan cuaca relatif lembap meski tidak disertai hujan.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca harian sebagai langkah antisipasi aktivitas luar ruang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag: Empat UIN Kolaborasi Rumuskan Policy Brief Geopolitik untuk Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa rangkaian Seminar dan Konferensi Internasional yang digelar oleh empat Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia bukan sekadar forum akademik, tetapi menghasilkan policy brief strategis yang akan diserahkan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri.

Penegasan ini disampaikan Menag saat konferensi pers pada International Seminar and Conference of the Malay-Islamic World di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Medan, Senin (24/11/2025).

Menjawab pertanyaan wartawan terkait output dari rangkaian seminar ini, Menag menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum ke-80 PBB di New York, 23 September 2025.

“Ada empat UIN yang berkolaborasi dalam mewujudkan seminar internasional ini sebagai bentuk kontribusi akademik atas arah kebijakan Presiden Prabowo di forum global,” ujar Menag.

Empat UIN Angkat Isu Strategis Global dan Regional
Menag kemudian menjelaskan tema dan fokus dari masing-masing UIN:

UIN Alauddin Makassar menggelar seminar internasional bertajuk “Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza.”

“Kegiatan ini membedah arah kebijakan Indonesia dalam mendorong solusi dua negara serta kontribusi Presiden Prabowo terhadap upaya mewujudkan perdamaian berkeadilan di Gaza,” ujar Menag.

UIN Sumatera Utara, Medan  menggelar seminar internasional dengan tema “Reading The Geopolitical Direction of President Prabowo: Revitalizing the Role of the Malay-Islamic World in the New Global Order.”

“Dari sini kita berharap lahir pemikiran regional di Asia Tenggara untuk membantu Presiden merumuskan kebijakan luar negeri berbasis iman dan nilai agama. Terlebih banyak bantuan yang terus mengalir untuk Palestina. Kita ingin solusi ini berkelanjutan,” tambah Menag.

UIN Sunan Ampel Surabaya nantinya akan membahas karakter moderasi beragama Indonesia.

“Di Surabaya akan dikupas mengapa Islam di Indonesia bisa moderat dan cara berpikir umatnya begitu brilian. Di sana kita melihat konten emosional dan fondasi intelektualnya,” jelas Menag.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menjadi tuan rumah puncak acara seminar internasional ini

“Di UIN Jakarta semua pokok pikiran dari tiga UIN sebelumnya disatukan untuk dijadikan policy brief yang akan diberikan ke Pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri,” tegas Menag.

“Jajak pendapat ini menggunakan pandangan para akademisi yang ahli, dengan dukungan data kuantitatif dan kualitatif,” lanjut Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...644645646...4,901Halaman 645 dari 4,901