Beranda blog Halaman 646

Policy Brief Diplomasi Perdamaian Prabowo Dirumuskan di Kampus, Empat UIN Ambil Peran Kunci

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa empat Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia tengah berkolaborasi merumuskan policy brief strategis untuk mendukung arah politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait diplomasi perdamaian global dan isu Palestina. Rekomendasi akademik tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri.

Penegasan ini disampaikan Menag saat konferensi pers International Seminar and Conference of the Malay-Islamic World di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Medan, Senin (24/11/2025). Ia menekankan bahwa rangkaian seminar internasional ini merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden Prabowo pada Sidang Umum PBB ke-80 di New York.

“Empat UIN berkolaborasi menghadirkan seminar internasional ini sebagai kontribusi akademik atas arah kebijakan Presiden Prabowo di panggung global,” ujar Menag.

*Empat UIN Soroti Isu Strategis Global dan Regional*
Menag kemudian merinci fokus kajian masing-masing UIN:
1. *UIN Alauddin Makassar*
Tema: “Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza.” Forum yang telah berlangsung pada 17 November 2025 menghadirkan sejumlah narasumber seperti Prof. Robert W. Hefner seorang antropolog asal Boston University, AS yang membahas peran strategis Indonesia dalam realisasi solusi dua negara dari perspektif politik internasional.

Hadir pula Revda Selver Iseric, Jurnalis dan Penulis asal Palestina yang memaparkan dukungan berkelanjutan Presiden Prabowo terhadap perjuangan Palestina, serta pemuka agama Ustadz Das’ad Latif yang menyampaikan perspektif akademik dan kemanusiaan tentang perkembangan terkini di Gaza.

“Forum ini membedah arah kebijakan Indonesia dalam mendorong solusi dua negara serta kontribusi Presiden Prabowo bagi perdamaian berkeadilan di Gaza,” kata Menag.

2. *UIN Sumatera Utara, Medan*
Tema: “Reading The Geopolitical Direction of President Prabowo: Revitalizing the Role of the Malay-Islamic World in the New Global Order.” “Dari sini kita berharap lahir pemikiran kawasan untuk memperkuat diplomasi berbasis nilai agama. Terlebih bantuan untuk Palestina masih mengalir—kita ingin solusi ini berkelanjutan,” tambahnya.

3. *UIN Sunan Ampel Surabaya*
Akan mengkaji karakter moderasi beragama Indonesia. “Di Surabaya akan dikupas mengapa Islam di Indonesia bisa moderat dan cara berpikir umatnya begitu brilian. Di sana kita melihat konten emosional dan fondasi intelektualnya,” jelas Menag.

4. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*
Menjadi puncak kegiatan dan tempat konsolidasi seluruh gagasan.
“Di UIN Jakarta semua pokok pikiran diformulasikan menjadi policy brief untuk diserahkan ke Pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri,” tegas Menag.

Menag Nasaruddin Umar juga menyebut Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu pusat peradaban Islam modern. Indonesia juga siap mempromosikan diplomasi yang mengedepankan soft power, termasuk dalam kampanye solusi dua negara (two-state solution) untuk Palestina.

“Melalui keempat serial seminar internasional ini kita berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap diplomasi perdamaian yang dilakukan Presiden Prabowo. Para akademisi yang hadir dalam tiap seminar diharapkan dapat memberikan pandangannya untuk perdamaian dunia,” kata Menag Nasaruddin Umar.

*Peran Dunia Melayu–Islam dalam Geopolitik Baru*

Dalam sesi pembukaan seminar, yang diawali penabuhan gendang dan dihadiri akademisi nasional-internasional serta pejabat Pemprov Sumatera Utara, Menag mendorong peran lebih besar dunia Melayu-Islam dalam dinamika geopolitik global.

Ia menyebut bahwa kebijakan Presiden Prabowo terkait two-state solution untuk Palestina masih menjadi sorotan dunia. “Hingga saat ini, two-state solution yang didorong Presiden Prabowo masih menjadi trending topic di media,” ujarnya.

Menag menambahkan bahwa Asia Tenggara—dengan seperlima populasi Muslim dunia termasuk 242,7 juta Muslim Indonesia—memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat kekuatan Islam modern. Karena itu, ia meminta kampus Islam memperkuat kontribusi akademik bagi kebijakan luar negeri Indonesia.

*Dukungan Pemerintah Daerah*

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penguatan kontribusi akademik bagi posisi Indonesia di panggung global.

“Sumatera Utara mendukung upaya memajukan pendidikan yang berkontribusi bagi geopolitik Indonesia di tingkat internasional,” ujar Basarin Yunus Tanjung.

Seminar internasional ini menjadi ruang kolaborasi strategis bagi akademisi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang memperkuat peran dunia Melayu-Islam dalam menghadapi dinamika global, dari ketegangan geopolitik hingga fragmentasi sosial—dengan nilai-nilai inti moderasi, mediasi, kesantunan, keterbukaan, dan keadilan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Targetkan Realisasi hingga 98%, Menteri Nusron Laporkan Progres Capaian Anggaran dalam RDP Bersama Komisi II DPR RI

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menargetkan realisasi anggaran di akhir tahun 2025 bisa mencapai 98%. Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/25), ia melaporkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II progres capaian anggaran sampai bulan November ini.

“Berdasarkan DIPA Tahun 2025, alokasi anggaran setelah blokir efisiensi, pagu efektif yang dapat digunakan adalah Rp6,39 triliun. Realisasi anggaran hingga Triwulan III mencapai Rp4,79 triliun atau 75,01% dari total pagu efektif tersebut. Kami memproyeksikan akhir tahun kemungkinan besar akan mencapai angka maksimal 98%,” ungkap Menteri Nusron di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.

Untuk bisa mencapai target, Menteri Nusron menyadari tak hanya butuh kerja dan komitmen kuat jajarannya, namun juga dukungan dari seluruh pihak terkait, termasuk Komisi II DPR RI. “Kami senantiasa mengapresiasi perhatian dan berbagai masukan yang telah disampaikan oleh Komisi II, terutama pimpinan, yang sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Menteri ATR/Kepala BPN untuk terus memantau kinerja jajarannya dalam melaksanakan seluruh program kerja. Terkait proyeksi ke depan, ia juga mengingatkan agar merencanakan langkah dengan dasar evaluasi yang sudah dilakukan hingga Triwulan III ini.

“Kami meminta agar capaian kinerja dapat dioptimalkan hingga mencapai 100% pada akhir tahun 2025, serta memastikan bahwa program kerja prioritas tahun 2025 benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegas Zulfikar Arse Sadikin.

Adapun dalam Raker dan RDP, Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir pula mengikuti pertemuan ini, para pimpinan dari sejumlah kementerian/lembaga.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Perluas Akses Pendidikan, 15 Mahasiswa STMIK Nabire Dapat KIP dari Senator Yorrys Raweyai

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sebanyak 15 mahasiswa Universitas STMIK Nabire, di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mendapatkan program Kuliah aspirasi (KIP) dari Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai.

Proses penyerahan yang berlangsung di Kampus STMIK, Jalan Poros Samabusa, Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah itu, dikawal langsung oleh Anggota DPR Papua Tengah, Nancy Natalia Raweyai.

Dalam proses penyerahan juga, para penerima manfaat begitu senang karena bisa mendapatkan bantuan ini.

Bahkan, pihak kampus pun memberikan penghargaan atas dukungan DPD RI, dan DPR Papua Tengah yang terus memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat.

Nancy mengatakan, program ini merupakan komitmen Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai dalam memperluas akses pendidikan tinggi .

“Terutama bagi generasi muda Papua Tengah,” kata Nancy dikutip dari TribunPapuaTengah.com, Sabtu, (22/11/25).

Sementara Nancy bilang, tujuan daripada pemberian KIP untuk membantu mahasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah.

“Kenapa demikian, karena pendidikan merupakan, kunci utama dalam membangun SDM Papua Tengah yang unggul,” ujarnya.

Dia bilang para penerima manfaat merupakan, calon pemimpin negeri ini, untuk itu terus meningkatkan semangat belajar hingga menyelesaikan studi.

“Supaya kedepan, kalianlah menjadi bagian dari pembangunan Papua Tengah,” tandasnya.

Ia berharap, mereka yang telah menerima program ini, kiranya dapat mengelola keuangan dengan baik, dan bertanggung jawab, agar bisa meraih cita-cita yang diimpikan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bulan Mutu Ikan 2025, Sonny T. Danaparamita Fokuskan Edukasi Mutu dan Keamanan Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota DPR RI Komisi IV Dapil III Jawa Timur, Sonny T. Danaparamita, menegaskan pentingnya peningkatan konsumsi ikan dan mutu produk perikanan sebagai langkah strategis membangun generasi sehat.

Hal ini disampaikan saat menghadiri Bulan Mutu Ikan (BMI) 2025 bertema “Ikan Aman, Sehat, dan Bermutu untuk Generasi Bangsa” yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Resto Dapur Gepyok, Blimbingsari, Sabtu (22/11/25).

Acara yang diselenggarakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) tersebut diikuti kelompok nelayan, pelaku UMKM, dan penyuluh perikanan. Para peserta juga menerima edukasi terkait penanganan ikan aman tanpa boraks dan tanpa pengawet berbahaya.

Dalam sambutannya, Sonny Danaparamita menyebut Banyuwangi sebagai daerah dengan potensi perikanan laut dan budidaya yang sangat besar, namun tingkat konsumsi ikan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Ia menekankan bahwa mutu produk dan edukasi penanganan ikan menjadi fondasi agar sektor perikanan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan peningkatan ekonomi pelaku usaha.

“Mutu dan keamanan produk harus jadi perhatian utama. Konsumsi ikan berkualitas akan melahirkan generasi yang sehat. Kami di Komisi IV siap memperjuangkan kebutuhan masyarakat perikanan, mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga dukungan sarana,” tegas Sonny Danaparamita.

Sonny Danaparamita juga menyoroti perlunya penambahan penyuluh perikanan, pemerataan bantuan sarana produksi, hingga pelatihan peningkatan keterampilan bagi nelayan dan UMKM agar mampu bersaing di pasar lokal maupun ekspor.

Perkuat Mutu: Sertifikasi Jadi Syarat Utama Ekspor

Plt Kepala Balai KIPM Surabaya I, Didik Srinoto, menjelaskan bahwa BPPMHKP terus memperkuat standar mutu melalui beragam skema sertifikasi seperti CPIB, CBIB, CPPIB, SKP, HACCP, hingga CPDIB. Menurutnya, sertifikasi adalah kunci penetrasi produk perikanan ke pasar ekspor.

“Sertifikasi memastikan produk kita dipercaya pasar luar negeri. Kolaborasi antara dinas perikanan dan badan mutu sangat penting untuk menjaga standar kualitas,” ujarnya.

Dinas Perikanan Banyuwangi: Bantuan Komisi IV Sangat Membantu Nelayan

Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra, menyampaikan terima kasih atas perhatian Komisi IV, khususnya dukungan yang disalurkan melalui Sonny T. Danaparamita. Bantuan tersebut meliputi;: 150 unit jaring, 15 unit mesin perahu, 94 toolbox pengolahan ikan, 4 unit freezer, kolam terpal untuk kelompok pembudidaya.

Suryono menyebut bantuan ini sangat membantu nelayan di tengah keterbatasan anggaran daerah dan pemangkasan anggaran tahun 2026.

Kegiatan Bulan Mutu Ikan 2025 di Banyuwangi menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sonny berharap program peningkatan mutu dan konsumsi ikan dilakukan secara berkelanjutan.

“Banyuwangi punya potensi besar. Saat mutu meningkat, konsumsi naik, dan pelaku usaha terampil, maka sektor perikanan akan menjadi pilar penting menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Firman Soebagyo: Makan Bergizi Gratis Wujud Kepedulian Negara pada Masa Depan Anak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan kemanusiaan yang harus didukung penuh karena menyangkut masa depan generasi bangsa.

Menurutnya, pemerintah melalui program ini berupaya memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh gizi yang layak dan merata.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah program kemanusiaan yang wajib kita dukung karena ke depan kita akan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Firman Soebagyo dalam wawancara bersama On Point Media di YouTube.

Ia menilai, keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kualitas nutrisi anak sejak dini. Tanpa perhatian serius terhadap pemenuhan gizi, Firman Soebagyo menegaskan bahwa visi besar pembangunan jangka panjang negara bisa terhambat.

“Bonus demografi hanya bisa menjadi peluang jika mutu gizi anak terperhatikan. Kalau tidak, nothing,” tegasnya.

Lebih lanjut, Firman Soebagyo menyebut bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kecerdasan, kesehatan, dan produktivitas generasi mendatang. Negara, katanya, harus hadir memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki kesempatan tumbuh optimal.

Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mengimplementasikan MBG sejalan dengan langkah berbagai negara maju dan berkembang yang sejak lama menerapkan intervensi gizi nasional sebagai strategi pembangunan.

“China, Jepang, India sudah melakukan hal itu,” ujarnya.

Firman Soebagyo meyakini, keberhasilan program ini akan memperkuat pondasi Indonesia dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemensos Gelar Operasi Katarak Gratis untuk Lansia di Sumba Barat Daya

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia melaksanakan operasi katarak gratis bagi para lanjut usia di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian lansia. Program ini berlangsung di RSUD Reda Bolo pada 21–23 November 2025.

Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Suratna, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang ditujukan bagi lansia dalam desil 1 hingga 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Kemensos tidak hanya mengembalikan penglihatan para lansia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup agar tetap produktif dan berdaya,” ujarnya.

Menurut Suratna, operasi katarak gratis ditujukan bagi lansia dengan keterbatasan akses layanan kesehatan akibat jarak ke fasilitas kesehatan, minimnya dokter mata di daerah, serta tingginya biaya operasi. Ia menilai penyelenggaraan operasi katarak di Reda Bolo menjadi langkah penting untuk menekan rasio ketergantungan lansia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks ketergantungan lansia pada 2024 mencapai 17,76 persen, meningkat dari 15,16 persen pada 2020. Keterbatasan penglihatan disebut menjadi salah satu faktor yang memperburuk tingkat ketergantungan tersebut. “Gangguan penglihatan tidak hanya mengurangi kualitas hidup lansia, tetapi juga menambah beban sosial dan ekonomi keluarga,” kata Suratna.

Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis bagi Lansia di RSUD Reda Bolo dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Kepala Sentra Efata Kupang, Tota Oceana Zonneveld.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 250 lansia menjalani pemeriksaan awal atau sreening, dan 140 di antaranya berhasil menjalani dioperasi. Pemeriksaan dan pemantauan pascaoperasi dilakukan tim medis RSUD Reda Bolo untuk memastikan pemulihan berjalan optimal. Kemensos juga membagikan paket sembako serta alat bantu seperti kursi roda, motor roda tiga, dan tongkat kruk.

Salah satu penerima manfaat, Lede Bulu A (83), warga Katape Roro, mengaku penglihatannya membaik setelah dioperasi. “Setelah dioperasi, mata mulai terang. Nanti setelah sembuh, saya akan kembali bekerja di ladang. Terima kasih pemerintah,” ujarnya.

Kemensos menyatakan akan memperluas program operasi katarak gratis ke berbagai daerah untuk mendukung lansia agar lebih mandiri dan mengurangi beban ketergantungan di masyarakat.

Kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi antara Kemensos, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Kab. Sumba Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Kab. Sumba Barat, Pemerintah Kabupaten Kab. Sumba Tengah, Pemerintah Kabupaten Kab. Sumba Timur, Danantara, BNI Berbagi, Emtek Media, Yayasan Peduli Amal Peduli Kasih (YPP), RSUD Redo Bolo, Perhimpunan Dokter Mata Indonesia (Perdami) NTT dan Yayasan Kasih Tunadaksa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Herman Deru Lantik Pengurus TLCI Chapter 22 Palembang

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur H. Cik Ujang menghadiri sekaligus melantik pengurus Toyota Land Cruiser Indonesia (TLCI) Chapter 22 Palembang dalam sebuah acara penuh keakraban di Griya Agung Palembang, Minggu (23/11).

Pelantikan komunitas otomotif tersebut berlangsung hangat dengan semangat kebersamaan. Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasinya kepada pengurus dan seluruh anggota TLCI Chapter Palembang atas terselenggaranya pelantikan tersebut. Menurutnya, momen ini bukan sekadar pergantian atau pengukuhan kepengurusan, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat tanggung jawab dalam memajukan organisasi.

“Jadikan pelantikan ini sebagai momentum untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Kembangkan potensi komunitas bukan hanya untuk sesama anggota, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan TLCI dapat memberi kontribusi nyata dalam mendukung berbagai kebijakan publik, terutama dalam hal keselamatan berkendara dan pembangunan pariwisata daerah.

“Komunitas otomotif seperti TLCI memiliki peran penting dalam menyosialisasikan budaya tertib dan aman berkendara. Selain itu, kegiatan touring dan event otomotif yang dilakukan dapat memperkenalkan destinasi wisata Sumatera Selatan secara lebih luas,” tambahnya.

Gubernur pun menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang dilantik. Ia berharap TLCI Chapter 22 Palembang dapat terus bersinergi dengan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sumsel Andi Dinialdie, Asisten I Setda Sumsel H. Apriyadi, Kadishub Sumsel Arinarsah, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan. Kehadiran para tokoh tersebut semakin menegaskan dukungan terhadap komunitas otomotif yang terus berkembang dan berkontribusi positif bagi Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Depok Tegaskan Seluruh Kelurahan Wajib Ikut Lomba Siskamling, Tekankan Hal Ini

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Depok, Supian Suri mengingatkan seluruh kelurahan agar segera mendaftarkan diri untuk mengikuti Lomba Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) antar kelurahan se Kota Depok yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Arahan tersebut diberikan saat apel pagi di Balai Kota Depok, Senin (24/11).

Sebagai Informasi, penilaian akan dilaksanakan mulai 25 November hingga 16 Desember 2025, dan pemenang akan diumumkan pada 19 Desember 2025 mendatang.

Wali Kota Depok, Supian Suri menyoroti masih rendahnya partisipasi sejumlah wilayah.

Bahkan, beberapa kecamatan seperti Cinere dan Cipayung belum mengirimkan perwakilan kelurahan.

“Saya minta perhatian serius. Ini hal sederhana, tetapi penting sebagai bagian dari menjaga keamanan lingkungan,” tegasnya dalam apel pagi.

Supian Suri juga meminta para lurah dan camat untuk lebih proaktif dalam memastikan kelurahan di wilayahnya ikut berpartisipasi, serta tidak menganggap remeh hal-hal administratif yang dapat berdampak pada kelancaran pelaksanaan program.

“Program ini sejalan dengan upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Sampaikan 7 Raperda Strategis dalam Sidang Paripurna DPRD

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi mengajukan 7 rancangan peraturan daerah (perda) untuk dibahas di tahun 2026. Rancangan perda tersebut diajukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi.

Wali Kota Cimahi mengatakan hal itu pada Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2026. Rapat paripurna tersebut merupakan wujud nyata sinergi dan kolaborasi Pemkot Cimahi dan DPRD Kota Cimahi dalam meningkatkan kualitas pembangunan melalui program pembentukan peraturan daerah (propemperda).

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, propemperda bertujuan untuk meningkatkan kualitas perda sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Propemperda yang ditetapkan akan menjadi dasar bagi kami pemerintah daerah dalam membentuk perda baru atau revisi perda yang sudah ada. Propemperda juga membantu pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas peraturan daerah dan tentunya meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Rancangan perda Kota Cimahi yang diajukan yaitu sebagai berikut: pencabutan Perda Nomor 7 tahun 2019 tentang Pasar Pemerintah; rencana Pembangunan Industri Kota tahun 2025; perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2027; pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025; perubahan tarif pajak dan retribusi; dan perubahan pengelolaan barang milik daerah.

“Raperda tersebut disampaikan dengan harapan dapat disetujui melalui tahapan penyusunan propemperda sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara instansi pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi,” ucapnya.

Beberapa raperda yang diusulkan merupakan kebijakan yang rutin. Sedangkan beberapa lainnya merupakan upaya meningkatkan investasi dan pendapatan asli daerah Kota Cimahi sejalan dengan prioritas pembangunan dalam program kerja 5 tahun ke depan.

“Raperda tersebut juga menunjang tema pembangunan daerah Kota Cimahi tahun 2026, yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Peningkatan Pelayanan Publik,” imbuhnya.

Dia menegaskan, raperda yang diusulkan sangat dibutuhkan Pemkot Cimahi sebagai dasar kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi. “Saya sangat mengharapkan DPRD Kota Cimahi dapat membahas dan menetapkan propemperda yang telah disusun oleh Pemkot Cimahi,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ombudsman RI Dorong Integrasi Sistem Pengawasan Perlintasan Orang untuk Cegah TPPO

Penulis
Syifa
-

Ombudsman Republik Indonesia menegaskan pentingnya integrasi sistem pengawasan perlintasan orang sebagai langkah strategis untuk menekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penegasan ini disampaikan dalam Diskusi Publik dan Penyerahan Laporan Hasil Analisis Kajian Sistemik yang digelar di Aula Serbaguna Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (21/11).

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menuturkan bahwa meningkatnya jumlah korban TPPO menunjukkan lemahnya deteksi awal pada titik perlintasan orang. “Ombudsman tidak hanya menerima aduan masyarakat, tetapi juga melakukan pencegahan maladministrasi. Integrasi sistem pengawasan adalah fondasi agar kita bisa mendeteksi dan mencegah korban TPPO sejak awal,” ujarnya.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro memaparkan sejumlah permasalahan utama yang ditemukan dalam kajian. Ia menekankan bahwa hingga saat ini belum ada integrasi data dan informasi antarlembaga, mulai dari SIMKIM (Imigrasi), SISKOP2MI (BP2MI), SIPMI (Kemenaker), data Dukcapil, hingga Peduli WNI milik Kementerian Luar Negeri. Menurut Johanes, ketiadaan integrasi tersebut berimbas pada lemahnya koordinasi lintas instansi yang selama ini masih bersifat insidental dan baru bergerak setelah kasus TPPO muncul.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa belum ada SOP maupun Standar Pelayanan Minimum yang mengatur pengawasan perlintasan orang dan perlindungan hak dasar calon pekerja migran di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kapasitas dan integritas petugas di sejumlah daerah juga belum merata, sehingga deteksi dini keberangkatan nonprosedural tetap terjadi. Kondisi ini diperparah dengan implikasi lebih luas dari tidak terintegrasinya data, seperti minimnya peran kolaboratif antar instansi, kebijakan pengawasan yang masih bersifat sektoral, ketidakmerataan kapasitas petugas imigrasi, serta fragmentasi program pencegahan di tingkat desa.

Johanes menambahkan bahwa kajian Ombudsman juga menyajikan sejumlah saran perbaikan. KP2MI disarankan mengkaji dan mengusulkan perubahan UU Nomor 18 Tahun 2017 untuk menyederhanakan prosedur calon pekerja migran, memperkuat pencegahan di daerah kantong PMI, serta menjalin kerja sama integrasi data dengan sistem informasi keimigrasian.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga diharapkan mengembangkan sistem informasi yang terhubung dengan data pencegahan BP2MI dan data pemulangan korban TPPO dari Kemlu, sekaligus menyusun SOP atau petunjuk teknis wawancara permohonan paspor yang seragam.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri didorong untuk memperluas fungsi Portal Peduli WNI agar tidak hanya sebagai kanal layanan, tetapi juga instrumen pencegahan, melalui integrasi data pengaduan dan data calon pekerja migran. Polri, selaku ketua harian Gugus Tugas TPPO, juga dinilai perlu mengonsolidasikan kembali pencegahan dan penanganan TPPO termasuk menjadikan integrasi data sebagai aksi prioritas dalam Rencana Aksi Nasional TPPO terbaru.

“Saat setiap lembaga berjalan sendiri-sendiri, pelaku TPPO memanfaatkan celah tersebut. Integrasi data dan SOP bersama adalah keharusan. Hanya dengan sistem yang terhubung, keberangkatan nonprosedural bisa dideteksi lebih cepat,” tegas Johanes.

Dalam sesi doorstop, Johanes menegaskan bahwa Ombudsman akan mendorong percepatan implementasi rekomendasi dalam kajian tersebut. “Kami mendorong kerja kolaboratif dan konektivitas sistem antarlembaga. Data harus dapat dipertukarkan secara real time agar pencegahan benar-benar efektif,” jelasnya.

Executive Director Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja menekankan bahwa integrasi tidak sekadar teknis, tetapi menyangkut ketegasan layanan publik yang berpihak pada calon pekerja migran. “Kepatuhan prosedur saja tidak cukup. Tanpa integrasi sistem, risiko TPPO selalu berulang karena aparat tidak memiliki data yang lengkap untuk menilai kerentanan seseorang,” ungkapnya.

Dinna juga menyoroti proses penerbitan paspor yang masih membuka peluang manipulasi identitas, serta belum adanya mekanisme pencegahan terpadu antara perekrutan, pemberangkatan, hingga pengaduan di luar negeri. Ia menilai Ombudsman berada pada posisi tepat untuk mendorong harmonisasi kebijakan antar K/L.

Ombudsman RI berharap hasil kajian ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam mempercepat integrasi sistem pengawasan perlintasan orang dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat, sehingga risiko TPPO dapat ditekan secara signifikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...645646647...4,901Halaman 646 dari 4,901