Beranda blog Halaman 647

Pemkot Tangsel dan DPRD Setujui Bersama Raperda Pasar Rakyat dan APBD 2026 Menjadi Perda

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setujui bersama dua rancangan peraturan daerah (Raperda), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangsel Rabu, 19 November 2025.

Dua Raperda yang disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda) yakni Raperda Pasar Rakyat dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Tangsel dan DPRD Kota Tangsel juga lakukan persetujuan bersama mencabut Raperda Penyertaan Modal Daerah Perseroda PITS.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengapresiasi DPRD Kota Tangsel yang telah menyetujui dua Raperda menjadi Perda.

“Hari ini kita setujui dua Raperda Pasar Rakyat dan APBD tahun anggaran 2026. Perda Pasar Rakyat itu inisiatif dari DPRD, pengaturan mengenai pasar di Tangsel. Sekaligus penarikan Raperda penyertaan modal Perseroda PITS,” kata Benyamin usai paripurna.

Benyamin juga bersyukur, Raperda APBD tahun anggaran 2026 telah disetujui bersama setelah proses yang cukup panjang dibahas di DPRD.

“APBD 2026 dibahas secara alot karena Rp510 miliar dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi itu mengkoreksi rancangan awal di KUA PPAS. Tapi alhamdulillah dengan pembahasan yang komprehensif dan hari ini menggembirakan sudah diselesaikan dan hari ini telah disampaikan,” ungkap Benyamin.

Benyamin menuturkan, dalam APBD tahun anggaran 2026 itu ada pengurangan anggaran karena kebijakan pemotongan anggaran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten.

Semula APBD tahun anggaran 2026 dicanangkan Rp5,4 triliun, kini setelah terkoreksi berkurang Rp510 miliar. Anggaran yang terkoreksi itu diantaranya pemotongan anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial hingga pengurangan tunjangan prestasi pegawai.

“Belanja daerah kita kurangi, penundaan gaji pegawai 2 bulan, tambahan penghasilan saya kurangi saya potong, belanja makan minum, perjalanan dinas. Banyak yang dikurangi sehingga terkoreksi Rp510 miliar. Pilihan saya hanya menyesuaikan belanja, pendapatan tidak bisa dikurangi,” tutur Benyamin.

Benyamin berharap, dengan disetujuinya Raperda APBD tahun anggaran 2026 itu bisa mempercepat belanja pada awal tahun 2026.

Kini, Benyamin bakal mempercepat penyusunan dan pengesahan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta instrumen-instrumen terkait pelaksanaan APBD.

“Sehingga nanti operasional APBD 2026 ini bisa kita gunakan lebih cepat,” harap Benyamin.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setujui bersama dua rancangan peraturan daerah (Raperda), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangsel Rabu, 19 November 2025.

Dua Raperda yang disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda) yakni Raperda Pasar Rakyat dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Tangsel dan DPRD Kota Tangsel juga lakukan persetujuan bersama mencabut Raperda Penyertaan Modal Daerah Perseroda PITS.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengapresiasi DPRD Kota Tangsel yang telah menyetujui dua Raperda menjadi Perda.

“Hari ini kita setujui dua Raperda Pasar Rakyat dan APBD tahun anggaran 2026. Perda Pasar Rakyat itu inisiatif dari DPRD, pengaturan mengenai pasar di Tangsel. Sekaligus penarikan Raperda penyertaan modal Perseroda PITS,” kata Benyamin usai paripurna.

Benyamin juga bersyukur, Raperda APBD tahun anggaran 2026 telah disetujui bersama setelah proses yang cukup panjang dibahas di DPRD.

“APBD 2026 dibahas secara alot karena Rp510 miliar dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi itu mengkoreksi rancangan awal di KUA PPAS. Tapi alhamdulillah dengan pembahasan yang komprehensif dan hari ini menggembirakan sudah diselesaikan dan hari ini telah disampaikan,” ungkap Benyamin.

Benyamin menuturkan, dalam APBD tahun anggaran 2026 itu ada pengurangan anggaran karena kebijakan pemotongan anggaran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten.

Semula APBD tahun anggaran 2026 dicanangkan Rp5,4 triliun, kini setelah terkoreksi berkurang Rp510 miliar. Anggaran yang terkoreksi itu diantaranya pemotongan anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial hingga pengurangan tunjangan prestasi pegawai.

“Belanja daerah kita kurangi, penundaan gaji pegawai 2 bulan, tambahan penghasilan saya kurangi saya potong, belanja makan minum, perjalanan dinas. Banyak yang dikurangi sehingga terkoreksi Rp510 miliar. Pilihan saya hanya menyesuaikan belanja, pendapatan tidak bisa dikurangi,” tutur Benyamin.

Benyamin berharap, dengan disetujuinya Raperda APBD tahun anggaran 2026 itu bisa mempercepat belanja pada awal tahun 2026.

Kini, Benyamin bakal mempercepat penyusunan dan pengesahan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta instrumen-instrumen terkait pelaksanaan APBD.

“Sehingga nanti operasional APBD 2026 ini bisa kita gunakan lebih cepat,” harap Benyamin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Apresiasi Kemudahan Layanan BPHTB dan PBG untuk Rumah MBR di Kota Denpasar

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kemudahan serta kecepatan pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Denpasar. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Jalan Majapahit No. 1, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Senin (24/11).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi Kepala Kantor Staf Presiden, Menteri Dalam Negeri, serta Wali Kota Denpasar. Kehadiran para pejabat tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan layak.

“Beberapa waktu lalu saya mengecek beberapa daerah, dan ada proses pengurusan PBG serta BPHTB yang sudah di bawah 18 menit. Saya yakin Denpasar juga bisa mencapai hal yang sama. Saya mendengar pelayanan publik di Bali sangat bagus,” ujar Maruarar.

Selain meninjau langsung alur pelayanan di MPP Denpasar, Maruarar berdialog dengan petugas dan masyarakat yang tengah mengurus administrasi. Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus mengutamakan kecepatan, kepastian, kenyamanan, serta bebas pungli, tanpa memperlambat proses bagi warga yang telah membawa persyaratan lengkap.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh pemerintah daerah menerapkan kebijakan BPHTB dan PBG gratis bagi MBR. Ia juga menggarisbawahi pentingnya sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami hak-haknya dan tidak terbebani biaya dalam pengurusan dokumen perumahan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa percepatan layanan BPHTB dan PBG merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah.

“Program 3 Juta Rumah merupakan bukti kolaborasi berbagai pihak. Kebijakan BPHTB dan PBG gratis adalah hasil kerja sama Mendagri dan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir secara nyata bagi rakyat,” ujar Qodari.

Dengan semakin mudah dan cepatnya layanan perizinan serta administrasi di MPP Denpasar, pemerintah berharap akses MBR terhadap hunian layak dapat semakin cepat, transparan, dan terjangkau.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Laporkan Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun Dalam IHPS I Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung upaya pemerintah dalam penyelamatan keuangan negara sebesar Rp69,21 triliun selama semester I tahun 2025. Nilai tersebut terdiri atas pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp25,86 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya, sebesar Rp43,35 triliun.

Hal tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 yang disampaikan oleh Ketua BPK, Isma Yatun kepada Ketua DPR, Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Selasa (18/11). IHPS I Tahun 2025 sebelumnya telah diserahkan kepada Ketua DPR RI melalui Surat Ketua BPK Nomor 132/B/S/KETUA/EPP.01.02/92025 tanggal 30 September 2025.

IHPS I Tahun 2025 merupakan ringkasan dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2025, terdiri atas 701 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). IHPS I Tahun 2025 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Pada semester I tahun 2025, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, antara lain dengan komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp71,57 triliun, serta penyelesaian permasalahan signifikan terkait isu lintas kementerian/lembaga/BUMN (cross-cutting) melalui rekomendasi antara lain yang terkait dengan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP), penguatan pengendalian atas pemanfaatan sisa dana transfer ke daerah, perbaikan kebijakan formula penghitungan kompensasi listrik, dan perbaikan penyaluran subsidi liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK juga memberikan opini WTP untuk 83 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas dua LKKL.

Sementara itu, dari 545 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa, sebanyak 491 pemerintah daerah (Pemda) memperoleh opini WTP, 53 Pemda memperoleh opini WDP, dan satu Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP). BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2024, yang seluruhnya memperoleh opini WTP.

“BPK sangat mengharapkan sinergi yang utuh dan komitmen berkelanjutan dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk memantau dan memastikan setiap rekomendasi serta tindak lanjut kerugian negara diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kewenangannya. Dengan semangat BPK Bermartabat dan Bermanfaat, kami berharap kolaborasi erat antara BPK dan DPR dapat menjadi jangkar kuat dalam mengawal pelaksanaan Astacita pemerintah,” pungkas Isma Yatun dalam sambutannya.

Rapat paripurna DPR tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, Anggota IV BPK, Haerul Saleh, Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, para Wakil Ketua DPR dan Anggota DPR, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Pulihkan Aset PT Taspen, ASN Kembali Tenang dengan Jaminan Hari Tua

Penulis
Syifa
-
Bagi jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dana pensiun merupakan ‘jaring pengaman’ penentu masa tua. Namun rasa aman itu sempat terusik, ketika korupsi menyusup ke sektor vital yaitu, dana jaminan hari tua.
Dana yang seharusnya menjadi penopang hidup mereka setelah puluhan tahun mengabdi, digerogoti oknum tertentu. Terpotret dalam kasus korupsi investasi fiktif di PT Taspen (Persero)  memperlihatkan betapa seriusnya dampak kejahatan tersebut. Jaminan hari tua milik 4,8 juta ASN diselewengkan, meninggalkan luka sekaligus rasa gusar bagi banyak keluarga.
Mufakat jahat mantan Direktur PT Taspen, Antonius NS Kosasih, bersama Ekiawan Heri Primaryanto dalam investasi fiktif ini tidak hanya merugikan keuangan negara hingga Rp1 triliun. Tetapi juga merampas ketenangan para ASN yang mempercayakan masa depannya pada lembaga negara yang seharusnya mampu  memberi perlindungan.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu menegaskan, bahwa penanganan perkara dijalankan secara profesional, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan hak masyarakat.
“Ini bukan sekadar persoalan materil. Ini tentang rumah tempat mereka bernaung, biaya kesehatan, dan keluarga yang tetap harus hidup layak ketika mereka selesai mengabdi pada negara,” ujar Asep di Jakarta, Sabtu (22/11).
Karena itu, KPK tidak berhenti pada pembuktian dan penjatuhan hukuman. Pemulihan aset menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan ASN yang sempat goyah.
Pada 20 November 2025, KPK menyerahkan uang senilai Rp883 miliar serta enam unit efek kepada PT Taspen sebagai hasil pemulihan aset dari perkara ini.
“Dana yang kembali adalah jaminan bahwa negara hadir. Bahwa hak-hak masyarakat, termasuk ASN yang puluhan tahun mengabdi, tetap terlindungi,” tegas Asep.
KPK memastikan bahwa penindakan dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan bebas dari kepentingan apa pun. Fokusnya, menjaga hak masyarakat dan mencegah kejahatan berulang, terutama di sektor-sektor vital seperti dana pensiun.
Hingga Oktober 2025, total pemulihan aset negara oleh KPK mencapai Rp602 miliar melalui berbagai mekanisme, termasuk penyerahan aset rampasan, penerimaan negara bukan pajak dari denda, uang pengganti, dan biaya perkara, serta penetapan status penggunaan (PSP).
Bahkan, sepanjang November 2025, pemulihan aset juga dilakukan KPK secara signifikan: mulai dari penyerahan aset rampasan senilai Rp19,78 miliar dari perkara Rafael Alun Trisambodo kepada Kejaksaan Agung hingga penyerahan dua aset rampasan sekitar Rp3,8 miliar kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Rangkaian upaya ini menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam. Yang dipulihkan bukan hanya aset negara, tetapi juga rasa aman, kepercayaan, dan harapan jutaan keluarga, termasuk abdi negara. KPK akan terus bekerja memastikan masa depan masyarakat tetap terlindungi dari tindak pidana korupsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkop UKM Hadirkan MikroDOTS: Inklusi dan Kolaborasi UMKM di Pontianak

Penulis
Syifa
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyelenggarakan MikroDOTS (Desk on The Street) di Kota Pontianak, Minggu (23/11), sebagai upaya memperkuat ekosistem UMKM yang inklusif dan kolaboratif.

Kegiatan ini mempertemukan langsung para pengusaha UMKM dengan berbagai institusi pendukung seperti lembaga pembiayaan, pemberi perizinan, dan penyedia pelatihan. Acara dikemas melalui fun walk bersama masyarakat bertepatan dengan car free day (CFD), dalam suasana interaksi sehingga menjadi lebih cair dan dekat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan MikroDOTS dirancang sebagai ruang terbuka yang menyatukan pemerintah pusat, provinsi, dan kota bersama pemangku kepentingan untuk mendukung UMKM yang tumbuh, berkembang, dan terlindungi.

“Selama ini kita tidak ingin menimbulkan kesan bahwa UMKM berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri. Lewat acara ini, semuanya dibuat cair. Pemerintah adalah bagian dari setiap proses tumbuh-kembangnya UMKM,” ujar Menteri Maman.

Dalam kegiatan ini, masyarakat Pontianak dapat berkonsultasi langsung dengan lembaga pembiayaan, mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat), mengurus perizinan, sertifikasi, hingga legalisasi usaha. OJK, perbankan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Pemerintah Kota Pontianak hadir mendampingi masyarakat secara penuh.

Acara ini juga menghadirkan zona pelatihan digital dan layanan bagi penyandang disabilitas agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengembangan UMKM. Prinsip keterbukaan dan inklusivitas menjadi fondasi penting bagi layanan MikroDOTS, sehingga masyarakat merasa dekat dengan pemerintah dalam setiap upaya memulai maupun mengembangkan usaha.

Melalui program ini, pengunjung CFD dapat mengakses lima desk layanan usaha secara lengkap dan terpadu yang mencakup pembiayaan usaha, legalitas usaha, ruang inklusi, pemasaran dan digitalisasi, serta kemitraan dan konsultasi franchise.

Seluruh layanan tersebut tersedia gratis, terbuka untuk umum, dan disiapkan untuk membantu masyarakat menjadi lebih siap berusaha, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan kemudahan dalam memulai dan mengembangkan bisnis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pimpin Upacara Hari Jadi ke-25 Babel, Gubernur Hidayat Bangga Rayakan dengan Sederhana dan Sukses

Penulis
Syifa
-

Usai mengikuti Rapat Paripurna dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-25 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Gubernur Hidayat Arsani segera memimpin dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi ke-25 Provinsi Kepulauan Babel bertempat di Halaman Kantor Gubernur Babel, Jum’at (21/11).

Di hadiri lima belas ribu tamu undangan dan peserta upacara dari berbagai elemen nampak mengenakan pakaian adat Melayu, acara berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai pagelaran.

“Dua puluh lima tahun yang lalu kita rebut provinsi ini dari Sumsel, dan hari ini kita bersyukur dengan merayakan Hari Jadi ke-25. Apalagi hari ini Jumat, hari baik dan bulan baik. Hari ini kita juga mengundang para kades,lurah, camat, guru,Bupati/Walikota dan tak lupa Forkopimda serta seluruh masyarakat Babel,” ujar Gubernur Hidayat saat memberikan sambutan.

Gubernur Hidayat mengajak agar kita lebih banyak bersyukur, apalagi mengingat situasi saat ini negeri kita banyak mendapat cobaan serta rintangan, tapi dirinya yakin secara bersama-sama dalam menjalankan tugas ini secara tegak lurus dengan berpedoman pada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

“Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kebersamaan, persatuan, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas,”tuturnya.

Di ungkapkannya, dulu membentuk provinsi ini bukanlah hal yang mudah. Banyak yang dikorbankan, untuk itu harus bersyukur karena hari ini masih berkumpul disini.

“Saya ingatkan mulai dari tingkat kecamatan, desa, dan kota bahwa walaupun di rayakan dengan sederhana dan apa adanya tapi haruslah bergembira dan perayaan Hari Jadi ke-25 ini berlangsung dengan sukses dan tenteram,” tegasnya

Ia sangat mengapresiasi dengan keterbatasan dana saat ini tapi masih bisa menyukseskan perayaan Hari Jadi ke-25 Babel dan menjadi acara nasional. Dengan situasi yang tidak memungkinkan, tetapi perayaan Hari Jadi ke-25 Babel masih bisa dirayakan dengan menggelar acara menarik seperti menari Bedincak secara beramai-ramai.

“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi yang telah diberikan. Semoga Allah melindungi kita ke jalan yang lurus,” ungkapnya

Di momen ini, Gubernur Hidayat Arsani menerima bantuan beras untuk program CSR untuk di teruskan kepada masyarakat dari Bank Sumsel Babel , Bursa Efek Indonesia perwakilan Babel, PT Mitra Stania Prima.

Selain itu juga, bantuan diberikan Gubernur Hidayat diantaranya santunan kepada anak- anak yatim piatu, Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk 3.750 pekerja rentan pelaku UMKM Babel, serta berbagai kategori penghargaan untuk institusi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadi Narasumber Metro TV, Gubernur Zainal Jabarkan Potensi Investasi di Kaltara

Penulis
Syifa
-

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan luasnya peluang investasi di sektor energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) besar.

Hal tersebut Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum., jabarkan secara gamblang saat menjadi narasumber pada program talkshow Newsline Metro TV di Studio Metro TV, Jakarta Barat, Minggu (23/11) malam.

Adapun program talkshow Newsline yang dipandu presenter Gadis Bianca itu membahas terkait langkah pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun potensi lainnya, termasuk pengembangan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang ada di Bumi Benuanta.

“Kaltara berada di ALKI II yang menjadi urat nadi jalur perdagangan global di wilayah Pasifik, ada juga peluang investasi di bidang energi terbarukan seperti PLTA atau Hydro Power Plant, dan banyak komoditas unggulan seperti Rumput Laut, Udang, Kepiting dan Ikan Bandeng,” ujarnya.

Dihadapkan dengan pertanyaan langkah strategi apa yang Gubernur Zainal lakukan untuk menarik minat investor ke Kaltara, ia secara lugas menjabarkan runtutan mulai dari promosi di berbagai media hingga memberi kemudahan berinvestasi bagi para investor.

“Tentu ada beberapa upaya ya, seperti memasang iklan di papan iklan di dekat bandara Soekarno Hatta, lalu diberikan kemudahan dan kepastian hukum hingga pendampingan jika ingin melakukan kunjungan lapangan,” jelasnya.

Kedepannya, Provinsi Kaltara terus meningkatkan upaya pengembangan berbagai potensi sumber daya di Kaltara guna menjadikan Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan berkelanjutan.

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kaltara dapat menyaksikan siaran lengkapnya yang rencananya akan di tayangkan dalam program talkshow Newsline Metro TV pada 25 November 2025, Pukul 14.30 WIB.

Turut hadir mendampingi Gubernur Zainal, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh, ST., MT, dan Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Palembang Dukung Pelaksanaan UKW Pro Jurnalis Sumsel 2025

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber Sumatera Selatan, di ruang kerja lantai 8, Kamis (20/11).

Pertemuan tersebut terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pro Jurnalis yang akan digelar pada 28–30 November 2025 di Hotel Swarna Dwipa Palembang.

Ketua DPD Pro Jurnalis Sumsel, Edi Triono, menjelaskan bahwa kegiatan UKW tahun ini akan diikuti sekitar 30-an peserta yang dibagi ke dalam lima kelas.

Menurut Edi, kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan, khususnya yang bergerak di platform siber.

“Insya Allah, Gubernur Sumsel Herman Deru dijadwalkan membuka acara ini secara resmi. Kami juga sangat mengharapkan kehadiran Pak Wali Kota, sekaligus arahan beliau kepada para peserta,” ujar Edi dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan, Pro Jurnalis merupakan organisasi media berbasis online yang telah terdaftar di Dewan Pers. Organisasi ini terus berkembang dan kini telah hadir di 28 provinsi di Indonesia.

Di Sumatera Selatan sendiri, Pro Jurnalis sudah terbentuk di 12 kabupaten/kota, dengan total anggota terdaftar sebanyak 103 orang. Dan, dari 25 pengurus, 24 di antaranya telah mengikuti uji kompetensi wartawan.

“Ini menunjukkan bahwa komitmen kami terhadap peningkatan kompetensi sangat kuat. Kami ingin seluruh anggota memiliki standar profesional sesuai regulasi dan kebutuhan industri media saat ini,” kata Edi.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik rencana pelaksanaan UKW tersebut. Ia menilai, kompetensi wartawan menjadi aspek penting dalam penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kegiatan ini sangat positif. Bicara kompetensi wartawan, memang wajib hukumnya untuk terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Palembang mendukung kegiatan UKW ini,” tegas Dewa.

Ia berharap UKW tersebut dapat melahirkan lebih banyak wartawan profesional di Sumatera Selatan, terutama di Palembang, sehingga ekosistem media semakin sehat dan mampu memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Fokus Kesehatan, Gubernur Papua Pastikan Dana Otsus Menyentuh Masyarakat Bawah

Penulis
Syifa
-

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menyebut bahwa Otsus sudah dirasakan oleh masyarakat. Namun menurutnya, belum tersentuh secara menyeluruh.

“Kita harus jujur bahwa Otsus itu sudah dirasakan oleh masyarakat, tetapi belum menyentuh secara menyeluruh,” kata Gubernur Fakhiri.

Untuk itu sambung gubernur, pihaknya akan memperhatikan kegunaan Otsus dengan baik. “Kami akan perhatikan dengan baik, kami berusaha agar Otsus betul-betul dengan apa yang diterjemahkan masyarakat di tingkat bawah,” sambungnnya.

Salah satunya kemarin dengan melakukan sidak ke rumah sakit. Sebab menurut Gubernur Fakhiri, bicara pembangunan Papua maka berawal dari kesehatan. Jika kesehatannya baik, maka masa depannya juga baik.

“Jika memang mau menolong orang Papua, maka kejadiannya tidak seperti kemarin. Dimana ada ibu yang meninggal, mereka inilah yang harus ditolong. Karena merekalah yang akan melahirkan anak-anak Papua, generasi emas Papua ke depannya,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bareskrim Polri Ambil Alih Kasus Narkoba Besar yang Ditemukan di Tol Trans Sumatera

Penulis
Syifa
-

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengambil alih penanganan kasus temuan narkoba dalam jumlah besar di Jalan Tol Trans Sumatera, Lampung. Pengalihan penanganan dilakukan sejak Jumat (21/11) untuk mempercepat proses penyelidikan dan pengungkapan jaringan.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, mengatakan seluruh barang bukti sudah dibawa ke Bareskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Pengambilalihan dilakukan agar penyelidikan lebih cepat,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/11).

Diketahui, kasus ini berawal ketika petugas patroli tol menemukan mobil hitam mengalami kecelakaan di KM 136 pada Kamis (20/11) lalu. Mobil tersebut ditinggalkan pengemudinya. Saat penyisiran, petugas menemukan satu tas besar berisi lima tas lain yang mencurigakan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bersama aparat TNI dan Polri, ditemukan 34 kantong berisi narkotika. Temuan itu diduga terkait dengan kendaraan yang ditinggalkan.

Polda Lampung bersama Bareskrim masih mendalami identitas pemilik kendaraan serta asal-usul narkoba tersebut. Penanganan terpusat di Bareskrim diharapkan dapat mempercepat penelusuran jaringan peredaran narkoba yang berusaha masuk melalui jalur darat Sumatera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...646647648...4,901Halaman 647 dari 4,901