Beranda blog Halaman 672

Bobby Nasution Apresiasi GMNI Sumut, Kolaborasi Sukseskan Program Pemerintah

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (18/11). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen GMNI Sumut untuk berkolaborasi mendukung program-program pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif kolaborasi yang diusung GMNI. “Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada GMNI yang ingin berkolaborasi dengan Pemprov Sumut. Saat ini banyak program pemerintah yang memerlukan dukungan dan kerja sama dari mahasiswa,” ujar Bobby.

Ia menekankan pentingnya sinergi agar program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat luas. “Kita dapat bekerja sama dan berjalan beriringan dalam melaksanakan program nantinya, baik program daerah dan juga program pusat tentunya. Kita berharap seluruh program pemerintah ini dapat berdampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD GMNI Sumut Michael Situmeang menyampaikan, rasa terima kasihnya atas penerimaan yang diberikan oleh Gubernur. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan GMNI adalah untuk menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi.

Michael Situmeang memaparkan beberapa agenda program yang menjadi fokus GMNI, yang diharapkan dapat didukung penuh oleh Pemprov Sumut. “Ke depan, kami akan melaksanakan rencana program, yakni penataan desa, yang mana kami akan mendorong pemerintah untuk dapat memberikan perhatian serius,” jelas Michael.

Selain itu, GMNI juga meminta kerja sama dengan pemerintah untuk berkolaborasi dalam hal membantu para petani di desa. Michael menegaskan bahwa GMNI siap membantu pemerintah dalam merealisasikan program-program tersebut, di mana semuanya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

“Kolaborasi antara Pemprov Sumut dan GMNI ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi yang efektif antara pemerintah dan elemen mahasiswa dalam memajukan daerah,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Tegaskan Penataan DAS, Jalan, dan Gerbang Tol Jadi Prioritas di Jabar

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penataan kawasan di seluruh wilayah Jawa Barat. Langkah tersebut mencakup normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), perbaikan infrastruktur jalan, hingga pembenahan gerbang tol.

Menurut KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi seluruh upaya penataan harus diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan.

Hal itu disampaikan KDM dalam Rapat Koordinasi Penataan Kawasan DAS serta Penataan Areal Marka Jalan Nasional dan Gerbang Tol di Wilayah Jawa Barat, di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Singaperbangsa, Kantor Bupati Karawang, Kamis (13/11).

“Ini momentum yang sangat baik dan strategis. Kebijakan pemerintah dalam menormalisasi sungai serta membenahi jaringan jalan — baik tol, nasional, provinsi, maupun kabupaten — mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat,” ujar KDM

KDM mencontohkan, proyek penataan DAS Karangligar di Kabupaten Karawang segera direalisasikan.

“Hari ini akses jalan dari (perumahan) Resinda sudah bisa dilalui. Mesin akan segera dipasang, pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten sudah selesai. Jadi tinggal mulai,” ungkapnya.

KDM menegaskan, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan hanya melalui rapat, melainkan melalui tindakan nyata.

“Banjir bukan diselesaikan dengan rapat, tapi dengan pekerjaan,” tegasnya.

Penataan DAS Karangligar menjadi bagian dari upaya menekan potensi banjir tahunan di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, salah satu wilayah rawan genangan di Karawang bagian barat.

“Tidak ada problem. Pekerjaan sudah bisa dimulai. Kalau yang kemudian lamanya pekerjaan, ya nanyanya ke kontraktor. Nah, karena ini juga kan pekerjaannya pekerjaan PU Pusat,” ujar KDM

Lebih lanjut, KDM menjelaskan bahwa dukungan Pemda Provinsi Jawa Barat kepada kabupaten/kota akan diwujudkan dalam bentuk pekerjaan konkret, bukan sekadar bantuan dana.

Sebagai contoh, Gerbang Karawang Barat yang semula akan dibangun Pemda Kabupaten Karawang kini akan ditangani oleh Pemdaprov Jabar. Begitu pula pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Purwakarta-Subang yang juga menjadi bagian dari intervensi Pemdaprov Jabar.

Terkait penataan gerbang tol, KDM menilai perlu adanya penguatan karakter dan identitas budaya khas Jawa Barat yang tercermin dalam desainnya.

“Gerbang tol adalah pintu masuk ke wilayah Jawa Barat. Desainnya harus mencerminkan budaya dan identitas daerah. Pengguna tol juga berhak mendapat layanan yang baik,” tuturnya.

KDM menargetkan, mulai tahun 2027, seluruh gerbang tol di wilayah Jawa Barat akan menggunakan desain arsitektur khas Jawa Barat.

“Jadi nanti, mulai 2027, seluruh gerbang tol di Jawa Barat akan menggunakan desain arsitektur khas Jawa Barat,” ujarnya

Dengan demikian, penataan infrastruktur dan kawasan DAS di Jawa Barat diharapkan tidak hanya memperkuat daya dukung lingkungan, tetapi juga menampilkan wajah Jawa Barat yang berkarakter dan berbudaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Siapkan 350 Personel Terlatih untuk Misi Perdamaian PBB, Termasuk Penugasan ke Gaza

Penulis
Syifa
-

Dankorbrimob Polri, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H., menyampaikan bahwa Korps Brimob telah menyiapkan 350 personel terlatih dan berpengalaman, yang merupakan putra-putri terbaik Polri, yang saat ini mengikuti latihan dasar penugasan sebagai penjaga perdamaian PBB. Pelatihan tersebut mencakup perlindungan warga sipil, respon kemanusiaan, kedisiplinan rules of engagement, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika operasi internasional. Ia menegaskan bahwa jumlah pasukan yang disiapkan dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan negara, sehingga Polri selalu fleksibel dan responsif terhadap perkembangan situasi global.

Dengan rekam jejak yang kuat serta pengalaman yang diakui dunia internasional, Polri siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan menolong saudara-saudara kita di Gaza, apabila Indonesia kelak diminta menjalankan mandat tersebut.

Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, J.B., S.H., M.H., juga menegaskan bahwa Polri siap berkontribusi aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Polri memastikan bahwa seluruh personel yang dipersiapkan harus memenuhi kualifikasi misi PBB, bukan hanya standar negara kontributor. Karena itu Polri terus menyiapkan dan melatih putra-putri terbaiknya agar siap sewaktu-waktu dikerahkan, tetap menunggu mandat resmi PBB dan perintah Presiden sebelum mengirim personel untuk menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian, termasuk penugasan ke Gaza.

Dalam lima tahun terakhir, Polri menunjukkan berbagai keberhasilan dalam misi perdamaian PBB. Kontingen Formed Police Unit (FPU) Polri mengukir prestasi di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, melalui patroli malam, perlindungan warga, hingga stabilisasi keamanan yang mendapat apresiasi langsung dari PBB. Indonesia—termasuk Polri—juga menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal PBB atas dedikasi dan kualitas pasukan penjaga perdamaian. Selain itu, Polri meningkatkan kapasitas internasional melalui Police Peacekeeping Training Center yang menghasilkan personel berkompetensi unggul, termasuk peningkatan signifikan jumlah polisi wanita dalam misi global.

Kadivhubinter Polri juga menyampaikan bahwa seluruh anggota satgas yang telah mengemban tugas negara bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh. Melalui kerja keras, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia, para personel telah mengharumkan nama Polri, bangsa, dan negara di kancah internasional, sekaligus menunjukkan dedikasi Indonesia dalam mendukung misi perdamaian dunia.

Ia menambahkan bahwa, sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB tanggal 23 September 2025, Indonesia akan terus berkomitmen mengirimkan pasukan terbaik dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Pesan tersebut menegaskan bahwa keikutsertaan Polri dalam misi PBB bukan sekadar penugasan, tetapi merupakan wujud nyata dari upaya menolong sesama, terutama saudara-saudara kita di Gaza yang membutuhkan perlindungan di tengah situasi konflik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Puncak Musim Hujan Diperkirakan sampai Desember, Ahmad Luthfi Minta Bupati/Wali Kota Siaga Penuh

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada bupati/wali kota di wilayahnya, agar responsif terhadap kejadian bencana. Para kepala daerah diminta memimpin langsung penanganan, ketika terjadi bencana di daerahnya masing-masing.

Hal itu disampaikan Luthfi saat Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di kantornya, Selasa (18/11). Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kepala daerah, TNI, Polri, dan stakeholder terkait.

“Jika terjadi bencana di wilayah Jawa Tengah, kepala daerah harus memimpin langsung di lapangan. Jangan menunggu instruksi provinsi,” tegas Luthfi.

Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Semua unsur mulai dari kementerian, sampai pemerintah kabupaten/kota, harus terlibat aktif.

“Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD,” ujar Luthfi.

Dia mengingatkan, puncak musim hujan diperkirakan terjadi hingga Desember, sehingga seluruh daerah harus memastikan kesiapsiagaan penuh.

Dalam kesempatan itu, Ia meminta seluruh daerah memetakan ulang titik rawan, termasuk wilayah banjir seperti Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, Cilacap, serta kawasan rawan longsor, seperti Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap.

“Semua titik rawan harus di-review. Mana jalur air, mana potensi longsor, mana lokasi yang harus diamankan,” tambahnya.

Luthfi juga meminta pemkab/ pemkot memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan logistik. Sistem peringatan dini juga harus dijalankan hingga ke tingkat desa.

Gubernur menginstruksikan seluruh unsur untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, tidak boleh ada egosektoral dalam penanganan bencana.

“Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat,” tegas Luthfi.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp20 miliar. Anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk daerah yang terkena bencana alam.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi kesigapan Gubernur Luthfi. Rakor seperti ini tepat dilakukan, sehingga pada saat bencana terjadi penanganan lebih komprehensif.

Sebagai informasi, kejadian bencana di Jawa Tengah dari Januari–November 2025 mencapai 2.704 kejadian. Terdiri dari bencana longsor, banjir, angin, karhutla, kebakaran, gempa bumi, tanah gerak, dan kejadian lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul Soroti Pentingnya Data Akurat DTSEN untuk Penyaluran Bansos yang Lebih Tepat

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, salah satu amanat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke Kemensos adalah peningkatan kesejahteraan sosial. Ia menyebut, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi serta gotong royong dari berbagai pihak.

Pernyataan ini Gus Ipul sampaikan saat menghadiri acara graduasi 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin (17/10).

“Urut-urutannya, Pemalang Berjaya (Bercahaya). Pemalang Berjaya terwujud kalau ‘ngopeni ngelakoni’. Kita bisa sukseskan ‘ngopeni ngelakoni’ kalau kita selalu ada di setiap denyut kehidupan masyarakat. Selalu ada bisa diwujudkan kalau kita merujuk pada Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul.

“Jadi Asta Cita Presiden Prabowo turun ke Kemensos menjadi ‘Selalu Ada’, ke Jawa Tengah jadi ‘Ngopeni Ngelakoni’, ke Pemalang jadi ‘Pemalang Berjaya’. Itulah kira-kira yang disebut dengan kolaborasi, disebut dengan sinergi, disebut dengan gotong royong. Kata kuncinya adalah pada gotong royong,” tambahnya menjelaskan.

Gus Ipul mengatakan, kolaborasi dan gotong royong tersebut bisa dilakukan dengan adanya keterkaitan antara program kerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurutnya, langkah ini tentu menjadi modal besar untuk memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

“Dengan intervensi yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, tentu hasilnya, dampaknya akan lebih nyata. Salah satu contohnya hari ini ada seribu lebih jeluarga penerima manfaat yang dinyatakan graduasi, naik kelas dari penerima bansos, nanti naik ke program pemberdayaan,” jelas Gus Ipul.

Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto pun menaruh perhatian yang besar agar bansos yang disalurkan kepada masyarakat lebih tepat sasaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui data akurat, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Soal siapa yang berhak menerima bantuan, ini hal yang paling mendasar. Kita boleh pidato, kita boleh bikin konsep, kita bikin proses bisnis. Tapi kalau data kita berantakan, rogram kita tidak akan bisa tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.

“Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk bekerja dimulai dengan data yang akurat, dengan menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Inilah yang harus menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” sambungnya.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro mengatakan, graduasi 1.000 KPM PKH hari ini menjadi energi positif bagi pihaknya dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Pemalang.

“Kami hari ini menandai keberhasilan dari keluarga-keluarga yang ada di Pemalang, yaitu graduasi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Ini merupakan bukti suksesnya intervensi program pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Sosial melalui pendampingan sosial, serta kerja keras para KPM untuk mampu menciptakan perubahan yang signifikan,” ucap Anom.

Anom menjelaskan, Pemkab Pemalang akan senantiasa berakselerasi melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam pengurangan kemiskinan, pemberdayaan sosial, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). “Ini sejalan dengan visi kami, yaitu Pemalang Bercahaya, bersih, cakep, handal, dan mulia, dan tentunya sinkron dengan program Bapak Presiden, yakni Asta Cita,” ujarnya.

Anom menambahkan, pihaknya juga akan terus memperbarui dan memperkuat basis data kemiskinan melalui DTSEN. Sebab, data ini menjadi dasar utama dalam penyaluran bansos.

“Pelaksanaannya di Kabupaten Pemalang dilakukan memutakhiran setiap 3 bulan sekali Pak, kami akan senantiasa mencoba ke depan untuk membuat desk di masing-masing desa, sehingga pelaksanaan updating data ini bisa secepatnya, pak,” jelas Anom di hadapan Gus Ipul

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Papua Tekankan Etika dan Profesionalisme Fondasi Utama Bangun Kepercayaan Publik

Penulis
Syifa
-

Gubernur Papua Matius Fakhiri menegaskan bahwa etika dan profesionalisme jurnalis merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap media.

Penegasan itu disampaikan melalui Plh Sekda Papua, Triwarno Purnomo, saat membuka Sosialisasi Etika dan Profesionalisme Jurnalistik bagi awak media lokal di Kantor Gubernur Papua, pada Jumat (14/11).

Triwarno mengatakan jurnalis memegang peran penting dalam menyediakan informasi yang benar, objektif, dan sesuai kode etik.

Karena itu, peningkatan pemahaman terhadap etika jurnalistik menjadi kebutuhan yang mendesak.

“Kegiatan ini sangat penting, karena setiap hari para jurnalis berhadapan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang benar dan objektif. Etika dan profesionalisme adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi dan beban kerja yang semakin kompleks menuntut jurnalis untuk terus beradaptasi tanpa mengabaikan kualitas pemberitaan.

“Kami berharap para jurnalis menjaga integritas, tidak hanya mengejar klik atau sensasi, tetapi tetap berpijak pada fakta dan prinsip etika. Informasi yang disajikan juga sangat penting bagi evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah,” kata Triwarno.

Ketua Panitia kegiatan, Ina Mansnandifu, menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat kredibilitas jurnalis dan mencegah pelanggaran etika yang dapat merugikan media dan masyarakat.

Tujuan lain mencakup peningkatan kualitas karya jurnalistik, penguatan integritas jurnalis, serta dorongan menghadirkan berita yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta.

Sosialisasi menghadirkan Ketua PWI Papua serta Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, yang memberikan materi secara daring mengenai etika jurnalistik, tanggung jawab media, dan prinsip profesionalisme yang harus dijaga dalam praktik jurnalistik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Tito Tegaskan Pentingnya Sinergi Pusat-Daerah dalam Pengelolaan Batas Wilayah

Penulis
Syifa
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP RI Tito Karnavian menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan.

Menurutnya, kompleksitas persoalan perbatasan menuntut sinergi antara pusat dan daerah agar keamanan dan pemerataan pembangunan dapat berjalan seimbang. Selain itu, penanganan perbatasan tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga saja karena merupakan tanggung jawab lintas lembaga dan juga pusat hingga daerah.

“Sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia,” katanya dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, Selasa (18/11).

Kepala BNPP melanjutkan, terdapat dua pendekatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan itu, yaitu dimensi security dan dimensi prosperity.

Tito menyebutkan, untuk dimensi security, perbatasan adalah kedaulatan yang menyangkut masalah simbol kedaulatan negara. Sehingga sebutnya, negara asing yang masuk perbatasan berarti adalah ancaman atau tantangan kepada kedaulatan negara secara keseluruhan.

“Menjaga perbatasan sangat penting, karena negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan negara Indonesia memiliki garis pantai nomor dua terpanjang di dunia,” ucapnya.

Berikutnya terang Mendagri ini, untuk dimensi prosperity dalam pendekatan pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan yakni adanya pemerataan pembangunan.

Jelasnya, pembangunan tidak hanya terpusat di tempat tertentu atau kota saja, tapi pembangunan juga harus menyasar ke daerah-daerah, termasuk di daerah perbatasan.

Dia menuturkan, perbatasan dikembangkan dan dibangun agar terwujudnya keadilan dan membangun daerah dan masyarakat di semua daerah khususnya daerah perbatasan.

“Pos lintas batas bukan hanya pos keluar masuk orang atau barang, tapi dapat menjadi sentra industri yang bisa mendominasi produknya selain untuk kecukupan dalam di sekitar daerah tersebut, namun juga untuk keluar daerah,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Komitmen Jaga Stabilitas Ekonomi, Tarik Investor Global

Penulis
Syifa
-

Kementerian Keuangan menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan melanjutkan reformasi pro-investasi di hadapan para pelaku usaha dan investor anggota Kamar Dagang Amerika Serikat (AmCham) dalam The 13th US-Indonesia Investment Summit 2025, Senin (17/5) di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah bertekad menjadikan Indonesia sebagai mitra utama dan tepercaya bagi para investor global.

Stabilitas makro Indonesia tercermin dari pertumbuhan PDB yang mencapai 5,04 persen pada triwulan ketiga dengan target jangka menengah menuju 8 persen, didukung surplus perdagangan berkelanjutan dan penguatan kepercayaan pasar yang terlihat dari rekor tertinggi indeks saham dan penurunan yield Surat Berharga Negara. Di sisi fiskal, pemerintah tetap disiplin menjaga defisit dalam batas maksimal 3 persen PDB, sekaligus mengarahkan belanja negara pada sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Wamenkeu Thomas menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah berpijak pada keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan sosial.

“Arah kebijakan kami jelas: kami berupaya mengeksekusi prioritas strategis Pemerintahan sekaligus menjaga program-program sosial dan ketahanan ekonomi,” terang Wamenkeu Thomas.

Wamenkeu Thomas melanjutkan bahwa pemerintah menyadari kolaborasi dengan sektor swasta, baik domestik maupun internasional, adalah kunci utama. Oleh karenanya, Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang transparan dan kompetitif.

Pemerintah juga menekankan agenda transformasi ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah dan penguatan daya saing. Hilirisasi mineral, pengembangan energi terbarukan dan bioenergi, perluasan ekonomi digital termasuk infrastruktur pusat data dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, serta pengembangan manufaktur bernilai tambah tinggi menjadi area prioritas yang membuka ruang kolaborasi strategis dengan investor global.

Untuk mendukung kelancaran investasi, pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola dan ekosistem kebijakan melalui harmonisasi regulasi, reformasi perpajakan, penguatan kepatuhan, serta digitalisasi proses anggaran dan layanan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP), pengembangan pembiayaan inovatif, dan pembentukan Satgas Debottlenecking guna mengurai berbagai hambatan struktural.

Dengan kombinasi disiplin makro, reformasi struktural, dan perbaikan iklim usaha, Indonesia menegaskan kesiapan menjadi mitra investasi yang transparan, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang bagi para investor global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Puan Sebut Kasus Bullying di Sekolah Sudah Darurat, Dorong Keterlibatan Psikolog

Penulis
Syifa
-

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalkan siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang diduga mengalami perundungan atau bullying di sekolah. Puan menilai kasus perundungan di dunia pendidikan sudah darurat dan harus menjadi perhatian serius semua pihak.

“Terkait kasus-kasus yang sekarang muncul, tentu saja kami dari DPR RI sangat prihatin bahwa, jangan sampai terjadi dan terulang kejadian bullying yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, apakah itu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas,” kata Puan.

Hal tersebut disampaikan Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Puan menegaskan perundungan seharusnya tidak boleh terjadi.

“Ini (perundungan) merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi dan kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi,” tambahnya.

Seperti diketahui, kasus perundungan atau bullying masih menghantui lingkungan pendidikan. Terbaru, kasus bullying terjadi di SMPN 19 Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, hingga korbannya meninggal dunia.

Siswa malang berinisial MH (13) itu mengalami bullying hingga harus mendapat penanganan rumah sakit dan berujung meninggal dunia. Bahkan perundungan terhadapnya sudah dimulai sejak masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

MH diduga mengalami kekerasan fisik oleh temannya di sekolah, dan dikabarkan kepalanya dipukul kursi pada Senin (20/10) lalu. Akibatnya, kondisi tubuh MH mengalami penurunan hingga lemas tak bisa beraktivitas.

Saat pihak keluarga mendalami kasus yang terjadi, ternyata korban mengaku sudah sering menerima perundungan, mulai dipukul hingga ditendang.

MH pun sempat dirawat di salah satu RS swasta yang ada di Tangsel. Karena kondisinya semakin parah, korban dirujuk ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan, namun nyawanya tak tertolong.

Terkait kasus ini, Puan meminta Komisi X DPR untuk membahas bersama mitra kerja dari Pemerintah. Khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen dan serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Menurut Puan, hal tersebut diperlukan untuk mengevaluasi dan mengkaji kasus perundungan di sekolah. Selain itu, DPR juga mendorong adanya keterlibatan ahli dan profesional dalam menanggulangi kasus bullying agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“Dan mungkin juga melibatkan pihak profesional, psikolog atau psikiater atau ya pihak-pihak yang memang harus dilibatkan untuk mengkaji dan mengevaluasi, jangan sampai hal ini terjadi,” lanjut Puan.

Mantan Menko PMK itu menekankan, langkah-langkah ini diperlukan untuk menjaga pemuda-pemudi, pelajar, dan anak-anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan. Puan menegaskan tidak ada toleransi terhadap aksi bullying.

“Jadi, tidak ada yang diperbolehkan atau diperkenankan bahwa dari mereka kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang kemudian membuat di antara mereka itu melakukan kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, kekerasan mental, ataupun kekerasan jiwa,” ujarnya.

“Jadi, ya kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian atau pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi hal tersebut dan kami sangat prihatin ini kejadian ini terulang kembali,” tutup Puan Maharani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Serahkan Aset Rampasan Rafael Alun ke Kejagung: KPK Kembalikan Rp19,7 Miliar ke Negara

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meneguhkan fokus penindakan yang tidak hanya menghukum pelaku, tapi memastikan pemulihan aset negara dengan mendapatkan kembali kerugian yang dicuri. Melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP), KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp19,78 miliar kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin (17/11).

Aset tersebut berupa sebidang tanah seluas 324 meter persegi dan bangunan seluas 618 meter persegi, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diketahui, aset itu merupakan barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi, mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, yang dipindahtangankan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 341/MK/KN/2025.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan PSP aset hasil korupsi bukan sekadar ritual administratif. Ia menyebut langkah ini sebagai upaya pemulihan kerugian negara yang harus berjalan akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Kita sudah banyak memulihkan aset yang kita miliki dengan banyak instansi, sepanjang itu untuk kepentingan negara,” jelas Fitroh.

Dalam penyerahan ini, Kejagung menerima aset untuk dikelola secara resmi sebagai Barang Milik Negara (BMN). Pasalnya, aset rampasan dinilai sebagai instrumen penting bagi negara guna menutup kerugian akibat korupsi dan memperkuat tata kelola lembaga penegak hukum.

“Pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel, menunjukkan penindakan juga bertujuan memulihkan hak negara dan mendorong tata kelola bersih” ujar Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto.

Adapun, penyerahan aset ini turut menandai pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum. Dalam konteks pemulihan aset (asset recovery), KPK menekankan barang rampasan tidak boleh menganggur atau mangkrak, melainkan harus bernilai tambah bagi institusi negara.

Melalui sinergi ini, KPK berharap aset yang dikembalikan ke negara mampu meningkatkan kapasitas Kejaksaan sebagai mitra dalam penegakan hukum. Selain itu, mampu memperkuat peran lembaga agar seluruh proses pemulihan berjalan transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...671672673...4,906Halaman 672 dari 4,906