Beranda blog Halaman 671

BNPB Perkuat Mitigasi di Jawa Timur Lewat Pooling Fund Bencana

Penulis
Syifa
-

Jawa Timur merupakan wilayah dengan risiko bencana yang bervariasi di berbagai kabupaten/kota, terutama akibat curah hujan tinggi, tekanan pembangunan di daerah rawan, dan perubahan aliran air. Wilayah seperti Malang, Lumajang, Bondowoso, dan beberapa daerah pesisir maupun pegunungan semakin rentan terhadap banjir bandang, longsor, dan erosi.

Data BNPB menunjukkan bahwa sejak 2003 hingga 2024, sejumlah kabupaten di Jawa Timur telah mengalami berbagai kejadian banjir dan banjir bandang. Misalnya, Kabupaten Malang pada 2016 tercatat mengalami kerugian Rp 4,751 miliar akibat banjir bandang. Kondisi ini menekankan pentingnya penanganan risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan di seluruh provinsi.

Untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan penanggulangan bencana dan kapasitas anggaran daerah, BNPB bersama Kementerian Keuangan mengembangkan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai instrumen pembiayaan terencana dan berkelanjutan. Skema ini memungkinkan pendanaan di seluruh fase bencana, termasuk prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Hingga November 2025, dana PFB telah menghimpun sekitar Rp 7,3 triliun, dengan hasil investasi mencapai Rp 716 miliar. Sebagian dana dialokasikan untuk program prabencana, seperti penguatan vegetasi di daerah rawan longsor dan transfer risiko melalui Asuransi Barang Milik Negara. Dana ini diatur melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021.

Plt Inspektur Utama BNPB Saeful Alam menegaskan, Dana Penanggulangan Bencana dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk di wilayah Jawa Timur.

“Kabupaten/kota di Jawa Timur dapat mengajukan pendanaan sesuai kondisi masing-masing daerah. Prosesnya cepat dan melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( APIP) setempat,” jelas Saeful.

Sebagai bagian dari implementasi program, BNPB menyelenggarakan Sosialisasi Pendanaan Bersama Penanggulangan Bencana dan Penguatan Mitigasi Berbasis Vegetasi pada Rabu (19/11) di Gedung Graha Pancasila, Balai Kota Batu. Acara ini dihadiri 140 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.

Program mitigasi berbasis vegetasi diprioritaskan di lereng dan bantaran sungai rawan longsor di berbagai kabupaten Jawa Timur. Vegetasi berakar kuat dipilih untuk menahan erosi, memperkuat struktur tanah, dan meningkatkan daya serap air. Strategi ini menjadi salah satu pilar ketahanan bencana jangka panjang, terutama di wilayah yang sering mengalami aliran air deras akibat hujan intens.

BNPB menegaskan, pengurangan risiko bencana hanya efektif jika pendanaan terencana dan mitigasi ekologis berjalan bersamaan. Pooling Fund Bencana menjadi instrumen penting bagi daerah yang anggarannya terbatas namun rawan bencana. Sinergi pendanaan dan penguatan ekologi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana hidrometeorologi di Jawa Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Puteri Komarudin Dorong Penyelesaian Regulasi Bea Keluar Emas, Batubara dan Cukai MBDK

Penulis
Syifa
-

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan rencana pengenaan Bea Keluar untuk komoditas batubara dan emas. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, sekaligus mendukung ketersediaan pasokan guna menunjang hilirisasi dalam negeri. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Kemenkeu untuk segera menuntaskan regulasi terkait.

“Pada dasarnya, kami mendukung kebijakan ini karena bermanfaat untuk pengembangan ekosistem hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Karenanya, kami berharap pemerintah dapat segera menuntaskan seluruh regulasi turunan dan peraturan pelaksana yang diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik,” ujar Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI pada Senin (17/11).

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu RI Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) terkait pengenaan Bea Keluar emas sudah dalam tahap finalisasi.

“Saat ini yang ada dalam RPMK tersebut adalah pengenaan BK (Bea Keluar) terhadap dore, granules, cast bars, dan minted bars. Ini sesuai usulan dari Kementerian ESDM. Ini sudah melalui tahap harmonisasi. Dan, ini akan segera kita undangkan untuk kemudian dipastikan tahun 2026 memberikan sumbangan pada pendapatan negara,” ungkap Febrio.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mengungkapkan kebijakan Bea Keluar batubara masih dalam proses pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya mengenai mekanisme pemeriksaan dan pengawasan.

“Sesuai amanat PP Nomor 55 Tahun 2008, usulan pengenaan Bea Keluar atas batubara dan besaran tarifnya disampaikan oleh kementerian pembina teknis untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama K/L terkait,” ujar Febrio.

Lebih lanjut, Puteri juga mendorong Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah terkait Barang Kena Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Pasalnya, hal tersebut juga mandat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Maruarar Apresiasi Dukungan Presiden Prabowo untuk KUR Perumahan dan Rumah Subsidi 2025

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudhi Sadewa atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Rumah Subsidi.

Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan KUR di Jakarta, Senin (17/11), Menteri Maruarar menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan lintas kementerian menjadi kunci penting untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Terima kasih dukungannya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudhi Sadewa atas dukungannya untuk KUR Perumahan dan Rumah Subsidi,” ujar Menteri Ara.

Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di berbagai sektor, termasuk sektor perumahan. Sepanjang tahun 2025, Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong penyediaan dan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Melalui skema KPP, pemerintah menargetkan penyaluran plafon sebesar Rp17,25 triliun dengan sasaran 27.961 debitur di seluruh Indonesia. Program ini terbagi menjadi dua sisi, yaitu KPP Penyediaan Rumah dan KPP Permintaan Rumah.

Untuk KPP Penyediaan Rumah, target penyaluran mencapai Rp13,06 triliun bagi 7.742 debitur, yang diarahkan kepada para pengembang dan pelaku usaha kecil di sektor konstruksi perumahan rakyat. Sementara itu, KPP Permintaan Rumah memiliki target Rp4,19 triliun bagi 20.219 debitur, ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah layak dengan skema pembiayaan ringan.

Hingga periode terakhir 2025, realisasi penyaluran KPP tercatat mencapai Rp492,13 miliar atau 2,85 persen dari total target plafon, dengan 245 debitur penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, Rp453,18 miliar disalurkan melalui sisi penyediaan rumah untuk 127 debitur, sedangkan Rp38,94 miliar disalurkan pada sisi permintaan rumah kepada 118 debitur.

“Capaian ini merupakan capaian dalam waktu satu bulan sejak KUR Perumahan diluncurkan pada 21 Oktober 2025,” kata Menteri Ara.

Capaian ini menunjukkan langkah awal yang penting dalam memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan melalui mekanisme KUR. Pemerintah bersama perbankan penyalur terus berupaya mempercepat penyerapan KPP dengan memperluas sosialisasi, memperkuat kemudahan akses, dan mempercepat proses administrasi bagi calon penerima.

Program Kredit Program Perumahan menjadi salah satu instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi nasional, memperluas kesempatan kerja di sektor konstruksi, sekaligus membantu masyarakat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Konektivitas Senilai Rp1,97 T

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut meresmikan empat proyek infrastruktur lain secara hybrid dari berbagai daerah di Indonesia.

Keempat proyek yang juga ikut diresmikan adalah Underpass Gatot Subroto di Provinsi Sumatera Utara, Jembatan Sungai Sambas Besar di Provinsi Kalimantan Barat, serta Underpass Joglo Surakarta dan Flyover Cangguk di Provinsi Jawa Tengah. Peresmian ini menandai peningkatan konektivitas dan memperkuat akses masyarakat terhadap jalur logistik serta mobilitas antarwilayah.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam meningkatkan pemerataan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat.

“Ini nanti akan diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata, mungkin akan ada hotel-hotel yang bagus, fasilitas-fasilitas karena kita harus dorong pariwisata, karena pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan adalah penyerap lapangan kerja yang sangat besar pula,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam laporannya menyampaikan bahwa peresmian ini menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas lahan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Total yang kita resmikan pada hari ini adalah 2 jembatan, dua underpass, dan satu flyover ada di empat provinsi, total biaya yang kita keluarkan Rp1,97 triliun,” ungkap Menteri Dody.

Peresmian jembatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, peresmian Jembatan Kabanaran dan proyek-proyek yang diresmikan secara hibrid ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan keselamatan transportasi.

Jembatan Kabanaran sendiri menjadi jalur vital bagi aktivitas nelayan yang menggantungkan akses pada kawasan pesisir selatan. Selain itu, keberadaannya turut mendukung petani garam serta sentra industri rumput laut yang selama ini membutuhkan jalur distribusi yang lebih efisien. Sektor wisata pesisir juga diharapkan mendapatkan dorongan baru dengan adanya infrastruktur penghubung ini.

Sebagai simpul baru dalam jaringan konektivitas selatan Jawa, Jembatan Kabanaran memperkuat jalur logistik dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Hal ini sekaligus mendukung penguatan jalur selatan sebagai koridor strategis masa depan untuk pariwisata, perdagangan, dan industri.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komitmen Prabowo Tingkatkan Layanan Kesehatan: RS Modern, Dokter Baru, hingga Beasiswa Kedokteran

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen besar pemerintah untuk merevolusi pelayanan kesehatan nasional saat meresmikan Rumah Sakit (RS) Kardiologi Emirates–Indonesia di Kota Surakarta, Rabu (19/11). Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa fasilitas kesehatan berteknologi tinggi seperti rumah sakit baru ini adalah wujud tanggung jawab negara dalam memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat.

“Pelayanan kesehatan adalah salah satu kewajiban negara. Negara yang berhasil mampu memberi pelayanan kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, inisiatif seperti ini adalah sangat penting,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa RS Kardiologi Emirates–Indonesia dilengkapi peralatan medis mutakhir yang hanya dimiliki oleh beberapa rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit ini pun diharapkan dapat menjadi pusat rujukan nasional untuk pelayanan jantung, memberikan pilihan layanan berkualitas bagi masyarakat.

“Saya dapat laporan rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Saya dapat laporan hanya ada 4 rumah sakit di Indonesia yang memiliki peralatan secanggih ini, dan di Jawa Tengah ini satu-satunya. Jadi ini sesuatu,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai pembangunan 66 rumah sakit baru di berbagai daerah. Kepala Negara menekankan bahwa seluruh rumah sakit tersebut harus memiliki standar layanan setara dengan RS Kardiologi Emirates–Indonesia.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo turut menargetkan agar setiap kabupaten/kota memiliki rumah sakit modern berteknologi tinggi dalam empat tahun ke depan.

“Dalam empat tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu, kita berusaha. Tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan,” ucap Presiden.

Selain pembangunan fisik, Presiden Prabowo menyoroti kebutuhan mendesak akan tenaga medis berkualitas, mulai dari dokter umum, dokter gigi, perawat, hingga paramedis. Atas saran Menteri Kesehatan, pemerintah akan menambah 30 fakultas kedokteran baru di Indonesia, serta meningkatkan jumlah mahasiswa di fakultas kedokteran yang sudah ada.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh bagi generasi tenaga medis masa depan.

“Dan khusus untuk dokter, saya upayakan bahwa sebagian besar kalau bisa semuanya, insyaallah bisa, beasiswa penuh, beasiswa penuh. Jadi pendidikan kita akan tambah beasiswa penuh untuk kedokteran, perawat, dan tenaga paramedis,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo pun menekankan bahwa RS Kardiologi Emirates–Indonesia akan menjadi pusat inovasi, riset, dan edukasi medis, serta referensi untuk pengembangan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Kepala Negara juga menyebut bahwa kehadiran fasilitas kesehatan ini dapat memberikan harapan besar bagi pasien jantung.

“Saya kira ini akan memberi harapan baru bagi pasien jantung, tidak usah jauh-jauh berobat luar negeri, kita punya fasilitas yang bagus, yang terbaik, dan kita akan mengejar pelayanan kesehatan yang terbaik, yang mampu kita berikan,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmikan RS Kardiologi Emirates–Indonesia, Presiden Prabowo Apresiasi Dukungan PEA bagi Indonesia

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit (RS) Kardiologi Emirates–Indonesia di Kota Surakarta, Rabu (19/11). Peresmian fasilitas kesehatan berteknologi tinggi ini menandai tonggak baru kerja sama strategis Indonesia–Persatuan Emirat Arab (PEA), sekaligus melanjutkan inisiatif yang dirintis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Presiden PEA, Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Menurut Kepala Negara, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan rumah sakit tersebut.

“Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirate Arab, Yang Mulia Muhammad bin Zayed Al Nahyan, yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita, dari sejak beliau masih muda,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa proyek pembangunan RS Kardiologi Emirates–Indonesia bermula dari inisiatif Presiden Joko Widodo. Proyek tersebut turut menjadi contoh kesinambungan pembangunan nasional.

“Pembangunan rumah sakit ini juga adalah salah satu inisiatif dari Presiden Joko Widodo. Dimulai atas inisiatif beliau, dimulai pada saat beliau menjabat, saya sangat beruntung sudah jadi saya yang resmikan. Takdir itu tidak bisa ditolak, ya ini kebesaran hati,” canda Presiden yang disambut tawa undangan.

Presiden Prabowo pun kembali menegaskan hubungan erat Indonesia–PEA. Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan khusus kepada Sheikh Mohammed bin Zayed atas dedikasi dan bantuan yang konsisten.

“Sekali lagi saya terima kasih kepada saudara-saudara kita di Emirates. Tolong sampaikan salam hormat saya yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed, sahabat baik saya dan saudara yang sangat baik bagi Indonesia. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi perhatian, kepedulian, dan komitmen beliau untuk membantu Indonesia dalam pembangunan nasional,” tutur Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PANRB Dukung Penguatan Kelembagaan dan SDM Aparatur di BP Batam

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan dukungannya terhadap penguatan reformasi tata kelola, kelembagaan, serta sumber daya manusia (SDM) aparatur di lingkungan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri PANRB Rini Widyantini dengan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra di Kantor Kementerian PANRB, Senin (17/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rini menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar perbaikan administrasi, tetapi transformasi pemerintahan secara menyeluruh. Transformasi tersebut mencakup enam aspek utama: kelembagaan, proses bisnis, SDM aparatur, manajemen kinerja, transformasi digital pemerintah, serta pelayanan publik.

“Karenanya penataan organisasi di BP Batam harus disesuaikan dan mengikuti strategi yang dikembangkan sesuai dengan cita-cita awal dibentuknya BP Batam. Sehingga BP Batam mampu melayani masyarakat dan mencapai target pembangunan dengan optimal,” ujar Menteri Rini.

Menteri Rini menilai bahwa kelembagaan dan proses bisnis merupakan fondasi penting dari transformasi birokrasi. Struktur organisasi yang efektif akan memperkuat koordinasi, mempermudah kerja lintas instansi, dan mempercepat pengambilan keputusan.

Sementara itu, dari sisi proses bisnis, reformasi menuntut perubahan cara kerja yang lebih sederhana, integratif, dan berorientasi hasil. Penyempurnaan dua aspek ini akan menjadi fondasi penting bagi birokrasi yang responsif dan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga BP Batam benar-benar hadir untuk rakyat dan menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

Selain penataan kelembagaan, Menteri Rini juga menyampaikan dukungannya dalam penguatan SDM aparatur di lingkup BP Batam.

“Secara prinsip Kementerian PANRB mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas SDM di BP Batam yang fokus pada keahlian dan kinerja fungsional, bukan sekadar jabatan struktural,” pungkas Menteri Rini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menuju Indonesia Emas 2045, Menteri PANRB: Birokrasi Harus Adaptif dan Siap Hadapi Megatren Global

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat Reformasi Birokrasi Nasional sebagai fondasi penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan bahwa birokrasi Indonesia harus lincah, adaptif, dan mampu merespons megatren global yang akan membentuk masa depan dunia.

Megatren global yang dimaksud meliputi perubahan iklim, kompetisi sumber daya alam, urbanisasi cepat, eksplorasi luar angkasa, hingga disrupsi teknologi yang semakin masif. Menurut Menteri Rini, perubahan ini menuntut birokrasi Indonesia untuk terus menyesuaikan diri.

“Birokrasi Indonesia harus lincah, berpikir jauh ke depan, tapi juga siap untuk meninjau ulang kebijakannya. Tidak hanya itu, ASN ke depan juga harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, dan bekerja dengan dukungan big data yang terintegrasi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengampu Sasaran dan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Indonesia kini berada pada fase penting Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045, fase yang akan menentukan kemampuan Indonesia untuk menjadi negara maju, inovatif, dan berdaya saing global.

Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 disiapkan sebagai instrumen strategis yang memastikan pemerintah mampu mengeksekusi kebijakan dengan cepat, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Selama dua dekade terakhir, perjalanan reformasi birokrasi telah memberikan fondasi penting seperti penyederhanaan strukutur organisasi, transformasi jabatan fungsional, penguatan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), konsolidasi pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini telah diimplementasikan dengan baik di 91 persen kementerian/lembaga.

Menurut Rini, capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan wacana, melainkan investasi strategis yang memberikan manfaat nyata.

“Namun, memasuki fase Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, kita harus bergerak dari business as usual, menuju transformative governance yang berorientasi pada integrasi lintas sektor, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat,” ungkap Menteri Rini.

Mengakhiri arahannya, Menteri Rini mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen, berkolaborasi, dan terlibat aktif pada upaya reformasi birokrasi Indonesia ke depan.

“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” tutur Menteri Rini.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyampaikan Kementerian PANRB bersama seluruh kementerian/lembaga pengampu sasaran dan agenda Reformasi Birokrasi tingkat meso telah menyusun dan menyepakati lima dokumen kesepakatan bersama yang mencerminkan lima arah besar reformasi birokrasi yang akan kita capai dalam periode 2025-2029.

Dokumen-dokumen ini menjadi wujud konkret dari bagaimana reformasi birokrasi tidak hanya ditopang oleh kebijakan, tetapi juga oleh tata kelola kolaboratif yang melibatkan para pengampu sasaran dan agenda di tingkat Meso.

Erwan menyebut lima dokumen kesepakatan ini menjadi simbol komitmen kolektif untuk bekerja dalam satu orkestrasi transformasi. Kesepakatan ini bukan hanya menunjukkan soliditas antar kementerian/lembaga, tetapi juga menjadi penegasan bahwa reformasi birokrasi adalah gerakan bersama yang turut melibatkan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemerintah daerah sebagai mitra strategis.

“Melalui penandatanganan ini, kita meneguhkan bahwa Reformasi Birokrasi Nasional bukan lagi agenda sektoral, melainkan agenda nasional bersama, yang memadukan kekuatan lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang lincah, berintegritas, dan melayani menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Ambon Bertemu Gubernur DKI: Bahas Peningkatan Pelayanan Publik dan Hibah Armada

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (18/11). Kunjungan tersebut difasilitasi oleh Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ongen Sangaji, dan diikuti oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kota Ambon, di antaranya Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Protokol, serta Sekretaris Bappeda.

Rombongan Pemkot Ambon diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, beserta jajaran. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana konstruktif dan difokuskan pada diskusi mengenai pembangunan kota, termasuk kebutuhan strategis untuk peningkatan pelayanan publik di Ambon.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bodewin Wattimena menyampaikan permohonan dukungan berupa bantuan armada operasional, khususnya mobil pengangkut sampah dan mobil pemadam kebakaran, yang dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kebersihan serta penanganan kedaruratan kebakaran di Kota Ambon.

Permohonan tersebut disambut baik oleh Gubernur Pramono Anung. Ia menyatakan kesediaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghibahkan unit mobil pengangkut sampah dan mobil pemadam kebakaran kepada Pemerintah Kota Ambon.

Wali Kota Ambon menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan.

“Terima kasih banyak Bapak Gubernur atas kebaikan hati dan kesediaan untuk membantu kami. Terima kasih juga kepada Kaka Ongen, serta jajaran Pemprov DKI Jakarta yang turut memfasilitasi,” ujar Wali Kota.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Apries B. Gaspersz memberikan apresiasi atas hibah mobil pengangkut sampah dari Pemprov DKI Jakarta.

“Kami bersyukur atas kesediaan Pemprov DKI memberikan Hibah hibah Mobil pengangkut Sampah, yang akan membantu kami dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Tegaskan Tak Ada Rangkap Jabatan bagi Anggota yang Bertugas di Instansi Pusat

Penulis
Syifa
-

Polri menegaskan bahwa setiap anggota yang mengemban tugas di instansi pusat tertentu tidak lagi memegang jabatan di internal Polri, sebagai langkah tegas menghindari praktik rangkap jabatan. Kebijakan ini dilakukan melalui mekanisme mutasi, di mana anggota Polri yang ditempatkan pada kementerian/lembaga (K/L) dimutasi dari jabatan sebelumnya untuk kemudian ditugaskan secara resmi sebagai Pati atau Pamen Polri dalam rangka penugasan luar struktur, Selasa (18/11).

Penugasan tersebut tetap memperhatikan hak-hak personel sesuai ketentuan yang berlaku. Polri memastikan bahwa seluruh anggota yang dialihkan pada jabatan di instansi pusat tetap memperoleh hak administratif tanpa terjadi duplikasi penerimaan.

Adapun hak-hak anggota Polri yang ditugaskan mengisi jabatan tertentu di instansi pusat adalah sebagai berikut:

1. Gaji sebagai anggota Polri tetap dibayarkan oleh negara melalui Polri, sesuai status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri pada Polri.

2. Tunjangan kinerja atau remunerasi diberikan oleh instansi pengguna, disesuaikan dengan kelas jabatan pada kementerian/lembaga terkait.

3. Hak-hak lainnya yang melekat pada jabatan diberikan oleh instansi pengguna, sesuai aturan internal instansi tersebut.

4. Tidak terjadi duplikasi remunerasi, karena anggota Polri yang melaksanakan tugas di instansi pusat tidak lagi menerima tunjangan kinerja Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perkap 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang untuk menjaga profesionalitas serta memastikan transparansi administrasi kepegawaian.

“Penugasan anggota Polri di kementerian atau lembaga pusat dilakukan dengan prinsip akuntabilitas. Setelah dialihkan dari jabatannya di Polri, mereka hanya menerima remunerasi dari instansi tempat bertugas. Tidak ada rangkap jabatan dan tidak ada duplikasi hak,” jelas Karo Penmas.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki sistem yang jelas dan tertib dalam mengatur alih jabatan, sehingga setiap penugasan luar struktur tetap selaras dengan regulasi.

“Polri memastikan seluruh hak personel tetap terpenuhi sesuai ketentuan, namun tetap mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam setiap penugasan,” tambahnya.

Dengan penegasan ini, Polri berharap publik mendapatkan pemahaman yang utuh terkait penugasan anggota di instansi pusat serta mekanisme pengelolaan hak-hak kepegawaiannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...670671672...4,906Halaman 671 dari 4,906