Beranda blog Halaman 670

Tabalong Gelar MTQ ke-50, Bupati: Momentum Pembinaan Generasi Qur’ani

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-50 tingkat Kabupaten Tabalong resmi dibuka pada Kamis malam, 13 November 2025, di Kecamatan Upau. Pembukaan dilakukan oleh Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, menandai dimulainya rangkaian kegiatan keagamaan tahunan yang menjadi ikon pembinaan generasi Qur’ani di daerah tersebut.

Prosesi pembukaan MTQ ditandai dengan penabuhan terbang oleh Bupati bersama jajaran Forkopimda dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Dalam sambutannya, Bupati Noor Rifani menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Tabalong yang telah menyiapkan acara dengan baik.

Bupati menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar perlombaan membaca dan memahami Al-Qur’an, tetapi juga sarana pembinaan umat, khususnya generasi muda, agar menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Ia menautkan penyelenggaraan MTQ dengan visi pembangunan Tabalong Smart yang menekankan nilai religiusitas di masyarakat.

Tahun ini, Kecamatan Upau ditunjuk sebagai Tuan Rumah. Bupati berharap Masyarakat setempat dapat menerima para Peserta dan Tamu dengan baik, sekaligus menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat Kebersamaan.

“Alhamdulillah kita bisa kembali menggelar kegiatan yang bukan hanya ajang menunjukkan kemampuan membaca dan memahami Al-qur’an dengan baik dan benar, tetapi juga merupakan sarana pembinaan Umat, khususnya bagi Generasi Muda, agar menjadikan Al-qur’an sebagai Pedoman Hidup. Menjadikan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) sebagai Agenda Tahunan sudah sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Tabalong, yakni Tabalong Smart “Sejahtera, Maju, Religius, dan Derdepan”. Melalui semangat pada Poin Religius, Pemerintah Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga membangun Karakter dan Moral Masyarakat. Kami berupaya mendorong terciptanya kehidupan Sosial yang Harmonis, berakhlak mulia, dan berkeadaban tinggi — sebagaimana yang diajarkan oleh Al-qur’an. Ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati tabalong.

Pada acara Pembukaan, Bupati juga melantik para Dewan Hakim yang akan bertugas memberikan penilaian secara objektif dan sesuai kaidah. Bupati mengingatkan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak hanya menentukan Pemenang, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang diajarkan Al-qur’an.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat, Wali Kota Agustina Bentuk 177 Posbankum di Kota Semarang

Penulis
Syifa
-

Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, dikunjungi Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Selasa (18/11/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional penguatan akses keadilan, menjelang peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Jawa Tengah yang digelar Rabu (19/11/2025).

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan, Kota Semarang telah membentuk Posbankum di 177 kelurahan, dan Kelurahan Kramas menjadi salah satu yang dinilai paling siap, untuk dikunjungi secara nasional.

Disampaikan, Kelurahan Kramas memiliki kesiapan sarana, paralegal terlatih, lurah yang berpengalaman sebagai mediator, serta budaya penyelesaian sengketa di tingkat lokal yang kuat. Posbankum Kramas sudah beroperasi sejak Maret 2025 dan sepanjang Januari – November 2025, hanya menerima tujuh kasus, termasuk dua sengketa batas tanah, yang seluruhnya dapat diselesaikan di tingkat kelurahan.

Agustina menilai, model penyelesaian cepat dan manusiawi seperti di Kramas memiliki dampak besar bagi Kota Semarang secara keseluruhan, terutama dalam menjaga ketenangan sosial dan kepastian berusaha.

“Penyelesaian yang cepat dan damai di tingkat kelurahan ikut menjaga ketenangan sosial di Kota Semarang. Ini bagian dari ekosistem kota perdagangan dan jasa yang ingin kami bangun, kota yang aman, pasti, dan nyaman bagi warganya maupun investor,” ujar Agustina.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas meninjau langsung ruang layanan Posbankum. Supratman memberikan penilaian positif terhadap kesiapan Kramas.

“Kantornya representatif, sumber dayanya paham betul tujuan Posbankum, dan penyelesaian kasusnya diterima kedua pihak. Itu sangat keren,” ujarnya.

Menurutnya, Posbankum Kramas layak dipertimbangkan sebagai pilot project nasional, sepanjang dokumentasi proses penyelesaian kasus terus ditingkatkan.

Dalam kesempatan yang sama, Supratman menegaskan, reformasi hukum nasional yang segera berlaku, termasuk KUHP dan hukum acara pidana yang baru, memberi ruang besar bagi penyelesaian sengketa melalui pendekatan restoratif justice. Menurutnya, layanan seperti Posbankum adalah contoh konkret, masalah tidak selalu harus dibawa ke pengadilan, melainkan bisa diselesaikan melalui dialog, mediasi, dan kearifan lokal.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara selaku Duta Posbankum, Sherly Tjoanda Laos menekankan, pentingnya layanan Posbankum untuk isu-isu yang dihadapi generasi muda, mulai dari bullying, pencemaran nama baik di media sosial, hingga persoalan keluarga. Ia menilai literasi hukum sejak dini penting untuk membangun masyarakat yang sadar terhadap hak dan kewajibannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jatim Hadirkan Layanan Kesehatan Bergerak di Pulau Giligenting Selama Tiga Hari

Penulis
Syifa
-

Guna untuk memperluas akses dan pemerataan layanan bagi masyarakat kepulauan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui dinas kesehatan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Bergerak tahap empat pada 17–19 November 2025 di Pulau Giligenting.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astha Triyono, menyampaikan bahwa Pelayanan Kesehatan Bergerak menjadi salah satu bentuk upaya Pemprov dalam pemerataan layanan. “Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memastikan layanan kesehatan yang merata sebagai bagian dari program ikon Gubernur Jawa Timur untuk mewujudkan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara,” ujarnya pada Senin (17/11).

Erwin melanjutkan bahwa upaya ini secara khusus ditujukan untuk masyarakat wilayah DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan) “Melalui Pelayanan Kesehatan Bergerak, dinas kesehatan terus mendekatkan akses layanan bagi masyarakat termasuk pada pelaksanaan tahap keempat tahun 2025 di Kepulauan Giligenting,” tambahnya.

Selama tiga hari, rangkaian layanan akan dipusatkan di Puskesmas Giligenting, Kapal Gandha Nusantara 1, serta Balai Desa Giligenting. Beragam jenis layanan kesehatan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga, mulai dari OJT skrining deteksi dini gangguan pendengaran, pemeriksaan kesehatan mata, layanan THT, penanganan kasus TBC, kesehatan jiwa, hingga pemantauan stunting. Selain itu tersedia pula layanan kesehatan tradisional, khitan, Telesapa, serta pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat.

Kegiatan ini melibatkan 70 personel dari berbagai instansi, di antaranya RSUD dr. Soetomo Surabaya, RSUD Moh. Noer Pamekasan, RSUD Dr. H. M. Anwar Sumenep, Puskesmas Giligenting, serta dukungan lintas sektor dari Dinas Kominfo Jatim, Dinas Perhubungan Jatim, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Dinkes Kabupaten Sumenep, BMKG Jawa Timur, dan Griya Sehat Mada Sakti Sumenep.

Sementara, Koordinator Tim Yankes Bergerak Pulau Giligenting, Wahyuti Erie Prastiwi, menambahkan bahwa pelaksanaan tahap empat ini dirancang untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

“Kami memastikan seluruh layanan dapat berjalan optimal dan menjangkau kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis. Harapannya, masyarakat Giligenting dapat merasakan manfaat langsung dari hadirnya layanan terpadu ini,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sumsel Resmikan Pavilion BSI RO III Palembang, Dorong Sinergi Majukan Ekonomi Daerah

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan meresmikan Pavilion Bank Syariah Indonesia (BSI) Region Office III Palembang yang bertempat di Pavilion BSI RO III Palembang, Selasa (18/11). Peresmian ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi sektor perbankan syariah dengan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel menyampaikan apresiasi atas kehadiran BSI yang selama ini menjadi mitra strategis dalam layanan perbankan di Sumatera Selatan.

“Satu kehormatan bagi kami, Bank BSI melayani masyarakat di Sumatera Selatan. Saat ini 88 persen masyarakat kita sudah paham perbankan, namun belum sepenuhnya memahami literasi perbankan. Karena itu kami berharap BSI dapat menjadi mitra kuat, terutama dalam memperluas pemahaman keuangan syariah,” ujarnya.

Gubernur juga menyinggung rencana pemerintah provinsi untuk mendorong lahirnya generasi Sultan Muda, sebuah program penguatan ekonomi generasi muda Sumsel. “Program Sultan Muda tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan sektor perbankan, termasuk BSI,” tegasnya.

Ia menambahkan, komoditas kopi Sumsel yang menjadi unggulan daerah juga menjadi perhatian. Gubernur berharap BSI dapat turut mendukung pembangunan pelabuhan sebagai proyek strategis yang akan memperkuat distribusi kopi dan produk daerah lainnya. “Pelabuhan ini nantinya akan menjadi kebanggaan berlabel Sumatera Selatan. Harapan kami, BSI ikut berperan aktif dalam mewujudkan hal ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Sumsel, Arifin Susanto, menegaskan bahwa BSI memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi daerah.

“BSI harus mendukung program Gubernur dalam distribusi kopi dan menciptakan Sultan-Sultan Muda di Sumatera Selatan. Akses keuangan harus kita bangun dan diperkuat melalui sinergi seluruh sektor keuangan,” ujar Arifin.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan komitmen BSI untuk memberikan kontribusi nyata melalui peresmian pavilion tersebut.

“Semoga Pavilion BSI RO III Palembang dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Acara peresmian turut dihadiri para kepala OPD dan pejabat terkait lainnya, menandai komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah serta meningkatkan pelayanan perbankan bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Ciamis Perjuangkan Tenaga Non-ASN ke KEMENPAN RB Agar Semua Terakomodir PPPK Paruh Waktu

Penulis
Syifa
-

Komitmen Bupati Ciamis Herdiat Sunarya dalam upaya memperjuangkan nasib tenaga non-ASN dinilai nyata dengan ditegaskannya kembali melalui pengiriman dua surat resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Surat tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Ciamis, Ai Rusli Suargi, yang bertolak ke kantor Kemenpan RB pada Selasa (18/11).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai permasalahan terkait kebijakan PPPK Paruh Waktu yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodir tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Menurut Kepala BKPSDM, Ai Rusli Suargi, Pemkab Ciamis secara konsisten menunjukkan keberpihakan dan kepeduliannya terhadap pegawai non-ASN. “Kami menegaskan bahwa ribuan tenaga non-ASN yang telah bekerja bertahun-tahun membutuhkan kepastian status. Sehingga Bupati Herdiat melayangkan dua surat dalam upaya lanjutan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kondisi di daerah,” ujarnya.

Diketahui dalam surat pertama, pengajuan permohonan afirmasi bagi Guru Non-ASN yang mengajar di sekolah negeri namun terkendala aturan seleksi PPPK 2024. Dimana isi pokoknya menjelaskan Guru Non-ASN yang diangkat sebelum berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2023, namun tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi PPPK 2024 karena masa kerja kurang dari dua tahun.

Selanjutnya, Guru Non-ASN yang berpindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri pada 2023, sehingga masa kerja di sekolah negeri belum mencapai dua tahun dan tidak dapat mengikuti seleksi PPPK 2024.

“Kami menilai keberadaan guru non-ASN sangat vital dalam menunjang pelayanan pendidikan. Karena itu, Pemkab Ciamis meminta Kemenpan RB memberikan kepastian keberlanjutan pengangkatan PPPK bagi Guru Non-ASN yang sudah terdata dalam Dapodik dan bertugas di sekolah negeri, meski belum lolos seleksi PPPK 2024,” terang Ai.

Tidak hanya itu, lanjut Ai Rusli, Pemkab Ciamis juga mengusulkan agar kebijakan afirmasi tetap diberlakukan pada seleksi berikutnya, serta masa kerja pengabdian menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengangkatan PPPK.

Untuk surat kedua mengacu pada Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG). Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, terdapat ratusan lulusan PPG Prajabatan yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Ciamis.

Diakuinya, mereka dinilai memiliki kompetensi yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik profesional. Namun pemanfaatannya terhambat oleh larangan pengangkatan tenaga non-ASN, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 UU Nomor 20 Tahun 2023 yang melarang Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.

“Dalam surat tersebut, Pemkab Ciamis memohon adanya kebijakan khusus atau rekomendasi agar lulusan PPG Prajabatan tetap dapat didayagunakan sebagai tenaga pendidik di sekolah negeri sehingga sinergi dengan program Kemendikbud terkait PPG Prajabatan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 ” papar Ai Rusli.

“Lulusan PPG Prajabatan memiliki kompetensi yang sangat dibutuhkan sekolah-sekolah di Ciamis. Tanpa kebijakan khusus, daerah akan kesulitan memenuhi kebutuhan guru,” tambahnya.

Melalui dua usulan resmi ini, Ai Rusli menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak tinggal diam melihat persoalan tenaga pendidik non-ASN dan lulusan PPG Prajabatan. Perjuangan ini dilakukan demi keberlangsungan layanan pendidikan dan keberpihakan terhadap tenaga pengabdi yang telah lama membantu jalannya pemerintahan.

“Kami berharap Kemenpan RB dapat memberikan solusi yang adil dan berpihak pada kondisi riil di daerah,” tutup Ai Rusli Suargi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Banyuwangi Luncurkan I-Care: Sistem Rujukan Cepat untuk Tingkatkan Penanganan Stroke

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stroke. Untuk mengantisipasi peningkatan kasus, Pemkab membuat inovasi Sistem Rujukan Cepat Pasien Stroke (I-Care) dan Layanan Neurointervensi untuk meningkatkan keberhasilan diagnostic dan penanganan pasien stroke.

Hal ini disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam peringatan World Stroke Day yang dilaksanakan di area Community and Food Day (CFD) di Jalan A Yani, Minggu (16/11). Turut hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo, Plt. Direktur RSUD Blambangan dr. Siti Asiyah Anggraeni, Plt. Direktur RSUD Genteng dr. Sugiyo, serta segenap jajaran OPD terkait lainnya.

“Layanan stroke menjadi prioritas karena tren kasusnya terus meningkat. Maka, kita bergerak cepat, kita bangun sistem, inovasi, dan peralatan yang andal agar masyarakat mendapatkan layanan terbaik,” ujar Ipuk.

Sebagai informasi, prevalensi stroke di Indonesia mencapai 8,3 per 1.000 penduduk dengan sekitar 2,9 juta kasus baru setiap tahun. Sementara itu, Survey Kesehatan Nasional 2023 mencatat prevalensi stroke di Jawa Timur sebesar 9 per mil pada penduduk usia ≥15 tahun. Maka, dengan populasi Banyuwangi yang mencapai 1,7 juta jiwa, diperkirakan sekitar 10.800 penduduk berisiko mengalami stroke setiap tahun.

Ipuk mengaku terus mendorong pencegahan penyakit tidak menular, termasuk stroke di kalangan masyarakat. Tidak hanya memperkuat upaya penanganan stroke, namun juga menggencarkan upaya pencegahan lewat edukasi ke amsyarakat.

Pengunjung diberikan edukasi kesehatan tentang risiko, gejala, dan bahaya Stroke. Di lokasi juga disediakan layanan screening kesehatan hingga pemeriksaan USG Doppler carotid dan Transcranial Doppler (TCD) secara gratis. Pemeriksaan tersebut untuk mengetahui adanya penyempitan pembuluh darah ke otak yang bisa menyebabkan stroke.

“Terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Banyuwangi. Semoga inovasi ini bisa membantu menekan kasus stroke di Banyuwangi,” ujarnya.

Ditambahkan Plt. Direktur RSUD Blambangan dr. Siti Asiyah Anggraeni, RSUD Blambangan terus mengembangkan inovasi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas penanganan stroke. Salah satunya, inovasi I-CARE yang memfasilitasi rujukan cepat pasien stroke sehingga meningkatkan angka keberhasilan penangnan stroke di golden periode. Yakni sebelum 4,5 jam sejak serangan awal.

“Layanan ini bisa di akses dengan mudah di superApps Smart Kampung,” ujarnya.

RSUD Blambangan juga mengembangkan Layanan CODE STROKE, yang memastikan setiap pasien yang datang dalam Golden Period langsung ditangani oleh tim IGD untuk bisa mendapatkan Golden Standard Diagnosis. Yakni layanan CT Scan 128 slice yang sangat menunjang penegakan diagnosis, dan pemberian terapi Trombolisis (r- TPA) sesuai standar klinis. Dengan demikian, diagnosis terhadap pasien akan semakin akurat untuk penanganan yang tepat.

“Berkat inovasi ini, RSUD Blambangan berhasil meraih penghargaan tertinggi dari Internasional Angels Initiative yang berbasis di Jerman, berupa Diamond Award. Penghargaan tersebut menandai kualitas layanan stroke yang kami berikan telah memenuhi standar global,” ujarnya.

Tidak berhenti di tingkat emergensi, RSUD Blambangan juga memperkuat layanan spesialistik lanjutan dengan menghadirkan Tim BENVI (Blambangan Neurovascular & Neurointervensi).

“Tim ini terdiri dari tiga dokter spesialis yang bekerja dalam satu tim terpadu untuk memberikan layanan kateterisasi otak, sehingga dapat meningkatkan ketepatan diagnosis serta peluang pemulihan pasien stroke berat,” urainya.

RSUD Blambangan menjadi salah satu rumah sakit di Jawa Timur yang memiliki layanan neurointervensi. Hal ini mempertegas posisi Banyuwangi sebagai daerah yang serius dan progresif dalam menangani penyakit stroke.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Cilacap Tegaskan Upaya Maksimal dalam Pencarian Korban Longsor Majenang

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama tim SAR gabungan terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat penemuan korban bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang. Hingga Selasa (18/11), operasi pencarian memasuki hari keenam dan telah menemukan dua jenazah tambahan, sehingga total korban meninggal mencapai 18 orang.

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan bahwa seluruh upaya telah dikerahkan secara optimal. Dua korban terakhir yang ditemukan yakni Arum Purnamasari (4) dan Lilis Safitri (39) dievaluasi dari zona pencarian B-2 sebelum operasi dihentikan sementara karena hujan. “Besok kami mulai lebih pagi, pukul 06.00, agar pencarian lima korban yang masih hilang bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Syamsul dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor hari keenam di Desa Cibeunying Kecamatan Majenang, Selasa (18/11). Turut hadir Komandan Kodim 0703/Cilacap Letkol Inf. Andi Azis, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Cilacap Kolonel Laut (PM) Damianus Denny Nixon Ogi, Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Budi Adhy Buono, Kepala Kantor SAR Cilacap, M Abdullah, dan jajaran terkait lainnya.

Syamsul memastikan pencarian tetap berfokus pada tiga titik utama: A-1, B-1, dan B-2. Setiap lokasi masih diduga menyimpan keberadaan korban yang belum ditemukan. Apabila kondisi memungkinkan, operasi pada Rabu (19/11) bahkan akan diperpanjang hingga tengah malam. BNPB telah menyiapkan pencahayaan khusus untuk mendukung pencarian pada malam hari.

Kepala Kantor SAR Cilacap, M Abdullah, menyampaikan bahwa tim lapangan tetap menggunakan lima metode pencarian, mulai dari drone, anjing pelacak K9, ekskavator, hingga peralatan ekstrikasi dan alkon. “Semua metode akan digerakkan kembali besok untuk mempercepat penemuan korban,” ujarnya.

Longsor yang terjadi pada Kamis malam (13/11) itu melanda Dusun Cibuyut dan Tarukahan. Meski medan pencarian berat dan cuaca kerap berubah, pemerintah dan tim gabungan menegaskan komitmen untuk menuntaskan operasi pencarian hingga seluruh korban ditemukan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Viral Curhatan Guru SD di Pasuruan, Bupati Rusdi Sutejo Beri Klarifikasi Tegas

Penulis
Syifa
-
Viralnya video curhatan Nur Aini, seorang guru di SDN Mororejo II, Kecamatan Tosari kepada konten kreator Cak Sholeh, langsung ditanggapi serius oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo.
Usai menghadiri acara pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Kejari Kabupaten Pasuruan, Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan ini menjawab pertanyaan para media dengan tegas.
Menurutnya, Pemkab Pasuruan wajib memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan tersebut agar publik mendapatkan gambaran yang utuh terkait duduk perkaranya, dan tidak terjebak narasi sepihak. Apalagi sampai terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar faktanya.
“Kepada semuanya, jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu atau pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan atas nama Nur Aini,” katanya.
Saat ini, Nur Aini tengah menjalani sidang indisipliner ASN melalui BKPSDM Kabupaten Pasuruan. Terlebih dalam dua tahun terakhir, catatan kinerja yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi ekspektasi.
“Sebenarnya yang bersangkutan sekarang lagi proses sidang disiplin ASN di Kabupaten Pasuruan. Karena dua tahun terakhir, kinerjanya dievaluasi dan haislnya di bawah ekspektasi,” ucap Mas Rusdi.
Dengan telah mencuatnya kasus ini sampai viral, Mas Rusdi meminta Nur Aini untuk “gentle” alias memberanikan diri untuk menghadapi konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya.
“Kami himbau yang bersangkutan untuk gentle lah. Semuanya ya dihadapi, karena setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya,” tegasnya.
Diketahui, sampai saat ini Nur Aini tercatat sebagai salah seorang guru di SDN Mororejo II, Kecamatan Tosari. Menurut Rusdi, Nur Aini merupakan seorang ASN yang mendaftar sendiri pada formasi CPNS guru di SDN Mororejo II.
Dengan demikian yang bersangkutan seharusnya memahami konsekuensi dan risiko penempatan, termasuk jarak rumahnya yang jauh dari lokasi sekolah.
“SDN Mororejo II memang kekurangan tenaga pengajar. Karena itu formasi CPNS ditempatkan di sana. Ini sudah menjadi konsekuensi profesinya,” jelas Bupati.
Sebagai informasi, dalam konten yang viral tersebut, Nur Aini melapor ke Cak Sholeh bahwa jarak antara rumah dan sekolah tempatnya mengajar sejauh 57 kilometer. Sehingga dia harus menempuh perjalanan 100 kilometer pulang pergi tiap hari.
Nur Aini, yang rumahnya Bangil berharap bisa dipindahkan tugas dekat dengan rumahnya. Oleh Cak Sholeh, hal ini dibuat konten dan viral di media sosial.
Video tersebut menjadi perhatian dan memicu beragam respons dari masyarakat.
Rusdi juga mengajak Cak Sholeh serta pihak-pihak yang turut menyoroti isu ini untuk datang langsung ke Kabupaten Pasuruan, agar mendapat informasi yang akurat dan tidak tersesat oleh narasi sepihak.

“Ayo monggo ke Kabupaten Pasuruan. Kita berdiskusi baik-baik supaya panjenengan tahu siapa sebenarnya Nur Aini ini. Jangan sampai kena prank seperti yang lain, termasuk teman-teman di DPRD,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HKN 2025, Bupati Tangerang Buka Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Seminar Lansia

Penulis
Syifa
-

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid membuka secara resmi kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Seminar Bagi Lanjut Usia dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI), Pokjatap Lansia, PWRI, organisasi profesi kesehatan, 10 puskesmas dan PSC 119. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Bupati Tangerang, Selasa, (18/11).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di semua kelompok usia, termasuk lansia. Sesuai tema HKN 2025 yaitu ‘Generasi Sehat, Masa Depan Hebat’, kesehatan menjadi pondasi utama dalam membangun bangsa.

“Tema HKN tahun ini adalah ‘Generasi Sehat, Masa Depan Hebat’ menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah pondasi utama dalam membangun bangsa. Tidak hanya bagi generasi muda, tetapi juga bagi para lansia yang telah memberikan begitu banyak kontribusinya bagi daerah,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia menyebut saat ini jumlah lansia di Kabupaten Tangerang sekitar 283.846 jiwa dengan Angka Harapan Hidup mencapai 75 tahun. Untuk itu, perhatian dan kepedulian terhadap para lansia harus terus dilakukan agar mereka semua tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin meningkatkan kesadaran para lansia untuk terus menjaga pola hidup sehat, rutin memeriksakan kesehatan, dan tetap aktif dalam kegiatan sosial. Semangat dan kebijaksanaan Bapak Ibu adalah aset berharga bagi daerah kita,” imbuhnya.

Dia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin untuk memperkuat budaya hidup sehat dan meningkatkan literasi kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr Hendra Tarmidzi melaporankan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan dan seminar tersenut merupakan bentuk perhatian kepada kelompok lanjut usia yang rentan mengalami penyakit degeneratif. Untuk itu, edukasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting untuk menjaga kualitas hidup para lansia.

“Pemeriksaan kesehatan ini mencakup pengukuran tubuh, tekanan darah, skrining laboratorium seperti GDS, kolesterol, dan asam urat, edukasi gizi, hingga pelayanan akupuntur,” ungkap Hendra.

Pihaknya juga memastikan para lansia yang hadir mendapatkan layanan kesehatan yang informatif, lengkap dan mudah diakses.

“Harapan kami kegiatan pemeriksaan kesehatan dan seminar ini dapat menjadi langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia di daerah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Jadi Gowa ke-705, Gubernur Sulsel Kucurkan Anggaran Rp485 Miliar untuk Infrastruktur

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan Kabupaten Gowa memiliki peran vital sebagai penyangga ibu kota provinsi yakni Kota Makassar dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Karena itu, di momentum Hari Jadi Gowa ke-705 tahun, Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengalokasikan anggaran yaang bersumber dari APBD Provinsi senilai Rp485 miliar untuk infrastruktur dan pelayanan masyarakat.

Hal itu disampaikan Andi Sudirman Sulaiman saat menghadiri peringatan Hari Jadi Gowa ke-705 Tahun yang digelar di Halaman Museum Balla Lompoa, Kabupaten Gowa, Senin (17/11/2025) kemarin.

“Gowa memiliki peran vital sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi. Karena itu, Pemprov Sulsel akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gowa demi menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan,” kata Andi Sudirman.

Dalam peringatan bersejarah ini, Andi Sudirman menegaskan pentingnya momen tersebut sebagai pengingat untuk kembali meneguhkan komitmen dalam menjaga warisan leluhur dan nilai perjuangan para pendahulu Kerajaan Gowa.

Ia menyebut Kabupaten Gowa sebagai salah satu pilar penting perjalanan Sulawesi Selatan. Daerah ini bukan hanya memiliki kekayaan sejarah yang kuat, tetapi juga memberi kontribusi besar terhadap kemajuan provinsi hingga tingkat nasional.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan anggaran Rp485 miliar melalui program Multiyears Project (MYP) 2025-2027 yang sudah dilauching tahun ini.

Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur strategis, mulai dari peningkatan jalan, penguatan sektor pertanian dan perikanan, rehabilitasi sekolah, hingga pembangunan rumah sakit regional.

“Kami hadir melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat, dan memastikan roda pembangunan terus bergerak dan manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan warga,” cetusnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...669670671...4,906Halaman 670 dari 4,906