Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak semestinya disetarakan dengan kementerian.

Menurutnya, wacana penyetaraan justru berpotensi mengaburkan fungsi inti BPIP sebagai lembaga ideologis negara.

Firman mengatakan bahwa BPIP membutuhkan penguatan kelembagaan, bukan perubahan struktur yang menempatkannya sejajar dengan kementerian.

Sebagai lembaga yang memegang mandat ideologis, BPIP dinilai harus tetap independen dan memiliki karakter khusus dalam menjalankan fungsi lintas sektor.

“Pancasila adalah dasar negara. Maka lembaga yang membinanya tidak boleh hanya diposisikan seperti kementerian biasa. BPIP harus punya kewenangan yang kuat dan ruang gerak yang luas agar bisa bekerja lintas sektor,” ujar Firman, Minggu (16/11/2025).

Menurut legislator asal Pati itu, BPIP memegang fungsi fundamental yang tidak dimiliki lembaga lain, yakni memproduksi, memperkuat, dan memelihara pemahaman publik terhadap Pancasila agar tetap relevan di tengah perkembangan sosial, teknologi, dan dinamika politik.

Firman menegaskan bahwa penyetaraan BPIP dengan kementerian justru dapat mengekang fleksibilitas dan independensi lembaga yang selama ini menjadi cirinya.

Tiga Fungsi Strategis BPIP
Firman merinci fungsi spesifik BPIP yang menurutnya menjadi alasan kuat untuk tidak mengubah kedudukan lembaga tersebut menjadi setara kementerian.

Pengembangan nilai Pancasila
BPIP bertugas menyusun, mengimplementasikan, dan menyelaraskan berbagai program pembinaan ideologi agar nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam kebijakan publik serta dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa.

Pendidikan dan pembinaan ideologi
BPIP menjadi pengarah ideologis melalui pendidikan dan penyuluhan agar Pancasila tidak berhenti sebagai slogan, melainkan dipahami dan diamalkan.

“Di titik ini, BPIP bukan sekadar birokrasi. Ia adalah penjaga api ideologi yang harus terus menyala,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI tersebut.

Pengawasan implementasi Pancasila
BPIP berfungsi mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan nilai Pancasila di berbagai institusi dan kebijakan nasional. Menurutnya, fungsi pengawasan ini membutuhkan otoritas kuat dan tidak bisa terikat struktur birokrasi kementerian.

“Pengawasan ideologi harus dilakukan dengan standar yang tidak bisa disamakan dengan kementerian. Ini menyangkut hal yang prinsipil tentang arah bangsa,” kata Firman.

Tolak Anggapan Pelemahan BPIP

Firman Soebagyo yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Politik Kadin Indonesia menepis anggapan bahwa ia menolak penyetaraan demi melemahkan BPIP. Ia menilai bahwa justru penyetaraan lembaga itu dengan kementerian berpotensi membatasi ruang geraknya.

“Saya ingin BPIP diperkuat, bukan dibatasi. Kelembagaan yang kuat itu bukan soal disetarakan dengan kementerian, tetapi bagaimana BPIP punya independensi, otoritas, dan pengaruh yang lebih besar,” ujarnya.

Firman Soebagyo menilai BPIP harus diberikan kewenangan jelas, anggaran yang memadai, serta mekanisme koordinasi lintas kementerian untuk memastikan pembinaan ideologi berjalan efektif. Ia menegaskan bahwa BPIP harus menjadi lembaga yang memberikan arahan ideologis kepada seluruh kementerian dan lembaga negara—bukan sebaliknya.

Pancasila Harus Tetap Menjadi Nafas Bangsa
Firman Soebagyo juga menekankan bahwa menjaga ideologi bangsa adalah tanggung jawab bersama, tetapi keberadaan BPIP sebagai lembaga strategis tetap mutlak diperlukan.

“Kalau kita ingin Pancasila tetap menjadi nafas bangsa, lembaganya harus kokoh, independen, dan tidak tersandera struktur administratif yang kaku,” pungkasnya.

Firman Soebagyo berharap pemerintah dan DPR dapat menempatkan BPIP sesuai posisinya sebagai motor penggerak pembinaan ideologi negara agar Pancasila tetap menjadi bintang penuntun di tengah perubahan zaman.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pentingnya mengembalikan fungsi Perum Bulog sebagai penyangga harga (buffer stock) seperti pada masa Orde Baru.

Menurutnya, semangat awal penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebenarnya dirancang untuk memulihkan posisi strategis Bulog dalam mengendalikan harga dan memastikan stabilitas pasokan nasional.

Namun, menurutnya, aturan tersebut tidak mampu berjalan karena kalah secara politik di mana pemerintah kala itu memilih sistem yang lebih liberal.

Hal tersebut disampaikan Firman Soebagyo dalam RDPU Panja Penyusunan RUU Pangan dengan Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Jaringan Petani Persada, di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/25).

“Pada saat UU Pangan 2012 dibahas, semangat kita adalah mengembalikan Bulog ke fungsi awalnya sebagai buffer stock nasional. Tapi pasal itu hilang karena kalah voting politik. Akibatnya, Bulog sekarang hanya menyerap 10–20 persen gabah rakyat, padahal seharusnya minimal 60–70 persen,” ujarnya.

Firman Soebagyo, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Panja dan menjadi salah satu inisiator UU Pangan, menilai bahwa kemandirian pangan tidak akan pernah tercapai apabila Bulog tidak diberi mandat kuat sebagai stabilisator harga di tingkat petani dan konsumen. Ia menegaskan bahwa stabilitas pangan bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga pengendalian distribusi agar harga tidak berfluktuasi tajam dan tidak dikuasai spekulan.

Ia menilai kegagalan negara mengendalikan harga dan pasokan beras selama satu dekade terakhir merupakan konsekuensi dari hilangnya peran Bulog sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang mengelola cadangan pangan secara menyeluruh.

“Kalau negara ingin harga beras stabil, solusinya hanya satu, yaitu Bulog harus kembali menjadi aktor utama. Distribusi pangan rakyat tidak boleh dilepas ke mekanisme pasar sepenuhnya,” tegasnya.

Firman Soebagyo juga menyampaikan bahwa revisi RUU Pangan yang saat ini sedang dibahas Komisi IV harus berani mengoreksi desain lama yang dinilai keliru. Ia mendesak agar regulasi baru meletakkan Bulog sebagai tulang punggung penyerapan gabah hingga 70 persen, sehingga negara memiliki kontrol penuh atas harga di tingkat petani dan konsumen.

“Kalau Bulog kuat, negara otomatis kuat dalam urusan pangan. Tidak perlu panik impor, tidak perlu gejolak harga. Ini sudah terbukti pada masa Bulog diberi kewenangan penuh,” kata Firman Soebagyo.

Firman Soebagyo menutup dengan menegaskan bahwa RUU Pangan harus memastikan fungsi Bulog tidak lagi sebatas penugasan terbatas, tetapi kembali sebagai institusi strategis yang memegang kendali cadangan pangan nasional.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News