Beranda blog Halaman 674

Jelang Akhir 2025, Kementerian ATR/BPN Catat Capaian PNBP Rp2,63 T

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menjelang akhir 2025, capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ATR/BPN menunjukkan tren yang positif. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan memaparkan rinciannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI tentang PNBP, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

“Dari target PNBP Kementerian ATR/BPN 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp3,21 T, per 12 November 2025 telah tercapai Rp2,63 T atau sebesar 82,12%. Target ini tentunya disusun berdasarkan perhitungan potensi layanan pertanahan dan tata ruang serta didukung optimalisasi pelayanan yang terus ditingkatkan,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Sementara itu, realisasi PNBP 2025 berdasarkan perbandingan realisasi PNBP 2024 menunjukkan nilai rata-rata yang meningkat setiap tahunnya. “Total penerimaan per 31 Oktober 2025 dengan _year-on-year_, seperti pada aspek Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, pada data capaian 2025 mencapai Rp750,15 M, meningkat dibandingkan pada capaian 2024 yang mencapai Rp642,13 M,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Melihat perkembangan capaian, Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN berencana melakukan revisi pada sejumlah peraturan terkait PNBP. Peraturan terkait jenis dan tarif PNBP pada Kementerian ATR/BPN yang akan dilakukan revisi antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2021; dan PMK Nomor 180/PMK.02/2021. Regulasi terkait PNBP Kementerian ATR/BPN yang tidak termasuk dalam peraturan yang direvisi adalah PMO Nomor 98 Tahun 2024.

Lebih lanjut, Dalu Agung Darmawan memaparkan pembagian kelompok layanan _existing_ Kementerian ATR/BPN yang masuk ke PNBP. Beberapa kategorinya ialah pertanahan dan pendidikan, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pertimbangan teknis pertanahan, dan pelatihan teknis pertanahan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, selaku pimpinan rapat mengapresiasi capaian PNBP Kementerian ATR/BPN yang menunjukkan tren positif selama periode 2020-2025. “Dari target Rp3,2 T, semoga di Desember 2025 segera tercapai dan terus ditingkatkan salah satunya melalui penyesuaian tarif PNBP Kementerian ATR/BPN. Namun, penyesuaian ini hendaknya juga diikuti dengan peningkatan perbaikan pelayanan,” ujarnya di hadapan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang hadir mengikuti rapat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah APCCA Ke-44 Tahun 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Indonesia bersiap menjadi tuan rumah 44th Asian dan Pasific Conference of Correctional Administrators (APCCA) tahun 2026 mendatang. Kepastian ini diperoleh saat serah terima bendera APCCA dari tuan rumah APCCA Ke-43, Republik Korea Selatan, kepada pimpinan delegasi Indonesia, yakni Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan (Tekforma), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), M. Hilal, Kamis (13/11) di The Shilla Seoul.

APCCA merupakan forum internasional strategis bagi Pemasyarakatan untuk melihat langsung bagaimana berbagai negara membangun Sistem Pemasyarakatan yang lebih adaptif, inovatif, dan berpihak pada pemulihan Narapidana. Pada APCCA Ke-43 yang berlangsung mulai Minggu (9/11) hingga Kamis (13/11), selain Direktur Tekforma, delegasi Indonesia diwakili oleh Sigit Budiyanto dari Ditjenpas, Dwi Fu’ad Jamali dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Hikmawan Eka Saputra dari Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, dan Yulius Jum Hertantono dari Lapas Kelas I Cipinang. Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini membuka peluang pertukaran gagasan dan mendorong pengayaan metode pembinaan yang dapat diadaptasi ke dalam praktik Pemasyarakatan nasional.

Hilal menjelaskan suatu kehormatan yang sangat besar bagi Ditjenpas untuk menerima bendera dan mengumumkan Indonesia akan menjadi tuan rumah APCCA berikutnya pada tahun 2026. “Kami sangat gembira menyambut Anda semua di Jakarta. Kami berjanji akan melanjutkan tradisi kerja sama dan berbagi pengalaman kuat yang menjadi ciri khas APCCA serta membangun fondasi yang telah diletakkan rekan-rekan Korea dan tuan rumah sebelumnya,” ucapnya.

Selain rangkaian diskusi dan kolaborasi, seluruh delegasi APCCA juga berkesempatan melakukan kunjungan lapangan ke Hwangseong Vocational Training Correctional Institution dan Seoul Dongbu Detention Center. Dari kunjungan ini, para peserta diharapkan memperoleh inspirasi baru untuk memperkuat pembinaan Narapidana yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Salah satu delegasi Indonesia, Dwi Fu’ad Jamali, menjelaskan praktik di Korea Selatan memberi inspirasi untuk memperkuat pembinaan yang lebih terarah dan humanis. “Pelatihan vokasional yang terstruktur dan pendekatan rehabilitatif di sini memberi kami gambaran konkret bagaimana pembinaan bisa benar-benar mengubah hidup Narapidana,” ungkapnya.

Keikutsertaan Indonesia pada APCCA diharapkan memperkaya perspektif pembinaan Narapidana di Indonesia. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh diharapkan mendorong pembinaan Warga Binaan yang lebih modern, relevan, dan berorientasi pada pemulihan, sejalan dengan arah transformasi Pemasyarakatan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wujudkan Transformasi Tata Kelola Kelembagaan, Kemenimipas Gelar Rakor Fasilitatif Kantor Wilayah Tahun 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus berupaya memperkuat koordinasi, menyatukan arah kebijakan, serta sinergi antar satuan kerja. Komitmen tersebut ditempuh melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitatif Kantor Wilayah (Kanwil) Tahun 2025. Berpusat di Harris Hotel & Convention Bekasi, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat peran Kantor Wilayah dalam mendorong tata kelola, konsolidasi kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan tugas di seluruh wilayah Indonesia.

Rakor tersebut berlangsung mulai tanggal 11 hingga 15 November 2025 dan mengusung tema Tata Kelola Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang PRIMA. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta Operator Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dari Kanwil Ditjenim dan Ditjenpas seluruh Indonesia turut hadir secara langsung. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah menunjukkan kuatnya dorongan untuk memperbaiki sinergi antara Unit Pusat dan Kantor Wilayah dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengelilaan kinerja secara berkesinambungan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Asep Kurnia, menghadiri dan membuka secara langsung kegiatan tersebut, Selasa (11/11). Dalam sambutannya, Sekjen Asep Kurnia menegaskan bahwa kantor wilayah memegang peranan penting dalam perubahan paradigma birokrasi.

”Kanwil bukan lagi perantara birokrasi, melainkan pusat kendali kinerja wilayah yang mampu mengkoordinasikan seluruh proses perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan keuangan, BMN, SDM (Sumber Daya Manusia), kerja sama, data informasi dan komunikasi, kebijakan kewilayahan, serta ketatausahaan dan pelayanan dalam satu kesatuan manajemen yang akuntabel dan berorientasi hasil,” ujar Sekjen Imipas.

Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Anggiat Napitupulu, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan langkah operasional antara Unit Pusat dan Kanwil. Melalui Rakor ini, diharapkan dapat terbentuk sebuah iklim manajemen baru yang lebih baik bagi organisasi.

”Kita masih belum bisa beranjak dari pola lama, baik di Kanwil maupun di Pusat, sehingga perlu pada hari ini kita rapat di sini. Kita berkoordinasi di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberikan solusi sekaligus mendengar,” ucap Staf Ahli Anggiat Napitupulu.

Kegiatan Rakor berlangsung dalam bentuk forum komprehensif melalui diskusi panel, pemaparan kebijakan oleh para narasumber Kementerian/Lembaga pembina, serta coaching clinic interaktif. Pembahasan berfokus pada isu-isu aktual dan studi kasus di bidang perencanaan, keuangan, pengelolaan BMN, sumber daya manusia, serta administrasi umum. Peserta dalam hal ini wajib menyiapkan dokumen capaian kinerja serta realisasi anggaran tahun 2025 sebagai bahan evaluasi teknis dan konsultasi mendalam pada tiap sesi.

Selain itu, salah satu agenda penting dalam Rakor Tahun 2025 adalah sosialisasi layanan berbasis digital yang meliputi Portal Imipas Prima (www.prima.kemenimpas.go.id), STAR-ASN, STAR-HUKERMA, dan lain sebagainya. Layanan digital tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi pengelolaan data, hubungan kerja sama, dan kegiatan fasilitatif di lingkungan Kemenimipas. Melalui aplikasi tersebut, proses monitoring, pelaporan, serta pengendalian kinerja wilayah dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstandar, dan real time.

Pengenalan aplikasi berbasis digital tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh Kanwil memiliki pemahaman yang seragam terhadap alur kerja digital. Sosialisasi tersebut sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel. Melalui berbagai layanan digital tersebut, diharapkan proses fasilitatif, koordinatif, serta pelaporan administrasi di wilayah dapat meningkat secara signifikan.

Melalui penyelenggaraan Rakor ini, Kemenimipas menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat fondasi organisasi dan meningkatkan profesionalisme aparatur. Kemenimipas terus berupaya dalam mendorong Kanwil menjadi pusat kendali kinerja wilayah yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan penyelarasan pemahaman kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, serta percepatan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Uji Publik Monev KIP 2025, Gubernur Al Haris Tegaskan Komitmen Jambi Menuju Pemerintahan Terbuka

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris memaparkan secara komprehensif kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka pada Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta, Selasa, (18/11/25).

Dalam paparannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informasi.

Karena itu, Provinsi Jambi menempatkan keterbukaan informasi sebagai komitmen penting dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mempercepat layanan publik yang berkualitas.

Komitmen Keterbukaan Informasi Dikuatkan Regulasi dan RPJMD

Gubernur menjelaskan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi didukung oleh sejumlah regulasi, antara lain UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pergub Nomor 25 Tahun 2012 tentang Komisi Informasi Provinsi Jambi dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Gubernur Al Haris menambahkan bahwa keterbukaan informasi telah ditetapkan sebagai program dan indikator strategis dalam RPJMD Jambi Mantap 2025–2029, sehingga seluruh OPD wajib menyelaraskan program, kegiatan, dan anggaran untuk memperkuat layanan informasi publik.

Capaian Keterbukaan Informasi: Jambi Masuk 10 Besar Nasional

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga menyampaikan capaian membanggakan bahwa Provinsi Jambi menempati peringkat ke-9 nasional dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025, sebagai indikator kuatnya komitmen pemerintah dalam menyediakan akses informasi yang luas bagi masyarakat.

Selain itu, Jambi juga meraih apresiasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Festival KIM 2025 di Tangerang, di mana Desa Purwo Bhakti, Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, berhasil meraih penghargaan kategori Desa Terpartisipatif, setelah sebelumnya menjadi PPID Desa Informatif Terbaik I Provinsi Jambi Tahun 2024.

Penguatan Administrasi, Anggaran, dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan dukungan penuh terhadap tata kelola administratif dan keuangan Komisi Informasi Provinsi. Pada tahun 2024, anggaran penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi mencapai Rp2 miliar, dan pada tahun 2025 disesuaikan menjadi Rp1,9 miliar, namun tetap memastikan seluruh operasional berjalan optimal—mulai dari penyediaan gaji, fasilitas kendaraan dinas, hingga penyediaan kantor baru di Gedung eks Dukcapil yang kini telah ditempati Komisi Informasi.

Sejak 2023 hingga Oktober 2025, sebanyak 53 kasus sengketa informasi telah berhasil diselesaikan, menandakan komitmen profesionalisme dalam penyelesaian sengketa secara transparan dan akuntabel.

Instruksi Tegas Gubernur untuk Meningkatkan Skor Monev 2025

Dalam sesi presentasi, Gubernur Al Haris memberikan instruksi tegas kepada seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik menjelang pelaksanaan Monev 2025.

Gubernur meminta OPD untuk memperkuat koordinasi, menyiapkan data dukung secara lengkap dan konsisten, menyelaraskan sistem pelayanan informasi, serta meningkatkan kesigapan dalam memenuhi permohonan informasi masyarakat.

Instruksi ini sekaligus menjadi penegasan peran Gubernur sebagai pembina PPID tingkat provinsi agar predikat informatif Provinsi Jambi dapat ditingkatkan pada penilaian nasional.

Realisasi Internet Desa dan Penguatan Digitalisasi Pemerintahan

Dalam upaya memperluas akses informasi dan pemerataan layanan digital, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyediakan layanan internet desa di 305 desa sepanjang periode 2022–2024. Program ini mencakup 121 desa pada 2022, 101 desa pada 2023, 84 desa pada 2024.

Selain internet desa, Pemprov Jambi juga menyediakan layanan internet gratis di seluruh perangkat daerah serta di fasilitas pelayanan publik sebagai bagian dari misi mewujudkan Jambi Cerdas dan Digital Inklusif.

Digitalisasi pemerintahan juga diperkuat melalui pengembangan berbagai aplikasi layanan publik, seperti:

– SIABON (Absensi Online)

– SIALSINTAN (Peminjaman Alat Mesin Pertanian)

– SINETAP (Bantuan UMKM)

– SIMANTAP (Realisasi Anggaran APBD)

– PEKADON (Pemesanan Kamar Mess Jambi)

Selain itu, integrasi jaringan intra pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pengelolaan pusat kendali pemerintahan juga terus dioptimalkan.

Kerja Sama Media dan Penguatan Kanal Informasi Publik

Untuk menjamin akses informasi yang merata, Pemerintah Provinsi Jambi juga terus memperluas kerja sama publikasi dengan media pada periode 2024–2025.

Beberapa kanal informasi resmi Pemprov Jambi yang dapat diakses masyarakat antara lain:

– OpenData Jambi

– PPID Jambi dengan fitur ramah disabilitas

– Aplikasi PPID di Playstore

– Media sosial resmi pemerintah (Instagram, Twitter, Facebook)

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi merupakan bentuk pelayanan publik yang adil, transparan, dan inklusif.

Ia menekankan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi merupakan mitra strategis Pemerintah Provinsi Jambi, yang saat ini sangat aktif dalam mengawal amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah.

Kolaborasi strategis ini menjadi fondasi penting dalam memastikan terselenggaranya pengawasan, pembinaan, serta evaluasi layanan informasi publik secara berkelanjutan di seluruh badan publik di Provinsi Jambi.

Mengakhiri presentasinya, Gubernur Al Haris kembali menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia berharap seluruh OPD, lembaga publik, dan pemangku kepentingan dapat terus memperkuat sinergi, sehingga Provinsi Jambi mampu mempertahankan bahkan meningkatkan predikat informatif pada Monev KIP 2025 serta tahun-tahun berikutnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Prioritas Pemerataan Digitalisasi Pendidikan hingga Daerah 3T

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan merupakan komitmen utama pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam sambutannya pada acara peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11). Kepala Negara menegaskan bahwa daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (daerah 3T) menjadi prioritas utama dalam distribusi perangkat papan interaktif digital (Interactive Flat Panel/IFP).

“Suatu saat orang akan mengenang bagaimana 288 ribu alat ini bisa didistribusikan ke semua sekolah di Indonesia termasuk yang di 3T. Di tempat yang paling terpencil, yang paling terluar dan di daerah yang paling tertinggal. Kita kirim ke situ. Bahkan itu prioritas pertama yang kita kirim,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa masih terdapat 140 sekolah di kawasan pegunungan yang sangat sulit diakses. Namun Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah menugaskan TNI dan Polri untuk memastikan perangkat dapat tiba di semua sekolah tanpa terkecuali.

“Hanya saya dapat laporan ada 140 sekolah yang ada di pegunungan-pegunungan yang susah. Tapi insyaallah kita pun akan sampai ke situ dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua, semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama,” ungkap Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui kekurangan dan memperbaikinya. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sekolah, konsolidasi pendidikan, serta persiapan fasilitas modern di seluruh wilayah.

“Ini baru awal, kita akan terus tingkatkan. Kita akan segera buka studio di Jakarta. Guru-guru akan memberi pelajaran ke semua sekolah di Indonesia. Guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, dia bisa buka dan semua modul ini nanti boleh diakses gratis oleh siapapun,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan seusai acara, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah memastikan seluruh sekolah menerima dukungan fasilitas baru dalam kurung waktu kurang dari satu tahun. Upaya ini akan diperkuat dengan pembangunan ratusan sekolah baru dan perbaikan fasilitas sekolah untuk memastikan mutu pendidikan meningkat secara menyeluruh.

“Alhamdulillah program ini bisa dimulai dengan cepat. Kurang satu tahun semua sekolah sudah menerima. Tahun depan terus kita tambah. Kualitas pendidikan kita harus kita perbaiki. Kita akan bikin ratusan sekolah baru, ribuan sekolah terintegrasi, perbaiki, semua pendidikan kita perbaiki,” ujar Kepala Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tegaskan Digitalisasi Pembelajaran Jadi Kunci Transformasi Pendidikan Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa digitalisasi pembelajaran merupakan langkah strategis dalam percepatan transformasi pendidikan nasional. Menurutnya, program ini mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan kualitas pembelajaran di Indonesia.

“Pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Hanya melalui pendidikan kita bisa menjadi negara yang berhasil. Melalui pendidikan kita bisa merdeka,” ucap Presiden dalam sambutannya pada acara peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi atas percepatan program yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sejak dicanangkan, pemerintah melalui Kemendikdasmen telah memasang 173 ribu panel pembelajaran digital di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

“Saya berpikir program ini mungkin butuh mungkin satu tahun lebih tapi ternyata sejak kita canangkan waktu bulan apa ya kita canangkan ya Menko sama Mendikdasmen? Mei, yang mulai ratas itu Mei? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November Ini sudah tadi dilaporkan 173 ribu panel terpasang. Kalau dipelajari, dicek, mungkin di dunia ini salah satu program yang terbesar dan tercepat,” katanya.

Menurut Presiden Prabowo, digitalisasi pembelajaran dirancang sebagai lompatan besar untuk menjawab keterbatasan guru serta fasilitas di berbagai daerah. Untuk itu, Presiden pun menargetkan penambahan pemasangan satu juta panel baru di seluruh sekolah pada tahun depan.

“Terus tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi. Tahun depan sasaran kita adalah menambah 3 panel, berarti 3 kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia. Berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah 1 juta panel kira-kira,” tandasnya. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Luncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di Bekasi

Penulis
Syifa
-
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas dalam sebuah acara yang digelar terpusat di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11). Peluncuran ini diikuti secara daring oleh 1.337 sekolah dari 38 provinsi, menandai langkah besar menuju pemerataan layanan pendidikan digital di seluruh Indonesia.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Kepala SMPN 4 Kota Bekasi Sungkawati. Suasana sekolah dan sekitarnya terasa semarak dengan kehadiran para siswa yang menampilkan drumben, menyanyikan lagu-lagu nasional, dan melambaikan bendera Merah Putih kecil sebagai bentuk antusiasme menyambut Kepala Negara.
Presiden Prabowo kemudian meninjau berbagai demo pembelajaran yang memanfaatkan Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP) di dalam kelas. Di sana, Kepala Negara menyaksikan praktik pembelajaran yang memperlihatkan bagaimana teknologi dapat menghadirkan proses belajar yang lebih menarik, interaktif, dan adaptif bagi para peserta didik.
Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo mengapresiasi kerja keras para guru, tenaga pendidik, dan seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan digitalisasi pembelajaran. Presiden berharap program ini dapat mendukung proses belajar siswa agar lebih efektif dan membuka akses yang lebih luas terhadap beragam pengetahuan.
“Sudah 75 persen dari semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima panel interaktif. Dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan,” ujar Presiden Prabowo.
Sementara itu dalam laporannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Digitalisasi Pembelajaran merupakan pemenuhan janji Presiden Prabowo pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 dan pelaksanaan Inpres No. 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah serta digitalisasi pembelajaran dan Perpres No. 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Program ini dirancang untuk memastikan setiap sekolah—baik di pusat kota maupun daerah terluar—mendapatkan akses pendidikan berbasis teknologi yang berkualitas.
“Kami melakukan monitoring dan juga melakukan evaluasi sekolah-sekolah yang telah menerima IFP atau digital panel. Sudah ada perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, belajar dengan gembira, penuh semangat dan capaian pembelajaran terus meningkat,” ujar Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti juga memaparkan bahwa hingga pertengahan November 2025, perangkat yang telah terkirim mencapai 172.550 perangkat, dengan 43.022 lainnya dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tiba di sekolah pada Desember 2025 mendatang.

Turut hadir dalam acara peluncuran ini diantaranya adalah sejumlah menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, sejumlah pimpinan Komisi X DPR RI, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya Hari Ini, Berikut Lokasi dan Syaratnya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di sejumlah titik strategis di Jakarta pada Selasa, guna memudahkan masyarakat melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus datang ke kantor Satpas. Layanan ini tersedia mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Melalui unggahan resmi di akun X (Twitter) TMC Polda Metro Jaya, tercatat ada lima lokasi SIM Keliling yang beroperasi hari ini, yaitu:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

Untuk melakukan perpanjangan, pemohon wajib membawa sejumlah dokumen, seperti fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama beserta SIM aslinya, bukti cek kesehatan, serta bukti lulus tes psikologi.

Layanan SIM Keliling hanya menerima perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Apabila masa berlaku SIM telah habis, pemilik SIM harus mengajukan permohonan pembuatan SIM baru di kantor Satpas.

Terkait biaya, ketentuan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yakni:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Sementara itu, SIM Keliling tidak melayani perpanjangan SIM B karena memerlukan dokumen yang berbeda. Perpanjangan SIM B hanya dapat dilakukan di kantor Satpas, mengingat SIM tersebut diperuntukkan bagi kendaraan dengan berat lebih dari 3,5 ton.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini: 14 Titik Layanan PKB yang Bisa Anda Kunjungi

Penulis
Syifa
-

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa untuk memudahkan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Informasi tersebut disampaikan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya. Layanan ini tersebar di berbagai lokasi strategis, mulai dari pusat perbelanjaan, alun-alun, hingga halaman parkir kantor Samsat.

Di wilayah Jakarta Pusat, layanan tersedia di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng mulai pukul 08.00–14.00 WIB. Sementara di Jakarta Utara, masyarakat dapat mengakses layanan di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pada jam yang sama.

Untuk Jakarta Barat, Samsat Keliling beroperasi di Mal Citraland pukul 08.00–14.00 WIB. Di Jakarta Selatan, layanan dibuka di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00–15.00 WIB serta area depan parkiran TMPN Kalibata pukul 09.00–14.00 WIB.

Adapun warga Jakarta Timur dapat memanfaatkan layanan di halaman parkir Samsat pukul 08.00–15.00 WIB serta di Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00–14.00 WIB.

Wilayah penyangga seperti Tangerang, Cipondoh, Serpong, dan Ciputat juga menjadi lokasi penyebaran armada Samsat Keliling. Layanan ini hadir di Alun-Alun Cibodas, Foodmosphere, Giant Poris Gaga Indah, Metland Cyber City, Samsat Serpong, Mal ITC BSD, halaman Samsat Ciputat, hingga Kantor Kelurahan Pondok Betung.

Di kawasan Bekasi, Samsat Keliling beroperasi di Pasar Bersih Cikarang Baru pada pukul 09.00–12.00 WIB dan di KFC Zambrud Kota Bekasi mulai pukul 09.00–12.00 WIB.

Sementara itu, warga Depok dapat mengunjungi halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00–14.00 WIB atau RS Bhayangkara Brimob pukul 08.00–12.00 WIB. Layanan juga tersedia di wilayah Cinere, tepatnya di Kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00–12.00 WIB.

Untuk memproses pembayaran PKB tahunan melalui Samsat Keliling, masyarakat wajib membawa dokumen asli berupa KTP, BPKB, dan STNK, beserta fotokopinya. Namun, perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat kendaraan tetap harus dilakukan langsung di kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Awan Menggantung, Hujan Ringan Mengintai

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta didominasi awan dengan potensi hujan ringan pada Selasa (18/11). Dalam rilis resminya, BMKG menyebutkan bahwa cuaca Ibu Kota pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di hampir seluruh wilayah administrasi.

Memasuki siang hari, BMKG memprediksi hujan ringan akan mengguyur sejumlah titik, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, hingga kawasan Kepulauan Seribu. Meski bersifat lokal dan tidak merata, masyarakat tetap diimbau mewaspadai perubahan cuaca yang terjadi terutama saat aktivitas luar ruangan.

Menjelang malam hari, kondisi cuaca di Jakarta diperkirakan kembali berawan tanpa potensi hujan signifikan.

BMKG juga melaporkan bahwa suhu udara di Jakarta berada pada kisaran 24–26 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan cukup tinggi, yakni mencapai 80–95 persen. Tingginya kelembapan ini menjadi salah satu faktor pendukung munculnya hujan ringan di sejumlah wilayah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...673674675...4,906Halaman 674 dari 4,906