Beranda blog Halaman 675

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Awan Menggantung, Hujan Ringan Mengintai

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta didominasi awan dengan potensi hujan ringan pada Selasa (18/11). Dalam rilis resminya, BMKG menyebutkan bahwa cuaca Ibu Kota pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di hampir seluruh wilayah administrasi.

Memasuki siang hari, BMKG memprediksi hujan ringan akan mengguyur sejumlah titik, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, hingga kawasan Kepulauan Seribu. Meski bersifat lokal dan tidak merata, masyarakat tetap diimbau mewaspadai perubahan cuaca yang terjadi terutama saat aktivitas luar ruangan.

Menjelang malam hari, kondisi cuaca di Jakarta diperkirakan kembali berawan tanpa potensi hujan signifikan.

BMKG juga melaporkan bahwa suhu udara di Jakarta berada pada kisaran 24–26 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan cukup tinggi, yakni mencapai 80–95 persen. Tingginya kelembapan ini menjadi salah satu faktor pendukung munculnya hujan ringan di sejumlah wilayah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Tegaskan Selama Jajaran BPN Tidak Mau Kongkalikong, Mafia Tanah Pasti Kabur

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kunci utama perang melawan mafia tanah bukan hanya penegakan hukum, tetapi keteguhan moral aparatur untuk tidak mau diajak kongkalikong. Menurutnya, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.

“Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya,” tegas Menteri Nusron.

Pernyataannya mengenai “sampai kiamat kurang dua hari mafia tetap ada” semata-mata merupakan penegasan bahwa praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, di mana pun dan dalam zaman apa pun. Pernyataan tersebut bukan bentuk pesimisme, melainkan kesadaran filosofis bahwa setiap negara modern selalu berhadapan dengan dua kekuatan, yakni mereka yang menjaga ketertiban dan mereka yang mencoba merusaknya.

Karena itu, strategi utama bukan hanya mengejar pelaku, tetapi memperkuat benteng utama negara, yaitu integritas aparatur Kementerian ATR/BPN.

“Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, proper, dan tegas menegakkan aturan,” ungkap Nusron Wahid.

Ia menambahkan bahwa profesionalisme aparatur, kedisiplinan administrasi, dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi untuk menutup seluruh ruang permainan mafia tanah. Tidak boleh ada kompromi, sekecil apa pun.

“Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak tergoda, mereka (mafia tanah) pasti gagal,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN..

Menteri Nusron menegaskan bahwa negara akan selalu hadir dalam setiap persoalan pertanahan dan memastikan seluruh proses penyelesaian kasus berjalan objektif, transparan, dan sesuai hukum.

Untuk itulah, Menteri Nusron menyampaikan pesan bahwa membersihkan pertanahan Indonesia dimulai dari keteguhan integritas internal ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sertipikat Terbitan Lama Jadi Pemicu Tumpang Tindih, Menteri Nusron Minta Masyarakat Lakukan Ini

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengimbau masyarakat yang memiliki sertipikat tanah terbitan lama untuk segera melakukan pemutakhiran data guna mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan. Imbauan ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan (Sulsel), di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/11/2025).

“Permasalahan tumpang tindih yang terjadi biasanya karena itu produk lama yang belum masuk ke dalam _database_ sistem digitalisasi pertanahan dan terlihat bidang tanah tersebut kosong sehingga ketika ada pemohon yang sudah mencantumkan dokumen pengantar lengkap yang menunjukkan dokumen fisik, yuridis, dan histori tanahnya, sertipikat bisa dikeluarkan,” jelas Menteri Nusron.

Tumpang tindih sertipikat atau munculnya sertipikat ganda pada satu bidang tanah umumnya terjadi pada sertipikat-sertipikat lama. Pada masa itu, infrastruktur pertanahan, regulasi, serta teknologi yang digunakan belum sebaik saat ini. Akibatnya, jika tanah tidak dijaga, tetangga tidak saling mengenal, atau pemerintah desa tidak diberi tahu, maka sulit mengetahui apakah bidang tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum.

Sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga aset tanahnya, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN ini memungkinkan masyarakat mengecek informasi dasar bidang tanah miliknya, memantau proses layanan, hingga memastikan data pertanahan yang tercatat di sistem sudah sesuai. Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan pengecekan awal sebelum datang ke kantor pertanahan untuk pemutakhiran data.

Menteri Nusron menambahkan, digitalisasi layanan dan penguatan SDM yang dilakukan kementeriannya saat ini merupakan bentuk pihaknya sedang berbenah. Sehingga, masalah-masalah yang saat ini muncul ke permukaan adalah bentuk bahwa kita sedang berproses ke arah transformasi layanan.

Karena itu, Menteri Nusron meminta masyarakat pemegang sertipikat terbitan 1961 hingga 1997 untuk segera mengecek ulang status bidang tanahnya dan melakukan pemutakhiran data di kantor pertanahan setempat. “Masyarakat yang punya sertipikat yang terbit tahun 1961 ke sini sampai 1997, untuk segera didaftarkan ulang, dimutakhirkan,” tegasnya

“Jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai diserobot orang. Yang belum terdaftar segera didaftarkan, pentingnya di situ, dan dikasih batas-batas yang jelas,” tambah Menteri Nusron.

Menteri Nusron juga meminta dukungan kepala daerah untuk menginstruksikan camat, lurah, hingga RT/RW agar aktif mengajak masyarakat melakukan pemutakhiran sertipikat. Hal ini, menurutnya, penting agar persoalan pertanahan tidak menimbulkan konflik di masa mendatang.

“Tolong kepala daerah, instruksikan ke camat, lurah, dan RT/RW, rakyatnya yang memegang sertipikat tahun 1961-1997, datang ke kantor BPN, mutakhirkan. Kalau perlu kita ukur ulang, dicocokkan dari sekarang supaya tidak jadi masalah di kemudian hari,” pungkas Menteri Nusron.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bersama JAM Intel, Mendes Yandri Launching Program Jaga Desa Provinsi Bengkulu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) adalah program yang sangat strategis. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menyukseskan program ini.

Menurutnya, sejak digulirkannya dana desa pada 10 tahun yang lalu, jumlah dana yang sudah disalurkan ke desa mencapai Rp680 triliun, termasuk yang dialokasikan ke Bengkulu.

Dengan sumbangsih Dana Desa yang sangat besar tersebut, desa-desa mulai bergerak mengalami perkembangan, kemajuan dan kemandirian. Namun begitu, ia menyadari bahwa Kementerian Desa dan PDT tidak cukup melakukan pengawasan dan pendampingan Dana Desa tersebut sendirian.

“Oleh karena itu, kehadiran program Jaga Desa dari Pak JAM Intel kali ini sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita sambut baik acara hari ini dan mari kita implementasikan,” ujar Yandri saat Launching program Jaga Desa di Balai Raya Semarak, Bengkulu, Senin (17/11/2025).

Lebih lanjut ia mengatakan program Jaga Desa ini adalah program yang benar-benar serius. Namun begitu, ia mengimbau para kepala desa agar tidak perlu takut dengan kehadiran jaksa di desa-desa, karena program ini bukan dalam rangka untuk tekan-menekan kepala desa.

Karena, lanjut Yandri, dalam aplikasi Jaga Desa tersebut ada satu fitur yang membolehkan kepala desa melaporkan oknum jaksa yang nakal atau yang sengaja mencari-cari kesalahan, tanpa diketahui oknum jaksa tersebut.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak menyukseskan program Jaga Desa ini dalam rangka untuk mengawal program-program dan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Oleh karena itu, para Bupati, Kejari mohon sekali lagi ini dikawal dengan baik. Mudah-mudahan pengawalan ini akan membuahkan hasil, sehingga rupiah per rupiah dana desa itu benar-benar dinikmati sesuai dengan peruntukannya, tidak diselewengkan dan tidak disalahgunakan,” pungkas Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan MoU dan PKS antara Kejaksaan Tinggi Negeri dengan Bupati/Walikota Se-Provinsi Bengkulu, penyerahan lahan untuk ketersediaan gerai dan pergudangan Kopdes Merah Putih dan penyerahan bantuan CSR sarana dan prasarana Kopdes Merah Putih.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo, Kejati Bengkulu Victor Antonius Saragih, Bupati/Walikota Se-Provinsi Bengkulu, serta jajaran Forkopimda Provinsi Bengkulu.

Turut Hadir mendampingi Mendes Yandri yaitu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendes PDT Agustomi Masik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Hadiri Pagelaran Budaya dan Penganugerahan Gelar Adat Bengkulu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri pagelaran budaya dan penganugerahan gelar kehormatan adat Provinsi Bengkulu, di Balai Raya Semarak Bengkulu, Senin (17/11/25).

Mengenakan pakaian adat yang didominasi warna gelap, Mendes Yandri mengikuti seluruh prosesi penganugerahan gelar adat dengan khidmat.

Penganugerahan gelar adat ini dilakukan dalam rangka pergelaran budaya sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Provinsi Bengkulu yang jatuh pada 18 November mendatang.

Penganugerahan gelar adat ini dilaksanakan tepat sehari sebelum peringatan HUT Provinsi Bengkulu, yakni di tanggal 17 November yang berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu.

Agenda budaya besar yang digelar oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu ini diisi dengan pemberian serta pengukuhan gelar adat kepada tokoh yang dianggap berjasa dan menjadi kebanggaan masyarakat Bengkulu.

Pada momen ini akan diberikan penganugerahan gelar adat untuk 9 anak negeri Bengkulu oleh Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu.

Mendes Yandri mengikuti rangkaian kegiatan tersebut bersama dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Ketua Badan Musyawarah Adat Bengkulu Effendi.

Hadir mendampingi Mendes Yandri yaitu Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani dan Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Peletakan Batu Pertama Kopdes Merah Putih dan Tinjau BUMDesa Penggemukan Sapi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meletakkan batu pertama pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bukit Peninjauan I, Kabupaten Seluma, Minggu (16/11/25).

Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan, dengan hadirnya Kopdes merah putih, akan menjadi pusat perekonomian baru di desa-desa seluruh Indonesia.

Selain itu, seusai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kopdes juga akan menjawab semua persoalan yang ada di desa, mulai dari pupuk, gas LPG, sembako dan lain sebagainya.

“Ini peletakan batu pertama pembangunan Kopdes Merah Putih Desa Bukit Peninjauan I. Insya Allah dengan peletakan batu pertama ini, Insya Allah nanti Kopdes Merah Putih akan berjalan baik, lancar dan tuntas dalam waktu dekat,” ujar Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Setelah meletakkan batu pertama pembangunan Kopdes Merah Putih, Mendes Yandri beserta rombongan kemudian meninjau peternakan sapi.
Peternakan sapi yang dikelola BUM Desa Sukses Bersama Desa Bukit Peninjauan I ini adalah program ketahanan pangan yang dialokasikan dari 20 persen minimal dana desa untuk menyukseskan program ketahanan pangan.

Turut mendampingi Mendes Yandri yaitu Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik, Dirjen PPDT Samsul Widodo serta Staf Ahli Mendes PDT Sugito.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Deklarasikan Gotong Royong Bangun Desa dan Desa Bersinar di Bengkulu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) Tantan Sulistyana mendeklarasikan gotong royong membangun desa dan desa bersih dari narkoba (bersinar), di desa Bukit Peninjauan I, Kabupaten Seluma, Minggu (16/11/2025).

Mendes Yandri dalam sambutannya mengatakan, deklarasi gotong royong membangun desa dan desa bersinar sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kita bukan Superman tapi super tim.

Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian, begitu pula gubernur, kapolda, bupati hingga kepala desa. Untuk itu, perlu kerja sama, kepedulian, tenaga dan pikiran semua pihak, apa pun posisi dan di mana pun kita tinggal, karena negeri ini adalah milik semua lapisan masyarakat.

“Masa depan negeri ini tergantung kita semua, bukan tergantung Bapak Presiden, bukan tergantung para menterinya, bukan tergantung gubernur, bupati dan lain sebagainya, tapi tergantung kita semua. Maka pesan Bapak Presiden Prabowo adalah kerja sama, bahwa kita bukan Superman tetapi super tim,” ujar Yandri.

Lebih lanjut Yandri mengatakan, salah satu contoh rill gotong royong membangun desa adalah dengan mencegah peredaran narkoba dari desa. Untuk itu, ke depan akan di buat satgas anti narkoba di setiap desa, sehingga narkoba tidak menyasar rakyat di desa.

Saat ini, lanjutnya, narkoba bukan hanya menyasar orang-orang kaya, artis, orang kota, tapi mulai menyasar ke desa. Presiden Prabowo juga sudah menegaskan bahwa narkoba adalah salah satu musuh bangsa. Untuk itu, Kemendes PDT bekerja sama dengan BNN mempunyai program desa bersinar.

Ia berharap, dengan adanya program desa bersinar, desa-desa di Indonesia dan di Provinsi Bengkulu pada khususnya menjadi lebih peduli terhadap pemberantasan narkoba, baik yang pemakai narkoba maupun yang pengedar narkoba.

“Berbahaya sekali kalau narkoba tidak kita cegah. Maka program desa bersinar Kemendes PDT dan BNN itu akan terus kami genjot di semua desa di Indonesia,” ungkap Yandri.

Sebagai informasi, setelah deklarasi gotong royong membangun desa dan desa bersinar, Mendes Yandri beserta rombongan meninjau pembangunan gerai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta meninjau peternakan sapi yang ada di Desa Bukit Peninjauan I.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati serta Wali Kota se Provinsi Bengkulu, Kepala Desa dan pendamping desa se Provinsi Bengkulu, jajaran Forkopimda Provinsi Bengkulu hingga ribuan masyarakat Bengkulu.

Turut mendampingi Mendes Yandri yaitu Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik, Dirjen PPDT Samsul Widodo serta Staf Ahli Mendes PDT Sugito.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemprov Sumut Ajukan Ranperda Penambahan Modal ke Bank Sumut, Ini Tujuannya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penambahan penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut). Ranperda tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (14/11).

Kebijakan penambahan modal ini bertujuan memperkuat kinerja dan struktur permodalan Bank Sumut sebagai salah satu BUMD strategis di daerah. Penyetoran modal dilakukan secara non-kas melalui pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan.

Surya menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga kepemilikan saham Pemprov Sumut di Bank Sumut tetap minimal 51%, sekaligus memperkuat kapasitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan.

“Selain itu, ini juga untuk meningkatkan kemampuan Bank Sumut dalam memperluas fungsi intermediasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi daerah,” ujar Surya.

​Adapun barang milik daerah yang akan dijadikan penyertaan modal adalah, tanah dan bangunan gedung kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut. ​Tanah dan bangunan parkir Kantor Gubernur Sumut (dahulu Medan Club) serta tanah dan bangunan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

​Menurut Surya, penyertaan modal ini juga merupakan langkah strategis untuk mendukung agenda transformasi Bank Sumut yang saat ini tengah menuju Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2.

​”Penyertaan modal ini akan mendukung rencana PT Bank Sumut yang tengah melaksanakan agenda transformasi menuju KBMI 2, dengan target modal inti di atas Rp6 triliun sebagaimana tertuang dalam Corporate Planning periode 2024–2028,” jelas Surya.

​Surya berharap penguatan permodalan ini dapat memperluas kapasitas ekspansi kredit, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan dan keberlanjutan bisnis bank.
​
Surya juga menegaskan bahwa penyertaan modal berupa barang milik daerah ini diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang memungkinkan penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMD.
​
Kebijakan penyertaan modal non-kas ini dinilai sebagai strategi fiskal yang inovatif dan berkelanjutan, karena mampu mengoptimalkan aset daerah tanpa mengganggu likuiditas APBD, sekaligus memberikan multiplier effect positif terhadap perekonomian daerah.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, pimpinan DPRD Sumut, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Siapkan 350 Personel Brimob untuk Misi Perdamaian Internasional, Termasuk Gaza

Penulis
Syifa
-

Polri menyiapkan 350 personel Brimob terlatih untuk mendukung misi perdamaian internasional, termasuk potensi penugasan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan Dankorbrimob Polri, Komjen Pol Ramdani Hidayat, Senin (17/11).

Ramdani menekankan, para personel merupakan putra-putri terbaik Polri yang saat ini mengikuti latihan dasar misi penjaga perdamaian PBB. Latihan mencakup perlindungan warga sipil, respons kemanusiaan, disiplin terhadap aturan operasi (rules of engagement), serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika penugasan internasional.

“Jumlah pasukan bersifat fleksibel dan disesuaikan kebutuhan, menunjukkan kesiapsiagaan Polri menghadapi situasi global yang berubah. Dengan pengalaman yang diakui dunia internasional, Polri siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan membantu saudara-saudara di Gaza jika mendapat mandat,” ujar Ramdani.

Disisi lain, Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, menegaskan seluruh personel yang disiapkan memenuhi standar misi PBB, bukan sekadar kualifikasi nasional. “Polri terus melatih anggota untuk siap dikerahkan kapan saja, tetap menunggu mandat resmi PBB dan perintah Presiden,” katanya.

Diketahui, dalam lima tahun terakhir, Polri telah berhasil menjalankan berbagai misi perdamaian PBB, termasuk melalui Formed Police Unit (FPU) di MINUSCA, Republik Afrika Tengah. Aktivitas patroli malam, perlindungan warga, dan stabilisasi keamanan mendapat apresiasi PBB, bahkan Indonesia menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal PBB atas dedikasi pasukannya.

Polri juga terus meningkatkan kapasitas internasional melalui police peacekeeping training center, termasuk menambah jumlah polisi wanita dalam misi global.

Amur menambahkan, seluruh anggota satgas bekerja profesional, disiplin, dan menunjukkan kepedulian terhadap kemanusiaan, mengharumkan nama Polri dan Indonesia di kancah internasional.

Keikutsertaan Polri dalam misi PBB menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama, termasuk perlindungan warga Gaza di tengah konflik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Malang Resmi Buka Open Trip Jip Wisata Segoro Kidul di Pantai Kondang Merak

Penulis
Syifa
-

Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., secara resmi membuka kegiatan Open Trip Jip Wisata Segoro Kidul yang digelar di Pantai Kondang Merak, Kecamatan Bantur, Minggu (16/5). Kegiatan ini merupakan uji coba awal pengembangan wisata petualangan yang menghubungkan berbagai destinasi unggulan di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS) Kabupaten Malang. Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Saya berharap keberadaan wisata jip offroad ini dapat tumbuh menjadi ikon baru pariwisata Malang Selatan, sebagaimana wisata jip yang berkembang di Bromo,” ujar pria yang akrab disapa Abah Sanusi tersebut.

Bupati Sanusi menjelaskan bahwa Open Trip ini bertujuan untuk memperkenalkan beragam potensi alam di pesisir Malang Selatan melalui rute terpadu yang menawarkan sensasi petualangan yang aman dan nyaman. Dalam uji coba perdana ini, setiap sesi keberangkatan mampu memfasilitasi hingga 35 unit jip dengan durasi perjalanan sekitar dua jam melalui jalur kombinasi aspal, makadam, fun track, hutan jati, hingga jalur susur sungai dan pesisir pantai.

Rangkaian perjalanannya dimulai dari Pantai Kondang Merak menuju JLS, kemudian ke Pantai Jembatan Panjang, Perempatan Balekambang, jalur hutan jati (Alas Jati), susur Sungai Mbarek, dan berlanjut ke Pantai Wonogoro, jalur jip goyang, hingga Pantai Taman Segoro di wilayah Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan. Kegiatan ini diawali dengan fun game sebagai wahana mempererat kebersamaan peserta dan mengangkat potensi lokal masyarakat.

Tak hanya menampilkan petualangan, kegiatan ini juga mengedepankan konsep wisata keluarga. Tagline “Aman untuk Anak-anak dan Lansia” menjadi pembeda bagi Jip Wisata Segoro Kidul, yang menekankan pentingnya keselamatan dan kenyamanan sebagai prioritas utama.

“Saya berharap seluruh kecamatan di wilayah Malang Selatan untuk menyiapkan posko wisata demi memudahkan wisatawan yang ingin menggunakan fasilitas jip wisata, sehingga pelayanan wisata dapat terintegrasi dan lebih tertata,” terang Bupati Sanusi.

Pembukaan Open Trip Jip Wisata Segoro Kidul ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda Kabupaten Malang. Antara lain Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, S.Sos., bersama Wakil Ketua II Alayk Mubarok serta Wakil Ketua Sudarman. Hadir pula Dandim 0818 Malang-Batu Letkol CZI Bayu Nugroho, Dansatradar 406 Ngliyep, Danzipur 5 Kepanjen, Danpuslatpurmar 04/Purboyo Purboyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Pimpinan Perangkat Daerah, para Camat se-Kabupaten Malang, serta pimpinan Bank Jatim Cabang Kepanjen.

Usai kegiatan, Bupati Sanusi menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan langkah awal yang akan terus dikembangkan seiring kesiapan fasilitas pendukung wisata. “Pantai-pantai selatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang memiliki potensi besar untuk dinikmati dengan konsep wisata offroad. Melalui rute Kondang Merak, Balekambang, Jembatan Panjang, hingga Wonogoro, wisatawan dapat merasakan pengalaman menjelajahi hamparan pasir besi yang masih bersih, hutan jati yang asri, serta jalur menantang yang menjadi daya tarik tersendiri,” beber Bupati Sanusi.

Beliau menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan memberikan dukungan penuh dalam upaya promosi dan pengembangan wisata ini. “Wisatawan yang ingin mencoba sensasi wisata offroad, baik jalur hutan maupun jalur pasir pesisir, dapat terhubung langsung dengan penyelenggara Jeep Segoro Kidul,” tambah Abah Sanusi.

Menurutnya, inovasi ini penting agar wisatawan tidak hanya menjadikan pantai sebagai tujuan utama, tetapi juga menikmati pengalaman berpetualang yang menyatu dengan alam. Terlebih menjelang Hari Jadi ke-1265 Kabupaten Malang, Bupati Sanusi berharap akan semakin banyak inovasi dari pengelola wisata untuk menarik kunjungan wisatawan domestik, nasional, maupun mancanegara.

Dengan terselenggaranya uji coba Open Trip Jip Wisata Segoro Kidul ini, Pemerintah Kabupaten Malang optimistis bahwa Malang Selatan akan semakin dikenal sebagai destinasi wisata yang lengkap, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...674675676...4,906Halaman 675 dari 4,906