Beranda blog Halaman 676

Dekatkan Layanan, Pemkab Banyuwangi Tambah Mobil Samsat Keliling

Penulis
Syifa
-

Mendekatkan pelayanan pada masyarakat, Pemkab Banyuwangi menambah satu unit Mobil Samsat Keliling kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Provinsi Jatim di Banyuwangi.

Sebelumnya, UPT Bapenda Jatim juga telah memiliki 3 unit mobil layanan yang rutin beroperasi setiap hari secara terjadwal. Dengan demikian total saat ini ada 4 unit mobil layanan yang bisa optimalkan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan Mobil Samsat Keliling diharapkan dapat menjangkau wilayah yang jauh, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Samsat.

“Tambahan mobil samsat keliling ini untuk mendekatkan layanan, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor induk Samsat,” kata Ipuk, Rabu (12/11).

Mobil Samsat Keliling itu telah diserahkan Kepala UPT Badan Pendapatan Provinsi Jatim Banyuwangi, Galih A Suryanto, di halaman Kantor Bupati Banyuwangi, Senin (10/11).

Kepala UPT Badan Pendapatan Provinsi Jatim Banyuwangi, Galih A Suryanto, mengapresiasi dukungan dari Pemkab Banyuwangi.

“Mobil dari Pemkab ini akan kami manfaatkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang tinggal jauh dari kota,” kata Galih.

Mobil Samsat Keliling tersebut akan beroperasi setiap hari, melayani pembayaran pajak maupun bea balik nama kendaraan bermotor di berbagai kecamatan di wilayah Banyuwangi.

“Selain yang terjadwal tiap hari, kami juga akan hadir di setiap kegiatan Pemkab. Misalnya, saat program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) maupun event Banyuwangi Festival,” ungkapnya.

Pelayanan Samsat Keliling ini juga dilaksanakan di lokasi-lokasi strategis maupun pusat keramaian warga.

Seperti Kantor Kecamatan, Polsek hingga pasar, mulai pukul 08.00-12.00. Selain itu, layanan keliling juga dibuka setiap hari kerja di halaman Mal Pelayanan Publik.

“Warga bisa langsung datang ke lokasi terdekat sesuai jadwal yang sudah kami publish di instagram Samsat Banyuwangi,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Maman Dukung Optimalisasi Layanan dan Pelindungan UMKM Papua

Penulis
Syifa
-

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungannya terhadap upaya optimalisasi pelayanan dan pelindungan bagi pengusaha UMKM di Papua.

“Demi tumbuh kembangnya UMKM di Tanah Papua, mari kita saling mendoakan, mendukung, dan membesarkan. Karena kesuksesan Papua adalah kesuksesan bangsa Indonesia,” ujar Menteri Maman saat memberi sambutan dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Jayapura, Rabu (12/11).

Menteri Maman menjelaskan, melalui program tersebut, perizinan dan sertifikasi UMKM meningkat hingga 300 persen dalam setahun terakhir.

“Pemerintah berkomitmen memfasilitasi sertifikasi dan perizinan bagi UMKM di seluruh Indonesia, agar semakin berdaya saing dan terhubung dalam rantai pasok nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, kemajuan ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap pengusaha UMKM sebagai simbol ketangguhan dan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, Menteri Maman mendorong pemerintah daerah agar berperan lebih aktif dalam pengembangan UMKM, termasuk dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Saya mengimbau pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih aktif mengusulkan calon debitur KUR tanpa mengesampingkan kompetensi usahanya. Saya yakin Papua mampu mencapai dua kali lipat dari capaian tahun ini,” katanya.

Hingga Oktober 2025, penyaluran KUR di Provinsi Papua tercatat mencapai Rp1,75 triliun yang disalurkan kepada 23.955 debitur.

“Mudah-mudahan di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, UMKM di Papua semakin maju dan pengusaha lokal dapat merasakan manfaat lebih besar dari program KUR,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas komitmen dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Papua melalui sinergi antara BUMN, perbankan, dan sektor swasta.

“Kita bisa melihat bagaimana antusiasme para pengusaha UMKM saat mengetahui ada dukungan dari pemerintah. Harapan kami, UMKM di Papua terus tumbuh dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Suhardi Duka Tinjau Rencana Lanjutan Jalan Arteri Tepi Laut di Mamuju

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, meninjau lokasi rencana pembangunan Mamuju Arterial Ring Road (MARR) Tahap II TPI-Tambi, Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, Sabtu, 15 November 2025. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, pada 5 November 2025 di Jakarta.

Gubernur Sulbar Suhardi Duka didampingi Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, serta perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PU. Mereka meninjau kondisi wilayah yang menjadi opsi trase pembangunan jalan arteri.

Ruas MARR Tahap II direncanakan menjadi penghubung antara Jalan Arteri Tahap I dari Kantor Gubernur Sulbar hingga pertigaan Hotel Maleo. Kehadiran proyek ini diharapkan memperkuat konektivitas wilayah Kota Mamuju dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sesuai Misi 5 Panca Daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Gubernur menjelaskan bahwa proyek jalan arteri kembali dibahas setelah sebelumnya anggaran sebesar Rp165 miliar yang direncanakan pada 2023 dikembalikan ke pemerintah pusat karena terkendala pembebasan lahan.

Menurutnya, masyarakat Tambi menginginkan trase jalan arteri dibangun di tepi laut. Namun, opsi tersebut membutuhkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kajian lingkungan yang jelas, serta anggaran yang lebih besar.

“Hari ini saya tinjau, semoga saja tidak terkendala,” ujarnya.

Suhardi Duka menyampaikan bahwa desain trase akan dikaji bersama pihak balai sebelum dibahas kembali dengan Menteri PU di Jakarta. Ia berharap proyek tersebut dapat segera mendapatkan persetujuan.

Gubernur memaparkan perbandingan kebutuhan anggaran kedua alternatif trase. Jika dibangun melalui daratan, biaya yang diperkirakan Rp165 miliar pada 2023 akan meningkat sekitar 10 persen pada 2026 menjadi sekitar Rp180 miliar. Sementara trase tepi laut membutuhkan anggaran lebih besar, diperkirakan lebih dari Rp300 miliar hingga mendekati Rp400 miliar.

“Ya, semoga bisa dilewati,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ratu Dewa Perjuangkan Bantuan Perumahan, 1.500 Rumah Tak Layak Huni Segera Diperbaiki

Penulis
Syifa
-

Sebanyak 1.500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Palembang dipastikan akan menerima bantuan perbaikan, terdiri dari 1.000 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta 500 unit bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Kepastian ini diperoleh setelah Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, membahas percepatan peningkatan kualitas perumahan rakyat di Palembang.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa negara benar-benar hadir untuk masyarakat Palembang yang membutuhkan hunian layak,” ujar Maruarar, Jumat (14/11).

Ia menambahkan bahwa 1.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dialokasikan khusus untuk Palembang tahun depan merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah.

“Ini bukan sekadar program, tetapi kewajiban negara agar warga dapat tinggal dalam kondisi yang aman dan sehat,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Ratu Dewa menyambut baik dukungan pemerintah pusat dan lembaga sosial tersebut. Ia menegaskan bahwa kebutuhan perbaikan rumah masih cukup besar.

“Saat ini terdapat 3.067 RTLH yang tersebar di 18 kecamatan. Dukungan dari pemerintah pusat dan Tzu Chi sangat membantu percepatan penanganan hunian tidak layak di Palembang,” ujar Ratu Dewa.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang berkomitmen menjadikan program perumahan sebagai salah satu prioritas utama.

“Bagi kami, rumah bukan hanya bangunan, tetapi fondasi kehidupan. Jika rumah warga layak, maka kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mereka juga akan lebih baik,” tegasnya.

Ratu Dewa menambahkan bahwa program perbaikan RTLH selaras dengan visinya untuk mewujudian Palembang Berdaya dan Palembang Sejahtera yang berkelanjutan melalui program palembang peduli.

“Kami ingin memastikan setiap keluarga di Palembang merasakan kehadiran pemerintah,” katanya.

Pemerintah kota telah menyusun data kawasan prioritas usulan BSPS, meliputi Kecamatan Gandus 376 unit, Seberang Ulu I 331 unit dan Seberang Ulu II 248 unit dengan total 955 unit prioritas.

“Kami terus bekerja untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi secara merata. Perbaikan rumah ini adalah salah satu pintu menuju Palembang yang lebih baik untuk semua,” ujar Wali Kota.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan mitra sosial, Palembang menargetkan percepatan peningkatan kualitas hunian sebagai upaya mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Iqbal Tegaskan ‘RPJMD sebagai Kitab Suci’ Pedoman Pembangunan 2026

Penulis
Syifa
-

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyebutkan Dokumen RPJMD harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan program kerja pemerintah provinsi. Sehingga kebermanfaatannya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Hal ini disampaikan Gubernur Iqbal saat menjadi pembina upacara pada Hari Kesadaran Nasional yang yang digelar di halaman Kantor Gubernur NTB, Senin (17/11).

“Dokumen RPJMD ini harus hidup, menjadi ‘kitab suci’ yang menjiwai program 2026 sesuai visi-misi Iqbal–Dinda, sehingga kebermanfaatannya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Gubernur iqbal mengingatkan pentingnya memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026.

Ia mengingatkan bahwa APBD murni harus disusun dengan cermat dan dipahami secara mendalam oleh seluruh jajaran, khususnya pejabat eselon III.

“Eselon III adalah eksekutor program. Masukan dari mereka sangat diperlukan dalam penyusunan RPJMD,” tegasnya.

Terkait peringatan HUT ke-67 Provinsi NTB, Gubernur menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan yang digelar bukan sekadar pesta, tetapi bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Seluruh OPD harus terlibat aktif dalam menyukseskannya,” katanya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga menyampaikan apresiasi kepada BKD NTB atas penyelenggaraan Beauty Contest bagi ASN, yang mendapat animo tinggi dengan lebih dari 400 peserta.

“Pelan-pelan kita wujudkan meritokrasi birokrasi sesuai kemampuan dan profesionalitas. Momentum ini menjadi ajang kaderisasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan,” tuturnya.

Upacara tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTB, Pj. Sekda, para asisten, staf ahli, kepala biro, serta seluruh kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kebijakan Pangan Harus Terpusat, Firman Soebagyo Usulkan Kementerian Baru

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengusulkan pembentukan Kementerian Pangan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pangan nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam RDPU Panja Penyusunan RUU Pangan bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Jaringan Petani Persada di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Menurut Firman, salah satu akar persoalan ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia adalah tidak adanya satu institusi tunggal yang mengatur kebijakan pangan secara menyeluruh. Saat ini, urusan pangan tersebar di banyak kementerian, mulai dari pertanian, perdagangan, BUMN, hingga sosial. Akibatnya, kebijakan cenderung tidak terkoordinasi dan sering tumpang tindih.

“Kita membutuhkan satu atap kebijakan. Karena itu, saya mengusulkan pembentukan Kementerian Pangan yang benar-benar fokus mengatur regulasi pangan dari hulu sampai hilir,” ujar Politisi asal dapil Jawa Tengah III.

Ia memaparkan bahwa kementerian tersebut nantinya akan memegang peran regulator, sedangkan fungsi eksekusi atau operasional distribusi pangan harus dijalankan oleh Perum Bulog. Dengan demikian, Bulog menjadi lembaga pelaksana tunggal dalam pengelolaan cadangan pangan, stabilisasi harga, serta penyerapan gabah rakyat.

“Bulog harus kembali menjadi eksekutor utama. Kementerian membuat regulasi, Bulog menjalankan. Tidak perlu membentuk Dewan Pangan atau lembaga baru lain. Justru penyatuan ini akan memotong rantai birokrasi,” jelasnya.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menekankan bahwa stabilitas pangan nasional tidak dapat dicapai apabila struktur kelembagaannya tidak diperbaiki. Menurutnya, pembentukan Kementerian Pangan akan mempermudah pengawasan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi koordinasi antarinstansi.

Ia juga menyoroti bahwa Indonesia pernah memiliki stabilitas pangan yang sangat kuat ketika struktur kelembagaan dikelola secara terpusat. Kondisi itu berubah ketika kewenangan negara dilemahkan oleh regulasi pasca-reformasi yang cenderung fragmentatif.

“Kalau negara ingin swasembada dan harga stabil, maka tata kelolanya harus kuat. Tidak bisa kebijakan pangan dipegang oleh banyak kementerian dengan arah yang berbeda-beda,” tegasnya.

Firman menyatakan bahwa usulan ini sejalan dengan agenda pemerintah ke depan untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Ia menilai RUU Pangan yang tengah disusun Komisi IV dapat menjadi pintu masuk untuk mulai merumuskan desain kelembagaan pangan yang lebih efisien dan terintegrasi.

“RUU Pangan harus berani menyentuh akar masalah. Kalau tidak, kita hanya memperbaiki pasal, tapi sistemnya tetap sama. Kita butuh terobosan kelembagaan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kalsel Pantau Perkembangan Inflasi Daerah Menjelang Akhir Tahun

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait perkembangan inflasi daerah serta langkah antisipasi menjelang akhir tahun. Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui daring.

Chair menjelaskan bahwa inflasi Kalsel pada Oktober 2025 tercatat naik menjadi 3,11 persen, dipengaruhi beberapa komoditas utama.

“Kenaikan ini bukan hanya terjadi di Kalimantan Selatan, tetapi juga secara nasional. Salah satu penyebabnya adalah harga emas yang tinggi,” kata Chair, Banjarbaru, Senin (17/11/2025).

Selain emas, inflasi juga didorong oleh lonjakan harga cabai merah, ayam, dan telur, yang hingga kini masih menunjukkan tren kenaikan. Untuk itu, pemerintah daerah akan kembali mengintensifkan operasi pasar agar harga-harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil.

Ia menekankan perlunya kewaspadaan di bulan Desember yang biasanya memicu meningkatnya permintaan.

“Desember ada tiga momen besar, yaitu Natal, Momen 5 Rajab Sekumpul, dan Tahun Baru. Ini biasanya memicu inflasi, sehingga kita harus mempersiapkan kebutuhan dari sekarang,” jelasnya.

Pihaknya juga mulai mempersiapkan kebutuhan bahan pokok untuk kegiatan keagamaan di bulan ini, seperti telur, daging, dan beras.

“Barang-barang tersebut harus tersedia di pasar, jangan sampai terjadi kelangkaan,” tambahnya.

Chair turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga berpengaruh terhadap kebutuhan komoditas tertentu, terutama telur. Menurutnya, semakin berkembang dan meluasnya pelaksanaan program MBG perlu diantisipasi dengan penguatan stok kebutuhan pangan.

“Sekarang memang belum semua unit beroperasi, tetapi ke depan saat berjalan penuh, kebutuhan telur akan meningkat. Ini harus kita antisipasi sejak dini,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menyampaikan catatan mengenai program penyediaan 5 juta rumah dari pemerintah pusat. Beberapa kabupaten/kota masih terkendala masalah lahan.

“Permasalahan rumah itu terutama terkait ketersediaan lahan. Di kota-kota besar seperti Banjarmasin, lahan semakin sempit. Ini yang harus segera ditangani agar program dari pusat bisa terlaksana,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Curah Hujan Tinggi, Wali Kota Vinanda Ajak ASN Tingkatkan Kepedulian Lingkungan

Penulis
Syifa
-

Apel pagi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati kembali digelar pada Senin (17/11). Pada kesempatan kali ini, apel diikuti oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Saat memberikan amanat, Mbak Wali mengingatkan bahwa saat ini memasuki musim penghujan. Karena itu, meminta dinas terkait untuk memastikan seluruh drainase di Kota Kediri bekerja secara optimal. “Harus kita cek. Kita juga perlu memetakan daerah-daerah yang berpotensi banjir,” tegasnya.

Mbak Wali kota kediri vinanda Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan saat Pimpin Apel Pagi

Wali Kota termuda ini juga menyampaikan bahwa pada Subuh tadi, BPBD telah bergerak menangani banjir di salah satu kawasan Kota Kediri, yaitu tepatnya di Kelurahan Gayam. Untuk itu, pengecekan terhadap saluran drainase harus dipastikan kembali, apakah ada yang bermasalah atau tidak. Jika ditemukan kerusakan, harus segera diperbaiki, termasuk upaya normalisasi saluran di titik-titik yang diperlukan.

Selain curah hujan, angin kencang juga perlu diwaspadai. Mbak Wali menekankan pentingnya mengidentifikasi pohon-pohon yang berpotensi membahayakan. “Ini membutuhkan koordinasi dan tanggung jawab kita bersama. Kita tinggal di Kota Kediri, kita punya lingkungan masing-masing. Apalagi kita bekerja di pemerintahan,” tuturnya.

Dengan begitu, Wali Kota Kediri menghimbau seluruh ASN untuk aktif memberikan informasi melalui layanan 112 Lapor Mbak Wali, apabila terdapat masalah di lingkungan. OPD juga harus responsif dan segera menindaklanjuti apabila ada laporan dari masyarakat, namun harus mengetahui prioritas masalah yang harus segera ditangani. “Siapa pun yang melapor harus kita cek dan tindaklanjuti,” ujarnya.

A group of people in matching blue shirts stands in formation outdoors, listening to a speaker at a microphone.

Di akhir amanatnya, Mbak Wali menegaskan bahwa keberhasilan akan terwujud apabila seluruh OPD bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi, dan berinovasi. “Kalau kita bekerja sama dan bekerja keras, insyaallah Kota Kediri akan menjadi kota yang lebih Mapan lagi. Saya juga mengingatkan agar para ASN harus selalu menjaga kedisiplinan dan loyalitasnya,” pungkasnya.

Mbak Wali kota kediri vinanda Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan saat Pimpin Apel Pagi

Hadir pula, Pj Sekretaris Daerah M.Ferry Djatmiko, para asisten, staf ahli, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, serta pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah, DPM PTSP, Disperdagin dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Dorong Partisipasi Warga dalam Implementasi RTRW 2024–2044

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi kembali melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi Tahun 2024–2044, Senin (17/11), di ballroom Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira yang sekaligus memberikan arahan dan membuka kegiatan tersebut.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi Tahun 2024–2044 bukan sekadar dokumen administratif, tetapi arah pembangunan strategis agar Cimahi tumbuh, berkembang, dan bertransformasi secara terencana dan berkelanjutan dua dekade ke depan.

Dengan tata ruang yang tertata baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, lingkungan tetap sehat, dan kehidupan sosial lebih harmonis. Sebaliknya, pengabaian terhadap tata ruang dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari banjir dan kemacetan hingga ketimpangan pembangunan.

Sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah ini juga menjadi momentum strategis mendorong keteraturan, keberlanjutan, dan keindahan lingkungan di Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk mencintai Cimahi dengan cara baru yaitu menata ruang dan lingkungan bersama-sama.

Camat dan lurah diminta aktif mensosialisasikan isi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masyarakat, agar warga memahami mana wilayah yang layak berkembang dan mana yang wajib dilestarikan.

Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen untuk menjaga, merawat, dan mencintai ruang kota sebagai rumah besar bersama seluruh warga Cimahi. Dengan semangat kebersamaan, Perda RTRW 2024–2044 diharapkan memberi arah jelas pembangunan kota sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Batam Lepas 450 Prajurit Yonif 136/Tuah Sakti ke Perbatasan RI–PNG

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri upacara pemberangkatan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI–PNG Kewilayahan Yonif 136/Tuah Sakti di Pelabuhan Batu Ampar, Senin (17/11). Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat patriotisme, dipimpin Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI Rudi Hermawan.

Sebanyak 450 prajurit Yonif 136/Tuah Sakti diberangkatkan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI–PNG di Provinsi Papua. Sebelum menuju Puncak Jaya, mereka akan menjalani pelatihan pratugas selama satu bulan di Pusat Pendidikan dan Latihan Infanteri, Jawa Barat.

Rombongan prajurit diberangkatkan ke Bandung menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), sebelum melanjutkan perjalanan menuju wilayah penugasan.

Amsakar menyampaikan rasa bangga serta penghargaan atas dedikasi para prajurit yang akan menjalankan amanah negara tersebut.

“Kami bangga dengan kesiapan dan semangat pengabdian prajurit Yonif 136/Tuah Sakti. Tugas yang diemban adalah tugas mulia dalam menjaga kedaulatan negara,” ujar Amsakar.

Sementara itu, Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan pentingnya tugas Satgas Pamtas dalam menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia.

“Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara,” ucapnya memberi semangat kepada seluruh personel.

Upacara pemberangkatan ini sekaligus menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Batam dan masyarakat terhadap pengamanan wilayah perbatasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...675676677...4,906Halaman 676 dari 4,906