Beranda blog Halaman 71

Pemkot Pekanbaru Bagikan Seragam Sekolah Gratis untuk Hampir 21 Ribu Siswa Baru SD dan SMP

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota Pekanbaru menyalurkan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis kepada seluruh peserta didik baru tingkat SD dan SMP negeri di Kota Pekanbaru pada tahun ajaran ini. Kebijakan tersebut direalisasikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat serta memastikan pemerataan akses pendidikan di wilayah Kota Pekanbaru.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menyatakan bahwa bantuan seragam sekolah diberikan kepada 9.800 siswa baru tingkat sekolah dasar. Setiap peserta didik baru SD negeri menerima tiga setel seragam yang terdiri dari pakaian merah putih, pramuka, dan olahraga.

“Untuk SD, itu ada kita siapkan untuk 9.800 siswa baru. Ini akan kita beri baju seragam tiga stel. Merah putih, pramuka dan baju olahraga. Itu untuk semua siswa baru di sekolah negeri, baik untuk siswa yang mampu dan tidak mampu. Itu daftar (9.800) siswa baru kita. Jadi kita beri untuk seluruh siswa baru,” terang Jamal, Selasa (4/8/2026).

Selain bantuan seragam umum, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan perlengkapan sekolah tambahan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Sebanyak 1.500 peserta didik SD dari jalur afirmasi disiapkan untuk menerima bantuan perlengkapan berupa tas dan buku tulis.

“Tambahan untuk siswa yang afirmasi atau kurang mampu, itu ada 1.500 orang, itu akan kita beri peralatan sekolah tambahannya. Peralatan sekolah, tas dan buku. Itu tambahan untuk peserta didik jalur afirmasi,” jelasnya.

Untuk tingkat sekolah menengah pertama, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengalokasikan bantuan seragam gratis kepada 11.000 siswa baru. Bantuan tersebut mencakup tiga setel pakaian sekolah, yaitu seragam putih biru, pramuka, serta pakaian olahraga.

Abdul Jamal menambahkan bahwa program tambahan perlengkapan sekolah juga menyasar 1.500 siswa SMP negeri dari kelompok masyarakat tidak mampu. Data calon penerima bantuan dari jalur afirmasi tersebut telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Proses pengukuran pakaian bagi seluruh siswa penerima bantuan dijadwalkan berlangsung sepanjang bulan Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh bantuan fisik dapat diproduksi secara presisi sesuai dengan ukuran tubuh para peserta didik.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menargetkan seluruh seragam dan perlengkapan sekolah gratis dapat didistribusikan secara merata paling lambat pada Oktober 2026. Target penyelesaian tersebut ditetapkan agar para siswa baru tidak terlalu lama menunggu fasilitas seragam resmi dari sekolah.

Guna menjaga ketertiban pelaksanaan program, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru akan memperketat pengawasan di setiap satuan pendidikan. Abdul Jamal menegaskan pihak sekolah dilarang keras melakukan pengukuran maupun penjualan seragam secara mandiri kepada para siswa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos-BPJS Kesehatan Teken MoU Strategis, Perkuat Perlindungan Sosial dan Jaminan Kesehatan

Penulis
Reta
-
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menandatangani nota kesepahaman atau MoU mengenai Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Bidang Sosial dan Jaminan Kesehatan.
Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi integrasi sistem informasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK); interoperabilitas data atau informasi; dukungan bagi fasilitas kesehatan milik Kemensos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sinergi program prioritas Kemensos; serta kerja sama lain yang disepakati Kemensos dan BPJS Kesehatan.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Dalam sambutannya, Agus Jabo mengatakan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Salah satunya, yakni melalui nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kemensos dan BPJS Kesehatan.
“Dengan sinergi antar kementerian dan lembaga kita dapat menyatukan kebijakan, sumber daya, dan data sehingga respons pemerintah lebih terkoordinasi, kebijakan lebih efektif, serta manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Agus Jabo saat menghadiri acara Penandatanganan Kerja Sama Strategis Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurutnya, langkah ini menjadi upaya bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi terwujudnya layanan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. “Serta diharapkan dukungan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan milik Kementerian Sosial, agar penerima manfaat dan masyarakat sekitar dapat menerima layanan jaminan kesehatan dengan baik,” ujarnya.
Terakhir, dia mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas komitmen dan kerjasamanya. Dia berharap kerja sama ini betul-betul mampu menghadirkan manfaat nyata bagi program jaminan sosial dan peningkatan kualitas jaminan kesehatan nasional.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kerja sama dengan Kemensos bertujuan memperkuat sinergi perlindungan sosial melalui integrasi data penerima bantuan iuran, interoperabilitas informasi, dukungan terhadap fasilitas kesehatan serta penguatan berbagai program prioritas, sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.
“Ini adalah beberapa hal yang sangat penting yang memastikan masyarakat yang paling membutuhkan memperoleh perlindungan kesehatan secara tepat sasaran. Jadi Bapak Wamensos, kami tadi sudah laporkan, beberapa PBI yang mendapatkan pekerjaan menjadi karyawan lepas itu kadang-kadang pas terima upahnya itu tidak mau dipotong karena dia merasa PBI. Ini bagian-bagian kami yang mungkin kami akan perlu pemadanan data lagi. Sebab, kalau jumlahnya cukup banyak ini bisa membuat penambahan DJS (dana jaminan sosial) kita,” ungkap Prihati.
Selain dengan Kemensos, penandatanganan nota kesepahaman ini juga melibatkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Prihati menambahkan, pihaknya tidak bisa berjalan sendiri dalam memberikan jaminan kesehatan yang baik bagi para peserta BPJS Kesehatan, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
“Kami harap kolaborasi ini semakin memperkuat dan sekali lagi BPJS ini menggunakan semangat gotong royong untuk membuat semua peserta dan hampir seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang nyata dari perlindungan kesehatan,” ujar Prihati.
Turut hadir dalam acara ini Menteri P2MI Mukhtarudin, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Dirjen Linjamsos Kemensos Agus Zainal Arifin, dan Kabiro Hukum Kemensos Rizi Umi Utami.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie Dampingi Presiden Prabowo Sambut Kunjungan Resmi Perdana PM Thailand

Penulis
Reta
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menyambut kedatangan Perdana Menteri (PM) Kerajaan Thailand, Anutin Charnvirakul, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan resmi perdana PM Anutin ke Indonesia sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Kerajaan Thailand, sekaligus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, PM Anutin beserta delegasi disambut dengan prosesi jajar kehormatan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Istana Merdeka. Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin turut mendampingi Presiden Prabowo dalam rangkaian penyambutan kenegaraan sebagai wujud penghormatan Indonesia kepada tamu negara sekaligus mencerminkan eratnya hubungan persahabatan Indonesia dan Thailand.

Di Istana Merdeka, Presiden Prabowo dan PM Anutin dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral untuk membahas penguatan kerja sama Indonesia–Thailand di berbagai bidang, termasuk isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkokoh kemitraan strategis kedua negara, sekaligus memperkuat kerja sama di tingkat kawasan ASEAN dalam mewujudkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran bersama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BKN Terbitkan Pensiun Anumerta bagi Pemadam Kebakaran yang Gugur dalam Tugas

Penulis
Reta
-

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyayangkan terjadinya insiden kebakaran yang menyebabkan gugurnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat memadamkan lahan kebakaran, yakni bernama Andriyono yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran Terampil di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diketahui PNS yang gugur dalam tugas tersebut sedang bertugas memadamkan kebakaran lahan sampah di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu, 01 Agustus 2026. BKN menyampaikan duka cita mendalam dan apresiasi setinggi-tingginya bagi PNS yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya dalam insiden tersebut.

Sebagai bentuk respons cepat, BKN telah menerbitkan pertimbangan teknis terkait pemberian Pensiun Janda/Duda bagi ASN yang meninggal dunia dalam tugas. Selain itu, BKN juga menetapkan bahwa pegawai ASN yang menjadi korban insiden ini memenuhi kriteria untuk diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan negara. Penetapan ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya guna memastikan seluruh hak ASN yang terdampak dapat terpenuhi sesuai ketentuan manajemen ASN.

Kepala BKN, Prof. Zudan, menyampaikan belasungkawa yang mendalam khususnya bagi keluarga maupun rekan yang ditinggalkan, sekaligus memberikan apresiasi atas dedikasi luar biasa bagi PNS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas negara. “Sebagai Kepala BKN, saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya PNS yang bertugas sebagai pemadam kebakaran dalam insiden ini. Apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengorbanan luar biasa yang diberikan terhadap negara dan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Negara akan memastikan korban mendapatkan penghargaan sepantasnya atas dedikasi dan pengabdiannya,” ujarnya pada Senin (03/08/2026).

Sebagai tindak lanjut konkret, BKN juga memastikan keluarga yang ditinggalkan memperoleh berbagai hak kepegawaiannya, di antaranya yakni:
1. Pensiun janda/duda anumerta sebesar 72% dari dasar pensiun
2. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja
3. Uang duka
4. Biaya pemakaman
5. Bantuan beasiswa bagi ahli waris

BKN terus berkomitmen untuk memastikan seluruh hak ASN yang gugur dalam tugas dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta sendiri menjadi wujud penghargaan negara atas pengabdian ASN yang gugur saat bertugas. Melalui kebijakan ini, negara hadir memberikan penghormatan sekaligus kepastian dan perlindungan hak bagi keluarga ASN yang gugur dalam tugas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN Siapkan Portal Pengaduan Mitra dan Kepala SPPG untuk Perkuat Tata Kelola Program MBG

Penulis
Reta
-

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan portal pengaduan bagi mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Portal tersebut akan menjadi saluran resmi bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program untuk menyampaikan berbagai kendala operasional secara cepat, transparan, dan objektif.

 

 

“Dan kami tentu saja ingin juga membuka portal ya, semacam portal pengaduan, insya Allah nih kalau bisa 1-2 hari ini bisa jalan portal pengaduan bagi mitra, sehingga mitra itu bisa cerita misalnya apakah ada perlakuan tidak adil, atau ada konflik dengan yayasan kah, atau konflik dengan kepala dapurnya kah, dan lain-lain kita bisa juga bisa dapat inputan,” kata Mas Dar seusai Rapat Pimpinan, di Kantor BGN, Senin (3/8).

 

 

Selain menjadi sarana bagi mitra, portal pengaduan juga disiapkan secara khusus untuk Kepala SPPG. Melalui kanal tersebut, Kepala SPPG dapat melaporkan berbagai kendala yang memengaruhi penerapan standar keamanan pangan dan higiene di dapur, termasuk apabila fasilitas yang tersedia belum memenuhi standar operasional.

 

 

“Mereka juga kita buatkan portal khusus, pengaduan khusus, dimana misalnya bisa jadi kan tidak higienis itu bukan karena kelalaian seorang kepala SPPG, bisa jadi misalnya dapurnya tidak standar,” kata Mas Dar.

 

 

Bagi Kepala SPPG yang bertugas di dapur yang tidak memenuhi standar berhak untuk mengajukan kepada mitra tambahan-tambahan fasilitas yang harus diadakan atau perbaikan fasilitas demi terjaganya higienitas dan terlaksananya SOP program MBG.

 

 

Mas Dar menegaskan bahwa apabila usulan perbaikan fasilitas tidak ditindaklanjuti, Kepala SPPG juga diberikan hak untuk mengajukan perpindahan ke dapur lain guna menghindari risiko yang dapat berdampak pada keamanan pangan maupun tanggung jawab profesional mereka.

 

 

“Dan kalau itu tidak diindahkan, maka kepala SPPG itu kami perbolehkan untuk kemudian mengajukan perpindahan dari dapur tempat dia bekerja. Karena kalau diteruskan maka akan berisiko, akan adanya keracunan yang akan berisiko terhadap karir dia. Kan gitu ya,” ujar Mas Dar.

 

 

Menurut Mas Dar, kehadiran portal pengaduan bukan semata-mata untuk memperketat pengawasan, melainkan menjadi instrumen perbaikan tata kelola yang memberikan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan permasalahan sekaligus mencari solusi bersama.

 

 

“Jadi kami, intinya bukan kok kita sok galak, nekan, tapi bagaimana juga setiap penekanan atau setiap ketegasan kita itu kemudian diindahkan oleh semua pihak, mau mitra, mau kepala SPPG, mau yayasan, mau termasuk internal di BGN. Tapi juga kami menyediakan saluran-saluran dimana kita bisa mengatur-atur ya, meng-arrange formasi yang baik sehingga ke depan, ke depan itu bukan kok kemudian jauh-jauh ke depan, tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa memberikan pelayanan yang prima. Dalam kaitannya menyediakan makanan yang bergizi dan aman,” ungkap Mas Dar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Muhaimin Luncurkan Pembangunan 10.000 MCK Pesantren, Tingkatkan Sanitasi Santri di Seluruh Indonesia

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking pembangunan 10.000 kamar MCK pondok pesantren se-Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas hidup santri dan mendorong transformasi pesantren yang lebih sehat, produktif, dan berdaya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (04/08/2026).

 

Menurut Menko Muhaimin, pemberdayaan masyarakat tidak hanya berbicara mengenai peningkatan ekonomi, tetapi juga dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yang layak. Pesantren sebagai pusat pendidikan, pembinaan karakter, dan pemberdayaan umat harus didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai, termasuk akses sanitasi yang sehat.

 

“Transformasi pesantren harus dimulai dari hal-hal yang paling mendasar. Santri tidak cukup hanya memperoleh pendidikan yang baik, tetapi juga harus hidup di lingkungan yang sehat, bersih, dan bermartabat. Sanitasi yang layak adalah fondasi bagi lahirnya generasi yang sehat, produktif, dan siap berkontribusi bagi bangsa,” ujar Menko Muhaimin.

 

Program pembangunan 10.000 kamar MCK ini menjadi respons atas hasil audit sementara Kementerian Pekerjaan Umum terhadap 80 pondok pesantren di sembilan provinsi yang menunjukkan masih besarnya tantangan sanitasi di lingkungan pesantren.

 

Audit tersebut menemukan bahwa dari 1.634 massa bangunan yang diperiksa, hanya sekitar 2,5 persen yang telah memenuhi standar penyediaan air minum. Sementara itu, seluruh bangunan yang diaudit belum memenuhi standar pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, jumlah fasilitas MCK di banyak pesantren masih jauh dari kebutuhan ideal, disertai kondisi bangunan yang kurang terawat serta belum memenuhi standar teknis nasional.

 

Menko Muhaimin menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena sanitasi yang buruk berpotensi menimbulkan berbagai persoalan kesehatan yang pada akhirnya menghambat proses belajar dan aktivitas pemberdayaan di pesantren.

 

Ia menegaskan, pesantren memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Selain menjadi lembaga pendidikan keagamaan, pesantren juga menjadi pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, kewirausahaan, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat.

 

“Karena itu, membangun pesantren bukan hanya membangun gedungnya, tetapi membangun kualitas manusianya. Ketika santri sehat, proses belajar berjalan baik, produktivitas meningkat, dan pesantren akan semakin optimal menjalankan perannya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat,” kata Menko Muhaimin.

 

Pembangunan 10.000 kamar MCK ini juga diharapkan menjadi momentum untuk membangun budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan pesantren. Perbaikan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pengelolaan sanitasi yang sesuai standar, sistem pengolahan air limbah yang aman, serta penguatan kapasitas pengelola pesantren dalam melakukan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan.

 

Menko Muhaimin berharap kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya pesantren yang sehat, layak, dan semakin berdaya.

 

“Pesantren telah menjadi salah satu pilar penting pembangunan bangsa selama ratusan tahun. Sudah saatnya kita memastikan seluruh santri belajar dan tumbuh di lingkungan yang sehat dan manusiawi. Dari pesantren yang sehat akan lahir generasi unggul yang mampu menjadi motor pemberdayaan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Perkuat Kolaborasi dengan RSPON, Dorong Indonesia Jadi Pusat Riset Neurosains Dunia

Penulis
Reta
-

BPOM terus mendorong kolaborasi Academia–Business–Government (ABG) dalam mempercepat pengembangan inovasi. Dalam rangka hal tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar berkesempatan mengunjungi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono, Senin (3/8/2026). Taruna Ikrar disambut langsung oleh Direktur Utama RSPON Adin Nulkhasanah beserta jajaran RSPON lainnya.

Audiensi tersebut membahas beberapa poin, antara lain mengenai neurosains. Taruna Ikrar menyampaikan komitmennya untuk mendukung RSPON tumbuh menjadi salah satu pusat riset dan pelayanan kesehatan berkelas dunia.

Ia menekankan bahwa riset di bidang neurosains, khususnya mengenai hubungan antara sistem pembuluh darah (kardiovaskular) dan neuron sinaptik pada otak, telah lama menjadi fokus penelitian yang ditekuninya. “Penelitian tentang otak merupakan passion saya. Masih banyak misteri dan komplikasi yang belum terungkap di bidang ini,” ujarnya.

Dewan Pengawas RSPON Nizar Yamanie menyoroti rekam jejak kerja sama yang telah terjalin lama dengan Taruna Ikrar, serta langkah aktif RSPON dalam memperluas jejaring kemitraan global. RSPON secara intensif membangun kolaborasi internasional dengan berbagai institusi terkemuka dari Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Singapura, Malaysia, hingga Tiongkok.

“Kita sudah membuka pintu ke mana-mana. Tim kami bergerak aktif dan responsif, bahkan sejauh ini fasilitas serta pengembangan SDM melalui capacity building di luar negeri yang kita dapatkan secara cuma-cuma. RSPON dipercaya karena keberanian dan rasa percaya diri kita dalam membangun kemitraan global,” jelasnya.

Selanjutnya, pertemuan ini juga membahas penguatan ekosistem kesehatan neurologi nasional. Pembahasan mencakup percepatan regulasi uji klinis untuk inovasi obat penyakit otak dan saraf, pengetatan pengawasan mutu, serta distribusi obat spesialis di rumah sakit, hingga rencana kolaborasi riset kesehatan otak berbasis bukti (evidence-based).

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat penelitian klinik di kawasan. Apresiasi kepada RSPON atas komitmennya dalam memperkuat penyelenggaraan penelitian klinik yang memenuhi prinsip cara uji klinik yang baik (CUKB) dan memiliki clinical research unit (CRU) untuk meningkatkan jumlah uji klinik di Indonesia sehingga menjadi contoh potensial sebagai pusat unggulan penelitian neurologi dan neurosains yang menghasilkan bukti ilmiah berkualitas tinggi.

Saat ini, baru terdapat 1 uji klinik di RSPON yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK) dari BPOM. Diharapkan ke depan semakin banyak uji klinik dari CRU RSPON, terutama untuk obat-obat inovasi baru terkait neurologi.

“Semoga sinergi antara BPOM, rumah sakit, perguruan tinggi, industri, organisasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera,” harap Kepala BPOM menutup kunjungannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi Pangan, Fokus Jaga Stabilitas Harga di Tengah Tantangan Global

Penulis
Reta
-

Di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat sebesar 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026. Capaian tersebut didukung dengan tingkat inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran sebesar 3,34% (yoy) pada Juni 2026.

Perkembangan realisasi inflasi tersebut ditopang oleh komponen inflasi inti sebesar 2,76% (yoy), harga diatur pemerintah (Administered Prices/AP) sebesar 3,42% (yoy), dan harga bergejolak (Volatile Food/VF) sebesar 5,58% (yoy). Capaian inflasi ini tidak terlepas dari koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui penguatan strategi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) serta kolaborasi lintas sektor.

“Pengendalian inflasi menjadi sangat penting di tengah berbagai tantangan saat ini, khususnya pada volatile food. Upaya mendorong peningkatan produktivitas dan kelancaran distribusi perlu dilakukan melalui perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang disinergikan dengan BUMN Logistik, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR, mitigasi dampak cuaca ekstrem, dan penyediaan data pangan yang terintegrasi,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (Rakor TPIP-TPID) Wilayah Bali-Nusa Tenggara (BaliNusra), di Bali, Senin (27/07).

Guna memitigasi tantangan tersebut sekaligus mendorong produktivitas dan produksi pangan, Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral, serta penguatan koordinasi TPIP dan TPID. Salah satunya dengan menyelenggarakan rapat koordinasi tersebut.

Dalam rakor itu, dibahas tentang bagaimana langkah menjaga inflasi harga bergejolak (Volatile Food/VF), sebab masih terdapat banyak tantangan dan risiko ke depan yang perlu diantisipasi. Tantangan itu yakni antara lain disparitas harga antar wilayah yang masih tinggi, dinamika cuaca dan potensi El Nino, serta alih fungsi lahan dan hambatan distribusi pangan.

Rakor TPIP-TPID Wilayah BaliNusra menyepakati lima komitmen strategis sebagai upaya pengendalian inflasi yang mencakup Mendorong regenerasi dan kapasitas petani untuk mendukung pariwisata; Mengimplementasikan Good Agricultural Practices (GAP) dan Internet of Things (IoT) dalam pertanian dan perikanan modern; Memitigasi dampak dinamika cuaca; Mengoptimalkan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang tepat sasaran, waktu, dan lokasi; serta Memperkuat kelancaran distribusi dan hilirisasi komoditas penyumbang inflasi khususnya produk hortikultura.

“Sejalan dengan upaya meningkatkan produktivitas pertanian, Pemerintah terus memperkuat akses permodalan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Pertanian (KUP), termasuk Kredit Usaha Peternakan dan Kredit Usaha Alsintan guna meningkatkan kapasitas usaha, mendukung pengembangan usaha tani, dan daya saing sektor pertanian secara berkelanjutan,” ujar Deputi Ferry.

Kegiatan rakor ini dilaksanakan bersamaan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang mengangkat tema “Sinergi Peningkatan Produktivitas dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan di tengah Tantangan Iklim dan Dinamika Pariwisata. Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, yang menegaskan pentingnya sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, untuk mendukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

“Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki potensi produksi pangan yang dapat dimaksimalkan sebagai langkah pengendalian inflasi. Sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan untuk mendorong produktivitas pertanian dan kelancaran distribusi yang selama ini menjadi perhatian kita bersama,” kata Sekda Dewa.

Masih dalam rangkaian kegiatan tersebut, Rumah Tani Nusantara sebagai mitra offtaker Pemerintah bersama sejumlah Perumda di wilayah BaliNusra terus menjajaki kerja sama penyediaan dan distribusi komoditas pangan strategis melalui skema Kerjasama Antar Daerah (KAD), guna menjaga ketersediaan pasokan serta mendukung pengendalian inflasi pangan di daerah.

Sejalan dengan itu, sebagai salah satu BUMN Logistik, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkomitmen mendukung pelaksanaan KAD melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, serta memperkuat koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat meningkatkan efisiensi biaya distribusi pangan.

Turut hadir dalam rangkaian agenda tersebut yaitu antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Asisten Deputi Kemenko Pangan, Direktur Badan Pangan Nasional, Executive Director ASDP, Pimpinan Wilayah Perum BULOG Bali, perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-BaliNusra, pelaku usaha pangan, serta perwakilan TPID se-BaliNusra.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen ESDM Tinjau Penerapan B50 di Tapanuli Selatan, Pengemudi Sebut Mesin Kendaraan Tetap Aman

Penulis
Reta
-

Di tengah aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU Sipirok, Nainggolan dan Herwin Siregar menjalani rutinitas seperti biasa. Keduanya bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah, sehingga kondisi mesin dan konsumsi bahan bakar menjadi hal yang tidak dapat dianggap sepele.

Sejak B50 diterapkan secara nasional, satu pertanyaan yang kerap muncul di tengah masyarakat ialah bagaimana pengaruh bahan bakar tersebut terhadap mesin dan performa kendaraan.

Nainggolan, pengemudi pikap pengangkut ikan asin berusia 47 tahun, mengaku tidak merasakan gangguan pada mesin kendaraannya setelah menggunakan B50.

“Usai memakai B50, sama aja tidak ada masalah apa apa pada mesin kita, lancar-lancar saja,” ujar Nainggolan.

Pengalaman serupa disampaikan Herwin Siregar, 47 tahun, yang telah delapan tahun bekerja sebagai pengemudi angkutan umum rute Medan-Sipahutar. Dengan Mitsubishi L300, ia tetap menjalankan perjalanan sekitar enam jam dan mengeluarkan biaya bahan bakar sekitar Rp450.000 setiap hari.

“Saya sudah lama menggunakan Biosolar untuk mobil angkutan saya Mitsubishi L300 jurusan Medan ke Sipahutar. Setiap hari saya isi 450.000 untuk perjalanan 6 jam aman di mesin, hanya ada sedikit perbedaan kalau di jalan yang menanjak,” ujarnya.

Pengalaman kedua pengemudi tersebut menjadi bagian dari gambaran penerapan B50 dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Bagi pemerintah, pemantauan langsung di tingkat konsumen diperlukan untuk melihat ketersediaan bahan bakar sekaligus mengetahui respons pengguna kendaraan.

Inilah yang dilakukan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot di SPBU 14.227.322, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (31/7).

Selain memeriksa ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM, Yuliot juga mendengar langsung pengalaman konsumen selama menggunakam B50.

“Kita mengecek pasokan BBM yang ada di seluruh daerah, dan saya lihat pasokan BBM cukup lancar. Selain mengecek kelancaran BBM, kita juga ingin melihat implementasi B50, kita harus mengecek bagaimana penerapannya di lapangan,” ujar Yuliot.

Peninjauan di SPBU Sipirok menunjukkan bahwa penerapan B50 tidak hanya berkaitan dengan kebijakan dan distribusi bahan bakar, tetapi juga menyentuh aktivitas harian masyarakat yang bergantung pada kendaraan. Pemerintah akan terus memastikan ketersediaan pasokan serta pelaksanaannya di lapangan agar

B50 bisa memenuhi kebutuhan konsumen.

Kunjungan ke SPBU 14.227.322 merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Yuliot di Sumatera Utara. Sebelumnya, rombongan meninjau PLTA Batang Toru, kemudian melanjutkan kunjungan ke fasilitas PLTP Sarulla.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Otorita IKN Gandeng PNM Perkuat Pendanaan UMKM, Dukung Target Bebas Kemiskinan 2035

Penulis
Reta
-

“Selamat datang di Kantor Otorita IKN. Kami akan menyampaikan terkait pendanaan investasi, termasuk pemberdayaan UMKM di IKN. Sekali lagi terima kasih, kami sangat membutuhkan intervensi PNM ini,” ujar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, saat menerima kunjungan Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, Dradjad Hari Wibowo, beserta jajaran di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Senin (03/08/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang awal bagi Otorita IKN dan PNM untuk menjajaki peluang kerja sama dalam penguatan pendanaan, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi masyarakat di Nusantara. Kolaborasi ini diarahkan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat menjadi calon warga ibu kota yang ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi kawasan.

Dradjad menyampaikan bahwa PNM memiliki peran dalam pembiayaan dan pendampingan usaha mikro dan ultra mikro, termasuk melalui program ULaMM dan Mekaar. Menurutnya, peluang kerja sama dengan Otorita IKN terbuka luas, terutama untuk mendukung target pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi keluarga di wilayah sekitar IKN.

“Memang ketika komunikasi dengan Pak Bas itu, kami menyampaikan, kita akan sinau tentang IKN. Luar biasa yang kita lihat dari pembangunan IKN ini. Satu hal yang menarik, ada target untuk bebas kemiskinan 2035, tentu ini ada banyak yang bisa kita lakukan dari PNM, termasuk melalui upaya kerja sama, misalnya dengan melibatkan Himbara,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, sampai saat ini terdapat 4.767 UMKM di wilayah delineasi IKN yang tersebar di tujuh kecamatan, yaitu Sepaku, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu, Samboja, Samboja Barat, dan Sanga-Sanga. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting untuk memetakan kebutuhan pendampingan, akses pembiayaan, dan penguatan kapasitas usaha masyarakat.

Dradjad menjelaskan bahwa PNM memiliki program ULaMM untuk pembiayaan mikro serta Mekaar yang berfokus pada pembiayaan dan pemberdayaan untuk membina ekonomi keluarga sejahtera, khususnya bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro. Program Mekaar, yang dimulai sejak Desember 2015, telah menjangkau jutaan nasabah melalui model pembiayaan dan pendampingan berbasis kelompok tanpa agunan.

“PNM memiliki ULaMM untuk pembiayaan mikro dan Mekaar untuk membina ekonomi keluarga sejahtera, khususnya ibu-ibu, sejak Desember 2015. Saat ini, tercatat 23 juta nasabah telah mendapat pembinaan melalui Mekaar. Yang membedakan PNM dengan perbankan adalah pendekatan pendampingannya, pendanaan yang diperoleh, termasuk dari perbankan, disalurkan kembali kepada pelaku usaha,” jelasnya.

Melalui pertemuan ini, Otorita IKN berharap penjajakan upaya kerja sama dengan PNM dapat menjadi momentum dalam meningkatkan ekosistem pemberdayaan masyarakat di Nusantara. Dengan dukungan pembiayaan mikro, pendampingan usaha, dan kolaborasi bersama, UMKM di wilayah IKN diharapkan semakin siap masuk dalam rantai pasok lokal dan aktivitas ekonomi ibu kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...707172...4,860Halaman 71 dari 4,860