Beranda blog Halaman 711

Bupati Sudewo Tegaskan Komitmen Pemkab Pati Selesaikan Berbagai Persoalan di Kecamatan Dukuhseti

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Pati terus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat kecamatan. Hal ini disampaikan Bupati Pati Sudewo saat menghadiri Sosialisasi Program Irigasi Sumur Dalam di Balai Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan tiga agenda utama yang menjadi fokus penanganan pemerintah daerah di wilayah Kecamatan Dukuhseti.

“Yang pertama adalah keterbatasan daya listrik di sembilan desa. Alhamdulillah, persoalan ini sudah direspons langsung oleh PLN Pusat dan PLN wilayah Kabupaten Pati. Insya Allah keterbatasan daya listrik ini segera teratasi,” ujar Sudewo di hadapan peserta sosialisasi.

Agenda kedua yang turut menjadi perhatian ialah soal hutan tani sosial.

Bupati menyebut, saat ini data-data terkait sedang dikumpulkan untuk disampaikan kepada Kementerian Kehutanan.

“Data sedang kami himpun dan nantinya akan kami sampaikan kepada Menteri Kehutanan. Insya Allah akan segera dibantu untuk dilegalkan atau disahkan sebagai kelompok tani hutan sosial, agar statusnya jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat,” terangnya.

Selanjutnya, Bupati Sudewo juga menyoroti masalah sumur air dalam yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah utara Pati tersebut.

Menurutnya, program ini mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk pembangunan beberapa embung dan bendung di sejumlah titik rawan kekeringan dan banjir.

“Program sumur air dalam ini sangat penting. Kami juga akan menangani tanggul di Desa Wedusan, melakukan normalisasi di Tegalombo, dan seterusnya. Semua akan kami selesaikan satu per satu,” ungkapnya.

Tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, Bupati Sudewo juga menyampaikan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana di wilayah tersebut.

“Untuk korban bencana kemarin, kami juga telah memberikan santunan. Mudah-mudahan dapat sedikit meringankan beban mereka,” imbuhnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati optimis berbagai persoalan di Kecamatan Dukuhseti dapat segera teratasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Cek Artikeld dan Berita Lainnya di Google News

Menelisik Strategi Bupati Rusdi Sutejo Atasi Penurunan Dana Transfer Daerah

Penulis
Syifa
-

Di tengah tantangan penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penegasan tersebut disampaikan oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dalam rapat paripurna ketiga DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (27/10).

Dalam rapat tersebut, Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan ini menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat PAD. Salah satunya melalui berbagai inovasi dan pengawasan ketat dalam hal pelayanan pajak dan retribusi daerah.

“Kita akan percepat proses digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi,” katanya.

Selain itu, Pemkab Pasuruan menurut Mas Rusdi juga akan menerapkan integrasi dan pemutakhiran data potensi pajak daerah dengan memanfaatkan sistem informasi terpusat.

“Pendekatan berbasis data akan membantu kami mengenali sektor-sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal,” ungkapnya.

Tak selesai sampai di situ, Bupati juga menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pemungutan pajak. Dengan begitu, pelaksanaan tugas antarperangkat daerah dapat berjalan lebih efektif dan sinergis.

“Langkah ini tidak hanya soal meningkatkan angka pendapatan, tapi juga memastikan bahwa pemungutan pajak dan retribusi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.

Lebih lanjut Mas Rusdi juga menyampaikan bahwa Pemerintah daerah juga akan melaksanakan operasi sisir dan kegiatan jemput bola untuk mempercepat penagihan serta memperluas jangkauan penerimaan daerah.

“Cara ini terbukti efektif dalam memperkuat arus kas daerah dan menekan potensi tunggakan pajak,” singkatnya

Terkait penurunan TKD, Bupati Rusdi menyebut Pemkab Pasuruan akan lebih selektif dalam pengelolaan anggaran. Belanja wajib dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta kewajiban terhadap pihak ketiga akan menjadi prioritas utama.

“Kami tetap menjaga agar pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terganggu. Prinsip efisiensi akan kami terapkan tanpa mengorbankan kebutuhan publik,” tutup Mas Rusdi.

Cek Artikeld dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Eri Ungkap Alasan SILPA Surabaya Capai Rp234 Miliar: Bukan Dana Mengendap

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjelaskan penyebab munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) per Oktober 2025 yang mencapai Rp234,44 miliar. Kondisi tersebut merupakan bagian dari pola pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan alur pendapatan serta kebutuhan rutin Pemkot Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, secara garis besar pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD). Keduanya menjadi sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi anggaran ada dua. Pendapatan yang PAD murni dari kota, dan pendapatan yang turun dari pemerintah pusat. Ada bagi hasil, ada TKD, macam-macam,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (27/10).

Menurutnya, sebagian besar pendapatan Kota Surabaya bersumber dari PAD. Karena itu, sejumlah proyek tidak dapat langsung dijalankan di awal tahun anggaran. “Seperti Surabaya, itu 75 persen dari PAD asli. Yang dari pusat seperti dibuat bayar DAU (Dana Alokasi Umum). Nah berarti apa? Di setiap bulan, maka harus ada uang yang memang ada SILPA,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dana SILPA di Surabaya digunakan untuk kebutuhan wajib seperti pembayaran gaji pegawai, listrik, dan air. “Yang belanja wajib itu harus tersimpan, tidak boleh digunakan. Nilainya (listrik dan air) itu sekitar Rp400-Rp500 juta per bulan,” katanya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu menambahkan, dana tersebut harus tetap tersimpan minimal dua bulan agar kebutuhan rutin pemkot bisa terbayar tepat waktu. “Kalau (kabupaten/kota) kendel (berani), sebulan harus langsung dibayar, dikeluarkan,” tuturnya.

Selain kebutuhan rutin, Wali Kota Eri menyebut proyek fisik di Surabaya umumnya baru bisa dimulai pada pertengahan tahun dan selesai pada November. Hal itu karena proses lelang baru dapat dilakukan setelah PAD masuk. “Kita nunggu PAD dulu masuk, baru kita lelang. Sehingga lelangnya itu bisa di bulan Maret-April, maka selesainya di bulan November,” ungkapnya.

Selain PAD, dana dari pemerintah pusat seperti DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) juga mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek. “Itu juga ketika ditransfer, transfernya tidak di awal, turunnya juga di tengah-tengah,” ujarnya.

Sebagai contoh, Wali Kota Eri menerangkan dana dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang biasanya cair per triwulan. “Nah, ketika ini masuk (turun), baru kan bisa mengeluarkan. Tidak bisa langsung, masuk langsung saya keluarkan,” katanya.

Wali Kota Eri menegaskan, kondisi SILPA tersebut merupakan hal yang wajar terjadi di daerah dengan dominasi PAD tinggi seperti Kota Pahlawan. “Maka dari itu, hampir semua kota besar, termasuk Surabaya, baru bisa memulai proyek di pertengahan tahun. Karena uang kita itu adalah uang PAD. Dan kita harus mempertahankan (uang) yang rutin, yang harus kita bayar setiap bulan,” tegasnya.

Ia menambahkan, SILPA di Kota Surabaya tetap dikelola sesuai mekanisme keuangan daerah dan tidak mengendap tanpa tujuan. “Dari provinsi kita dapat (anggaran) dari Opsen. Nah, ketika (Opsen) turun di bulan saat ini, kan tidak bisa (langsung) dipakai,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan Pemkot Surabaya tidak akan membiarkan dana bagi hasil mengendap hingga tahun berikutnya. “Yang salah itu adalah ketika uang itu mlebu (turun) dibiarkan mulai Januari. Nah, itu yang tidak boleh,” katanya.

Wali Kota Eri menegaskan pengelolaan dana SILPA di Surabaya dilakukan sesuai aturan dan prinsip kehati-hatian. Ia juga sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang melarang pemerintah daerah menyimpan kas di Bank Pembangunan Daerah (BPD) wilayah lain.

“Seperti Pak Menteri bilang, (misal) kalau uang (Surabaya) ditaruh di Bank Jakarta, itu yang salah. Tapi bagaimana (daerah) itu bisa mempertanggungjawabkan setiap bulan, kebutuhannya berapa, memang harus kita SILPA-kan,” tandasnya.

Cek Artikeld dan Berita Lainnya di Google News

Malam Pisah Sambut Kajati Kalsel, Gubernur Muhidin Sampaikan Apresiasi dan Harapan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin bersama Ketua TP PKK Kalsel, Hj. Fathul Jannah menghadiri malam pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Selatan dari pejabat lama, Rina Virawati kepada pejabat baru, Tiyas Widiarto, yang berlangsung di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Senin (27/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Rina Virawati atas pengabdian dan dedikasinya selama menjabat sebagai Kajati Kalsel.

Ia menilai, selama kepemimpinan Rina, Kejati Kalsel telah menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat penegakan hukum, mengawal pembangunan daerah, serta memberikan pendampingan hukum terhadap berbagai program strategis pemerintah provinsi.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Ibu Rina atas kerja keras, sinergi, dan suasana kekeluargaan yang selalu tercipta di setiap kegiatan Forkopimda. Kami tentu merasa kehilangan sosok beliau yang selalu membawa keceriaan,” ujar Gubernur Muhidin.

Muhidin juga berharap Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru, Tiyas Widiarto, dapat melanjutkan sinergi yang telah terbangun dengan baik antara Kejati dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Rina Virawati dalam sambutan perpisahannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Forkopimda serta rekan kerja atas dukungan dan kerja sama yang terjalin selama masa tugasnya di Kalimantan Selatan.

“Saya bersyukur dapat bertugas di Kalimantan Selatan yang masyarakat dan Forkopimdanya kompak serta bersinergi dengan baik. Semoga kebersamaan ini terus terjaga meski saya kini mendapat amanah baru sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Agung RI,” ujarnya.

Rina juga berharap tali silaturahmi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan. “Saya selalu terbuka jika rekan-rekan berkunjung ke Jakarta, dan saya pun siap datang jika diundang ke Banua,” tambahnya dengan senyum hangat.

Sementara itu, Kepala Kejati Kalsel yang baru, Tiyas Widiarto, dalam perkenalannya memohon doa dan dukungan agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk bekerja secara tulus, berkolaborasi, dan bersinergi dengan seluruh pihak, baik Forkopimda maupun pemangku kepentingan lainnya.

“Saya siap melanjutkan kerja sama yang baik dengan seluruh elemen pemerintahan daerah demi mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta mensukseskan program pembangunan nasional di daerah ini,” tutur Tiyas.

Tiyas menutup sambutannya dengan harapan agar Kejati Kalsel terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus mendukung pembangunan daerah yang maju dan sejahtera.

Cek Artikeld dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bandung Siaga Cuaca Ekstrem, Wali Kota Farhan Kerahkan Patroli 24 Jam

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang tengah melanda wilayahnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, tim gabungan dari berbagai dinas telah melakukan patroli 24 jam untuk memantau potensi bencana.

Farhan mengungkapkan, dalam tiga hari terakhir, sejumlah kejadian seperti longsor, pohon tumbang, dan genangan air terjadi di berbagai titik, terutama di kawasan pemukiman dekat bantaran sungai.

“Ini fenomena nasional akibat cuaca ekstrem yang telah diperingatkan oleh BMKG,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Selasa 28 Oktober 2025.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung memperkuat sistem drainase dan melakukan pembersihan saluran air di berbagai wilayah.

“Hal yang bisa dilakukan saat ini adalah memperbaiki dan membersihkan saluran air. Kami sudah mulai sejak Maret lalu, tapi memang erosi dari kawasan pegunungan seperti Tangkubanparahu dan Manglayang sangat tinggi,” jelasnya.

Akibat sedimentasi besar, saluran air di Kota Bandung cepat dangkal dan tersumbat.

“Kita kejar-kejaran dengan hujan. Baru dibersihkan bulan Maret, bulan Juni sudah penuh lagi, dan begitu terus,” kata Farhan.

Selain pembersihan, Pemkot juga memperkuat pompa penyedot air di daerah rawan genangan seperti Gedebage.

“Kita sudah tambah banyak pompa baru, dan itu efektif untuk mengurangi genangan,” ujarnya.

Farhan menyebut, fokus utama Pemkot Bandung adalah memastikan tidak ada korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi.

“Alhamdulillah, sejauh ini belum ada korban jiwa. Hanya satu rumah di Pajajaran yang jebol dan mengakibatkan luka ringan,” tuturnya.

Penanganan cepat di lapangan, kata dia, dilakukan dengan memperbaiki tanggul dan saluran yang jebol. Farhan juga meminta masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor bila menemukan potensi bahaya.

“Kami langsung perbaiki yang bisa diselesaikan tuntas, terutama yang membahayakan warga. Kita semua harus siaga pisan. Cuaca ekstrem ini belum berakhir,” ungkapnya.

Cek Artikeld dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Robby Paparkan Potensi Kota Salatiga dalam Jateng Travel Fair 2025

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan, Sp.OG. menghadiri kegiatan Jateng Travel Fair 2025 yang digelar di Emerald Grand Ballroom, Solo Paragon Hotel & Mall, pada Sabtu (25/10).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara hari ke-2 Jateng Travel Fair 2025, yang menampilkan berbagai sesi paparan, promosi potensi daerah, serta kolaborasi antarpelaku industri pariwisata dan investasi di Jawa Tengah.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, perwakilan instansi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan asosiasi pariwisata.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Ir. Sakina Rosellasari, M.Si, M.Sc, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah Yasip Khasani, S.IP., M.M, serta perwakilan kabupaten/kota dari seluruh Jawa Tengah.

Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah memaparkan perkembangan investasi di Jawa Tengah yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.

“Jawa Barat memiliki ekosistem manufaktur kendaraan yang lengkap, sementara Jawa Timur fokus pada industri hilirisasi dan kawasan ekonomi khusus. Untuk Jawa Tengah, terdapat empat daerah utama yang menjadi pusat pengembangan kawasan industri, yakni Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Batang,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kawasan industri di Jawa Tengah terus memperoleh dukungan berupa insentif dan kemudahan, seperti tax holiday, tax allowance, dan kemudahan perizinan lainnya.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Biro Otonomi Daerah dan Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah, Yasip Khasani, S.IP., M.M., yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.

Dalam paparannya, Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menyoroti potensi besar Kota Salatiga sebagai kota yang memiliki posisi strategis dan daya tarik wisata yang tinggi.

“Salatiga berada di antara tiga kota besar, yaitu Semarang, Solo, dan Yogyakarta masing-masing berjarak 49, 52, dan 78 kilometer. Ketiganya telah terhubung dengan jaringan jalan nasional dan tol, sehingga akses menuju Salatiga sangat mudah,” jelasnya.

Menurut Robby, posisi tersebut menjadikan Kota Salatiga sangat potensial menjadi pusat kegiatan bisnis, destinasi wisata, dan pengembangan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan kota-kota di sekitarnya.

“Dengan konektivitas yang baik, Salatiga bisa menjadi titik tengah kolaborasi pariwisata antara Semarang, Solo, dan Yogyakarta,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa letak geografis Salatiga yang berada di lereng Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Payung memberikan keunggulan tersendiri.

Menutup paparannya, Wali Kota Salatiga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan Jateng Travel Fair 2025.

Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kerja sama antardaerah, mendorong investasi berkelanjutan, serta membuka peluang kolaborasi baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Dengan semangat Jateng Gayeng dan kolaborasi yang solid, kita optimistis mampu menjadikan Jawa Tengah termasuk Kota Salatiga semakin maju, sejahtera, dan mendunia,” pungkasnya.

Cek Artikeld dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Targetkan Kerja Sama dengan IFAD Ciptakan Kemandirian Ekonomi Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menargetkan kerjasama dengan IFAD (International Fund for Agricultural Development) ciptakan kemandirian ekonomi desa seperti desa ekspor. Kedepan juga diharapkan ada perluasan jangkauan kerja sama dengan IFAD agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya di kawasan timur.

Pasalnya program yang dijalankan bersama IFAD seperti Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), telah memberikan dampak positif bagi daerah-daerah sangat tertinggal, khususnya di wilayah Timur Indonesia.

“Program ini sudah dirasakan oleh daerah-daerah sangat tertinggal terutama di kawasan Timur Indonesia. Saya usul juga tidak hanya kawasan Timur Indonesia tapi ada juga beberapa desa di kawasan Barat yang masih tertinggal. Jadi mohon doanya program TEKAD bisa berlanjut dan bisa dirasakan desa-desa di seluruh Indonesia,” kata Mendes Yandri saat bertemu Associate Vice President IFAD Donal Brown di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Selasa (28/10/25).

Dalam kesempatan ini Mendes Yandri menegaskan bahwa keberlanjutan program TEKAD menjadi salah satu prioritas utama Kemendes PDT. Kerja sama dengan IFAD ini diharap tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi desa, tetapi juga memperluas akses terhadap pembiayaan dan teknologi pertanian bagi masyarakat pedesaan.

Selain itu Mendes Yandri mendorong agar desa-desa di kawasan barat Indonesia yang masih tergolong tertinggal dapat menjadi sasaran program lanjutan, guna memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara.

Perluasan kawasan tersebut dengan mempertimbangkan banyaknya potensi dan kebutuhan desa di luar kawasan Timur Indonesia yang membutuhkan sentuhan inovasi kolaborasi antara Kemendes PDT dengan IFAD. Di antaranya adalah Jawa Barat dengan salah satu produk unggul pertanian berupa kopi dan Banten dengan produksi ikan mas koki agar semakin dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian maka kawasan yang mendapat sentuhan inovasi IFAD melalui Program TEKAD tidak terbatas pada Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Donal Brown menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kemendes PDT. IFAD menilai kolaborasi yang telah berjalan selama ini termasuk melalui Program TEKAD telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan Indonesia.

Ia menegaskan bahwa IFAD berkomitmen untuk melanjutkan dukungan terhadap program pembangunan desa yang berkelanjutan. Fokus dalam hal ini di antaranya berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan komunitas lokal.

“Saya bersama kolega berkomitmen untuk terus membantu memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat desa,” ujarnya.

Program TEKAD sendiri bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola potensi lokal serta memperkuat perekonomian desa berbasis inklusivitas dan keberlanjutan. Selain itu program lain juga dalam tahap perencanaan dengan IFAD sebagai mitra utama yaitu Indonesia Food Systems and Infrastructure for Villages in Disadvantaged Areas (IFSIV) atau Pengembangan Sistem Pangan dan Infrastruktur Desa di Daerah Tertinggal, yakni sebuah pendekatan sistem pangan yang memastikan keterhubungan antara sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan ekonomi desa sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan pangan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkot Ternate Gelar Upacara Peringatan Sumpah Pemuda

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Kota Ternate menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang digelar di Halaman Kantor Wali Kota Ternate. Selasa (28/10/25).

Momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 ini mengangkat tema Pemuda-Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate Rukmini A Rahman, SE.,M.Si bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Upacara tersebut turut dihadiri oleh Forkopimda Kota Ternate, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah dan staf di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate Rukmini A Rahman, SE.,M.Si saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dr.(H.C.) H. Erick Thohir, B.A., M.B.A mengatakan bahwa hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah, dan menepatinya dengan darah dan nyawa.

“Hari ini tugas kita berbeda. Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama: Indonesia harus berdiri tegak. Indonesia tidak boleh kalah. Kita hidup di zaman yang berat, dunia bergerak cepat,” terangnya.

Lanjut, di setiap kampung, di setiap kota, masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan bangsa Indonesia. Dibutuhkan pemuda yang patriotik, gigih dan empati yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata, yang tetap berdiri ketika badai datang.

“Seperti yang selalu dinyatakan dan dicerminkan oleh Bapak Presiden, Jangan takut bermimpi besar, Jangan takut gagal, Kalian bukan pelengkap sejarah, kalian adalah penentu sejarah berikutnya,” pungkasnya.

Di akhir sambutannya, Asisten I mengajak untuk menjaga api perjuangan ini. “Mari kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Demi Indonesia Raya yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia. Salam Pemuda!”

Upacara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) CPNS Lulusan IPDN TMT 1 Oktober 2025 dan Surat Keputusan Pensiun TMT 1 Oktober 2025 serta Penyerahan Manfaat Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun oleh PT TASPEN (Persero).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hasilkan Paving Blok dari Limbah FABA, Menteri Imipas Puji Lapas Kelas I Tangerang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Lapas Kelas I Tangerang menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, pada Senin (27/10). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan program pembinaan produktif “Jawara Beton”, yang mengolah limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) menjadi salah satu bahan utama pembuatan paving blok dan produk turunan beton lainnya.

Program inovatif ini merupakan hasil kerja sama antara Lapas Kelas I Tangerang, PT PLN Indonesia, dan PT Semen Merah Putih, sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan warga binaan di bidang industri ramah lingkungan.

Menteri Imipas mengapresiasi sinergi tersebut dan menyebutnya sebagai langkah nyata mendukung program “Kemakmuran untuk Semua” yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.

“Program ini menjadi contoh konkret bagaimana pembinaan di Lapas dapat memberikan banyak manfaat, yaitu mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta memberdayakan warga binaan agar memiliki keterampilan produktif,” ujar Menteri Imipas.

Ia menjelaskan bahwa salah satu bahan baku pembuatan paving blok dan produk turunan beton lainnya berasal dari limbah FABA hasil pembakaran batu bara sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Imipas turut didampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi. Ia menegaskan bahwa keterlibatan warga binaan dalam produksi beton merupakan bagian dari pembinaan kemandirian sekaligus pemberdayaan ekonomi.

“Warga binaan tidak sekadar menjalani masa pidana, tetapi juga aktif mengikuti program pembinaan produktif melalui pelatihan pembuatan paving blok dan produk turunan beton lainnya. Atas hasil kerja mereka, para warga binaan turut memperoleh premi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan kinerja yang diberikan,” terang Mashudi.

Hingga kini sudah ada sekitar 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan PT PLN Indonesia dalam pemanfaatan limbah FABA sebagai bahan baku produksi.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Beni Hidayat, menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan pembinaan yang berdampak langsung pada peningkatan keterampilan dan kesejahteraan warga binaan.

“Dengan dukungan PT Semen Merah Putih dalam program pembinaan ini, kami berharap kualitas dan kapasitas produksi paving blok dapat terus meningkat. Program Jawara Beton menjadi sarana pembinaan yang tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan nilai kerja keras dan kemandirian bagi warga binaan,” tegas Beni.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan produk-produk Jawara Beton tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memiliki daya saing di pasar nasional sebagai produk ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Plt Kadispora Kaltim Fokus Benahi Hotel Atlet dan Jaga Kinerja Instansi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kaltim, Muhammad Faisal menegaskan komitmennya menjaga stabilitas kinerja instansi di tengah masa transisi kepemimpinan.

“Sebagai Plt, tugas utama saya memastikan kegiatan berjalan normal, sesuai jadwal dan rencana. Ada sedikit inovasi, tapi fokusnya menjaga agar semuanya tetap on the track,” ujar Plt Kadispora Kaltim di Kantor Dispora Kaltim, Senin (27/10/2025).

Plt Kadispora Kaltim mengakui posisinya memiliki keterbatasan, apalagi ia juga masih menjabat sebagai Kepala Diskominfo Kaltim. Karena itu, fokusnya adalah menormalkan sistem kerja dan memastikan seluruh program tetap berjalan baik.

Salah satu perhatian utama adalah pembenahan Hotel Atlet Kaltim. Pengelolaannya kini telah resmi bekerja sama dengan PT MBS sesuai keputusan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Namun, sejumlah fasilitas masih perlu dilengkapi agar hotel dapat beroperasi maksimal.

“Hotel tanpa dapur repot, nanti terus-terusan beli gado-gado,” selorohnya sambil tersenyum.

Dispora saat ini tengah menyiapkan pengadaan perlengkapan dapur dan ruang pertemuan melalui APBD Perubahan 2025. Plt Kadispora Kaltim berharap, pembenahan ini membuat Hotel Atlet tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga ruang pertemuan dan kegiatan olahraga.

“Kami ingin Hotel Atlet jadi ikon baru Dispora. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis fungsi dan pelayanannya akan jauh lebih maksimal,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...710711712...4,906Halaman 711 dari 4,906