Beranda blog Halaman 718

Temui Jaksa Agung, Mendes Yandri Bahas Desa yang Dilelang dan Mengundang Untuk Hadir di Hari Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jumat (24/10/2025) pagi.

Usai bertemu Jaksa Agung, Mendes Yandri menuturkan jika pertemuan itu membahas sejumlah persoalan diantaranya soal Desa yang berada di Kawasan Hutan dan Dua Desa di Kabupaten Bogor yang dilelang.

Dua desa yang dimaksud adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Keduanya tercatat sebagai bagian aset sitaan BLBI yang kini tengah dalam proses menuju lelang.

“Insya Allah masalah Desa di Kawasan Hutan dan Dua Desa yang akan dilelang sudah ada solusi yang konstruktif,” kata Mendes Yandri.

Dalam pertemuan tersebut Mendes Yandri juga menyampaikan terkait Desa dalam kawasan hutan yang tentu juga menghambat program-program pemerintah.

Untuk diketahui, Saat ini, jumlah desa yang berada di kawasan hutan mencapai 2.966 desa, sementara jumlah desa yang berada di tepi/sekitar kawasan hutan mencapai 15.481 desa.

Desa berada dalam batas kawasan hutan tanpa status hukum yang jelas. Jika tidak segera diselesaikan, desa akan terus mengalami ketidakpastian administrasi dan sulit mengakses program pembangunan.

Selain itu, Mendes Yandri juga mengundang Jaksa Agung untuk hadir pada Peringatan Hari Desa 2026 yang akan dilaksanakan di Boyolali, Jawa Tengah.

“Kami mengundang Jaksa Agung karena Kejaksaan Agung telah luar biasa membantu desa melalui program Jaga Desa,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Turut mendampingi Mendes Yandri dan Wamendes Ariza, Sekjen Taufik Madjid, Irjen Teguh, Dirjen PEID Tabrani, Kepala BPI Mulyadin Malik, Penasehat Mendes PDT Zainuddin Maliki dan Juanda.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkab Bantul Luncurkan Program SAPA Bantul untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem 2025

Sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bantul, pemerintah menyalurkan bantuan sosial pangan dari APBD Bantul yang diberi nama SAPA Bantul atau Sambung Pangan Warga Bantul. Peluncuran Program SAPA Bantul dilakukan pada Kamis (23/10) di Pendopo Manggala Parasamya 2 oleh Wakil Bupati Bantul.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Sukrisna Dwi Susanta, bantuan sosial SAPA Bantul akan diberikan kepada 1.154 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 16 kapanewon yang telah masuk dalam data kemiskinan ekstrem. Setiap KPM akan mendapatkan bantuan sebesar dua ratus ribu rupiah, yang dapat diambil melalui warung pangan warga yang telah ditunjuk.

“Bantuan berupa sembako senilai dua ratus ribu rupiah ini akan disalurkan selama empat bulan, mulai dari Bulan September hingga Desember 2025, dengan tahap penyaluran dilakukan pada Bulan Oktober dan November 2025. Penerima manfaat akan mendapatkan kartu virtual account yang dapat digunakan untuk menukarkan kebutuhan pangan di warung pangan warga,” lanjut Sukrisna.

Selain pemberian bantuan berupa sembako, juga sampaikan alat bantu disabilitas untuk 11 penerima manfaat. Hal ini menjadi wujud perhatian dan dukungan pemerintah untuk mewujudkan bantul yang inklusif dan setara bagi seluruh warga tanpa kecuali.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mulai dari proses pendataan, verifikasi, penyaluran hingga pendampingan di lapangan. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, stakeholder, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Ia juga mengajak untuk selalu menjaga solidaritas sosial untuk memajukan Kabupaten Bantul. “Mari bersama kita rawat solidaritas sosial, perkuat tekad, dan satukan langkah untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkas Aris.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dari Hati ke Hati, Menteri Nusron Bahas Sertipikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah di Kaltim

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi langkah kolaboratif dengan mengumpulkan organisasi masyarakat Islam serta lembaga keagamaan untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (24/10/2025). Pertemuan ini digelar untuk mencari solusi bersama dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masjid dan musala di wilayah tersebut.

“Saya sengaja mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak bicara dari hati ke hati masalah sertifikasi masjid dan rumah ibadah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kaltim.

Sertipikasi tanah dilakukan sebagai upaya menjaga agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari. “Jangan sampai masjid, tempat ibadat yang merupakan rumah Allah, ke depan justru bermasalah,” tegas Menteri Nusron.

Menurutnya, banyak masalah tanah wakaf muncul ketika nilai tanah meningkat seiring berkembangnya ekonomi dan pembangunan. Hal tersebut telah terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Pulau Jawa, terkait proyek-proyek infrastruktur strategis.

Menteri Nusron sudah mengecek data nasional dan menemukan rendahnya jumlah tanah wakaf yang telah tersertipikasi. Kondisi tersebut juga terlihat di Kaltim, di mana tanah wakaf yang sudah bersertipikat masih berada di bawah standar nasional. “Untuk masjid baru sekitar 21%, sedangkan musala hanya sekitar 10%. Dari total 2.915 bidang, baru 291 yang telah bersertipikat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Menteri Nusron mengajak seluruh organisasi masyarakat Islam dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi dalam percepatan layanan. Ia menyebut beberapa elemen yang memiliki peran sentral, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Muhammadiyah.

Menteri Nusron menargetkan penyelesaian sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Kaltin dapat dilakukan dalam dua tahun ke depan. Ia juga menegaskan bahwa masalah sertipikasi masjid tidak boleh terus berlarut.

Selain itu, Menteri Nusron menyoroti banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang seharusnya diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui KUA. Masalah ini kerap menjadi hambatan dalam proses sertipikasi. “Hampir semua yang datang ke kantor ini wakafnya bermasalah karena belum punya AIW, padahal masjidnya sudah jadi. Ini banyak sekali terjadi,” ucapnya.

Menteri Nusron meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi dan segera menindaklanjuti data yang ada agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa khawatir sengketa lahan di kemudian hari. “Maka saya butuh komitmen kita bersama, mari kita atasi bersama-sama,” serunya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad. Turut hadir, Pimpinan lembaga organisasi masyarakat Islam di Kaltim yang terdiri dari organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Yayasan Hidayatullah, Badan Komunikasi Majelis Taklim Masjid, Forum Kerukunan Umat Beragama, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Kepala Kanwil Kemenag, dan Badan Wakaf Indonesia.

Setahun Kerja Nyata, Kemenimipas Catat Tinta Emas Ketahanan Pangan Nasional

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemenimipas) turut berkontribusi dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya melalui program yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan. Ketahanan pangan merupakan penjabaran Asta Cita Presiden yang dituangkan dalam 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, Kemenimipas raih hasil monumental di berbagai hasil panen dalam satu tahun kerja nyata. Catatan gemilang tersebut disampaikan Menteri Agus dalam video bertajuk “MENTERI IMIPAS RI SETAHUN, BERGERAK, BERDAMPAK” yang diunggah di akun media sosial Menteri dan Kemenimipas, Senin (20/10).

“Pembinaan warga binaan kini berfokus pada dampak sosial dan ekonomi nyata. Pulau Nusakambangan kini bertransformasi menjadi kawasan ketahanan pangan terpadu, tempat Warga Binaan diberdayakan dalam pertanian, peternakan, perikanan, serta industri produktif lainnya,” tulis Menteri Agus.

Sejak visi ketahanan pangan dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Kemenimipas mengimplementasikan visi tersebut dalam kegiatan produktif di seluruh lapas se-Indonesia. Kemenimipas catat hasil panen padi sebanyak 159.398 kg, jagung sebesar 229.660 kg, ditambah kacang-kacangan, sorgum, dan umbi-umbian di tanah seluas 328,43 hektare.

Di bidang perkebunan yang meliputi kelapa, kelapa sawit, dan lada, Kemenimipas memasok hasil panen sebesar 36.520 kg di lahan 45,84 hektare. Di bidang hortikultura, melalui pemanfaatan lahan 94 hektare, Kemenimipas berhasil panen mencapai 289.631 kg. Di bidang peternakan, Kemenimipas telah membudidayakan sapi sebanyak 380 ekor, domba sebanyak 1.165 ekor, ayam pedaging sebanyak 32.950 ekor, dan ayam petelur sebanyak 13.737 ekor. Di bidang perikanan, Kemenimipas sukses membudidayakan ikan sebanyak 674.718 bibit dan udang vaname sebanyak 9.035.000 bibit.

Sejak Kemenimipas berdiri, sebanyak 10.892 warga binaan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan ketahanan pangan. Pemasyarakatan telah memberikan premi sebesar Rp700.153.577 kepada warga binaan sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan kontribusi mereka. Angka tersebut bukan hanya pencapaian finansial, namun juga sebagai simbol keberhasilan dalam menumbuhkan etos kerja, rasa tanggung jawab, dan kemandirian warga binaan.

“Apresiasi berupa premi dan remisi hanyalah sebagian manfaat yang berdampak langsung bagi mereka. Mengembalikan rasa aman masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Warga Binaan adalah tujuan utamanya,” tulis Menteri Agus.

Melalui kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan, pemasyarakatan tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjalankan fungsi rehabilitasi sosial dan ekonomi bagi warga binaan. Lapas produktif menjadi simbol perubahan bahwa Lembaga ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai pusat produksi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Kudus Ajak ASN Berbelanja ke Pasar Tradisional, Hidupkan Lagi Semangat Ekonomi Rakyat

Suasana Pasar Kaliputu, Minggu (19/10) terasa berbeda. Di antara para pedagang dan pembeli, tampak Bupati Kudus Sam’ani Intakoris ikut berbelanja kebutuhan pokok. Aktivitas ini menjadi bagian dari Gerakan ASN berbelanja ke pasar tradisional, sebuah langkah sederhana namun bermakna untuk menghidupkan kembali denyut ekonomi pasar tradisional.

Dengan senyum ramah, Bupati Sam’ani berbincang santai dengan para pedagang sambil membeli sayur, buah, dan bahan pokok lainnya. Sam’ani mengatakan, gerakan ini bukan sekadar ajakan belanja, tapi wujud nyata kepedulian ASN terhadap sesama.

“Hari ini kita belanja ke pasar Kaliputu, biar teman-teman pedagang dan UMKM di sini semakin berdaya. Hasil belanja kali ini akan kami kirim ke panti asuhan. Semoga bermanfaat dan barokah. Ayo, kita belanja ke pasar tradisional,” ucapnya penuh semangat.

Gerakan ini akan digalakkan di seluruh lingkungan Pemkab Kudus, terutama setiap hari Jumat atau setelah ASN menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). ASN dianjurkan menyisihkan minimal Rp50 ribu untuk berbelanja di pasar tradisional, kegiatan belanja ini bisa dilaksanakan setelah olahraga Jumat pagi atau sepulang kerja. Hasil belanjaan bisa dibawa pulang untuk keluarga atau disalurkan kepada yang membutuhkan.

“Gerakan ini bisa kita niatkan sebagai ibadah sosial, hukumnya Fardukifayah (dianjurkan). Kita mulai Jumat depan. Harapannya, pasar-pasar di Kudus kembali ramai, pedagang lebih semangat, dan ekonomi lokal terus bergerak,” tutur Bupati Sam’ani.

Gerakan ASN belanja ke pasar tradisional juga menjadi bentuk empati pemerintah terhadap kondisi pedagang pasar tradisional yang sempat mengeluhkan sepinya pembeli. Bupati menegaskan, pihaknya akan segera menerbitkan surat edaran resmi agar seluruh ASN di Kudus ikut berpartisipasi.

“Kita ingin ASN tidak hanya bekerja di balik meja, tapi juga hadir di tengah masyarakat. Dengan belanja di pasar tradisional, kita bantu ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Setelah berbelanja, bupati menyerahkan hasil belanjanya ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Samsah di Singocandi. Pihaknya menyebut, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, gerakan ini juga dapat ditujukan untuk membantu pihak yang membutuhkan uluran tangan.

Gerakan ASN belanja ke pasar tradisional adalah cermin kepedulian dan solidaritas sosial antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi yang kian kompleks, langkah ini menjadi simbol kebersamaan dan harapan baru bagi pedagang kecil untuk terus bertahan dan tumbuh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Grobogan Dorong Percepatan Program Rumah FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rumah bukan sekadar tempat berlindung, tetapi juga simbol kesejahteraan dan harapan. Di tengah meningkatnya kebutuhan hunian, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya memperluas akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Senin (20/10), Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto memimpin rapat koordinasi lanjutan bersama perangkat daerah dan perbankan pelaksana FLPP di Ruang Rapat Wakil Bupati. Rapat yang diselenggarakan oleh Disperakim Kabupaten Grobogan ini diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Bappeda, BPPKAD, BKPPD, DPMPTSP, DPUPR, BPN, perbankan, notaris, serta perwakilan pengembang.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan bahwa program FLPP merupakan bagian dari program nasional Tiga Juta Rumah yang memerlukan dukungan nyata dari pemerintah daerah.

“Program ini sudah berjalan beberapa tahun, namun masih banyak hal yang perlu kita benahi bersama. Pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan semua proses berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegasnya.

Forum ini membahas sejumlah hal penting, mulai dari percepatan proses perizinan, penyederhanaan alur pengajuan melalui OSS, hingga sinkronisasi antarinstansi agar penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok MBR. Sekda menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhambat oleh prosedur internal.

“Selama syarat lengkap dan sesuai ketentuan, pelayanan harus diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya koordinasi dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih yang menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan perumahan. Kejelasan tahapan pembangunan—mulai dari proses perizinan hingga penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)—menjadi perhatian agar mekanisme pelayanan berjalan lebih efisien dan terpadu.

Selain itu, forum menekankan pentingnya verifikasi penerima manfaat agar bantuan perumahan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama perbankan dan BP Tapera akan memperkuat sinergi dalam proses validasi data calon penerima FLPP untuk memastikan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Program percepatan FLPP bukan sekadar agenda pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan kepastian dan harapan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Melalui koordinasi lintas sektor dan perbaikan tata laksana pelayanan, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus mengupayakan percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Satu rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga pijakan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Anwar Hafid Gandeng PT Telkomsat Wujudkan Sulteng Bebas Blank Spot

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) tentang pengembangan transformasi digital di Sulawesi Tengah. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan misi daerah menuju provinsi bebas blank spot dan terkoneksi sepenuhnya melalui program “Berani Berdering”, Selasa (21/10) di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa kerja sama ini lahir dari keprihatinan atas masih banyaknya wilayah di Sulawesi Tengah yang sulit dijangkau jaringan komunikasi. Ia menyebut kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut keadilan sosial dan pelayanan publik yang berkeadilan. Menurutnya, ketika masyarakat tidak bisa mengakses informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah, maka pelayanan publik akan timpang dan pembangunan menjadi tidak merata.

“Kita tidak hanya berupaya melakukan pemerataan di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang komunikasi. Banyak sekolah, puskesmas, dan desa yang belum tersentuh jaringan internet. Padahal, tanpa komunikasi yang baik, pelayanan dan pendidikan yang adil tidak mungkin terwujud,” ujar Anwar Hafid.

Gubernur mencontohkan sejumlah kasus tragis di lapangan, seperti ibu hamil yang meninggal di perjalanan karena tidak bisa menghubungi tenaga medis, atau pasien yang sulit mendapat pertolongan karena ketiadaan sinyal. Ia menilai, kondisi-kondisi seperti ini seharusnya tidak lagi terjadi di era digital saat ini. Karena itu, kerja sama dengan Telkomsat dianggapnya sebagai langkah cepat untuk membuka akses komunikasi bagi masyarakat di daerah-daerah terisolasi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengaitkan transformasi digital ini dengan berbagai program unggulan Pemprov Sulteng, seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Makmur, dan Berani Harmoni. Ia menegaskan, seluruh program itu hanya bisa berjalan maksimal jika didukung oleh sistem komunikasi dan data yang terintegrasi.

“Kalau kita mau mengentaskan kemiskinan, kita harus tahu dulu objeknya, siapa dan di mana mereka. Saya ingin suatu saat, ketika kita klik data masyarakat miskin, kita bisa langsung melihat kondisi rumahnya, bantuan apa yang sudah diterima, dan apakah program pemerintah sudah tepat sasaran. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan teknologi,” tegasnya.

Gubernur Anwar juga berharap agar seluruh perangkat daerah memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan sistem kerja berbasis data digital. Ia menunjuk Dinas Kominfo dan Bappeda sebagai leading sector dalam implementasi teknis kerja sama ini. “Dengan kemampuan teknologi satelit, kita bisa mengetahui potensi pendapatan daerah, kondisi nelayan di laut, hingga aktivitas ekonomi di pelosok. Ini penting agar semua kebijakan berbasis data akurat dan waktu nyata,” tambahnya.

Direktur Utama PT Telkom Satelit Indonesia, Lukman Hakim Abdul Ra’uf, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu daerah dengan komitmen kuat dalam perluasan akses digital. Ia menjelaskan, Telkomsat kini mampu menjangkau seluruh daratan dan perairan Indonesia melalui jaringan satelit yang bahkan mencakup sebagian wilayah negara tetangga.

Menurut Lukman, dari hasil riset nasional, masih banyak wilayah di Indonesia, termasuk di bagian barat, yang tergolong area minim sinyal. Karena itu, peran satelit menjadi sangat penting dalam mewujudkan keadilan akses informasi. Ia menegaskan, Telkomsat kini tidak hanya melayani sektor industri, tetapi juga fokus membantu pemerintah daerah dalam memperluas konektivitas masyarakat.

Lukman mengungkapkan, Telkomsat sudah bekerja sama dengan lebih dari sepuluh pemerintah provinsi di Indonesia, termasuk di wilayah timur seperti Maluku dan Papua. Di Sulawesi Tengah, kerja sama ini akan difokuskan pada program “Sulawesi Tengah 100% Connected” dengan target pemasangan layanan internet di seribu kantor desa, seratus puskesmas, dan seratus sekolah menengah atas serta sekolah kejuruan. Telkomsat juga akan membantu pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, telehealth berbasis artificial intelligence, dan sistem deteksi kebencanaan melalui satelit dan sensor internet of things (IoT).

“Tujuan besar kami adalah menghadirkan layanan internet dengan kualitas setara Jakarta ke daerah-daerah terpencil, agar masyarakat di pelosok Sulawesi Tengah juga bisa menikmati akses digital yang cepat dan stabil,” kata Lukman.

Kerja sama ini juga mencakup kolaborasi dengan Universitas Tadulako dalam pengembangan sensor kebencanaan dan pelatihan SDM digital. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi menuju smart government dan ekosistem digital yang inklusif di Sulawesi Tengah.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan optimismenya bahwa dengan semangat “Berani Berdering”, Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang sepenuhnya terkoneksi tanpa area blank spot. “Bismillahirrahmanirrahim, MoU ini kita sepakati bersama. Dengan teknologi ini, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan di Sulawesi Tengah akan bergerak lebih cepat dan merata,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sulbar Beri Dukungan, Desa Paku Polman Bakal Dibangun Irigasi Nilai Rp25 Miliar

Hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membuahkan hasil nyata. Desa Paku, Kecamatan Binuang, akan mendapat pembangunan jaringan irigasi dengan nilai anggaran sekitar Rp25 miliar yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun 2026 mendatang.

Bupati Polman, Samsul Mahmud, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Rapat Turun Sawah di areal Bendungan Lakejo, Desa Dakka, Polman. Ia menegaskan, bantuan anggaran itu tidak terlepas dari perhatian dan dukungan penuh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK).

“Berkat dukungan Pak Gubernur Sulbar, irigasi yang ada di Paku kita dapat bantuan anggaran kurang lebih Rp25 miliar dan akan dibangun tahun 2026,” ujar Samsul Mahmud.

Menurutnya, irigasi di Desa Paku sudah hampir 30 tahun tidak pernah dikerjakan, sehingga pengairan ke lahan pertanian warga tidak maksimal.

“Sudah hampir tiga dekade irigasi itu tidak tersentuh. Alhamdulillah, berkat support dan perhatian Pak Gubernur serta kerja sama kita semua, akhirnya tahun 2026 akan dikerjakan,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menjelaskan bahwa irigasi di Kecamatan Binuang tersebut berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan, Sulawesi Selatan.

“Ternyata wilayah kerjanya itu bukan di Sulawesi Barat, tapi di Sulawesi Selatan. Jadi nanti yang akan mengerjakan adalah BBWS Pompengan, bukan balai yang ada di Sulbar,” terang SDK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Tangerang Serahkan 37 Unit Alsintan untuk Dorong Produktivitas Petani

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menyerahkan 37 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani di berbagai kecamatan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Penyerahan ini dilakukan secara simbolis di UPTD penyuluhan pertanian Desa Cukanggalih Kecamatan Curug, Jumat (24/10).

Adapun alsintan yang diserahkan terdiri dari 17 unit hand tractor, 10 unit power thresher, dan 10 unit cultivator. Bantuan tersebut disalurkan kepada 37 kelompok tani yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tangerang, Syaifullah menyampaikan bahwa bantuan alsintan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Saya berharap alat mesin pertanian ini dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan petani,” ujar dia di lokasi.

Menurutnya, pemanfaatan alsintan akan membantu petani dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, hingga panen. Dengan begitu, proses pertanian menjadi lebih cepat, hemat tenaga, dan hasilnya lebih optimal.

“Fungsi alat ini adalah membantu proses pengolahan tanah, seperti membajak dan menggemburkan tanah, sehingga memudahkan petani dalam menanam dan mempermudah proses panen serta meningkatkan efisiensi waktu,” lanjutnya.

Syaifullah juga mendorong para petani agar terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi pertanian yang modern dan ramah lingkungan. Dengan adaptasi teknologi, diharapkan produktivitas meningkat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan pertanian di Kabupaten Tangerang.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program bantuan alsintan merupakan bukti nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap kemajuan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini semua bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang di bawah kepemimpinan Bapak Haji Moch. Maesyal Rasyid begitu peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Syaifulloh juga mengingatkan agar para kelompok tani penerima bantuan dapat menggunakan dan merawat alat dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. “Kami berharap para petani bisa memanfaatkan sebaik-baiknya alat dan mesin pertanian ini, serta menjaga dan memelihara agar umur pakainya panjang. Dengan begitu, alat ini bisa terus digunakan untuk mendukung model pertanian yang lebih produktif,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Sabang Resmikan Dapur MBG Ketiga, Tekankan Kebersihan dan Kualitas Gizi

Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam bersama Forkopimda meresmikan Gedung Sentra Penyedia Program Bergizi Gratis (SPPG) Keumala Bhayangkari Polres Sabang di Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya. Dapur ini menjadi yang ketiga di Kota Sabang dan ditargetkan mampu melayani sekitar 1.600 penerima manfaat setiap hari.

Zulkifli menekankan pentingnya menjaga kebersihan, kualitas gizi, dan ketepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta seluruh pihak mengawasi dengan serius agar program nasional ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak sekolah dan masyarakat penerima manfaat lainnya.

“Kita harus memastikan makanan yang disalurkan benar-benar bermanfaat, bukan menimbulkan masalah kesehatan. Dapur harus higienis, menu bergizi dan bervariasi, serta distribusi makanan dilakukan dengan tepat waktu,” tegasnya, pada Rabu (22/10).

Zulkifli juga mengingatkan agar makanan tidak disimpan terlalu lama dan sebaiknya langsung dikonsumsi di sekolah. Ia juga menegaskan bahwa dapur pengolahan wajib memiliki sertifikat higienis dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan bau atau pencemaran.

“Sabang ini kota wisata yang harus senantiasa bersih, tertib, dan nyaman, jangan sampai dapur MBG menimbulkan bau atau limbah yang mengganggu. Kebersihan harus dijaga, dan sisa makanan diangkut setiap hari, kota kita harus tetap bersih, nyaman, dan udaranya segar,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Sukoco menyampaikan bahwa SPPG Cot Abeuk merupakan wujud dukungan Polres terhadap program prioritas nasional tersebut. Ia berharap masyarakat penerima manfaat, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan siswa, untuk tidak segan melapor jika menemukan kendala di lapangan.

“Program ini harus berjalan baik, transparan, dan tepat sasaran. Kami siap mendukung penuh pelaksanaannya,” tambahnya.

Peresmian Gedung SPPG Cot Abeuk menjadi langkah nyata Pemerintah Kota Sabang dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal. Melalui pengawasan ketat, dapur yang higienis, dan keterlibatan aktif masyarakat, program prioritas nasional ini diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pelajar dan keluarga penerima manfaat di Kota Sabang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News