Beranda blog Halaman 719

Wali Kota Makassar ke Pulau Samalona, Pimpin Gerakan Jumat Bersih dan Bagi Sembako

Gerakan Jumat Bersih yang rutin digelar Pemerintah Kota Makassar kini menjangkau wilayah kepulauan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung memimpin kegiatan bersih-bersih di Pulau Samalona, Kecamatan Ujung Pandang, Jumat pagi (24/10).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Munafri dalam membangun kesadaran lingkungan dan menumbuhkan budaya bersih.

Munafri membawa puluhan Satgas Kebersihan dari Kecamatan Mariso dan Ujung Tanah. Tak lama setelah Munafri tiba di Pulau dan meninjau wilayah, para satgas segera menyusul menggunakan kapal pinisi.

Turut hadir Jajaran kepala SKPD, Camat Ujung Tanah dan Mariso, serta lurah di wilayah kepulauan, turut hadir 0datlam kegiatan bergotong royong membersihkan area pesisir tersebut.

Di bawah terik matahari, Munafri memberikan arahan di pinggir pantai dan mendampingi langsung para petugas kebersihan dan masyarakat menyisir sudut-sudut pulau yang bertumpuk sampah.

Munafri menekankan bahwa gerakan Jumat Bersih bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kota terhadap kebersihan dan estetika lingkungan, termasuk di kawasan kepulauan yang menjadi etalase wisata Kota Makassar.

“Dinas Lingkungan Hidup akan menyiapkan berbagai macam kegiatan bagaimana cara mengelola sampah, sehingga sampah bukan hanya menjadi musuh, tapi bisa menjadi sahabat, bahkan bisa menghasilkan penghasilan tambahan bagi masyarakat,” ujar Munafri.

Selain mengajak warga menjaga kebersihan, Munafri juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat Samalona. Ia menegaskan, bantuan tersebut bukan sekadar simbol, melainkan hasil kebersamaan seluruh pegawai di lingkup Pemkot Makassar.

“Jangan dilihat berapa besar nilainya, tapi ini hasil kumpul-kumpul teman-teman di pemerintah kota. Mudah-mudahan menjadi bagian yang saling mengeratkan, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain,” ungkapnya.

Munafri menambahkan, meski secara geografis Samalona terpisah dari daratan utama Makassar, namun warga pulau tetap menjadi bagian penting dari kota ini.

“Kita berada di Pulau Samalona ini, walaupun terpisah dengan lautan, tapi kita tetap satu warga Kota Makassar yang harus menjaga kota ini bersama-sama,” ucapnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada petugas kebersihan yang bersemangat menyeberang ke pulau dengan kapal pinisi — kapal tradisional khas Sulawesi Selatan yang kini menjadi ikon wisata Makassar.

“Ada yang baru pertama kali naik pinisi hari ini. Tiap hari lihat, tapi baru bisa coba sekarang. Minggu depan giliran petugas kebersihan lain yang merasakan. Pinisi ini bukan hanya kebanggaan, tapi juga potensi wisata yang harus kita jaga,” tutur Munafri disambut tawa peserta kegiatan.

Di sela-sela aksi bersih-bersih, Munafri berpesan kepada Lurah agar segera menerapkan pengelolaan sampah sirkular berbasis urban farming, termasuk pendirian Tempat Pengelolaan Sampah Organik (Teba) dan bank sampah.

Lebih jauh, Ia berdiskusi bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Helmy Budiman, untuk menemukan solusi yang dapat segera dilaksanakan untuk menindaklanjuti tumpukan sampah yang mulai meluas di sekitar pulau.

“Pulau ini indah, tapi keindahan itu tidak bisa dijaga orang lain. Hanya kita, warga Samalona sendiri, yang bisa menjaga kebersihan dan keindahan pulau ini,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Normalisasi Saluran di Detos, Wali Kota Depok Keluarkan Sejumlah Arahan

Wali Kota Depok, Supian Suri, didampingi Wakil Wali Kota, Chandra Rahmansyah, meninjau pekerjaan normalisasi saluran yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok di area Depok Town Square (Detos), Kamis (23/10).
Dalam kunjungannya, Bang Supian, sapaan akrab Wali Kota Depok meninjau langsung kondisi saluran air yang sebelumnya menjadi penyebab genangan di kawasan tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari petugas di lapangan, dirinya langsung mengeluarkan sejumlah arahan untuk mempercepat penanganan. Salah satunya, meminta DPUPR memperbanyak jaring sampah agar sampah tidak terbawa hingga ke hilir.
“Kita sama-sama tahu, beberapa bulan lalu terjadi banjir di depan Detos. Untuk menanganinya, perlu ditelusuri titik permasalahannya. Karena itu saya turun langsung melihat kondisi di lapangan. Kami minta Dinas PUPR memperbanyak jaring-jaring sampah,” ujarnya di sela peninjauan.
Selain itu, lanjutnya, titik bak kontrol juga perlu diperbanyak agar petugas dapat memantau kondisi saluran dan mempermudah proses pengangkatan sampah.
Ia juga meminta agar sejumlah titik dipasangi CCTV guna memantau volume sampah serta menindak pembuang sampah liar sesuai ketentuan.
“Kami terus berupaya mengembalikan fungsi Kali Cabang Timur agar lebih optimal. Untuk itu, kami minta Dinas PUPR rutin melakukan pembersihan agar sampah tidak sampai ke muaranya, yaitu di Situ UI,” terangnya.
Bang Supian juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke kali karena dapat menimbulkan banjir dan merugikan banyak pihak.

“Kita harus tegas terhadap pembuang sampah liar. Jika banjir terjadi akibat sampah, yang repot bukan satu orang, tapi semua. Mudah-mudahan kesadaran masyarakat semakin meningkat,” tandasnya.

 

BPKP Tegaskan Peran Strategis Insan Muda dalam Penguatan Tata Kelola Keuangan Negara

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh membuka secara resmi Forum Nasional Pembentukan Karakter Inti Pengawasan Tahun 2025, yang diadakan selama tiga hari, mulai dari Rabu 22 Oktober 2025 hingga Jumat 24 Oktober 2025 di Auditorium Gandhi, Kantor Pusat BPKP, Jakarta.

Dalam arahannya Ateh meminta kepada seluruh peserta forum agar bisa menghadapi tantangan masa depan dengan cara yang “tidak biasa”.

“Kita butuh karakter kuat, keteguhan moral, dan semangat juang yang tak mudah padam. Penguatan karakter bukan sekadar nilai di atas kertas. Ini adalah komitmen nyata dalam setiap tindakan, sebagai pengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan negara,” tegas Ateh.

Karakter yang dimaksud tidak hanya soal integritas dan loyalitas pada negara dan konstitusi, tetapi juga ketangguhan dalam menghadapi tekanan, keberanian memperjuangkan kepentingan publik, militansi, semangat belajar yang tidak pernah padam, serta kemampuan beradaptasi secara agile terhadap berbagai dinamika perubahan.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen membangun karakter unggul tersebut, kegiatan ini akan diisi oleh para narasumber hebat yang mewakili berbagai perspektif strategis nasional, yaitu Kepala Staf Umum TNI, Gubernur DKI Jakarta, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek).

Dalam kegiatan ini, peserta diharapkan dapat menyerap wawasan strategis dari para narasumber, mempelajari karakter unggul, serta menemukan inspirasi dari perjalanan pengabdian mereka. Peserta juga diajak menggali nasihat dan insight untuk memperkuat keteguhan dan daya juang sebagai aparatur negara. Diharapkan pula, semua pengetahuan dan wawasan yang diperoleh harus dikonversi menjadi ide dan aspirasi baru yang konstruktif dan transformasional.

“Insan Muda BPKP harus berani. Boleh sesekali takut, tapi janganlah menjadi seorang pengecut!” tegas Ateh menutup paparannya.

Kegiatan yang diikuti oleh 184 insan muda BPKP yang terpilih baik dari Kantor Pusat maupun Perwakilan BPKP seluruh Indonesia ini, merupakan jawaban atas tantangan pengawasan yang menuntut BPKP untuk berperan lebih aktif dan krusial dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kaltim Jadi Tuan Rumah! Ratusan Anggota Pramuka se-Indonesia Bakal Hadiri Rakornas di Balikpapan

Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalimantan Timur (Kaltim) berkolaborasi dengan Kwartir Nasional (Kwarnas) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Balikpapan. Acara besar ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 24 hingga 26 Oktober 2025.

Menurut Wakil Ketua Bidang Kehumasan dan Informatika Kwarda Kaltim, Muhammad Faisal Rakornas ini menjadi ajang penting untuk merealisasikan program kerja tahun 2025 Gerakan Pramuka.

“Kwarnas mengundang seluruh perwakilan Kwartir Daerah se-Indonesia, mencakup empat bidang utama, Pembinaan Anggota Muda (Binamuda), Pembinaan Anggota Dewasa (Binawasa), Organisasi dan Hukum (Orgakum), serta Kesekretariatan,” jelas Faisal.

Rakornas yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan ini akan dihadiri langsung oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso yang dijadwalkan membuka acara pada Jumat (24/10/2025) malam.

Peserta Rakornas adalah perutusan utama Kwarda, yaitu para Wakil Ketua Bidang Binamuda, Binawasa, Orgakum, dan para Sekretaris Kwarda seluruh Indonesia.

Agenda Rakornas dirancang padat dan menarik. Selain sesi diskusi kelompok mengenai isu-isu strategis, para anggota Pramuka ini juga akan mendapat sosialisasi mengenai pemanfaatan aplikasi “Ayo Pramuka” untuk mendukung digitalisasi organisasi.

Para peserta juga dijadwalkan melakukan wisata ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kunjungan ini diperkirakan menjadi salah satu sesi yang paling dinantikan, memberikan kesempatan bagi para pimpinan Kwarda se-Indonesia melihat langsung progres pembangunan pusat pemerintahan baru.

Rakornas yang diselenggarakan di Kaltim ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi program kerja, dan memastikan Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia dapat berjalan efektif dan modern.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Akses Digital Merata: Diskominfo Kaltim Salurkan Internet Gratis ke 29 Desa Pelosok di Kukar

Upaya serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mewujudkan pemerataan akses digital kian terasa hingga ke pelosok desa. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, sebanyak 29 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini resmi menikmati akses internet gratis.

Program “Internet Desa” ini diwujudkan dengan menyalurkan perangkat internet berbasis teknologi nirkabel, Orbit Telkomsel. Penyaluran perangkat ini merupakan langkah taktis untuk memperluas jangkauan digital di wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.

Plt. Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, menjelaskan bahwa program ini adalah manifestasi dari visi Gubernur Kaltim untuk memastikan setiap warga, termasuk di daerah terpencil, dapat merasakan manfaat internet.

“Kami ingin masyarakat di pelosok juga bisa menikmati internet gratis. Penggunaan teknologi seperti Orbit ini menjadi solusi sementara sebelum jaringan fiber optic (FO) sepenuhnya mampu menjangkau semua wilayah,” ujar Bambang, saat kegiatan penyaluran berlangsung pada Kamis (23/10/25).

Menurut Bambang, Kukar menjadi salah satu kabupaten dengan alokasi bantuan perangkat terbanyak. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi agar desa-desa penerima dapat “naik kelas” ke jaringan yang lebih stabil seperti fiber optic di masa mendatang.

Bambang juga mengakui bahwa kondisi geografis Kaltim yang sangat luas menimbulkan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Diskominfo mengadopsi kombinasi berbagai teknologi, mulai dari FO, Orbit, hingga Starlink, yang disesuaikan dengan kondisi medan dan infrastruktur listrik setempat.

“Tidak semua desa bisa dijangkau dengan kabel optik. Kami harus adaptif dengan teknologi yang ada agar seluruh masyarakat tetap bisa terkoneksi,” tegasnya.

Selain tantangan geografis, ketersediaan sumber listrik yang stabil juga menjadi perhatian utama. Beberapa desa masih mengandalkan listrik mandiri, sehingga keberhasilan program ini memerlukan dukungan lintas sektor.

“Internet tidak akan berfungsi optimal tanpa pasokan listrik yang stabil. Kami berharap, justru dengan adanya internet, ini akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di desa-desa tersebut,” harap Bambang.

Sementara itu, di tingkat kabupaten, Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo Kukar berperan sebagai fasilitator utama.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Aptika Diskominfo Kukar, Ery Hariyono, menyampaikan bahwa pembagian perangkat ini dilengkapi dengan pendampingan teknis dan pelatihan bagi para pengelola desa.

“Kami mendampingi dan memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari distribusi hingga pelatihan teknis. Tujuannya agar perangkat ini bisa dioperasikan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat desa,” kata Ery.

Ery Hariyono berharap, dengan semakin banyaknya desa yang terhubung ke internet, ini akan memicu pertumbuhan layanan publik, pendidikan, dan sektor ekonomi masyarakat.

“Internet saat ini telah bertransformasi menjadi penopang utama bagi pendidikan, usaha, dan pelayanan publik. Kami berharap program ini menjadi pemicu bagi desa-desa lain untuk berani berkembang secara digital,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menkomdigi Meutya Hafid Ajak Investor Global Percaya pada Startup Indonesia

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak para investor global untuk menaruh kepercayaan pada potensi besar startup Indonesia. Ajakan ini disampaikan dalam pidato kuncinya di Tech in Asia Conference 2025, yang digelar di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Meutya menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah meluncurkan sejumlah inisiatif untuk memperkuat ekosistem startup nasional, di antaranya melalui HUB.ID Connection Hub dan Startup Indonesia Dashboard.

Dalam ajang HUB.ID Connection Hub 2025, Kemkomdigi mempertemukan 20 startup unggulan Indonesia dengan investor global dari berbagai negara.

“Dua puluh startup unggulan ini mencerminkan kreativitas dan ketangguhan generasi baru inovator Indonesia. Mereka membawa semangat global, tetapi tetap berakar pada solusi untuk masyarakat,” ujar Meutya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi digital terpercaya di Asia.

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2022, HUB.ID telah menghubungkan lebih dari 240 startup dengan 80 investor global dan mitra korporasi, memfasilitasi lebih dari 2.600 pertemuan terkurasi dan menghasilkan investasi serta kemitraan bisnis senilai lebih dari USD 60 juta.

Selain mempertemukan startup dengan investor, program HUB.ID juga menghadirkan sesi mentoring dan berbagi pengalaman bersama para pendiri startup sukses.
Menurut Meutya, pendekatan ini bertujuan membangun fondasi manajerial dan keberlanjutan bisnis bagi startup muda agar siap bersaing di tingkat global.

Kemkomdigi juga memperkenalkan Startup Indonesia Dashboard, platform data nasional yang terintegrasi untuk memetakan dan menghubungkan startup dengan investor lintas sektor dan wilayah.
Platform ini diharapkan memudahkan investor dalam menilai potensi bisnis, sekaligus membantu pemerintah memantau arah pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Ketika semua saling terhubung, inovasi akan tumbuh,” tegas Meutya.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menambahkan bahwa keberhasilan ekosistem startup sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor.

“Kita perlu mengorkestrasi ekosistemnya. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci,” katanya.

Melalui kolaborasi yang erat antara startup, investor, dan pemerintah, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai rumah bagi inovasi digital Asia — tempat di mana kepercayaan, keterhubungan, dan pertumbuhan menjadi fondasi utama kemajuan ekonomi digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkomdigi Meutya Hafid: 90 Juta Peluang Kerja Baru Terbuka Lewat AI

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial (AI) bukanlah ancaman, melainkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, penerapan AI akan membuka jutaan lapangan kerja baru di berbagai sektor.

“Dikabarkan kecerdasan artifisial akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada tahun 2025. Namun, pada saat yang bersamaan, AI juga berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di berbagai bidang. Karena itu, AI perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti,” ujar Meutya

Meutya menyebut bahwa Indonesia termasuk salah satu negara paling optimistis di dunia dalam menghadapi transformasi digital berbasis AI. Masyarakat dinilai semakin siap menerima teknologi baru tanpa rasa takut berlebihan.

“Berdasarkan berbagai survei, Indonesia dinilai sebagai negara yang mampu menerima AI dengan baik, tidak takut, dan itu merupakan pertanda yang baik,” Katanya.

Ia menekankan bahwa AI harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya.

“Kita coba melihat dan membicarakan AI dari perspektif yang berbeda. Bukan sekadar data dan angka, melainkan bagaimana AI bisa dimaknai sebagai alat bantu yang memperkuat manusia,” ucapnya.

Dalam paparannya, Meutya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun Peta Jalan Nasional AI sebagai panduan strategis lintas sektor. Regulasi tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan terbit pada awal tahun 2026.

“Insyaallah pada awal tahun 2026, Peraturan Presiden tentang peta jalan ini sudah dapat diterbitkan dan menjadi pedoman bagi kita semua,” ungkapnya.

Selain regulasi, pemerintah juga berkomitmen mendorong pemerataan akses digital agar manfaat AI dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah pelelangan frekuensi 1,4 GHz untuk menghadirkan internet yang lebih murah dan merata.

“Yang juga penting adalah bagaimana membuat AI berikutnya menjadi inklusif. Kami juga telah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk menghadirkan internet yang lebih murah dan merata,” kata Meutya.

Menkomdigi menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk memanfaatkan AI secara bijak dan bertanggung jawab.

“Ketika pemanfaatannya dilakukan dengan baik, AI akan membawa kebaikan. Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama, dan kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menentukan arah perkembangan AI ke depan,” Tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gelar Wisuda Purnabakti, MA Apresiasi Pengabdian Pimpinan dan Hakim Agung

Mahkamah Agung RI (MA) menggelar wisuda purnabakti bagi pimpinan dan hakim agung yang telah mengabdikan dirinya dalam menegakkan keadilan di Indonesia pada Kamis (23/10) di Lt 14 Ruang Kusumaatmadja, Tower Mahkamah Agung RI.

Pimpinan dan Hakim Agung yang diwisuda purnabakti di antaranya Ketua Mahkamah Agung Periode 2020-2024, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Militer periode 2018-2025, Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Dr. Desnayeti M, S.H., M.Hum., serta Hakim Agung yang telah wafat Dr. Drs. Abdul Manaf, M.H.

Pada prosesi purnabakti dilakukan penyerahan kalung jabatan para mantan pimpinan MA dan tanda jabatan hakim dari para mantan hakim agung kepada Ketua MA sekaligus pemberian kenang-kenangan berupa cincin dan plakat sebagai tanda pengikat ke dalam keluarga besar MA.

Dalam sambutannya, Ketua MA Prof. Sunarto menyampaikan wisuda purnabakti ini merupakan wujud penghargaan tertinggi atas pengabdian dan dedikasi para mantan pimpinan dan hakim agung dalam menginspirasi generasi penerus dalam melanjutkan nilai-nilai pengabdian dan intergitas yang dibangun.

“Sejalan dengan itu purnabakti jadi ruang refleksi bagi kita semua, bahwa perjalanan panjang para pimpinan dan hakim agung yang dilepas hari ini adalah kisah tentang keteguhan dan dedikasi penuh pengabdian tanpa pamrih. Capaian gemilang mahkamah agung hari ini bukanlah hasil dari perjalanan singkat, melainkan buah dari langkah-langkah panjang pendahulu kita. Seperti pepatah mengatakan seribu langkah selalu dimulai dari satu langkah dan langkah pertama merekalah yang membuka jalan bagi sejarah Panjang pengabdian dan kejayaan lembaga ini hingga saat ini.” ucap Ketua Mahkamah Agung.

Dirinya turut menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan keteladanan mereka yang pada masa baktinya telah menanamkan nilai-nilai luhur menerangi jejak langkah Mahkamah Agung menuju ke arah yang lebih baik.

“Dalam konteks ini, purnabakti juga menjadi simbol penghormatan bagi para pimpinan mahkamah agung dan para hakim agung yang selama masa baktinya telah memikul tanggung jawab besar untuk institusi. Tidak hanya di ruang siding, tetapi juga dalam menentukan arah kebijakan dan mengelola Lembaga Mahkamah Agung. Beliau-beliau adalah sosok yang memadukan antara penegakan hukum dan penguatan kelembagaan lembaga peradilan.” tambahnya.

Selain itu, Ketua MA juga secara khusus mengenang dan menyampaikan penghargaan setulus-tulusnya kepada Dr. Drs. Abdul Manaf, M.H. yang wafat pada 21 Mei 2025 saat masih bertugas sebagai Hakim Agung. Di matanya sosok Abdul Manaf adalah figur yang teladan yang senantiasa menebar kebaikan bagi kolega-koleganya.

Tidak ketinggalan, dirinya turut mengapresiasi pasangan dan keluarga para mantan pimpinan dan hakim agung yang telah setia mendampingi baik disaat suka dan duka dalam pengabdian. Serta telah berperan aktif dalam naungan Dharmayukti Karini sebagai wadah kebersamaan dalam menebar kebaikan.

Menutup sambutannya, Prof. Sunarto mengutip sabda Nabi Muhammad SAW “sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” Baginya, pesan itu menegaskan kemuliaan tidak diukur dari tingginya suatu jabatan atau lamanya masa bakti, melainkan dari seberapa besar manfaat yang ditinggalkan bagi sesama.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Bandung Barat Tegaskan Komitmen Jalankan Pemerintahan Sesuai Aturan

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan dengan berpedoman pada aturan yang jelas dan transparan. Ia menekankan, tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan yang melanggar hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

“Tentunya saya mendukung elemen masyarakat apabila menemukan hal yang janggal di Bandung Barat, dan akan segera ditindaklanjuti,” ujar Jeje Ritchie, Sabtu (11/10).

Bupati menegaskan, dirinya terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik dari masyarakat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia juga berkomitmen untuk menggandeng berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.

“Saya akan berkoordinasi dengan Polres dan Kejaksaan untuk mengusut semua ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jeje menekankan bahwa setiap laporan dugaan penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi akan ditindaklanjuti dengan serius. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, katanya, akan melibatkan Inspektorat serta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

“Bila ada laporan dugaan penyalahgunaan wewenang administrasi maupun korupsi, saya akan segera perintahkan Inspektorat dan meminta APH melakukan pemeriksaan detail,” ujarnya.

Sebagai bentuk ketegasan, Bupati juga memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Jika mereka terbukti, tentunya akan segera dilakukan evaluasi ataupun penggantian, baik itu level kasi, kabid, sekdis, kabag, kepala dinas, kepala badan, para asisten, staf ahli, termasuk sekda,” tandasnya.

Bupati Jeje menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali visi pemerintahannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

“Kami ingin Bandung Barat menjadi daerah yang kuat karena integritas. Pemerintahan yang bersih bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal kepercayaan. Dengan kerja bersama dan komitmen semua pihak, saya yakin Bandung Barat bisa menjadi contoh daerah yang maju dan bermartabat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan: Tak Ada Dana Pemprov Jabar Disimpan dalam Bentuk Deposito

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengemukakan bahwa tidak ada dana Pemda Provinsi Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito dengan maksud untuk diambil bunganya. Hal itu diungkapnya setelah menyambangi kantor Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (22/10).
Menurut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, berdasarkan data dari BI terkait pelaporan keuangan per 30 September 2025, dana kas daerah Pemdaprov Jabar sebesar Rp3,8 triliun tersimpan dalam bentuk rekening giro, bukan deposito.
Sejumlah dana lainnya, yang merupakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tersimpan dalam bentuk deposito BLUD masing-masing dan di luar kas daerah.
“Jadi tidak ada dana Pemda Provinsi Jabar yang tersimpan di bank, baik Bank BJB maupun bank lain dalam bentuk deposito, apalagi angkanya Rp4,1 triliun. Yang ada hari ini hanya Rp 2,4 triliun. Itu pun tersimpan di rekening giro kas daerah untuk pembayaran berbagai kegiatan Pemdaprov Jabar,” tegas KDM.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dana Pemdaprov Jabar per hari ini, tanggal 22 Oktober, sekitar Rp2,4 triliun itu akan dibelanjakan antara lain untuk membayar gaji pegawai, kontrak-kontrak pembangunan, jalan irigasi, bangunan sekolah, rumah sakit, termasuk pegawai non-ASN.
Jadi, tidak ada dana Pemdaprov Jabar yang mengendap karena pembayaran untuk berbagai keperluan dilakukan setiap hari sesuai tagihan dan kebutuhan.
“Uang itu ada yang keluar, ada yang masuk. Yang keluar untuk bayar listrik, air, belanja pegawai dan lainnya yang bersifat layanan publik,” kata KDM.
Bahkan, total kebutuhan yang harus dibayarkan secara berkala sampai 31 Desember 2025, mencapai Rp10,5 triliun.
“Dari mana untuk menutup kekurangan angka itu, yakni dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah, pendapatan asli daerah (PAD), juga dari pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat menurut undang-undang,” ujarnya.
KDM juga mengatakan, setelah klarifikasi dan mendapat kepastian kebenaran data keuangan Pemdaprov Jabar dari BI, ia berharap tak ada lagi kecurigaan yang menyatakan pemda, khususnya Pemdaprov Jabar, menyimpan uang dalam bentuk deposito.
“Diharapkan tidak ada lagi kecurigaan yang menyatakan pemda, khususnya Pemdaprov Jabar menyimpan uang dalam bentuk deposito untuk mendapat keuntungan sehingga program pembangunan menjadi terhambat,” ucapnya.

Pemdaprov Jabar justru yang terbaik, baik pendapatan dan pengeluaran dalam belanja barang menurut Kementerian Dalam Negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News