Beranda blog Halaman 720

Catat! Pengalihan Arus di Sudirman–Thamrin Selama Jakarta Running Festival 2025

Penulis
Syifa
-

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberlakukan pengalihan arus lalu lintas selama pelaksanaan Jakarta Running Festival 2025 yang digelar pada Sabtu (25/10) dan Minggu (26/10) mendatang.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa pengalihan arus dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan lari tersebut yang akan melintasi sejumlah ruas jalan utama di Ibu Kota.

Pada hari Sabtu (25/10), pengalihan arus akan diberlakukan di beberapa ruas utama, antara lain:

  • Jalan Jenderal Sudirman
  • Jalan Gatot Subroto
  • Jalan Gerbang Pemuda
  • Jalan M.H. Thamrin (Bundaran HI)
  • Jalan Sisingamangaraja

“Pengalihan arus lalu lintas dilakukan pada pukul 03.30 sampai dengan 08.30,” jelas Syafrin, Jumat (24/10).

Berikut rute alternatif yang dapat dilalui selama kegiatan Jakarta Running Festival 2025:

  1. Lalu lintas dari arah Utara (Sarinah) menuju arah Selatan (Blok M) dapat melalui Jalan MH Thamrin-Jalan Imam Bonjol-Jalan Rasuna Said-Jalan Kapten Tendean-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Trunojoyo-dan seterusnya.
  2. Lalu Lintas dari Jalan Teluk Betung menuju arah Timur (Menteng) dapat melalui Jalan Jenderal Sudirman-Jalan M.H Thamrin-Berputar Selatan-Selatan di Simpang Patung Arjuna Wijaya-Jalan M.H Thamrin-Jalan Imam Bonjol-dan seterusnya.
  3. Lalu lintas dari arah Timur (Menteng) menuju arah Barat (Tanah Abang) dapat menggunakan Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Dr. GSSJ Ratulangi-Jalan Johar-Jalan K.H. Wahid Hasyim-Jalan K.H. Mas Mansyur-dan seterusnya.
  4. Lalu Lintas dari arah Barat (Stasiun Karet) menuju arah Barat (Manggarai) dapat melalui Jalan R.M Margono Djojohadikoesoemo-Jalan Galunggung-Jalan Sultan Agung-dan seterusnya.
  5. Lalu lintas dari arah Timur (Manggarai) menuju arah Barat (Tanah Abang) dapat menggunakan Jalan Sultan Agung-Jalan Galunggung-Jalan Karet Pasar Baru Timur III-Jalan Karet Pasar Baru Timur II-Jalan R.M Margono Djojohadikoesoemo-dan seterusnya.
  6. Lalu Lintas dari arah Utara (Tanah Abang) menuju arah Timur (Kampung Melayu) dapat menggunakan Jalan Mas Mansyur-Jalan Prof. Dr. Satrio atau JLNT Dr.
Satrio-Jalan Casablanca Raya-Jalan K.H Abdulah Syafei-dan seterusnya.
  7. Lalu Lintas dari arah Timur (Kampung Melayu) menuju arah Utara (Tanah Abang) dapat menggunakan Jalan KH. Abdulah Syafei-Jalan Casablanca Raya-JLNT Dr. Satrio atau Jalan Dr. Satrio-Jalan Mas Mansyur-dan seterusnya.
  8. Lalu lintas dari arah Barat (Slipi) menuju arah Timur (Cawang) dapat menggunakan Jalan Gatot Subroto-Simpang Susun Semanggi-Jalan S. Parman- dan seterusnya.
  9. Lalu lintas dari arah Timur (Cawang) menuju arah Barat (Slipi) dapat menggunakan Jalan Gatot Subroto-Jalan Rasuna Said-Jalan Prof. Dr. Satrio-Jalan Mas Mansyur-Jalan Penjernihan-Jalan Pejompongan Raya-Jalan Tentara Pelajar-Jalan S. Parman-dan seterusnya.
  10. Lalu Lintas dari Jalan Senopati atau Jalan Pattimura menuju Gelora Bung Karno dapat menggunakan Jalan Hang Lekir 1-Jalan Hang Tuah Raya-Jalan Hang Lekir IV-Jalan Hang Lekir 2-Jalan Hang Lekir 1-Jalan Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda-dan seterusnya.

Syafrin mengimbau para peserta kegiatan Jakarta Running Festival 2025 untuk menggunakan layanan angkutan umum (Transjakarta, MRT, dan Commuter Line) untuk menuju lokasi kegiatan sesuai dengan pelayanan jam operasional.

“Kepada para pengguna jalan diimbau agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lepas Kontingen DKI Jakarta, Gubernur Pramono Targetkan Juara Umum POPNAS dan PEPARPENAS 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi melepas Kontingen DKI Jakarta yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII dan Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) XI Tahun 2025, di halaman Balai Kota Jakarta, pada Jumat (24/10). Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menyampaikan rasa bangga sekaligus harapan besar bagi para atlet yang mewakili Jakarta di ajang olahraga pelajar terbesar di Indonesia tersebut.

“Saya menaruh harapan besar kepada seluruh peserta agar Jakarta dapat meraih juara umum baik dalam POPNAS maupun PEPARPENAS. Dengan kerja keras, disiplin, kebersamaan, gotong royong, serta fokus yang kuat, saya yakin Jakarta bisa menjadi juara umum di kedua ajang tersebut,” tuturnya.

POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI berlangsung pada 1–10 November 2025. Kesempatan ini menjadi momentum penting bagi Jakarta untuk menampilkan prestasi para atlet muda sekaligus membuktikan kesiapan ibu kota sebagai pusat kegiatan olahraga pelajar nasional.

“Melihat kesiapan dan prestasi yang telah dicapai, saya berharap Jakarta bisa menjadi center of gravity, atau pusat prestasi olahraga di Indonesia,“ imbuhnya.

Gubernur Pramono juga mengapresiasi seluruh kontingen, mulai dari atlet, pelatih, manajer cabang olahraga, hingga ofisial yang telah berlatih dengan tekun dan disiplin. Ia menegaskan, prestasi tidak lahir dalam waktu singkat, melainkan dari proses panjang yang penuh kerja keras dan pengorbanan.

“Kalian adalah putra-putri terbaik Jakarta. Kalian membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan kekuatan untuk menunjukkan ketangguhan dan kemampuan yang luar biasa. Hadapilah setiap pertandingan dengan keberanian dan rasa percaya diri. Kemenangan sejati bukan hanya tentang medali, tetapi tentang kejujuran, sportivitas, dan rasa hormat kepada lawan,” kata Gubernur Pramono.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus memperkuat ekosistem olahraga pelajar melalui pembinaan berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penghargaan bagi atlet berprestasi. Ia juga mengajak seluruh kontingen untuk menjadikan ajang ini sebagai ruang unjuk kemampuan sekaligus mempererat semangat persaudaraan antardaerah.

“Kita ingin memastikan setiap anak muda Jakarta memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkompetisi, dan berprestasi di bidang yang mereka cintai. Tunjukkan bahwa Jakarta bukan hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga menjadi teladan dalam sportivitas, kebersamaan, dan semangat persaudaraan,” urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah, menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Dispora DKI Jakarta tahun 2025. Pelaksanaannya dilakukan secara sinergis bersama berbagai pihak, yaitu Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta, Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) DKI Jakarta, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) DKI Jakarta, serta Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga DKI Jakarta.

Kontingen DKI Jakarta yang berpartisipasi dalam ajang POPNAS dan PEPAPERNAS 2025 berjumlah 786 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 676 orang merupakan bagian dari kontingen POPNAS, yang terdiri atas 391 atlet, 50 pelatih, 55 asisten pelatih, dan 179 ofisial. Sedangkan kontingen PEPAPERNAS berjumlah 110 orang, dengan rincian 50 atlet, 11 pelatih, 8 asisten pelatih, dan 41 ofisial.

“POPNAS dan PEPAPERNAS menjadi ajang penting untuk mengukur hasil pembinaan olahraga pelajar yang telah dilakukan, sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi para atlet muda. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan semangat sportivitas antar atlet dari seluruh Indonesia,” ujar Andri.

Marsha, atlet dari cabang olahraga Senam Ritmik, menyampaikan, ia bersama tim telah menjalani latihan intensif selama beberapa bulan terakhir sebagai persiapan menghadapi pertandingan. Menurutnya, menjaga kebugaran dan kondisi fisik merupakan hal utama agar dapat tampil maksimal di arena.

“Kami sudah menjalani pemusatan latihan di wisma selama sebulan penuh untuk persiapan pertandingan. Setiap hari kami berlatih dari pagi hingga sore untuk memperkuat fisik. Harapan saya, kami bisa tampil sebaik mungkin, menjaga performa tetap stabil, dan membawa pulang medali emas,” ujar Marsha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BRIN Kembangkan Model Desa Digital Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Penulis
Syifa
-

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) merancang model Desa Digital Pangan berbasis partisipasi masyarakat dan akuntabilitas digital untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pangan di desa.

Robby Firman Syah Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) BRIN menyampaikan, riset ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pangan desa yang transparan dan partisipatif melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga bagaimana data dan informasi dikelola secara jujur dan terbuka,” ujarnya pada diskusi talkshow interaktif. Kegiatan ini sebagai rangkaian diseminasi hasil riset bertema Arah Baru Digitalisasi Sektor Publik: Data, Etika, dan Kepercayaan, Rabu (22/10).

Menurut Robby, riset dilakukan di empat kabupaten, yaitu Banyuwangi, Purworejo, Karawang, dan Lampung Tengah.

“Hasil kajian menunjukkan, partisipasi masyarakat desa dalam program pangan tergolong tinggi, namun akuntabilitas digital masih terbatas. Banyak desa telah memiliki sistem informasi daring, tetapi belum digunakan optimal untuk pelaporan, evaluasi, maupun distribusi bantuan pangan,” terangnya.

Lebih lanjut Robby mengatakan, Model Desa Digital Pangan yang dikembangkan BRIN memanfaatkan teknologi blockchain sebagai sistem pencatatan digital desa. “Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi, laporan produksi, dan distribusi pangan terekam otomatis dan tidak dapat diubah. Sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya.

Ia menjelaskan, blockchain tidak hanya berfungsi sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai sistem kepercayaan baru dalam pengelolaan data publik.

“Teknologi ini menghadirkan jejak data yang tidak bisa dihapus dan mendorong kejujuran tanpa menambah beban administrasi. Dalam model ini, masyarakat desa berperan sebagai pengguna sekaligus pengawas data, sementara pemerintah daerah menjadi fasilitator dan pembina literasi digital,” ungkapnya.

Robby berpendapat, riset ini juga mengembangkan rancangan Food Security Data Center di tingkat kabupaten dan Village Ledger di tingkat desa sebagai pusat integrasi data pangan, keuangan, dan logistik.

“Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah memantau kondisi pangan secara real-time dan mengambil keputusan berbasis bukti ilmiah. Desa yang menguasai datanya akan lebih tangguh menghadapi krisis pangan,” ujar Robby.

Dirinya menilai, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh perangkat dan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memahami nilai strategis data.

“Kami berharap, model ini dapat memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketimpangan akses informasi di pedesaan. Sistem yang transparan dan partisipatif akan memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan, sekaligus mendukung kebijakan nasional menuju swasembada pangan berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemnaker Tetapkan 1.500 Peserta Lolos Program Pemagangan Nasional 2025 Batch I Gelombang 2

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan sekitar 1.500-an peserta yang lolos Program Pemagangan Nasional Batch I Gelombang 2 Tahun 2025. Penetapan ini dilakukan setelah peserta mengikuti proses seleksi dan perusahaan mengusulkan peserta pemagangan.

“Pada hari ini kami menetapkan sekitar 1.500-an peserta pemagangan Batch I Gelombang 2 sebagai bagian dari pemenuhan target 20.000 peserta pada Batch I . Untuk Batch II, Kemnaker akan membuka lebih dari 80.000 peserta sehingga target peserta pada Program Pemagangan Nasional 2025 ini sebanyak 100.000 orang,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Cris menjelaskan, peserta akan menjalani pemagangan selama enam bulan dan akan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, peserta juga memperoleh perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Peserta juga akan dibimbing langsung oleh mentor perusahaan dan mendapatkan sertifikat pemagangan setelah menyelesaikan program. “Program pemagangan nasional ini menjadi yang pertama kali dijalankan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambah Cris.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi, mengingatkan agar peserta yang dinyatakan lolos segera melengkapi administrasi pemagangan. Pertama, peserta wajib melengkapi data rekening bank. Rekening yang digunakan harus dari salah satu bank berikut: BNI, BRI, Mandiri, BTN, atau BSI. Kedua, peserta wajib menandatangani perjanjian pemagangan dengan perusahaan penyelenggara dan mengunggahnya ke laman maganghub.kemnaker.go.id.

“Jadi kami mengingatkan kembali, peserta yang telah dinyatakan lolos wajib melengkapi data rekening bank dan mengunggah perjanjian pemagangan sebagai bagian dari pelaksanaan Program Pemagangan Nasional ini,” pungkas Anwar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Apresiasi Kinerja DJPb, Dorong Penyerapan Anggaran yang Cepat dan Tepat Sasaran

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui pelaksanaan kebijakan fiskal yang efektif dan penyerapan anggaran yang optimal. Hal ini ia sampaikan saat berbincang bersama para jajaran dalam kegiatan Townhall Meeting DJPb yang berlangsung di Aula Gedung Yusuf Anwar, pada Kamis (23/10).

Dalam kesempatan pertamanya, Menkeu menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran DJPb di seluruh Indonesia yang selama ini berkontribusi dalam memperkuat stabilitas fiskal dan mendorong pemulihan ekonomi.

“Peran teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Kalau belanja negara bisa lebih cepat dan tepat sasaran, dampaknya ke perekonomian akan semakin besar,” ujar Menkeu.

Menkeu juga mendorong seluruh insan perbendaharaan untuk terus memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan negara, agar kebijakan fiskal dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Kegiatan Townhall Meeting ini menjadi ajang komunikasi dan penyamaan visi antara pimpinan Kementerian Keuangan dengan jajaran DJPb dari seluruh Indonesia, sekaligus penguatan semangat untuk terus berkontribusi positif dalam mewujudkan pengelolaan APBN yang kredibel, efisien, dan berdampak luas bagi perekonomian dan pertumbuhan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ombudsman RI Dorong Penguatan Pengawasan Pemda dalam Program Prioritas Nasional

Penulis
Syifa
-
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena di Balai Kota Ambon, Kamis (23/10).
Pertemuan tersebut membahas peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
Najih menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan peran aktif pemerintah daerah baik dalam penyediaan sarana prasarana, dukungan teknis, maupun pengawasan di lapangan oleh dinas terkait.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru dalam menjalankan program prioritas nasional tanpa perencanaan yang matang. Menurutnya, khusus untuk program Makan Bergizi Gratis diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya agar tata kelolanya menjadi lebih baik dan berkelanjutan.
“Kita sarankan untuk tidak buru-buru secara masif, tapi perlu ditata ulang. Untuk SPPG yang sudah berjalan perlu dievaluasi dan diperbaiki. Sedangkan untuk SPPG yang baru dan infrastrukturnya sedang disiapkan, kami sarankan ditunda dulu agar yang sudah berjalan ini tidak menimbulkan masalah,” ujar Najih.
Selain itu, Najih juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Merah Putih. Ia menilai, model koperasi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Misalnya di Maluku, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui sistem koperasi yang kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan daerah.
“Jenis ikan di Maluku beragam mungkin bisa dibuat storage atau tempat penyimpanan ikan yang dapat menjadi bisnis potensial bagi koperasi. Jika mengambil model bisnis yang umum dikhawatirkan bisa mematikan usaha lokal yang sudah ada,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyambut baik saran dari Ombudsman RI. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program nasional dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

ANRI Serahkan Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Wilayah I Terbaik dalam Penyelenggaraan Kearsipan

Penulis
Syifa
-

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah wilayah I terbaik dalam penyelenggaraan kearsipan pada acara Rapat Koordinasi Identifikasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, ANRI, Selasa (21/10).

Sebanyak 9 (sembilan) penghargaan diberikan kepada klaster Kabupaten, Kota, dan Provinsi dari Pemerintah Daerah Wilayah I. Adapun wilayah yang mendapatkan penghargaan dalam Klaster Kabupaten, antara lain Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Tabalong. Kemudian untuk Klaster Kota ialah Kota Ternate, Kota Pontianak, dan Kota Bontang. Sementara itu, dalam Klaster Provinsi, antara lain Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Direktur Kearsipan Daerah I, Irwanto Eko Saputro menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan atas pencapaian dan kinerja dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan dan merupakan perwujudan apresiasi dari ANRI melalui Kearsipan Daerah I selaku Pembina Kearsipan Daerah Wilayah I yang terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Kepala ANRI, Mego Pinandito mengungkapkan dalam sambutannya bahwa pemberian penghargaan atas pencapaian kinerja penyelenggaraan kearsipan ini merupakan hasil pengawasan atau penilaian pelaksanaan kinerja dari penyelenggaraan kearsipan di masing-masing daerah. Penghargaan yang diberikan kali ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2024.

“Kami mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian kinerja dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang kali ini akan mendapatkan penghargaan,” tambah Kepala ANRI.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan sebagai salah satu penerima penghargaan mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan ANRI. “Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saya menyampaikan rasa syukur dan bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, yang telah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah daerah lainnya,” ujarnya.

”Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi tetapi merupakan pengakuan atas komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun tata kelola kearsipan yang tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” tambahnya.

Sesi pemberian penghargaan merupakan salah satu dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Identifikasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah. Acara yang diselenggarakan secara luring dan daring melalui kanal Youtube Arsip Nasional RI ini dilanjutkan dengan pemberian beberapa materi terkait kearsipan dan akan berlangsung selama dua hari pada 21-22 Oktober 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendag Tekankan Komitmen Indonesia terhadap Reformasi Struktural APEC 2025 di Incheon

Penulis
Syifa
-
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) atau Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) ke-4 yang diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan, pada 22–23 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan agenda Reformasi Struktural APEC periode 2021–2025, sekaligus merumuskan agenda Reformasi Struktural APEC untuk periode 2026–2030 mendatang.
“APEC menegaskan komitmennya terhadap reformasi struktural sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan. Reformasi ini menjadi kunci untuk memperkuat daya saing kawasan di tengah tantangan global, perkembangan teknologi, serta perubahan demografi,” ujar Wamendag Roro.
Wamendag Roro menambahkan, agenda Reformasi Struktural APEC sejalan dengan APEC Putrajaya Vision 2040 dan Aotearoa Plan of Action yang menargetkan terbentuknya komunitas Asia-Pasifik yang terbuka, dinamis, tangguh, dan damai pada 2040. Seluruh upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lintas generasi.
Para Menteri Reformasi Struktural APEC, lanjut Wamendag Roro, juga mencatat kemajuan pelaksanaan reformasi di bawah Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR) 2021–2025. Melalui agenda tersebut, negara-negara APEC, baik secara kolektif maupun individual, dinilai telah berhasil menjalankan berbagai kebijakan reformasi yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan.
Meski telah mencatat kemajuan di bawah EAASR, para Menteri Reformasi Struktural APEC menilai bahwa berbagai hambatan struktural masih perlu diatasi, termasuk ketidaksinkronan regulasi yang dapat menghambat peningkatan konektivitas, inovasi, dan kesejahteraan di kawasan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang berkelanjutan serta kerja sama regulasi yang lebih erat untuk menjawab tantangan baru, membuka peluang ekonomi, dan memastikan pertumbuhan yang inklusif bagi seluruh anggota APEC.
Sebagai tindak lanjut, para Menteri Reformasi Struktural APEC menyepakati Strengthened and Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (SEAASR) 2026–2030 yang akan menjadi panduan utama bagi upaya reformasi struktural APEC dalam lima tahun mendatang. SEAASR ini memuat empat pilar strategis yang menjadi acuan bagi ekonomi anggota APEC dalam mengatasi berbagai hambatan struktural serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan.
Keempat pilar tersebut yaitu: menciptakan persaingan yang adil dan berorientasi pasar; membangun lingkungan yang mendukung bagi dunia usaha; mendorong inovasi dan digitalisasi; serta memberdayakan seluruh masyarakat untuk mencapai potensi ekonominya demi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Wamendag Roro mengungkapkan, para Menteri Reformasi Struktural APEC juga menekankan pentingnya memperkuat upaya reformasi struktural secara berkelanjutan agar memberikan hasil yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi perekonomian kawasan. Upaya tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan pembelajaran dari agenda reformasi sebelumnya, sekaligus menyempurnakan pendekatan melalui peningkatan proses implementasi dan evaluasi, pengembangan kapasitas, serta penguatan penjangkauan dan kesadaran publik, termasuk melalui kolaborasi dengan sektor swasta.
Dalam konteks peningkatan konektivitas, para Menteri Reformasi Struktural APEC menegaskan komitmen untuk menciptakan pasar dan lingkungan usaha yang adil serta terbuka dengan orientasi pasar di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Para Menteri Reformasi Struktural APEC juga menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja, termasuk melalui Asia-Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council (ABAC).
ABAC berperan penting dalam memastikan kebijakan reformasi struktural APEC tetap selaras dengan dinamika dunia usaha dan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang kompetitif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global. Rekomendasi dari ABAC akan menjadi masukan strategis dalam perumusan kebijakan APEC ke depan, khususnya untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Reformasi Struktural APEC juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi pasar dan kemudahan berusaha di kawasan. Para menteri menyambut baik keberhasilan pelaksanaan Third APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan 2020–2025 dan mengesahkan Fourth EoDB Action Plan 2026–2035. Melalui rencana baru ini, APEC menargetkan peningkatan sebesar 20 persen dalam lima area prioritas hingga 2035 guna memperkuat kinerja ekonomi dan memperlancar arus perdagangan di kawasan.
Selain itu, para menteri menegaskan komitmen untuk mendorong penerapan Good Regulatory Practices (GRP) yang menjamin lingkungan regulasi yang transparan, efisien, dan dapat diprediksi. Dalam konteks percepatan transformasi digital dan kemajuan teknologi, APEC menilai perlunya tata kelola regulasi yang adaptif agar kebijakan tetap relevan dengan dinamika inovasi. Para menteri juga mendorong kerja sama regulasi internasional guna menghapus hambatan yang tidak perlu, memperkuat interoperabilitas, serta mengadopsi standar global yang sesuai.
APEC juga menyoroti pentingnya peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan pelatihan, layanan kesehatan, serta dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian. Selain itu, APEC berkomitmen memperkuat jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat dari dampak perubahan ekonomi dan sosial, termasuk akibat kehilangan pekerjaan, disabilitas, atau transisi usia kerja.
Tidak sampai di situ, APEC menyoroti peran penting sektor jasa sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan. Melalui APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) 2016–2025, APEC mendorong reformasi di sektor jasa dan non-jasa secara berkesinambungan sebagai bagian dari implementasi SEAASR 2026–2030. Kerja sama lintas-fora antara Komite Ekonomi, Group on Services, dan sub-fora terkait lainnya diharapkan dapat memperkuat daya saing dan integrasi sektor jasa di kawasan.

Pertemuan SRMM ke-4 ini dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan, Koo Yun Cheol. Adapun APEC 2025 mengusung tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper.”

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Ponorogo Dukung Gernas Ayo Mondok: Harapkan Jadi Bola Salju Kebajikan

Penulis
Syifa
-

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga menggantungkan harapan tinggi agar Gerakan Nasional (Gernas) Ayo Mondok menggelinding membesar seperti bola salju kebajikan (snowball of goodness).

“Terus bergulir dan membawa keberkahan luar biasa,” kata Kang Giri sapaan Bupati Sugiri Sancoko dalam kegiatan Muhasabah dan Halaqah di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak bersama Ketua Umum Gernas Ayo Mondok, KH Lukman Harist Dimyathi dan Sekretaris Jenderal HM Zahrul Azhar As’ad.

Kang Giri menekankan bahwa tantangan terbesar pesantren sekarang ini bukan semata pada perubahan zaman. Melainkan keberanian untuk jujur mengakui bahwa masih ada persoalan yang perlu perbaikan bersama. Kang Giri berharap kebangkitan pesantren berlangsung secara rasional, intelektual, dan fundamental.

Sementara itu, Ketua Umum Gernas Ayo Mondok, KH Lukman Harist Dimyathi menyampaikan jika pesantren harus berani mengambil sesuatu yang baik tanpa harus membuang tradisi lama yang baik. “Pesantren harus adaptif, tapi tetap menjaga nilai dasar, menjaga tradisi lama yang baik sekaligus mengambil hal baru yang lebih baik,” jelas Gus Lukman seperti dalam siaran tertulisnya Pemkab Ponorogo, Kamis (23/10).

Dia meminta kalangan pesantren mengambil hikmah dari kritik dan ujian yang menerpa belakangan ini. Dan seluruh pesantren di Indonesia perlu memastikan santrinya aman dan nyaman. “Saatnya untuk memperbaiki diri, pesantren harus terdepan dalam hal prasarana, kualitas santri, maupun penguasaan ilmu dan teknologi,” tegas pengasuh Pondok Pesantren Termas Pacitan itu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Perkuat Ekosistem AI Nasional untuk Dorong Daya Saing Industri Manufaktur

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu percepatan industri nasional berbasis inovasi dan teknologi melalui implementasi Making Indonesia 4.0 yang telah dijalankan sejak tahun 2018. Inisiatif ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem transformasi digital yang inklusif.

“Making Indonesia 4.0 merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang diharapkan mampu memperkuat rantai nilai industri, memperluas inovasi, dan melahirkan talenta yang mampu mengelola dan mengembangkan teknologi,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara “AI for Indonesia” di Jakarta, Kamis (23/10).

Menperin menyampaikan terdapat tiga hal utama yang perlu dijadikan fokus untuk mengembangkan potensi ekonomi nasional dalam transformasi digital seperti kercerdasan buatan (AI), diantaranya yaitu penguatan kompetensi dan kapasitas talenta digital di seluruh jenjang industri, penerapan manajemen perubahan, dan perumusan strategi proses bisnis yang adaptif. Ketiga hal ini menjadi bukti bahwa keberhasilan implementasi AI dipengaruhi kesiapan faktor manusia dan proses bisnis.

Melalui berbagai langkah strategis, Kemenperin berupaya untuk memperkuat kapasitas talenta bangsa melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri agar mampu beradaptasi dengan teknologi digital. Penguasaan AI menjadi salah satu kunci dalam pengembangan industri manufaktur yang mandiri dan berdaya saing global.

Sebelumnya, Kemenperin telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan SDM Industri Berdaya Saing Global mencakup vokasi industri berbasis dual system, pembentukan Center of Excellence, pembangunan Pusat Industri Digital Indonesia 4.0, pengembangan inkubator bisnis terintegrasi, pendirian Development Center infrastruktur kompetensi, serta program “Digital ASN Talent Pool”. Keputusan ini menjadi wujud keseriusan Kemenperin dalam menciptakan talenta industri yang adaptif terhadap perkembangan dan penguasaan teknologi sesuai kebutuhan industri secara global.

Menperin menegaskan penerapan AI tidak hanya berperan terhadap pertumbuhan dan inovasi pada sektor industri manufaktur, namun juga memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Untuk itu Kemenperin terus mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, asosiasi industri, lembaga pendidikan vokasi, dan berbagai mitra internasional.

“Pengembangan SDM Industri menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transformasi digital. Kami optimis tenaga kerja industri Indonesia memiliki potensi untuk menguasai kompetensi digital dan teknologi masa depan,” tutur Menperin.

Selain itu, Kemenperin turut menginisiasi dua program utama untuk mendukung ekosistem AI nasional seperti Pembangunan DCC Satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) dan Pengembangan kurikulum Industri 4.0 berbasis AI pada unit pendidikan vokasi. Melalui program ini, Kemenperin memberikan akses jaringan layanan one-stop solution yang lebih luas agar mampu dijangkau ke berbagai wilayah dan merata di seluruh Indonesia.

Menperin menjelaskan bahwa kedua program tersebut telah melibatkan lebih dari 7.000 siswa SMK dan 11.142 mahasiswa politeknik. “Ini merupakan komitmen kami dalam mempersiapkan generasi industri masa depan yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan transformasi digital,” ujarnya.

Berdasarkan data Artificial Intelligence Index Report 2025 yang diterbitkan oleh Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), proporsi keterampilan AI Indonesia sedikit lebih tinggi dari rata-rata global. Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan tingkat penetrasi keterampilan AI tertinggi di kawasan Asia Tenggara dan masuk ke dalam jajaran 10 besar pada tingkat global dengan peningkatan perubahan kompetensi AI sebesar 191 persen pada periode 2016 hingga 2024.

Sementara, berdasarkan Global AI Index 2024 yang dirilis oleh Tortoise Media, Indonesia masih memerlukan penguatan pada aspek infrastruktur digital, pengembangan ekosistem AI, dan strategi pemerintah. Menanggapi hal ini, Menperin menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memacu pengembangan AI dapat berjalan sistematis dan berkelanjutan.

Ke depan, Kemenperin berkomitmen untuk terus mengembangkan SDM Industri yang tangguh dan adaptif terhadap inovasi teknologi, sekaligus memperluas penerapan teknologi AI di berbagai sektor industri melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan talenta digital dan sektor industri berbasis teknologi.

Peningkatan Kinerja Sektor Industri

Dalam kesempatan yang sama, Menperin menegaskan implementasi Making Indonesia 4.0 menjadi langkah strategis Indonesia dalam mewujudkan aspirasi sebagai salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Transformasi digital yang dijalankan Kemenperin telah menjadi bukti nyata terhadap peningkatan kinerja dan daya saing industri nasional.

Disisi lain, Kemenperin telah menetapkan 29 perusahaan National Lighthouse Industri 4.0 yang dinilai telah berhasil mengimplementasikan transformasi industri 4.0 pada sektor industri manufaktur dan menjadi percontohan bagi adopsi teknologi transformasi industri di Indonesia. Adapun ke-29 perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor industri seperti elektronika, otomotif, farmasi, tekstil, kimia, semen, makanan dan minuman, serta industri aneka.

Menperin menjelaskan berdasarkan laporan dari perusahaan National Lighthouse Industri 4.0, kebermanfaatan penerapan AI berdampak positif pada kenaikan pendapatan perusahaan, peningkatan daya saing produksi, serta proyeksi logistik dan penggunaan bahan bakar. Tidak hanya memacu efisiensi dan akurasi proses produksi, pemanfaatan AI turut turut membuka peluang baru dalam mewujudkan transformasi menuju industri yang smart dan berkelanjutan.

Terlepas dari itu, Menperin menambahkan AI bukan tujuan. “Tujuan kita adalah mensejahterakan rakyat, dan AI adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. AI juga tidak hanya sekedar tren, namun dibutuhkan bagi sektor industri manufaktur. Kami mengapresiasi Kumparan atas pemilihan tema “AI for Indonesia” serta komitmennya yang sejak tahun 2024 secara konsisten telah menghadirkan ruang kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan ekosistem AI di Indonesia,” tutup Menperin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...719720721...4,906Halaman 720 dari 4,906