Beranda blog Halaman 722

Pemkab Blitar Benahi Sekolah Rusak, Dapat Kucuran Dana Rp 54 Miliar dari Pemerintah Pusat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terus mempercepat program peningkatan mutu sarana pendidikan dengan melakukan perbaikan dan revitalisasi sekolah di berbagai wilayah. Tak hanya mengandalkan APBD, pemerintah pusat turut menggelontorkan dana revitalisasi sekolah sebesar Rp 47 miliar, sementara dari APBD Kabupaten Blitar dialokasikan sekitar Rp 7,7 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Agus Santosa, menjelaskan bahwa program revitalisasi ini dilaksanakan secara swakelola oleh lembaga pendidikan penerima bantuan, mencakup taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP).

“Revitalisasi ini merupakan program dari pusat dan anggarannya langsung dikelola oleh lembaga penerima. Totalnya mencapai sekitar Rp 47 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja negara,” ucap Agus.

Menurut Agus, jumlah lembaga penerima bantuan revitalisasi cukup banyak. Untuk jenjang SD, sedikitnya 54 sekolah telah menerima kucuran dana tersebut. Sedangkan SMP mendapat alokasi untuk 12 sekolah, dan TK sekitar 23 lembaga pendidikan.

Selain bantuan dari pusat, Pemkab Blitar juga menjalankan program rehabilitasi sekolah melalui APBD tahun 2025 senilai Rp 7,7 miliar. Hingga Oktober 2025, progres serapan anggaran mencapai sekitar 50 persen, dengan beberapa proyek yang telah berjalan hingga 70 persen.

“Untuk rehab sekolah, sebagian kegiatan sudah berjalan hingga 70 persen. Ada juga yang baru mulai pelaksanaan fisiknya pada Oktober ini. Kami ikut melakukan monitoring dan evaluasi, baik program pusat maupun daerah,” Jelasnya.

Agus optimistis seluruh program revitalisasi dan rehabilitasi sekolah dapat selesai sebelum akhir tahun 2025. Ia menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah meningkatkan mutu pendidikan dan kenyamanan proses belajar-mengajar di Kabupaten Blitar.

“Kami optimistis semua bisa selesai sesuai target. Karena baik dari sisi pelaksanaan maupun pengawasan sudah kita siapkan secara maksimal. Tujuan akhirnya tetap pada peningkatan mutu pendidikan. Infrastruktur yang layak akan sangat menunjang kegiatan belajar-mengajar,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Santri 2025 Jadi Momentum Kebangkitan Santri Indonesia

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Peringatan Hari Santri Nasional 2025 menjadi momentum penting bagi kebangkitan santri Indonesia. Dengan mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”, apel peringatan berlangsung di Alon-Alon Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Upacara diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas), serta santriwan dan santriwati dari berbagai pondok pesantren di wilayah Blitar.

Bupati Blitar Rijanto bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan Amanat Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut, Menteri Agama menegaskan bahwa Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia, bukan hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih lanjut, Rijanto menyampaikan pesan agar seluruh santri di Indonesia menjadi generasi berilmu, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi. Ia juga mengajak santri untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan menjadi bagian dari solusi di tengah tantangan zaman.

“Tunjukkan bahwa santri mampu menjadi bagian dari solusi bukan sekedar penonton,”tegasnya.

Peringatan Hari Santri Nasional 2025 ini diharapkan dapat memperkuat semangat kemandirian, moderasi beragama, dan penguasaan teknologi di kalangan santri. Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen mendukung pengembangan pesantren sebagai pusat pendidikan karakter dan inovasi menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren, Tegaskan Komitmen Pemerintah Perkuat pembentukan Direktorat Jenderal

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan keagamaan berbasis pesantren di seluruh Indonesia.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Ruang Wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Mensesneg menjelaskan bahwa keputusan ini berawal dari insiden di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo. Dari kejadian tersebut, pemerintah menilai pentingnya peningkatan standar keamanan dan tata kelola pesantren.
Menurut data, terdapat lebih dari 42 ribu pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Bapak Presiden memberikan petunjuk kepada kita yang diwakili oleh Kementerian PU, untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis,” ucap Mensesneg.

Mensesneg menambahkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan asesmen tidak hanya terhadap lembaga pendidikan berbasis agama, tetapi juga rumah-rumah ibadah lainnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di pesantren, agar para santri mampu menghadapi tantangan masa depan.

“Dengan jumlah pesantren kita yang cukup besar, kurang lebih ada 16 juta santri, yang Bapak Presiden menghendaki untuk proses pendidikan juga dilakukan perhatian untuk membekali para santri selain ilmu agama juga ilmu-ilmu pengetahuan berbasis teknologi, termasuk ilmu-ilmu ekonomi,” tambahnya.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan, pemerintah melalui Kementerian PUPR tengah menyiapkan program pelatihan konstruksi dan sipil bagi para santri. Tujuannya agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus memastikan keamanan bangunan di lingkungan pesantren.

“Kita berencana membuat program dan sekarang sedang dijalankan oleh Kementerian PU, untuk melatih para santri yang berasal dari pondok pesantren masing-masing untuk dilakukan pembekalan keilmuan minimal di bidang bangunan, konstruksi maupun sipil. Yang harapannya, ketika ada proses-proses pembangunan di setiap pondok pesantren masing-masing ada beberapa santri yang memiliki keilmuan dalam hal pendirian bangunan-bangunan,” kata Mensesneg.

Mensesneg juga memastikan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan disesuaikan dengan hasil identifikasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh kementerian terkait. Pemerintah akan menghitung kebutuhan secara cermat agar pelaksanaan program berjalan efisien dan tepat sasaran.

“Kita inventarisasi bersama-sama mana yang secara status itu memungkinkan dan tentu kita melihat kemampuan dari keuangan negara ya dalam hal ini APBN, mana kala yang berkenaan dengan proses-proses pembangunan itu akan dibebankan kepada ABPN. Jadi nanti kita tunggu, kita hitung bersama-sama dulu,” Tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terpilih Jadi Ketua APPSI, Ini Tiga Fokus Program Utama Rudy Mas’ud

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) resmi dipercaya memimpin Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029. Ia terpilih dalam Munas VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dalam pidatonya, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa jabatan ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memajukan seluruh provinsi di Indonesia dan menjaga persatuan nasional.

Sebagai ketua baru, Rudy Mas’ud memaparkan sejumlah fokus program APPSI.

Pertama, memperkuat sinergi pusat-daerah. APPSI akan menjadi ruang koordinasi strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bukan hanya forum komunikasi. Kebijakan bersama harus lahir dari kolaborasi nyata, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat.

Kedua, suara daerah harus lebih didengar. Harum menekankan pentingnya APPSI memberi masukan terhadap kebijakan nasional, termasuk soal pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kita tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga menawarkan solusi demi kepentingan daerah,” tegasnya.

Dan ketiga, kolaborasi antarprovinsi dan IKN. Kaltim, sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) siap menjadi motor kolaborasi nasional. Rudy Mas’ud mengajak seluruh gubernur menjadikan APPSI sebagai kekuatan nyata yang mendorong percepatan pembangunan dari Sabang hingga Merauke.

“Mari jadikan APPSI bukan sekadar simbol, tetapi kekuatan yang menggerakkan Indonesia menuju kemajuan dan kemandirian,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kaltim Mantapkan Langkah Menuju PON 2028 Lewat Kejuaraan Squash Open 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terus menunjukkan komitmennya dalam pembinaan atlet muda daerah. Salah satu langkah nyatanya adalah penyelenggaraan Piala Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Squash Open 2025 yang resmi dibuka di Balikpapan, Kamis (23/10/25).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Kaltim, Muhammad Faisal, hadir mewakili Wakil Gubernur Kaltim untuk membuka secara resmi ajang agenda tersebut.

Dalam berbagai hal, Faisal menyampaikan bahwa kejuaraan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dispora Kaltim, dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah sekaligus memperkuat pembinaan potensi talenta muda di cabang olahraga squash.

“Olahraga bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, serta semangat pantang menyerah. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh atlet agar menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan kejuaraan ini sebagai ajang pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kejuaraan ini diharapkan dapat berjalan lancar, aman, dan sukses sesuai dengan harapan bersama.

Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Squash Indonesia (PSI) yang telah berperan aktif dalam membina atlet, termasuk mereka yang berasal dari luar provinsi.

“Saya sangat percaya bahwa pembentukan atlet berawal dari disiplin latihan dan banyaknya pengalaman kompetisi. Dengan semakin banyak ajang seperti ini, semangat juang dan kemampuan tanding para atlet akan semakin terasah,” jelasnya.

Faisal mengungkapkan, kejuaraan kali ini diikuti delapan hingga sembilan daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Menurutnya, hal ini menunjukkan peningkatan minat dan kualitas olahraga squash, baik di Kalimantan Timur maupun di tingkat nasional.

“Ini sangat menggembirakan. Partisipasi delapan hingga sembilan daerah menandakan bahwa animo terhadap squash semakin tinggi. Ini menjadi kesempatan berharga bagi atlet-atlet Kaltim untuk menambah pengalaman dan memperkuat mental tanding,” tuturnya.

Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa keikutsertaan atlet dalam kompetisi di luar daerah juga menjadi bagian dari program pelatihan jangka panjang PSI Kaltim. Ia menegaskan, pemerintah daerah terus mendukung upaya pembinaan tersebut demi tercapainya prestasi yang lebih tinggi.

Tak lupa, ia mengingatkan target besar Kalimantan Timur untuk menembus tiga besar pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Faisal berharap cabang olahraga squash dapat turut menyumbang medali emas bagi Kaltim.

“Harapan saya, mudah-mudahan squash bisa memberikan medali emas untuk Kaltim pada PON 2028. Semangat dan persiapan harus kita bangun sejak sekarang,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Setahun Menteri Nusron, Nilai Ekonomi Pendaftaran Tanah Capai Rp1.021 Triliun

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian signifikan di sektor pertanahan dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Program pendaftaran tanah terus menunjukkan peningkatan yang memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun negara.

“Pendaftaran tanah bukan hanya soal administrasi, tapi juga fondasi ekonomi. Setiap bidang tanah yang terdaftar berarti kepastian hukum bagi rakyat, sekaligus membuka potensi ekonomi yang luar biasa,” ujar Menteri Nusron, Kamis (23/10/2025).

Selama periode satu tahun, tercatat 4.002.281 bidang tanah berhasil didaftarkan, dengan 2.687.686 bidang di antaranya telah bersertipikat. Dari upaya tersebut, tambahan nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp1.021,95 triliun. “Nilai ini mencerminkan kontribusi langsung program pendaftaran tanah terhadap peningkatan aset masyarakat, akses permodalan, dan penerimaan negara,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Nusron merincikan, kontribusi ekonomi tersebut berasal dari Hak Tanggungan Rp980,5 triliun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp25,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,15 triliun, serta Pajak Penghasilan (PPh) Rp12,4 triliun. “Pendaftaran tanah memberikan dampak ekonomi yang konkret, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi negara,” kata Menteri Nusron.

Selain percepatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN juga melakukan pemutakhiran data spasial seluas 3,05 juta hektare di luar kawasan yang memiliki batasan tertentu, seperti garis pantai, sempadan sungai, dan kawasan hutan. Peningkatan kualitas data spasial ini memastikan pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih tepat sasaran dan minim sengketa.

“Data spasial yang valid menjadi kunci agar pembangunan berjalan terukur, investasi aman, dan konflik pertanahan dapat diminimalkan,” tegas Menteri Nusron.

Hingga saat ini, sudah ada 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar secara nasional, dengan 97 juta bidang telah bersertipikat. Capaian ini memperlihatkan percepatan nyata menuju target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sekaligus memperkuat upaya pemerataan aset bagi seluruh warga negara.

“Dengan tanah yang terdaftar dan bersertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk berusaha, mengakses kredit, dan meningkatkan nilai ekonomi asetnya. Itulah esensi Reforma Agraria yang sesungguhnya,” pungkas Menteri Nusron.

Bangun Generasi Digital, Diskominfo Kaltim Sambut Kunjungan Mahasiswa ITK

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kunjungan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK) jurusan Sistem Informasi di Ruang Wiek, Kamis (23/10/25).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, yang dengan antusias menjelaskan berbagai aplikasi yang telah dibuat dan dikelola oleh Diskominfo Kaltim.

Beberapa di antaranya merupakan aplikasi yang mendukung transparansi informasi publik, layanan digital pemerintahan, serta penguatan sistem elektronik di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dalam kesempatan itu, Faisal juga menyampaikan harapannya agar kunjungan ini dapat menjadi awal dari sinergi antara dunia akademik dan instansi pemerintah.

“Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi, terutama dalam pengembangan inovasi digital. Semoga ke depan bisa terjalin kerja sama formal melalui penandatanganan MoU antara ITK dan Diskominfo Kaltim,” ujarnya.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan bagi mahasiswa mengenai implementasi teknologi informasi di pemerintahan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi penelitian, magang, hingga pengembangan aplikasi berbasis kebutuhan daerah.

Kunjungan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, menandai komitmen bersama untuk terus mendorong kemajuan transformasi digital di Kalimantan Timur.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Polri dan Pemerintah Daerah Kolaborasi Bangun Dapur Gizi di Berbagai Wilayah

Penulis
Syifa
-

Polri terus memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menargetkan pembangunan 1.500 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap program prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat.

Wakil Kepala Satgas MBG Polri, Irjen Pol Nurwono Danang, menyampaikan bahwa setiap Polres diwajibkan membangun tiga dapur SPPG agar layanan gizi dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

“Kita wajibkan satu Polres tiga SPPG. Harapannya, Polri bisa membangun sekitar 1.500 dapur di seluruh Indonesia,” ujarnya di Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

Hingga saat ini, Polri telah membangun 645 SPPG dengan total penerima manfaat mencapai lebih dari 600 ribu orang. Program ini dijalankan secara berkelanjutan melalui sinergi antara Satgas MBG, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sejumlah pakar menilai inisiatif Polri ini berpotensi menjadi role model nasional dalam implementasi program pangan bergizi. Guru Besar UI Prof. Tjandra Yoga Aditama menekankan pentingnya evaluasi keamanan pangan, sementara ahli gizi Marudut Sitompul menyoroti perlunya penyesuaian menu dengan pangan lokal di tiap wilayah agar program lebih berkelanjutan.

Untuk memastikan mutu dan standar pelayanan, Polri juga membuka pelatihan bagi relawan dan calon kepala SPPG, bekerja sama dengan chef profesional, dinas kesehatan, serta lembaga pelatihan.

“Kami ingin pengelola SPPG memahami standar gizi dan higienitas agar pelayanan berjalan maksimal,” tambah Danang.

Melalui perluasan jaringan dapur bergizi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Polri menegaskan komitmennya mendukung program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Wali Kota Denpasar Terima Kunjungan Kajari Agus Setiadi yang Pamit Tugas ke Jawa Barat

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima kunjungan Kajari Denpasar, Agus Setiadi di Kantor Walikota Denpasar, Rabu (22/10). Pertemuan yang lebih kepada silaturahmi ini guna mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Denpasar yang telah bekerjasama selama ini sekaligus berpamitan dengan Walikota Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Kajari Denpasar Agus Setiadi mengungkapkan selama 2 tahun menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar, Agus Setiadi mendapat tugas baru menjadi Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat.

Agus Setiadi mengatakan menduduki jabatan sebagai Kajari Denpasar memberikan banyak pengalaman. Hal ini baik dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sinergitas serta kolaborasi dalam mendukung pembangunan di Kota Denpasar.

Agus Setiadi juga menyampaikan permohonan maaf bila selama bertugas ada hal-hal yang kurang berkenan. Dimana hal tersebut lebih kepada ketidaksengajaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

“Tidak banyak kata yang bisa saya ucapkan selain terima kasih dan mohon maaf, terimakasih juga atas rasa kekeluargaan ini dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme diantara jajaran Forkopimda, sekali lagi terima kasih,” ujarnya.

Sementara Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan apresiasi atas sinergitas yang solid selama ini antara Pemkot Denpasar bersama Forkopimda Kota Denpasar, khususnya dengan Kejaksaan Negeri Denpasar.

“Karenanya keberhasilan saat ini tidak lepas dari dukungan Kejari Denpasar,” tambahnya.

Jaya Negara juga mengucapkan terima kasih atas sinergitas yang telah dibangun serta berbagai inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Denpasar. Pihaknya juga mendoakan silahturahmi yang baik ini dapat terjalin juga di tempat yang baru.

“Tentunya sinergitas dan kebaikan yang telah dirajut selama ini dapat terus dilanjutkan untuk mendukung pembangunan serta kemajuan Kota Denpasar,” tandas Jaya Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

Tinjau Proyek Normalisasi Ciliwung, KPK Dorong Percepatan Penanganan Banjir di Jakarta

Penulis
Syifa
-

Upaya menanggulangi banjir di DKI Jakarta tidak hanya soal infrastruktur, tapi integritas pelaksanaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan setiap tahapan perencanaan, penggunaan anggaran, pelaksanaan pengadaan, hingga serah terima dilakukan secara transparan, efisien, dan berkeadilan termasuk pembebasan lahan dan pengadaan sarana pendukung proyek.

Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II, KPK turun langsung ke lapangan guna meninjau proyek normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan, Selasa (21/10). KPK mendampingi dan memantau proyek strategis ini untuk memastikan tata kelola transparan, efisien, dan bebas konflik kepentingan.

Sebagai bentuk komitmen, KPK bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (Kantah Jaksel), dan perangkat daerah setempat turut mendampingi guna menelusuri langsung progres pembebasan lahan dan pengadaan sarana pendukung proyek normalisasi sungai.

Kepala Satgas Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprillia Linda Astuti, menegaskan kehadiran KPK bukan sekadar memantau, tapi langkah preventif guna memitigasi risiko korupsi, termasuk pengadaan tanah yang di dalamnya terdapat hak masyarakat.

“Agar proses bersih, transparan, dan warga paham tidak ada pemberian ke pejabat dalam proses pembebasan tanah. Jika ada yang meminta atau menerima, segera lapor ke KPK,” tegas Linda saat melakukan peninjauan lapangan.

KPK bersama tim di lapangan, bergerak memantau progres pembebasan lahan di sepanjang bantaran kali Ciliwung. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta. Mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerusakan dan kerugian akibat banjir di DKI Jakarta pada 2025 mencapai Rp1,92 miliar.

Selain di kawasan Pengadegan, progres normalisasi juga dilakukan Penetapan Lokasi (Penlok) lain seperti Cililitan dengan 49 bidang normalisasi, Cawang (80 bidang), dan Rawajati (19 bidang). Normalisasi sungai ini direncanakan rampung pada Desember 2025.

Linda menyoroti pentingnya penertiban administrasi dan pencatatan aset sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Ia mengingatkan, proyek senilai Rp257 miliar untuk normalisasi sungai, harus diolah dengan tertib dan tercatat, agar tidak ada konflik mengingat lokasi tersebut belum tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Aset pengadaan tanah harus dicatat secara jelas. Setelah pembebasan, harus dipastikan pencatat dan pengelola asetnya,” tambah Linda.

Dari hasil pantauan, progres pembebasan lahan di Pengadegan telah berjalan untuk 54 bidang seluas 13.101 meter persegi, dan telah melalui tahap pengukuran garis sempadan kali dengan jarak yang disepakati yakni 5,5 meter. Namun demikian, masih ada beberapa kendala di lapangan yang membuat prosesnya terhambat, salah satunya penyelesaian pendataan bangunan yang sudah terdata, tetapi justru habis terbakar.

“Kami sudah intensif mendampingi sejak Agustus-Oktober 2025, di tahap persiapan. Kami berharap, pengadaan tanah yang sudah direncanakan dapat selesai tepat waktu,” jelas Linda.

KPK mengingatkan agar penilaian (appraisal) tanah, dilakukan lebih awal dengan melibatkan lintas lembaga, termasuk aparat penegak hukum (APH), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta asosiasi penilai independen (MAPI) guna memitigasi risiko kebocoran anggaran.

“DSDA perlu segera mengundang perangkat daerah, demi kelancaran penilaian hingga pembayaran agar tidak terlambat. Kami berharap perkara pengadaan tanah seperti pengadaan tanah Sumber Waras, Munjul, hingga Rorotan tidak terulang,” ucap Linda.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Muhamad Irdian, menegaskan pentingnya proses administrasi dan kelengkapan dokumen pengadaan tanah. Menurutnya, kehadiran KPK memberi rasa aman bagi proses pembebasan lahan yang melibatkan hak warga.

“Bersama KPK kami merasa lebih percaya diri untuk bergerak. Karena setiap langkah sudah diawasi. Dengan sinergi ini, kami berharap ada kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya yang masuk dalam wilayah Jakarta Selatan” tutur Irdian.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air Jakarta Ibnu Affan, menambahkan jika seluruh penlok berjalan tanpa hambatan, proyek pengendalian banjir di Kali Ciliwung terkait pengadaan tanah ditargetkan rampung seluruhnya pada tahun 2027.

Urai Masalah, Beri Pendampingan

Sebelumnya, KPK telah menggelar rapat koordinasi dengan DSDA pada 15 Oktober 2025 lalu, guna mengurai kendala teknis, seperti keterlambatan pengadaan alat berat. Diketahui, sejumlah peralatan seperti excavator spider mini, crawler carrier mini, dan pompa air dengan nilai pengadaan lebih dari Rp100 miliar, hanya tersedia lewat impor sebab tidak diproduksi di dalam negeri.

Menanggapi hal ini, KPK menegaskan perlunya kepastian regulasi dan mekanisme pelimpahan kewenangan agar proses pengadaan tidak terhambat, akuntabel, dan efisien. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, penggunaan produk impor hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri, kepala lembaga, kepala daerah, atau pejabat yang ditunjuk.

KPK menegaskan, keberhasilan pengendalian banjir bukan hanya diukur dari panjang tanggul atau kapasitas pompa air, tapi seberapa transparan dan bersih anggaran publik dikelola. KPK berkomitmen memastikan normalisasi Kali Ciliwung tidak hanya memperkuat infrastruktur Jakarta, tapi memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pembangunan yang berintegritas.

“Harapannya ada aturan berjenjang terkait pelimpahan wewenang ini. Dinas SDA perlu bersurat ke Kementerian Perindustrian untuk memastikan ketersediaan barang di dalam negeri,” tutup Linda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News 

1...721722723...4,906Halaman 722 dari 4,906