Beranda blog Halaman 750

Gubernur Pramono Anung Dukung PERCASI DKI Jakarta Majukan Prestasi Catur Nasional

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) DKI Jakarta masa bakti 2025–2029 di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (15/10). Pelantikan dilakukan oleh Grand Master catur nasional, Utut Adianto Wahjuwidajat dan dipimpin oleh Ketua Umum PERCASI DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono menyebut PERCASI berperan penting dalam memajukan olahraga catur di Indonesia, khususnya di Jakarta yang menjadi pusat berbagai kegiatan olahraga.

“Saya tahu PERCASI Jakarta selama ini selalu meraih prestasi yang luar biasa dan sering menjadi juara umum. Karena itu, saya secara khusus berharap pada kejuaraan di Mamuju, Sulawesi Barat, nanti, PERCASI Jakarta yang kini dipimpin oleh Pak Kenneth dapat kembali meraih gelar juara umum. Saya yakin, warga Jakarta tidak hanya dituntut untuk bekerja keras secara fisik, tetapi juga terus mengasah kemampuan berpikir dan menjaga ketajaman mental,” ujarnya.

Gubernur Pramono menambahkan, seiring pesatnya perkembangan dunia catur, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung para pecatur agar terus berkembang dan berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki atlet-atlet muda Jakarta, salah satunya Alexander Chong, yang sudah menunjukkan kemampuan luar biasa di usia muda. Ia menegaskan talenta seperti ini merupakan aset berharga bagi daerah yang perlu mendapat perhatian khusus.

“Untuk itu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan dukungan penuh bagi para atlet muda berbakat agar bisa terus berkembang dan berprestasi di berbagai kejuaraan,” ungkap Gubernur Pramono.

Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada PERCASI atas perannya dalam menyelenggarakan berbagai pertandingan dan turnamen, serta menjadi wadah pengembangan bakat dan minat generasi muda di bidang catur. Ia berharap, melalui beragam program pelatihan dan pembinaan, PERCASI DKI Jakarta dapat membangun ekosistem yang mendorong pecatur muda mengembangkan potensi secara maksimal.

“Olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir strategis dalam menghadapi tantangan, tetapi juga menjadi sarana yang efektif untuk mempererat hubungan antarindividu. Karena itu, kegiatan positif seperti ini harus terus kita jaga dan kembangkan. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para pengurus PERCASI yang baru dilantik, semoga dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” pungkas Gubernur Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jateng Tuntas Salurkan 1.000 Sambungan Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan 1.000 sambungan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu pada 2025. Bantuan bersumber dari APBD tersebut untuk pengentasan kemiskinan selaras dengan semangat Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto menyampaikan, target program bantuan 1.000 sambungan listrik gratis pada 2025, sudah tuntas dilaksanakan. Bantuan tersebut tersebar di seluruh daerah di Jawa Tengah.

“Pada tahun 2025 ini Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah diberikan anggaran untuk 1.000 rumah, dan seluruhnya sudah terealisasi,” ujar Agus, Senin (13/10).

Dia menjelaskan, program bantuan sambungan listrik gratis itu memakan anggaran Rp1,225 miliar dari APBD Provinsi. Sehingga, tiap penerima mendapat bantuan senilai Rp1,225 juta.

“Dengan anggaran per rumah Rp1.225.000 sehingga kita mendapatkan anggaran Rp1,225 miliar untuk seribu penerima,” terangnya.

Menurutnya, program bantuan sambungan listrik gratis selaras dengan program Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, dalam rangka pengentasan kemiskinan.

“Dengan harapan selain mampu menerangi, bantuan sambungan listrik gratis itu dapat membangkitkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Agus menambahkan, bantuan sambungan listrik gratis terus akan dilakukan dengan memggandeng stakeholder, seperti CSR dan dana dari pusat.

“Tentunya ini juga merupakan salah satu wujud dari implementasi terhadap Asta Cita kedua, yaitu ketahanan energi pangan dan air. Selain itu juga Dinas ESDM menggandeng stakeholder terkait untuk memberikan CSR guna mempercepat penyelesaian atas warga kita yang belum punya saluran listrik. Di tahun ini dari CSR ada 248 sambungan rumah warga miskin. Dan kita juga mengajukan dari dari APBN,” ungkapnya.

Sementara itu, penerima manfaat, Reni Handayani, mengatakan, bantuan sambungan listrik gratis sangat membantu keluarganya. Sebelumnya, listrik berdaya 450 VA digunakan untuk kebutuhan dua rumah, sehingga sering kali anjlok.

“Sebelumnya sering anjlok atau mati listrik, karena gak kuat untuk dua rumah,” katanya, saat ditemui di rumahnya Desa Sidokumpul, Kecamatan Guntur, Demak.

Kondisi tersebut membuat aktivitas di rumahnya terganggu. Misalnya memasak nasi, atau lebih dari itu mengganggu anaknya belajar di malam hari.

“Kalau anak belajar di malam hari sering matu lampu karena gak kuat. Anak saya yang satu SD yang satu masih balita,” lanjutnya.

Namun, kondisi tersebut sekarang tidak terjadi lagi setelah mendapat bantuan sambungan listrik gratis.

“Sekarang sudah gak mati-mati lagi. Anak bisa belajar dengan nyaman,” tambahnya.

Penerima manfaat dari Desa Sidokumpul, Rohyati, juga merasakan hal yang sama. Sebelumnya, Rohyati menyalur listrik dari rumah mertuanya.

“Mau pasang sendiri belum ada uang. Suami merantau di Jakarta haslnya pas-pasan. Jadi belum bisa pasang listrik sendiri,” ceritanya.

Kini, Rohyati sangat senang karena mendapat bantuan sambungan listrik gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .

“Alhamdulillah senang dapat bantuan. Sekarang bisa masak, bisa mutar lagu karena listrik punya sendiri,” imbuhnya.

Senada juga disampaikan penerima manfaat, Munif Muhtadi. Dia bersama istri dan anak balitanya sudah membangun rumah sendiri di lahan belakang rumah orangtuanya.

“Tapi waktu itu belum punya listrik sendiri. Masih nyambung orang tua. Jadi kalau mau masak harus gantian biar tidak anjlok,” kisahnya.

Sekarang, kata Munif, jauh lebih nyaman karena punya listrik sendiri.

“Bantuan sambungan listrik gratis sangat bermanfaat bagi keluarga saya. Sudah tidak lagi anjlok dan bisa buat kebutuhan hidup yang harus menggunakan elektronik,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Sragen Tinjau Fasilitas Umum di Tiga Perumahan Sebelum Diserahkan ke Pemkab

Penulis
Syifa
-

Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, meninjau ketersediaan fasilitas umum (Fasum) di tiga perumahan, Kamis (9/10). Yakni di Perumahan Pesona BK dan Griya Mustika 3 Plumbungan (Kecamatan Karangmalang), serta Griya Aswani (Kecamatan Kedawung).

Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana telah memenuhi ketentuan sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memastikan kualitas lingkungan perumahan tetap terjaga, sekaligus memberi jaminan setiap hunian yang dibangun, memiliki fasilitas memadai bagi masyarakat.

Bupati Sragen menegaskan, setiap pengembang atau developer memiliki kewajiban untuk menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah. Karena itu, perlu adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan dan kelayakan fasilitas, sebelum proses serah terima dilakukan.

“Sebelum diserahkan, kita lakukan pemeriksaan sejauh mana fasilitas umum yang akan diserahkan memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk sarana dan prasarana, jaringan listrik, jaringan air, sanitasi, jalan, dan ruang terbuka hijau (RTH),” jelasnya.

Sigit menambahkan, pemeriksaan itu penting untuk memvalidasi kesesuaian sarana dan prasarana lingkungan, agar sesuai dengan standar yang berlaku.

“Untuk luas sarpras lingkungan wajib minimal 20 persen dari luas keseluruhan lahan, lalu lebar jalan minimal enam meter,” imbuhnya.

Dari hasil peninjauan, bupati menyampaikan jika seluruh perumahan telah memenuhi ketentuan tersebut. Perumahan Pesona BK memiliki luas sarpras lingkungan 35,16 persen dari total lahan 6.940 m², Griya Mustika 46,11 persen dari lahan 3.150 m², dan Griya Aswani 36,20 persen dari lahan 895 m². Menurutnya, angka tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang (Disperkimtaru) Kabupaten Sragen, Aris Wahyudi, menambahkan, pertumbuhan perumahan di Sragen cukup menggembirakan. Hal itu juga mendukung program nasional 3 juta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Kita terus berupaya untuk memenuhi program 3 juta rumah itu. Target Sragen sendiri 2.500 rumah. Alhamdulillah, saat launching sudah curi start enam ratus rumah, dan bulan ini sekitar seribu rumah. Insyaallah akhir tahun sudah terpenuhi semuanya,” ujarnya optimistis.

Pemilik PT Manunggal Properti Madani, pengembang Griya Mustika 3 Karangmalang Sragen, Achmad Chapid Mas’udi, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan arahan yang diberikan pemerintah daerah.

Dia menilai, peninjauan yang dilakukan bupati adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen, dalam memastikan seluruh fasilitas perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Setelah ditinjau oleh Bupati, kami sangat berterima kasih atas perhatian dan arahannya. Semua ketentuan, baik terkait prasarana, sarana maupun utilitas umum (PSU), sudah dicek dengan sangat teliti sebelum diserahkan. Kami bersyukur karena hasilnya dinyatakan layak, dan memenuhi standar yang ditetapkan Pemkab Sragen,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Kendal Uji Coba Paralayang di Curug Sewu untuk Pastikan Keamanan Wisata Udara

Penulis
Syifa
-

Untuk memastikan paralayang di Curug Sewu, Patean benar-benar terjamim keamanannya, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mencoba naik paralayang tersebut, Sabtu (11/10).

“Saya sudah mencobanya, tadi sudah menaiki paralayang yang tentunya didampingi oleh para penerbang profesional, sehingga terjamin keamanannya,” tutur bupati, usai mengikuti uji coba terbang menggunakan paralayang.

Bupati menyampaikan, saat terbang ke udara dirinya bisa melihat keindahan alam, salah satunya melihat keindahan Curug Sewu secara langsung dari udara.

“Tentunya pengalaman terbang dengan paralayang ini sangat luar biasa, karena secara langsung bisa melihat pemandangan alam yang sangat indah dari atas Curug Sewu, yang merupakan wilayah pengunungan di Kabupaten Kendal,” tuturnya.

Dia yakin, paralayang Curug Sewu ini nantinya, akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara, untuk datang ke Kabupaten Kendal.

Sementara itu, Kepala Bidang Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kendal, A Syahrul Falah menyampaikan, uji coba tersebut merupakan ketiga kalinya yang dilaksanakan bersama Tim Pemantau Kelayakan Paralayang.

Dia berharap, setelah paralayang Curug Sewu diresmikan, banyak wisatawan yang datang ke destinasi wisata Curug Sewu.

Pengunjung Destinasi Wisata Curug Sewu dari Kota Semarang, Indah Salma yang ikut mencoba naik paralayang menuturkan, wisata baru di Curug Sewu sangat asik dan menyenangkan.

“Saya sangat senang bisa mencoba naik paralayang Curug Sewu, karena bisa melihat keindahan alam dari atas, yang mana sebelumnya belum pernah mendapatkan pengalaman seasik ini. Pokoknya luar biasa, dan nantinya saya akan mencobanya kembali,” ungkap Indah.

Saat ditanya, apakah memiliki rasa takut saat di udara, Indah mengaku tidak takut, karena didampingi oleh para penebang paralayang profesional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Brebes Wujudkan Transformasi Pelayanan Publik Lewat Kios Adminduk Desa

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Brebes meluncurkan Kios Administrasi kependudukan (Adminduk) di seluruh desa dan kelurahan. Lewat program ini, masyarakat Brebes bisa mengurus berbagai dokumen kependudukan, di kantor desa/ kelurahan masing-masing.

Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menuturkan, pelayanan administrasi kependudukan merupakan urusan pemerintah, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Kecepatan, ketepatan, dan kemudahan akses pelayanan Adminduk, menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan gratis. Salah satunya melalui program Satu Hari Jadi, yang kini diperkuat dengan Kios Adminduk di desa,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya pembaruan data kependudukan secara real time, karena data kependudukan yang akurat menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Ia meminta agar data kelahiran dan kematian segera dilaporkan.

“Untuk data kelahiran, setelah anak lahir harus segera dibuatkan akta kelahirannya. Saya sudah instruksikan ke Dinas Kesehatan agar semua RSUD, puskesmas, dan rumah sakit swasta, membantu pelayanan pembuatan KK dan akta kelahiran secara gratis dan cepat,” tegasnya.

Mitha, sapaan akrabnya, juga meminta peran aktif kepala desa, dalam memperbarui data penduduk yang meninggal.

“Pak kades harus meng-update KK bagi warga yang wafat. Hal ini penting agar bantuan seperti PKH tidak lagi mengalir kepada penerima yang sudah meninggal, dan dapat dialihkan kepada yang lebih membutuhkan,” imbaunya.

Paramitha menjelaskan, transformasi pelayanan publik seperti ini tidak hanya bergantung terhadap sarana, tetapi juga pada komitmen dan semangat aparatur pemerintah di semua tingkatan.

“Saya mengajak seluruh camat, kepala desa, dan lurah agar bersama-sama menjaga keberlanjutan program ini, memastikan pelayanan adminduk di wilayah masing-masing berjalan lancar, tertib, dan bebas dari praktik pungli, harus Gratis” pungkas Paramitha.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dukcapil Brebes, Apriyanto Sudarmoko, menyatakan, kehadiran Kios Adminduk selaras dengan visi misi Bupati Brebes.

“Tujuan utamanya adalah meminimalisasi antrean di tingkat kabupaten. Masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota, karena layanan dapat diakses di tingkat desa atau kecamatan,” tegas Apriyanto.

Ia juga mengungkapkan komitmen Pemkab Brebes untuk memberikan pelayanan inklusif, termasuk bagi Penyandang Disabilitas.

“Untuk layanan Adminduk bagi penyandang disabilitas, kami menggunakan sistem jemput bola langsung ke rumah, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Serang Ratu Zakiyah Bakal Relokasi Warga dari Zona Merah Radioaktif Cesium 137

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Serang Ratu Zakiyah memastikan akan merelokasi warga yang berada di zona merah pencemaran Radioaktif Cesium 137 tepatnya di Kawasan Industri Modern Cikande ke tempat yang lebih aman.

Bupati Ratu Zakiyah juga akan intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yang saat ini tengah dilakukan dekontaminasi pencemaran Radioaktif Cesium 137 oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Kemen LH/BPLH).

Hal ini disampaikan Bupati Ratu Zakiyah usai mengikuti Apel Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radioaktif Cesium 137 dan kesehatan pada masyarakat risiko terdampak di Mapolsek Cikande pada Senin 13 Oktober 2025. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat baik Kemenko Pangan, Ketua Satgas Kementerian LH, Bapeten serta BRIN, ini adalah langkah percepatan dalam rangka penanganan radiasi radio nuklir CS 137,”ujar Bupati Ratu Zakiyah kepada wartawan.

Turut hadir Gubernur Banten, Andra Soni, jajaran Kementerian LH, Jajaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIN serta jajaran kepolisian dan TNI.

Bupati Ratu Zakiyah mengatakan selaku Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Serang tentu harus bisa melakukan atau mitigasi resiko untuk hal tersebut. Seperti diketahui bersama, pada lokasi terdapat zona merah dan zona kuning.

”Terutama zona merah itu (warga) yang harus kita evakuasi nanti. Kedepan kami akan terus berikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah zona merah,”katanya.

Bupati Ratu Zakiyah menyebutkan, ada beberapa titik yang menjadi zona merah dan pihaknya akan memastikan dengan meminta data zona merah berada di wilayah mana saja.

”Setelah kita ketahui baru diadakan sosialisasi, karena warga yang ada di lokasi atau di zona merah itu harus kita relokasi, atau kita evakuasi ketempat yang lebih aman,”tegasnya.

Untuk lokasi relokasi ada beberapa opsi untuk ditempati warga di zona merah. Satu tempat disediakan oleh Polda Banten dan Pemprov Banten.

”Kami juga punya Gedung PGRI, dan opsi yang lainnya nanti kita cari lagi. Kami mengimbau masyarakat jangan dekati tempat yang terpasang rambu bahaya radiasi radio nuklir. Kami mohon untuk warga tidak mencopot atau melepas rambu-rambu itu, karena itu akan berbahaya,”pesannya.

Bupati Ratu Zakiyah juga mengimbau masyaakat agar tidak perlu gelisah.

”Ini semuanya sudah dilakukan yang terbaik, terutama pemerintah pusat sudah hadir disini dalam rangka mengantisipasi meminimalisir semuanya, sehingga semua kegiatan kita berjalan dengan baik,”ungkapnya.

Disamping itu, Bupati Ratu Zakiyah memastikan akan mengintervensi dari sektor kesehatan dengan melakukan pemeriksaan bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Cikande sebanyak 200 ribu jiwa. Minimalnya dalam sehari, sebanyak 2000 warga dilakukan pemeriksaan kesehatannya dalam satu hari.

”Yang jelas untuk UPT Puskesmas mereka bisa langsung kesana, dan nanti kita akan buka pos-pos untuk pemeriksaan kesehatan,”tandasnya.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan apel satuan tugas merupakan wujud langsung tanggapan pemerintah terkait dengan kasus radioaktif Cesium 137.

”Pemerintah ingin menyelesaikan kasus Cesium 137 ini dari semua sisi dengan secepat-cepatnya,” ujarnya saat konfrensi pers usai apel.

Terkait dekontaminasi, Hanif Faisol Nurofiq pihaknya memastikan akan melakukan langsung dekontaminasi pada 10 titik yang teridentifikasi dalam waktu paling lama 1 bulan, sambil melihat perkembangannya.

”Kemudian dekontaminasi pada unit-unit yang tercemar juga, kita minta dalam waktu 1 minggu bisa selesai,” ucapnya.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan saat ini telah bisa dipetakan wilayah mana saja yang masuk zona merah, zona kuning dan antisipasi apa yang harus dilakukan telah tersinergikan.

”Masing-masing permasalahan ditangani oleh yang ahlinya, permasalahan asal-muasal barang juga sudah sudah ada yang menangani,” ucapnya.

Kemudian, kata Andra Soni, untuk penanganan dekontaminasi juga telah dilakukan dan ditargetkan dalam waktu yang tidak lama sudah bisa selesai penanganannya.

”Saya berharap mudah-mudahan tidak lebih dari 2 bulan ini sudah bisa selesai, dan pemerintah sudah bisa mengumumkan bahwa wilayah ini semuanya aman,”ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kontroversi Trans7, Menag Minta Jaga Marwah Pesantren

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta semua pihak untuk menjaga marwah pondok pesantren dan menghindari narasi yang bersifat stigma. Ia menegaskan, pesantren telah berabad-abad menjadi bagian penting dari sejarah dan peradaban bangsa Indonesia.

Menag Nasaruddin menegaskan, pesantren adalah benteng moral bangsa yang telah melahirkan generasi ulama, pemimpin, dan tokoh nasional. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk memahami pesantren secara utuh dan kultural.

“Saya merasa sangat kaget dan prihatin dengan pemberitaan yang menempatkan pesantren secara negatif. Sekian ratus tahun pondok pesantren berkiprah mendidik manusia Indonesia agar menjadi masyarakat yang beradab, hingga mengkristal dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujar Menag di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi pusat pembentukan moral, karakter, dan kemanusiaan. Mari bersama menjaga marwahnya,” sambungnya.

Pernyataan Menag tersebut disampaikan sebagai respons atas tayangan salah satu program Trans Media yang dinilai menyinggung kehidupan santri. Tayangan itu memuat narasi satir, di antaranya menyebut bahwa “santri minum susu saja harus jongkok.” Potongan tayangan tersebut menuai kritik luas karena dianggap melecehkan tradisi kesantunan pesantren dan merendahkan penghormatan santri kepada kiai.

Gelombang protes datang dari masyarakat dan komunitas pesantren, termasuk Pondok Pesantren Lirboyo, yang mendesak pihak stasiun televisi menarik tayangan, menyampaikan permintaan maaf terbuka, serta melakukan klarifikasi langsung kepada para pengasuh pesantren. Pihak Trans Media juga telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik dan kepada para Kiai Pesantren Lirboyo.

Menrut Menag, tradisi memaafkan yang kuat dalam budaya pesantren. Menag yakin para kiai dan santri juga akan memaafkan. “Ya, saya kira itu yang sangat penting buat kita. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semuanya,” ungkapnya.

Menag menyampaikan bahwa dirinya hari ini juga akan bertolak ke Jawa Timur untuk bersilaturahmi dengan sejumlah pondok pesantren. “Saya hari ini akan ke Jawa Timur juga untuk bertemu dengan beberapa pondok pesantren,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Menag menuturkan pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan keadaban sosial. Jasa pondok pesantren bagi negeri juga tidak dapat disepelekan. Sejak ratusan tahun lalu, pesantren berperan besar dalam membentuk masyarakat Indonesia yang santun, taat, dan beradab. Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren juga semakin meningkat.

“Kalau mata hati kita melihat, apa yang terjadi di pondok pesantren sekarang ini justru hal yang berkebalikan dari citra negatif. Ada peningkatan yang sangat tajam, orang memasukkan anaknya ke pondok pesantren,” sebutnya.

“Tradisi pesantren mengajarkan kesantunan murid kepada kiai. Dari situ lahir budaya hormat anak kepada orang tua, yang kemudian berimbas pada rakyat yang berbakti kepada pemimpinnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, keseimbangan antara rakyat yang santun dan pemimpin yang berwibawa merupakan cerminan nilai-nilai yang tumbuh di lingkungan pesantren.

“Di mana ada rakyat yang santun, di sana biasanya ada pemimpin yang berwibawa. Dan di mana ada pemimpin yang berwibawa, di sana ada rakyat yang santun. Suasana kebatinan seperti inilah yang dibentuk oleh pondok pesantren,” tutup Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menko AHY Dorong Gerakan Moral Jaga Bali sebagai Warisan Dunia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong gerakan moral menjaga Bali sebagai warisan dunia. Hal ini diungkapkannya usai penanaman mangrove bersama German Agency for International Cooperation mangrove Batu Lumbang, Denpasar Bali, Senin (13/10/25).

“Kita mengampanyekan gerakan moral yaitu waste clean up, ini bukan hanya sebuah event. Tapi ini adalah moral action, mari kita ajak semua pihak untuk peduli pada lingkungan hidup,” ujar Menko AHY dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa (14/10/25).

Menko AHY turun langsung menanam mangrove dan memungut sampah bersama masyarakat, Gubernur Bali, serta perwakilan GIZ. Ia menekankan aksi nyata jauh lebih penting sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.

“Kita tidak bisa hanya berkata-kata, tetapi harus melakukan sesuatu. Ini bagian dari kebijakan pemerintah yang ingin menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” kata Menko AHY.

Menko AHY juga menyoroti peran penting ekosistem mangrove sebagai benteng alami pesisir. Hal tersebut diharapkan mampu menyerap karbon dalam jumlah besar dan melindungi wilayah pesisir dari abrasi.

Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ia menyatakan komitmen daerah dalam menjaga keindahan dan kebersihan Bali.

“Bali sebagai daerah wisata utama dunia menghadapi tantangan pencemaran dan sampah. Karena itu, kami memperkuat pengelolaan sampah dan pelestarian mangrove yang luasnya mencapai 1.100 hektare,” ujar I Wayan Koster.

Country Director GIZ Indonesia, Thomas Forcher menambahkan, Indonesia tidak sendirian dalam perjuangan menjaga bumi. Ia mengingatkan pentingnya tata ruang yang berkelanjutan sebagai landasan pembangunan agar upaya pelestarian lingkungan.

“Lingkungan kita adalah hadiah paling berharga dari Tuhan. Dengan senang hati saya sampaikan bahwa dalam langkah luar biasa. Indonesia tidak sendirian, lima puluh tahun sudah GIZ menjalin kerja sama dengan Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Green Infrastructure Initiative (GII) kolaborasi antara Kemenko Infrastruktur dan GIZ Jerman. Kolaborasi tersebut menggabungkan pembangunan infrastruktur hijau dengan edukasi lingkungan.

Melalui program ini, pemerintah mendorong kampanye Youth Awareness Raising serta pelatihan composting di berbagai daerah. Hal ini untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian Imipas Manfaatkan 54 Persen Lahan Tidur Tahanan untuk Tanam Sayur

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memanfaatkan 54 persen lahan tidur di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk ditanami sayur. Tujuannya untuk memberdayakan warga binaan yang sedang menjalani hukuman.

“Pembinaan yang baik pasti akan berkorelasi positif terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di lapas,” kata Direktur Pengamanan dan Intelijen Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas Tatan Dirsan Atmaja melalui keterangan tertulis, Senin, 13 Oktober 2025.

Tatan mengatakan, lahan itu diambil untuk ditanami sayur agar warga binaan bisa memahami konsep ketahanan pangan. 54 persen lahan tidur tahanan yang dipakai tersebar di seluruh lapas di Indonesia.

“Tentunya mereka diberikan bekal keterampilan dan pendampingan, sebelum akhirnya terjun mengolah lahan-lahan untuk produktivitas ketahanan pangan,” ucap Tatan.

Keputusan penanaman sayur ini juga dilakukan untuk mengoptimalkan lahan terbuka yang ada. Tatan meyakini proyek ini bisa membuat masalah ketertiban di lapas semakin membaik.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik program ini. Dia meyakini penanaman sayur ini bagian dari pembelajaran warga binaan untuk bisa kembali bekerja.

“Pemerintah juga harus hadir untuk warga binaan, khususnya saat mereka sudah kembali ke masyarakat,” tutur Yassierli.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Perluas Jejaring Internasional, KPK Gandeng Kiribati Lawan Korupsi

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas jejaring internasionalnya dengan menggandeng Public Service Office (PSO) Republik Kiribati melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10). Kerja sama ini menandai penguatan kolaborasi antikorupsi di kawasan Asia Pasifik, sejalan dengan komitmen bilateral Presiden Indonesia dan Presiden Kiribati pada Februari 2023.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan bahwa MoU ini menjadi bentuk komitmen nyata Indonesia melalui KPK dalam membangun jejaring internasional yang lebih kuat.

“Ini menjadi awalan penting. Tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih,” ujarnya saat menyambut delegasi PSO Kiribati.

Agus menambahkan, KPK selama ini aktif menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti Serious Fraud Office (SFO) Inggris, Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, UNODC, serta forum multilateral ASEAN-PAC dan OECD.

Sekretaris PSO Kiribati, Ritite Tekiau, didampingi Direktur Integrity and Corruption Control Division (ICCD), Kireata Meauke, menyampaikan komitmen untuk mengimplementasikan seluruh isi perjanjian dengan tekad tinggi.

“KPK menjadi acuan bagi kami dalam membangun sistem dan kebijakan upaya pemberantasan korupsi di Kiribati,” tegas Tekiau.

MoU yang ditandatangani oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dan Sekretaris PSO Kiribati, Ritite Tekiau, mencakup penguatan kebijakan dan praktik pencegahan korupsi, pertukaran informasi lintas negara, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan antar lembaga. Penandatanganan ini disaksikan oleh pimpinan KPK, Agus Joko Pramono, Johanis Tanak, dan Ibnu Basuki Widodo, serta jajaran PSO Kiribati.

Sebagai tindak lanjut, delegasi PSO Kiribati akan mengikuti rangkaian pelatihan dan benchmarking di Indonesia. Materinya meliputi analisis informasi intelijen, akuntansi forensik, penanganan perkara korupsi, strategi pemulihan aset, asesmen risiko korupsi, serta pelibatan masyarakat dalam program edukasi dan sosialisasi antikorupsi. Delegasi juga akan mengunjungi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK dan Ombudsman Republik Indonesia untuk belajar praktik baik kelembagaan.

Melalui kerja sama ini, KPK menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam memperkuat upaya antikorupsi lintas negara. Indonesia melalui KPK terus mendorong kolaborasi yang dapat menjadi model pemberantasan korupsi efektif bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...749750751...4,906Halaman 750 dari 4,906